WALIKOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR
13
TAHUN 2016
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016 -2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURAKARTA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2026; Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
-2-
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALIKOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH 2016-2026.
INDUK TAHUN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Surakarta. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Walikota adalah Kepala Daerah Surakarta. 5. Dinas adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan yang menjadi kewenangan daerah. 6. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki. 7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen
-3-
8. 9.
10.
11. 12.
13.
14. 15.
16.
17. 18. 19.
perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2026. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Destinasi Pariwisata adalah Destinasi Pariwisata Daerah yang berskala Daerah. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut KPPD adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunika, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata Daerah maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata Daerah dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata Daerah.
-4-
20. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan. 21. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya. 22. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. 23. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan. 24. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan. 25. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan. 26. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 27. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan. 28. Wisatawan nusantara adalah wisatawan yang melakukan kegiatan wisata dan berasal dari dalam negeri. 29. Wisatawan mancanegara adalah wisatawan yang melakukan kegiatan wisata dan berasal dari luar negeri. 30. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu. 31. Pariwisata Perkotaan Kreatif adalah pariwisata yang memanfaatkan potensi perkotaan baik itu sumber daya alam dan binaan maupun budaya masyarakat sebagai daya tarik wisata yang mampu mengembangkan potensi kreatif masyarakat dan wisatawan. 32. Meeting, Incentive, Convention, Exhibition yang selanjutnya disebut MICE adalah salah satu kegiatan dalam industri pariwisata yang bertujuan merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran.
-5-
BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 2 (1) Pembangunan Kepariwisataan meliputi: a. Destinasi Pariwisata Daerah; b. Pemasaran Pariwisata; c. Industri Pariwisata; dan d. Kelembagaan Kepariwisataan. (2) Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA. Bagian Kedua Visi dan Misi Pasal 3 Visi pembangunan kepariwisataan daerah adalah terwujudnya daerah sebagai destinasi pariwisata unggulan baik nasional maupun internasional dengan mengedepankan nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kreativitas masyarakat menuju masyarakat mandiri, maju dan sejahtera. Pasal 4 Misi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah: a. mengembangkan Destinasi Pariwisata Daerah yang mempunyai keunikan lokal, kesejarahan, nilai-nilai budaya, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat yang didukung pelestarian lingkungan dan cagar budaya; b. mengembangkan pemasaran pariwisata yang efektif, sinergis, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara; c. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha termasuk usaha mikro, kecil dan menengah yang bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan dan sosial budaya sebagai perwujudan Kota Budaya menuju masyarakat mandiri, maju dan sejahtera; dan d. mewujudkan organisasi pariwisata yang sinergis guna mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan. Bagian Ketiga Tujuan dan Sasaran Pasal 5 Tujuan RIPPARDA adalah sebagai pedoman pembangunan kepariwisataan untuk: a. peningkatan kesejahteraan masyarakat;
dan
arahan
dalam
-6-
b. c. d. e. f. g. h. i.
peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah; perluasan lapangan kerja; pelestarian alam dan lingkungan; pelestarian dan pengembangan kebudayaan; peningkatan citra daerah; peningkatan rasa cinta tanah air; penguatan kearifan lokal; dan peningkatan persahabatan antar daerah dan antar bangsa. Pasal 6
Sasaran Pembangunan Kepariwisataan meliputi peningkatan: a. jumlah kunjungan wisatawan mancanegara; b. jumlah kunjungan wisatawan nusantara; c. lama tinggal wisatawan mancanegara; d. lama tinggal wisatawan nusantara; e. jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara; f. jumlah pengeluaran wisatawan nusantara; dan g. produk domestik regional bruto sub sektor hotel dan restoran. Bagian Keempat Arah Pembangunan Pasal 7 Arah Pembangunan Kepariwisataan meliputi : a. pembangunan KSPD untuk memperkuat potensi alam perkotaan, budaya, dan seni sebagai produk pariwisata Daerah, melindungi kawasan Daerah sebagai Kota Budaya, serta pengendalian pengembangan pariwisata; b. pembangunan KPPD untuk meningkatkan kualitas dan keragaman produk pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan; c. pengembangan daya tarik wisata alam perkotaan yang edukatif, seni dan budaya tradisional yang kreatif, industri kreatif yang berwawasan lingkungan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang kreatif, baik bagi wisatawan maupun masyarakat; d. pengembangan produk pariwisata yang sesuai kebutuhan dan harapan target pasar maupun segmen pasar yang memiliki keterbatasan fisik; e. pengembangan sistem pengelolaan dan pelestarian yang kreatif terhadap warisan budaya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat dan wisatawan; f. peningkatan penyelenggaraan kegiatan wisata pada saat musim rendah kunjungan. g. pengembangan jejaring industri pariwisata melalui penguatan peran industri kreatif masyarakat dalam kemitraan dengan industri menengah dan besar di bidang pariwisata; h. pengembangan pemasaran melalui komunitas dalam pemasaran pariwisata perkotaan yang kreatif; i. pengembangan pemasaran pariwisata terpadu dalam dan luar negeri; j. penguatan kelembagaan pengelolaan pariwisata Daerah melalui pengembangan kemitraan dengan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota lainnya, institusi, pelaku usaha, serta masyarakat dalam dan luar negeri;
-7-
k. pengembangan kebijakan dan regulasi yang handal dan sesuai dengan norma agama dan budaya masyarakat Daerah dalam pengendalian pembangunan kepariwisataan dan mendorong minat investasi dalam pengembangan pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan; l. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pemerintahan, industri pariwisata, dan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pariwisata perkotaan kreatif dan berwawasan lingkungan. Bagian Kelima Penyelenggaraan Pasal 8 Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pasal 9 (1) (2)
Indikator sasaran Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Perubahan indikator sasaran Pembangunan Kepariwisataan diatur dengan Peraturan Walikota. BAB III PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 10
Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi: a. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah; b. Pembangunan Daya Tarik Wisata; c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata; d. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata; e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan; dan f. Pengembangan Investasi di bidang Pariwisata. Bagian Kedua Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah Pasal 11 Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi: a. Destinasi Pariwisata Daerah; b. KSPD; dan c. KPPD.
-8-
Pasal 12 (1)
(2)
(3)
Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a ditentukan dengan kriteria: a. merupakan kawasan geografis yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata daerah, yang diantaranya merupakan KSPD dan KPPD; b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pengemasan produk dan pola kunjungan wisatawan; c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing; d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisataan; dan e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait. KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b ditentukan dengan kriteria: a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata; b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas; c. memiliki potensi pasar; d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi; e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah; f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan; h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat; i. memiliki kekhususan dari wilayah; j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan. KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c ditentukan dengan kriteria: a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata; b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya Tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala nasional dan internasional; c. memiliki potensi pasar skala nasional dan internasional; d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi; e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah; f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan; h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
-9-
(4)
i.memiliki kekhususan dari wilayah; j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional serta internasional; dan k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan. Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki: a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan; b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis; c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisataan di wilayah sekitar; d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan; e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat; f. citra yang sudah dikenal secara luas; g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata; dan h. keunggulan daya saing nasional dan internasional. Pasal 13
(1)
(2)
Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari: a. 14 (Empat belas) Destinasi Pariwisata Daerah yang tersebar di 5 (lima) kecamatan; dan b. 8 (delapan) KSPD yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan. c. 5 (lima) KPPD yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan. Perwilayahan 14 (empat belas) Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : a. Destinasi Pariwisata Daerah Karaton Surakarta Hadiningrat dan sekitarnya; b. Destinasi Pariwisata Daerah Pura Mangkunegaran dan sekitarnya; c. Destinasi Pariwisata Daerah Benteng Vasternburg dan sekitarnya; d. Destinasi Pariwisata Daerah Museum Radya Pustaka dan sekitarnya; e. Destinasi Pariwisata Daerah Wayang Orang Sriwedari dan sekitarnya; f. Destinasi Pariwisata Daerah Taman Sriwedari dan sekitarnya; g. Destinasi Pariwisata Daerah Taman Balekambang dan sekitarnya; h. Destinasi Pariwisata Daerah Taman Satwa Taru Jurug dan sekitarnya; i. Destinasi Pariwisata Daerah Pasar Klewer dan sekitarnya; j. Destinasi Pariwisata Daerah Pasar Gede dan sekitarnya; k. Destinasi Pariwisata Daerah Pasar Antik Triwindu dan sekitarnya; l. Destinasi Pariwisata Daerah Kampung Batik Laweyan dan sekitarnya; m. Destinasi Pariwisata Daerah Kampung Batik Kauman dan sekitarnya; n. Destinasi Pariwisata Daerah Kampung Situs Budaya Baluwarti
- 10 -
(3)
(4)
(5) (6)
dan sekitarnya; KSPD yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah: a. Kawasan Strategis Pariwisata Karaton Surakarta - Pasar Gede yang meliputi Karaton Surakarta Hadiningrat - Kampung Baluwarti - Alun-Alun Utara dan Selatan - Bank Indonesia Masjid Agung - Kampung Batik Kauman - Pasar Klewer - Gedung Juang 45 - Beteng Vastenburg - Masjid Gurawan - Kampung Pasar Kliwon -Kampung Loji Wetan – Gladag - Koridor Jenderal Sudirman – Tugu Pamandengan - Kreteg Gantung - Kampung Balong - Pasar Gede. b. Kawasan Strategis Pariwisata Sriwedari yang meliputi Museum Radya Pustaka - Museum Ndalem Wuryaningratan - Museum Keris - Loji Gandrung - Museum PON I Stadion Sriwedari - Jalan Bhayangkara-Taman Sriwedari. c. Kawasan Strategis Pariwisata Mangkunegaran yang meliputi Pura Mangkunegaran - Masjid Al-Wustho - Pasar Antik Triwindu Koridor Ngarsopura – Ketelan – Kestalan. d. Kawasan Strategis Pariwisata Balekambang yang meliputi Taman Balekambang - Pasar Burung dan Pasar Ikan Hias Depok. e. Kawasan Strategis Pariwisata Kampung Batik Laweyan yang meliputi Laweyan – Bumi – Sondakan - Pajang. f. Kawasan Strategis Pariwisata Jurug yang meliputi Taman Satwataru Jurug-Taman Ronggowarsito - Jembatan Bengawan Solo - Sungai Bengawan Solo. g. Kawasan Strategis Pariwisata Budaya dan Pendidikan yang meliputi Taman Budaya Jawa Tengah - Universitas Sebelas Maret - Institut Seni Indonesia - Solo Techno Park. h. Kawasan Strategis Pariwisata Kuliner. KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah: a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Perdagangan dan Jasa Solo bagian Utara yang meliputi Pedaringan-MICE - Agroindustri Pembuatan Tahu – Kerajinan Pembuatan Sangkar Burung; b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Ndalem Joyokusuman yang meliputi Ndalem Joyokusuman - Kampung Gajahan; c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Gatot Subroto yang meliputi Koridor Gatot Subroto - Kampung Jayengan; d. Kawasan Pengembangan Pariwisata Olahraga yang meliputi Stadion Manahan – Kawasan Kota Barat; e. Kawasan Pengembangan Pariwisata Stasiun Jebres dan sekitarnya, Lokananta dan sekitarnya, Kawasan Pengembangan Wisata air Kalipepe-Tirtonadi-Sangkrah. Penambahan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Peta Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 14
Arah kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD dan KPPD meliputi: a. perencanaan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD;
- 11 -
b. penegakan regulasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD; dan c. pengendalian implementasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD. Pasal 15 (1)
(2)
(3)
(4)
Strategi untuk perencanaan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi: a. penyusunan rencana induk dan rencana detail Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD; dan b. penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD. Strategi untuk penegakan regulasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail Destinasi Pariwisata Daerah dan KSPD. Strategi untuk pengendalian implementasi rencana Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Bagian Ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata Pasal 16
(1)
(2)
Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi: a. Daya Tarik Wisata alam; b. Daya Tarik Wisata budaya; dan c. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia. Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. menjunjung tinggi nilai agama dan budaya; b. pengembangan manajemen daya tarik wisata yang berkualitas dan berdaya saing; dan c. pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya. Pasal 17
Arah kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi: a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Destinasi Pariwisata Daerah dan pengembangan Daerah;
- 12 -
b. c. d.
pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada; pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan Destinasi Pariwisata Daerah. Pasal 18
(1)
(2)
(3)
(4)
Strategi untuk perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi: a. pengembangan Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata Daerah yang belum berkembang Kepariwisataannya; dan b. penguatan upaya pengelolaan potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan. Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi: a. pengembangan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan Destinasi Pariwisata Daerah; dan b. penguatan upaya konservasi potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata. Strategi untuk pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi : a. pengembangan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait; dan b. penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata. Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, meliputi: a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataan pada Daya Tarik Wisata; dan b. penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya. Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata Pasal 19
(1)
(2)
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi: a. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana transportasi angkutan jalan, angkutan udara dan angkutan kereta api; dan b. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, angkutan udara dan angkutan kereta api. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pergerakan wisatawan menuju destinasi dan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah, serta
- 13 -
mendukung pengembangan Kepariwisataan di Destinasi Pariwisata Daerah. Pasal 20 Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi: a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan pintu masuk wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah; b. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara Destinasi Pariwisata Daerah dengan pintu masuk wisatawan regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah; dan c. peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah. Pasal 21 (1)
Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi peningkatan: a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di Destinasi Pariwisata Daerah. (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara Destinasi Pariwisata Daerah dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan: a. jaringan transportasi penghubung antara Destinasi Pariwisata Daerah dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpulsimpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah; dan b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan Destinasi Pariwisata Daerah serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda. (3) Strategi untuk peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi peningkatan:
- 14 -
a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar. Pasal 22 Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, angkutan udara dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi: a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah; dan b. peningkatan kualitas sarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah. Pasal 23 (1)
(2)
Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi: a. peningkatan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; b. peningkatan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan c. pengembangan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar. Strategi untuk peningkatan kualitas sarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas: a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah. Pasal 24
Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, angkutan udara dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi:
- 15 -
a. peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata. Pasal 25 (1)
(2)
Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a diwujudkan dalam bentuk Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di Destinasi Pariwisata Daerah. Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan: a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke Destinasi Pariwisata Daerah; dan b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda. Pasal 26
(1)
(2)
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Bagian Kelima Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata Pasal 27
Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi: a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah; b. peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah serta mendukung aktifitas MICE di Daerah; dan c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata Daerah yang sudah melampaui ambang batas daya dukung. Pasal 28 (1)
Strategi untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi
- 16 -
(2)
(3)
Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi: a. pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata Daerah; b. peningkatan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan c. perintisan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata Daerah dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah. Strategi untuk peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah serta mendukung aktifitas MICE di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi: a. dorongan dan penerapan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta; b. dorongan dan penerapan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan c. dorongan dan penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus. Strategi untuk pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata Daerah yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi: a. penyusunan regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan b. dorongan penegakan peraturan perundang-undangan. Pasal 29
Pemberian insentif dalam Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keenam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan Pasal 30 Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi: a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisataan; b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisataan; c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata; d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan
- 17 -
masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisataan; f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal; g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal; dan h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan. i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara. Pasal 31 (1)
(2)
(3)
(4)
Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi: a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisataan; b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisataan; dan c. penguatan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisataan. Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi: a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisataan. Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi: a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya Derah sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata; b. pengembangan potensi sumber daya Daerah melalui kampung wisata; c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata Daerah; dan d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat. Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, meliputi: a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 18 -
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata Daerah. Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, meliputi: a. dorongan kemitraan antar usaha Kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan b. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar. Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, meliputi: a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah. Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, meliputi: a. pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata Daerah. Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, meliputi: a. peningkatan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisataan; b. peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisataan; c. peningkatan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan; dan d. peningkatan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata. Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i, meliputi: a. pengembangan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.
- 19 -
Bagian Ketujuh Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata Pasal 32 Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f meliputi: a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata. Pasal 33 (1)
(2)
(3)
Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi: a. upaya menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan b. dorongan investasi daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan serta penanaman modal. Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi: a. pelaksanaan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan b. pelaksanaan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan. Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, meliputi: a. penyediaan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata Daerah; b. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan c. peningkatan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait. BAB IV PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA Bagian Kesatu Umum Pasal 34
Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi: a. pengembangan pasar wisatawan; b. pengembangan citra pariwisata; c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan d. pengembangan promosi pariwisata. Bagian Kedua Pengembangan Pasar Wisatawan Pasal 35
- 20 -
Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah dalam dinamika pasar global. Pasal 36 Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi: a. peningkatan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata Daerah yang diprioritaskan; b. peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang; c. pengembangan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar; d. pengembangan promosi berbasis tema tertentu; e. peningkatan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata Daerah; dan f. peningkatan intensifikasi pemasaran wisata MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain. Bagian Ketiga Pengembangan Citra Pariwisata Pasal 37 Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi: a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan baik citra pariwisata Daerah maupun citra pariwisata destinasi; dan b. peningkatan citra pariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata Daerah yang aman, nyaman, dan berdaya saing. Pasal 38 (1)
(2)
(3)
Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi: a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah merujuk pada brand Pariwisata Nasional, Provinsi, dan Daerah yang berlaku; b. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata destinasi. Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata Daerah di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi: a. nilai spiritualitas dan kearifan lokal; b. keanekaragaman hayati alam dan budaya; c. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun di dunia internasional. Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada
- 21 -
(4)
kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing Destinasi Pariwisata Daerah. Strategi untuk peningkatan citra pariwisata sebagai Destinasi Pariwisata Daerah yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi. Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata Pasal 39
Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan. Pasal 40 Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, meliputi peningkatan: a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata; dan b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan. Bagian Kelima Pengembangan Promosi Pariwisata Pasal 41 Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, meliputi: a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di Daerah; dan b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di luar Daerah. Pasal 42 (1)
(2)
Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, meliputi: a. penguatan fungsi dan peran promosi pariwisata di Daerah; dan b. penguatan dukungan terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah; c. penguatan koordinasi dan sinkronisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Badan Promosi Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia serta seluruh pemangku kepentingan. Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b,
- 22 -
dilakukan dengan cara penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata di luar daerah melalui mekanisme kemitraan. BAB V PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu Umum Pasal 43 Pembangunan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi: a. penguatan struktur Industri Pariwisata; b. peningkatan daya saing produk pariwisata; c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata; d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan. Bagian Kedua Penguatan Struktur Industri Pariwisata Pasal 44 Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata. Pasal 45 Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, meliputi: a. peningkatan sinergi dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata; b. penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan c. penguatan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait. Bagian Ketiga Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata Pasal 46 Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, meliputi: a. daya saing Daya Tarik Wisata; b. daya saing Fasilitas Pariwisata; dan c. daya saing aksesibilitas.
- 23 -
Pasal 47 Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata. Pasal 48 Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, meliputi: a. pengembangan manajemen atraksi; b. perbaikan kualitas interpretasi; c. penguatan kualitas produk wisata; dan d. peningkatan pengemasan produk wisata. Pasal 49 Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar nasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal. Pasal 50 Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi: a. dorongan dan peningkatan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata; b. pengembangan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan c. dorongan pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal. Pasal 51 Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata Daerah. Pasal 52 Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dan pelayanan prima dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.
- 24 -
Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata Pasal 53 Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Pasal 54 Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi: a. penguatan kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; b. penguatan implementasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan c. penguatan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Bagian Kelima Penciptaan Kredibilitas Bisnis Pasal 55 Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas. Pasal 56 Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi: a. penerapan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar nasiobal dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal; b. dorongan penerapan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan c. dukungan penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi. Bagian Keenam Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Pasal 57 Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip Pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau.
- 25 -
Pasal 58 Strategi untuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi: a. dorongan tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan b. pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya. BAB VI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 59 Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi: a. penguatan Organisasi Kepariwisataan; b. pembangunan SDM Pariwisata; dan c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
dimaksud
Bagian Kedua Penguatan Organisasi Kepariwisataan Pasal 60 Arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, meliputi: a. penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan Daerah; b. pemantapan Organisasi Kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Daerah; c. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata; d. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan e. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata Daerah. Pasal 61 (1)
Strategi untuk akselerasi penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, meliputi: a. penguatan tata kelola Organisasi Kepariwisataan dalam struktur Dinas; b. penguatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisataan; dan c. penguatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisataan baik secara internal Dinas maupun lintas sektor.
- 26 -
(2)
(3)
(4)
(5)
Strategi untuk pemantapan Organisasi Kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, meliputi: a. penguatan fungsi strategis Kepariwisataan dalam menghasilkan devisa; b. peningkatan Usaha Pariwisata terkait; c. peningkatan Pemberdayaan Masyarakat; dan d. peningkatan pelestarian lingkungan. Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, meliputi: a. penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Daerah; b. fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan c. penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisataan Daerah. Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, meliputi: a. fasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Daerah; dan b. penguatan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisataan. Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e, meliputi: a. penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi; b. fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan c. penguatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisataan. Bagian Ketiga Pembangunan SDM Pariwisata Pasal 62
Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, meliputi: a. SDM Pariwisata di tingkat Kota; dan b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat. Pasal 63 Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata. Pasal 64 Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, meliputi:
- 27 -
a. peningkatan kemampuan dan profesionalitas pegawai; b. peningkatan kualitas pegawai bidang Kepariwisataan; dan c. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisataan. Pasal 65 Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata. Pasal 66 Strategi untuk Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dilakukan melalui kegiatan: a. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap Destinasi Pariwisata Daerah; b. peningkatan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisataan; dan c. peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisataan yang terakreditasi. Bagian Keempat Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Pasal 67 Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, meliputi: a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah; b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata; c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata; dan d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata. Pasal 68 (1)
Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, meliputi penelitian dan pengembangan: a. Daya Tarik Wisata; b. aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisataan dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Daerah; c. Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Daerah; d. memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan; dan e. investasi di bidang Pariwisata.
- 28 -
(2)
(3)
(4)
Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, meliputi penelitian dan pengembangan: a. pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk; b. penguatan citra Pariwisata; c. kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan d. peningkatan promosi Pariwisata di dalam dan di luar negeri. Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, meliputi penelitian dan pengembangan: a. penguatan Industri Pariwisata; b. daya saing produk pariwisata; c. kemitraan Usaha Pariwisata; d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan e. tanggung jawab terhadap lingkungan. Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d, meliputi penelitian dan pengembangan: a. Organisasi Kepariwisataan; dan b. SDM Pariwisata. BAB VII BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH Pasal 69
(1) (2) (3)
Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau nama lainnya. Dalam hal Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau nama lainnya, pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau nama lainnya diatur dalam Peraturan Walikota yang harus sudah ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini. BAB VIII INDIKATOR PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN Pasal 70
(1) (2)
(3)
Indikator Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Indikator Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dinas adalah penanggungjawab pelaksanaan Indikator Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan didukung oleh Perangkat Daerah yang terkait.
- 29 -
(4)
Dalam pelaksanaan Indikator Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat. BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 71
Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi. Pasal 72 (1) (2)
Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA. Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 73
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. semua peraturan yang terkait dengan Pembangunan Kepariwisataan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. b. semua perjanjian kerja sama yang telah dilakukan antar Pemerintah Daerah dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan Pembangunan Kepariwisataan di luar Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian.
- 30 -
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 74 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta. Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 27 Oktober 2016 WALIKOTA SURAKARTA, Ttd & Cap FX HADI RUDYATMO Diundangkan di Surakarta pada tanggal 27 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA, Ttd & Cap BUDI YULISTIANTO LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 13 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH ( 13 / 2016 )
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR
13
TAHUN 2016
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016 -2026 I. UMUM Pariwisata sebagai suatu sektor penting dalam pembangunan perekonomian di daerah, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi yang semakin baik. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup masyarakat, dan menggerakkan ribuan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke kawasan-kawasan lainya sebagai destinasi pariwisata. Pergerakan ribuan manusia selanjutnya mengerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Daerah, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat. Bagi Daerah, pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam Pembangunan ekonomi Daerah sebagai instrumen peningkatan pendapatan Daerah. Sementara dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar Destinasi Pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual. Prospek yang sangat strategis pada sektor pariwisata menjadi peluang yang sangat berarti bagi Daerah yang memiliki budaya yang adiluhung. Sektor pariwisata menjadi industri atau sektor penting yang dapat diandalkan ke depan untuk menjadi pilar utama pembangunan ekonomi Daerah. Dalam konteks tersebut, maka pengembangan sektor pariwisata harus digarap secara serius, terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan. Sejalan dengan perkembangan Industri Pariwisata yang semakin kompetitif dan kecenderungan pasar dunia yang semakin dinamis, maka pembangunan kepariwisataan Daerah harus didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing Kepariwisataan Daerah dalam peta Kepariwisataan regional. RIPPARDA diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan Daerah. RIPPARDA menjadi sangat penting, karena: a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisataan dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya
-2-
manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. b. mengatur peran setiap stakeholders terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematik seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata. Huruf b Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya. Huruf c Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan. Huruf d Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisataan, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan di Destinasi Pariwisata. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c
-3-
Kota Budaya adalah kota yang memiliki suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. serta terbentuk dari banyak unsur termasuk didalamnya sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, bangunan, dan karya seni. Huruf d Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Yang dimaksud dengan pelaku usaha dan masyarakat adalah semua unsur pelaku usaha dan masyarakat yang terkait langsung dengan usaha pariwisata. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “kawasan-kawasan pengembangan pariwisata daerah” adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.
