WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUBLIC SAFETY CENTER 119 YOGYAKARTA EMERGENCY SERVICES PADA DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang
:
a
bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai tindaklanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka telah dibentuk Dinas Kesehatan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketugasan teknis operasional urusan bidang kesehatan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kegawatdaruratan medis;
Mengingat
:
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, fungsi, tugas dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta; 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 859); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802); 8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);
Menetapkan
MEMUTUSKAN: : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUBLIC SAFETY CENTER 119 YOGYAKARTA EMERGENCY SERVICES PADA DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
Walikota adalah Walikota Yogyakarta. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services yang selanjutnya disebut PSC 119 YES adalah Pelayanan kegawatdaruratan medis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta 6. Kegawatdaruratan medis adalah kondisi seseorang yang dapat mengancam jiwa dan berpotensi menimbulkan kecacatan dan atau kematian bila tidak segera ditangani. 7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum yang ada di wilayah Kota Yogyakarta yang merupakan jejaring PSC 119 YES. 8. Jaminan Pembiayaan adalah biaya yang ditanggung APBD dari lokasi terjadinya kasus sampai dengan maksimal 24 jam pertama perawatan di Rumah Sakit. 9. Sentral Operator adalah Pusat Komunikasi PSC 119 YES yang berkedudukan di Komplek Balaikota Yogyakarta. 10. Ketersediaan Tempat Tidur adalah Jumlah tempat tidur perawatan yang tersedia (tidak sedang digunakan) di Rumah Sakit yang diperuntukkan bagi pasien rawat inap yang membutuhkan perawatan inap. 2. 3. 4. 5.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Public Safety Center Yogyakarta Emergency Services Kota Yogyakarta.
119
BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Susunan organisasi UPT PSC 119 YES terdiri dari : a. Kepala UPT; b. Sub Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi UPT PSC 119 YES sebagaimana tersebut dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB IV KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS UPT Paragraf 1 Kedudukan Pasal 4 (1) UPT PSC 119 YES adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam bidang pelayanan dan kediklatan kegawatdaruratan medis. (2) UPT PSC 119 YES dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Paragraf 2 Fungsi Pasal 5 UPT PSC 119 YES mempunyai fungsi penyelenggaraan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal pelayanan kegawatdaruratan medis. Paragraf 3 Tugas Pasal 6 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT PSC 119 YES mempunyai tugas : a. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan kegawatdaruratan medis pra rumah sakit; b. memberikan pertolongan pertama atas kasus kagawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat; c. memberikan bantuan rujukan ke rumah sakit atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat; d. memberikan pelayanan penanganan medis atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit; e. memberikan jaminan pembiayaan atas rujukan kasus ke rumah sakit sampai 24 jam pertama perawatan di rumah sakit; f. meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat medis antar institusi yang terlibat dalam penanganan kegawatdaduratan medis g. melaksanakan pelayanan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan pada kegiatan non pemerintah; h. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di Rumah Sakit Umum Pemerintah Kota Yogyakarta; i. memberikan pendidikan dan pelatihan pertolongan pertama (first aid); j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; k. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga; dan l. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja. BAB V TUGAS DAN FUNGSI UNSUR ORGANISASI Bagian Kesatu Kepala UPT Pasal 7 Kepala UPT PSC 119 YES mempunyai rincian tugas : a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan kegawatdaruratan medis pra rumah sakit; b. menetapkan rencana kebijakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UPT PSC 119 YES; c. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan UPT PSC 119 YES; d. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya; e. melaksanakan pelayanan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan pada kegiatan non pemerintah; f. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di Rumah Sakit Umum Pemerintah Kota Yogyakarta; g. memberikan pendidikan dan pelatihan pertolongan pertama (first aid); h. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPT;
i. mendistribusikan tugas, sumber daya dan tanggung jawab kepada Sub Bagian Tata Usaha; j. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan; k. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT; l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha Pasal 8 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas: a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan; b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan; d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana; e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian; f. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler; g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya; h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/prasarana kantor; i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor; j. membuat usulan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung; k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor; l. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai; m. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja; n. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor; o. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai; p. mengkoordinasikan ketugasan satuan pengelola keuangan; q. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPT dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; r. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian Tata Usaha; dan s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. BAB VI PEMBENTUKAN DIVISI Pasal 9 (1) Untuk menunjang ketugasan teknis pada UPT PSC 119 YES dapat dibentuk unsur organisasi non struktural yang berbentuk Divisi;
(2) Jumlah dan nomenklatur Divisi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja yang direkomendasikan oleh organisasi perangkat daerah/unit kerja yang membidangi kelembagaan dan analisa jabatan. (3) Pembentukan, fungsi dan tugas Divisi pada UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. BAB VI TATA KERJA Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Pasal 11 Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan UPT ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 21 Oktober 2016 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 21 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, ttd TITIK SULASTRI BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 94
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PUBLIC SAFETY CENTER 119 YOGYAKARTA EMERGENCY SERVICES PADA DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA
STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUBLIC SAFETY CENTER 119 YOGYAKARTA EMERGENCY SERVICES KEPALA UPT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN TATA USAHA
UNSUR ORGANISASI
WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI
