Yusuf Mulus Riptianto 1

DESKRIPSI DIRI 1. Nama Lengkap

Yusuf Mulus Riptianto, A.Md, S.E., M.Ak

2. Nama Perguruan Tinggi

Universitas Surabaya (UBAYA)

3. NIP

194031

4. Jabatan/bidang penugasan

Manajer Keuangan

5. Pangkat & golongan

Ahli Madya – IIIC

6.Tempat & Tanggal Lahir

Madiun, 29 Maret 1970

7. Jenis Kelamin

Laki-Laki

8. Latar Belakang Pendidikan

D3 – Perpajakan – UNAIR Surabaya S1 – Akuntansi – STIESIA Surabaya S2 – Akuntansi – UBAYA Surabaya

9. Nomor HP

08885376300

10. Alamat Email

[email protected]

11. Unit Kerja di PT

Kantor Pusat

KOMPETENSI KEAHLIAN Ketika mendengar kata pajak, secara jujur, orang akan mengernyitkan dahi ekspresi kurang suka, tidak mau berhubungan sampai tidak mau tahu. Dampaknya ketika bersinggungan dengan pajak ada kecenderungan mereka pasrah, karena tidak tahu harus bagaimana. Sejak 1984 negara kita memberlakukan seft assessment system sebagai pengganti official assessment system, yang dampaknya bagi Wajib Pajak (WP) adalah berkewajiban menghitung, membayar dan melapor pajak sendiri, karena kewajiban membayar pajak bukan lagi berdasar ketetapan yang dibuat fiskus. Berdasar pengalaman, dekade pertama penerapan UU Perpajakan masih diwarnai kecurigaan dan ketakutan WP terkait pelaksanaan ketiga hal tersebut. Dekade kedua dan ketiga, WP sudah mulai banyak yang mengerti. Terbukti banyak jenis pelatihan yang dirancang dan diikuti. Dekade keempat ini kesadaran WP sudah tinggi. Terbukti dari banyak dari mereka yang meminta bukti pemotongan pajak atas penghasilan yang mereka terima, karena bukti potong itu akan menjadi bukti kredit pajak di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) pribadi masing-masing. Kesadaran hak dan kewajiban ini menimbulkan pemikiran bagaimana cara terbaik, tentunya disertai dengan penjelasan berulang-ulang, agar hak-hak WP yang

Yusuf Mulus Riptianto

1

dipotong pajak terlayani dengan baik, sedangkan kewajiban pemotong pajak juga berjalan dengan baik sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Disinilah keahlian akan pajak diperlukan untuk menjembatani kedua belah pihak tersebut. Berlatar belakang pendidikan D3 Perpajakan, penulis mengawali karya di UBAYA tahun 1993. Perubahan peraturan perpajakan semakin cepat menyadarkan penulis untuk update pendidikan lagi dengan mengambil S1 Akuntansi (1997 – dana sendiri). Dengan dana pengembangan SDM dari UBAYA, penulis diberi kesempatan mengikuti Kursus Konsultan Pajak Brevet A & B, seminar, workshop dan pelatihan perpajakan yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Pajak atau pihak profesional. Tahun 2009 penulis mengambil keputusan strategis, dengan dana sendiri melanjutkan pendidikan formal S2 Akuntansi, karena belum terpikirkan oleh UBAYA untuk mengalokasikan dana pendidikan bagi karyawan administratif. Yang ada hanya bagi karyawan edukatif (S2 dan S3), karena ada tuntutan dari lembaga yang lebih tinggi. Kesadaran update ilmu ini juga mendorong penulis mengikuti sertifikasi (sekali lagi, dengan biaya sendiri) bidang perpajakan, dengan mengikuti Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) yang diadakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), dimana kalau sudah lulus akan mendapat sertifikat sebagai Konsultan Pajak Terdaftar, dengan gelar profesi Bersertifikat Konsultan Pajak (BKP) yang diakui oleh Kementrian Keuangan RI.

PRESTASI ADMINISTRASI Kurun waktu 1998 – 2011 penulis bertugas menangani bidang perpajakan. Dari belum mempunyai sistem yang jelas terkait pengelompokan pendapatan dan biaya yang boleh menjadi objek dan tidak boleh menjadi objek (terkait Pajak Penghasilan Badan Usaha), sampai sistem mulai tertata. Seperti diketahui tahun 1995 keluar Surat Edaran Dirjen Pajak1 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak2 yang mengatur perlakukan sisa lebih dari lembaga penyelenggara pendidikan swasta. Juga keluar Surat Edaran Direktur Pajak Bumi dan Bangunan Dirjen Pajak3 dan penyempurnaannya4, yang berdampak kebingungan di lapangan karena 1

