WALIKOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PEKANBARU, Menimbang:
a. bahwa agar bangunan gedung memenuhi syarat bangunan dan keamanan diperlukan penataan dan pengendalian Pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga terwujud pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; b. bahwa agar bangunan gedung terselenggara secara tertib, terwujud sesuai fungsinya, serta menjamin keselamatan dan
kenyamanan
keserasian
masyarakat
dan
guna
tercapainya
dan kelestarian lingkungan perlu disusun
pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung; Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Pembentukan
Nomor Daerah
8
Tahun
Otonom
Kota
1956 Kecil
tentang dalam
Lingkungan Provinsi Sematera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 4.
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 125 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2002
tentang
Bangunan
Gedung
28 Tahun
(Lembaran
Negara
Umum
Nomor
Republik Indonesia Nomor 4532); 6. Peraturan
Menteri
Pekerjaan
29/Prt/M/2006 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung. 7. Peraturan
Menteri
Pekerjaan
Umum
Nomor
30/Prt/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Bangunan Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. 8. Peraturan
Menteri
Pekerjaan
Umum
Nomor
06/Prt/M/2007 Tentang Pedoman Rencana Tata Ruang Bangunan dan Lingkungan 9. Peraturan
Menteri
24/Prt/M/2008
Pekerjaan
Tentang
Pedoman
Umum
Nomor
Pemeliharaan
dan
Perawatan Bangunan Gedung. 10. Peraturan
Menteri
26/Prt/M/2008
Pekerjaan
Tentang
Teknis
Umum
Nomor
Sistem
Proteksi
Kebakaran Pada bangunan Gedung dan Lingkungan
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU dan WALIKOTA PEKANBARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG.
BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2.
Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.
Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4.
Instansi adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang administrasi dan teknik bangunan gedung.
5.
Bangunanterdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
6.
Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
7.
Bangunan
bukan
Gedungadalah
suatu
perwujudan
fisik
hasil
pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah
dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal. 8.
Bangunan Gedung tertentuadalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus yang dalam pembangunan dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat
menimbulkan
dampak
penting
terhadap
masyarakat
dan
lingkungan 9.
Bangunan Gedung Umum adalah Bangunan Gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
10. Bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional
atau
yang
penyelenggaraannya
dapat
membahayakan
masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi. 11. Struktur Bangunan Gedung adalah bagian dari bangunan yang tersusun dan komponen-komponen yang dapat bekerja sama secara satu-kesatuan,
sehingga
mampu
menjamin
kekakuan,
stabilitas,
keselamatan dan kenyamanan bangunan gedung terhadap macam beban, baik beban terencana maupun beban tak terduga, dan terhadap bahaya lain dari kondisi sekitarnya seperti tanah longsor, intrusi air laut, gempa, angin kencang, , dan sebagainya. 12. Lingkungan Bangunan Gedung adalah lingkungan disekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem. 13. Pemilik Bangunan Gedungadalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung. 14. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha
yang
meliputi
perseroan
terbatas,
perseroan
komanditer, perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk lainya. 15. Pengguna
Bangunan
Gedung
adalah
pemilik
bangunan
gedung
dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. 16. Prasarana
bangunan
gedung
adalah
konstruksi
bangunan
yang
merupakan pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan gedung
atau
kelompok
bangunan
gedung
pada
satu
tapak
kavling/persil yang sama untuk menunjang kinerja bangunan gedung sesuai dengan fungsinya (dulu dinamakan bangun-bangunan) seperti menara reservoir air, gardu listrik, instalasi pengolahan limbah. 17. Prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri adalah konstruksi bangunan yang berdiri sendiri dan tidak merupakan pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung pada satu tapak kavling/persil, seperti menara telekomunikasi,
menara
saluran
utama
tegangan
ekstra
tinggi,
monumen/tugu dan gerbang kota. 18. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung. 19. Pemanfaatan
Bangunan
Gedungadalah
kegiatan
memanfaatkan
bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala. 20. Klasifikasi Bangunan Gedungadalah klasifikasi dan fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya. 21. Bangunan
Permanenadalah
bangunan
yang
ditinjau
dari
segi
konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun. 22. Bangunan Semi Permanenadalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun. 23. Bangunan Sementara/Daruratadalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 tahun 24. Rencana
Tata
Bangunan
dan
Lingkungaanyang
selanjutnya
disebutRTBLadalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan
dan
lingkungan,
rencana
umum,
dan
panduan
rancangan/rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan. 25. KeteranganRencana
Kotayang
selanjutmya
disebut
KRKadalah
informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah kota pada lokasi tertentu. 26. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut
RTRW
adalah
hasil
perencanaan
tata
ruang
wilayah
kabupaten/kota yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. 27. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, yang selanjutnya disebut RDTR adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan. 28. Kavling/Pekaranganadalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan
pemerintah
Daerah
dapat
dipertimbangkan
dapat
digunakan untuk tempat mendirikan bangunan. 29. Mendirikan
Bangunanadalah
pekerjaan
mengadakan
bangunan
seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut. 30. Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan
yang
ada,
termasuk
pekerjaan
membongkar
yang
berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut. 31. Membongkar/merobohkan bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari fungsi bangunan dan atau konstruksi. 32. Izin mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMBadalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka
melestarikan
bangunan
sesuai
dengan
persyaratan
administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. 33. Tim ahlibangunan gedung yang selanjutnya disebut TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk
memberikan
masukan
dalam
penyelesaian
masalah
secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut. 34. Persiladalah bidang tanah yang mempunyai bentuk dan ukuran. 35. Garis Sempadan Bangunan Gedung adalah garis maya pada persil atau tapak sebagai batas minimum diperkenankannya didirikan Bangunan Gedung, dihitung dari garis sempadan jalan, tepi sungai atau tepi pantai atau jaringan tegangan tinggi atau garis sempadan pagar atau batas persil atau tapak. 36. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan
Gedung
dan
luas
lahan/tanah
perpetakan/daerah
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 37. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 38. Koefisien Tapak Basemenyang selanjutnya disebut KTBadalah angka persentase
perbandingan
antara
luas
tapak
lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan
basemen
dan
luas
yang dikuasai sesuai
rencana ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 39. Koefisien Daerah Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar Bangunan Gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 40. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah kota ke dalam rencana pemanfaatan, yang memuat zonasi atau blok lokasi pemanfaatan ruang (block plan) 41. Tinggi Bangunanadalah jarak
yang diukur dari permukaan tanah,
tempat bangunan gedung tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan gedung tersebut. 42. Tinggi bangunan gedung adalah jarak yang diukur dari lantai dasar bangunan, di tempat bangunan gedung tersebut didirikan sampai dengan titik puncak bangunan.
43. Pemohon adalah setiap orang atau badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung kepada pemerintah daerah, dan untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada pemerintah. 44. Utilitas adalah perlengkapan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan gedung yang digunakan untuk menunjang fungsi bangunan gedung dan
tercapainya
keselamatan,
kesehatan,
kemudahan,
dan
kenyamanan di dalam bangunan gedung. 45. Dokumen
Administrasiadalah
dokumen
yang
berkaitan
dengan
pemenuhan persyaratan administratif meliputi dokumen kepemilikan bangunan gedung, kepemilikan tanah, dan dokumen izin mendirikan gedung. 46. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung adalah surat penetapan status kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan berdasarkan hasil pendataan pedaftaran bangunan gedung yang diterbitkan oleh instansi yang ditunjuk sesuai Peraturan Presiden. 47. Keandalan Bangunan Gedung adalah kondisi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan yang memenuhi persyaratan teknis oleh kinerja bangunan gedung. 48. Keselamatan adalah kondisi kemampuan mendukung beban muatan, serta
kemampuan
dalam
mencegah
dan
menggulangi
bahaya
kebakaran dan bahaya petir yang memenuhi persyaratan teknis dan kinerja bangunan gedung. 49. Kesehatan
adalah
kondisi
penghawaan,air
bersih
sanitasi,
dan
penggunaan bahan bangunan gedung yang memenuhi pesyaratan teknis oleh kinerja bangunan gedung. 50. Kenyamanan adalah kondisi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi udara
dalam ruang, pandangan, serta tingkat
getaran dan tingkat kebisingan oleh kinerja bangunan gedung. 51. Kemudahan adalah kondisi hubungan di dalam bangunan gedung , serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan gedung. 52. Kegagalan Bangunan Gedungadalah kinerja bangunan gedung dalam tahap pemanfaatan yang tidak fungsi, baik secara keseluruhan maupun
sebagian
dari
segi
teknis,
kesehatan kerja atau keselamatan umum.
