WALIKOTA SURAKARTA PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 15-AA TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURAKARTA, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dilakukan komunikasi persuratan antar lembaga pemerintahan dengan lembaga pemerintah lainnya, masyarakat dan lembaga non pemerintah;
b.
bahwa pada saat sekarang ini dengan meningkatnya intensitas dan kompleksitas materi komunikasi kedinasan yang dilakukan dibutuhkan sebuah tata persuratan yang efektif dan efisien;
c.
bahwa Peraturan Walikota Surakarta Nomor 14B Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
1.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang-Undang . . .
-22.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
5.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
8. Peraturan . . .
-3-
Memperhatikan :
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9.
Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 2 Tahun 1955 tentang Lambang Kota Besar Surakarta;
10.
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
11.
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri; 5. Keputusan Bersama Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor B-48/HK103/mptm-83, Nomor 25 Tahun 1988 tentang Kode Pos Indonesia;
MEMUTUSKAN . . .
-4MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Surakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. 3. Walikota adalah Walikota Surakarta. 4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Surakarta. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain. 8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan. 9. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 10. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah. 11. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas. 12. Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau SKPD. 13. Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas.
14. Kop . . .
-514. Kop sampul naskah dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan di bagian atas sampul naskah. 15. Sampul Naskah Dinas adalah sampul/alat pembungkus Naskah Dinas yang mempunyai Kop Sampul Naskah Dinas. 16. Papan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah papan yang bertuliskan nama dan alamat Satuan Kerja Perangkat Daerah. 17. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan. 18. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya. 19. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas namanya. 20. Penandatangan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya. 21. Peraturan Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengatur urusan otonomi dan tugas pembantuan. 22. Peraturan Walikota adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Walikota. 23. Peraturan Bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah. 24. Keputusan Walikota adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual dan final. 25. Instruksi Walikota adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari Walikota kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. 26. Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. 27. Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya. 28. Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal. 29. Surat . . .
-629. Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaaan tertentu. 30. Surat Izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 31. Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama. 32. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 33. Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas. 34. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan. 35. Surat Undangan adalah naskah dinas yang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan. 36. Surat Keterangan melaksanakan tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas. 37. Surat Panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap. 38. Nota Dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan. 39. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah dinas dari bawahan kepada atasan. 40. Lembar disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan. 41. Telaahan Staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis. 42. Pengumuman adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan yang bersifat umum. 43. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.
44. Rekomendasi . . .
-744. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan. 45. Surat Pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima. 46. Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik. 47. Lembaran Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan daerah. 48. Berita Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan kepala daerah. 49. Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak. 50. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat. 51. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu. 52. Daftar Hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang. 53. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan. 54. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu. 55. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu. 56. Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas yang telah dibuat sebelumnya. 57. Pencabutan adalah naskah dinas yang mencabut atau tidak memberlakukan sejak ditetapkan pencabutan tersebut. 58. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pernah dikeluarkan.
BAB II TATA NASKAH DINAS Pasal 2 (1)
Dalam penyelenggaraan naskah dinas harus berdasarkan pada asas tata naskah dinas.
(2) Asas . . .
-8(2)
Asas tata naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. asas efisien dan efektif; b. asas pembakuan; c. asas akuntabilitas; d. asas keterkaitan; e. asas kecepatan dan ketepatan; dan f. asas keamanan.
(3)
Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas.
(4)
Asas pembakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui tata cara dan bentuk yang telah dibakukan.
(5)
Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu penyelenggaraan naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi.
(6)
Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu penyelenggaraan naskah dinas harus dilaksanakan dalam satu kesatuan sistem.
(7)
Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yaitu penyelenggaraan naskah dinas harus dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran.
(8)
Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, yaitu penyelenggaraan naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi.
Pasal 3 (1)
Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas: a. ketelitian; b. kejelasan; c. singkat dan padat; dan d. logis dan meyakinkan.
(2)
Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan didalam pengetikan. (3) Prinsip . . .
-9(3)
Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat.
(4)
Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
(5)
Prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif.
BAB III PENYELENGGARAAN TATA NASKAH DINAS Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 4 Ruang lingkup penyelenggaraan naskah dinas meliputi: a. pengelolaan surat masuk; b. pengelolaan surat keluar; c. tingkat keamanan; d. kecepatan proses; e. penggunaan kertas; f. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran.
Bagian Kedua Pengelolaan Surat Masuk Pasal 5 (1)
Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan melalui instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima dengan tahapan: a. diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit pengelola; b. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan; dan c. surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha.
(2)
Salinan surat jawaban yang mempunyai disampaikan kepada yang berhak.
tembusan
(3) Alur . . .
- 10 (3)
Alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang. Bagian Ketiga Pengelolaan Surat Keluar Pasal 6
Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui tahapan: a. konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka pengendalian; b. surat keluar yang telah ditandatangani oleh Kepala SKPD diberi nomor, tanggal, dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing SKPD; c. surat keluar yang telah ditandatangani oleh Walikota, Wakil Walikota atau Sekretaris Daerah diberi nomor, tanggal, dan stempel oleh tata usaha pimpinan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah; d. surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, wajib segera dikirim; dan e. surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha dan unit pengolah. Bagian Keempat Tingkat Keamanan Pasal 7 (1) Tingkat keamanan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dengan kode sebagai berikut: a. sangat rahasia disingkat SR; b. rahasia disingkat R; c. penting disingkat P; d. konfidensial disingkat K; dan e. biasa disingkat B. (2) Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan pada sampul naskah dinas. Pasal 8 (1) Kode SR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, digunakan untuk surat yang materi dan sifatnya: a. memiliki tingkat keamanan yang tinggi; atau b. erat . . .
- 11 b. erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan negara. (2) Kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, digunakan untuk surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara/daerah atau disintegrasi bangsa. (3) Kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, digunakan untuk surat yang materi dan sifatnya penting sehingga perlu mendapat perhatian dari penerima surat. (4) Kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, digunakan untuk surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang sehingga berpotensi menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan. (5) Kode B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, digunakan untuk surat yang materi dan sifatnya biasa dan disampaikan kepada yang berhak.
Bagian Kelima Kecepatan Proses Pasal 9 Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sebagai berikut: a. amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima; b. segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima; c. penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat diterima; dan d. biasa, dengan batas waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat diterima. Bagian Keenam Penggunaan Kertas Pasal 10 Penggunaan kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi: a. jenis kertas; b. ukuran kertas; dan c. warna dan kualitas kertas.
Pasal 11 . . .
- 12 Pasal 11 (1) Jenis kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dengan kriteria penggunaan sebagai berikut: a. kertas HVS 70 gram digunakan untuk naskah dinas; dan b. kertas HVS di atas 80 gram atau jenis lain digunakan untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama. (2) Penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas atau logo daerah berwarna dicetak di atas kertas HVS 80 gram. Pasal 12 Ukuran kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dengan kriteria penggunaan sebagai berikut: a. ukuran kertas A4 (210 x 297 mm) digunakan untuk makalah, paper dan laporan; b. ukuran kertas Folio/F4 (215 x 330 mm) digunakan untuk naskah dinas, selain huruf a; dan c. ukuran kertas A5 (165 x 215 mm) digunakan untuk pidato.
Pasal 13 Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, berwarna putih dengan kualitas baik.
Bagian Ketujuh Pengetikan Sarana Administrasi dan Komunikasi Perkantoran Pasal 14 (1)
Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dalam bentuk dan susunan naskah dinas surat, sebagai berikut: a. penggunaan jenis huruf pica, untuk mesin ketik manual dan elektrik; b. jenis dan ukuran huruf arial 12, untuk mesin komputer; c. dikecualikan dari ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b, jenis dan ukuran huruf untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan piagam dan sertifikat menyesuaikan dengan kebutuhan;
d. spasi . . .
- 13 d. spasi antar baris 1 (satu) atau 1,5 (satu koma lima) sesuai kebutuhan; e. batas tepi kertas (margins): 1. atas (top) : 30 mm; 2. bawah (bottom) : 25 mm; 3. kiri (left) : 30 mm; dan 4. kanan (right) : 25 mm. f. untuk mempermudah mengetahui SKPD pemrakarsa naskah dinas surat tertentu perlu diberi kode SKPD, dengan ketentuan: 1. ditempatkan di sebelah pojok kiri bawah setiap lembar naskah dinas surat; 2. jenis dan ukuran huruf : arial 10; dan 3. dicetak miring. g. Pencantuman halaman: 1. letak : atas tengah; 2. format : 1) lembar pertama : tanpa nomor halaman; dan 2) lembar kedua dan seterusnya : -2-, -3-, dst. h. Pencantuman/pengutipan kata/frase pertama pada halaman berikutnya yang diletakkan di bawah baris terakhir kanan bawah di setiap halaman. (2)
Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dalam bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum, sebagai berikut : a. penggunaan jenis huruf Bookman Old Style; b. ukuran huruf 12; c. spasi antar baris 1 (satu) atau 1,5 (satu koma lima) sesuai kebutuhan; d. batas tepi kertas (margins): 1. atas (top) : 30 mm; 2. bawah (bottom) : 25 mm; 3. kiri (left) : 30 mm; dan 4. kanan (right) : 25 mm. e. pencantuman halaman: 1. Batang tubuh: a) letak : atas tengah; b) format : 1) lembar pertama : tanpa nomor halaman; dan 2) lembar kedua dan seterusnya : -2-, -3-, dst. 2. Penjelasan dan/atau lampiran: a) letak : atas tengah; b) format : 1) lembar pertama : tanpa halaman; dan 2) lembar kedua dan seterusnya : -2-, -3-, dst.
f. Pencantuman . . .
- 14 f.
pencantuman/pengutipan kata/frase pertama pada halaman berikutnya yang diletakkan di bawah baris terakhir kanan bawah di setiap halaman. BAB IV NASKAH DINAS Bagian Kesatu Umum Pasal 15
Naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dirumuskan dalam bentuk dan susunan: a. produk hukum; dan b. surat. Bagian Kedua Produk Hukum Pasal 16 Produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a bersifat: a. pengaturan; dan b. penetapan Pasal 17 Produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri dari: a. Peraturan Daerah; b. Peraturan Walikota; c. Peraturan Bersama Kepala Daerah; dan d. Keputusan Walikota. Bagian Ketiga Pengesahan, Penomoran, Pengundangan dan Autentifikasi Paragraf 1 Pengesahan Pasal 18 Penandatangan produk hukum yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan oleh Walikota.
Pasal 19 . . .
- 15 Pasal 19 (1)
Penandatanganan produk hukum yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Daerah dibuat dalam rangkap 4 (empat).
(2)
Pendokumentasian naskah asli Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh: a. DPRD; b. Sekretaris Daerah; c. Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah berupa minute; dan d. SKPD pemrakarsa.
Pasal 20 (1)
Penandatanganan produk hukum yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Walikota dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
(2)
Pendokumentasian naskah asli Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh: a. Sekretaris Daerah; b. Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah berupa minute; dan c. SKPD pemrakarsa.
Pasal 21 (1)
Penandatanganan produk hukum yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Bersama Kepala Daerah dibuat dalam rangkap 6 (enam).
(2)
Dalam hal penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Daerah melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
(3)
Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh: a. Sekretaris daerah masing-masing daerah; b. Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah masingmasing daerah berupa minute; dan c. SKPD masing-masing pemrakarsa.
Pasal 22 . . .
- 16 Pasal 22 (1)
Penandatanganan produk hukum yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan oleh Walikota.
(2)
Penandatanganan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada: a. Wakil Walikota; b. Sekretaris Daerah; dan/atau c. Kepala SKPD.
Paragraf 2 Penomoran Pasal 23 (1)
Penomoran produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.
(2)
Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), penomoran produk hukum di bidang kepegawaian dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
(3)
Penomoran produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
(4)
Penomoran produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.
(5)
Penomoran produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 2 huruf a dan huruf b dilakukan oleh Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.
(6)
Penomoran produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 2 huruf c dilakukan oleh SKPD.
Paragraf 3 Pengundangan Pasal 24 (1)
Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah. (2) Lembaran . . .
- 17 (2)
Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
(3)
Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
(4)
Peraturan Daerah yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan/atau Gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 25 (1)
Tambahan Lembaran Peraturan Daerah.
Daerah
memuat
penjelasan
(2)
Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
(3)
Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Peraturan Daerah.
(4)
Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.
Pasal 26 (1)
Peraturan Walikota dan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
(2)
Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
(3)
Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan formal suatu Peraturan Walikota dan Peraturan Bersama Walikota, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
Pasal 27 Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Peraturan Bersama Kepala Daerah.
Paragraf 4 . . .
- 18 Paragraf 4 Autentifikasi Pasal 28 (1)
Produk hukum yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
(2)
Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Surakarta.
(3)
Dikecualikan dari ketentuan ayat (2), autentifikasi produk hukum di bidang kepegawaian dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
(4)
Autentifikasi produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Kepala SKPD.
Pasal 29 (1)
Penggandaan dan pendistribusian produk hukum dilakukan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Surakarta dan/atau SKPD pemrakarsa.
(2)
Penggandaan dan pendistribusian produk hukum di bidang kepegawaian dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
Bagian Keempat Surat Pasal 30 Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri atas: a. instruksi walikota; b. surat edaran; c. surat biasa; d. surat keterangan; e. surat perintah; f. surat izin; g. surat perjanjian; h. surat perintah tugas; i. surat perintah perjalanan dinas; j. surat kuasa; k. surat undangan;
l. surat . . .
- 19 l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z. aa. bb. cc. dd. ee.
surat keterangan melaksanakan tugas; surat panggilan; nota dinas; nota pengajuan konsep naskah dinas; lembar disposisi; telaahan staf; pengumuman; laporan; rekomendasi; surat pengantar; telegram; lembaran daerah; berita daerah; berita acara; notulen; memo daftar hadir;; piagam; sertifikat; dan STTPP.
Pasal 31 Bentuk dan susunan naskah dinas serta kode SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
BAB V KEWENANGAN PENGGUNAAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT Pasal 32 (1)
Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat dibawahnya.
(2)
Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat dibawahnya.
(3)
Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.
Pasal 33 . . .
- 20 Pasal 33 (1)
Pelaksana tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik.
(2)
Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD atau Keputusan Gubernur atau Keputusan Walikota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
(3)
Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas yang dilakukannya.
Pasal 34 (1)
Pelaksana harian yang disingkat Plh merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara karena sesuatu hal dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari.
(2)
Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD atau Keputusan Gubernur atau Keputusan Walikota dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
(3)
Plh sebagaimana dimaksud pada mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas yang dilakukannya kepada pejabat definitif.
ayat (1) naskah dinas
Pasal 35 (1)
Penjabat yang disingkat Pj merupakan pejabat sementara untuk jabatan Walikota.
(2)
Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
Pasal 36 Bentuk penulisan an, ub, Plt, Plh, Ymt dan Pj di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
BAB VI . . .
- 21 BAB VI PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS Bagian Kesatu Paraf Pasal 37 (1)
Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf.
(2)
Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal.
(3)
Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas.
(4)
Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. paraf hierarki; dan b. paraf koordinasi Bagian Kedua Penulisan Nama Pasal 38
(1) Penulisan nama Walikota dan Wakil Walikota pada naskah dinas: a. dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar dan pangkat; dan b. dalam bentuk dan susunan surat dapat menggunakan gelar dan pangkat. (2) Penulisan nama pejabat yang selain dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar, pangkat dan nomor induk pegawai; dan b. dalam bentuk dan susunan surat menggunakan pangkat dan nomor induk pegawai serta dapat menggunakan gelar.
Pasal 39 . . .
- 22 Pasal 39 Bentuk pembubuhan paraf dan penulisan nama di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
Bagian ketiga Penandatanganan Naskah Dinas Pasal 40 (1)
Penandatanganan naskah dinas dilakukan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah;
(2)
Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Walikota, Wakil Walikota dan pimpinan SKPD.
Pasal 41 (1)
Walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas: a. peraturan daerah; b. peraturan walikota; c. peraturan bersama walikota; dan d. keputusan walikota.
(2)
Walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas: a. instruksi walikota; b. surat edaran; c. surat biasa; d. surat keterangan; e. surat perintah; f. surat izin; g. surat perjanjian; h. surat perintah tugas; i. surat perintah perjalanan dinas; j. surat kuasa; k. surat undangan; l. surat keterangan melaksanakan tugas; m. surat panggilan; n. nota dinas; o. lembar disposisi; p. pengumuman; q. laporan; r. rekomendasi . . .
- 23 r. s. t. u. v. w. x.
rekomendasi; telegram; berita acara; memo; piagam; sertifikat; dan STTPP.
(3)
Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditujukan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah, Bupati/Walikota, Presiden, Wakil Presiden, Menteri/anggota kabinet, pimpinan lembaga pemerintah non departemen, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan pihak lain yang dianggap perlu;
(4)
Apabila Walikota berhalangan, penandatanganan naskah dinas dilakukan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(5)
Walikota dapat mendelegasikan penandatanganan naskah dinas tertentu kepada pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan Peraturan Walikota, kecuali Peraturan Daerah;
(6)
Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
naskah
Pasal 42 (1)
Walikota mendelegasikan penandatanganan perizinan dibidang pelayanan yang bersifat lintas sektor kepada SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu diatur dengan Peraturan Walikota.
(2)
Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional tetap menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan.
Pasal 43 (1)
Wakil Walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perintah tugas; f. surat perintah perjalanan dinas; g. surat . . .
- 24 g. h. i. j. k. l. m. n.
surat keterangan melaksanakan tugas; surat panggilan; nota dinas; lembar disposisi; telaahan staf; laporan; rekomendasi; dan memo.