-4-
Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Yang dimaksud dengan Pasar wisatawan utama adalah produk pariwisata yang menjadi tujuan utama dan potensial yang dinikmati oleh wisatawan dan wajib terpenuhi di suatu daya tarik wisata, yaitu berupa atraksi, fasilitas dan aksesibilitas yang terdapat pada suatu destinasi pariwisata. Dilihat dari sudut pandang potensial melalui bentuk kunjungan wisatawan, produk pariwisata didefinisikan sebagai sebuah komponen paket baik yang dirasakan maupun yang tidak dapat dirasakan secara langsung dari aktivitasnya dalam sebuah destinasi wisata. Paket tersebut dirasakan oleh wisatawan sebagai sebuah pengalaman yang mempunyai harga untuk dibayar. Pasar wisatawan potensial nasional adalah pasar wisatawan utama yang bersifat nasional. Huruf k Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Kawasan Strategis Pariwisata Karaton Surakarta – Pasar Gede menitikberatkan pada aspek wisata budaya, wisata religi dan wisata belanja. Oleh sebab itu pelestarian bangunan baik yang sudah memiliki label benda cagar budaya maupun belum wajib dipertahankan bentuk dan keaslian bangunan maupun kawasannya. Perijinan mendirikan bangunan harus diberikan secara ketat guna menjaga keaslian bangunan-bangunan di kawasan tersebut agar tidak musnah atau hilang ciri-ciri bangunan atau kawasan tersebut. Jika diperlukan terhadap bangunan-
-5-
bangunan baru agar bentuk, ornamen atau ragam hias mengikuti ciri khas kawasan atau bangunan sebelumya. Termasuk pemberian ijin pembangunan gedung bertingkat agar ketinggiannya tidak menutupi bangunan-bangunan yang menjadi obyek wisata sekaligus merupakan benda cagar budaya. Huruf b Kawasan Strategis Pariwisata Sriwedari menitikberatkan pada wisata budaya dan wisata pendidikan dalam bentuk keberadaan museummuseum. Selain itu pelestarian Taman Sriwedari berikut aktivitas menjadi kewajiban Pemerintah Kota agar kawasan wisata ini tetap dapat dikembangkan. Huruf c Kawasan Strategis Pariwisata Mangkunegaran menitikberatkan pada aspek wisata budaya dan wisata belanja serta wisata kuliner. Oleh sebab itu pelestarian bangunan baik yang sudah memiliki label benda cagar budaya maupun belum wajib dipertahankan bentuk dan keaslian bangunan maupun kawasannya. Perijinan mendirikan bangunan harus diberikan secara ketat guna menjaga keaslian bangunan-bangunan di kawasan tersebut agar tidak musnah atau hilang ciriciri bangunan atau kawasan tersebut. Jika diperlukan terhadap bangunan-bangunan baru agar bentuk, ornamen atau ragam hias mengikuti ciri khas kawasan atau bangunan sebelumya. Termasuk pemberian ijin pembangunan gedung bertingkat agar ketinggiannya tidak menutupi bangunan-bangunan yang menjadi obyek wisata sekaligus merupakan benda cagar budaya. Huruf d Kawasan Strategis Pariwisata Balekambang yang menitikberatkan pada aspek wisata budaya, wisata olah raga dan wisata belanja. Khusus untuk Taman Balekambang perlu adanya peningkatan kegiatan wisata budaya, seperti kethoprak dan sendratari Ramayana serta tetap dipertahankan menjadi hutan kota. Huruf e Kawasan Strategis Pariwisata Kampung Batik Laweyan yang menitikberatkan pada aspek wisata belanja dan wisata budaya. Dimana wisatawan dapat mengetahui proses pembuatan batik, sekaligus mengetahui model, bentuk dan langgam rumah pedagang batik dengan ciri khas dan ornamen tertentu. Oleh sebab itu pelestarian bangunan baik yang sudah memiliki label benda cagar budaya maupun belum wajib dipertahankan bentuk dan keaslian bangunan maupun kawasannya. Huruf f Kawasan Strategis Pariwisata Jurug yang menitikberatkan pada aspek wisata alam. Huruf g Kawasan Strategis Pariwisata Budaya dan Pendidikan yang menitikberatkan pada aspek wisata budaya dan
-6-
wisata pendidikan dimana terdapat beberapa institusi pendidikan dan budaya. Huruf h Kawasan Strategis Pariwisata Kuliner yang menitikberatkan pada pengembangan kuliner yang ada seluruh wilayah Surakarta. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata alam” adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. Daya tarik wisata alam yang dimaksud adalah daya tarik alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan yang berupa perairan sungai, seperti singai Bengawan Solo. Huruf b Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. Daya Tarik Wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi: 1. Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (tangible), yang berupa antara lain: cagar budaya, yang meliputi: a) benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, contoh: angklung, keris, gamelan, dan sebagainya b) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. c) struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam,
-7-
sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. d) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. e) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. 2. Daya Tarik Wisata bersifat tidak berwujud (intangible), yang berupa antara lain: a) kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat, contoh: sekaten, grebeg mulud, grebeg poso, dan sebagainya. b) Kesenian, contoh: gamelan, wayang orang, wayang kulit, sendratari, dan sebagainya. Huruf c Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (artificially created) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain: 1. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (entertainment) maupun penyaluran hobi, contoh: 2. fasilitas peristirahatan terpadu (integrated resort), yaitu kawasan peristirahatan dengan komponen pendukungnya yang membentuk kawasan terpadu, contoh: 3. fasilitas rekreasi dan olahraga, contoh: kawasan rekreasi dan olahraga Sriwedari, kawasan Manahan. Ketiga jenis Daya Tarik Wisata tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan wisata, antara lain: 1. wisata kreatif (creative tourism); 2. wisata kuliner (culinary tourism); 3. wisata budaya (cultural tourism); 4. wisata sejarah (heritage tourism); 5. wisata pendidikan (educational tourism); 6. wisata massal (mass tourism); 7. wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (meeting, incentive, convention, and exhibition tourism); 8. wisata kesehatan (medical tourism/wellness tourism); 9. wisata alam (nature-based tourism); 10. wisata religi (religious tourism/pilgrimage tourism); 11. wisata budaya kekinian (pop culture tourism); 12. wisata desa (rural tourism);
-8-
13. wisata 14. wisata 15. wisata 16. wisata Ayat (2) Cukup jelas.
olahraga (sport tourism); kota (urban tourism); relawan (volunteer tourism); dan belanja (shopping tourism)
Pasal 17 Huruf a Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada. Huruf b Yang dimaksud dengan “Pembangunan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (nucleus) yang sama. Contoh: daya tarik Taman Balekambang ditambah Sendratari Ramayana, fasilitas wisata religi dan studi spiritual, dan sebagainya. Huruf c Yang dimaksud dengan “pemantapan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru. Contoh: Taman Balekambang ditambah dengan aktifitas outbond dan sebagainya. Huruf d Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Huruf a Yang dimaksud dengan pintu masuk wisatawan adalah tempat keluar masuk bagi wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Huruf b Cukup jelas. Huruf c
-9-
Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Yang dimaksud dengan “Prasarana Umum” meliputi: 1) jaringan listrik dan lampu penerangan; 2) jaringan air bersih; 3) jaringan telekomunikasi; dan 4) sistem pengelolaan limbah. Yang dimaksud dengan “Fasilitas Umum” meliputi: 1) fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (early warning system) di destinasi yang rawan bencana; 2) fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang (money changer); 3) fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (drug store), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (public locker); 4) fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan; 5) fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (laundry), dan tempat sampah; 6) fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia; 7) fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (rest area), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (pedestrian); 8) fasilitas lahan parkir; dan 9) fasilitas ibadah. Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pariwisata” meliputi: 1) fasilitas akomodasi; 2) fasilitas rumah makan; 3) fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (tourism information center), dan e-tourism kiosk; 4) polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
- 10 -
5) toko cinderamata (souvenir shop); 6) penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (tourism sign and posting). Pasal 28 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan insentif adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain berupa keringanan pajak dan retribusi daerah, fasilitas pendukung, maupun kemudahan perizinan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “wisatawan berkebutuhan khusus” adalah wisatawan dengan suatu keterbatasan yang memerlukan perlakuan khusus, seperti: wisatawan berusia lanjut, penyandang disabilitas, dan sebagainya. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan gender” adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan “kemitraan rantai nilai usaha” adalah peningkatan kemitraan antarbidang usaha Kepariwisataan. Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Berkembangnya kegiatan pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya sehingga akan menciptakan efek ekonomi multi ganda (multiplier effect) yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha Kepariwisataan tersebut. Dampak ekonomi multi ganda
- 11 -
pariwisata akan menjangkau baik dampak langsung, dampak tak langsung maupun dampak ikutan yang pada umumnya terkait dengan usaha skala kecil dan menengah maupun usaha-usaha di sektor hulu, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Yang dimaksud dengan “sapta pesona” adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan Kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung. Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah: 1) aman; 2) tertib; 3) bersih; 4) sejuk; 5) indah; 6) ramah tamah; dan 7) kenangan. Huruf i Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Huruf a Yang dimaksud dengan “insentif investasi” adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” (mass market) adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat. Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (niche market) adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau
- 12 -
kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang. Pasal 36 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “promosi berbasis tema tertentu” adalah promosi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu yang sesuai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti: wisata budaya, wisata spiritual, dan sebagainya. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan “pemasaran yang diselenggarakan oleh sektor lain” adalah pemasaran yang berkaitan dengan Kepariwisataan yang dilakukan oleh lembaga lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya pemasaran yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Pemerintah Daerah. Pasal 37 Huruf a Yang dimaksud dengan “citra pariwisata Daerah” adalah pencitraan pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan Daerah sebagai Kota. Huruf b Cukup jelas. Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Contoh komunikasi untuk peningkatan citra pariwisata adalah memberikan tanggapan yang proporsional terhadap pemberitaan negatif mengenai pariwisata Indonesia, seperti Bom Bali, isu kolera, dan sebagainya. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas.
- 13 -
Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Yang dimaksud dengan struktur industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “kualitas interpretasi” adalah kualitas kemampuan manusia, segala bentuk media dan/atau alat yang berfungsi mentransformasikan nilai kemenarikan Daya Tarik Wisata kepada wisatawan. Contoh: kemampuan mengkomunikasikan nilai kemenarikan suatu daya tarik oleh pramuwisata, audio visual, termasuk deskripsi/penjelas dan penanda dari benda-benda koleksi dalam museum. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Yang dimaksud dengan “etika bisnis” adalah penerapan kriteriakriteria pantas dan tidak pantas, baik dan tidak baik terhadap seluruh pelaku dan pemangku kepentingan suatu kegiatan bisnis Pasal 53 Cukup jelas.
- 14 -
Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang disebut “organisasi pengembangan destinasi” adalah struktur tata kelola Destinasi Pariwisata yang mencakup perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang terpimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, asosiasi, industri, akademisi dan Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat di Destinasi Pariwisata. Huruf c Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas
- 15 -
Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 60
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016–2026 SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016–2026 Sasaran strategis Pembangunan Kepariwisataan Daerah sampai dengan Tahun 2026 dituangkan dalam sejumlah indikator pencapaian sebagai berikut:
NO
INDIKATOR
KONDISI TAHUN 2015
SATUAN
4.106.239
SAMPAI DENGAN TAHUN 2021
SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 PESIMIS OPTIMIS
PESIMIS
OPTIMIS
Orang
5.435.000
5.625.000
6.468.000
6.748.000
36.546
Orang
65.000
75.000
132.000
152.000
1,42
Hari
1,5
1,7
1,8
2
1,9
Hari
2
2,2
2,3
2,5
1
Kunjungan Wisatawan Nusantara
2
Kunjungan Mancanegara
3
Lama Tinggal Wisatawan Nusantara
4
Lama Tinggal Mancanegara
5
Pengeluaran Wisatawan Nusantara
1.479.165
Rupiah
1.887.831
1.982.222
2.409.403
2.529.874
6
Penerimaan Devisa dari Wisatawan Mancanegara
160,59
US Dollar
195,36
203,17
237,66
247,16
Wisatawan
Wisatawan
NO 7
INDIKATOR Produk Domestik Regional Bruto Sub Sektor Hotel dan Restoran
KONDISI TAHUN 2015
SATUAN
5,76
Persen
SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 PESIMIS
OPTIMIS
5,9
6
SAMPAI DENGAN TAHUN 2026 PESIMIS OPTIMIS 6,1
WALIKOTA SURAKARTA, Ttd & Cap FX HADI RUDYATMO
6,2
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016–2026 INDIKATOR PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016–2026 A. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH NO 1.