Surat Edaran Direjen Pajak No. SE-34/PJ.4/1995 perihal Perlakuan Pajak Penghasilan bagi yayasan atau organisasi yang sejenis 2 Keputusan Diretur Jenderal Pajak No. KEP-87/PJ./1995 tentang Pengakuan Penghasilan dan Biaya atas Dana Pembangunan Gedung dan Prasarana Pendidikan Bagi Yayasan atau Organisasi yang Sejenis yang Bergerak di Bidang Pendidikan. 3 Surat Edaran Direktur Pajak Bumi dan Bangunan Dirjen Pajak No. SE-10/PJ.6/1995 tentang Pengenaan PBB atas Perguruan Tinggi Swasta (PTS)


2

menganggap tidak selayaknya PTS yang membantu pemerintah dalam mencerdaskan bangsa, dikenakan pajak sama dengan lembaga profit. Malah seharusnya pemerintah memberi insentif agar PTS yang sudah terbukti membantu negara dalam mencerdaskan bangsa makin eksis lagi. Bukankah UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan itu kewajiban negara, namun ternyata hanya sebagian kecil lulusan sekolah menengah yang tertampung dalam Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang mendapat fasilitas negara. Dampak lain adalah maraknya demo mahasiswa yang kuatir kalau penerapan peraturan itu akan membuat uang kuliah bertambah mahal. Hingga sekarang, setelah berkali-kali diubah, aturan terkait itu sudah mempunyai kekuatan hukum lebih tinggi dengan dimasukkannya dalam UndangUndang5, meski dalam pelaksanaannya masih menemui banyak kendala. Penataan dalam PPh Badan tersebut mempunyai banyak dampak. Salah satunya adalah penerapan PPh Pasal 21 atas alokasi biaya gaji dan honorarium, dimana selaku pemberi kerja harus melakukan ketiga fungsi dasar seft assessment, yaitu menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang dari kegiatan memberi penghasilan. Pasal 21 ayat (1) huruf a UU PPh menegaskan bahwa pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh WP orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Dalam huruf d juga dikatakan pemotongan pajak wajib dilakukan oleh badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Ketika itu dua hal ini membuat UBAYA kebingungan menerapkan. Bagaimana membuat laporan keuangan, yang menurut SPT PPh Badan hanya mengakomodasi badan usaha berorientasi profit? Bagaimana PTS memperlakukan karyawan (administratif dan edukatif) terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perpajakan? Bagaimana melakukan koreksi fiskal atas pendapatan dan

4

Surat Edaran Direktur Pajak Bumi dan Bangunan Dirjen Pajak No. SE-60/PJ.6/1995 tentang Penyempurnaan SE Dirjen Pajak No. SE-10/PJ.6/1995 tentang Pengenaan PBB atas Perguruan Tinggi Swasta (PTS) 5 Pasal 4 ayat (3) huruf m UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh)


3

pengeluaran bagi lembaga pendidikan yang menurut peraturan perpajakan dimungkinkan mendapat fasilitas-fasilitas? Hal-hal itulah antara lain yang penulis, dengan dukungan Direktur Keuangan beserta seluruh staf Direktorat Keuangan lakukan, yang boleh dikategorikan sebagai prestasi administrasi, karena selama ini belum pernah dilakukan tertata sesuai peraturan yang berlaku.

PRESTASI MANAJERIAL Beberapa hal yang membedakan sistem akuntansi perpajakan bagi PTS selaku badan nirlaba dibanding badan berorientasi laba adalah dimungkinkannya untuk tidak dilakukan penyusutan asset6, sehingga biaya yang digunakan dapat dibiayakan seluruhnya dalam tahun berjalan. Juga dimungkinkannya sisa lebih yang diterima atau diperoleh, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut tidak menjadi objek pajak PPh Badan dalam tahun pajak tersebut7. Juga dimungkinkannya bagi PTS untuk tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan atas aktiva tetapnya8 (dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi bisa mendapat potongan hingga 50%). Implementasi ketiga fasilitas utama tersebut menjadi tantangan tersendiri di lapangan, apalagi ketidaksiapan SDM, sistem dan budaya organisasi yang masih belum tertata. Tantangannya adalah memberi penjelasan kepada manajemen bahwa ada fasilitas yang menguntungkan bagi lembaga ini dan bagaimana menerapkan itu dalam akuntansi serta menjelaskan kepada bidang informasi agar terimplementasi dalam program-program pendukung. Salah satu contoh adalah bagaimana menggabungkan seluruh penghasilan karyawan, khususnya dengan fungsional dosen, karena selama ini mereka mendapat penghasilan berupa gaji berdasar kepangkatan dan golongan, namun juga mendapat penghasilan berupa honorarium atas aktifitas mengajar berdasarkan jumlah Sistem Kredit Semester (SKS) dalam suatu periode. 6