(2)
Wakil Walikota atas nama Walikota menandatangani naskah dinas, meliputi: a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Walikota; dan b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas: 1. surat edaran; 2. surat biasa; 3. surat keterangan; 4. surat perintah; 5. surat izin; 6. surat perintah tugas; 7. surat keterangan melaksanakan tugas; 8. nota dinas; 9. lembar disposisi; 10. pengumuman; 11. telegram; 12. berita acara; 13. piagam; dan 14. sertifikat.
(3)
Naskah dinas sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, ditujukan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, Presiden, Wakil Presiden, Menteri/anggota kabinet, pimpinan lembaga pemerintah non departemen, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan pihak lain yang dianggap perlu.
Pasal 44 (1)
Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat . . .
- 25 f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z. (2)
surat perintah tugas; surat perintah perjalanan dinas; surat kuasa; surat undangan; surat keterangan melaksanakan tugas; surat panggilan; nota dinas; nota pengajuan konsep naskah dinas; lembar disposisi; telaahan staf; pengumuman; laporan; rekomendasi; surat pengantar; lembaran daerah; berita daerah; berita acara; notulen; memo; daftar hadir; dan sertifikat.
Sekretaris Daerah atas nama Walikota menandatangani naskah dinas, meliputi: a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Walikota; dan b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas: 1. surat edaran; 2. surat biasa; 3. surat keterangan; 4. surat perintah; 5. surat izin; 6. surat perjanjian; 7. surat perintah tugas; 8. surat perintah perjalanan dinas; 9. surat undangan; 10. surat keterangan melaksanakan tugas; 11. surat panggilan; 12. nota dinas; 13. pengumuman; 14. telegram; 15. berita acara; 16. piagam; 17. sertifikat; dan 18. STTPP. (3) Sekretaris . . .
- 26 (3)
Sekretaris Daerah atas nama Walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya merupakan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dari suatu kebijakan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.
(4)
Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta ayat (3), yang ditujukan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah, pejabat instansi lain dan pihak lain yang dianggap perlu.
(5)
Sekretaris Daerah berdasarkan wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas bentuk surat dalam rangka pengaturan dan atau koordinasi teknis administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah.
(6)
Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, Asisten berdasarkan pemberian delegasi menandatangani naskah dinas sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b.
Pasal 45 (1) Asisten menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas: a. nota dinas; b. nota pengajuan konsep naskah dinas; c. lembar disposisi; d. telaahan staf; e. laporan; f. surat pengantar; g. notulen; dan h. memo. (2) Asisten atas nama Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat perintah tugas; e. surat perintah perjalanan dinas; f. surat undangan; g. surat panggilan; h. nota dinas; i. nota pengajuan konsep naskah dinas; j. laporan . . .
- 27 j. laporan; k. surat pengantar; dan l. daftar hadir. (3) Asisten atas nama Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk surat yang materinya memuat petunjuk pelaksanaan teknis operasional yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas SKPD yang ditujukan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah. (4) Asisten berdasarkan wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya berupa data atau informasi pelaksanaan teknis operasional mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. (5) Asisten menandatangani naskah dinas yang ditujukan kepada pejabat di lingkungan SKPD yang bersangkutan.
Pasal 46 Staf ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas: a. nota pengajuan konsep naskah dinas; b. telaahan staf; dan c. laporan.
Pasal 47 (1) Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat perintah tugas; g. surat perintah perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat keterangan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. nota pengajuan konsep naskah dinas; n. lembar disposisi;
o. telaahan staf . . .
- 28 o. telaahan staf; p. pengumuman; q. laporan; r. rekomendasi; s. surat pengantar; t. berita acara; u. memo; v. daftar hadir; dan w. sertifikat. (2) Kepala SKPD atas nama walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat, meliputi: a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Walikota; dan b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas: 1. surat biasa; 2. surat keterangan; 3. surat perintah; 4. surat undangan; dan 5. sertifikat. (3) Kepala SKPD menandatangani naskah dinas keluar yang ditujukan kepada atasan, setingkat dan atau naskah dinas menyangkut masalah-masalah prinsip atau mengandung kebijakan teknis satuan organisasi yang bersangkutan.
Pasal 48 (1) Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat perintah tugas; g. surat perintah perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat keterangan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. nota pengajuan konsep naskah dinas; n. lembar disposisi; o. telaahan staf; p. pengumuman; q. laporan . . .
- 29 q. laporan; r. rekomendasi; s. surat pengantar; t. berita acara; u. memo; dan v. daftar hadir. (2) Sekretaris DPRD atas nama Walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas: 1. surat biasa; 2. surat keterangan; dan 3. surat perintah. (3) Sekretaris DPRD atas wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas berdasarkan wewenang yang telah ditentukan dan digariskan oleh pimpinan yang bersifat informatif/biasa/staf teknis serta tidak mengandung konsekuensi tanggung jawab yang lebih luas, yang ditujukan kepada eselon bawahan atau setingkat.
Pasal 49 (1) Kepala UPT dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas: a. surat biasa; b. surat perintah; c. surat perjanjian; d. surat perintah tugas; e. surat perintah perjalanan dinas; f. surat kuasa; g. surat undangan; h. surat keterangan melaksanakan tugas; i. surat panggilan; j. nota dinas; k. nota pengajuan konsep naskah dinas; l. lembar disposisi; m. telaahan staf; n. pengumuman; o. laporan; p. rekomendasi; q. surat pengantar; r. berita acara; s. memo; dan t. daftar hadir.
(2) Kepala . . .
- 30 (2) Kepala UPT dinas/badan atas nama kepala dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. nota dinas; dan e. daftar hadir.
Pasal 50 (1) Sekretaris menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat kuasa; e. surat undangan; f. nota dinas; g. nota pengajuan konsep naskah dinas; h. lembar disposisi; i. telaahan staf; j. laporan; k. memo; dan l. daftar hadir. (2) Sekretaris atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. nota dinas; e. surat pengantar; dan f. daftar hadir.
Pasal 51 (1) Camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat . . .
- 31 f. surat perintah tugas; g. surat perintah perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat keterangan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. nota pengajuan konsep naskah dinas; n. lembar disposisi; o. telaahan staf; p. pengumuman; q. laporan ; r. rekomendasi; s. surat pengantar; t. berita acara; u. memo; dan v. daftar hadir. (2) Camat atas nama walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; dan d. surat undangan. Pasal 52 (1) Kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas: a. surat perintah; b. nota dinas; c. nota pengajuan konsep naskah dinas; d. lembar disposisi; e. telaahan staf; f. laporan; g. surat pengantar; dan h. daftar hadir. (2) Kepala bagian, kepala bidang atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat pengantar; dan e. daftar hadir. (3) Kepala . . .
- 32 (3) Kepala bagian, kepala bidang atas wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas yang bersifat informasi biasa teknis dan tidak mengandung konsekuensi tanggung jawab yang lebih luas, yang ditujukan kepada eselon bawahan atau setingkat. (4) Kepala bagian, kepala bidang atas nama atasan langsung menandatangani naskah dinas dalam bentuk surat yang ditujukan kepada unit kerja intern yang bersangkutan.
Pasal 53 (1) Lurah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat perintah tugas; g. surat perintah perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat keterangan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. nota pengajuan konsep naskah dinas; n. lembar disposisi; o. telaahan staf p. pengumuman; q. laporan; r. rekomendasi; s. surat pengantar; t. berita daerah; u. berita acara; v. memo; dan w. daftar hadir. (2) Lurah atas nama Camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat pengantar; dan e. surat undangan.
Pasal 54 . . .
- 33 Pasal 54 (1) Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas: a. nota dinas; b. nota pengajuan konsep naskah dinas; c. telaahan staf; dan d. laporan (2) Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi atas nama sekretaris, kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas: a. surat perintah; b. nota dinas; c. surat pengantar; dan d. daftar hadir
Pasal 55 (1) Penandatanganan naskah dinas atas wewenang jabatannya, memuat materi yang secara atribusi diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, beserta peraturan pelaksanaannya. (2) Penandatanganan naskah dinas atas nama jabatan, dilaksanakan berdasarkan delegasi wewenang dari pejabat yang tingkatannya lebih tinggi ke pejabat yang tingkatannya lebih rendah. (3) Pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah menandatangani naskah dinas selain yang telah ditetapkan sepanjang diatur khusus dalam suatu perundangundangan.
Bagian . . .
- 34 Bagian Keempat Penggunaan Tinta Pasal 56 (1) Tinta yang digunakan untuk pengetikan naskah dinas berwarna hitam. (2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas berwarna biru tua. (3) Tinta yang digunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah.
Pasal 57 Matriks kewenangan penandatanganan naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
BAB VII STEMPEL Bagian Kesatu Jenis, Bentuk, Ukuran dan Isi Pasal 58 (1) Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas: a. stempel jabatan; dan b. stempel perangkat daerah. (2) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu stempel jabatan Walikota. (3) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang. (4) Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari: a. stempel SKPD; b. stempel SKPD untuk keperluan tertentu; dan c. stempel UPT.
(5) Stempel . . .
- 35 (5) Stempel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi kesehatan dan sejenisnya. (6) Stempel jabatan dan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk lingkaran. (7) Stempel jabatan dan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. garis lingkaran luar; b. garis lingkaran tengah; c. garis lingkaran dalam; dan d. isi stempel.
Pasal 59 Ukuran stempel jabatan dan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan huruf b adalah: a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 4 cm; b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan, dan stempel perangkat daerah adalah 3,8 cm; c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan, dan stempel perangkat daerah adalah 2,7 cm; dan d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.
Pasal 60 Ukuran stempel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf b adalah: a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,8 cm; b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan, dan stempel perangkat daerah adalah 1,7 cm; c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan, dan stempel perangkat daerah adalah 1,2 cm; dan d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,5 cm.
Pasal 61 . . .
- 36 Pasal 61 (1) Stempel jabatan berisi nama jabatan, nama daerah dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang. (2) Stempel SKPD berisi nama pemerintah kota, nama SKPD yang bersangkutan dengan pembatas tanda bintang. (3) Stempel UPT berisi nama pemerintah kota, nama SKPD dan nama UPT yang bersangkutan dengan pembatas tanda bintang.
Pasal 62 Bentuk, ukuran dan isi stempel jabatan serta stempel SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.
Bagian Kedua Penggunaan Pasal 63 (1) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (1) huruf a yaitu Walikota/Wakil Walikota. (2) Pejabat SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang berhak menggunakan stempel sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (1) huruf b peraturan ini adalah kepala SKPD, kepala UPT atau pejabat yang diberi wewenang.
Pasal 64 Perangkat Daerah yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) huruf b, meliputi: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Dinas Daerah; d. Lembaga Teknis Daerah; e. Lembaga Lain; f. Kecamatan; dan g. Kelurahan.
Pasal 65 . . .
- 37 Pasal 65 Stempel jabatan, stempel SKPD dan stempel UPT untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan pejabat yang menandatangani.
Bagian Ketiga Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel Pasal 66 (1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk tata naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah. (2) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap SKPD. (3) Unit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan stempel. (4) Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
Bagian Keempat Pengamanan Pasal 67 (1) Untuk pengamanan stempel naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah, menggunakan kode. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Keputusan Walikota.
BAB VIII . . .
- 38 BAB VIII KOP NASKAH DINAS Bagian Kesatu Jenis Pasal 68 Jenis kop naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas: a. kop naskah dinas jabatan; dan b. kop naskah dinas perangkat daerah.
Bagian Kedua Bentuk, Isi dan Ukuran Pasal 69 (1) Kop naskah dinas Walikota/Wakil Walikota menggunakan: a. Lambang negara berwarna kuning emas dengan tulisan WALIKOTA SURAKARTA berwarna hitam dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan: 1) produk hukum; 2) surat asli; dan 3) tembusan yang ditujukan kepada instansi di luar lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. b. Lambang negara berwarna hitam dengan tulisan WALIKOTA SURAKARTA berwarna hitam dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk tembusan naskah dinas yang ditujukan kepada instansi di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dan salinan naskah dinas. (2) Kop naskah dinas SKPD menggunakan: a. Kop naskah dinas SKPD memuat sebutan PEMERINTAH KOTA SURAKARTA diikuti nama SKPD, alamat, nomor telepon, nomor faximile, website, e-mail dan kode pos menggunakan lambang daerah berwarna dan ditempatkan pada bagian kiri atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan: 1) produk hukum; 2) surat asli; dan 3) tembusan yang ditujukan kepada instansi di luar lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
b. Kop . . .
- 39 b. Kop naskah dinas SKPD memuat sebutan PEMERINTAH KOTA SURAKARTA diikuti nama SKPD, alamat, nomor telepon, nomor faximile, website, e-mail dan kode pos menggunakan lambang daerah berwarna hitam dan ditempatkan pada bagian kiri atas untuk tembusan naskah dinas yang ditujukan kepada instansi di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dan salinan naskah dinas. (3) Kop naskah dinas UPT menggunakan: a. Kop naskah dinas UPT memuat sebutan PEMERINTAH KOTA SURAKARTA diikuti nama SKPD, nama UPT yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, nomor faximile, website, e-mail dan dan kode pos menggunakan lambang daerah berwarna dan ditempatkan pada bagian kiri atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan: 1. surat asli; dan 2. tembusan yang ditujukan kepada instansi di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. b. Kop naskah dinas UPT memuat sebutan PEMERINTAH KOTA SURAKARTA diikuti nama SKPD, nama UPT yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, nomor faximile, website, e-mail dan dan kode pos menggunakan lambang daerah berwarna hitam dan ditempatkan pada bagian kiri atas untuk salinan naskah dinas. (4) Ukuran lambang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c adalah panjang 2,5 cm dan tinggi 2,5 cm. (5) Ukuran lambang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b adalah panjang 2 cm dan tinggi 2,5 cm. Bagian Ketiga Penggunaan Pasal 70 (1) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf b, digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Walikota dan Wakil Walikota. (2) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b, digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk menandatangani. (3) Kop . . .
- 40 (3) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (3) huruf a dan huruf b, digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala UPT yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk menandatangani.
Pasal 71 Naskah dinas yang ditandatangani oleh Staf Ahli Walikota menggunakan kop Sekretariat Daerah.
Pasal 72 Bentuk, isi dan ukuran kop naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.
BAB IX SAMPUL NASKAH DINAS Bagian Kesatu Jenis Sampul Pasal 73 Jenis sampul naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi: a. sampul naskah dinas jabatan; dan b. sampul naskah dinas perangkat daerah
Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi Sampul Pasal 74 (1) Sampul naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk empat persegi panjang dengan jenis kertas casing berwarna putih untuk sampul naskah dinas jabatan dan warna cokelat untuk sampul naskah dinas perangkat daerah.
(2) Sampul . . .
- 41 (2) Sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran sebagai berikut: JENIS SAMPUL Kantong Folio/Map ½ Folio ¼ Folio
UKURAN PANJANG LEBAR 41 cm 30 cm 35 cm 25 cm 28 cm 18 cm 28 cm 14 cm
Pasal 75 (1) Kop sampul naskah dinas jabatan memuat sebutan WALIKOTA SURAKARTA diikuti alamat, nomor telepon, nomor faximile, website, e-mail dan kode pos serta menggunakan lambang negara berwarna kuning emas yang ditempatkan pada bagian tengah atas. (2) Kop sampul naskah dinas perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah memuat sebutan PEMERINTAH KOTA SURAKARTA, nama SKPD yang bersangkutan, diikuti alamat, nomor telepon, nomor faximile, website, e-mail dan kode pos ditempatkan pada bagian tengah atas serta menggunakan lambang daerah berwarna hitam yang ditempatkan pada bagian kiri atas. (3) Kop sampul naskah dinas UPT memuat sebutan PEMERINTAH KOTA SURAKARTA, nama SKPD dan UPT yang bersangkutan, diikuti alamat, nomor telepon, nomor faximile, website, e-mail dan kode pos ditempatkan pada bagian tengah atas serta menggunakan lambang daerah berwarna hitam yang ditempatkan pada bagian kiri atas.
Bagian Ketiga Penggunaan Pasal 76 (1)
Kop sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (1), diisi dengan naskah dinas yang ditandatangani oleh Walikota dan Wakil Walikota.
(2)
Kop sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2), diisi dengan naskah dinas yang ditanda tangani oleh pejabat perangkat daerah.
(3) Kop . . .
- 42 (3)
Kop sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (3), diisi dengan naskah dinas yang ditanda tangani oleh Kepala UPT.
Pasal 77 Bentuk, ukuran dan isi kop sampul naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.
BAB X MAP NASKAH DINAS Bagian Kesatu Bentuk dan Ukuran Pasal 78 (1) Map naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk empat persegi panjang dan berwarna. (2) Map naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran folio.
Pasal 79 Map naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah memuat sebutan nama satuan kerja perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nomor faximile dan kode pos serta lambang daerah Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua Penggunaan Pasal 80 Map naskah dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 diisi dengan naskah dinas yang ditandatangani oleh Walikota dan Wakil Walikota serta pejabat perangkat daerah.
Pasal 81 Bentuk dan ukuran map naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini. BAB XI . . .
- 43 BAB XI PAPAN NAMA DAN PRASASTI Bagian Kesatu Papan Nama Paragraf 1 Bentuk, Ukuran dan Isi Pasal 82 (1) Papan nama Walikota/Wakil Walikota dan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran yang disesuaikan dengan besarnya bangunan. (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna dasar putih dengan tulisan huruf balok berwarna hitam. (3) Papan nama kantor Walikota/Wakil Walikota berisi tulisan WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA SURAKARTA, alamat, nomor, telepon dan kode pos. (4) Papan nama perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah berisi tulisan PEMERINTAH KOTA SURAKARTA, nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos.
Paragraf 2 Jenis Pasal 83 Jenis bahan dasar, warna, besar huruf papan nama kantor Walikota/Wakil Walikota dan papan nama SKPD diatur oleh Walikota.
Paragraf 3 Penempatan Pasal 84 (1) Papan nama SKPD ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak bentuk gedungnya.