2.
3.
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR CAPAIAN STAKEHOLDER Standarisasi fasilitas umum Pembuatan standarisasi Terbentuknya standarisasi 1. Perangkat Daerah dan fasilitas pariwisata fasilitas umum dan fasilitas fasilitas umum dan Pariwisata; pariwisata fasilitas pariwisata 2. Perangkat Daerah Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pemanfaatan kekayaan dan Pembuatan aturan bahwa Terbentukanya aturan 1. Perangkat Daerah nilai-nilai lokal dalam untuk pengembangan untuk pengembangan Pariwisata; pengembangan fasilitas fasilitas umum dan fasilitas umum dan 2. Perangkat Daerah umum dan fasilitas pariwisata pariwisata harus pariwisata Pekerjaan Umum untuk memperkuat karakter menggunakan kekayaan Penataan Ruang destinasi pariwisata daerah dan mempertimbangan nilai-nilai lokal Pemanfaatan material lokal Pemanfaatan material lokal Dimanfaatkannya materi 1. Perangkat Daerah dalam rehabilitasi dan dalam rehabilitasi dan lokal untuk Pariwisata; pembangunan fasilitas umum pembangunan fasilitas pengembangan dan 2. Perangkat Daerah dan fasilitas pariwisata umum dan fasilitas pembangunan fasilitas Pekerjaan Umum pariwisata umum dan pariwisata Penataan Ruang
bidang bidang dan bidang bidang dan
bidang bidang dan
NO 4.
PROGRAM Rintisan pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata
5.
Mengembangkan teknologi promosi
6.
Mengembangkan berbasis kegiatan heritage
7.
8.
INDIKATOR CAPAIAN Adanya produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata kualitas Peningkatan kualitas Tersusunnya leaflet dan pariwisata teknologi (cetak dan website pariwisata elektronik) promosi pariwiata di Tourist Information Center (TIC) pariwisata Pengembangan pariwisata Tersusunnya revitalisasi budaya dan berbasis kegiatan budaya paket cultural event (cultural events) tourism
STAKEHOLDER 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Perindustrian
Pengembangan pariwisata Tersusunnya revitalisasi berbasis peninggalan paket heritage tourism sejarah dan budaya (heritage tourism)
bidang
Pembinaan dan penataan kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsip sadar wisata/sapta pesona
KEGIATAN Pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata
Perlunya pembinaan dan penataan kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkna prinsip-prinsip sadar wisata/sapta pesona Mendorong peningkatan Pembinaan dan pelatihan usaha terkait pariwisata pengelola show room, rumah produk, dan pengelola usaha kecil
Perangkat Pariwisata
Daerah
1. Perangkat Daerah Pariwisata; 2. Perangkat Daerah Kebudayaan 1. Perangkat Daerah Pariwisata; 2. Perangkat Daerah Pekerjaan Umum Penataan Ruang 1. Perangkat Daerah Pariwisata; 2. Perangkat Daerah Kebudayaan
Terbinanya dan tertatanya kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsip sadar wisata/sapta pesona Terlaksananya pelatihan 1. Perangkat Daerah pengelola show room, Perindustrian; rumah produk dan lain- 2. Perangkat Daerah lain Perdagangan
bidang
bidang bidang
bidang dan bidang bidang
bidang bidang
NO 9.
10.
11. 12.
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR CAPAIAN STAKEHOLDER Meningkatkan kualitas dan Pembenahan landscape di Terlaksananya 1. Perangkat Daerah pengembangan destinasi semua destinasi pariwisata pembenahan 1 (satu) Pariwisata; pariwisata obyek wisata setiap tahun 2. Perangkat Daerah Kebudayaan; 3. Perangkat Daerah Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perlindungan flora dan fauna Pengembangan hutan Ternanamnya pohon- Perangkat Daerah langka wisata (ditanami tanaman pohon langka di destinasi Lingkungan Hidup langka) di semua destinasi pariwisata daerah pariwisata daerah Membangun/meningkatkan Pembangunan/peningkatan Terbangunannya jalur Perangkat Daerah jalur trasnportasi perintis jalur transportasi perintis transportasi perintis Perhubungan Membangun sarana, Pengembangan fasilitas Terbangunnnya signage Perangkat Daerah prasarana dan aksesibilitas penunjuk jalan (signage) menuju destinasi Perhubungan pariwisata menuju objek dan daya pariwisata daerah tarik wisata di semua destinasi pariwisata daerah Peningkatan kualitas jalan Terpeliharanya jalan Perangkat Daerah (akses) menuju semua menuju destinasi Pekerjaan Umum destinasi pariwisata daerah pariwisata daerah Penataan Ruang Pembangunan jalan Terbangunannya jalan Perangkat Daerah menuju daya tarik wisata di menuju daya tarik wisata Pekerjaan Umum destinasi pariwisata daerah Penataan Ruang Pembangunan gerbang Terbangunnya gerbang 1. Perangkat Daerah obyek wisata untuk obyek wisata Pariwisata; menandakan bahwa 2. Perangkat Daerah wisatawan sudah masuk Pekerjaan Umum dalam kawasan wisata Penataan Ruang
bidang bidang bidang dan bidang
bidang bidang
bidang dan bidang dan bidang bidang dan
NO
13.
14. 15. 16.
17.
18.
PROGRAM
KEGIATAN Peningkatan kualitas jalan (akses) menuju semua destinasi pariwisata daerah Peningkatan prasarana dan Revitalisasi terminal sarana transportasi sebagai hubungan yang menghubungkan antar obyek-obyek wisata Pengadaan sarana transportasi berupa busbus kecil untuk menuju ke obyek-obyek wisata Optimalisasi kapasitas sarana Pengaturan jadwal sarana moda transportasi moda transportasi Maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan transportasi Pengembangan kemudahan perjalanan wisata bagi masyarakat
Pengaturan rute moda transportasi
sarana
Peningkatan kualitas transportasi wisata yang efektif berkaitan dengan ketersediaan transportasi Pengontrolan kualitas moda transportasi wisata secara rutin dan berkala
Peningkatan kuantitas dan kualitas moda transportasi menuju destinasi pariwisata daerah Pengontrolan kualitas moda transportasi wisata
Pengembangan kemudahan perjalanan wisata bagi masyarakat
INDIKATOR CAPAIAN Terpeliharanya jalan menuju destinasi pariwisata daerah Terevitalisasinya terminal
STAKEHOLDER Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perangkat Daerah bidang Perhubungan
Tersedianya bus-bus kecil 1. Perangkat Daerah untuk menuju obyek Perhubungan; wisata 2. Swasta
bidang
Terdapatnya pengaturan moda transportasi yang terjadwal Terdapatnya pengaturan rute transportasi yang terjadwal Kemudahan perjalanan wisatawan dari satu obyek wisata ke obyek wisata yang lain Moda transportasi umum yang berkualitas dan mencukupi menuju obyek wisata Terdapatnya pengawasan terhadap kualitas moda transportasi wisata secara rutin
Perangkat Daerah Perhubungan
bidang
Perangkat Daerah Perhubungan
bidang
Perangkat Daerah Perhubungan
bidang
1. Perangkat Daerah Perhubungan; 2. Swasta
bidang
Perangkat Daerah Perhubungan
bidang
NO 19.
PROGRAM Membangun meningkatkan pariwisata
KEGIATAN INDIKATOR CAPAIAN STAKEHOLDER dan Pendampingan teknis Tertatanya kios 1. Perangkat Daerah sarana pembangunan dan cenderamata di destinasi Pariwisata; penataan kios-kios pariwisata daerah 2. Perangkat Daerah cenderamata di semua Perdagangan; destinasi pariwisata daerah 3. Perangkat Daerah secara bertahap Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pembangunan sarana Terbangunnya sarana Perangkat Daerah interpretasi pariwisata di interpretasi di destinasi Pariwisata daya tarik wisata di semua pariwisata destinasi pariwisata Pembangunan papan Terbangunnya papan Perangkat Daerah interpretasi (interpretation interpretasi di destinasi Pariwisata board) di daya tarik wisata pariwisata di semua destinasi pariwisata Peningkatan kualitas fisik Terdapat Tourist Perangkat Daerah Tourist Information Center Information Center (TIC) Pariwisata (TIC) di destinasi pariwisata yang memadai daerah Pengembangan kualitas Tersedianya sarana 1. Perangkat Daerah sarana pariwisata milik pariwisata yang Pariwisata; pemerintah daerah berkualitas di destinasi 2. Perangkat Daerah pariwisata daerah Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pengelolaan sarana Terkelolanya sarana Perangkat Daerah pariwisata milik pemerintah pariwisata yang Pariwisata daerah berkualitas di destinasi pariwisata daerah
bidang bidang bidang dan bidang
bidang
bidang
bidang bidang dan bidang
NO 20.
21.
22.
PROGRAM Pengembangan sistem pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara mandiri Pengembangan sarana prasarana pendukung/infrastruktur bagi kemudahan akses terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal
KEGIATAN INDIKATOR CAPAIAN STAKEHOLDER Penyusunan multiplier effect Tersusunnya analisis Perangkat Daerah bidang pengembangan pariwisata multiplier effect Pariwisata pengembangan pariwisata
Pengembangan sarana prasarana pendukung/infrastruktur bagi kemudahan akses terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal Meningkatkan kualitas sarana Pembangunan Tourist dan prasarana pariwisata Information Center (TIC) di daya tarik wisata di destinasi pariwisata Pengembangan public place yang sekaligus berfungsi sebagai tempat atraksi seni dari grup-grup kesenian daerah Pembangunan tempat bersantai di daya tarik wisata di semua destinasi pariwisata Fasilitasi peningkatan kualitas lingkungan homestay sesuai tipologi & kriteria lingkungan sehat & nyaman
Berkembangnya sarana prasarana pendukung/infrastruktur bagi kemudahan akses terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal Terbangunnya Pembangunan Tourist Information Center (TIC) di destinasi pariwisata Terbangunnya public place di destinasi pariwisata
Perangkat Daerah Pekerjaan Umum Penataan Ruang
bidang dan
Perangkat Pariwisata
bidang
Daerah
1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terbangunnya termpat Perangkat Daerah bidang bersantai di 1 (satu) Pekerjaan Umum dan destinasi pariwisata per Penataan Ruang tahun Terbangunnya lingkungan 1. Perangkat Daerah bidang homestay yang sehat di Pariwisata; destinasi pariwisata 2. Swasta
NO
PROGRAM
23.
Pembinaan pengrajin sentra-sentra kerajinan
24.
Pengembangan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang aksesibel bagi semua (difable)
25.
26.
27.
di
KEGIATAN Peningkatan kualitas sarana dan prasarana akomodasi dengan nuansa alam Pengembangan kualitas layanan homestay di semua destinasi pariwisata daerah Pendampingan dan pembinaan pengrajin di sentra-sentra kerajinan untuk mendukung pengembangan wisata kerajinan (craft tourism) Perlunya fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang aksesibel bagi semua (difable)
Peningkatan sarana jalan Pembangunan jalan pada destinasi pariwisata setapak pada obyek wisata untuk mengarahkan rute sight seeing dari wisatawan
INDIKATOR CAPAIAN Tersedianya sarana dan prasarana akomodasi yang berkualitas dan bernuansa alam Revitalisasi homestay di destinasi pariwisata daerah Terlaksananya pembinaan pengrajin untuk mendukung pengembangan wisata kerajinan
STAKEHOLDER 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Swasta 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Swasta 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang koperasi dan UMKM
Adanya fasilitas umum 1. Perangkat Daerah dan fasilitas pariwisata Pariwisata; yang aksesibel bagi semua 2. Perangkat Daerah (difable) Pekerjaan Umum Penataan Ruang Terbangunnya jalan 1. Perangkat Daerah setapak pada minimal 1 Pariwisata; (satu) obyek wisata per 2. Perangkat Daerah tahun Pekerjaan Umum Penataan Ruang Terbangunnya 1. Perangkat Daerah restoran/tempat makan Pariwisata; 2. Swasta
Meningkatkan jumlah kuliner Pengembangan di sekitar destinasi pariwisata restoran/tempat makan untuk menjual makanan (culinary tourism) Rintisan peningkatan Peningkatan kapasitas Meningkatnya kapasitas Perangkat kapasitas pengelolaan usaha pengelolaan usaha wisata pengelolaan usaha wisata Pariwisata wisata yang dikembangkan yang dikembangkan yang dikembangkan
Daerah
bidang bidang dan bidang bidang dan bidang
bidang
NO
28.