manfaat,
keselamatan
dan
53. Sertifikatlaik fungsi bangunan gedung yang selanjutnya disebut (SLF) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah kota kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya. 54. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang dididirikan di atas tanah atau, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. 55. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi. 56. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung tetap laik fungsi. 57. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran serta pemeliharaan bangunan
gedung
dan
lingkungannya
untuk
mengembalikan
keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki. 58. Pemugaranbangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya. 59. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum. 60. Pemeriksaanadalah kegiatan pengamatan secara visual mengukur, dan mencatat nilai indikator, gejala atau kondisi bangunan gedung meliputi komponen/unsur
arsitektur,
struktur,
utilitas
(mekanikal
dan
elektrikal), prasarana dan sarana bangunan gedung, serta bahan bangunan
yang
terpasang
untuk
mengetahui
kesesuaian
atau
penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula. 61. Pengujian peralatan
adalah
kegiatan
termasuk
pemeriksaan
penggunaan
fasilitas
dengan
menggunakan
laboratorium
untuk
menghitung dan menetapkan nilai indikator kondisi bangunan meliputi
elektrikal, prasarana dan sarana bangunan gedung serta bahan bangunan
yang
terpasang,
untuk
mengetahui
kesesuaian
atau
penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula. 62. Rekomendasi adalah saran tertulis dari ahli bardasarkan pemeriksakan dan/atau
pengajuan,
sebagai
dasar
pertimbangan
penetapan
pemberian sertifikat laik fungsi bangunan gedung oleh pemerintah kota. 63. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah kajian mengenai identifikasi dampak-dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL. 64. Analisis mengenai dampak lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang
diperlukan
bagi
proses
pengambilan
keputusan
tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan 65. Dokumen Pelaksanaan adalah dokumen hasil kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung meliputi rencana teknis dan syaratayarat, gambar-gambar workshop, sesuai dengan gambar kerja (as built drawings), dan dokumen ikatan kerja. 66. Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Gedung adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi bidang Bangunan Gedung, meliputi perencana teknis, pelaksana konstruksi, pengawas/manajemen konstruksi, termasuk Pengkaji Teknis Bangunan Gedung dan Penyedia Jasa Konstruksi lainnya. 67. Pemugaran Bangunan Gedung yang dilindungi dan dilestarikan adalah kegiatan
memperbaiki,
kebentuk aslinya
memulihkan
kembali
bangunan
gedung
dan lingkungan untuk mengembalikan keandalan
bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadan menurut periode yang dikehendaki. 68. Ruang Terbuka Hijau Pekarangan yang selanjutnya disebut RTHP adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam
bentuk
area/kawasan
maupun
dalam
bentuk
area
memanjang/jalur dimana di dalam penggunaannya lebih bersifat
69. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNSD adalah Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah. 70. Menteriadalah Menteri Pekerjaan Umum. Bagian Kedua Maksud, Tujuan, dan Lingkup Paragraf 1 Maksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, baik dalam pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, maupun dalam pemenuhan tertib penyelenggaraan bangunan gedung di daerah. Paragraf 2 Tujuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: 1.
mewujudkan Bangunan Gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata
Bangunan
Gedung
yang
serasi
dan
selaras
dengan
lingkungannya; 2.
mewujudkan
tertib
penyelenggaraan
Bangunan
Gedung
yang
menjamin keandalan teknis Bangunan Gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; 3.
mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung
Paragraf 3 Lingkup Pasal 4 (1)
Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan mengenai fungsi dan Klasifikasi
Bangunan
Gedung,
persyaratan
penyelenggaraan Bangunan Gedung, TABG, pembinaan
dalam
penyelenggaraan
Bangunan
Gedung,
Peran Masyarakat,
Bangunan
Gedung,
sanksi
administratif, penyidikan, pidana, dan peralihan. (2)
Untuk Bangunan Gedung fungsi khusus, dalam hal persyaratan, penyelenggaraan dan pembinaan tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka harus mengikuti Peraturan Pemerintah yang mengaturnya.
BAB II FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG Pasal 5 (1)
Fungsi Bangunan Gedung merupakan ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan teknis Bangunan Gedung ditinjau dari segi tata bangunan dan
lingkungan
maupun
keandalannya
serta
sesuai
dengan
peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL. (2)
Fungsi Bangunan Gedung meliputi: a.
Bangunan Gedung fungsi hunian, dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal;
b.
Bangunan Gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah;
c.
Bangunan Gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha;
d.
Bangunan Gedung fungsi sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya;
e.
Bangunan Gedung fungsi khusus dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi dan/atau tingkat risiko bahaya tinggi; dan
f.
Bangunan Gedung lebih dari satu fungsi.
Pasal 6 (1)
Bangunan Gedung fungsi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal dapat berbentuk:
(2)
a.
bangunan rumah tinggal tunggal;
b.
bangunan rumah tinggal deret;
c.
bangunan rumah tinggal susun; dan
d.
bangunan rumah tinggal sementara.
Bangunan Gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah keagamaan dapat berbentuk:
(3)
a.
bangunan masjid, mushalla, langgar, surau;
b.
bangunan gereja, kapel;
c.
bangunan pura;
d.
bangunan vihara;
e.
bangunan kelenteng; dan
f.
bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya.
Bangunan Gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha dapat berbentuk: a.
Bangunan Gedung perkantoran seperti bangunan perkantoran non-pemerintah dan sejenisnya;
b.
Bangunan
Gedung
perdagangan
seperti
bangunan
pasar,
pertokoan, pusat perbelanjaan, mal dan sejenisnya; c.
Bangunan Gedung pabrik;
d.
Bangunan Gedung perhotelan seperti bangunan hotel, motel, hostel, penginapan dan sejenisnya;
e.
Bangunan Gedung wisata dan rekreasi seperti tempat rekreasi, bioskop dan sejenisnya;
f.
Bangunan Gedung terminal seperti bangunan stasiun kereta api, terminal bus angkutan umum, halte bus, terminal peti kemas, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan perikanan, bandar udara;
g.
Bangunan
Gedung
tempat
penyimpanan
sementara
seperti
bangunan gudang, gedung parkir dan sejenisnya; dan h.
Bangunan Gedung tempat penangkaran atau budidaya seperti bangunan sarang burung walet, bangunan peternakan sapi dan sejenisnya.
(4)
Bangunan Gedung sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya dapat berbentuk: a.
Bangunan
Gedung
pelayanan
pendidikan
seperti
bangunan
sekolah taman kanak kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, kursus dan semacamnya; b.
Bangunan
Gedung
pelayanan
kesehatan
seperti
bangunan
puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit termasuk panti-panti dan sejenisnya; c.
Bangunan
Gedung
kebudayaan
seperti
bangunan
museum,
gedung kesenian, Bangunan Gedung adat dan sejenisnya; d.
Bangunan Gedung laboratorium seperti bangunan laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium lainnya, dan
e.
Bangunan Gedung pelayanan umum seperti bangunan stadion, gedung olah raga dan sejenisnya.
(5)
Bangunan fungsi khusus dengan fungsi utama yang memerlukan tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional dan/atau yang mempunyai tingkat risiko bahaya yang tinggi, meliputi:
(6)
a.
bangunan gedung untuk reaktor nuklir;
b.
bangunan gedung untuk instalasi pertahanan dan keamanan;
c.
dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh Menteri.
Bangunan Gedung lebih dari satu fungsi dengan fungsi utama kombinasi lebih dari satu fungsi dapat berbentuk: a.
bangunan rumah dengan toko (ruko);
b.
bangunan rumah dengan kantor (rukan);
c.
Bangunan Gedung mal-apartemen-perkantoran;
d.
Bangunan Gedung mal-apartemen-perkantoran-perhotelan; dan sejenisnya. Pasal 7
(1)
Klasifikasi Bangunan Gedung menurut kelompok fungsi bangunan didasarkan pada pemenuhan syarat administrasi dan persyaratan teknis Bangunan Gedung.
(2)
Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diklasifikasikan
berdasarkan
tingkat
kompleksitas,
tingkat
permanensi, tingkat risiko kebakaran, zonasi gempa okasi, ketinggian,
(3)
Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi: a.
Bangunan Gedung sederhana, yaitu Bangunan Gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana dan/atau Bangunan Gedung yang sudah memiliki desain prototip;
b.
Bangunan Gedung tidak sederhana, yaitu Bangunan Gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan atau teknologi tidak sederhana; serta
c.
Bangunan Gedung khusus, yaitu Bangunan Gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus.
(4)
Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi meliputi: a.
Bangunan Gedung darurat atau sementara, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan sampai dengan 5 (lima) tahun;
b.
Bangunan Gedung semi permanen, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun; serta
c.
Bangunan Gedung permanen, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 20 (dua puluh) tahun.
(5)
Klasifikasi berdasarkan tingkat risiko kebakaran meliputi: a.
Tingkat risiko kebakaran rendah, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya, disain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya rendah;
b.
Tingkat risiko kebakaran sedang, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya, disain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya sedang; serta
c.
Tingkat risiko kebakaran tinggi, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya, dan disain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya sangat tinggi dan/atau tinggi.
(6)
Klasifikasi berdasarkan zonasi gempa meliputi tingkat zonasi gempa di wilayah Kota Pekanbaru berdasarkan tingkat kerawanan bahaya gempa.
(7)
Klasifikasi berdasarkan lokasi meliputi: a.
Bangunan Gedung di lokasi renggang, yaitu Bangunan Gedung yang pada umumnya terletak pada daerah pinggiran/luar kota atau daerah yang berfungsi sebagai resapan;
b.
Bangunan Gedung di lokasi sedang, yaitu Bangunan Gedung yang pada umumnya terletak di daerah permukiman; serta
c.
Bangunan Gedung di lokasi padat, yaitu Bangunan Gedung yang pada umumnya terletak di daerah perdagangan/pusat kota.
(8)
Klasifikasi berdasarkan ketinggian Bangunan Gedung meliputi: a.
Bangunan Gedung bertingkat rendah, yaitu Bangunan Gedung yang memiliki jumlah lantai sampai dengan 4 lantai;
b.
Bangunan Gedung bertingkat sedang, yaitu Bangunan Gedung yang memiliki jumlah lantai mulai dari 5 lantai sampai dengan 8 lantai; serta
c.
Bangunan Gedung bertingkat tinggi, yaitu Bangunan Gedung yang memiliki jumlah lantai lebih dari 8 lantai.
(9)
Klasifikasi berdasarkan kepemilikan meliputi: a.
Bangunan Gedung milik negara, yaitu Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, dan/atau sumber pembiayaan lain, seperti: gedung kantor dinas, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah negara, dan lain-lain;
b.
Bangunan Gedung milik perorangan, yaitu Bangunan Gedung yang merupakan kekayaan milik pribadi atau perorangan dan diadakan dengan sumber pembiayaan dari dana pribadi atau perorangan; serta
c.
Bangunan Gedung milik badan usaha, yaitu Bangunan Gedung yang merupakan kekayaan milik badan usaha non pemerintah dan diadakan dengan sumber pembiayaan dari dana badan usaha non pemerintah tersebut.
Pasal 8 (1)
Penentuan Klasifikasi Bangunan Gedung atau bagian dari gedung ditentukan berdasarkan fungsi yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan
atau
perubahan
yang
diperlukan
pada
Bangunan
Gedung. (2)
Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL.
(3)
Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung diusulkan oleh Pemilik Bangunan Gedung dalam bentuk rencana teknis Bangunan Gedung melalui pengajuan permohonan izin mendirikan Bangunan Gedung.