(2) SKPD . . .
- 44 (2) SKPD yang berada dibawah satu atap/ komplek, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama SKPD.
Bagian Kedua Prasasti Pasal 85
(1) Prasasti ditandatangani Walikota/Wakil Walikota berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 90 cm dan lebar 60 cm dengan lambang garuda berwarna emas. (2) Prasasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbahan dasar batu dan sejenisnya dengan warna dasar hitam dan tulisan warna emas. (3) Ukuran dan jenis huruf prasasti disesuaikan dengan isi dan kebutuhan. Pasal 86 Bentuk, ukuran dan isi papan nama SKPD serta prasasti di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini.
BAB XII PERUBAHAN DAN PENCABUTAN Pasal 87 (1) Perubahan dan pencabutan naskah dinas dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis. (2) Naskah dinas yang memuat perubahan dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menandatangani atau pejabat diatasnya.
BAB XIII . . .
- 45 BAB XIII KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal 88 Ketentuan-ketentuan yang mengatur naskah dinas yang karena sifat kekhususannya tidak diatur dalam peraturan ini, diatur sendiri sesuai dengan ketentuan perundangundangan. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 89 Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Surakarta Nomor 14 – B Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 77) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 90 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta. Disahkan di Surakarta pada tanggal 14 Desember 2011 WALIKOTA SURAKARTA,
Cap & ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Surakarta pada tanggal 16 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA Cap & ttd BUDI SUHARTO BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 57
LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 15-AA TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS SERTA KODE SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH I. BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS 1. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum A. Peraturan Daerah
Lambang Negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR ............TAHUN ......... TENTANG ................................................................... ................................................................... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURAKARTA, Menimbang
: a. bahwa .......................................................................... .....................................................................................; b. bahwa........................................................................... .....................................................................................;
Mengingat
: 1. Undang-Undang............................................................; 2. Peraturan Pemerintah...................................................; 3. dan seterusnya.
Dengan . . .
-2Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALIKOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG …………………………... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal (1) ……………………………………………………… (2) ……………………………………………………… BAB II ……………………………… Bagian Kesatu ……………………………… Pasal (1) ……………………………………………………… (2) ……………………………………………………… Pasal Peraturan Daerah diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta. Disahkan di Surakarta pada tanggal ……………….. WALIKOTA SURAKARTA,
NAMA JELAS Diundangkan di Surakarta pada tanggal .......... SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
NAMA JELAS LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ......... NOMOR........... B. Peraturan Walikota . . .
-3B. Peraturan Walikota
Lambang Negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR …………. TAHUN ………. TENTANG ........................................................ ........................................................ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURAKARTA, Menimbang
: a. bahwa ........................................................................... .....................................................................................; b. bahwa............................................................................ .....................................................................................;
Mengingat
: 1. Undang-Undang............................................................; 2. Peraturan Pemerintah...................................................; 3. dan seterusnya. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG................. ............................................................................................ BAB I KETENTUAN UMUM Pasal (1) ……………………………………………………… (2) ………………………………………………………
BAB II . . .
-4BAB II ……………………………(dan seterusnya) Bagian Kesatu …………………………...... Pasal (1) ……………………………………………………… (2) ……………………………………………………… Pasal Peraturan Walikota diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta. Disahkan di Surakarta pada tanggal ……………….. WALIKOTA SURAKARTA,
NAMA JELAS Diundangkan di Surakarta pada tanggal .......... SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
NAMA JELAS BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN .......... NOMOR.............
C. Peraturan Bersama . . .
-5C. Peraturan Bersama
Lambang Negara warna kuning emaas
WALIKOTA SURAKARTA PERATURAN BERSAMA WALIKOTA SURAKARTA DAN BUPATI/WALIKOTA ………………… NOMOR …………TAHUN ……………… NOMOR …………TAHUN………………. TENTANG ................................................................ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURAKARTA DAN …….………………., Menimbang
: a. bahwa .......................................................................... .....................................................................................; b. bahwa........................................................................... .....................................................................................;
Mengingat
: 1. Undang-Undang............................................................; 2. Peraturan Pemerintah...................................................; 3. dan seterusnya. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN BERSAMA WALIKOTA ........................DAN BUPATI/WALIKOTA …………………TENTANG……………….... BAB I .................................. Pasal ………………………………………………………………………. (1) …………………………………………………………………… (2) Dst
Pasal . . .
-6Pasal (1) ………………………………………………………………...
a. …………………………………………………………….. b. …………………………………………………………….. BAB ................................ Bagian Kesatu ................................ Paragraf ................................ Pasal …………………………………………………………………………… (1) ……………………………………………………………………. (2) Dst. Pasal Peraturan Bersama diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta dan Berita Daerah Kabupaten/Kota ............. (Nama Kabupaten/Kota). Disahkan di Surakarta pada tanggal ……………….. BUPATI/WALIKOTA...........,
Nama jelas
WALIKOTA SURAKARTA,
Nama jelas
Diundangkan di ....... (Kabupaten/Kota) pada tanggal ................
Diundangkan di Surakarta pada tanggal ................
SEKRETARIS DAERAH ..........
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
NAMA JELAS
NAMA JELAS
BERITA DAERAH ..................... (Pemrakarsa) TAHUN...........NOMOR........... BERITA DAERAH .............. (Kabupaten/Kota) TAHUN...........NOMOR...........
D. Keputusan . . .
-7D. Keputusan Walikota 1)
Contoh format Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Walikota Lambang Negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR ……….................... TENTANG ....................................................... ...................................................... WALIKOTA SURAKARTA, Menimbang
: a ........................................................................................ .......................................................................................; b ........................................................................................ .......................................................................................;
Mengingat
: 1. .......................................................................................; 2. .......................................................................................; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KESATU
: .........................................................................
KEDUA
: .........................................................................
KETIGA
: .........................................................................
Dst. Ditetapkan di Surakarta pada tanggal ……………….. WALIKOTA SURAKARTA,
Nama jelas 2) Contoh . . .
-82) Contoh format Keputusan Walikota yang ditandatangani Wakil Walikota (pendelegasian)
Lambang Negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR ……….................... TENTANG ....................................................... ...................................................... WALIKOTA SURAKARTA, Menimbang
: a ........................................................................................ .......................................................................................; b ........................................................................................ .......................................................................................;
Mengingat
: 1. .......................................................................................; 2. .......................................................................................; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KESATU
: .........................................................................
KEDUA
: .........................................................................
KETIGA
: .........................................................................
Dst. Ditetapkan di Surakarta pada tanggal ……………….. WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
Nama jelas 3) Contoh . . .
-93)
Contoh format Keputusan Walikota Sekretaris Daerah (pendelegasian)
yang
ditandatangani
Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR ……….................... TENTANG ....................................................... ...................................................... WALIKOTA SURAKARTA, Menimbang
: a ........................................................................................ .......................................................................................; b ........................................................................................ .......................................................................................;
Mengingat
: 1. .......................................................................................; 2. .......................................................................................; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KESATU
: .........................................................................
KEDUA
: .........................................................................
KETIGA
: .........................................................................
Dst. Ditetapkan di Surakarta pada tanggal ……………….. a.n. WALIKOTA SURAKARTA SEKRETARIS DAERAH
NAMA JELAS Pangkat NIP. 4) Contoh . . .
- 10 4) Contoh format Keputusan Walikota yang ditandatangani Kepala SKPD (pendelegasian) Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR ……….................... TENTANG ....................................................... ...................................................... WALIKOTA SURAKARTA, Menimbang
: a ........................................................................................ .......................................................................................; b ........................................................................................ .......................................................................................;
Mengingat
: 1. .......................................................................................; 2. .......................................................................................; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KESATU
: .........................................................................
KEDUA
: .........................................................................
KETIGA
: .........................................................................
Dst. Ditetapkan di Surakarta pada tanggal ……………….. a.n. WALIKOTA SURAKARTA KEPALA ....... (nama SKPD)
NAMA JELAS Pangkat NIP. 5) Contoh . . .
- 11 5) Contoh format Keputusan Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD yang menandatangani naskah dinas selaku Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Pengguna Anggaran { sepanjang diatur khusus dalam suatu perundang-undangan sebagaimana dimaksud pasal 55 ayat (3) } Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA SELAKU ...................... NOMOR ……….................... TENTANG ....................................................... ...................................................... SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA, Menimbang
Mengingat
: a ........................................................................................ .......................................................................................; b ........................................................................................ .......................................................................................; : 1. .......................................................................................; 2. .......................................................................................; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KESATU
: .........................................................................
KEDUA
: .........................................................................
KETIGA
: .........................................................................
Dst. Ditetapkan di Surakarta pada tanggal ……………….. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA Selaku .................
NAMA JELAS Pangkat NIP. Lambang daerah . . .
- 12 Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KEPUTUSAN KEPALA/CAMAT/LURAH ............ (nama SKPD) KOTA SURAKARTA SELAKU ...................... NOMOR ……….................... TENTANG ....................................................... ...................................................... KEPALA/CAMAT/LURAH ........ (nama SKPD) KOTA SURAKARTA, Menimbang
Mengingat
: a ........................................................................................ .......................................................................................; b ........................................................................................ .......................................................................................; : 1. .......................................................................................; 2. .......................................................................................; MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA Dst.
: : ......................................................................... : ......................................................................... : ......................................................................... Ditetapkan di Surakarta pada tanggal ……………….. KEPALA/CAMAT/LURAH ........ (nama SKPD) Selaku .............
NAMA JELAS Pangkat NIP.
2. Bentuk . . .
- 13 2.
Bentuk dan susunan naskah dinas surat A.
Instruksi Walikota
Lambang Negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA INSTRUKSI WALIKOTA SURAKARTA NOMOR ……….... TENTANG ………………………………………………………… WALIKOTA SURAKARTA,
Dalam rangka ……………………………………………………………………….............. ………………………………………………………………………...................................... dengan ini menginstruksikan: Kepada
: 1.
……………………………………………………………………....
2.
……………………………………………………………………....
3.
………………………………………………………………………
Untuk
:
KESATU
: .........................................................................
KEDUA
: .........................................................................
KETIGA
: dan seterusnya;
Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di …………… pada tanggal …………….
WALIKOTA SURAKARTA
Nama jelas
Kode SKPD
B. Surat Edaran . . .
- 14 B.
Surat Edaran
Lambang Negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA Surakarta, ……………………………
Yth.
Kepada ......................................................... ......................................................... di ...............................
SURAT EDARAN
NOMOR ............................................. TENTANG ………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………...... ……………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..
WALIKOTA SURAKARTA
Nama jelas
Kode SKPD
Lambang negara . . .
- 15 -
Lambang Negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA Surakarta, ……………………………
Yth.
Kepada ......................................................... ......................................................... di ...............................
SURAT EDARAN
NOMOR ............................................. TENTANG ………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………...... ……………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..
WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
Nama jelas
Kode SKPD
Lambang daerah . . .
- 16 Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH
Surakarta, ……………………………
Yth.
Kepada ......................................................... ......................................................... di ...............................
SURAT EDARAN NOMOR ............................................. TENTANG ………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………
a.n. WALIKOTA SURAKARTA SEKRETARIS DAERAH
NAMA JELAS Pangkat NIP. Tembusan: 1. …………………….; 2. ……………………..
Kode SKPD
C. Surat Biasa . . .
- 17 C.
Surat Biasa
Lambang Negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA
Surakarta, . ………………..
Kepada Nomor Sifat Lampiran Hal
: : : :
Yth.
......................................... ......................................... di ...............................
……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. .…………………………………………………………………………………..
WALIKOTA SURAKARTA
NAMA JELAS
Tembusan: 1. ……………………; 2. …………………….
Kode SKPD
Lambang daerah . . .
- 18 Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Surakarta, .………………..
Kepada Nomor Sifat Lampiran Hal
: : : :
Yth.
......................................... ......................................... di ...............................
……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………........... …………………………………………………………………………………
a.n. WALIKOTA SURAKARTA KEPALA/CAMAT/LURAH ......... (nama SKPD)
Nama jelas Pangkat NIP.
Tembusan: 1. ……………………; 2. …………………….
Kode SKPD
Lambang daerah . . .
- 19 Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Surakarta. ………………..
Kepada Nomor Sifat Lampiran Hal
: : : :
Yth.
......................................... ......................................... di ...............................
……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………........... …………………………………………………………………………………
KEPALA/CAMAT/LURAH.........(nama SKPD)
Nama jelas Pangkat NIP. Tembusan: 1. ……………………; 2. …………………….
Kode SKPD
D. Surat Keterangan . . .
- 20 D.
Surat Keterangan
Lambang Negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA SURAT KETERANGAN NOMOR ………………/ ………………../……………..
Yang bertandatangan dibawah ini: a. Nama
:
..................................
b. Jabatan
:
..................................
dengan ini menerangkan dibawah ini: a. Nama / NIP
:
..................................
b. Pangkat/Golongan
:
..................................
c. Jabatan
:
..................................
d. Maksud
:
..................................
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
Surakarta, ...........................
WALIKOTA SURAKARTA
NAMA JELAS
Tembusan: 1. ......................; 2. ......................
Kode SKPD
Lambang daerah . . .
- 21 Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SURAT KETERANGAN NOMOR ………………/ ………………../……………..
Yang bertandatangan dibawah ini: a. Nama
: ..................................
b. Jabatan
: ..................................
dengan ini menerangkan dibawah ini: a. Nama / NIP
: ..................................
b. Pangkat/Golongan : .................................. c. Jabatan
: ..................................
d. Maksud
: ..................................
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
Surakarta, ........................... a.n. WALIKOTA SURAKARTA KEPALA/CAMAT/LURAH SKPD......... (nama SKPD)
NAMA JELAS Pangkat NIP.
Tembusan: 1. …………………..; 2. …………………..
Kode SKPD
Lambang daerah . . .
- 22 Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SURAT KETERANGAN NOMOR ………………/ ………………../……………..
Yang bertandatangan dibawah ini: a. Nama
: ..................................
b. Jabatan
: ..................................
dengan ini menerangkan dibawah ini: a. Nama / NIP
: ..................................
b. Pangkat/Golongan : .................................. c. Jabatan
: ..................................
d. Maksud
: ..................................
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
Surakarta, ........................... KEPALA/CAMAT/LURAH......... (nama SKPD)
NAMA JELAS Pangkat NIP.
Tembusan: 1. …………………..; 2. …………………..
Kode SKPD
E. Surat Perintah . . .
- 23 E.
Surat Perintah
Lambang Negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA SURAT PERINTAH NOMOR ……………………… Nama (yang memberi perintah) : ................................................... Jabatan
: ...................................................
MEMERINTAHKAN: Kepada
:
a. Nama
: ...................................................
b. Jabatan
: ...................................................
Untuk …………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
Ditetapkan di Surakarta pada tanggal ………………
WALIKOTA SURAKARTA
NAMA JELAS Tembusan: 1. …………………….; 2. …………………….
Kode SKPD
Lambang daerah . . .
- 24 -
Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SURAT PERINTAH NOMOR ………………………
Nama (yang memberi perintah) : ................................................... Jabatan
: ................................................... MEMERINTAHKAN:
Kepada
:
a. Nama
: ...................................................
b. Jabatan
: ...................................................
Untuk ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….....
Ditetapkan di Surakarta pada tanggal ……………… WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
NAMA JELAS
Tembusan: 1. ……………………; 2. ……………………
Kode SKPD
Lambang daerah . . .
- 25 Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH
SURAT PERINTAH NOMOR ………………………
Nama (yang memberi perintah) : ................................................... Jabatan
: ................................................... MEMERINTAHKAN:
Kepada
:
a. Nama
: ...................................................
b. Jabatan
: ...................................................
Untuk ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….....
Ditetapkan di Surakarta pada tanggal ……………… SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
NAMA JELAS Pangkat NIP. Tembusan: 1. ……………………; 2. ……………………
Kode SKPD
Lambang daerah . . .
- 26 -
Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH
SURAT PERINTAH NOMOR ………………………
Nama (yang memberi perintah) : ................................................... Jabatan
: ................................................... MEMERINTAHKAN:
Kepada
:
a. Nama
: ...................................................
b. Jabatan
: ...................................................
Untuk ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….....
Ditetapkan di Surakarta pada tanggal ……………… a.n. WALIKOTA SURAKARTA SEKRETARIS DAERAH
NAMA JELAS Pangkat NIP. Tembusan: 1. ……………………; 2. …………………… Kode SKPD
Lambang daerah . . .
- 27 Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SURAT PERINTAH NOMOR ………………………
Nama (yang memberi perintah) : ................................................... Jabatan
: ................................................... MEMERINTAHKAN:
Kepada
:
a. Nama
: ...................................................
b. Jabatan
: ...................................................
Untuk ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….....
Ditetapkan di Surakarta pada tanggal ………………
KEPALA/CAMAT/LURAH .......... (nama SKPD)
NAMA JELAS Pangkat NIP. Tembusan: 1. ……………………; 2. ……………………
Kode SKPD
Lambang daerah . . .
- 28 Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SURAT PERINTAH NOMOR ………………………
Nama (yang memberi perintah) : ................................................... Jabatan
: ................................................... MEMERINTAHKAN:
Kepada
:
a. Nama
: ...................................................
b. Jabatan
: ...................................................
Untuk ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….....
Ditetapkan di Surakarta pada tanggal ……………… a.n. WALIKOTA SURAKARTA KEPALA/CAMAT/LURAH .......... (nama SKPD)
NAMA JELAS Pangkat NIP. Tembusan: 1. ……………………; 2. ……………………
Kode SKPD
F. Surat Izin . . .
- 29 F.
Surat Izin
Lambang negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA SURAT IZIN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR ………./…………./……… TENTANG ..................................................... ..................................................... Dasar
: a. ....................................................................................................... .......................................................................................................; b. ....................................................................................................... ....................................................................................................... MEMBERI IZIN:
Kepada Nama
: .....................................................
