WALIKOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2015 …2………
TAHUN
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG SELATAN, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010
tentang
Organisasi
Perangkat
Daerah
Kota
Tangerang Selatan perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Badan Lingkungan Hidup Daerah; Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang
Nomor
51
Tahun
2008
tentang
Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor
188,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4935); 3. Undang-Undang Pembentukan
Nomor
12
Peraturan
Tahun
2011
tentang
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2
4. Undang-Undang
Nomor
5
Tahun
2014
tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537; 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32; 9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan
Nomor 6
Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kota
Tangerang
Selatan
Tahun
2010
Nomor 0610); 10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota
Tangerang
Selatan
(Lembaran
Daerah
Kota
Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 0811);
3
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan. 2. Pemerintah
Daerah
adalah
Walikota
sebagai
unsur
penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan. 4. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan. 5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Badan. 6. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Badan. 7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kasubag adalah Kasubag pada UPT. 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPT. 9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. 10. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
4
11. Jabatan
Fungsional
Tertentu
adalah
suatu
kedudukan
yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu
satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Laboratorium Lingkungan. (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan.
BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS Pasal 3 UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 4 (1) Susunan organisasi UPT meliputi: a. Kepala UPT; b. Kasubag; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
5 Pasal 5 (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IVa. (2) Kasubag merupakan jabatan struktural eselon IVb. Pasal 6 Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai
tugas
pokok
mengarahkan,
membimbing,
mengawasi,
mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelayanan penelitian dan pengujian mutu air limbah, air, udara dan tanah. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Kepala UPT mempunyai fungsi : a.
penyusunan rencana kerja, anggaran dan kegiatan;
b. pelaksanaan pelayanan penelitian dan pengujian mutu air limbah, air, udara dan tanah; c.
pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPT;
d. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelayanan penelitian dan pengujian mutu air limbah, air, udara dan tanah; e.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas UPT; dan
f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 8
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7, Kepala UPT mempunyai uraian tugas. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 9 Kasubag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas
pokok
mengarahkan,
membimbing,
mengawasi,
mengkoordinasi,
memantau, mengevaluasi dan mengendalikan ketatausahaan.
6
Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kasubag mempunyai fungsi: a. penyusunan usulan rencana kerja, anggaran dan kegiatan; b. pelaksanaan pengelolaan arsip, penatausahaan keuangan, pengelolaan barang dan kepegawaian; c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana; d. pelaksanaan evaluasi dan usulan pelaporan; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 11 (1) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Kasubag mempunyai uraian tugas. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 12 Kasubag dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
Pasal 13 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi: a. Jabatan Fungsional Umum; dan b. Jabatan Fungsional Tertentu.
Pasal 14 (1) Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a bertugas membantu pelaksanaan tugas Kasubag.
7 (2) Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari: a. Jabatan Fungsional Umum dibidang arsip; b. Jabatan Fungsional Umum dibidang keuangan; c. Jabatan Fungsional Umum dibidang barang; dan d. Jabatan Fungsional Umum dibidang kepegawaian. (3) Selain Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat Jabatan Fungsional Umum yang melaksanakan pelayanan penelitian dan pengujian mutu air limbah, air, udara dan tanah. (4) Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)
bertanggungjawab kepada Kepala UPT. (5) Penunjukan nama pegawai dan Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala UPT. Pasal 15 (1) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b bertugas membantu Kepala UPT. (2) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b paling sedikit terdiri atas: a. pengawas lingkungan hidup; dan b. pengendali dampak lingkungan. (3) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Badan. (4) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu pada UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari tenaga Jabatan Fungsional Tertentu senior. (5) Penetapan koordinator Jabatan Fungsional Tertentu senior sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan. BAB IV TATA KERJA Pasal 16 (1) Kepala UPT berkewajiban melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan UPT maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain.
8
(2) Kepala UPT bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada: a. Kasubag; b. Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3); dan c. Jabatan Fungsional Tertentu. (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
Pasal 17 (1) Kasubag
berkewajiban
melaksanakan
prinsip
koordinasi,
integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi. (2) Kasubag bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada Kepala UPT. BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 18 (1) Kepala UPT dan Kasubag diangkat dan diberhentikan oleh Walikota. (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 19 Pembiayaan UPT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9 BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.
Ditetapkan di Tangerang Selatan Pada tanggal :24 Februari 2015 WALIKOTA TANGERANG SELATAN, ttd AIRIN RACHMI DIANY Diundangkan di Tangerang Selatan Pada tanggal : 24 Februari 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, Ttd DUDUNG E. DIREDJA BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 2