29.
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR CAPAIAN masyarakat lokal sekitar masyarakat lokal sekitar masyarakat lokal sekitar destinasi pariwisata daerah destinasi pariwisata daerah destinasi pariwisata daerah Pemetaan potensi dan Perlunya pemetaan potensi Terpetakannya potensi kebutuhan penguatan dan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan masyarakat lokal dalam lokal dalam pembangunan masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan kepariwisataan pembangunan kepariwisataan Meningkatkan partisipasi Penyuluhan sadar wisata Terselenggaranya masyarakat di bidang untuk masyarakat penyedia penyuluhan sadar wisata pariwisata jasa transportasi lokal terhadap masyarakat (becak, taksi, dan lain-lain) penyedia transportasi lokal Peningkatan Tersertifikasinya pemandu profesionalisme para wisata setiap tahun pemandu wisata melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan terkait Sertifikasi pariwisata
30.
Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan kepariwisataan
usaha
jasa Tersertifikasinya semua usaha jasa pariwisata
Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan kepariwisataan
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan kepariwisataan
STAKEHOLDER
Perangkat Pariwisata
Daerah
1. Perangkat Daerah Pariwisata; 2. Perangkat Daerah Perhubungan
bidang
bidang bidang
1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata’ 2. Himpunan Pariwisata Indonesia; 3. Badan Nasional Sertifikasi Profesi 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Lembaga Sertifikasi Kepariwisataan 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Tim Penggerak Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; 3. Perangkat Daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat
NO 31.
PROGRAM Peningkatan peran dan akses lebih besar bagi perempuan dalam pengembangan usaha kepariwisataan
32.
Mengembangkan kompetnsi Pengembangan dan kewirausahaan masyarakat di pembinaan kompetensi sektor pariwisata kewirausahaan masyarakat di sektor-sektor usaha pariwisata Pemberian insentif kepada Pemberian apresiasi pengelola fasilitas umum dan (award) atas keberhasilan fasilitas pariwisata khususnya kinerja lembaga yang dikelola oleh masyarakat kepariwisataan dalam memasarkan pariwisata Penyiapan insentif dan Penyiapan insentif dan kemudahan bagi kemudahan bagi pengembangan usaha pengembangan usaha ekonomi yang dikembangkan ekonomi yang masyarakat lokal terkait dikembangkan masyarakat dengan pariwisata daerah lokal terkait dengan pariwisata daerah Insentif dan kemudahan bagi Fasilitasi forum temu usaha mikro, kecil dan pengusaha usaha mikro, menengah terhadap akses kecil dan menengah terkait permodalan bagi dengan pariwisata daerah pengembangan usaha terkait dengan perbankan dengan pariwisata daerah
33.
34.
35.
KEGIATAN Peningkatan peran akses lebih besar bagi perempuan dalam pengembangan usaha kepariwisataan
INDIKATOR CAPAIAN STAKEHOLDER Meningkatnya peran dan 1. Perangkat Daerah bidang akses lebih besar bagi Pariwisata; perempuan dalam 2. Tim PKK; pengembangan usaha 3. Perangkat Daerah bidang kepariwisataan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terlaksananya kegiatan 1. Perangkat Daerah bidang pelatihan kewirausahaan Pariwisata; di bidang pariwisata 2. Perangkat Daerah bidang Perindustrian; 3. Perguruan Tinggi Terdapat 5 (lima) orang Perangkat Daerah bidang pelaku yang memperoleh Pariwisata award setiap tahun Adanya insentif dan kemudahan bagi pengembangan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal terkait dengan pariwisata daerah Terfasilitasinya temu pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah terkait dengan pariwisata daerah dengan perbankan
1. Perangkat Daerah Pariwisata; 2. Perangkat Daerah Perdagangan; 3. Perangkat Daerah Perindustrian
bidang bidang bidang
1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Koperasi dan UMKM; 3. Perbankan
NO 36.
PROGRAM Proteksi terhadap eksistensi dan kelangsungan usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata daerah
KEGIATAN Proteksi terhadap eksistensi dan kelangsungan usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata daerah
37.
Pelaksanaan pelatihan kewirausahaan pada sektor unit usaha mikro, kecil dan menengah terkait dengan jasa pariwisata daerah
Pelatihan kewirausahaan pada sektor unit usaha mikro, kecil dan menengah terkait dengan jasa pariwisata daerah
38.
39.
Meningkatkan pelayanan Pelatihan peningkatan pelaku usaha pariwisata hospitality para pelaku bisnis pariwisata daerah
Pengembangan media promosi bagi pembukaan akses pasar terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal
Benchmarking SDM pariwisata di lingkungan Perangkat Daerah bidang Pariwisata dalam rangka peningkatan standar kompetensi SDM pariwisata Penggunaan media promosi bagi pembukaan akses pasar terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal
INDIKATOR CAPAIAN Adanya perlindungan terhadap eksistensi dan kelangsungan usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata Terlaksananya pelatihan kewirausahaan pada sektor unit usaha mikro, kecil dan menengah terkait dengan jasa pariwisata daerah Terlaksananya pelatihan hospitality bisnis pariwisata
STAKEHOLDER 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Koperasi dan UMKM
1. Perangkat Daerah Pariwisata; 2. Perangkat Daerah Perindustrian; 3. Perangkat Daerah Koperasi dan UMKM 1. Perangkat Daerah Pariwisata; 2. Perangkat Daerah Koperasi dan UMKM Terlaksananya Perangkat Daerah benchmarking Sumber Pariwisata Daya Manusia pariwisata di lingkungan Perangkat Daerah bidang Pariwisata
bidang
Digunakannya media Perangkat promosi bagi pembukaan Pariwisata akses pasar terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal
bidang
Daerah
bidang bidang bidang bidang bidang
NO 40.
41. 42.
43.
44.
45. 46.
PROGRAM Pengembangan berbagai alternatif sumber daya modal usaha mikro, kecil dan menengan bidang pariwisata Sosialisasi sadar wisata pada masyarakat luas Pengembangan media campaign pada media masa daerah baik cetak maupun elektronik tentang sadar wisata Membina masyarakat penyedia jasa boga untuk sadar wisata Rintisan pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan destinasi kepariwisataan Membentuk forum promosi lintas destinasi pariwisata daerah Membina kelompok kesenian rakyat tradisional di destinasi pariwisata daerah
KEGIATAN INDIKATOR CAPAIAN STAKEHOLDER Pengembangan koperasi Terbentuknya koperasi 1. Perangkat Daerah bidang pariwisata di sekitar pariwisata di destinasi Pariwisata; destinasi pariwisata daerah pariwisata daerah 2. Perangkat Daerah bidang Koperasi dan UMKM Perlunya sosialisasi sadar Tersosialisasinya sadar Perangkat Daerah bidang wisata pada masyarakat wisata pada masyarakat Pariwisata luas luas Pembuatan media campaign Adanya media campaign 1. Perangkat Daerah bidang tentang sadar wisata yang tentang sadar wisata yang Pariwisata; terjadwal dan terencana terjadwal dan terencana 2. Media massa; dengan baik dengan baik 3. Badan Promosi Pariwisata Daerah Pembinaan sadar wisata Terselenggaranya 1. Perangkat Daerah bidang untuk masyarakat penyedia penyuluhan sadar wisata Pariwisata; jasa boga di destinasi pariwisata 2. Perhimpunan Hotel dan daerah Restoran Indonesia (PHRI) Perlunya pemberdayaan Pemberdayaan potensi Perangkat Daerah bidang potensi dan kapasitas dan kapasitas masyarakat Pariwisata masyarakat dalam dalam pembangunan pembangunan destinasi destinasi kepariwisataan kepariwisataan Pembentukan forum Terbentuk 1 (satu) forum Perangkat Daerah bidang promosi lintas destinasi promosi lintas destinasi Pariwisata pariwisata daerah pariwisata daerah Pengembangan dan Terselenggaranya 1. Perangkat Daerah bidang pembinaan kelompok pelatihan peningkatan Pariwisata; kesenian rakyat tradisional keterampilan kelompok 2. Perguruan Tinggi bidang (seni pertunjukan) di seni pertunjukan seni seluruh destinasi pariwisata daerah
NO 47.
48.
49.
50.
51.
52.
PROGRAM Penguatan kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah Pengembangan kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam mengembangkan destinasi kepariwisataan Pengembangan kapasitas Kelurahan dalam mengembangkan destinasi kepariwisataan Optimalisasi pelaksanaan investasi sektor publik pendukung pariwisata
KEGIATAN Revitalisasi kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam pengembangan destinasi parwisata daerah Peningkatan kapasitas Kelurahan dalam pengembangan destinasi kepariwisataan Perlunya optimalisasi pelaksanaan investasi sektor publik pendukung pariwisata Pembentukan Kelompok Kerja Perlunya dibentuk Investasi Pariwisata di daerah Kelompok Kerja Investasi Pariwisata di daerah
Pengembangan unit kerja Peningkatan yang berfungsi menggerakkan yang bidang investasi pariwisata menggerakan investasi
INDIKATOR CAPAIAN Aktifnya kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata Meningkatnya kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam pengembangan destinasi pariwisata daerah Meningkatknya kapasitas Kelurahan dalam pengembangan destinasi kepariwisataan Optimalnya pelaksanaan investasi sektor publik pendukung pariwisata Terbentuknya Kelompok Kerja Investasi Pariwisata
unit kerja Meningkatnya kinerja unit berfungsi kerja yang berfungsi bidang menggerakkan bidang investasi
STAKEHOLDER 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Kelompok Sadar Wisata Perangkat Pariwisata
Daerah
1. Perangkat Daerah Pariwisata; 2. Kelurahan
bidang
bidang
1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Perencanaan Pembangunan 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
NO 53.
PROGRAM
54.
Penyusunan Buku Petunjuk dan Daftar Peluang Invetasi Usaha Pariwisata
55.
Optimalisasi Perangkat Daerah bidang Pariwisata dalam mempromosikan peluang usaha kepariwisataan di destinasi masing-masing
56.
Pengembangan sistem promosi investasi yang terintegrasi antar sektor
KEGIATAN INDIKATOR CAPAIAN STAKEHOLDER Perlunya penyusunan Profil Tersusunnya Profil 1. Perangkat Daerah bidang Investasi Bidang Pariwisata Investasi Bidang Pariwisata; Pariwisata 2. Perangkat Daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perlunya penyusunan Buku Tersusunnya Buku 1. Perangkat Daerah bidang Petunjuk dan Daftar Petunjuk dan Daftar Pariwisata; Peluang Investasi Usaha Peluang Investasi Usaha 2. Perangkat Daerah bidang Pariwisata Daerah Pariwisata Daerah Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengoptimalan Perangkat Optimalnya Perangkat 1. Perangkat Daerah bidang Daerah bidang Pariwisata Daerah bidang Pariwisata Pariwisata; dalam mempromosikan dalam mempromosikan 2. Perangkat Daerah bidang peluang usaha peluang usaha Perencanaan Pembangunan kepariwisataan di destinasi kepariwisataan di masing-masing destinasi masing-masing Perlunya pengembangan Dibuatnya suatu sistem Perangkat Daerah bidang sistem promosi investasi informasi yang terintegrasi Penanaman Modal dan yang terintegrasi antar antar sektor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sektor
B. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA NO 1.
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR CAPAIAN STAKEHOLDER Memanfaatkan produk baru Pemanfaatan produk baru Termanfaatkannya produk 1. Perangkat Daerah bidang dan produk yang dan produk yang baru dan produk yang Pariwisata; diperbarukan dalam kegiatan dibaharukan dalam dibaharukan dalam 2. Asosiasi Travel dan Agen
NO
PROGRAM promosi sesuai target pasar
2.
Mengoptimalkan program pemasaran yang bersifat business to business Meningkatkan promosi pariwisata melalui media sosial
3.
4.
Mengoptimalkan pemasaran produk wisata minat khusus melalui website
5.
Mengembangkan basis data dan informasi produk wisata di destinasi-destinasi pariwisata yang updated, terintegrasi, dan antisipatif terhadap akses pasar yang semakin kritis/smart untuk pengaturan perjalanan
6.