Jabatan
: .....................................................
Alamat
: .....................................................
Untuk
: .....................................................
Ditetapkan di Surakarta pada tanggal ………………..
WALIKOTA SURAKARTA
NAMA JELAS Tembusan: 1. …………………….; 2. ……………………. Kode SKPD
.
Lambang negara . . .
- 30 -
Lambang negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA SURAT IZIN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA NOMOR ………./…………./……… TENTANG ..................................................... .....................................................
Dasar
: a. ....................................................................................................... b. .......................................................................................................
MEMBERI IZIN: Kepada Nama
: .....................................................
Jabatan
: .....................................................
Alamat
: .....................................................
Untuk
: ..................................................... Ditetapkan di ………………. pada tanggal ………………..
WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
NAMA JELAS . Tembusan: 1. ……………….……; 2. ……………………. Kode SKPD
Lambang daerah . . .
- 31 Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SURAT IZIN KEPALA/CAMAT/LURAH ............... (nama SKPD) NOMOR ………./…………./……… TENTANG ..................................................... .....................................................
Dasar
: a. ....................................................................................................... b. .......................................................................................................
MEMBERI IZIN: Kepada Nama
: .....................................................
Jabatan
: .....................................................
Alamat
: .....................................................
Untuk
: ..................................................... Ditetapkan di ………………. pada tanggal ………………..
KEPALA/CAMAT/LURAH.......... (nama SKPD)
NAMA JELAS Pangkat NIP.
Tembusan: 1. ……………….……; 2. ……………………. Kode SKPD
G. Surat Perjanjian . . .
- 32 G.
Surat Perjanjian 1. Penandatanganan: a. Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Walikota dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas walikota dengan lambang negara berwarna emas. b. Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja perangkat daerah atas nama Walikota atau atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah yang bersangkutan. c.
Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas perangkat daerah yang bersangkutan.
d. Surat Perjanjian ditandatangani oleh Pihak I di sebelah kanan dan Pihak II di sebelah kiri. e. Surat Perjanjian asli rangkap dua bermaterai Rp 6.000,f.
Surat perjanjian yang ditempeli materai pada pihak I dipegang oleh pihak II.
g. Surat perjanjian yang ditempeli materai pada pihak II dipegang oleh pihak I. h. Surat perjanjian dibuat di atas kertas kop pihak I sebagai pemrakarsa perjanjian. i.
Nomor surat perjanjian dikeluarkan oleh pihak I.
2. Bentuk / model naskah dinas surat perjanjian sebagaimana tertera pada halaman berikut:
Lambang Negara . . .
- 33 -
Lambang Negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA SURAT PERJANJIAN NOMOR ………./………../ ………… TENTANG ........................................................... Pada
hari
..................,Tanggal
................,
Bulan
..................
dan
Tahun.............., bertempat di ........................, kami yang bertanda tangan dibawah ini: 1. ................................................................................................................................... ................................................................................................ PIHAK KESATU. 2. ................................................................................................................................... ................................................................................................. PIHAK KEDUA. Pasal …… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………… (isi perjanjian) Pasal …… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………… Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap dua dan bermaterai diberikan kepada para pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. PIHAK KEDUA (Nama jabatan yang melakukan perjanjian)
PIHAK KESATU WALIKOTA SURAKARTA Materai Rp 6000,-
NAMA JELAS Pangkat NIP
NAMA JELAS
SAKSI-SAKSI: 1. ………………... (tanda tangan ) 2. …………………(tanda tangan ) Kode SKPD
Lambang daerah . . .
- 34 -
Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SURAT PERJANJIAN NOMOR ………./………../ ………… TENTANG ........................................................... ........................................................... Pada
hari
..................,Tanggal
................,
Bulan
..................
dan
Tahun.............., bertempat di ........................, kami yang bertanda tangan dibawah ini: 1. .................................................................................................................................. ................................................................................................. PIHAK KESATU. 2. ................................................................................................................................... ................................................................................................. PIHAK KEDUA. Pasal …… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………… (isi perjanjian) Pasal …… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………… Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap dua dan bermaterai diberikan kepada para pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. pihak, pada hari dan tanggal tersebut di atas. PIHAK KEDUA (Nama jabatan yang melakukan perjanjian)
PIHAK KESATU a.n. WALIKOTA SURAKARTA KEPALA SKPD Materai Rp 6000,-
NAMA JELAS Pangkat NIP.
NAMA JELAS Pangkat NIP
SAKSI-SAKSI: 1. ………………… ( tanda tangan ) 2. ………………… (tanda tangan ) Kode SKPD
Lambang daerah . . .
- 35 Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH
SURAT PERJANJIAN NOMOR ………./………../ ………… TENTANG ........................................................... ........................................................... Pada
hari
..................,Tanggal
................,
Bulan
..................
dan
Tahun.............., bertempat di ........................, kami yang bertanda tangan dibawah ini: 1. .................................................................................................................................. ................................................................................................. PIHAK KESATU. 2. ................................................................................................................................... ................................................................................................. PIHAK KEDUA. Pasal …… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………… (isi perjanjian) Pasal …… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………… Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap dua dan bermaterai diberikan kepada para pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. PIHAK KEDUA (Nama jabatan yang melakukan perjanjian)
PIHAK KESATU SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA Materai Rp 6000,-
NAMA JELAS Pangkat NIP.
NAMA JELAS Pangkat NIP.
SAKSI-SAKSI: 1. ………………... ( tanda tangan ); 2. ………………… (tanda tangan ) Kode SKPD
Lambang daerah . . .
- 36 Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SURAT PERJANJIAN NOMOR ………./………../ ………… TENTANG ........................................................... ........................................................... Pada
hari
..................,Tanggal
................,
Bulan
..................
dan
Tahun.............., bertempat di ........................, kami yang bertanda tangan dibawah ini: 1. .................................................................................................................................. ................................................................................................. PIHAK KESATU. 2. ................................................................................................................................... ................................................................................................. PIHAK KEDUA. Pasal …… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………… (isi perjanjian) Pasal …… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………… Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap dua dan bermaterai diberikan kepada para pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. PIHAK KEDUA (Nama jabatan yang melakukan perjanjian)
PIHAK KESATU KEPALA SKPD Materai Rp 6000,-
NAMA JELAS Pangkat NIP.
NAMA JELAS Pangkat NIP
SAKSI-SAKSI: 1. ………………... ( tanda tangan ); 2. ………………… (tanda tangan )
Kode SKPD
H. Surat Perintah Tugas . . .
- 37 H.
Surat Perintah Tugas
Lambang Negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR ………………
Dasar
:
.......………………………………………………………......................... .......……………………………………………………….........................
Kepada
:
1.
2.
Untuk
:
Nama Pangkat/gol NIP Jabatan Nama Pangkat/gol NIP Jabatan
: : : : : : : :
1. ....................................................................................................... 2. ....................................................................................................... 3. .......................................................................................................
Ditetapkan di Surakarta pada tanggal ...................
WALIKOTA SURAKARTA
NAMA JELAS Tembusan: 1. ..................................; 2. ..................................
Kode SKPD
Lambang Negara . . .
- 38 -
Lambang Negara warna kuning emas Lambang Negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR ………………
Dasar
:
.......………………………………………………………......................... .......……………………………………………………….........................
Kepada
:
1.
2.
Untuk
:
Nama Pangkat/gol NIP Jabatan Nama Pangkat/gol NIP Jabatan
: : : : : : : :
1. ....................................................................................................... 2. ....................................................................................................... 3. ....................................................................................................... Ditetapkan di Surakarta pada tanggal ...................
WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
NAMA JELAS
Tembusan: 1. …………………………; 2. ………………………….
Kode SKPD
Lambang daerah . . .
- 39 Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH
SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR ………………
Dasar
:
.......………………………………………………………......................... .......……………………………………………………….........................
Kepada
:
1.
2.
Untuk
:
Nama Pangkat/gol NIP Jabatan Nama Pangkat/gol NIP Jabatan
: : : : : : : :
1. ....................................................................................................... 2. ....................................................................................................... 3. ....................................................................................................... Ditetapkan di Surakarta pada tanggal ...................
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
NAMA JELAS Pangkat NIP.
Tembusan: 1. …………………………; 2. ………………………….
Kode SKPD
Lambang daerah . . .
- 40 Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH
SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR ………………
Dasar
:
.......………………………………………………………......................... .......……………………………………………………….........................
Kepada
:
1.
2.
Untuk
:
Nama Pangkat/gol NIP Jabatan Nama Pangkat/gol NIP Jabatan
: : : : : : : :
1. ....................................................................................................... 2. ....................................................................................................... 3. ....................................................................................................... Ditetapkan di Surakarta pada tanggal ...................
a.n. WALIKOTA SURAKARTA SEKRETARIS DAERAH u.b. ASISTEN .....................
NAMA JELAS Pangkat NIP. Tembusan: 1. …………………………; 2. …………………………. Kode SKPD
Lambang daerah . . .
- 41 Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR ………………
Dasar
:
.......………………………………………………………......................... .......……………………………………………………….........................
Kepada
:
1.
2.
Untuk
:
Nama Pangkat/gol NIP Jabatan Nama Pangkat/gol NIP Jabatan
: : : : : : : :
1. ....................................................................................................... 2. ....................................................................................................... 3. ....................................................................................................... Ditetapkan di Surakarta pada tanggal ...................
KEPALA/CAMAT/LURAH.........(nama SKPD)
NAMA JELAS Pangkat NIP. Tembusan: 1. …………………………; 2. …………………………. Kode SKPD
I. Surat Perintah Perjalanan Dinas . . .
- 42 I.
Surat Perintah Perjalanan Dinas 1. Contoh format Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Walikota Surakarta
Lambang Negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA Lembar ke Kode No Nomor
: : :
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (S P P D) 1. Nama a. Pangkat dan Golongan menurut PP No.6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan 2. Maksud Perjalanan Dinas 3. Alat angkut yang dipergunakan a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan 4. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat 5. Tanggal harus kembali 6. Perjalanan dinas dibiayai dari 7. Keterangan lain-lain 8. Pengikut: (Nama/NIP) Golongan a. b. Dikeluarkan di pada tanggal
: :
WALIKOTA SURAKARTA
NAMA PEJABAT Keterangan: Pejabat di atas telah datang pada saya Keperluan dinas pada tanggal : Dan kembali pada tanggal : Jabatan dan tanda tangan di tempat dibubuhi stempel dinas Nama Jabatan Stempel
ttd
Nama Pejabat, Pangkat, NIP
2. Contoh . . .
- 43 2. Contoh format bagian depan Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Wakil Walikota Surakarta Lambang Negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA Lembar ke Kode No Nomor
: : :
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (S P P D)
1. Pejabat yang memberi perintah 2. Nama Pegawai yang diperintah 3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan 4. Maksud Perjalanan Dinas 5. Alat angkut yang dipergunakan 6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan 7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali 8. Pengikut 9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran 10. Keterangan lain-lain
Dikeluarkan di pada tanggal
: :
WALIKOTA SURAKARTA
NAMA JELAS
Kode SKPD
Contoh . . .
- 44 Contoh format bagian belakang Surat Perintah Perjalanan Dinas SPPD No. Berangkat dari (tempat kedudukan) Pada Tanggal Ke
: ....................... : ....................... : ....................... : .......................
Selaku pelaksana teknis kegiatan II. Tiba di Pada tanggal Kepala
: ............................... : ...............................
Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
: ................................ : ................................ : ................................
III. Tiba di Pada tanggal Kepala
: ............................... : ...............................
Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
: ............................... : ............................... : ...............................
IV. Tiba di Pada tanggal Kepala
: .............................. : ..............................
Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
: ............................... : ............................... : ...............................
V. Tiba kembali di : ......................... Pada tanggal : ......................... Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
NAMA JABATAN
NAMA PEJABAT VI.
CATATAN LAIN-LAIN
VII.
PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya. 3. Contoh . . .
- 45 3. Contoh format bagian depan Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Sekretaris Daerah Lambang Negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA Lembar ke Kode No Nomor
: : :
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (S P P D) 1. Pejabat yang memberi perintah 2. Nama Pegawai yang diperintah 3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan 4. Maksud Perjalanan Dinas 5. Alat angkut yang dipergunakan 6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan 7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali 8. Pengikut 9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran 10. Keterangan lain-lain Dikeluarkan di : pada tanggal : WALIKOTA SURAKARTA
NAMA JELAS Kode SKPD
Contoh . . .
- 46 Contoh format bagian belakang Surat Perintah Perjalanan Dinas
SPPD No. Berangkat dari (tempat kedudukan) Pada Tanggal Ke
: ....................... : ....................... : ....................... : .......................
Selaku pelaksana teknis kegiatan II. Tiba di Pada tanggal Kepala
: ............................... : ...............................
Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
: ................................ : ................................ : ................................
III. Tiba di Pada tanggal Kepala
: ............................... : ...............................
Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
: ............................... : ............................... : ...............................
IV. Tiba di Pada tanggal Kepala
: .............................. : ..............................
Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
: ............................... : ............................... : ...............................
V. Tiba kembali di : ......................... Pada tanggal : ......................... Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
NAMA JABATAN
NAMA PEJABAT VI.
CATATAN LAIN-LAIN
VII.
PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya. Lambang Negara . . .
- 47 Lambang Negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA Lembar ke Kode No Nomor
: : :
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (S P P D)
1. Pejabat yang memberi perintah 2. Nama Pegawai yang diperintah 3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan 4. Maksud Perjalanan Dinas 5. Alat angkut yang dipergunakan 6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan 7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali 8. Pengikut 9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran 10. Keterangan lain-lain
Dikeluarkan di pada tanggal
: :
WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
NAMA JELAS
Kode SKPD
Contoh . . .
- 48 Contoh format bagian belakang Surat Perintah Perjalanan Dinas SPPD No. Berangkat dari (tempat kedudukan) Pada Tanggal Ke
: ....................... : ....................... : ....................... : .......................
Selaku pelaksana teknis kegiatan II. Tiba di Pada tanggal Kepala
: ............................... : ...............................
Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
: ................................ : ................................ : ................................
III. Tiba di Pada tanggal Kepala
: ............................... : ...............................
Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
: ............................... : ............................... : ...............................
IV. Tiba di Pada tanggal Kepala
: .............................. : ..............................
Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
: ............................... : ............................... : ...............................
V. Tiba kembali di : ......................... Pada tanggal : ......................... Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
NAMA JABATAN
NAMA PEJABAT VI.
CATATAN LAIN-LAIN
VII.
PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya. 4. Contoh . . .
- 49 4. Contoh format bagian depan Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Asisten Sekretaris Daerah
Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH Lembar ke Kode No Nomor
: : :
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (S P P D) 1. Pejabat yang memberi perintah 2. Nama Pegawai yang diperintah 3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan 4. Maksud Perjalanan Dinas 5. Alat angkut yang dipergunakan 6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan 7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali 8. Pengikut 9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran 10. Keterangan lain-lain Dikeluarkan di : pada tanggal : SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
Kode SKPD
NAMA JELAS Pangkat NIP
5. Contoh . . .
- 50 Contoh format bagian belakang Surat Perintah Perjalanan Dinas SPPD No. Berangkat dari (tempat kedudukan) Pada Tanggal Ke
: ....................... : ....................... : ....................... : .......................
Selaku pelaksana teknis kegiatan II. Tiba di Pada tanggal Kepala
: ............................... : ...............................
Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
: ................................ : ................................ : ................................
III. Tiba di Pada tanggal Kepala
: ............................... : ...............................
Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
: ............................... : ............................... : ...............................
IV. Tiba di Pada tanggal Kepala
: .............................. : ..............................
Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
: ............................... : ............................... : ...............................
V. Tiba kembali di : ......................... Pada tanggal : ......................... Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
NAMA JABATAN
NAMA PEJABAT VI.
CATATAN LAIN-LAIN
VII.
PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.
- 51 5.
Contoh format bagian depan Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Kepala Bagian
Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH Lembar ke Kode No Nomor
: : :
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (S P P D) 1. Pejabat yang memberi perintah 2. Nama Pegawai yang diperintah 3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan 4. Maksud Perjalanan Dinas 5. Alat angkut yang dipergunakan 6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan 7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali 8. Pengikut 9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran 10. Keterangan lain-lain Dikeluarkan di : pada tanggal : SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
NAMA JELAS Pangkat NIP Kode SKPD
Contoh . . .
- 52 Contoh format bagian belakang Surat Perintah Perjalanan Dinas SPPD No. Berangkat dari (tempat kedudukan) Pada Tanggal Ke
: ....................... : ....................... : ....................... : .......................
Selaku pelaksana teknis kegiatan II. Tiba di Pada tanggal Kepala
: ............................... : ...............................
Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
: ................................ : ................................ : ................................
III. Tiba di Pada tanggal Kepala
: ............................... : ...............................
Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
: ............................... : ............................... : ...............................
IV. Tiba di Pada tanggal Kepala
: .............................. : ..............................
Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
: ............................... : ............................... : ...............................
V. Tiba kembali di : ......................... Pada tanggal : ......................... Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. NAMA JABATAN
NAMA PEJABAT VI.
CATATAN LAIN-LAIN
VII.
PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.
Lambang daerah . . .
- 53 Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH Lembar ke Kode No Nomor
: : :
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (S P P D) 1. Pejabat yang memberi perintah 2. Nama Pegawai yang diperintah 3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan 4. Maksud Perjalanan Dinas 5. Alat angkut yang dipergunakan 6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan 7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali 8. Pengikut 9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran 10. Keterangan lain-lain Dikeluarkan di : pada tanggal : a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA ASISTEN ...........
NAMA JELAS Pangkat NIP Kode SKPD
Contoh . . .
- 54 Contoh format bagian belakang Surat Perintah Perjalanan Dinas SPPD No. Berangkat dari (tempat kedudukan) Pada Tanggal Ke
: ....................... : ....................... : ....................... : .......................