(4)
Penetapan fungsi Bangunan Gedung dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penerbitan IMB berdasarkan RTRW, RDTR dan/atau RTBL, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah
Pasal 9 (1)
Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung dapat diubah dengan mengajukan permohonan IMB baru.
(2)
Perubahan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis Bangunan Gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
(3)
Perubahan fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung yang baru.
(4)
Perubahan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam izin mendirikan Bangunan Gedung, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah
BAB III PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Pertama Umum Pasal 10 (1)
Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung.
(2)
(3)
Persyaratan administratif Bangunan Gedung meliputi: a.
status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
b.
status kepemilikan Bangunan Gedung, serta
c.
IMB.
Persyaratan teknis Bangunan Gedung meliputi: a.
b.
persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang terdiri atas: 1)
persyaratan peruntukan lokasi;
2)
intensitas Bangunan Gedung;
3)
arsitektur Bangunan Gedung;
4)
pengendalian dampak lingkungan untuk Bangunan Gedung Tertentu; serta
5)
rencana tata bangunan dan lingkungan, untuk kawasan yang termasuk dalam peraturan walikota tentang RTBL.
persyaratan keandalan Bangunan Gedung terdiri atas: 1) persyaratan keselamatan; 2) persyaratan kesehatan; 3) persyaratan kenyamanan; serta 4) persyaratan kemudahan. Bagian Kedua Persyaratan Administrasi Bangunan Paragraf 1 Status Hak atas Tanah Pasal 11
(1)
SetiapBangunan Gedung harus didirikan di atas tanah yang jelas kepemilikannya, baik milik sendiri atau milik pihak lain
(2)
Status
hak
atas
tanah
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
diwujudkan dalam bentuk dokumen sertifikat hak atas tanah atau
(3)
Dalam hal tanahnya milik pihak lain, Bangunan Gedung hanya dapat didirikan dengan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan Pemilik Bangunan Gedung.
(4)
Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak, dan batas-batas tanah, serta fungsi Bangunan Gedung dan jangka waktu pemanfaatan tanah.
(5)
Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) memuat
paling sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak, dan batasbatas tanah, serta fungsi Bangunan Gedung dan jangka waktu pemanfaatan tanah (6)
Bangunan Gedung yang karena faktor budaya atau tradisi setempat harus dibangun di atas air sungai, air danau harus mendapatkan izin dari walikota.
(7)
Bangunan Gedung yang akan dibangun di atas tanah milik sendiri atau di atas tanah milik orang lain yang terletak di kawasan rawan bencana alam harus mengikuti persyaratan yang diatur dalam Keterangan Rencana Kota.
Paragraf 2 Status Kepemilikan Bangunan Pasal 12 (1)
Setiap
pemilik
bangunan
gedung
harus
memiliki
surat
bukti
kepemilikan bangunan gedung yang diterbitkan oleh pemerintah kota, kecuali kepemilikan bangunan gedung fungsi khusus. (2)
Penetapan
status
kepemilikan
Bangunan
Gedung
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat proses IMB dan/atau pada saat pendataan Bangunan Gedung, pembangunan,
tertib
pemanfaatan
kepemilikan Bangunan Gedung.
dan
sebagai sarana tertib kepastian
hukum
atas
(3)
Status kepemilikan Bangunan Gedung Adat pada masyarakat hukum adat
ditetapkan
oleh
masyarakat
hukum
adat
bersangkutan
berdasarkan norma dan kearifan lokal yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. (4)
Kepemilikan bangunan gedung dapat dialihkan kepada pihak lain dengan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(5)
Pengalihan hak kepemilikan Bangunan Gedung kepada pihak lain harus dilaporkan kepada walikota untuk diterbitkan surat keterangan bukti kepemilikan baru.
(6)
Pengalihan
hak
kepemilikan
Bangunan
Gedung
sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) oleh Pemilik Bangunan Gedung yang bukan pemegang hak atas tanah, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan pemegang hak atas tanah. (7)
Tata
cara
pembuktian
kepemilikan
Bangunan
Gedung
kecuali
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 3 Izin Mendirikan Bangunan Pasal 13 (1)
Setiap orang atau badan wajib memiliki IMB dengan mengajukan permohonan IMB kepada walikota untuk melakukan kegiatan: a.
pembangunan Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung.
b.
rehabilitasi/renovasi
Bangunan
Gedung
dan/atau
Bangunan Gedung meliputi perbaikan/perawatan,
prasarana perubahan,
perluasan/ pengurangan; dan c.
pemugaran/pelestarian
dengan
mendasarkan
pada
surat
Keterangan Rencana Kota (advis planning) untuk lokasi yang bersangkutan. (2)
Izin mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.
(3)
Pemerintah Daerah wajib memberikan secara cuma-cuma surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan IMB sebagai dasar penyusunan rencana teknis Bangunan Gedung.
(4)
Surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi: a.
fungsi Bangunan Gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
b.
ketinggian maksimum Bangunan Gedung yang diizinkan;
c.
jumlah lantai/lapis Bangunan Gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;
d.
garis sempadan dan jarak bebas minimum Bangunan Gedung yang diizinkan;
(5)
e.
KDB maksimum yang diizinkan;
f.
KLB maksimum yang diizinkan;
g.
KDH minimum yang diwajibkan;
h.
KTB maksimum yang diizinkan; dan
i.
jaringan utilitas kota.
Dalam surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat juga dicantumkan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan.
Paragraf 4 IMB di Atas dan/atau di Bawah Tanah, Air dan/atau Prasarana/Sarana Umum Pasal 14 (1)
Permohonan IMB untuk Bangunan Gedung yang dibangun di atas dan/atau di bawah tanah, air, atau prasarana dan sarana umum harus mendapatkan persetujuan dari instansi terkait.
(2)
IMB untuk pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat Pertimbangan Teknis TABG dan dengan mempertimbangkan pendapat masyarakat.
(3)
Pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Standar Teknis dan pedoman yang terkait.
Bagian Ketiga Persyaratan Teknis Bangunan Gedung Paragraf 1 Umum Pasal 15 Persyaratan teknis Bangunan Gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan lingkungan dan persyaratan keandalan bangunan. Paragraf 2 Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan Pasal 16 Persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung, persyaratan arsitektur Bangunan Gedung dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan. Paragraf 3 Persyaratan Peruntukan dan Intensitas Bangunan Gedung Pasal 17 (1)
Bangunan Gedung harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang telah ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
(2)
Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi mengenai RTRW, RDTR dan/atau RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat secara cuma-cuma.
(3)
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keterangan mengenai peruntukan lokasi, intensitas bangunan yang terdiri dari kepadatan bangunan, ketinggian bangunan, dan garis sempadan bangunan.
(4)
Bangunan Gedung yang dibangun: a.
di atas prasarana dan sarana umum;
b.
di bawah prasarana dan sarana umum;
c.
di bawah atau di atas air;
d.
di daerah jaringan transmisi listrik tegangan tinggi;
e.
di daerah yang berpotensi bencana alam; dan
f.
di Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP);
harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperoleh pertimbangan serta persetujuan dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait lainnya. (5)
Dalam hal ketentuan mengenai peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka ketentuan mengenai peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur sementara dalam peraturan walikota.
Pasal 18 (1)
Dalam hal terjadi perubahan RTRW, RDTR dan/atau RTBL yang mengakibatkan
perubahan
peruntukan
lokasi,
fungsi
Bangunan
Gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan yang baru harus disesuaikan. (2)
Terhadap kerugian yang timbul akibat perubahan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan penggantian yang layak kepada Pemilik Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 19 (1)
Bangunan Gedung yang akan dibangun harus memenuhi persyaratan intensitas Bangunan Gedung yang meliputi persyaratan kepadatan, ketinggian dan jarak bebas Bangunan Gedung, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL.
(2)
Kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan KDB dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) pada tingkatan tinggi, sedang dan rendah.
(3)
Ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan tentang jumlah lantai bangunan, tinggi bangunan dan KLB pada tingkatan KLB tinggi, sedang dan rendah.
(4)
Ketinggian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh mengganggu lalu lintas penerbangan.
(5)
Jarak bebas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan tentang Garis Sempadan Bangunan Gedung dan jarak
antara
Bangunan
Gedung
dengan
batas
persil,
jarak
antarbangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman. (6)
Dalam hal ketentuan mengenai persyaratan intensitas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka ketentuan mengenai persyaratan intensitas Bangunan Gedung dapat diatur sementara untuk suatu lokasi dalam peraturan walikota yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan pendapat TABG
Pasal 20 (1)
KDB ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan, pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan.
(2)
Ketentuan besarnya KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau pengaturan sementara persyaratan intensitas Bangunan Gedung dalam peraturan walikota.
Pasal 21 (1)
KDH ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, kesehatan dan kenyamanan bangunan..
(2)
Ketentuan besarnya KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau pengaturan sementara persyaratan intensitas Bangunan Gedung dalam peraturan walikota.
Pasal 22 (1)
KLB ditentukan atas dasar daya dukung lingkungan, pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan,
fungsi
bangunan,
keselamatan
dan
kenyamanan
bangunan,
keselamatan dan kenyamanan umum. (2)
Ketentuan besarnya KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau pengaturan sementara persyaratan intensitas Bangunan Gedung dalam peraturan walikota.
Pasal 23 (1)
Jumlah lantai Bangunan Gedung dan tinggi Bangunan Gedung ditentukan atas dasar pertimbangan lebar jalan, fungsi bangunan, keselamatan
bangunan,
keserasian
dengan
lingkungannya
serta
keselamatan lalu lintas penerbangan. (2)
Bangunan Gedung dapat dibuat bertingkat ke bawah tanah sepanjang memungkinkan untuk itu dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan.
(3)
Ketentuan besarnya jumlah lantai Bangunan Gedung dan tinggi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau pengaturan sementara persyaratan intensitas Bangunan Gedung dalam peraturan walikota.
Pasal 24 (1)
Garis sempadan bangunan ditentukan atas pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keserasian dengan lingkungan dan ketinggian bangunan.
(2)
Garis Sempadan Bangunan Gedung meliputi ketentuan mengenai jarak Bangunan Gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, rel kereta api
dan/atau
jaringan
listrik
tegangan
tinggi,
dengan
mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan; (3)
Garis sempadan bangunan meliputi garis sempadan bangunan untuk bagian muka, samping, dan belakang.
