WALIKOTA TASIKMALAYA PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA Nomor
:
3B
Tahun 2008
TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TASIKMALAYA, Menimbang
: a. bahwa untuk mewujudkan kesinambungan penyelenggaraan pendidikan pada setiap Satuan Pendidikan serta untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di Kota Tasikmalaya, perlu diselenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di lingkungan Kota Tasikmalaya pada setiap Tahun Pelajaran baru; b. bahwa untuk memberikan pedoman dan mewujudkan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sebagaimana huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
1
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/U/2002 Tentang Penerimaan Siswa pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah; 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 Tentang Kelender Pendidikan dan Jumlah Jam Efektif Sekolah; 13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 15); 14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70); 15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 74);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
1 2
Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3
Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan di Kota Tasikmalaya.
5
Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan di Kota Tasikmalaya.
6
Penerimaan Peserta Didik Baru adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA/SMK di Kota Tasikmalaya.
7
Ujian Nasional (UN) adalah Kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
8
Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) adalah Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang dilaksanakan pada Satuan Pendidikan SD/MI.
9
Nilai Ujian Sekolah adalah Angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam daftar nilai ujian sekolah.
10 Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah Surat
keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional. 11 Ijazah adalah Surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan
bahwa seorang peserta didik yang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus Ujian Nasional dan Ujian Sekolah. 12 Seleksi administrasi adalah Seleksi yang dilakukan oleh Satuan
Pendidikan dengan memeriksa administrasi calon peserta didik.
kelengkapan
persyaratan
13 Seleksi
Usia adalah Seleksi yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan dengan memperhatikan persyaratan usia calon peserta didik.
14 Seleksi Kematangan adalah Seleksi yang dilakukan oleh Satuan
Pendidikan untuk mengetahui calon peserta didik baru dalam hal kesiapan mental dan fisik untuk mengikuti pendidikan program SBI, SSN dan akselerasi. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah Sebagai pedoman dan acuan bagi masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam hal Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA/SMK di Kota Tasikmalaya.
3
(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah : a. Mewujudkan kesinambungan penyelenggaraan pendidikan pada satuan dan jenjang pendidikan; b. Memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaikbaiknya.
BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi hal-hal yang berkenaan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA/SMK di daerah, yang meliputi : a. Asas dan Tujuan; b. Panitia Penerimaan; c. Pendaftaran; d. Persyaratan; e. Jumlah Peserta Didik dan Rombongan Belajar; f. Seleksi; g. Pengumuman dan Daftar Ulang; dan h. Pembiayaan.
BAB IV ASAS Pasal 4 Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan berdasarkan atas asas : 1. Objektivitas artinya penerimaan peserta didik baru, maupun pindahan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam peraturan ini; 2. Transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik; 3. Akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; 4. Tidak diskriminatif artinya tidak membedakan Suku, Ras, Agama dan Golongan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. BAB V PANITIA PENERIMAAN Pasal 5 (1) Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru dibentuk pada tingkat Kota Tasikmalaya dan tingkat Satuan Pendidikan. (2) Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
4
(3) Panitia Penerimaan Peserta Didik baru tingkat Satuan Pendidikan TK dan SD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah dan dikoordinasikan dengan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan. (4) Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat Satuan Pendidikan SMP, SMA/SMK ditetapkan oleh masing-masing Kepala Sekolah. Pasal 6 (1) Panitia penerimaan peserta didik baru tingkat Kota mempunyai tugas sebagai berikut : a. Menyiapkan fasilitas Penerimaan Peserta Didik Baru. b. Melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. (2) Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat Satuan Pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut : a. Melaksanakan pendaftaran peserta didik baru; b. Melaksanakan pengolahan data; c. Melakukan seleksi peserta didik baru; d. Menetapkan peserta didik baru yang diterima; e. Mengumumkan daftar peserta didik baru yang diterima; f. Melaporkan hasil penerimaan peserta didik baru TK, SD kepada Kepala SKPD melalui Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan (untuk panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Satuan Pendidikan TK dan SD); g. Melaporkan hasil penerimaan peserta didik baru SMP, SMA/SMK kepada Kepala SKPD (untuk panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Satuan Pendidikan SMP, SMA/SMK).