Selaku pelaksana teknis kegiatan II. Tiba di Pada tanggal Kepala
: ............................... : ...............................
Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
: ................................ : ................................ : ................................
III. Tiba di Pada tanggal Kepala
: ............................... : ...............................
Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
: ............................... : ............................... : ...............................
IV. Tiba di Pada tanggal Kepala
: .............................. : ..............................
Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
: ............................... : ............................... : ...............................
V. Tiba kembali di : ......................... Pada tanggal : ......................... Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. NAMA JABATAN
NAMA PEJABAT VI.
CATATAN LAIN-LAIN
VII.
PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.
6. Contoh . . .
- 55 6.
Contoh format bagian depan Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Kepala SKPD
Lambang Negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA Lembar ke Kode No Nomor
: : :
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (S P P D)
1. Pejabat yang memberi perintah 2. Nama Pegawai yang diperintah 3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan 4. Maksud Perjalanan Dinas 5. Alat angkut yang dipergunakan 6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan 7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali 8. Pengikut 9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran 10. Keterangan lain-lain
Dikeluarkan di pada tanggal
: :
WALIKOTA SURAKARTA
NAMA JELAS Kode SKPD
Contoh . . .
- 56 Contoh format bagian belakang Surat Perintah Perjalanan Dinas SPPD No. Berangkat dari (tempat kedudukan) Pada Tanggal Ke
: ....................... : ....................... : ....................... : .......................
Selaku pelaksana teknis kegiatan II. Tiba di Pada tanggal Kepala
: ............................... : ...............................
Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
: ................................ : ................................ : ................................
III. Tiba di Pada tanggal Kepala
: ............................... : ...............................
Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
: ............................... : ............................... : ...............................
IV. Tiba di Pada tanggal Kepala
: .............................. : ..............................
Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
: ............................... : ............................... : ...............................
V. Tiba kembali di : ......................... Pada tanggal : ......................... Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
NAMA JABATAN
NAMA PEJABAT VI.
CATATAN LAIN-LAIN
VII.
PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya. 7. Contoh . . .
- 57 7.
Contoh format bagian depan Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Kepala Subbagian atau Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Sekretariat Daerah
Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH
Lembar ke Kode No Nomor
: : :
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (S P P D) 1. Pejabat yang memberi perintah 2. Nama Pegawai yang diperintah 3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan 4. Maksud Perjalanan Dinas 5. Alat angkut yang dipergunakan 6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan 7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali 8. Pengikut 9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran 10. Keterangan lain-lain Dikeluarkan di : pada tanggal : a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA ASISTEN....................
NAMA JELAS Pangkat NIP. Kode SKPD
Contoh . . .
- 58 Contoh format bagian belakang Surat Perintah Perjalanan Dinas SPPD No. Berangkat dari (tempat kedudukan) Pada Tanggal Ke
: ....................... : ....................... : ....................... : .......................
Selaku pelaksana teknis kegiatan II. Tiba di Pada tanggal Kepala
: ............................... : ...............................
Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
: ................................ : ................................ : ................................
III. Tiba di Pada tanggal Kepala
: ............................... : ...............................
Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
: ............................... : ............................... : ...............................
IV. Tiba di Pada tanggal Kepala
: .............................. : ..............................
Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
: ............................... : ............................... : ...............................
V.
Tiba kembali di : ......................... Pada tanggal : ......................... Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
NAMA JABATAN
NAMA PEJABAT VI.
CATATAN LAIN-LAIN
VII.
PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.
8. Contoh . . .
- 59 8.
Contoh format bagian depan Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, dan Jabatan Fungsional Umum di Luar Lingkungan Sekretariat Daerah
Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Lembar ke Kode No Nomor
: : :
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (S P P D) 1. Pejabat yang memberi perintah 2. Nama Pegawai yang diperintah 3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan 4. Maksud Perjalanan Dinas 5. Alat angkut yang dipergunakan 6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan 7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali 8. Pengikut 9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran 10. Keterangan lain-lain Dikeluarkan di : pada tanggal :
KEPALA/CAMAT/LURAH ...... (nama SKPD)
NAMA JELAS Pangkat NIP. Kode SKPD
Contoh . . .
- 60 Contoh format bagian belakang Surat Perintah Perjalanan Dinas SPPD No. Berangkat dari (tempat kedudukan) Pada Tanggal Ke
: ....................... : ....................... : ....................... : .......................
Selaku pelaksana teknis kegiatan II. Tiba di Pada tanggal Kepala
: ............................... : ...............................
Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
: ................................ : ................................ : ................................
III. Tiba di Pada tanggal Kepala
: ............................... : ...............................
Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
: ............................... : ............................... : ...............................
IV. Tiba di Pada tanggal Kepala
: .............................. : ..............................
Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
: ............................... : ............................... : ...............................
V.
Tiba kembali di : ......................... Pada tanggal : ......................... Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
NAMA JABATAN
NAMA PEJABAT VI.
CATATAN LAIN-LAIN
VII.
PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.
J. Surat Kuasa . . .
- 61 J.
Surat Kuasa Lambang Negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA SURAT KUASA Nomor : ………………..
Yang bertanda tangan dibawah ini : a. Nama
: ...................................................
b. Jabatan
: ...................................................
MEMBERI KUASA Kepada:
a. Nama
: ...................................................
b. Jabatan
: ...................................................
c. NIP
: ...................................................
Untuk : ........................................................................................................................ .......................................................................................................................................
Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Surakarta, …………….................
Yang diberi kuasa
Yang memberi kuasa
NAMA JABATAN
WALIKOTA SURAKARTA
NAMA JELAS Pangkat NIP. Kode SKPD
NAMA JELAS
Lambang daerah . . .
- 62 Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SURAT KUASA Nomor : ……………….. Yang bertanda tangan dibawah ini: a. Nama
: ...................................................
b. Jabatan
: ...................................................
c. NIP
: ...................................................
MEMBERI KUASA Kepada: a. Nama
: ...................................................
b. Jabatan
: ...................................................
c. NIP
: ...................................................
Untuk: ........................................................................................................................ .......................................................................................................................................
Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Surakarta, ……………................. Yang diberi kuasa NAMA JABATAN
NAMA JELAS Pangkat NIP.
Yang memberi kuasa a.n. WALIKOTA SURAKARTA KEPALA/CAMAT/LURAH............ (nama SKPD)
NAMA JELAS Pangkat NIP.
Kode SKPD
Lambang daerah . . .
- 63 Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SURAT KUASA Nomor : ……………….. Yang bertanda tangan dibawah ini: a. Nama
: ...................................................
b. Jabatan
: ...................................................
c. NIP
: ...................................................
MEMBERI KUASA Kepada: a. Nama
: ...................................................
b. Jabatan
: ...................................................
c. NIP
: ...................................................
Untuk: ........................................................................................................................ .......................................................................................................................................
Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Surakarta, …………….................
Yang diberi kuasa
Yang memberi kuasa
NAMA JABATAN
NAMA JABATAN KEPALA SKPD
NAMA JELAS Pangkat NIP.
NAMA JELAS Pangkat NIP.
Kode SKPD
K. Surat Undangan . . .
- 64 K.
Surat Undangan
Lambang Negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA Surakarta, …………............
Kepada: Nomor Sifat Lampiran Hal
: ....................... : ....................... : ....................... : UNDANGAN
Yth. ............................................ ............................................ di XXXXXXXXXX
............................................................................................................ ..................................................................................................................... Hari
: ...........................
Tanggal
: ...........................
Pukul
: ...........................
Tempat
: ...........................
Acara
: ...........................
............................................................................................................. ......................................................................................................................
WALIKOTA SURAKARTA
NAMA JELAS Catatan: 1. ........................... 2. ...........................
Kode SKPD
Lambang daerah . . .
- 65 Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Surakarta, …………............
Kepada: Nomor Sifat Lampiran Hal
: ....................... : ....................... : ....................... : UNDANGAN
Yth. ........................................... ............................................ di XXXXXXXXXX
.......................................................................................................... .................................................................................................................... Hari
: ...........................
Tanggal
: ...........................
Pukul
: ...........................
Tempat
: ...........................
Acara
: ...........................
.......................................................................................................... .......................................................................................................................
a.n. WALIKOTA SURAKARTA KEPALA/CAMAT/LURAH ...... (nama SKPD)
NAMA JELAS Pangkat NIP. Catatan: 1. ........................... 2. ...........................
Kode SKPD
Lambang daerah . . .
- 66 Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Surakarta, …………............
Kepada: Nomor
: .......................
Yth. ...........................................
Sifat
: .......................
............................................
Lampiran : ....................... Hal
: UNDANGAN
di XXXXXXXXXX
.......................................................................................................... .................................................................................................................... Hari
: ...........................
Tanggal
: ...........................
Pukul
: ...........................
Tempat
: ...........................
Acara
: ...........................
.......................................................................................................... .......................................................................................................................
NAMA JABATAN KEPALA SKPD
NAMA JELAS Pangkat NIP. Catatan: 1. ........................... 2. ........................... Kode SKPD
Lambang Negara . . .
- 67 -
Lambang Negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA
Model surat undangan dapat menyesuaikan dengan konsep acara yang akan diselenggarakan
Lambang daerah . . .
- 68 Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Model surat undangan dapat menyesuaikan dengan konsep acara yang akan diselenggarakan
L. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas . . .
- 69 L.
Surat Keterangan Melaksanakan Tugas
Lambang negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR...............................
Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama
: ..............................................
NIP
: ..............................................
Pangkat/Golongan
: .............................../..............
Jabatan
: ..............................................
Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa : Nama
: ..............................................
NIP
: ..............................................
Pangkat/Golongan
: .............................../..............
Jabatan
: ..............................................
Yang diangkat berdasarkan
Peraturan
..................................................................
Nomor ........................ terhitung ................................ telah nyata menjalankan tugas sebagai ...................................... di ......................................................................... . Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Surakarta, ……………………….. WALIKOTA SURAKARTA
NAMA JELAS Kode SKPD
Lambang daerah . . .
- 70 Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR...............................
Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama
: ..............................................
NIP
: ..............................................
Pangkat/Golongan
: .............................../..............
Jabatan
: ..............................................
Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa: Nama
: ..............................................
NIP
: ..............................................
Pangkat/Golongan
: .............................../..............
Jabatan
: ..............................................
Yang diangkat berdasarkan
Peraturan
..................................................................
Nomor ........................ terhitung ................................ telah nyata menjalankan tugas sebagai ...................................... di ......................................................................... . Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Surakarta, ……………………….. a.n. WALIKOTA SURAKARTA KEPALA SKPD
NAMA JELAS Pangkat NIP. Kode SKPD
Lambang daerah . . .
- 71 Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR...............................
Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama
: ..............................................
NIP
: ..............................................
Pangkat/Golongan
: .............................../..............
Jabatan
: ..............................................
Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa: Nama
: ..............................................
NIP
: ..............................................
Pangkat/Golongan
: .............................../..............
Jabatan
: ..............................................
Yang diangkat berdasarkan
Peraturan
..................................................................
Nomor ........................ terhitung ................................ telah nyata menjalankan tugas sebagai ...................................... di ......................................................................... . Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Surakarta, ……………………….. NAMA JABATAN KEPALA SKPD
NAMA JELAS Pangkat NIP. Kode SKPD
M. Surat Panggilan . . .
- 72 M.
Surat Panggilan
Lambang negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA Surakarta, ………………...
Nomor Sifat Lampiran Hal
: : : :
................ ................ ................ ................
Yth.
Kepada .......................................... .......................................... di ................................
Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor.................. ..............................................................................................., pada: Hari
: ..................................
Tanggal
: ..................................
Pukul
: ..................................
Tempat
: ..................................
Menghadap kepada
: ..................................
Alamat
: ..................................
Untuk
: ..................................
Demikian
untuk
dilaksanakan
dan
menjadi
perhatian
sepenuhnya.
WALIKOTA SURAKARTA
NAMA JELAS Tembusan : 1. ..............................; 2. .............................. Kode SKPD
Lambang Negara . . .
- 73 -
Lambang negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA Surakarta, ………………...
Nomor Sifat Lampiran Hal
: : : :
................ ................ ................ ................
Yth.
Kepada .......................................... .......................................... di ................................
Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor.................. ..............................................................................................., pada: Hari
: ..................................
Tanggal
: ..................................
Pukul
: ..................................
Tempat
: ..................................
Menghadap kepada
: ..................................
Alamat
: ..................................
Untuk
: ..................................
Demikian
untuk
dilaksanakan
dan
menjadi
perhatian
sepenuhnya.
WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
NAMA JELAS Tembusan : 1. ..............................; 2. .............................. Kode SKPD
Lambang daerah . . .
- 74 Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Surakarta, ………………...
Nomor Sifat Lampiran Hal
: : : :
................ ................ ................ ................
Yth.
Kepada .......................................... .......................................... di ................................
Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor.................. ........................................................................................................ Hari
: ..................................
Tanggal
: ..................................
Pukul
: ..................................
Tempat
: ..................................
Menghadap Kepada
: ..................................
Alamat
: ..................................
Untuk
: ..................................
Demikian
untuk
dilaksanakan
dan
menjadi
perhatian
sepenuhnya.
a.n. WALIKOTA SURAKARTA KEPALA SKPD
NAMA JELAS Pangkat NIP. Tembusan : 1. ..............................; 2. .............................. Kode SKPD
Lambang daerah . . .
- 75 Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Surakarta, ………………...
Nomor Sifat Lampiran Hal
: : : :
................ ................ ................ ................
Yth.
Kepada .......................................... .......................................... di ................................
Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor.................. .............................................................................................., pada: Hari
: ..................................
Tanggal
: ..................................
Pukul
: ..................................
Tempat
: ..................................
Menghadap Kepada
: ..................................
Alamat
: ..................................
Untuk
: ..................................
Demikian
untuk
dilaksanakan
dan
menjadi
perhatian
sepenuhnya.
KEPALA/CAMAT/LURAH...... (nama SKPD)
NAMA JELAS Pangkat NIP.
Tembusan: 1. ……………………;. 2. …………………..... Kode SKPD
N. Nota Dinas . . .
- 76 N.
Nota Dinas
Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOTA - DINAS Kepada Lewat Dari Tembusan Tanggal Nomor Sifat Lampiran Hal
: : : : : : : : :
.............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. ..............................
.............................................................................................................. ....................................................................................................................................... ......................................................................................................
.............................................................................................................. ........................................................................................................................................ ......................................................................................................
NAMA JABATAN KEPALA SKPD
NAMA JELAS Pangkat NIP.
Kode SKPD
Lambang daerah . . .
- 77 Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOTA - DINAS Kepada Lewat Dari Tembusan Tanggal Nomor Sifat Lampiran Hal
: : : : : : : : :
.............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. ..............................
.......................................................................................................... ....................................................................................................................................... ......................................................................................................
.............................................................................................................. ........................................................................................................................................ ......................................................................................................
a.n. KEPALA SKPD Kabag/ Sekretaris/Kabid/ Kasubbid/Kasubbag
NAMA JELAS Pangkat NIP. Kode SKPD
O. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas . . .
- 78 O.
Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas 1. Surat
Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Surakarta, …………………..
Nomor
Kepada Yth. ............................................. ............................................ di ..................................
: ................
NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS Disampaikan dengan hormat
:
Tentang
: .........................................
Catatan
: .........................................
Lampiran
:
........................................
Untuk Mohon persetujuan dan tanda tangan atas
: .........................................
KEPALA SKPD
NAMA PEJABAT Pangkat NIP. ..
Kode SKPD
2. Produk hukum . . .
- 79 2. Produk hukum Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOTA PENGAJUAN KONSEP PRODUK HUKUM Nomor :
Surakarta, Kepada : Yth. Walikota Surakarta di SURAKARTA
Dari Tentang Catatan
: : :
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Surakarta. Peraturan/Keputusan Walikota tentang ............................................ Konsep Peraturan/Keputusan Walikota dari ........ (nama SKPD) ........... dan telah dikoreksi oleh Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Surakarta.
Untuk mohon tanda tangan : Net naskah dinas terlampir. KOLOM DISPOSISI WALIKOTA
KOLOM DISPOSISI WAKIL WALIKOTA
KOLOM PARAF ACC
MELALUI
TGL
ISI DISPOSISI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ................ (yang membidangi materi dalam produk hukum yang diajukan)
INSPEKTUR KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KOTA SURAKARTA
... nama SKPD pemrakarsa produk hukum... Paraf
Kode SKPD
tanggal
(Nama Pejabat) Pangkat NIP.
P. Lembar disposisi . . .
- 80 P.
Lembar Disposisi
Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
LEMBAR DISPOSISI
Surat dari
:
Diterima Tgl
:
No.Surat
:
No Agenda
:
Tanggal surat
:
Sifat
:
Sangat segera
Perihal
Segera
Rahasia
:
Diteruskan kepada Sdr :
Dengan hormat harap :
.......................
Tanggapan dan saran
.......................
Proses lebih lanjut
.......................
Koordinasi/ Konfirmasikan
Dan seterusnya
……………
……………………………. …………………………….
Catatan :
Nama jabatan Paraf dan Tanggal
Nama Pejabat
Q. Telaahan Staf . . .
- 81 Q.
Telaahan Staf
Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TELAAHAN STAF
Kepada Lewat Dari Tembusan Tanggal Nomor Sifat Lampiran Hal
: : : : : : : : :
I.
Persoalan
II.
Praanggapan
III.
Fakta-Fakta yang mempengaruhi
IV.
Analisis
V.
Kesimpulan
VI.
Saran
.............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. ..............................
NAMA JABATAN
NAMA JELAS Pangkat NIP. Kode SKPD
R. Pengumuman . . .
- 82 R.
Pengumuman Lambang negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA PENGUMUMAN NOMOR : ……………….
TENTANG .............................................. ..............................................