(4)
Penetapan garis sempadan bangunan berlaku untuk bangunan di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah (besmen).
(5)
Ketentuan besarnya garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau pengaturan sementara dalam peraturan walikota.
(6)
Walikota dapat menetapkan lain untuk kawasan-kawasan tertentu dan spesifik. Pasal 25
(1)
Jarak antarbangunan, dan jarak
antara as jalan dengan pagar
halaman ditetapkan untuk setiap lokasi sesuai dengan peruntukannya atas pertimbangan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, dan keserasian dengan lingkungan dan ketinggian bangunan. (2)
Jarak antarbangunan, dan jarak
antara as jalan dengan pagar
halaman yang diberlakukan per kapling/persil dan/atau per kawasan. (3)
Penetapan jarak antarbangunan, dan jarak
antara as jalan dengan
pagar halaman berlaku untuk di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah (besmen). (4)
Penetapan jarak antarbangunan, dan jarak
antara as jalan dengan
pagar halaman untuk di bawah permukaan tanah didasarkan pada pertimbangan keberadaan atau rencana jaringan pembangunan utilitas umum. (5)
Ketentuan besarnya jarak antarbangunan, dan jarak antara as jalan dengan
pagar
halaman
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau pengaturan sementara persyaratan intensitas Bangunan Gedung dalam peraturan walikota. (6)
Walikota dapat menetapkan lain untuk kawasan-kawasan tertentu dan spesifik
Paragraf 4 Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung Pasal 26 Persyaratan arsitektur Bangunan Gedung meliputi persyaratan penampilan Bangunan Gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
Bangunan
Gedung
dengan
lingkungannya,
serta
mempertimbangkan
adanya
keseimbangan
antara
nilai-nilai
adat/tradisional sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa. Pasal 27 (1)
Persyaratan penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disesuaikan dengan penetapan tema arsitektur bangunan di dalam peraturan zonasi dalam RDTR dan/atau peraturan walikota tentang RTBL.
(2)
Penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur, dan
lingkungan
yang
ada
di
sekitarnya
serta
dengan
mempertimbangkan kaidah pelestarian. (3)
Penampilan Bangunan Gedung yang didirikan berdampingan dengan Bangunan
Gedung
yang
dilestarikan,
harus
dirancang
dengan
mempertimbangkan kaidah estetika bentuk dan karakteristik dari arsitektur Bangunan Gedung yang dilestarikan. (4)
Pemerintah Daerah dapat mengatur kaidah arsitektur tertentu pada suatu kawasan setelah mendengar pendapat TABG dan pendapat masyarakat dalam peraturan walikota.
Pasal 28 (1)
Bentuk Bangunan Gedung harus dirancang dengan memperhatikan bentuk
dan
karakteristik
arsitektur
di
sekitarnya
dengan
mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan yang nyaman dan serasi terhadap lingkungannya. (2)
Bentuk
denah
Bangunan
Gedung
adat
atau
tradisional
harus
memperhatikan sistem nilai dan kearifan lokal yang berlaku di lingkungan masyarakat adat bersangkutan. (3)
Atap dan dinding Bangunan Gedung harus dibuat dari konstruksi dan bahan yang aman dari kerusakan akibat bencana alam.
Pasal 29 (1)
Persyaratan
tata
ruang
dalam
Bangunan
Gedung
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 harus memperhatikan fungsi ruang, arsitektur Bangunan Gedung, dan keandalan Bangunan Gedung. (2)
Bentuk Bangunan Gedung harus dirancang agar setiap ruang dalam dimungkinkan menggunakan pencahayaan dan penghawaan alami, kecuali
fungsi
Bangunan
Gedung
yang
memerlukan
sistem
pencahayaan dan penghawaan buatan. (3)
Ruang dalam Bangunan Gedung harus mempunyai tinggi yang cukup sesuai dengan fungsinya dan arsitektur bangunannya.
(4)
Perubahan fungsi dan penggunaan ruang Bangunan Gedung atau bagian
Bangunan
Gedung
harus
tetap
memenuhi
ketentuan
penggunaan Bangunan Gedung dan dapat menjamin keamanan, keselamatan
bangunan
dan
kebutuhan
kenyamanan
bagi
penghuninya. Pasal 30 (1)
Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya yang diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana luar Bangunan Gedung.
(2)
Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.
Persyaratan ruang terbuka hijau pekarangan (RTHP);
b.
Persyaratan ruang sempadan Bangunan Gedung;
c.
Persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan;
d.
Ketinggian pekarangan dan lantai dasar bangunan;
e.
Daerah hijau pada bangunan;
f.
Tata tanaman;
g.
Sirkulasi dan fasilitas parkir;
h.
Pertandaan (Signage); serta
i.
Pencahayaan ruang luar Bangunan Gedung
Pasal 31 (1)
Ruang terbuka hijau pekarangan (RTHP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf a sebagai ruang yang berhubungan langsung dengan dan terletak pada persil yang sama dengan Bangunan Gedung, berfungsi
sebagai
tempat
tumbuhnya
tanaman,
peresapan
air,
sirkulasi, unsur estetik, sebagai ruang untuk kegiatan atau ruang fasilitas (amenitas). (2)
Persyaratan RTHP ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL, secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk Garis Sempadan Bangunan, Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Dasar Hijau, Koefisien Lantai Bangunan, sirkulasi dan fasilitas parkir dan ketetapan lainnya yang bersifat mengikat semua pihak berkepentingan.
(3)
Dalam hal ketentuan mengenai persyaratan RTHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, maka ketentuan mengenai persyaratan RTHP dapat diatur sementara untuk suatu lokasi dalam peraturan walikota sebagai acuan bagi penerbitan IMB. Pasal 32
(1)
Persyaratan ruang sempadan depan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b harus mengindahkan keserasian lansekap pada ruas jalan yang terkait sesuai dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL, yang mencakup pagar dan gerbang, tanaman besar/pohon dan bangunan penunjang.
(2)
Terhadap persyaratan ruang sempadan depan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan karakteristik lansekap jalan atau ruas jalan dengan mempertimbangkan keserasian tampak depan bangunan, ruang sempadan depan bangunan, pagar, jalur pajalan kaki, jalur kendaraan dan jalur hijau median jalan dan sarana utilitas umum lainnya. Pasal 33
(1)
Persyaratan
tapak
besmen
terhadap
lingkungan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c berupa kebutuhan besmen dan besaran Koefisien Tapak Besmen (KTB) ditetapkan berdasarkan rencana peruntukan lahan, ketentuan teknis dan kebijakan daerah. (2)
Untuk penyediaaan RTHP yang memadai, lantai besmen pertama tidak dibenarkan keluar dari tapak bangunan di atas tanah dan atap besmen
kedua harus berkedalaman sekurang kurangnya 2 (dua) meter dari permukaan tanah. Pasal 34 (1)
Persyaratan
ketinggian
pekarangan
dan
lantai
dasar
bangunan
sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (2) huruf d adalah apabila tinggi tanah pekarangan berada di bawah titik ketinggian (peil) bebas banjir yang ditetapkan oleh Balai Sungai atau instansi berwenang setempat atau terdapat kemiringan yang curam atau perbedaan tinggi yang besar pada tanah asli suatu perpetakan, maka tinggi maksimal lantai dasar ditetapkan tersendiri. (2)
Tinggi lantai dasar suatu Bangunan Gedung diperkenankan mencapai maksimal 1,20 m di atas tinggi rata-rata tanah pekarangan atau tinggi rata-rata jalan, dengan memperhatikan keserasian lingkungan. Pasal 35
(1)
Daerah hijau bangunan (DHB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e dapat berupa taman atap atau penanaman pada sisi bangunan.
(2)
DHB merupakan bagian dari kewajiban pemohonan IMB untuk menyediakan RTHP dengan luas maksimum 25% dari RTHP. Pasal 36
Tata Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f meliputi aspek pemilihan karakter tanaman dan penempatan tanaman dengan
memperhitungkan
tingkat
kestabilan
tanah/wadah
tempat
tanaman tumbuh dan tingkat bahaya yang ditimbulkannya. Pasal 37 (1)
Setiap bangunan bukan rumah tinggal wajib menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang proporsional dengan jumlah luas lantai bangunan sesuai Standar Teknis yang telah ditetapkan.
(2)
Sistem sirkulasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf g harus saling mendukung antara sirkulasi ekternal dan sirkulasi internal Bangunan Gedung serta antara individu pemakai bangunan dengan sarana transportasinya.
(3)
Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf g tidak boleh mengurangi daerah hijau yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada pejalan kaki, memudahkan aksesibilitas serta tidak mengganggu sirkulasi kendaraan dan jalur pejalan kaki. Pasal 38
(1)
Pertandaan (Signage) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf h yang ditempatkan pada bangunan, pagar, kaveling dan/atau ruang
publik
tidak
boleh
berukuran
lebih
besar
dari
elemen
bangunan/pagar serta tidak boleh mengganggu karakter yang akan diciptakan/dipertahankan. (2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pertandaan (signage) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur dalam peraturan walikota. Pasal 39
(1)
Pencahayaan ruang luar Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
30
ayat
(2)
huruf
i
harus
disediakan
dengan
memperhatikan karakter lingkungan, fungsi dan arsitektur bangunan, estetika amenitas dan komponen promosi. (2)
Pencahayaan yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi
keserasian
dengan
pencahayaan
dari
dalam
bangunan dan pencahayaan dari penerangan jalan umum. Paragraf 5 Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan Pasal 40 (1)
Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang mengganggu atau menimbulkan dampak besar dan penting harus dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
(2)
Kegiatan
dalam
bangunan
dan/atau
lingkungannya
yang
tidak
mengganggu atau tidak menimbulkan dampak besar dan penting tidak perlu dilengkapi dengan AMDAL tetapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). (3)
Kegiatan yang memerlukan AMDAL, UKL dan UPL disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 6 Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Pasal 41 (1)
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan atau RTBL memuat program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi dan ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
(2)
Program bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan Bangunan Gedung, serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan, dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru.
