www.anri.go.id

SALINAN

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Jalan Ampera Raya Nomor 7 Jakarta 12560 Telp. (62) (21) 7805851 http: /www.anri.go.id e-mail: [email protected]

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN GANTI RUGI IKATAN DINAS Dl LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

:

a.

bahwa salah satu upaya pengembangan potensi, kompetensi dan keahlian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia melalui tugas belajar;

b.

bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas belajar tidak memenuhi ketentuan ikatan dinas, wajib membayar ganti rugi;

c.

bahwa

berdasarkan

dimaksud

dalam

menetapkan

pertimbangan

huruf

a

Peraturan

sebagaimana

dan

huruf

Kepala

Arsip

b,

perlu

Nasional

Republik Indonesia tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Rugi Ikatan Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia; Mengingat

:

1.

Undang-Undang Keuangan

Nomor

17

Negara

Tahun

2003

(Lembaran

tentang Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286; 2.

Undang-Undang Perbendaharaan

Nomor

1

Negara

Tahun

2004

(Lembaran

tentang Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;

3. Undang-Undang...

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -23.

Undang-Undang Pemeriksaan

Nomor

15

Pengelolaan

Keuangan

Negara

Indonesia

Tahun

Tahun dan

tentang

Tanggung

(Lembaran 2004

2004

Negara

Nomor

66,

Jawab Republik

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4.

Undang-Undang Kearsipan

Nomor

(Lembaran

43

Tahun

Negara

2009

Republik

tentang Indonesia

Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 5.

Undang-Undang Aparatur

Nomor

Sipil

5

Tahun

Negara

2014

tentang

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141); 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara

Nomor

4017)

sebagaimana

telah

diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai

Negeri

Sipil

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135); 10. Peraturan...

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -3-

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan

Indonesia

Tahun

(Lembaran 2012

Negara

Nomor

53,

Republik Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

1961

Nomor

234,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278); 13. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir

dengan

Peraturan

Presiden

Nomor

3

Tahun 2013; 14. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan di Luar Negeri; 15. Peraturan Menteri Keuanga Nomor 201/PMK.06/2010 tentang

Kualitas

Negara/Lembaga

dan

Piutang Pembentukan

Kementerian Penyisihan

Piutang Tidak Tertagih; 16. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor

3

Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010;

17. Peraturan ...

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -4-

17. Peraturan Indonesia

Kepala

Arsip

Nomor

35

Nasional Tahun

Republik

2011

tentang

Pengembangan Pegawai melalui Pendidikan Formal Bagi

Pegawai

di

Lingkungan

Arsip

Nasional

Republik Indonesia; 18. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN

KEPALA

ARSIP

NASIONAL

REPUBLIK

INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN GANTI RUGI IKATAN DINAS DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Ganti Rugi Ikatan Dinas yang selanjutnya disebut GRID adalah biaya yang harus dibayarkan oleh Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan ikatan dinas yang harus dijalankan. 2. Ikatan Dinas adalah perjanjian antara Kepala Arsip Nasional

Republik Indonesia dan Pegawai mengenai

perjanjian wajib kerja yang telah menyelesaikan tugas belajar. 3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. 4. Tugas Belajar adalah tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia kepada pegawai untuk belajar atau mengikuti pendidikan pada lembaga

pendidikan

formal

baik

di

dalam

negeri

maupun di luar negeri dengan biaya pemerintah, pemerintah...

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -5pemerintah negara asing, atau penyandang dana lain yang ada di luar Arsip Nasional Republik Indonesia. 5. Wajib Kerja adalah keharusan bekerja bagi pegawai yang telah menyelesaikan tugas belajar di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia selama masa kerja yang ditentukan dalam Peraturan ini.

Pasal 2

(1) Pedoman

Penyelesaian

GRID

bertujuan

untuk

menangani masalah ganti rugi ikatan dinas terhadap Pegawai yang telah menyelesaikan tugas belajar dalam negeri dan/atau tugas belajar luar negeri. (2) Pedoman

Penyelesaian

GRID

berfungsi

untuk

meningkatkan disiplin dan tanggung jawab pegawai serta tertib administrasi.