.............................................................................................................. ........................................................................................................................................ ......................................................................................................
.............................................................................................................. ........................................................................................................................................ ......................................................................................................
.............................................................................................................. ........................................................................................................................................ ......................................................................................................
Ditetapkan di Surakarta pada tanggal ………………..
WALIKOTA SURAKARTA
NAMA JELAS Kode SKPD
Lambang negara . . .
- 83 Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH
PENGUMUMAN NOMOR : ……………….
TENTANG .............................................. ..............................................
.............................................................................................................. ........................................................................................................................................ ......................................................................................................
.............................................................................................................. ........................................................................................................................................ ......................................................................................................
.............................................................................................................. ........................................................................................................................................ ......................................................................................................
Ditetapkan di Surakarta pada tanggal ………………..
a.n. WALIKOTA SURAKARTA SEKRETARIS DAERAH
NAMA JELAS Pangkat NIP. Kode SKPD
Lambang daerah . . .
- 84 Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PENGUMUMAN NOMOR : ……………….
TENTANG .............................................. ..............................................
.............................................................................................................. ........................................................................................................................................ ......................................................................................................
.............................................................................................................. ........................................................................................................................................ ......................................................................................................
.............................................................................................................. ........................................................................................................................................ ......................................................................................................
Ditetapkan di Surakarta pada tanggal ………………..
KEPALA/CAMAT/LURAH............. (nama SKPD)
NAMA JELAS Pangkat NIP.
Kode SKPD
S. Laporan . . .
- 85 S.
Laporan Lambang Negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA LAPORAN TENTANG ................................................................... I.
Pendahuluan
A.
Umum/latar belakang
B.
Landasan Hukum
C.
Maksud dan Tujuan
II.
Kegiatan yang dilaksanakan
III.
Hasil yang dicapai
IV.
Kesimpulan dan Saran
V.
Penutup
Dibuat di Surakarta pada tanggal ……………..
WALIKOTA SURAKARTA
NAMA JELAS
Kode SKPD
Lambang daerah . . .
- 86 Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
LAPORAN TENTANG ................................................................... I.
Pendahuluan
A.
Umum/latar belakang
B.
Landasan Hukum
C.
Maksud dan Tujuan
II.
Kegiatan yang dilaksanakan
III.
Hasil yang dicapai
IV.
Kesimpulan dan Saran
V.
Penutup
Dibuat di Surakarta pada tanggal …………….. NAMA JABATAN KEPALA SKPD
NAMA PEJABAT Pangkat NIP.
Kode SKPD
T. Rekomendasi . . .
- 87 T.
Rekomendasi Lambang Negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA REKOMENDASI NOMOR …………………..
....................................................................................................................... ........................................................................................................................................ ......................................................................................................
a. ............................................................................................................................... ...............................................................................................................................
b. .............................................................................................................................. ...............................................................................................................................
....................................................................................................................... ........................................................................................................................................ ......................................................................................................
Surakarta, …………………..
WALIKOTA SURAKARTA
NAMA JELAS
Kode SKPD
Lambang Negara . . .
- 88 -
Lambang Negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA REKOMENDASI NOMOR …………………..
....................................................................................................................... ........................................................................................................................................ ......................................................................................................
a. ............................................................................................................................... ...............................................................................................................................
b. .............................................................................................................................. ...............................................................................................................................
....................................................................................................................... ........................................................................................................................................ ......................................................................................................
Surakarta, …………………..
WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
NAMA JELAS
Kode SKPD
Lambang daerah . . .
- 89 Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
REKOMENDASI NOMOR …………………..
....................................................................................................................... ........................................................................................................................................ ......................................................................................................
a. ............................................................................................................................... ...............................................................................................................................
b. .............................................................................................................................. ...............................................................................................................................
....................................................................................................................... ........................................................................................................................................ ......................................................................................................
Surakarta, ………………….
NAMA JABATAN KEPALA SKPD
NAMA JELAS Pangkat NIP.
Kode SKPD
U. Surat Pengantar . . .
- 90 U.
Surat Pengantar 1. Untuk instansi Surakarta
di
luar
lingkungan
Pemerintah
Kota
Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Surakarta, .................... Kepada Yth.
...................................... ...................................... di ...........................
SURAT PENGANTAR NOMOR : ………………….. No.
Jenis yang dikirim
Banyaknya
Keterangan
Diterima tanggal ………………….
Penerima
Pengirim
Nama Jabatan,
Nama Jabatan
Nama Pejabat Pangkat NIP.
Nama Pejabat Pangkat NIP.
Nomor telepon ..................... Kode SKPD
2. Untuk . . .
- 91 2. Untuk instansi di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Surakarta, .................... Kepada Yth.
...................................... ...................................... di ...........................
SURAT PENGANTAR NOMOR : ………………….. No.
Jenis yang dikirim
Banyaknya
Keterangan
Diterima tanggal ………………….
Penerima
Pengirim Nama Jabatan
ttd
(nama jelas)
Nama Pejabat Pangkat NIP.
Nomor telepon ..................... Kode SKPD
V. Telegram . . .
- 92 -
V.
Telegram KOP NASKAH DINAS
FORMULIR BERITA Registrasi No : ……………..
PANGGILAN
JENIS
NOMOR
DERAJAT
DARI
: ...........................................................
UNTUK
: ...........................................................
TEMBUSAN
: ...........................................................
KLASIFIKASI
: SEGERA
: ………………..
Nomor
................................................................................................KMA........... ........................................................................................................................................ ........................................................................ TTK AAA TTK ........................................................ KMA ...................................................... ......................................................................................................... TTK
BBB TTK ........................................................ KMA ...................................................... ......................................................................................................... TTK
CCC TTK DAN SETERUSNYA TTK HBS Tanggal waktu pembuatan ……………….. Waktu No. Pengirim
:
Nama
:
Jabatan
:
Tanda tangan
:
kode
Terima
Kirim
Lalu
Paraf
lintas
Operator
W. Lembaran Daerah . . .
- 93 W.
Lembaran Daerah
LEMBARAN DAERAH
Nomor ........ Tahun .........
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA Nomor : ............................
TENTANG ................................................................................................... ................................................ dan seterusnya.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta
Nomor ............ Tahun ............. Tanggal ................
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
NAMA PEJABAT Pangkat NIP.
Kode SKPD
X. Berita Daerah . . .
- 94 X.
Berita Daerah
BERITA DAERAH
Nomor ........... Tahun............
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA/ KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA Nomor : ........................
TENTANG .......................................................................... ................................................................................................... dan seterusnya
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta
Nomor ............ Tahun ............. Tanggal ................
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
NAMA PEJABAT Pangkat NIP.
Kode SKPD
Y. Berita Acara . . .
- 95 Y.
Berita Acara Lambang Negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA BERITA ACARA NOMOR : …………………..
Pada hari ini tanggal .................................................................................... kami masing-masing : 1. ...................................................................................... yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU. (memuat nama, NIP, pangkat/ golongan, jabatan dan alamat) 2. ...................................................................................... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. ....................................................................................................................... ............................................................................................. (isi) Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap ......... untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Dibuat di ........................... PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU
NAMA JABATAN
WALIKOTA SURAKARTA
Nama Jelas Pangkat NIP
NAMA JELAS
Kode SKPD
Lambang negara . . .
- 96 -
Lambang Negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA BERITA ACARA NOMOR : ………………….........
Pada hari ini tanggal .................................................................................... kami masing-masing : 1. ...................................................................................... yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU. (memuat nama, NIP, pangkat/ golongan, jabatan dan alamat ) 2. ...................................................................................... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. ....................................................................................................................... ............................................................................................. (isi)
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap ......... untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Dibuat di ...........................
PIHAK KEDUA NAMA JABATAN
Nama Jelas Pangkat NIP
Kode SKPD
PIHAK KESATU WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
NAMA JELAS
Lambang daerah . . .
- 97 Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BERITA ACARA NOMOR : …………………..
Pada hari ini tanggal ..................................................................................... kami masing-masing : 1.
...................................................................................... yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU. (memuat nama, NIP, pangkat/ golongan, jabatan dan alamat )
2.
...................................................................................... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. .......................................................................................................................
............................................................................................. (isi) Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap ......... untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Dibuat di ...........................
PIHAK KEDUA NAMA JABATAN
NAMA JELAS Pangkat NIP
PIHAK KESATU a.n. WALIKOTA SURAKARTA KEPALA SKPD
NAMA JELAS Pangkat NIP
Kode SKPD
Lambang daerah . . .
- 98 Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BERITA ACARA NOMOR : …………………..
Pada hari ini tanggal .................................................................................... kami masing-masing : 1. ...................................................................................... yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU. (memuat nama, NIP, pangkat/ golongan, jabatan dan alamat ) 2. ...................................................................................... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
............................................................................................................................... .................................................................. (isi)
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap ......... untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Dibuat di ...........................
PIHAK KEDUA NAMA JABATAN
NAMA JELAS Pangkat NIP.
PIHAK KESATU NAMA JABATAN KEPALA SKPD
NAMA JELAS Pangkat NIP.
Kode SKPD
Z. Notulen . . .
- 99 Z.
Notulen
Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOTULEN
Sidang / rapat
: ..................................................................................
Hari / tanggal
: ..................................................................................
Waktu Panggilan
: ..................................................................................
Waktu sidang / rapat
: ..................................................................................
Acara
: 1. .......................................................... 2. Dan seterusnya. 3. Penutup
Pimpinan sidang / rapat Ketua
: ..................................................................................
Sekretaris
: ..................................................................................
Notulis
: ..................................................................................
Peserta sidang / rapat
: 1. ............................................................................... 2. dst.
Kegiatan sidang / rapat
: 1. .............................................................................. 2. dst.
1. Kata Pembukaan
: ...................................................................................
2. Pembahasan
: ...................................................................................
3. Peraturan
: ...................................................................................
PIMPINAN SIDANG/RAPAT NAMA JABATAN
NAMA JELAS Pangkat NIP. Kode SKPD
AA. Memo . . .
- 100 -
AA. Memo Lambang Negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA
MEMO
Dari
: ................................................
Kepada
: ................................................
ISI
: ...................................................................................................
.................................................................................................................... ....................................................................................................................
................................................................................................... .................................................................................................................... ....................................................................................................................
Surakarta, ………………. WALIKOTA SURAKARTA
NAMA JELAS
Kode SKPD
Lambang negara . . .
- 101 -
Lambang Negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA
MEMO
Dari
: ................................................
Kepada
: ................................................
ISI
: ...................................................................................................
.................................................................................................................... ....................................................................................................................
................................................................................................... .................................................................................................................... ....................................................................................................................
Surakarta, ………………. WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
NAMA JELAS
Kode SKPD
Lambang daerah . . .
- 102 Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH
MEMO
Dari
: ................................................
Kepada
: ................................................
ISI
: ...................................................................................................
.................................................................................................................... ....................................................................................................................
................................................................................................... .................................................................................................................... ....................................................................................................................
Surakarta, ……………….
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
NAMA JELAS Pangkat NIP.
Kode SKPD
Lambang daerah . . .
- 103 Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
MEMO
Dari
: ................................................
Kepada
: ................................................
ISI
: ...................................................................................................
.................................................................................................................... ....................................................................................................................
................................................................................................... .................................................................................................................... ....................................................................................................................
Surakarta, ………………. KEPALA/CAMAT/LURAH..... (nama SKPD)
NAMA JELAS Pangkat NIP.
Kode SKPD
BB. Daftar Hadir . . .
- 104 -
BB. Daftar Hadir
Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT
Hari
: ................................................................
Tanggal
: ................................................................
Waktu
: ................................................................
Tempat
: ................................................................
Acara
: ................................................................
NO.
NAMA
JABATAN / PANGKAT
TANDA TANGAN
KET.
1 2 3 4 Dst.
Surakarta, ……………….. NAMA JABATAN PIMPINAN/ PENANGGUNG JAWAB/ PENYELENGGARA RAPAT
NAMA JELAS Pangkat NIP. Kode SKPD
Lambang daerah . . .
- 105 Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DAFTAR HADIR
BULAN MINGGU
No.
Nama
1
2
Pangkat / Gol. 3
P 4
: :
S 5
P 6
Tanggal S P 7 8
S 9
P 10
S 11
Ket. 12
KEPALA SUB BAGIAN / SEKRETARIS Surakarta,……………………. NAMA JABATAN YANG BERTANGGUNG JAWAB
NAMA JELAS Pangkat NIP.
Kode SKPD
CC. Piagam . . .
- 106 CC. Piagam 1)
Format Piagam yang ditandatangani oleh Walikota/Wakil Walikota dalam bentuk portrait atau landscape.
Lambang Negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA PIAGAM PENGHARGAAN Nomor : WALIKOTA SURAKARTA dengan ini memberikan penghargaan kepada : Nama : ................................................................ Tempat/Tanggal lahir : ................................................................ NIP / NRP : ..................................../........................... Jabatan : ................................................................ Instansi : ................................................................ Surakarta, ……………………………. WALIKOTA SURAKARTA
NAMA JELAS Lambang Negara . . .
- 107 -
Lambang Negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA PIAGAM PENGHARGAAN Nomor :
WALIKOTA SURAKARTA dengan ini memberikan penghargaan kepada : Nama : ................................................................ Tempat/Tanggal lahir : ................................................................ NIP / NRP : ..................................../........................... Jabatan : ................................................................ Instansi : ................................................................
Surakarta, ……………………………. WALIKOTA SURAKARTA
NAMA JELAS
Lambang Negara . . .
- 108 -
Lambang Negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA PIAGAM PENGHARGAAN Nomor :
WALIKOTA SURAKARTA dengan ini memberikan penghargaan kepada : Nama : ................................................................ Tempat/Tanggal lahir : ................................................................ NIP / NRP : ..................................../........................... Jabatan : ................................................................ Instansi : ................................................................ Surakarta, ……………………………. WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
NAMA JELAS
Lambang Negara . . .
- 109 -
Lambang Negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA PIAGAM PENGHARGAAN Nomor :
WALIKOTA SURAKARTA dengan ini memberikan penghargaan kepada : Nama
: ................................................................
Tempat/Tanggal lahir
: ................................................................
NIP / NRP
: ..................................../...........................
Jabatan
: ................................................................
Instansi
: ................................................................
WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
NAMA JELAS
2) Khusus . . .
- 110 2) Khusus untuk format Piagam yang ditandatangani Sekretaris Daerah (pendelegasian) dalam bentuk portrait. Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PIAGAM PENGHARGAAN Nomor :
WALIKOTA SURAKARTA dengan ini memberikan penghargaan kepada: Nama
: ................................................................
Tempat/Tanggal lahir
: ................................................................
NIP / NRP
: ..................................../...........................
Jabatan
: ................................................................
Instansi
: ................................................................
a.n. WALIKOTA SURAKARTA SEKRETARIS DAERAH
NAMA JELAS Pangkat NIP
3) Contoh . . .
- 111 3) Contoh Piagam yang ditandatangani oleh Walikota/Wakil Walikota bekerjasama dengan pihak ketiga.
Lambang Negara warna kuning emas
LOGO PIHAK KETIGA
WALIKOTA SURAKARTA
NAMA PIHAK KETIGA
PIAGAM PENGHARGAAN Nomor : WALIKOTA SURAKARTA bekerjasama dengan ........... (nama Pihak Ketiga) dengan ini memberikan penghargaan kepada : Nama : ................................................................ Tempat/Tanggal lahir : ................................................................ NIP / NRP : ..................................../........................... Jabatan : ................................................................ Instansi : ................................................................ Surakarta, ...................... WALIKOTA SURAKARTA
PIHAK KETIGA
Ir. H. JOKO WIDODO
Nama Pimpinan Lambang Negara . . .
- 112 -
Lambang Negara warna kuning emas
LOGO PIHAK KETIGA
WALIKOTA SURAKARTA
NAMA PIHAK KETIGA
PIAGAM PENGHARGAAN Nomor : WALIKOTA SURAKARTA bekerjasama dengan ........... (nama Pihak Ketiga) dengan ini memberikan penghargaan kepada : Nama : ................................................................ Tempat/Tanggal lahir : ................................................................ NIP / NRP : ..................................../........................... Jabatan : ................................................................ Instansi : ................................................................ Surakarta, ...................... WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
FX. HADI RUDYATMO
PIHAK KETIGA
Nama Pimpinan DD. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan . . .
- 113 DD. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Lambang Negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Nomor
: ....................../....................../DDN
WALIKOTA SURAKARTA berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa : Nama : ...................................................... Tempat/Tanggal lahir : ...................................................... NIP/NRP : ...................................................... Pas foto Pangkat/Gol. Ruang : ..................................................... 4x6 Jabatan : ...................................................... Instansi : ...................................................... Kualifikasi
LULUS : .......................................................
Pada Pendidikan dan Pelatihan ……………… Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh ..................... di ……………. dari tanggal ………………… sampai dengan ……………….. yang meliputi …….............. Surakarta, ……………………… WALIKOTA SURAKARTA
NAMA JELAS
Bagian . . .
- 114 Bagian Belakang STTPP
AGENDA PEMBELAJARAN
TEMA Umum
: (ditentukan Badan Diklat Depdagri)…………………………………………………………………..........................……………………..... ………….…………………………….…………………………………………………………………………………………………………….. ………..................................................................................................................................................................................................
Khusus
: (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue actual setempat) ………………………..................………….…………………………….………………………………………………………………………..…………………… ……………….......................................................................................................................................................... Surakarta, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NAMA JELAS PANGKAT
NIP.
Lambang Negara . . .
- 115 -
Lambang Negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Nomor
: ....................../....................../DDN
WALIKOTA SURAKARTA berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa : Nama : ...................................................... Tempat/Tanggal lahir : ...................................................... NIP/NRP : ...................................................... Pas foto Pangkat/Gol. Ruang : ..................................................... 4x6 Jabatan : ...................................................... Instansi : ...................................................... Kualifikasi
LULUS : .......................................................