(3)
Rencana umum dan panduan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
merupakan
ketentuan-ketentuan
tata
bangunan
dan
lingkungan pada suatu lingkungan/ kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau. (4)
Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan program investasi Bangunan Gedung dan lingkungannya yang disusun ketentuan
berdasarkan rencana
program
bangunan
umum
dan
dan
panduan
lingkungan
serta
rencana
yang
memperhitungkan kebutuhan nyata para pemangku kepentingan dalam proses pengendalian investasi dan pembiayaan dalam penataan lingkungan/kawasan, dan merupakan rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan atau pun menghitung tolok ukur keberhasilan investasi, sehingga tercapai kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan.
(5)
Ketentuan pengendalian rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
alat
mobilisasi
peran
masing-masing
pemangku
kepentingan pada masa pelaksanaan atau masa pemberlakuan RTBL sesuai dengan kapasitasnya dalam suatu sistem yang disepakati bersama,
dan
berlaku
sebagai
rujukan
bagi
para
pemangku
kepentingan untuk mengukur tingkat keberhasilan kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan. (6)
Pedoman pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan/kawasan yang berdasarkan dokumen RTBL, dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas, meningkat, dan berkelanjutan.
(7)
RTBL disusun berdasarkan pada pola penataan Bangunan Gedung dan lingkungan
yang
ditetapkan
oleh
Pemerintah
Daerah
dan/atau
masyarakat serta dapat dilakukan melalui kemitraan Pemerintah Daerah dengan swasta dan/atau masyarakat sesuai dengan tingkat permasalahan
pada
lingkungan/kawasan
bersangkutan
dengan
mempertimbangkan pendapat para ahli dan masyarakat. (8)
Pola penataan Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud
pada
development),
ayat
(7)
pembangunan
meliputi sisipan
pembangunan parsial
(infill
baru
(new
development),
peremajaan kota (urban renewal), pembangunan kembali wilayah perkotaan (urban redevelopment), pembangunan untuk menghidupkan kembali wilayah perkotaan (urban revitalization), dan pelestarian kawasan. (9)
RTBL yang didasarkan pada berbagai pola penataan Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ini ditujukan bagi berbagai status kawasan seperti kawasan baru yang potensial berkembang, kawasan terbangun, kawasan yang dilindungi dan dilestarikan, atau kawasan yang bersifat gabungan atau campuran dari ketiga jenis kawasan pada ayat ini.
(10) RTBL ditetapkan dengan peraturan walikota.
Paragraf 7 Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung Pasal 42 Persyaratan keandalan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Paragraf 8 Persyaratan Keselamatan Bangunan Gedung Pasal 43 Persyaratan keselamatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap beban muatan, persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya
kebakaran
dan
persyaratan
kemampuan
Bangunan
Gedung
terhadap bahaya petir. Pasal 44 (1)
Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap beban muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi persyaratan struktur Bangunan Gedung, pembebanan pada Bangunan Gedung, struktur atas Bangunan Gedung, struktur bawah Bangunan Gedung, pondasi langsung, pondasi dalam, keselamatan struktur, keruntuhan struktur dan persyaratan bahan.
(2)
Struktur Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus kuat/kokoh, stabil dalam memikul beban dan memenuhi persyaratan keselamatan, persyaratan kelayanan selama umur yang direncanakan dengan mempertimbangkan: a.
fungsi Bangunan Gedung, lokasi, keawetan dan kemungkinan pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung;
b.
pengaruh aksi sebagai akibat dari beban yang bekerja selama umur layanan struktur baik beban muatan tetap maupun sementara yang timbul akibat gempa, angin, korosi, jamur dan serangga perusak;
c.
pengaruh
gempa
terhadap
substruktur
Bangunan Gedung sesuai zona gempanya;
maupun
struktur
d.
struktur bangunan yang direncanakan secara daktail pada kondisi pembebanan maksimum, sehingga pada saat terjadi keruntuhan, kondisi strukturnya masih memungkinkan penyelamatan diri penghuninya;
e.
struktur bawah Bangunan Gedung pada lokasi tanah yang dapat terjadi likuifaksi, dan;
f. (3)
keandalan Bangunan Gedung.
Pembebanan pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dianalisis dengan memeriksa respon struktur terhadap beban tetap, beban sementara
atau beban khusus yang mungkin
bekerja selama umur pelayanan dengan menggunakan SNI 03-17262002 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru; SNI 03-1727-1989 Tata cara perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru; atau standar baku dan/atau Pedoman Teknis. (4)
Struktur atas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
konstruksi
beton,
konstruksi
baja,
konstruksi
kayu,
konstruksi bambu, konstruksi dengan bahan dan teknologi khusus dilaksanakan dengan menggunakan standar sebagai berikut: a.
konstruksi beton: SNI 03-1734-1989 Tata cara perencanaan beton dan struktur dinding bertulang untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-2847-1992 Tata cara penghitungan struktur beton untuk Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-34301994 Tata cara perencanaan dinding struktur pasangan blok beton berongga bertulang untuk bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-3976-1995 Tata cara pengadukan pengecoran beton, atau edisi terbaru, SNI 03-2834-2000 Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal, atau edisi terbaru, SNI 03-3449-2002 Tata cara rencana pembuatan campuran beton ringan dengan agregat ringan, atau edisi terbaru; tata cara perencanaan dan palaksanaan konstruksi beton pracetak dan prategang untuk Bangunan Gedung, metode pengujian dan penentuan parameter perencanaan tahan gempa konstruksi beton pracetak dan prategang untuk Bangunan Gedung dan spesifikasi sistem dan material konstruksi beton pracetak dan prategang untuk Bangunan Gedung;
b.
konstruksi baja: SNI 03-1729-2002 Tata cara pembuatan dan perakitan konstruksi baja, dan tata cara pemeliharaan konstruksi baja selama masa konstruksi;
c.
konstruksi kayu: SNI 03-2407-1944 Tata cara perencanaan konstruksi kayu untuk Bangunan Gedung, dan tata cara pembuatan dan perakitan konstruksi kayu;
d.
konstruksi bambu: mengikuti kaidah perencanaan konstruksi bambu berdasarkan pedoman dan standar yang terkait, dan
e.
konstruksi dengan bahan dan teknologi khusus: mengikuti kaidah perencanaan konstruksi bahan dan teknologi khusus berdasarkan pedoman dan standar yang terkait.
(5)
Struktur bawah Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pondasi langsung dan pondasi dalam.
(6)
Pondasi
langsung
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(5)
harus
direncanakan sehingga dasarnya terletak di atas lapisan tanah yang mantap dengan daya dukung tanah yang cukup kuat dan selama berfungsinya Bangunan Gedung tidak mengalami penurunan yang melampaui batas. (7)
Pondasi dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan dalam hal lapisan tanah dengan daya dukung yang terletak cukup jauh di bawah permukaan tanah sehingga pengguna pondasi langsung dapat menyebabkan
penurunan
yang
berlebihan
atau
ketidakstabilan
konstruksi. (8)
Keselamatan merupakan
struktur salah
satu
sebagaimana penentuan
dimaksud tingkat
pada
keandalan
ayat
(1)
struktur
bangunan yang diperoleh dari hasil Pemeriksaan Berkala oleh tenaga ahli yang bersertifikat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung. (9)
Keruntuhan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu kondisi yang harus dihindari dengan cara melakukan Pemeriksaan Berkala tingkat keandalan Bangunan Gedung sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung.
(10) Persyaratan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan
keamanan,
keselamatan
lingkungan
dan
Pengguna Bangunan Gedung serta sesuai dengan SNI terkait
Pasal 45 (1)
Persyaratan
kemampuan
Bangunan
Gedung
terhadap
bahaya
kebakaran meliputi sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif, persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran, persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan bahaya, persyaratan komunikasi dalam Bangunan Gedung, persyaratan instalasi bahan bakar gas dan manajemen penanggulangan kebakaran. (2)
Setiap Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi aktif yang meliputi sistem pemadam kebakaran, sistem diteksi dan alarm kebakaran, sistem pengendali asap kebakaran dan pusat pengendali kebakaran.
(3)
Setiap Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dengan mengikuti SNI 03-1736-2000 Tata cara perencanaan
sistem
proteksi
pasif
untuk
pencegahan
bahaya
kebakaran pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru dan SNI 031746-2000 Tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan ke luar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru. (4)
Persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran meliputi perencanaan akses bangunan dan lingkungan untuk
pencegahan
bahaya
kebakaran
dan
perencanaan
dan
pemasangan jalan keluar untuk penyelamatan sesuai dengan SNI 031735-2000 Tata cara perencanaan bangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru, dan SNI 03-1736-2000 Tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru.
(5)
Persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan bahaya dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pengguna gedung dalam keadaaan darurat untuk menyelamatkan diri sesuai dengan SNI 03-6573-2001 Tata cara perancangan pencahayaan darurat, tanda arah dan sistem peringatan bahaya pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru.
(6)
Persyaratan komunikasi dalam Bangunan Gedung sebagai penyediaan sistem komunikasi untuk keperluan internal maupun untuk hubungan ke luar pada saat terjadi kebakaran atau kondisi lainnya harus sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
mengenai
telekomunikasi. (7)
Persyaratan instalasi bahan bakar gas meliputi jenis bahan bakar gas dan instalasi gas yang dipergunakan baik dalam jaringan gas kota maupun gas tabung mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
(8)
Setiap Bangunan Gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai dan/atau jumlah penghuni tertentu harus mempunyai unit manajemen proteksi kebakaran Bangunan Gedung.
Pasal 46 (1)
Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya petir dan bahaya kelistrikan meliputi persyaratan instalasi proteksi petir dan persyaratan sistem kelistrikan.
(2)
Persyaratan instalasi proteksi petir harus memperhatikan perencanaan sistem proteksi petir, instalasi proteksi petir, pemeriksaan dan pemeliharaan serta memenuhi SNI 03-7015-2004 Sistem proteksi petir pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru dan/atau Standar Teknis lainnya.
