WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 114 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam menggali dan mengelola potensi retribusi, maka diperlukan adanya insentif sebagai tambahan penghasilan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi yang mencapai kinerja tertentu; b. bahwa pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka agar pengaturannya sesuai dengan ketentuan
yang
berlaku
perlu
disusun
tatacara
pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan; c. bahwa sehubungan dengan
hal-hal tersebut di atas,
perlu disusun dan ditetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta; Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Pembentukan
16 Tahun 1950 tentang
daerah-daerah
Kota
Besar
Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan
Dalam
Daerah
Istimewa
Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); 2. Undang-Undang Keuangan
Nomor
Negara
17
Tahun
(Lembaran
2003
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor
126,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Republik
Keuangan
Indonesia
Tambahan
Daerah Tahun
Lembaran
(Lembaran 2005
Negara
Negara
Nomor
Republik
140,
Indonesia
Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara
Pemberian
Pemanfaatan
Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri
Nomor
59
Tahun
2007
tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007
tentang
Pokok-Pokok
Pengelolaan
Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D); 10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok
Lembaga Teknis
Daerah (Lembaran
Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 66 Seri ID);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5); 12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 10); 13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; 14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta; 15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2015 tentang
Perubahan
Atas
Peraturan
Walikota
Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Retribusi
Daerah,
yang
selanjutnya
disebut
Retribusi,
adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 2. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 3. Pemungutan
adalah
suatu
rangkaian
kegiatan
dimulai
dari
penghimpunan data objek retribusi dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi sampai dengan kegiatan penarikan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat dan terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik.
5. Wajib Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan
retribusi
diwajibkan
untuk
melakukan
pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 6. Insentif pemungutan retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi. 7. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adah Badan Lingkungan
Hidup
Kota
Yogyakarta
selaku
Badan
Pelaksana
Retribusi
Pelayanan
Pemungut Retribusi. 8. Daerah adalah Kota Yogyakarta. BAB II PENERIMA INSENTIF Pasal 2 Insentif
diberikan
untuk
jenis
pemungutan
Persampahan/Kebersihan atas pelayanan persampahan/kebersihan.
Pasal 3 Insentif pemungutan retribusi secara proporsional diberikan kepada pejabat dan pegawai BLH.
Pasal 4 (1) Pemberian
insentif
sebagaimana
dimaksud
Pasal
2
untuk
meningkatkan : a. kinerja BLH; b. semangat kerja pejabat dan pegawai BLH; c. pendapatan Daerah; dan d. pelayanan kepada masyarakat. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada akhir tahun anggaran.
BAB III PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF Pasal 5
(1) Besaran insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
(2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 6 (1) Insentif diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
3,
berdasarkan
asas
kepatutan,
kewajaran
dan
rasionalitas disesuaikan dengan besaran tanggungjawab masingmasing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan retribusi. (2) Pelaksanaan pembagian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BLH.
Pasal 7 Apabila dalam realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdapat sisa lebih maka harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah.
BAB IV PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 8
(1) Kepala BLH pelaksana pemungut retribusi menyusun anggaran insentif pemungutan retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). (2) Penganggaran insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan jenis Belanja Pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Retribusi, serta rincian objek belanja Retribusi.
Pasal 9 Pertanggungjawaban pemberian dan pemanfaatan insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 10
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 11 Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar semua orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.
Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Desember 2016 Plt. WALIKOTA YOGYAKARTA Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta, ttd SULISTIYO Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, ttd TITIK SULASTRI BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 115