KEGIATAN kegiatan promosi pariwisata sesuai target pasar Pembuatan Program Pemasaran business to business Pemanfaatan sarana media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain, untuk memasarkan wisata minat khusus sebagai wisata grup atau kelompok Penguatan promosi wisata minat khusus dengan membuat website-website
Pembaharuan basis data dan informasi produk wisata di destinasidestinasi pariwisata yang updated, terintegrasi, dan antisipatif terhadap akses pasar yang semakin kritis/smart untuk pengaturan perjalanan Mengoptimalkan Identifikasi produk wisata pengembangan serta minat khusus diversifikasi produk wisata minat khusus sesuai keunggulan sumber daya Pengembangan atraksi
INDIKATOR CAPAIAN kegiatan promosi sesuai target pasar Terlaksananya Program Pemasaran business to business Adanya pemasaran wisata minat khusus melalui sarana media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain Adanya untuk khusus
website wisata
STAKEHOLDER Indonesia (ASITA) 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Industri kepariwisataan 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika
khusus 1. Perangkat Daerah bidang minat Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika Tersedianya basis data Perangkat Daerah bidang dan informasi produk Pariwisata wisata di destinasidestinasi pariwisata yang updated, terintegrasi, dan antisipatif terhadap akses pasar yang semakin kritis/smart untuk pengaturan perjalanan Teridentifikasinya obyek- 1. Perangkat Daerah bidang obyek wisata yang bisa Pariwisata; dikembangkan ke arah 2. Asosiasi Travel dan Agen minat khusus Indonesia (ASITA) Berkembangnya atraksi 1. Perangkat Daerah bidang
NO
PROGRAM yang dimiliki
7.
Memprioritaskan pengembangan produk mendasarkan pada pertimbangan daya tarik/minat pasar (market attractiveness) dan kekuatan kompetisi (competitive strenghts) untuk menarik pasar (sesuai target pasar yang dituju)
8.
Menguatkan promosi wisata minat khusus melalui website
9.
Mengoptimalkan program public relation (PR) yang aktif
10.
Memperluas cakupan promosi
11.
Pengembangan program yang bermuara pada brand image yang telah ditetapkan
KEGIATAN INDIKATOR CAPAIAN STAKEHOLDER serta kegiatan wisata minat serta kegiatan wisata Pariwisata; khusus minat khusus 2. Asosiasi Travel dan Agen Indonesia (ASITA) Pembuatan program Adanya program promosi 1. Perangkat Daerah bidang promosi yang yang memprioritaskan Pariwisata; memprioritaskan pengembangan produk 2. Asosiasi Travel dan Agen pengembangan produk mendasarkan pada Indonesia (ASITA); mendasarkan pada pertimbangan daya 3. Persatuan Hotel dan pertimbangan daya tarik/minat pasar (market Restoran Indonesia (PHRI); tarik/minat pasar (market attractiveness) dan 4. Badan Promosi Pariwisata attractiveness) dan kekuatan kompetisi Daerah kekuatan kompetisi (competitive strenghts) (competitive strenghts) untuk menarik target untuk menarik pasar pasar yang dituju Penguatan promosi wisata Adanya website khusus 1. Perangkat Daerah bidang minat khusus dengan untuk wisata minat Pariwisata; membuat website-website khusus 2. Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika Pembuatan program public Adanya program public 1. Perangkat Daerah bidang relation (PR) yang kreatif relation (PR) yang kreatif Pariwisata; dan sesuai dengan dan sesuai dengan 2. Badan Promosi Pariwisata Daerah peningkatan brand image peningkatan brand image Memperluas cakupan Cakupan promosi yang Perangkat Daerah bidang promosi ke tataran nasional mencapai tataran nasional Pariwisata dan internasional dan internasional dengan menggunakan sarana internet Perlu dibuatnya program Adanya program-program 1. Perangkat Daerah bidang pemasaran yang pemasaran yang Pariwisata; komprehensif yang komprehensif yang 2. Badan Promosi Pariwisata
NO
12.
13.
14.
15.
16.
PROGRAM
KEGIATAN bermuara pada peningkatan brand image positif dari destinasi pariwisata daerah Mengoptimalkan Penyelenggaraan Gelar Seni penyelenggaraan event-event Budaya Tingkat Nasional pariwisata berskala nasional dan internasional Penyelenggaraan event pariwisata yang berskala nasional maupun internasional seperti parade seni, upacara adat, dan festival seni pertunjukan tradisional Penetapan brand image untuk Perlunya dibuatnya brand meningkatkan posisi tawar image destinasi pariwisata yang lebih tinggi daerah Mengoptimalkan pembenahan dan pengembangan produk yang mendukung strategi pencitraan/branding Reformasi dalam keikutsertaan semua jenis event yang didasarkan pada target pasar yang berfokus dan intelligent marketing Pembaharuan program promosi pariwisata yang kreatif lewat website
Pembenahan dan pengembangan produkk yang mendukung strategi pencitraan/branding Berpartisipasi dalam setiap event-event pariwisata maupun pentas seni dan kebudayaan skala nasional maupun internasional Pembaharuan materi promosi pariwisata di tourism website
INDIKATOR CAPAIAN bermuara pada peningkatan brand image positif dari destinasi pariwisata daerah Terlaksananya Gelar Seni Budaya Nasional tiap tahun Terselenggaranya event pariwisata yang berskala nasional maupun internasional
Adanya destinasi daerah
STAKEHOLDER Daerah
Perangkat Pariwisata
Daerah
bidang
Perangkat Pariwisata
Daerah
bidang
brand image 1. Perangkat Daerah bidang pariwisata Pariwisata; 2. Badan Promosi Pariwisata Daerah Adanya strategi Perangkat Daerah bidang pengembangan produk Pariwisata; yang mendukung strategi pencitraan/branding Partisipasi dalam setiap Perangkat Daerah bidang event-event pariwisata Pariwisata maupun pentas seni dan kebudayaan nasional maupun internasional Terbaharuinya materi Perangkat Daerah bidang promosi pariwisata di Pariwisata tourism website
NO 17.
PROGRAM Mengembangkan paket-paket dan pola kunjungan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk
18.
Mengoptimalkan program dukungan pemberdayaan masyarakat peduli lingkungan dalam promosi produk pariwisata Menempatkan masyarakat dan sumber daya alam dan budaya sebagai konsep sentral program pemasaran pariwisata Mengoptimalkan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pemasaran dan promosi Memperluas jejaring website promosi pariwisata dengan website terkati yang mempromosikan destinasi pariwisata
19.
20. 21.
22.
Meningkatkan sinergi promosi
KEGIATAN Pelibatan hotel dan tour agency untuk pengembangan paket-paket dan pola kunjungan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk Perlibatan lembaga swadaya masyarakat lingkungan dalam perencanaan promosi produk pariwisata Pembuatan program yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanannya Pengoptimalan kemitraan pemerintah & swasta dalam pemasaran & promosi Membuat kerjasama dengan website-website lain untuk saling bertukar link
Peningkatan promosi dengan sektor lain
INDIKATOR CAPAIAN Terlibatnya hotel dan tour agency untuk pengembangan paketpaket dan pola kunjungan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk Terlibatnya lembaga swadaya masyarakat lingkungan dalam perencanaan promosi produk pariwisata Adanya program promosi pemasaran yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanannya Adanya kemitraan antara pemerintah dengan swasta untuk promosi Terciptanya jejaring dunia maya yang semakin luas
STAKEHOLDER 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Asosiasi Travel dan Agen Indonesia (ASITA); 3. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Lembaga Swadaya Masyarakat 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Promosi Pariwisata Daerah
1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Industri kepariwisataan 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika; 3. Badan Promosi Pariwisata Daerah; sinergi Terjadinya sinergi promosi 1. Perangkat Daerah bidang sektor- dengan sektor-sektor lain Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang
NO
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR CAPAIAN
23.
Mengoptimalkan fungsi dan keberadaan komunitaskomunitas pasar potensial untuk melakukan penetrasi pasar Mengembangkan pola-pola insentif terhadap semua upaya promosi dari para stakeholders yang mendasarkan pada konsep responsible tourism
25.
Meningkatkan efisiensi fungsi dan manfaat jalur distribusi pemasaran dan promosi dengan strategi promosi yang fokus
Pengidentifikasian dan pemanfaatan komunitaskomunitas masyarakat untuk memasarkan produk pariwisata Pembuatan aturan-aturan dalam penentuan pola insentif terhadap semua upaya promosi dari para stakeholders yang mendasarkan pada konsep responsible tourism Perencanaan strategi promosi yang mempertimbangkan jalurjalur distribusi pemasaran
Teridentifikasinya komunitas-komunitas masyarakat untuk memasarkan produk pariwisata Adanya aturan yang jelas dalam penentuan pola insentif terhadap semua upaya promosi dari para stakeholders yang mendasarkan pada konsep responsible tourism Terencananya strategi promosi yang mempertimbangkan jalurjalur distribusi pemasaran
26.
Menyusun database seluruh Penyusunan database asosiasi pariwisata di daerah seluruh asosiasi pariwisata di daerah Mengoptimalkan fungsi dan Pelatihan staf untuk kualitas website promosi membuat program pariwisata sebagai sarana pemasaran lewat promosi berbasis teknologi website/internet informasi yang inovatif dan Perlunya staf khusus yang interaktif bertanggungjawab terhadap
Tersusunnya database seluruh asosiasi pariwisata di daerah Staf mampu melakukan pemasaran melalui website/internet
24.
27.
STAKEHOLDER Perencanaan Pembangunan; 3. Badan Promosi Pariwisata Daerah; Perangkat Daerah bidang Pariwisata
Perangkat Pariwisata
Daerah
bidang
1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Asosiasi Travel dan Agen Indonesia (ASITA); 3. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Pusat Statistik Perangkat Daerah bidang Pariwisata
Adanya staf khusus yang Perangkat bertanggungjawab Pariwisata
Daerah
bidang
NO
28.
29.
30.
PROGRAM
KEGIATAN update dan reply atas permintaan informasi dari wisatawan lewat website Pengoptimalan programprogram promosi pariwisata ke arah destinasi pariwisata strategis Pembentukan dan optimalisasi forum promosi pariwisata
Mengoptimalkan promosi pariwisata yang berfokus pada destinasi-destinasi pariwisata strategis Mengoptimalkan sinergi program promosi antar mata rantai stakeholder pada lingkup destinasi-destinasi pariwisata Pengoptimalan peran Badan Pelibatan Badan Promosi Promosi Pariwisata Daerah Pariwisata Daerah dalam event promosi pariwisata
31.
Promosi integrasi antar pelaku usaha untuk menggerakkan kunjungan wisatawan antar obyek wisata
32.
Pembuatan booklet wisata
33.
Mengoptimalkan efektifitas jalur-jalur distribusi pemasaran di sepanjang koridor wisata strategis wisatawan nusantara
Perlunya promosi integrasi antar pelaku usaha untuk menggerakkan kunjungan wisatawan antar obyek wisata Pembuatan booklet wisata kampung Pembuatan booklet wisata belanja Pengoptimalan efektifitas jalur-jalur distribusi pemasaran di sepanjang koridor wisata strategis wisatawan nusantara
INDIKATOR CAPAIAN terhadap website Adanya program-program promosi pariwisata ke arah destinasi pariwisata strategis Terjadinya sinergi program promosi antar mata rantai stakeholder pada lingkup destinasi-destinasi pariwisata Terlibatnya Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam event promosi pariwisata Terintegrasinya promosi antar pelaku usaha untuk menggerakkan kunjungan wisatawan antar obyek wisata Tersusunnya booklet tentang wisata kampung Tersusunnya booklet tentang wisata belanja Optimalnya jalur-jalur distribusi pemasaran di sepanjang koridor wisata strategis wisatawan nusantara
STAKEHOLDER
1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Promosi Pariwisata Daerah 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Promosi Pariwisata Daerah; 3. Industri Kepariwisataan 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Promosi Pariwisata Daerah 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Promosi Pariwisata Daerah; 3. Pelaku usaha pariwisata Perangkat Daerah bidang Pariwisata Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
C. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA NO 1. 2.
3. 4. 5.
PROGRAM Peningkatan kemampuan manajerial dalam pengelolaan usaha pariwisata Pengembangan media informasi kepariwisataan (gateway information center) secara gratis di pintu-pintu masuk destinasi pariwisata Pengembangan sistem asuransi yang reliable untuk wisatawan Pengembangan online business transaction Peningkatan pengembangan nasional bagi pariwisata
KEGIATAN Pelatihan pengelolaan usaha pariwisata yang berdaya saing Pembuatan media informasi kepariwisataan di pintu kedatangan wisatawan
INDIKATOR CAPAIAN Terwujudnya usaha pariwisata yang berdaya saing Tersedianya media indormasi kepariwisataan di pintu kedatangan wisatawan
Penetapan asuransi bagi wisatawan di lingkungan daya tarik wisata Pembuatan online business transaction
Ditetapkannya pemberian Perangkat asuransi bagi wisatawan Pariwisata;
dan Pelatihan sertifikasi nasional usaha pariwisata
bagi
sertifikasi usaha
6.