(3)
Persyaratan sistem kelistrikan harus memperhatikan perencanaan instalasi listrik, jaringan distribusi listrik, beban listrik, sumber daya listrik,
transformator
distribusi,
pemeriksaan,
pengujian
dan
pemeliharaan dan memenuhi SNI 04-0227-1994 Tegangan standar, atau edisi terbaru, SNI 04-0225-2000 Persyaratan umum instalasi listrik, atau edisi terbaru, SNI 04-7018-2004 Sistem pasokan daya
listrik darurat dan siaga, atau edisi terbaru dan SNI 04-7019-2004 Sistem pasokan daya listrik darurat menggunakan energi tersimpan, atau edisi terbaru dan/atau Standar Teknis lainnya. Pasal 47 (1)
Setiap Bangunan Gedung untuk kepentingan umum harus dilengkapi dengan
sistem
pengamanan
yang
memadai
untuk
mencegah
terancamnya keselamatan penghuni dan harta benda akibat bencana bahan peledak. (2)
Sistem pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kelengkapan pengamanan Bangunan Gedung untuk kepentingan umum dari bahaya bahan peledak, yang meliputi prosedur, peralatan dan petugas pengamanan.
(3)
Prosedur
pengamanan
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat
(2)
merupakan tata cara proses pemeriksanaan pengunjung Bangunan Gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/atau membakar Bangunan Gedung dan/atau pengunjung di dalamnya. (4)
Peralatan
pengamanan
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat
(2)
merupakan peralatan detektor yang digunakan untuk memeriksa pengunjung Bangunan Gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/atau membakar Bangunan Gedung dan/atau pengunjung di dalamnya. (5)
Petugas
pengamanan
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat
(2)
merupakan orang yang diberikan tugas untuk memeriksa pengunjung Bangunan Gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/atau membakar Bangunan Gedung dan/atau pengunjung di dalamnya. (6)
Persyaratan sistem pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang
meliputi
ketentuan
mengenai
tata
cara
perencanaan,
pemasangan, pemeliharaan instalasi sistem pengamanan disesuaikan dengan pedoman dan Standar Teknis yang terkait.
Paragraf 9 Persyaratan Kesehatan Bangunan Gedung Pasal 48 Persyaratan kesehatan Bangunan Gedung meliputi persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan penggunaan bahan bangunan. Pasal 49 (1)
Sistem penghawaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48
dapat
berupa
ventilasi
alami
dan/atau
ventilasi
mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya. (2)
Bangunan Gedung tempat tinggal dan Bangunan Gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai bukaan permanen atau yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami dan kisi-kisi pada pintu dan jendela.
(3)
Persyaratan teknis sistem dan kebutuhan ventilasi harus mengikuti SNI 03-6390-2000 Konservasi energi sistem tata udara pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-6572-2001 Tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada Bangunan Gedung, atau
edisi
terbaru,
standar
tentang
tata
cata
perencanaan,
pemasangan dan pemeliharaan sistem ventilasi dan/atau Standar Teknis terkait.
Pasal 50 (1)
Sistem pencahayaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat berupa sistem pencahayaan alami dan/atau buatan dan/atau pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.
(2)
Bangunan Gedung tempat tinggal dan Bangunan Gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami yang optimal disesuaikan dengan fungsi Bangunan Gedung dan fungsi tiap-tiap ruangan dalam Bangunan Gedung.
(3)
Sistem pencahayaan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a.
mempunyai tingkat iluminasi yang disyaratkan sesuai fungsi ruang dalam dan tidak menimbulkan efek silau/ pantulan;
b.
sistem pencahayaan darurat hanya dipakai pada Bangunan Gedung fungsi tertentu, dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi;
c.
harus
dilengkapi
dengan
pengendali
manual/otomatis
dan
ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai/dibaca oleh pengguna ruangan. (4)
Persyaratan teknis sistem pencahayaan harus mengikuti SNI 03-61972000 Konservasi energi sistem pencahayaan buatan pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-2396-2001 Tata cara perancangan sistem pencahayaan alami pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-6575-2001 Tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru dan/atau Standar Teknis terkait.
Pasal 51 (1)
Sistem sanitasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dapat berupa sistem air minum dalam Bangunan Gedung, sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor, persyaratan instalasi gas medik, persyaratan penyaluran air hujan, persyaratan fasilitasi sanitasi dalam Bangunan Gedung (saluran pembuangan air kotor, tempat
sampah,
penampungan
sampah
dan/atau
pengolahan
sampah). (2)
Sistem air minum dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan dengan mempertimbangkan sumber air minum, kualitas air bersih, sistem distribusi dan penampungannya.
(3)
Persyaratan air minum dalam Bangunan Gedung harus mengikuti: a.
kualitas
air
minum
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan mengenai persyaratan kualitas air minum dan Pedoman Teknis mengenai sistem plambing; b.
SNI 03-6481-2000 Sistem Plambing 2000, atau edisi terbaru, dan
c.
Pedoman dan/atau Pedoman Teknis terkait.
Pasal 52 (1)
Sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya yang diwujudkan dalam
bentuk
pemilihan
sistem
pengaliran/pembuangan
dan
penggunaan peralatan yang dibutuhkan dan sistem pengolahan dan pembuangannya. (2)
Air limbah beracun dan berbahaya tidak boleh digabung dengan air limbah rumah tangga, yang sebelum dibuang ke saluran terbuka harus diproses sesuai dengan pedoman dan Standar Teknis terkait.
(3)
Persyaratan teknis sistem air limbah harus mengikuti SNI 03-64812000 Sistem Plambing 2000, atau edisi terbaru, SNI 03-2398-2002 Tata cara perencanaan tangki septik dengan sistem resapan, atau edisi terbaru, SNI 03-6379-2000 Spesifikasi dan pemasangan perangkap bau, atau edisi terbaru dan/atau Standar Teknis terkait.
Pasal 53 (1)
Persyaratan instalasi gas medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 wajib diberlakukan di fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, rumah perawatan, fasilitas hiperbank, klinik bersalin dan fasilitas kesehatan lainnya.
(2)
Potensi bahaya kebakaran dan ledakan yang berkaitan dengan sistem perpipaan
gas
medik
dan
sistem
vacum
gas
medik
harus
dipertimbangkan pada saat perancangan, pemasangan, pengujian, pengoperasian dan pemeliharaannya. (3)
Persyaratan instansi gas medik harus mengikuti SNI 03-7011-2004 Keselamatan pada bangunan fasilitas pelayanan kesehatan, atau edisi terbaru dan/atau standar baku/ Pedoman Teknis terkait.
Pasal 54 (1)
Sistem air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, permeabilitas tanah dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan/kota.
(2)
Setiap Bangunan Gedung dan pekarangannya harus dilengkapi dengan sistem penyaluran air hujan baik dengan sistem peresapan air ke dalam tanah pekarangan dan/atau dialirkan ke dalam sumur resapan sebelum dialirkan ke jaringan drainase lingkungan.
(3)
Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada saluran.
(4)
Persyaratan penyaluran air hujan harus mengikuti ketentuan SNI 034681-2000 Sistem plambing 2000, atau edisi terbaru, SNI 03-24532002 Tata cara perencanaan sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan, atau edisi terbaru, SNI 03-2459-2002 Spesifikasi sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan, atau edisi terbaru, dan standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem penyaluran air hujan pada Bangunan Gedung atau standar baku dan/atau pedoman terkait.
Pasal 55 (1)
Sistem pembuangan kotoran, dan sampah dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya.
(2)
Pertimbangan penyediaan
fasilitas
tempat
penampungan
penampungan
diwujudkan
kotoran
dan
dalam sampah
bentuk pada
Bangunan Gedung dengan memperhitungkan fungsi bangunan, jumlah penghuni dan volume kotoran dan sampah. (3)
Pertimbangan jenis kotoran dan sampah diwujudkan dalam bentuk penempatan
pewadahan
dan/atau
pengolahannya
yang
tidak
mengganggu kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya. (4)
Pengembang perumahan wajib menyediakan wadah sampah, alat pengumpul dan tempat pembuangan sampah sementara, sedangkan pengangkatan dan pembuangan akhir dapat bergabung dengan sistem yang sudah ada.
(5)
Potensi reduksi sampah dapat dilakukan dengan mendaur ulang dan/atau memanfaatkan kembali sampah bekas.
(6)
Sampah
beracun
dan
sampah
rumah
sakit,
laboratoriun
dan
pelayanan medis harus dibakar dengan insinerator yang tidak menggangu lingkungan.
Pasal 56 (1)
Bahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 harus aman bagi kesehatan Pengguna Bangunan Gedung dan tidak menimbulkan
dampak
penting
terhadap
lingkungan
serta
penggunannya dapat menunjang pelestarian lingkungan. (2)
Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan tidak menimbulkan dampak penting harus memenuhi kriteria: a.
tidak mengandung bahan berbahaya/beracun bagi kesehatan Pengguna Bangunan Gedung;
b.
tidak menimbulkan efek silau bagi pengguna, masyarakat dan lingkungan sekitarnya;
c.
tidak menimbulkan efek peningkatan temperatur;
d.
sesuai dengan prinsip konservasi; dan
e.
ramah lingkungan. Paragraf 10 Persyaratan Kenyamanan Pasal 57
Persyaratan kenyamanan Bangunan Gedung meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kenyamanan kondisi udara dalam ruang, kenyamanan pandangan, serta kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan. Pasal 58 (1)
Persyaratan kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
57
merupakan
tingkat
kenyamanan yang diperoleh dari dimensi ruang dan tata letak ruang serta sirkulasi antarruang yang memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan.
(2)
Persyaratan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/furnitur, aksesibilitas ruang dan persyaratan keselamatan dan kesehatan.
Pasal 59 (1)
Persyaratan kenyamanan kondisi udara di dalam ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari temperatur dan kelembaban di dalam ruang untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
(2)
Persyaratan kenyamanan kondisi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti SNI 03-6389-2000 Konservasi energi selubung bangunan pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-63902000 Konservasi energi sistem tata udara pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-6196-2000 Prosedur audit energi pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-6572-2001 Tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru dan/atau standar baku dan/atau Pedoman Teknis terkait. Pasal 60
(1)
Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 merupakan kondisi dari hak pribadi pengguna yang di dalam melaksanakan
kegiatannya
di
dalam
gedung
tidak
terganggu
Bangunan Gedung lain di sekitarnya. (2)
Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kenyamanan pandangan dari dalam bangunan, ke luar bangunan, dan dari luar ke ruang-ruang tertentu dalam Bangunan Gedung.