Pasal 3

(1) Ruang

lingkup

Pedoman

Penyelesaian

GRID

di

Lingkungan Arsip Nasional Repubik Indonesia meliputi: a. Tata Cara Perhitungan GRID; dan b. Penyelesaian GRID. (2) Pedoman

Penyelesaian

GRID di

Lingkungan

Arsip

Nasional Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada

ayat

(1)

tercantum

dalam

Lampiran

yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4 Pegawai yang melaksanakan tugas belajar dalam negeri dan/atau

tugas

belajar

luar

negeri

yang

tidak

melaksanakan ketentuan ikatan dinas, wajib membayar GRID. Pasal 5...

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -6Pasal 5

Pembebasan dari kewajiban membayar GRID hanya diberikan bagi pegawai yang diberhentikan dalam hal: a. perampingan organisasi; b. tidak cakap jasmani dan rohani; atau c. meninggal dunia atau hilang.

Pasal 6

(1) Dalam proses penyelesaian GRID dapat dibentuk tim penyelesaian kerugian negara yang ditetapkan oleh Kepala ANRI. (2) Tim penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari: a. unit yang melaksanakan fungsi kepegawaian; b. unit yang melaksanakan fungsi keuangan; dan c. unit yang melaksanakan fungsi pengawasan. (3) Tim penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh unit yang melaksanakan fungsi pengawasan. Pasal 7 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -7-

Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

pengundangan

Peraturan

penempatannya

dalam

Kepala

Berita

memerintahkan ini

Negara

dengan Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2014 KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd MUSTARI IRAWAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 431

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -8LAMPIRAN PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN GANTI RUGI IKATAN DINAS Dl LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAB I TATA CARA PERHITUNGAN GANTI RUGI IKATAN DINAS A. PERHITUNGAN GANTI RUGI IKATAN DINAS TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI Bagi pegawai yang telah menyelesaikan tugas belajar di dalam negeri jika tidak melaksanakan ikatan dinas selama 1 (satu) tahun untuk tiap-tiap tahun atau sebagian tahun dari masa belajarnya sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961, maka akan dikenakan GRID sebesar biaya tugas belajar yang dihitung secara proporsional sesuai dengan masa ikatan dinas yang dijalani ditambah denda 100% (seratus persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961. Yang dimaksud biaya tugas belajar adalah biaya yang telah dikeluarkan untuk pegawai yang bersangkutan selama masa tugas belajar terdiri dari: 1. Tugas Belajar Dalam Negeri yang dilaksanakan di dalam kota dan luar kota komponen biayanya meliputi: a. Dalam Kota 1) biaya pendaftaran; 2) biaya pendidikan; 3) tunjangan (tugas akhir); 4) tunjangan ATK/buku; dan 5) tunjangan transport lokal. b. Luar Kota 1) biaya pendaftaran; 2) biaya pendidikan; 3) tunjangan tugas akhir; 4) tunjangan ATK/buku; 5) tunjangan akomodasi dan biaya hidup; dan 6) tunjangan...

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -96) tunjangan biaya perjalanan. 2. Tugas Belajar dapat dibiayai oleh penyandang dana lain di luar Arsip Nasional Republik Indonesia, baik oleh pemerintah Negara lain atau lembaga-lembaga non pemerintah di dalam maupun di luar negeri sepanjang tidak mengikat dan merugikan Arsip Nasional Republik Indonesia. 3. Pemberian biaya lain oleh penyandang dana lain untuk Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada nomor (2) diberikan melalui Arsip Nasional Republik Indonesia. B. PERHITUNGAN GANTI RUGI IKATAN DINAS TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI Bagi pegawai yang telah menyelesaikan tugas belajar di luar negeri (meliputi semua jenis pendidikan, misalnya; pelatihan jangka pendek dan semua tingkat perguruan tinggi) dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan dan untuk selama-lamanya 3 (tiga) tahun, jika tidak melaksanakan ikatan dinas selama 2 (dua) tahun untuk tiap-tiap tahun atau sebagian tahun dari masa belajarnya untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961, maka akan dikenakan GRID sebesar biaya tugas belajar yang dihitung secara proporsional sesuai dengan masa ikatan dinas yang dijalani ditambah denda 100% (seratus persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961. Yang dimaksud biaya tugas belajar adalah biaya yang telah dikeluarkan untuk pegawai yang bersangkutan selama masa tugas belajar terdiri dari: a. biaya pengurusan passport/visa; b. biaya pendaftaran; c. biaya pendidikan; d. tunjangan tugas akhir; e. tunjangan ATK/buku; f. tunjangan biaya perjalanan luar negeri; g. tunjangan akomodasi dan biaya hidup; dan h. tunjangan biaya perjalanan. Tugas Belajar dapat dibiayai oleh penyandang dana lain di luar Arsip Nasional Republik Indonesia, baik oleh pemerintah Negara lain atau lembaga...