Sertifikasi usaha pariwisata
Pelaksanaan ujian sertifikasi usaha pariwisata
7.
Penetapan tax holiday Penyusunan kebijakan tax sebagai insentif untuk usaha holiday sebagai insentif baru pariwisata untuk usaha baru pariwisata
STAKEHOLDER 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata Perangkat Daerah bidang Pariwisata
Daerah
bidang
Terciptanya online 1. Perangkat Daerah bidang business transaction Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata Terbukanya wacana 1. Perangkat Daerah bidang pelaku usaha pariwisata Pariwisata; mengenai pentingnya 2. Badan Nasional Sertifikasi sertifikasi nasional bagi Profesi; usaha pariwisata 3. Pelaku usaha pariwisata Terwujudnya usaha 1. Perangkat Daerah bidang pariwisata yang memiliki Pariwisata; sertifikasi nasional 2. Badan Nasional Sertifikasi Profesi; 3. Pelaku usaha pariwisata Tersusunnya kebijakan 1. Pemerintah Daerah; tax holiday sebagai 2. Dewan Perwakilan Rakyat insentif untuk usaha baru Daerah pariwisata
NO 8.
9.
10.
11.
12.
PROGRAM Pemberian insentif kepada industri pariwisata yang menggunakan dan mengembangkan produk lokal dan produk usaha mikro, kecil dan menengah
KEGIATAN Penganugerahan tourism award bagi usaha pariwisata yang menggunakan dan mengembangkan produk lokal dan produk usaha mikro, kecil dan menengah Melakukan pemasaran Pemasaran kepariwisataan bersama antara pelaku wisata bersama antara pelaku wisata Mengembangkan skema kerjasama antara pemerintah daerah dan industri pariwisata dalam keadaan darurat dan/atau dalam penanganannya terkait perjalanan & kepariwisataan Mengembangkan skema kerjasama antara pemerintah daerah dan industri pariwisata dalam upaya perintisan pengembangan pariwisata Mengembangkan skema kerjasama antar usaha pariwisata dalam membuat paket dan menjual produk wisata
STAKEHOLDER 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku Usaha Pariwisata
Penyusunan skema kerjasama antara pemerintah daerah dan industri pariwisata dalam keadaan darurat misalnya bencana alam
INDIKATOR CAPAIAN Terapresiasinya usaha pariwisata yang menggunakan dan mengembangkan produk lokal dan produk usaha mikro, kecil dan menengah Terbangunnya kebersamaan dalam memasarkan kepariwisataan se-Solo Raya Tersusunnya skema kerjasama antara pemerintah daerah dan industri pariwisata dalam keadaan darurat misalnya bencana alam
Penyusunan skema kerjasama antara pemerintah daerah dan industri pariwisata dalam upaya perintisan pengembangan pariwisata Fasilitasi penyusunan pola kerjasama antar usaha pariwisata dalam membuat paket dan menjual produk wisata
Tersusunnya skema kerjasama antara pemerintah daerah dan industri pariwisata dalam upaya perintisan pengembangan pariwisata Tersusunnya skema kerjasama antar usaha pariwisata dalam membuat paket dan menjual produk wisata
1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Asosiasi Travel dan Agen Indonesia (ASITA); 3. Pelaku usaha pariwisata
NO 13.
14.
15.
PROGRAM Membentuk Gabungan Industri Pariwisata sebagai wadah dan koordinasot kerjasama yang sinergis antar usaha pariwisata Pengembangan dukungan promosi bagi paket-paket produk wisata yang dibuat oleh kalangan usaha pariwisata Pengembangan pola-pola rintisan dalam keadaan darurat
16.
Fasilitasi komunikasi antara pemerintah daerah, usaha pariwisata dan masyarakat dengan forum komunikasi secara reguler
17.
Penerapan standar keamanan untuk setiap usaha pariwisata
18.
Pembuatan pedoman mengenai kewajiban usaha pariwisata dalam
KEGIATAN INDIKATOR CAPAIAN STAKEHOLDER Pembentukan Gabungan Terbentuknya Gabungan 1. Perangkat Daerah bidang Industri Pariwisata Industi Pariwisata Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata Fasilitasi promosi bagi paket-paket produk wisata yang dibuat oleh kalangan usaha pariwisata Penyusunan rintisan dalam darurat
Terfasilitasinya promosi 1. Perangkat Daerah bidang bagi paket-paket produk Pariwisata; wisata yang dibuat oleh 2. Pelaku usaha pariwisata kalangan usaha pariwisata
pola-pola Tersusunnya pola-pola 1. Perangkat Daerah bidang keadaan rintisan dalam keadaan Pariwisata; darurat 2. Stakeholder kepariwisataan daerah Pembentukan forum Terbentuknya forum 1. Perangkat Daerah bidang komunikasi pembangunan komunikasi pembangunan Pariwisata; kepariwisataan daerah kepariwisataan daerah 2. Pelaku usaha pariwisata Fasilitasi pertemuan rutin Terfasilitasinya pertemuan 1. Perangkat Daerah bidang forum komunikasi rutin forum komunikasi Pariwisata; pembangunan pembangunan 2. Pelaku usaha pariwisata kepariwisataan daerah kepariwisataan daerah Penyusunan standar Tersusunnya panduan 1. Perangkat Daerah bidang keamanan untuk setiap standar keamanan untuk Pariwisata; usaha pariwisata setiap usaha pariwisata 2. Pelaku usaha pariwisata Penilaian penerapan Dievaluasinya penerapan 1. Perangkat Daerah bidang standar keamanan untuk standar keamanan usaha Pariwisata; setiap usaha pariwisata pariwisata 2. Pelaku usaha pariwisata Penyusunan pedoman Tersusunnya pedoman Perangkat Daerah bidang mengenai kewajiban usaha mengenai kewajiban Pariwisata pariwisata dalam usaha pariwisata dalam
NO 19.
PROGRAM melestarikan sumber daya budaya Memberikan insentif perijinan bagi usaha pariwisata
20.
Pemberian sanksi yang tegas bagi usaha pariwisata yang melanggar peraturan pengelolaan lingkungan hidup
21.
Penggunaan sumber daya lokal dalam menyelenggarakan usaha pariwisata
22.
Pemberian sanksi bagi usaha pariwisata yang tidak mematuhi standar yang ditetapkan
23.
Membangun prasarana dan pariwisata
sarana, aksesibilitas
KEGIATAN melestarikan sumber daya budaya Pemberian insentif dan kemudahan perijinan bagi usaha pariwisata Operasi penerapan standard dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata dan pemberian sanksinya Penyusunan kebijakan dan regulasi penggunaan sumber daya lokal dalam menyelenggarakan usaha pariwisata Operasi penerapan standar keamanan usaha pariwisata dan pemberian sanksi bagi usaha pariwisata yang tidak mematuhi standar keamanan Penanaman pohon di kawasan destinasi pariwisata untuk mendukung pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan
INDIKATOR CAPAIAN melestarikan sumber daya budaya Diberikannya insentif dan kemudahan perijinan bagi usaha pariwisata Terwujudnya penerapan standar pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata Terciptanya kebijakan dan regulasi penggunaan sumber daya lokal dalam menyelenggaran usaha pariwisata Terwujudnya penerapan standar keamanan usaha pariwisata
Ternanamnya kawasan pariwisata
STAKEHOLDER Perangkat Daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Lingkungan Hidup
1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata 1. Perangkat Daerah Pariwisata; 2. Perangkat Daerah Ketenteraman Ketertiban Umum;
bidang
pohon di 1. Perangkat Daerah destinasi Pariwisata; 2. Perangkat Daerah Lingkungan Hidup
bidang
bidang dan
bidang
NO 24.
25.
26.
27.
PROGRAM Menyusun standar dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata Pengembangan kegiatan rintisan (pilot project) Corporate Social Responsibility (CSR) bersama antar pelaku usaha pariwisata Peningkatan sistem koordinasi dan program yang integratif dalam menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari usaha-usaha pariwisata
KEGIATAN Penyusunan standar dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata Pembuatan kegiatan pilot project Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pengembangan kepariwisataan Penyusunan sistem koordinasi dan program yang integratif dalam menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari usaha-usaha pariwisata Kampanye pelaksanaan Sosialisasi Corporate Social Corporate Social Responsibility Responsibility (CSR) bagi (CSR) bagi usaha pariwisata usaha pariwisata
INDIKATOR CAPAIAN Tersusunnya standar dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata Terlaksananya kegiatan pilot project Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pengembangan kepariwisataan Tersusunnya sistem koordinasi dan program yang integratif dalam menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari usaha-usaha pariwisata Tersosialisasinya CSR bagi usaha pariwisata
STAKEHOLDER 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Lingkungan Hidup 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
D. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN NO 1.
PROGRAM KEGIATAN Membuat perencanaan Penyusunan perencanaan sumber daya manusia sumber daya manusia pariwisata di lingkungan pemerintah daerah
INDIKATOR CAPAIAN STAKEHOLDER Tersusunnya perencanaan 1. Perangkat Daerah bidang sumber daya manusia Pariwisata; pariwisata di lingkungan 2. Perangkat Daerah bidang pemerintah daerah Kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan
NO 2.
PROGRAM Peningkatan kerjasama pemerintah daerah dengan industri dan antar industri pariwisata
3.
Program Technical Assistance
4.
Penerapan Standar Operating Procedure (SOP) bagi usaha perhotelan dan rumah makan/restoran di destinasi pariwisata
5.
Peningkatan pendidikan pengembangan pariwisata
6.
Pembentukan lembaga/forum komunikasi pariwisata di tingkat masyarakat
7.
Peningkatan peran organisasi masyarakat pariwisata melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
KEGIATAN Penyusunan program pembangunan pariwisata antara pemerintah daerah dengan industri dan antar industri pariwisata Technical Assistance bagi industri pariwisata (homestay, hotel, restoran, UMKM dan lain-lain) Sosialisasi Standar Operating Procedure (SOP) usaha perhotelan di destinasi pariwisata Sosialisasi Standar Operating Procedure (SOP) usaha rumah makan/restoran di destinasi pariwisata Pelatihan pengembangan pariwisata bagi masyarakat pegiat pariwisata Pembentukan forum komunikasi masyarakat yang peduli terhadap pembangunan pariwisata Fasilitasi pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
INDIKATOR CAPAIAN Tersusunnya program pembangunan pariwisata antara pemerintah daerah dengan industri dan antar industri pariwisata Terdampinginya industri pariwisata dalam mengembangkan usahanya Terlaksananya kegiatan sosialisasi Standar Operating Procedure (SOP) usaha perhotelan di destinasi pariwisata Terlaksananya sosialisasi Standar Operating Procedure (SOP) usaha rumah makan/restoran di destinasi pariwisata Terbina dan terlatihnya masyarakat pegiat pariwisata Terbentuknya forum komunikasi masyarakat yang peduli terhadap pembangunan pariwisata Terfasilitasinya pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
STAKEHOLDER 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Industri pariwisata Perangkat Pariwisata
Daerah
bidang
1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) 1. Perangkat Daerah Pariwisata; 2. Perguruan Tinggi 1. Perangkat Daerah Pariwisata; 2. Masyarakat
bidang
1. Perangkat Daerah Pariwisata; 2. Masyarakat; 3. Kelurahan
bidang
bidang
NO
PROGRAM
8.
Implementasi pembentukan dan operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah
9.
Pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah
10.
Meningkatkan peran penting asosiasi-asosiasi pelaku industri pariwisata dalam mengembangkan kepariwisataan daerah Perkuatan kelembagaan industri pariwisata
11. 12.
13.