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak No. PER-44/PJ/2009 tentang Pelaksanaan Pengakuan Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan 7 Pasal 2 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak No. PER-44/PJ/2009 8 Pasal 77 ayat 3 huruf b Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah


4

Di UBAYA perlakuan perpajakan atas gaji sudah mengikuti aturan yang berlaku, dimana bagi pegawai tetap mendapat fasilitas pengurangan yang diperbolehkan berupa Biaya Jabatan, Iuran Pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sehingga atas bruto gaji tidak langsung dikenakan tarif pajak, namun dikurangkan dulu dengan fasilitas pengurang tersebut, kemudian baru dikenakan pajak berdasar tarif yang berlaku9. Sedangkan perlakuan perpajakan atas honorarium mengajar kepada pegawai tetap dan tidak tetap, langsung dikenakan tarif pajak atas brutonya. Bagi pegawai tidak tetap (Dosen Luar Biasa) hal ini dibenarkan oleh aturan yang berlaku10. Namun bagi pegawai tetap perlakuan ini tidak adil, karena seharusnya menikmati fasilitas pengurangan yang diperbolehkan tadi. Pasal 4 ayat 1 UU PPh menjelaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa.....termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium ....dst. Artinya bagi karyawan tetap suatu lembaga pemberi kerja, apapun bentuk dan sebutan penghasilan itu diberikan, harusnya diperlakukan penerapan peraturan pemotongan pajak yang sama. Bukan atas penghasilan A diperlakukan cara A, dan atas penghasilan B diperlakukan cara B. Namun bagi karyawan tidak tetap yang menerima penghasilan dari pemberi kerja, dapat diterapkan aturan pemotongan pajak yang berbeda-beda, tergantung jenis pekerjaan dan kegiatan yang dilakukannya terhadap pemberi penghasilan tersebut. Mengkomunikasikan hal ini kepada masing-masing bidang (Keuangan, Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi dan karyawan tetap penerima penghasilan dengan macam-macam sebutan) memerlukan keahlian ekstra agar pemotongan PPh 21 berjalan baik. Karena kalau tidak berjalan baik, selaku badan akan mendapat pemeriksaan oleh otoritas pajak (KPP) yang bisa berdampak lebih buruk. Keahlian ekstra komunikasi juga harus didukung oleh pemahaman yang matang hasil update pendidikan dan pelatihan serta penjelasan disertai contoh nyata, sehingga dapat diterima manajemen. 9

Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-31/PJ./2009

10


5

Setidak-tidaknya selaku WP dibangun kesadaran akan pajak lebih dahulu, kemudian kepatuhan perpajakan (tax complience) administratif dibenahi lebih baik dan akhirnya kepatuhan materialnya dapat diwujudkan.

PROFESIONALITAS Sejak Dirjen Pajak membagi KPP menjadi Pratama, Madya dan Besar (2008), UBAYA dimasukkan dalam kelompok WP yang ditangani oleh KPP Madya, yang artinya digolongkan dalam WP yang ditangani lebih profesional lagi. Ini juga berarti UBAYA memenuhi syarat untuk dibina khusus karena punya potensi perpajakan yang lebih dibanding WP yang dibina KPP Pratama. Tentu juga ini buah dari tata kelola yang baik (good governance) yang telah dibangun sebagai komitmen UBAYA untuk memenuhi peraturan. Juga untuk memenuhi tuntutan kepada stakeholders bahwa selaku lembaga pendidikan swasta milik publik mampu menyelenggarakan pendidikan yang baik, transparan, akuntable dan taat aturan. Selaku staf yang tidak menduduki jabatan struktural, apa yang penulis sampaikan masih jadi penghalang dalam budaya organisasi UBAYA. Ketika 2003 ada pemeriksaan dari Kantor Pemeriksa Pajak (KARIKPA) untuk tahun pajak 1999, dan 2006 untuk tahun pajak 2003 adalah saat dimana manajemen mulai mendengar apa yang penulis bicarakan dan pernah sarankan demi perbaikan. Apalagi 2006 itu pemeriksaan meluas yang berujung pemblokiran rekening. Berbagai upaya mediasi dilakukan, baik secara teknis maupun non teknis. Selaku staf bidang support system teknis, penulis sudah melakukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki hingga akhirnya terjadi win-win solution dalam pemeriksaan itu. Pada tahun-tahun sesudah itu, penulis ditunjuk lembaga sebagai liason officer dalam urusan pajak. Dalam beberapa kasus penulis sering berhubungan dengan Kanwil DJP Jatim I, KPP Madya Surabaya, KPP Pratama Mojokerto, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya, dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Aset dan Keuangan Kabupaten Mojokerto, serta beberapa KPP Pratama di Surabaya.


6

Yusuf Mulus Riptianto 1

Recommend Documents