Pada Pendidikan dan Pelatihan ……………… Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh ................... di ……………dari tanggal ………………… sampai dengan ……………….. yang meliputi …….............. Surakarta, ............................... a.n. WALIKOTA SURAKARTA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
NAMA JELAS
Bagian . . .
- 116 Bagian Belakang STTPP AGENDA PEMBELAJARAN
TEMA Umum
: (ditentukan Badan Diklat Depdagri)…………………………………………………………………..........................……………………..... ………….…………………………….…………………………………………………………………………………………………………….. ……….....................................................................................................................................................................................................
Khusus
: (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue actual setempat) ………………………..................………….…………………………….………………………………………………………………………..… ………………............................................................................................................................................................................................ Surakarta, .................................................. KEPALA BIDANG DIKLAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NAMA JELAS PANGKAT NIP.
DD. SERTIFIKAT . . .
- 117 -
EE. SERTIFIKAT
Lambang Negara berwarna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA SERTIFIKAT Diberikan kepada : Nama
:
NIP
:
Instansi
:
Sebagai/Atas partisipasinya dalam ………...........………….….. yang diselenggarakan oleh ………………………….............dari tanggal
..…....
s.d.
….……
bertempat
di
…….…………..........…..
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun WALIKOTA SURAKARTA
NAMA JELAS
Lambang Negara . . .
- 118 -
Lambang Negara berwarna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA SERTIFIKAT Diberikan kepada : Nama
:
NIP
:
Instansi
:
Sebagai/Atas partisipasinya dalam ………...........…… yang diselenggarakan oleh …………….dari tanggal ..….... s.d. ….…… bertempat di …….…………..........…..
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
NAMA JELAS
Lambang daerah . . .
- 119 -
Lambang daerah berwarna
KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SERTIFIKAT Diberikan kepada : Nama
:
NIP
:
Instansi
:
Sebagai/Atas partisipasinya dalam ………...........…… yang diselenggarakan oleh …………….dari tanggal ..….... s.d. ….…… bertempat di …….…………..........…..
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun a.n. WALIKOTA SURAKARTA KEPALA DINAS/LEMTEKDA/SATUAN
NAMA JELAS Pangkat NIP
FF. Kode SKPD . . .
- 120 FF.
Kode SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah
Nama SKPD
Kode
Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum
001. 01
Bagian Hukum dan HAM
001. 02
Bagian Kerjasama
001. 03
Bagian Perekonomian
001. 04
Bagian Administrasi Pembangunan
001. 05
Bagian Kesejahteraan Rakyat
001. 06
Bagian Organisasi dan Kepegawaian
001. 07
Bagian Humas dan Protokol
001. 08
Bagian Umum
001. 09
Sekretariat DPRD
002. 01
Dinas Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
003. 01
Dinas Kesehatan
003. 02
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
003. 03
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
003. 04
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
003. 05
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
003. 06
Dinas Pekerjaan Umum
003. 07
Dinas Tata Ruang Kota
003. 08
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
003. 09
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
003. 10
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
003. 11
Dinas Pengelolaan Pasar
003. 12
Dinas Pertanian
003. 13
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
003. 14
Lembaga Teknis Daerah Inspektorat
004. 01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
004. 02
Badan Kepegawaian Daerah
004. 03
Badan Lingkungan Hidup
004. 04
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
004. 05
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
004. 06
- 121 -
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
004. 07
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
004. 08
Kantor Ketahanan Pangan
004.09
RSUD
004. 10
Satuan Polisi Pamong Praja
006. 01
Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Laweyan
33.72.01
Kelurahan Pajang
33.72.01.1001
Kelurahan Laweyan
33.72.01.1002
Kelurahan Bumi
33.72.01.1003
Kelurahan Panularan
33.72.01.1004
Kelurahan Penumping
33.72.01.1005
Kelurahan Sriwedari
33.72.01.1006
Kelurahan Purwosari
33.72.01.1007
Kelurahan Sondakan
33.72.01.1008
Kelurahan Kerten
33.72.01.1009
Kelurahan Jajar
33.72.01.1010
Kelurahan Karangasem
33.72.01.1011
Kecamatan Serengan
33.72.02
Kelurahan Joyotakan
33.72.02.1001
Kelurahan Danukusuman
33.72.02.1002
Kelurahan Serengan
33.72.02.1003
Kelurahan Tipes
33.72.02.1004
Kelurahan Kratonan
33.72.02.1005
Kelurahan Jayengan
33.72.02.1006
Kelurahan Kemlayan
33.72.02.1007
Kecamatan Pasarkliwon
33.72.03
Kelurahan Joyosuran
33.72.03.1001
Kelurahan Semanggi
33.72.03.1002
Kelurahan Pasarkliwon
33.72.03.1003
Kelurahan Gajahan
33.72.03.1004
Kelurahan Baluwarti
33.72.03.1005
Kelurahan Kampungbaru
33.72.03.1006
Kelurahan Kedunglumbu
33.72.03.1007
Kelurahan Sangkrah
33.72.03.1008
Kelurahan Kauman
33.72.03.1009
- 122 -
Kecamatan Jebres
33.72.04
Kelurahan Kepatihan kulon
33.72.04.1001
Kelurahan Kepatihan Wetan
33.72.04.1002
Kelurahan Sudiroprajan
33.72.04.1003
Kelurahan Gandekan
33.72.04.1004
Kelurahan Sewu
33.72.04.1005
Kelurahan Pucangsawit
33.72.04.1006
Kelurahan Jagalan
33.72.04.1007
Kelurahan Purwodiningratan
33.72.04.1008
Kelurahan Tegalharjo
33.72.04.1009
Kelurahan Jebres
33.72.04.1010
Kelurahan Mojosongo
33.72.04.1011
Kecamatan Banjarsari
33.72.05
Kelurahan Kadipiro
33.72.05.1001
Kelurahan Nusukan
33.72.05.1002
Kelurahan Gilingan
33.72.05.1003
Kelurahan Stabelan
33.72.05.1004
Kelurahan Kestalan
33.72.05.1005
Kelurahan Keprabon
33.72.05.1006
Kelurahan Timuran
33.72.05.1007
Kelurahan Ketelan
33.72.05.1008
Kelurahan Punggawan
33.72.05.1009
Kelurahan Mangkubumen
33.72.05.1010
Kelurahan Manahan
33.72.05.1011
Kelurahan Sumber
33.72.05.1012
Kelurahan Banyuanyar
33.72.05.1013
WALIKOTA SURAKARTA Cap & ttd JOKO WIDODO
LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 15-AA TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH BENTUK PENULISAN a.n., u.b., Plt., Plh., dan Pj. DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH A.
Penggunaan a.n., u.b., Plt., Plh., dan Pj. 1. Di Lingkungan Sekretariat Daerah Dalam hal Walikota memberikan mandat penandatanganan kepada pejabat bawahannya, maka penggunaan a.n., u.b., Plt., Plh. dan Pj. yaitu sebagai berikut : a. a.n. (atas nama, ditulis a huruf kecil dan n huruf kecil) dipergunakan jika yang berwenang menandatangani (pejabat setingkat dibawahnya) telah mendapat mandat dari pejabat atasannya, pertanggungjawaban materi surat tersebut tetap berada ditangan yang memberikan mandat. Pejabat yang menandatangani dapat diminta pertanggungjawabannya tentang isi surat dimaksud oleh yang memberi mandat; b. u.b. (untuk beliau, ditulis u huruf kecil dan b huruf kecil) dipergunakan jika pejabat yang mendapat mandat kewenangan menandatangani dari pejabat setingkat di atasnya memberikan kewenangan penandatanganan kepada pejabat setingkat di bawahnya berdasarkan kewenangannya; c. Pelaksana Tugas (Plt), ditulis di depan nama jabatan yang menjadi wewenangnya, dipergunakan untuk mengisi kekosongan pimpinan atau pejabat struktural pada suatu jabatan struktural yang dikarenakan pejabat struktural definitif tersebut berhalangan tetap; d. Pelaksana Harian (Plh), ditulis di depan nama jabatan yang menjadi wewenangnya, dipergunakan untuk mengisi kekosongan pimpinan atau pejabat struktural pada suatu jabatan struktural yang dikarenakan pejabat struktural definitif tersebut mendapat tugas kedinasan yang harus meninggalkan kantor atau berhalangan karena sesuatu hal dalam jangka waktu sekurangkurangnya 7 (tujuh) hari; e. Penjabat (Pj), ditulis di depan nama jabatan Walikota Surakarta, merupakan pejabat sementara untuk jabatan Walikota Surakarta. 2. Di Lingkungan Instansi/SKPD Dalam hal pimpinan Instansi/SKPD melimpahkan wewenang penandatanganan kepada pejabat bawahannya, maka penggunaan a.n, u.b, Plt, Plh, Ymt dan Pj adalah sebagaimana ketentuan pada butir 1 huruf a, b, c, d, e dan f tersebut di atas. B. Contoh . . .
-2B.
Contoh penggunaan a.n., u.b. dan lain lain, sebagai berikut: 1. Penggunaan a.n.
a. Di lingkungan Sekretariat Daerah a.n. WALIKOTA SURAKARTA SEKRETARIS DAERAH
NAMA JELAS Pangkat NIP.
b. Di lingkungan SKPD a.n. WALIKOTA SURAKARTA KEPALA .......... (NAMA SKPD)
NAMA JELAS Pangkat NIP. c. Di lingkungan Kecamatan a.n. CAMAT ………………….... SEKRETARIS/KASIE ……………….
NAMA JELAS Pangkat NIP
2. Di lingkungan . . .
-32. Di lingkungan Kelurahan a.n. LURAH ...……(NAMA SKPD) SEKRETARIS/KASIE …………….
NAMA JELAS Pangkat NIP.
2. Contoh Penggunaan u.b.
a. Di lingkungan Sekretariat Daerah a.n. WALIKOTA SURAKARTA SEKRETARIS DAERAH u.b. ASISTEN ………………
NAMA JELAS Pangkat NIP
b. Di lingkungan SKPD a.n. WALIKOTA SURAKARTA KEPALADINAS/ BADAN/ KANTOR
u.b. SEKRETARIS/KA BID/SEKSI
NAMA JELAS Pangkat NIP.
3. Contoh . . .
-43. Contoh Penggunaan Plt.
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA INSPEKTUR
NAMA JELAS Pangkat NIP.
4. Contoh Penggunaan Plh.
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA ASISTEN ADMINISTRASI
NAMA JELAS Pangkat NIP.
5. Contoh Penggunaan
Pj. Pj. WALIKOTA SURAKARTA
NAMA JELAS
WALIKOTA SURAKARTA Cap & ttd JOKO WIDODO
LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 15-AA TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH BENTUK PEMBUBUHAN PARAF DAN PENULISAN NAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH A. PEMBUBUHAN PARAF 1. Naskah dinas sebelum ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota atau Sekretaris Daerah atau Asisten atau Sekretaris DPRD atau Kepala SKPD harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang untuk bertanggung jawab terhadap substansi, redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir naskah dinas sesuai arah jarum jam dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yang akan menandatangani. 2. Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf. 3. Paraf untuk surat perintah perjalanan dinas, dibubuhkan pada lembar pertama. 4. Untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlahnya lebih dari satu halaman, sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka harus dibubuhkan paraf pejabat pengolah pada sudut kanan bawah setiap halaman. 5. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang lebih dari satu lembar, setiap lembarnya di paraf pada pojok kiri kertas bagian bawah oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah. 6. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai lampiran, pada lembar lampiran dipojok sebelah kanan atas ditulis lampiran: surat, nomor dan tanggal serta pada bagian akhir sebelah
kanan
bawah
ditandatangani
oleh
pejabat
yang
berwenang. 7. Contoh . . .
-27. Contoh Paraf Hierarki a. Paraf hierarki dalam bentuk searah jarum jam :
1)
(2) WALIKOTA SURAKARTA (3)
(1)NAMA JELAS
2)
(2) WAKIL WALIKOTA SURAKARTA (3)
(1)NAMA JELAS
3)
(2) SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA (3)
(1)NAMA JELAS Pangkat NIP.
4)
(2) NAMA JABATAN (3)
(1)NAMA JELAS Pangkat NIP. Keterangan : (1) Diparaf oleh pejabat tingkat terendah dalam paraf hierarki; (2) Diparaf oleh pejabat setingkat lebih tinggi dari pejabat tingkat terendah dalam paraf hierarki; (3) Diparaf oleh pejabat tingkat teratas dalam paraf hierarki.
b. Paraf . . .
-3b. Paraf hierarki untuk naskah dinas produk hukum
(2) WALIKOTA SURAKARTA (3)
(1)NAMA JELAS Keterangan: (1)
Paraf Asisten yang membidangi materi produk hukum yang diajukan;
(2)
Paraf Sekretaris Daerah;
(3)
Paraf Wakil Walikota Surakarta.
c.
Paraf hierarki dalam bentuk matrik Paraf hierarki dalam bentuk matrik ditempatkan pada halaman terakhir sebelah kiri bawah tempat penandatanganan naskah dinas. 1)
Paraf hierarki pengajuan naskah dinas dari lingkungan SETDA Pemerintah Kota Surakarta yang ditandatangani Walikota.
Jabatan
Paraf
Tgl
Wakil Walikota
Panjang : 6 cm Tinggi : menyesuaikan Ukuran huruf : 10
Sekda Asisten
2)
Paraf hierarki pengajuan naskah dinas dari SKPD di luar SETDA Pemerintah Kota Surakarta yang ditandatangani Walikota.
Jabatan Wakil Walikota
Paraf
Tgl
Panjang : 6 cm Tinggi : menyesuaikan Ukuran huruf : 10
Sekda Ka.DKP
3) Paraf hierarki . . .
-43)
Paraf hierarki pengajuan naskah dinas dari lingkungan SETDA Pemerintah Kota Surakarta yang ditandatangani Wakil Walikota.
Jabatan
Paraf
Tgl
Sekda
Panjang : 6 cm Tinggi : menyesuaikan Ukuran huruf : 10
Asisten Ka.Bag.
4)
Paraf hierarki pengajuan naskah dinas dari SKPD di luar SETDA Pemerintah Kota Surakarta yang ditandatangani Wakil Walikota.
Jabatan
Paraf
Tgl
Sekda
Panjang : 6 cm Tinggi : menyesuaikan Ukuran huruf : 10
Kepala Disperindag
5)
Paraf hierarki pengajuan naskah dinas dari lingkungan SETDA yang ditandatangani Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Surakarta. Jabatan Asisten
Paraf
Tgl
Panjang : 6 cm Tinggi : menyesuaikan Ukuran huruf : 10
Ka.Bag. Ka.SubBag
6) Paraf . . .
-5-
6)
Paraf hierarki pengajuan naskah dinas yang ditandatangani Pimpinan SKPD Pemerintah Kota Surakarta.
Jabatan
Paraf
Tgl
Panjang : 6 cm Tinggi : menyesuaikan Ukuran huruf : 10
Sekretaris Ka.Bid/ Ka.UPT Kasi/ Kasubbid
B. PEMBUBUHAN PARAF KOORDINASI 1.
Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang materinya menyangkut kepentingan SKPD/Unit Kerja lain sebelum
ditandatangani
pejabat
yang
berwenang
terlebih
dahulu harus dibubuhi paraf oleh SKPD/Unit Kerja pengolah dan SKPD/Unit Kerja lain yang terkait. 2.
Naskah
dinas
dalam bentuk dan susunan surat yang
materinya menyangkut kepentingan unit lain, maka sebelum ditandatangani
pejabat
yang
berwenang
terlebih
dahulu
dibubuhi paraf oleh SKPD/Unit Kerja pengolah dan SKPD/Unit Kerja lain yang terkait dalam lembar terakhir pojok kanan bawah naskah dinas. 3.
Bentuk
dan
model
paraf
koordinasi
dari
pejabat
yang
bersangkutan menyesuaikan dengan kebutuhan.
Contoh Paraf Koordinasi dalam bentuk matrik :
PARAF KOORDINASI
PARAF KOORDINASI
Bagian...
Dinas...
Bagian...
Badan...
Bagian...
Kantor...
dst
dst
C. Contoh . . .
-6C. Contoh Penulisan nama untuk naskah dinas 1) Penulisan nama Walikota WALIKOTA SURAKARTA
JOKO WIDODO
2) Penulisan nama Wakil Walikota . WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
FX. HADI RUDYATMO
F 3) Penulisan Kepala SKPD KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR.................. KOTA SURAKARTA
Nama Jelas Pangkat NIP.
4) Penulisan nama Camat CAMAT .......................... KOTA SURAKARTA
Nama Jelas Pangkat NIP.
N
5) Penulisan . . .
-7-
5) Penulisan nama Lurah LURAH .................... KECAMATAN........................... KOTA SURAKARTA
Nama Jelas Pangkat NIP.
6) Penulisan nama Kepala UPTD/B KEPALA UPTD/B .................... DINAS/BADAN .............................. KOTA SURAKARTA
Nama Jelas Pangkat NIP.
WALIKOTA SURAKARTA Cap & ttd JOKO WIDODO
LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 15-AA TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH MATRIKS KEWENANGAN PENANDATANGAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH A.