(3)
Persyaratan kenyamanan pandangan dari dalam ke luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan: a.
gubahan massa bangunan, rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan;
b.
pemanfaatan
potensi
penyediaan RTH.
ruang
luar
Bangunan
Gedung
dan
(4)
Persyaratan kenyamanan pandangan dari luar ke dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan: a.
rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan;
b.
keberadaan Bangunan Gedung yang ada dan/atau yang akan ada di sekitar Bangunan Gedung dan penyediaan RTH.
c. (5)
pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar.
Persyaratan
kenyamanan
pandangan
pada
Bangunan
Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi ketentuan dalam Standar Teknis terkait
Pasal 61 (1)
Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana kenyamanan
dimaksud yang
dalam
ditentukan
Pasal oleh
57
satu
merupakan
keadaan
tingkat
yang
tidak
mengakibatkan pengguna dan fungsi Bangunan Gedung terganggu oleh getaran dan/atau kebisingan yang timbul dari dalam Bangunan Gedung maupun lingkungannya. (2)
Untuk
mendapatkan
kenyamanan
dari
getaran
dan
kebisingan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Bangunan Gedung harus
mempertimbangkan
jenis
kegiatan,
penggunaan
peralatan
dan/atau sumber getar dan sumber bising lainnya yang berada di dalam maupun di luar Bangunan Gedung. (3)
Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan dalam Standar Teknis mengenai tata cara perencanaan kenyamanan terhadap getaran dan kebisingan pada Bangunan Gedung
Paragraf 11 Persyaratan Kemudahan Pasal 62 Persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam Bangunan Gedung serta kelengkapan sarana dan prasarana dalam
Pasal 63 (1)
Kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi tersedianya fasilitas dan
aksesibilitas
yang
mudah,
aman
dan
nyaman
termasuk
penyandang cacat, anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia. (2)
Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal dan vertikal antar ruang dalam Bangunan Gedung, akses evakuasi termasuk bagi penyandang cacat, anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia.
(3)
Bangunan Gedung Umum yang fungsinya untuk kepentingan publik, harus menyediakan fasilitas dan kelengkapan sarana hubungan vertikal bagi semua orang termasuk manusia berkebutuhan khusus.
(4)
Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan hubungan horizontal berupa tersedianya pintu dan/atau koridor yang memadai dalam jumlah, ukuran dan jenis pintu, arah bukaan pintu yang dipertimbangkan berdasarkan besaran ruangan, fungsi ruangan dan jumlah Pengguna Bangunan Gedung.
(5)
Ukuran koridor sebagai akses horizontal antar ruang dipertimbangkan berdasarkan fungsi koridor, fungsi ruang dan jumlah pengguna.
(6)
Kelengkapan sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan fungsi Bangunan Gedung dan persyaratan lingkungan Bangunan Gedung..
Pasal 64 (1)
Setiap bangunan bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung berupa tangga, ram, lif, tangga berjalan (eskalator) atau lantai berjalan (travelator).
(2)
Jumlah, ukuran dan konstruksi sarana hubungan vertikal harus berdasarkan fungsi Bangunan Gedung, luas bangunan dan jumlah pengguna ruang serta keselamatan Pengguna Bangunan Gedung.
(3)
Bangunan Gedung dengan ketinggian di atas 5 (lima) lantai harus menyediakan lif penumpang.
(4)
Setiap
Bangunan
Gedung
yang
memiliki
lif
penumpang
harus
menyediakan lif khusus kebakaran, atau lif penumpang yang dapat difungsikan sebagai lif kebakaran yang dimulai dari lantai dasar Bangunan Gedung. (5)
Persyaratan
kemudahan
hubungan
vertikal
dalam
bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti SNI 03-6573-2001 tentang tata cara perancangan sistem transportasi vertikal dalam gedung (lift), atau edisi terbaru, atau penggantinya.
Bagian Keempat Persyaratan Pembangunan Bangunan Gedung di Atas atau di Bawah Tanah, Air atau Prasarana/Sarana Umum, dan pada Daerah Hantaran Udara Listrik Tegangan Tinggi dan/atau Menara Telekomunikasi dan/atau Menara Air Pasal 65 (1)
Pembangunan Bangunan Gedung di atas prasarana dan/atau sarana umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.
sesuai dengan RTRW, RDTR dan/atau RTBL;
b.
tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya;
c.
tetap
memperhatikan
keserasian
bangunan
terhadap
lingkungannya;
(2)
d.
mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang; dan
e.
mempertimbangkan pendapat TABG dan pendapat masyarakat.
Pembangunan Bangunan Gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.
sesuai dengan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL;
b.
tidak untuk fungsi hunian atau tempat tinggal;
c.
tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di bawah tanah;
d.
memiliki sarana khusus untuk kepentingan keamanan dan keselamatan bagi pengguna bangunan;
(3)
e.
mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang; dan
f.
mempertimbangkan pendapat TABG dan pendapat masyarakat.
Pembangunan Bangunan Gedung di bawah dan/atau di atas air harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(4)
a.
sesuai dengan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL;
b.
tidak mengganggu keseimbangan lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
c.
tidak menimbulkan pencemaran;
d.
telah mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemudahan bagi pengguna bangunan;
e.
mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang; dan
f.
mempertimbangkan pendapat TABG dan pendapat masyarakat.
Pembangunan Bangunan Gedung pada daerah hantaran udara listrik tegangan
tinggi/ekstra
tinggi/ultra
tinggi
dan/atau
menara
telekomunikasi dan/atau menara air harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.
sesuai dengan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL;
b.
telah
mempertimbangkan
faktor
keselamatan,
kenyamanan,
kesehatan dan kemudahan bagi pengguna bangunan; c.
khusus untuk daerah hantaran listrik tegangan tinggi harus mengikuti pedoman dan/atau Standar Teknis tentang ruang bebas udara tegangan tinggi dan SNI Nomor 04-6950-2003 tentang Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) - Nilai ambang batas medan listrik dan medan magnet;
d.
khusus
menara
telekomunikasi
harus
mengikuti
ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi; e.
mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang; dan
f.
mempertimbangkan pendapat Tim Ahli Bangunan Gedung dan pendapat masyarakat.
Bagian Kelima Persyaratan Bangunan Gedung Adat, Bangunan Gedung Dengan Gaya Tradisional, Pemanfaatan Simbol dan Unsur/Elemen Tradisional Paragraf 1 Bangunan Gedung Adat Pasal 66 (1)
Bangunan Gedung adat dapat berupa bangunan ibadah, kantor lembaga masyarakat adat, balai/gedung pertemuan masyarakat adat, atau sejenisnya.
(2)
Penyelenggaraan Bangunan Gedung adat dilakukan oleh masyarakat adat sesuai ketentuan hukum adat yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Penyelenggaraan Bangunan Gedung adat dilakukan dengan mengikuti persyaratan
administratif
dan
persyaratan
teknis
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). (4)
Pemerintah Daerah dapat mengatur persyaratan administratif dan persyaratan teknis lain yang besifat khusus pada penyelenggaraan Bangunan Gedung adat dalam peraturan walikota.
Paragraf 2 Bangunan Gedung dengan Gaya/Langgam Tradisional Pasal 67 (5)
Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional dapat berupa fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi perkantoran, dan/atau fungsi sosial dan budaya.
(6)
Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta atau lembaga pemerintah sesuai ketentuan kaidah/norma tradisional yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(7)
Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional dilakukan
dengan
mengikuti
persyaratan
administratif
dan
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). (8)
Pemerintah Daerah dapat mengatur persyaratan administratif dan persyaratan teknis lain yang besifat khusus pada penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional dalam peraturan walikota. Paragraf 3 Penggunaan Simbol dan Unsur/Elemen Tradisional Pasal 68
(1)
Perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta atau lembaga pemerintah dapat menggunakan simbol dan unsur/elemen tradisional untuk digunakan pada Bangunan Gedung yang akan dibangun, direhabilitasi atau direnovasi.
(2)
Penggunaan
simbol
dan
unsur/elemen
tradisional
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melestarikan simbol dan unsur/elemen tradisional serta memperkuat karakteristik lokal pada Bangunan Gedung (3)
Penggunaan
simbol
dan
unsur/elemen
tradisional
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan makna dan filosofi yang terkandung
dalam
simbol
dan
unsur/elemen
tradisional
yang
digunakan berdasarkan budaya dan sistem nilai yang berlaku. (4)
Penggunaan
simbol
dan
unsur/elemen
tradisional
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan aspek penampilan dan keserasian Bangunan Gedung dengan lingkungannya (5)
Penggunaan
simbol
dan
unsur/elemen
tradisional
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diwajibkan untuk Bangunan Gedung milik
Pemerintah
Daerah
dan/atau
Bangunan
Gedung
milik
Pemerintah di daerah dan dianjurkan untuk Bangunan Gedung milik lembaga swasta atau perseorangan. (6)
Ketentuan dan tata cara penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.
Bagian Keenam Persyaratan Bangunan Gedung Semi Permanen dan Bangunan Gedung Darurat Paragraf 1 Bangunan Gedung Semi Permanen dan Darurat Pasal 69 (1)
Bangunan Gedung semi permanen dan darurat merupakan Bangunan Gedung yang
digunakan untuk fungsi yang ditetapkan dengan
konstruksi semi permanen dan darurat
yang dapat ditingkatkan
menjadi permanen. (2)
Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap dapat menjamin keamanan, keselamatan, kemudahan, keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya.
(3)
Tata cara penyelenggaraan Bangunan Gedung semi permanen dan darurat diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.
Bagian Ketujuh PersyaratanBangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam Paragraf 1 Umum Pasal 70 (1)
Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan tanah longsor, kawasan rawan banjir, Kawan rawan gempa dan kawasan angin topan/ puting beliung.