BAB VI PENDAFTARAAN Pasal 7 Tempat dan waktu pendaftaran ditetapkan sebagai berikut : 1. Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan pada Satuan Pendidikan masing-masing. 2. Waktu pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru ditetapkan melalui keputusan Kepala SKPD dengan mengacu pada kalender pendidikan. BAB VII PERSYARATAN Pasal 8 Penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Calon peserta didik baru pada TK dan SD, harus memiliki akta
kelahiran atau surat keterangan dari RT dan/atau RW; 2. Calon peserta didik baru pada SMP telah tamat SD/MI/Program Kejar
Paket A atau yang sederajat dibuktikan dengan ijazah;
5
3. Calon peserta didik baru pada TK berusia paling rendah 4 (empat)
tahun pada awal tahun pelajaran baru; 4. Calon peserta didik baru pada SD berusia paling rendah 6 (enam)
tahun dan paling tinggi 12 (dua belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru; 5. Calon peserta didik baru pada SMP berusia paling tinggi 18 (delapan
belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru; 6. Calon peserta didik baru pada SMP harus berkelakuan baik yang
dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah asal; 7. Calon peserta didik baru SD dan SMP yang :
a. beragama Islam menyertakan sertifikat atau surat keterangan sedang mengikuti pendidikan baca tulis Al-qur’an dari lembaga penyelenggara pendidikan baca tulis Al-qur’an; atau pernyataan bersedia mengikuti pendidikan baca tulis Al-qur’an yang diselenggarakan oleh sekolah masing-masing (bagi calon peserta didik yang belum memiliki sertifikat/surat keterangan). b. Bagi yang beragama non muslim menyertakan surat keterangan yang sejenis. Pasal 9 Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA/SMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Telah lulus SMP/MTs/Paket B sederajat dibuktikan dengan Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN); 2. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru. 3. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan : a. Kartu pribadi/surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah asal bagi peserta didik yang lulus pada tahun berjalan; b. Keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian setempat bagi peserta didik yang lulus pada tahun sebelumnya. Pasal 10 Calon peserta didik baru yang berdomisili di luar Kota Tasikmalaya harus membawa Surat Pengantar dari Kepala Sekolah asal dan diketahui oleh Kepala SKPD.
BAB VIII SELEKSI Pasal 11 Seleksi penerimaan siswa baru pada Satuan Pendidikan dilaksanakan, karena terbatasnya daya tampung yang menyebabkan sekolah bersangkutan tidak mungkin menerima seluruh calon peserta didik baru.
6
Pasal 12 (1) Seleksi pada TK dan SD dilaksanakan dalam bentuk seleksi administrasi dan usia. (2) Sekolah yang menyelenggarakan program rintisan Sekolah Berstandar Internasional (SBI) / Sekolah Standar Nasional (SSN), dapat mengadakan seleksi kematangan. (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kepala SKPD. Pasal 13 (1) Seleksi calon peserta didik baru pada SMP didasarkan kepada peringkat nilai SKHUN/Ijazah. (2) Selain peringkat nilai tes/seleksi, nilai Ijazah, maka penetapan calon peserta didik yang lulus seleksi dapat juga mempertimbangkan prestasi siswa/peserta didik baru dibidang olah raga, kesenian dan keagamaan. (3) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/kelompok belajar harus menerima calon peserta didik lulusan Paket A setara SD yang mendaftar dan melanjutkan ke Paket B setara SMP. (4) Teknis pelaksanaan seleksi calon peserta didik baru pada SMP diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD. Pasal 14 (1) Seleksi calon peserta didik baru SMA dan SMK didasarkan kepada Peringkat Nilai SKHUN SMP/MTs. (2) Khusus SMK, selain peringkat nilai SKHUN, dilakukan tes Khusus sesuai program keahlian pada SMK yang bersangkutan. (3) Seleksi calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat peserta didik baru dengan bidang keahlian/program keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh sekolah bersama majelis sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi. (4) Selain peringkat nilai tes/seleksi, nilai Ijazah, dapat juga mempertimbangkan prestasi siswa/peserta didik baru dibidang olah raga, kesenian dan keagamaan. (5) Teknis pelaksanaan seleksi calon peserta didik baru pada SMP diatur lebih lanjut oleh kepala SKPD. BAB IX JUMLAH PESERTA DIDIK DAN ROMBONGAN BELAJAR Pasal 15 (1) Jumlah peserta didik baru dalam setiap Rombongan Belajar ditetapkan sebagai berkut :
7
a. SD paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang. b. SMP/SMA/SMK paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang. (2) Setiap calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah. (3) Setiap calon peserta didik baru yang telah mendaftar di sekolah pilihan tidak dapat membatalkan pilihannya.
Pasal 16 Jumlah Rombongan Belajar pada setiap Satuan Pendidikan ditetapkan oleh Kepala SKPD dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a. ketersediaan sarana dan prasarana; b. ketersediaan tenaga pendidikan dan kependidikan; c. calon peserta didik baru berprestasi; d. tempat tinggal peserta didik baru.
BAB X PENGUMUMAN DAN DAFTAR ULANG Pasal 17 (1) Calon peserta didik baru yang diterima diumumkan secara luas dan transparan sesuai prinsip akuntabilitas. (2) Pengumuman calon peserta didik baru yang diterima pada setiap Satuan Pendidikan dilaksanakan secara bersamaan dengan mencantumkan passing grade (standar nilai kelulusan).
Pasal 18 Setiap peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib daftar ulang.
BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 19 (1) Biaya penerimaan peserta didik baru bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya. (2) Pengelolaan biaya penerimaan peserta didik baru dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).
8
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.
Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 25 Pebruari 2008 WALIKOTA TASIKMALAYA,
td.
H. SYARIF HIDAYAT
Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, Ttd.
H. ENDANG SUHENDAR BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR 189 B
9