MATRIKS KEWENANGAN PENANDATANGAN NASKAH DINAS
1
Peraturan Daerah
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kasubag, Kasubbid, Kasie -
2
Peraturan Walikota
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Peraturan Bersama Walikota
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
Keputusan Walikota
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
Instruksi Walikota
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
Surat Edaran
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
Surat Biasa
-
-
-
-
8
Surat Keterangan
-
-
-
-
-
9
Surat Perintah
-
-
-
10
Surat Izin
-
-
-
-
-
-
11
Surat Perjanjian
-
-
-
-
-
-
12
Surat Perintah Tugas
-
-
-
-
-
13
Surat Perintah Perjalanan Dinas
-
-
-
-
-
14
Surat Kuasa
-
-
-
-
-
15
Surat Undangan
-
-
-
-
-
No
Jenis Naskah Dinas
Walikota
Wakil Walikota
Sekda
Sekretaris DPRD
Asisten Sekda
Staf Ahli
Kepala SKPD
Camat
Sekretaris
Kabag, Kabid
Lurah
Ka. UPT -
-2-
Walikota
Wakil Walikota
Sekda
Sekretaris DPRD
Asisten Sekda
Staf Ahli
Kepala SKPD
Camat
Sekretaris
Kabag, Kabid
Lurah
Kasubag, Kasubbid, Kasie
Ka. UPT
Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Surat Panggilan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
Nota Dinas Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Lembar Disposisi
-
21
Telaahan Staf
-
22
Pengumuman
-
-
-
-
-
-
23
Laporan
24
Rekomendasi
-
-
-
-
-
25
Surat Pengantar
-
-
-
-
-
26
Telegram
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27
Berita Acara
-
-
-
-
-
-
28
Notulen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29
Memo
-
-
-
30
Daftar Hadir
-
-
-
-
-
31
Sertifikat
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34
Piagam Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Lembaran Daerah
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35
Berita daerah
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
No 16 17 18 19
33
Jenis Naskah Dinas
Keterangan : Khusus untuk Kepala BKD juga memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan apabila penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tidak dijalankan dengan pola kemitraan. B. MATRIKS . . .
-3B.
MATRIKS PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
No
Jenis Naskah Dinas
Wakil Walikota
Sekretaris Daerah
Sekretaris DPRD
Asisten Sekda
Staf Ahli
Kabag
Kepala SKPD
Camat
Sekretaris
Kabid
Lurah
Kasubag, Kasubbid, Kasie
Ka. UPT
1
Keputusan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Surat Edaran
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Surat Biasa
-
-
4
Surat Keterangan
-
-
5
Surat Perintah
-
6
Surat Izin
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
Surat Perjanjian
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
Surat Perintah Tugas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Surat Perintah Perjalanan Dinas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
Surat Kuasa
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
Surat Undangan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Surat Panggilan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
Nota Dinas
-
-
-
-
-
15
Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
Lembar Disposisi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-4-
17
Telaahan Staf
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kasubag, Kasubbid, Kasie -
18
Pengumuman
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
Laporan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
Rekomendasi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
Surat Pengantar
-
-
-
-
-
-
-
22
Telegram
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
Berita Acara
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
Notulen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
Memo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
Daftar Hadir
-
-
-
-
-
-
-
27
Sertifikat
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
Piagam Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
No
29
Jenis Naskah Dinas
Wakil Walikota
Sekretaris Daerah
Sekretaris DPRD
Asisten Sekda
Staf Ahli
Kabag
Kepala SKPD
Camat
Sekretaris
Kabid
Lurah
Keterangan: : Pelimpahan dari Walikota : Pelimpahan dari Sekretaris Daerah atau Sekretaris DPRD : Pelimpahan dari Kepala SKPD : Pelimpahan dari Camat : Pelimpahan dari Atasan Langsung
WALIKOTA SURAKARTA Cap & ttd JOKO WIDODO
Ka. UPT -
LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 15-AA TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH BENTUK, UKURAN, DAN ISI STEMPEL JABATAN SERTA STEMPEL SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
A.
Stempel
Jabatan,
Stempel
SKPD
dan
Stempel
SKPD
Untuk
Keperluan Tertentu. 1. Yang menggunakan lambang
2. Yang tidak menggunakan lambang
3. Stempel SKPD Untuk Keperluan Tertentu
B. Contoh . . .
-2B.
Contoh Stempel Jabatan a.
Contoh stempel jabatan Walikota
x xxx *
*
X
=
WALIKOTA
XX
=
SURAKARTA
XXX
=
LAMBANG NEGARA
xx
b.
Contoh stempel jabatan ketua DPRD kota
x xxx xxx *
*
X
=
KETUA DPRD PEMERINTAH KOTA
XX
=
SURAKARTA
XXX =
LAMBANG DAERAH
xx
C.
Contoh Stempel SKPD a.
Contoh stempel Sekretariat Daerah
x
x
xxx
*
*
X
=
XX XXX
= =
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA SEKRETARIAT DAERAH
xx
b.
Contoh stempel Sekretariat DPRD
x xxx xxx *
*
X
=
PEMERINTAH KOTA
XX
=
SURAKARTA
XXX
=
SEKRETARIAT DPRD
xx c. Contoh . . .
-3c.
Contoh stempel Dinas/ Lembaga Teknis Daerah/ Lembaga Lain
x xxx xxx *
*
X
=
PEMERINTAH KOTA
XX
=
SURAKARTA
XXX =
DINAS/ BADAN / KANTOR/ SATUAN
X
=
PEMERINTAH KOTA
XX
=
SURAKARTA
xx
D.
Stempel Kecamatan
x xxx xxx *
*
XXX =
KECAMATAN……….
X
=
PEMERINTAH KOTA
XX
=
SURAKARTA
xx
E.
Stempel Kelurahan
x xxx xxx *
*
XXX =
KELURAHAN….……….
xx
F.
Stempel Unit Pelaksana Teknis
x *
xxx xx
*
X
= PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
XX
= DINAS/BADAN
XXX
= UPTD/B …………………………..
……………………
WALIKOTA SURAKARTA Cap & ttd JOKO WIDODO
LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR15-AA TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
A.
Perbandingan ukuran huruf kop naskah dinas adalah 3 : 4, yaitu : 1. Huruf arial ukuran “18” dicetak tebal untuk tulisan Walikota Surakarta. 2. Huruf arial ukuran “14“ dicetak tebal untuk tulisan Pemerintah Kota Surakarta. 3. Huruf arial ukuran “18“ dicetak tebal untuk tulisan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah. 4. Huruf arial ukuran “10” dicetak tebal untuk tulisan alamat. 5. Khusus untuk kop naskah dinas perangkat daerah menggunakan garis bawah dengan tipe double line dan tebal 4,5 pt.
B. Bentuk . . .
-2-
B.
Bentuk dan isi kop naskah dinas seperti pada contoh berikut: Contoh 1.
WALIKOTA SURAKARTA
Contoh 2. PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH Jalan………… No…. Telepon…….. Fax…… Website......... E-mail........ SURAKARTA Kode Pos
Contoh 3.
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Jalan………… No…. Telepon…….. Fax…… Website......... E-mail........ SURAKARTA Kode Pos
Contoh 4 . . .
-3-
Contoh 4.
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
INSPEKTORAT Jalan………… No…. Telepon…….. Fax…… Website.......... E-mail........ SURAKARTA Kode Pos
Contoh 5.
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Jalan………… No…. Telepon…….. Fax…… Website.......... E-mail........ SURAKARTA Kode Pos
Contoh 6.
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN ................................................... Jalan………… No…. Telepon…….. Fax…… Website.......... E-mail........ SURAKARTA Kode Pos
Contoh 7.
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS .................................................. Jalan………… No…. Telepon…….. Fax…… Website......... E-mail........ SURAKARTA Kode Pos
Contoh 8 . . .
-4-
Contoh 8. PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KANTOR
..............................................
Jalan………… No…. Telepon…….. Fax…… Website.......... E-mail........ SURAKARTA Kode Pos
Contoh 9.
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Jalan………… No…. Telepon…….. Fax…… Website.......... E-mail........ SURAKARTA Kode Pos
Contoh 10.
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN
......................................
Jalan………… No…. Telepon…….. Fax…… Website......... E-mail........ SURAKARTA Kode Pos
Contoh 11.
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN ...................................... KELURAHAN ...................................... Jalan………… No…. Telepon…….. Fax…… Website.......... E-mail........ SURAKARTA Kode Pos
Contoh 12 . . .
-5-
Contoh 12.
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS/BADAN ...................................... UPTD / B .................................................................. Jalan………… No…. Telepon…….. Fax…… Website.......... E-mail........ SURAKARTA Kode Pos
Contoh 13. PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jalan………… No…. Telepon…….. Fax…… Website.......... E-mail........ SURAKARTA Kode Pos
Keterangan: 1. Lambang Negara warna kuning emas; dan 2. Lambang daerah berwarna sesuai dengan ketentuan yang ada.
WALIKOTA SURAKARTA
Cap & ttd JOKO WIDODO
-1LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 15-AA TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP SAMPUL NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH A. BENTUK Sampul surat berbentuk empat persegi panjang.
Sampul surat satuan kerja perangkat daerah berwarna coklat muda jenis kertas cassing dengan ukuran masing-masing:
UKURAN
PANJANG
LEBAR
Kantong
41 cm
30 cm
Folio / map
35 cm
25 cm
½ Folio
28 cm
18 cm
¼ Folio
28 cm
14 cm
B. UKURAN HURUF 1. Huruf arial ukuran “18” dicetak tebal untuk tulisan Walikota Surakarta. 2. Huruf arial ukuran “14“ dicetak tebal untuk tulisan Pemerintah Kota Surakarta. 3. Huruf arial ukuran “18“ dicetak tebal untuk tulisan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah. 4. Huruf arial ukuran “12” dicetak tebal untuk tulisan alamat. 5. Kop
sampul
naskah
dinas
jabatan
dan
perangkat
daerah
menggunakan garis bawah dengan tipe double line dan tebal 4,5 pt. C. CONTOH . . .
-2-
C. CONTOH KOP SAMPUL NASKAH DINAS Contoh 1.
Lambang Negara warna kuning emas
WALIKOTA SURAKARTA Jalan…………………….No…………. Surakarta (kode pos) Telepon…….. Fax……. Website……… e-mail …….
Nomor
Lebar : 14 cm
Kepada Yth. Sdr…………………………… di SURAKARTA
:……../……/……../…….. stempel
Kode Pos
Panjang : 28 cm Contoh 2 . . .
-3-
Contoh 2.
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH Jalan…………………….No……… Surakarta (kode pos) Telepon……. Fax…… Website……. e-mail ...... Lebar : 14 cm Nomor
Kepada Yth. Sdr…………………………… di SURAKARTA
:……../……/……../…….. stempel
Kode Pos
Panjang : 28 cm
Contoh 3 . . .
-4-
Contoh 3.
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DPRD Jalan…………………….No…………. Surakarta (kode pos) Telepon……… Fax…… website ……… e-mail ......... Lebar : 14 cm
Nomor
Kepada Yth. Sdr…………………………… di SURAKARTA
:……../……/……../…….. stempel
Kode Pos
Panjang : 28 cm
Contoh 4 . . .
-5Contoh 4.
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
INSPEKTORAT Jalan…………………….No…………. Surakarta (kode pos) Telepon……… Fax…… wibsite………. e-mail ......... Lebar : 14 cm Nomor
Kepada Yth. Sdr…………………………… di SURAKARTA
:……../……/……../…….. stempel
Kode Pos
Panjang : 28 cm
Contoh 5 . . .
-6-
Contoh 5.
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Jalan…………………….No…………. Surakarta (kode pos) Telepon……… Fax…… wibsite………. e-mail ......... Lebar : 14 cm
Nomor
Kepada Yth. Sdr…………………………… di SURAKARTA
:……../……/……../…….. stempel
Kode Pos
Panjang : 28 cm
Contoh 6 . . .
-7Contoh 6.
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
B A D A N .............................................. Jalan…………………….No…………. Surakarta (kode pos) Telepon……… Fax…… wibsite………. e-mail ......... Lebar : 14 cm
Nomor
:……../……/……../……..
Yth.
stempel
Kepada Sdr…………………………… di SURAKARTA Kode Pos
Panjang : 28 cm
Contoh 7 . . .
-8-
Contoh 7.
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
D I N A S .............................................. Jalan…………………….No…………. Surakarta (kode pos) Telepon……… Fax…… wibsite………. e-mail ......... Lebar : 14 cm
Nomor
:……../……/……../……..
Yth.
stempel
Kepada Sdr…………………………… di SURAKARTA Kode Pos
Panjang : 28 cm
Contoh 8 . . .
-9-
Contoh 8.
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
K A N T O R ............................................. Jalan…………………….No…………. Surakarta (kode pos) Telepon……… Fax…… website........... e-mail ......... Lebar : 14 cm
Nomor
Kepada Yth. Sdr…………………………… di SURAKARTA
:……../……/……../…….. stempel
Kode Pos .
Panjang : 28 cm
Contoh 9 . . .
- 10 -
Contoh 9.
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jalan…………………….No…………. Surakarta (kode pos) Telepon……… Fax…… website…….. e-mail ......... Lebar : 14 cm
Nomor
Kepada Yth. Sdr…………………………… di SURAKARTA
:……../……/……../…….. stempel
Kode Pos
Panjang : 28 cm
Contoh 10 . . .
- 11 Contoh 10.
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
K E C A M A T A N ........................................ Jalan…………………….No…………. Surakarta (kode pos) Telepon……… Fax…… website…….. e-mail ......... Lebar : 14 cm
Nomor
Kepada Yth. Sdr…………………………… di SURAKARTA
:……../……/……../…….. stempel
Kode Pos
Panjang : 28 cm
Contoh 11 . . .
- 12 -
Contoh 11.
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
K E C A M A T A N ........................................ K E L U R A H A N ................................ Jalan…………………….No…………. Surakarta (kode pos) Telepon……… Fax…… website……… e-mail .........
Nomor
Lebar : 14 cm
Kepada Yth. Sdr…………………………… di SURAKARTA
:……../……/……../…….. stempel
Kode Pos
Panjang : 28 cm
Contoh 12 . . .
- 13 Contoh 12.
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS/BADAN ........................... UPTD / B ................................................ Jalan…………………….No…………. Surakarta (kode pos) Telepon……… Fax…… website……… e-mail .........
Nomor
Lebar : 14 cm
Kepada Yth. Sdr…………………………… di SURAKARTA
:……../……/……../…….. stempel
Kode Pos
Panjang : 28 cm WALIKOTA SURAKARTA Cap & ttd
JOKO WIDODO
LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 15-AA TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH BENTUK DAN UKURAN MAP NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH A. BENTUK DAN UKURAN Map berbentuk empat persegi panjang dan berukuran folio B. CONTOH Amat segera Segera Penting Biasa
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS/ BADAN/KANTOR ……………
Jalan…………………………….No……….Telp........ SURAKARTA
WALIKOTA SURAKARTA Cap & ttd JOKO WIDODO
LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 15-AA TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH BENTUK, UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA SKPD SERTA PRASASTI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH A.
BENTUK. Papan nama SKPD berbentuk empat persegi panjang dengan dua buah tiang yang berbentuk segi empat. Contoh.
B.
UKURAN 1. Ukuran papan. a. Ukuran 100 cm x 200 cm untuk papan nama SKPD 1). Dinas; 2). Lembaga Teknis Daerah; 3). Lembaga Lain. b. Ukuran 75 x 150 cm : 1). 2). 3). 4). 5).
Kecamatan; Kelurahan; Mawil Linmas kecamatan; Satgas Linmas kelurahan; Unit kerja lain dinas-dinas daerah. 2. Ukuran . . .
-22. Ukuran huruf Perbandingan ukuran huruf 3 : 4 a. Ukuran
huruf
“3“
untuk
tulisan
”PEMERINTAH
KOTA
SURAKARTA”; b. Ukuran huruf “4“ untuk tulisan nama SKPD.
C.
BAHAN Bahan papan nama SKPD disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya dari bahan kayu, beton dan lain sebagainya.
D.
CONTOH BENTUK PAPAN NAMA SKPD (UKURAN 100 cm x 200 cm) Contoh 1.
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH Jl. ………………… No ……Telepon…………...
SURAKARTA Kode Pos
Contoh 2.
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DPRD Jl. ………………… No ……Telepon…………...
SURAKARTA Kode Pos
Contoh 3 . . .
-3Contoh 3.
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN .................................... Jl. ………………… No ……Telepon…………...
SURAKARTA Kode Pos
Contoh 4.
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS .................................. Jl. ………………… No ……Telepon…………...
SURAKARTA Kode Pos
Contoh 5.
Bentuk dan isi papan nama yang terletak satu atap/satu komplek
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA Jl. ………………… No ……Telepon…………...
SURAKARTA 1. BADAN……………… 2. DINAS………………. 3. KANTOR……………. Kode Pos
E. CONTOH . . .
-4E.
CONTOH BENTUK DAN ISI PAPAN NAMA KECAMATAN, KELURAHAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/BADAN
Contoh 6.
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN ............................ Jl. ………………… No ……Telepon…………...
SURAKARTA Kode Pos
Contoh 7.
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN ............................ KELURAHAN ............................ Jl. ………………… No ……Telepon…………...
SURAKARTA Kode Pos
Contoh 8 . . .
-5Contoh 8.
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS/BADAN.......................... UPTD/B ........................... Jl. ………………… No ……Telepon…………...
SURAKARTA Kode Pos
F.
CONTOH BENTUK, UKURAN DAN ISI PRASASTI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GEDUNG ..................... PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DIRESMIKAN OLEH
WALIKOTA SURAKARTA Ir. H. JOKO WIDODO Surakarta, ....(tanggal)....(bulan)....(tahun )
-6-
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GEDUNG ..................... PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DIRESMIKAN OLEH
WAKIL WALIKOTA SURAKARTA FX. HADI RUDYATMO Surakarta, ....(tanggal)....(bulan)....(tahun )
Keterangan: Ukuran : 90 cm x 60 cm Tulisan : Emas Dasar : Hitam Warna Garuda : Emas (foil) Nama tempat yang diresmikan dan nama jabatan serta nama Walikota/Wakil Walikota lebih besar dari ukuran huruf lainnya.
WALIKOTA SURAKARTA Cap & ttd JOKO WIDODO