Implementasi pembentukan dan operasionalisasi Gabungan Industri Pariwisata dalam mengembangkan industri pariwisata Pengembangan dan penguatan lembaga pengelola destinasi pariwisata
KEGIATAN INDIKATOR CAPAIAN Pelibatan Kelompok Sadar Terlibatnya Kelompok Wisata (Pokdarwis) dalam Sadar Wisata (Pokdarwis) penerapan Sapta Pesona dalam penerapan Sapta Pesona Fasilitasi pembentukan dan Terfasilitasinya operasionalisasi Badan pembentukan dan Promosi Pariwisata Daerah operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah Pelibatan Badan Promosi Terlibatnya Badan Pariwisata Daerah dalam Promosi Pariwisata Daerah penyusunan kebijakan dalam penyusunan promosi pariwisata kebijakan promosi pariwisata Peningkatan peran penting Terlibatnya asosiasiasosiasi-asosiasi pelaku asosiasi pelaku industri industri pariwisata dalam pariwisata dalam mengembangkan mengembangkan kepariwisataan daerah kepariwisataan daerah Fasilitasi kelembagaan Terfasilitasinya industri pariwisata kelembagaan industri pariwisata Fasilitasi pembentukan dan Terfasilitasinya operasionalisasi Gabungan pembentukan dan Industri Pariwisata operasionalisasi Gabungan Industri Pariwisata Fasilitasi pengembangan Terbentuknya 1 (satu) dan penguatan lembaga lembaga pengelola di pengelola destinasi masing-masing destinasi pariwisata pariwisata
STAKEHOLDER 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Masyarakat; 3. Kelurahan 4. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 5. Perangkat Daerah bidang Perencanaan Pembangunan 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Promosi Pariwisata Daerah 1. Perangkat Daerah Pariwisata; 2. Industri pariwisata; 3. Asosiasi pariwisata
bidang
1. Perangkat Daerah Pariwisata; 2. Industri pariwisata 1. Perangkat Daerah Pariwisata; 2. Industri pariwisata
bidang
1. Perangkat Daerah Pariwisata; 2. Pelaku wisata
bidang
bidang
NO 14.
15.
PROGRAM Implementasi pembentukan dan operasionalisasi Destination Management Organization Pengembangan Destination Management Organization
16.
Pendataan jumlah kebutuhan sumber daya manusia di industri pariwisata dan pemerintah daerah
17.
Sosialisasi standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata Penetapan standar kualitas karyawan di industri pariwisata Pengembangan pendidikan bagi pejabat/calon pejabat pariwisata Sosialisasi sertifikasi profesi pelaku industri pariwisata
18. 19. 20.
KEGIATAN INDIKATOR CAPAIAN Fasilitasi pembentukan dan Terbentuknya dan operasionalisasi Destination dioperasionalkannya Destination Management Management Organization Organization Pelibatan Destination Terlibatnya Destination Management Organization Management Organization dalam penyusunan dalam penyusunan kebijakan pengembangan kebijakan pengembangan destinasi pariwisata daerah destinasi pariwisata Fasilitasi kelembagaan Terlibatnya kelembagaan Destination Management Destination Management Organization Organization Pendataan jumlah Terdatanya jumlah kebutuhan sumber daya kebutuhan sumber daya manusia di industri manusia di industri pariwisata dan pemerintah pariwisata dan pemerintah daerah daerah Sosialisasi standar Tersosialisasinya standar kualifikasi karyawan di kualifikasi karyawan di industri pariwisata industri pariwisata Penyusunan pedoman Tersusunnya pedoman standar kualitas karyawan standar kualitas karyawan di industri pariwisata di industri pariwisata Shortcourse kepariwisataan Terbekalinya bagi pejabat/calon pejabat pejabat/calon pejabat pariwisata pariwisata Sosialisasi sertifikasi profesi Tersosialisasinya pelaku industri pariwisata sertifikasi profesi pelaku industri pariwisata
STAKEHOLDER 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Stakeholder pariwisata 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Destination Management Organization Perangkat Pariwisata
Daerah
bidang
1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Kepegawaian; 3. Industri Pariwisata 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Industri pariwisata 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Industri pariwisata 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perguruan Tinggi 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Nasional Sertifikasi; 3. Pelaku usaha pariwisata
NO 21.
22.
PROGRAM Memastikan pembangunan destinasi pariwisata sebagai produk wisata yang bisa dijual oleh usaha pariwisata Memastikan kelancaran aksesibilitas ke suatu destinasi wisata dan kelengkapan infrastruktur
23.
Memastikan pasokan sumber daya manusia pariwisata yang berkualitas sesuadi dengan kebutuhan industri pariwisata (link dan match)
24.
Menciptakan skema kerjasama antara industri pariwisata dengan industri keuangan untuk membuat produk keuangan yang mendukung pengembangan pariwisata (misal: kredit wisata dan modal kerja untuk UMKM pariwisata) Menjamin kelancaran jalur transportasi menuju ke seluruh fasilitas dan daya tari wisata
25.
KEGIATAN INDIKATOR CAPAIAN Feasibility study Tersusunnya feasibility pembangunan destinasi study pembangunan pariwisata daerah destinasi pariwisata daerah Sinkronisasi program dan Terkoordinirnya program kegiatan Perangkat Daerah dan kegiatan antara terkait dengan aksesibilitas Perangkat Daerah bidang ke suatu destinasi wisata Pariwisata, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Perhubungan Penyusunan skema Tersusunnya skema kerjasama Perguruan Tinggi kerjasama Perguruan dengan pelaku usaha Tinggi dengan pelaku pariwisata dalam hal usaha pariwisata dalam penyediaan sumber daya hal penyediaan sumber manusia daya manusia Penyusunan skema Tersusunnya skema kerjasama antara industri kerjasama antara industri pariwisata dengan industri pariwisata dengan industri keuangan keuangan
Penyusunan skema Tersusunnya skema kerjasama antara kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah dengan pelaku usaha jasa pelaku usaha jasa
STAKEHOLDER 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perguruan Tinggi 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Perhubungan; 3. Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perguruan Tinggi; 3. Pelaku usaha pariwisata 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Perdagangan; 3. Perangkat Daerah bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 4. Perbankan/Lembaga permodalan lainnya 1. Perangkat Daerah bidang Perhubungan; 2. Perangkat Daerah bidang Pariwisata;
NO
PROGRAM
26.
Pelatihan manajemen pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata
27.
Penerapan standar kualifikasi Fasilitasi standar karyawan kualifikasi karyawan industri pariwisata Monitoring dan evaluasi standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata Program magang Pelaksanaan magang untuk peningkatan kompetensi SDM industri pariwisata Pelaksanaan magang untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia
28.
KEGIATAN transportasi
Peningkatan penampilan kinerja sumber daya manusia penyedia layanan informasi pariwisata di semua Tourist Information Center (TIC) Penguatan kompetensi sumber daya manusia penyedia layanan informasi pariwisata di semua Tourist Information Center (TIC)
INDIKATOR CAPAIAN transportasi
STAKEHOLDER 3. Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4. Pelaku usaha jasa transportasi Terwujudnya sumber daya Perangkat Daerah bidang manusia yang mampu Pariwisata memberikan pelayanan optimal kepada wisatawan di semua Tourist Information Center (TIC) Terwujudnya sumber daya Perangkat Daerah bidang manusia yang mampu Pariwisata memberikan pelayanan optimal kepada wisatawa di semua Tourist Information Center (TIC) Terfasilitasinya standar 1. Perangkat Daerah bidang kualifikasi karyawan di Pariwisata; industri pariwisata 2. Industri pariwisata Dievaluasinya 1. Perangkat Daerah bidang implementasi standar Pariwisata; kualifikasi karyawan di 2. Industri pariwisata industri pariwisata Meningkatnya kompetensi 1. Perangkat Daerah bidang sumber daya manusia Pariwisata; industri pariwisata 2. Industri Pariwisata Meningkatnya kompetensi 1. Perangkat Daerah bidang sumber daya manusia Pariwisata; pemerintah daerah di 2. Perangkat Daerah bidang
NO
PROGRAM
29.
Pendidikan dan pelatihan techno entrepreneur
30.
Peningkatan kapasitas penguasaan teknologi informasi dalam pengembangan usaha pariwisata Peningkatan kualitas pelaku Training for Trainers (TOT) Terlaksananya Training for 1. Perangkat Daerah bidang usaha pariwisata pelaku usaha pariwisata Trainers (TOT) pelaku Pariwisata; usaha kepariwisataan di 2. Pelaku usaha pariwisata destinasi pariwisata Uji kompetensi pelaku Terlaksananya uji 1. Perangkat Daerah bidang usaha pariwisata kompetensi pelaku usaha Pariwisata; pariwisata 2. Lembaga Sertifikasi Kepariwisataan Pemberian kesempatan Beasiswa pendidikan formal Terwujudnya pemberian 1. Perangkat Daerah bidang pendidikan formal lanjutan lanjutan untuk SDM beasiswa pendidikan Pariwisata; untuk pegawai pemerintah pariwisata di pemerintah formal lanjutan untuk 2. Perangkat Daerah bidang daerah potensial daerah SDM pariwisata di Kepegawaian; pemerintah daerah 3. Perguruan Tinggi Pendataan kondisi SDM Sensus SDM pariwisata Terdatanya SDM 1. Perangkat Daerah bidang pariwisata berdasar tingkat berdasar tingkat pariwisata berdasar Pariwisata; pendidikan dan sertifikasi pendidikan dan sertifikasi tingkat pendidikan dan 2. Badan Pusat Statistik kompetensi kompetensi sertifikasi kompetensi Peningkatan kompetensi kerja Pelatihan kompetensi kerja Tercapainya standar Perangkat Daerah bidang di bidang pariwisata yang di bidang pariwisata yang kompetensi kerja di Pariwisata sesuai dengan Standar sesuai dengan Standar bidang pariwisata yang
31.
32.
33.
34.
KEGIATAN pemerintah daerah di bidang pariwisata Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan techno entrepreneur Pelatihan penguasaan teknologi informasi bagi para pelaku usaha pariwisata
INDIKATOR CAPAIAN bidang pariwisata Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan techno entrepreneur Terlatihnya pelaku usaha pariwisata dalam hal penguasaan teknologi informasi
STAKEHOLDER Kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perguruan Tinggi 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
NO
35.
36.
37.
38.
39.
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR CAPAIAN Kompetensi Kerja Nasional Kompetensi Kerja Nasional sesuai dengan Standar Indonesia Indonesia Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pelatihan Customer Services Pelatihan Tourism Terlatihnya Frontline Hospitality bagi Frontline People Industri Pariwisata People Industri Pariwisata Pelatihan Tourism Terlatihnya Tourism Hospitality dan Customer Hospitality dan Customer Services bagi pengelola daya Services bagi pengelola tarik wisata daya tarik wisata Penerapan sertifikasi profesi Penerapan sertifikasi Diterapkannya sertifikasi di bidang pariwisata profesi di bidang pariwisata profesi di bidang pariwisata Pemberlakuan standarisasi Pelatihan standarisasi penilaian kompetensi para penilaian kompetensi para pelaku wisata pelaku wisata/sumber daya manusia Penilaian kompetensi para pelaku wisata/sumber daya manusia
Terlatihnya pelaku wisata yang memiliki kompetensi di bidang usahanya
Pemberian insentif bagi usaha pariwisata yang secara aktif memasarkan dan menjual produk wisata
Terapresiasinya usaha pariwisata yang secara aktif memasarkan dan menjual produk wisata
Pemberian tourism award/penghargaan bagi usaha pariwisata yang secara aktif memasarkan dan menjual produk wisata Memastikan kuantitas dan Penyusunan skema kualitas layanan pendukung kerjasama instansi teknis untuk usaha pariwisata, terkait pengembangan
Teridentifikasinya kompetensi pelaku wisata
STAKEHOLDER
1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Industri pariwisata 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pengelola daya tarik wisata 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Nasional Sertifikasi Profesi 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Nasional Sertifikasi Profesi 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata’ 2. Badan Nasional Sertifikasi Profesi 1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
Tersusunnya skema 1. Perangkat Daerah bidang kerjasama instansi teknis Pariwisata; terkait pengembangan 2. Pelaku usaha pariwisata;
NO
PROGRAM misalnya pasokan listrik
40.
Bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan kemampuan pelaku industri pariwisata di luar jalur akademik
50.
Meningkatkan penelitian dan pengembangan pariwisata
51.
Pemetaan program promosi yang dilakukan pesaing
KEGIATAN INDIKATOR CAPAIAN STAKEHOLDER pariwisata dengan pelaku pariwisata dengan pelaku 3. Perusahaan Daerah Air usaha pariwisata usaha pariwisata Minum; 4. Perusahaan Listrik Negara; 5. Instansi terkait lainnya Penyusunan skema Tersusunnya skema 1. Perangkat Daerah bidang kerjasama dengan kerjasama dengan Pariwisata; perguruan tinggi dalam perguruan tinggi dalam 2. Perguruan Tinggi meningkatkan kemampuan meningkatkan pelaku industri pariwisata kemampuan pelaku di luar jalur akademik industri pariwisata Peningkatan penelitian dan Terlaksananya 1 (satu) 1. Perangkat Daerah bidang pengembangan pariwisata penelitisan setiap tahun Pariwisata; 2. Perguruan Tinggi Penelitian pemetaan Adanya penelitian 1. Perangkat Daerah bidang program promosi yang pemetaan program Pariwisata; dilakukan pesaing promosi yang dilakukan 2. Badan Promosi Pariwisata pesaing Daerah; 3. Perguruan Tinggi
WALIKOTA SURAKARTA, Ttd & Cap FX HADI RUDYATMO