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA - 10 lembaga-lembaga non pemerintah di dalam maupun di luar negeri sepanjang

tidak

mengikat

dan

merugikan

Arsip

Nasional

Republik Indonesia. Pemberian biaya lain oleh penyandang dana lain untuk Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada nomor (2) diberikan melalui Arsip Nasional Republik Indonesia.

BAB II...

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA - 11 BAB II PENYELESAIAN GANTI RUGI IKATAN DINAS A. PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI 1. Berdasarkan permohonan berhenti dari pegawai, Biro Hukum dan Kepegawaian menerbitkan perhitungan GRID yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian dan perhitungan tersebut merupakan lampiran dari surat persetujuan berhenti dari Kepala ANRI atau Pejabat lain yang diberikan wewenang. 2. Surat persetujuan Sekretaris Utama tersebut juga berfungsi sebagai Surat Tagihan dengan jangka waktu 1 (satu) bulan. Pembayaran GRID dilakukan dengan menyetor ke rekening Kas Negara, setelah itu bukti setor diserahkan ke Biro Hukum dan Kepegawaian. 3. Jika pegawai membayar tagihan GRID dan telah melunasinya, maka proses Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat dilanjutkan. Jika PNS belum membayar GRID maka akan diterbitkan Surat Tagihan II dengan jangka waktu 2 (dua) minggu, dan apabila masih belum memenuhi kewajibannya maka dilanjutkan dengan Surat Tagihan III dengan jangka waktu 2 (dua) minggu. 4. Pembayaran GRID dilakukan dengan cara melakukan pembayaran ke rekening Kas Negara melalui Bendahara Penerimaan. Salinan bukti pembayaran dari bank/pos persepsi diserahkan ke pegawai dan Biro Hukum dan Kepegawaian. 5. Berdasarkan bukti pembayaran GRID tersebut, ANRI menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat. Setelah SK pemberhentian terbit, satu eksemplar SK pemberhentian beserta surat persetujuan berhenti, perhitungan GRID dan bukti pembayaran GRID diserahkan ke Biro Hukum dan Kepegawaian. 6. Biro Umum c.q. Bagian Keuangan setelah memvalidasi berkas-berkas tersebut akan menerbitkan surat pernyataan "LUNAS GRID" yang dapat digunakan oleh pegawai bersangkutan untuk mengambil ijazah dan meminta transkrip nilai ke Biro Hukum dan Kepegawaian c.q. Bagian Kepegawaian.

B. PEMBERHENTIAN...

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA - 12 B. PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI (PDH TAPS) DAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) 1. Setelah terbit Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri/Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, satu eksemplar SK pemberhentian, perjanjian ikatan dinas serta perhitungan GRID diserahkan ke Biro Umum c.q. Bagian Keuangan untuk dilakukan pencatatan dan monitoring piutang GRID. Setelah menerima berkasberkas tersebut, Bagian Keuangan akan melakukan penagihan GRID sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak surat keputusan pemberhentian tersebut berlaku. 2. Pembayaran GRID dilakukan dengan cara melakukan pembayaran ke rekening Kas Negara melalui Bendahara Penerimaan. Salinan bukti pembayaran dari bank/pos persepsi diserahkan ke pegawai dan Biro Hukum dan Kepegawaian. 3. Berdasarkan bukti pembayaran tersebut maka Biro Umum c.q. Bagian Keuangan akan menerbitkan surat pernyataan ”LUNAS GRID" yang dapat digunakan oleh pegawai bersangkutan untuk mengambil ijazah dan meminta transkrip nilai ke Biro Hukum dan Kepegawaian c.q. Bagian Kepegawaian. 4. Setelah 2 (dua) tahun, jika mantan pegawai tidak juga melunasi GRID tersebut maka ANRI c.q. Biro Umum akan menyerahkan penagihan piutang GRID tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. 5. Jika piutang telah dilunasi dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan telah menerbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas, maka berdasarkan surat tersebut Biro Umum c.q.

Bagian

Keuangan

akan

memutakhirkan

daftar

piutang

dan

menerbitkan Surat Pengantar Pernyataan Piutang Negara Lunas ke Biro Hukum dan Kepegawaian c.q. Bagian Kepegawaian sebagai dasar untuk mengeluarkan ijazah dan transkrip.

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd MUSTARI IRAWAN