(2)
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan
tertentu
yang
mempertimbangkan
keselamatan
dan
keamanan demi kepentingan umum. (3)
Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
(4)
Dalam hal penetapan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur suatu kawasan sebagai kawasan rawan bencana alam dengan larangan membangun pada batas tertentu dalam peraturan walikota dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum.
Paragraf 2 Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Tanah Longsor Pasal 71 (1)
Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) merupakan kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan
material
pembentuk
lereng
berupa
batuan,
bahan
rombakan, tanah, atau material campuran. (2)
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
(3)
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tanah longsor dalam peraturan walikota.
(4)
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan Bangunan Gedung akibat kejatuhan material longsor dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat longsoran tanah pada tapak.
Paragraf 3 Persyaratan Bangunan Gedung diKawasan Rawan Banjir Pasal 72 (1)
Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) merupakan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi
(2)
Penyelenggaraan
Bangunan
Gedung
di
kawasan
rawan
banjir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya. (3)
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir dalam peraturan walikota.
(4)
Penyelenggaraan
Bangunan
Gedung
di
kawasan
rawan
banjir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau kerusakan Bangunan Gedung akibat genangan banjir
Paragraf 4 Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Gempa Pasal 73 (1)
Kawasan rawan gempa bumi yang dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) merupakan kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI).
(2)
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan
dalam
SNI
03-1726-2002
tentang
tata
cara
perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung atau edisi terbarunya. (3)
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat getaran gempa bumi dalam periode waktu tertentu
Paragraf 5 Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Angin Topan Pasal 74 (1)
Kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) merupakan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam angin topan.
(2)
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana angin topan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
harus
memenuhi
persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya. (3)
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana angin topan dalam peraturan bupati/walikota.
(4)
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau kerusakan Bangunan Gedung akibat angin puting beliung.
Paragraf 6 Tata Cara Dan Persyaratan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam Pasal 75 Tata cara dan persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud Pasal 70 diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota. BAB IV PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Umum Pasal 76 (1)
Penyelenggaraan
Bangunan
Gedung
terdiri
atas
pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
kegiatan
(2)
Kegiatan pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui proses Perencanaan Teknis dan proses pelaksanaan konstruksi.
(3)
Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala, perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi, dan pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung.
(4)
Kegiatan pelestarian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan dan pemanfaatan termasuk perawatan dan pemugaran serta kegiatan pengawasannya.
(5)
Kegiatan pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran serta pengawasan pembongkaran.
(6)
Di dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Bangunan Gedung wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis untuk menjamin keandalan Bangunan Gedung tanpa menimbulkan dampak penting bagi lingkungan.
(7)
Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perorangan atau penyedia jasa di bidang penyelenggaraan gedung.
Bagian Kedua Kegiatan Pembangunan Paragraf 1 Umum Pasal 77 Kegiatan pembangunan Bangunan Gedung dapat diselenggarakan secara swakelola atau menggunakan penyedia jasa di bidang perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan. Pasal 78 (1)
Penyelenggaraan pembangunan Bangunan Gedung secara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 menggunakan gambar rencana teknis sederhana atau gambar rencana prototip.
(2)
Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan teknis kepada Pemilik Bangunan Gedung dengan penyediaan rencana teknik sederhana atau gambar prototip.
(3)
Pengawasan pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
Paragraf 2 Perencanaan Teknis Pasal 79 (1)
Setiap kegiatan mendirikan, mengubah, menambah dan membongkar Bangunan Gedung harus berdasarkan pada Perencanaan Teknis yang dirancang oleh penyedia jasa perencanaan Bangunan Gedung yang mempunyai sertifikasi kompetensi di bidangnya sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya.
(2)
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perencanan
teknis
untuk
Bangunan
Gedung
hunian
tunggal
sederhana, Bangunan Gedung hunian deret sederhana, dan Bangunan Gedung darurat. (3)
Pemerintah Daerah dapat mengatur perencanan teknis untuk jenis Bangunan
Gedung
lainnya
yang
dikecualikan
dari
ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur di dalam peraturan walikota. (4)
Perencanaan
Teknis
Bangunan
Gedung
dilakukan
berdasarkan
kerangka acuan kerja dan dokumen ikatan kerja dengan penyedia jasa perencanaan Bangunan Gedung yang memiliki sertifikasi sesuai dengan bidangnya. (5)
Perencanaan Teknis Bangunan Gedung harus disusun dalam suatu dokumen rencana teknis Bangunan Gedung.
Paragraf 3 Dokumen Rencana Teknis Pasal 80 (1)
Dokumen rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (5) dapat meliputi: a.
gambar rencana teknis berupa: rencana teknis arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal/ elektrikal;
(2)
b.
gambar detail;
c.
syarat-syarat umum dan syarat teknis;
d.
rencana anggaran biaya pembangunan;
e.
laporan perencanaan.
Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa, dinilai, disetujui dan disahkan sebagai dasar untuk pemberian IMB dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen sesuai dengan fungsi dan klasifkasi Bangunan Gedung, persyaratan tata
bangunan,
keselamatan,
kesehatan,
kenyamanan
dan
kemudahan. (3)
Penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a.
pertimbangan
dari
TABG
untuk
Bangunan
Gedung
yang
digunakan bagi kepentingan umum; b.
pertimbangan
dari
TABG
dan
memperhatikan
pendapat
masyarakat untuk Bangunan Gedung yang akan menimbulkan dampak penting; c.
koordinasi
dengan
pertimbangan
dari
Pemerintah TABG
serta
Daerah,
dan
mendapatkan
memperhatikan
pendapat
masyarakat untuk Bangunan Gedung yang diselenggarakan oleh Pemerintah. (4)
Persetujuan dan pengesahan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.
(5)
Dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan disahkan dikenakan biaya retribusi IMB yang besarnya ditetapkan berdasarkan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung.
(6)
Berdasarkan pembayaran retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) walikota menerbitkan IMB. Paragraf 4 Penyedia Jasa Perencanaan Teknis Pasal 81
(1)
Perencanaan Teknis Bangunan Gedung dirancang oleh penyedia jasa perencanaan
Bangunan
Gedung
yang
mempunyai
sertifikasi
kompetensi di bidangnya sesuai dengan klasifikasinya. (2)
Penyedia jasa perencana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
(3)
a.
Perencana arsitektur;
b.
Perencana stuktur;
c.
Perencana mekanikal;
d.
Perencana elektrikal;
e.
Perencana pemipaan (plumber);
f.
Perencana proteksi kebakaran;
g.
Perencana tata lingkungan.
Pemerintah Daerah dapat menetapkan perencanan teknis untuk jenis Bangunan Gedung yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dalam peraturan walikota.
(4)
Lingkup layanan jasa Perencanaan Teknis Bangunan Gedung meliputi: a.
penyusunan konsep perencanaan;
b.
prarencana;
c.
pengembangan rencana;
d.
rencana detail;
e.
pembuatan dokumen pelaksanaan konstruksi;
f.
pemberian penjelasan dan evaluasi pengadaan jasa pelaksanaan;
g.
pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung, dan
h. (5)
penyusunan petunjuk Pemanfaatan Bangunan Gedung.
Perencanaan Teknis Bangunan Gedung harus disusun dalam suatu
Bagian Ketiga Pelaksanaan Konstruksi Paragraf 1 Pelaksanaan Konstruksi Pasal 82 (1)
Pelaksanaan
konstruksi
Bangunan
Gedung
meliputi
kegiatan
pembangunan baru, perbaikan, penambahan, perubahan dan/atau pemugaran
Bangunan
Gedung
dan/atau
instalasi
dan/atau
perlengkapan Bangunan Gedung. (2)
Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung dimulai setelah Pemilik Bangunan Gedung memperoleh IMB dan dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disahkan.
(3)
Pelaksana Bangunan Gedung adalah orang atau badan hukum yang telah memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundangundangan kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Daerah.
(4)
Dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunan wajib mengikuti semua ketentuan dan syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan dalam IMB.
Pasal 83 (1)
Pelaksanaan konstruksi didasarkan pada dokumen rencana teknis yang sesuai dengan IMB.
(2)
Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
berupa
pembangunan
Bangunan
Gedung
baru,
perbaikan, penambahan, perubahan dan/atau pemugaran Bangunan Gedung dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan Bangunan Gedung.
Pasal 84 (1)
Kegiatan pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 terdiri atas kegiatan pemeriksaan dokumen pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah, kegiatan persiapan lapangan,
kegiatan konstruksi, kegiatan pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi dan kegiatan penyerahan hasil akhir pekerjaan. (2)
Pemeriksaan dokumen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keterlaksanaan konstruksi dan semua pelaksanaan pekerjaan.
(3)
Persiapan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan program pelaksanaan, mobilisasi sumber daya dan penyiapan fisik lapangan.
(4)
Kegiatan konstruksi meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi di lapangan, pembuatan laporan kemajuan pekerjaan, penyusunan gambar kerja pelaksanaan (shop drawings) dan gambar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang telah dilaksanakan (as built drawings) serta kegiatan masa pemeliharaan konstruksi .
(5)
Kegiatan
pemeriksaaan
akhir
pekerjaan
konstruksi
meliputi
pemeriksaan hasil akhir pekerjaaan konstruksi Bangunan Gedung terhadap kesesuaian dengan dokumen pelaksanaan yang berwujud Bangunan Gedung yang Laik Fungsi dan dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan konstruksi, gambar pelaksanaan pekerjaan (as built drawings), pedoman pengoperasian dan pemeliharaan Bangunan Gedung, peralatan serta perlengkapan mekanikal dan elektrikal serta dokumen penyerahan hasil pekerjaan. (6)
Berdasarkan hasil pemeriksaan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemilik Bangunan Gedung atau penyedia jasa/pengembang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung kepada Pemerintah Daerah.
Paragraf 2 Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi Pasal 85 (1)
Pelaksanaan
konstruksi
pelaksanaan konstruksi.
wajib
diawasi
oleh
petugas
pengawas
(2)
Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung meliputi pemeriksaan kesesuaian
fungsi,
persyaratan
tata
bangunan,
keselamatan,
kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, dan IMB.
Pasal 86 Petugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 berwenang: a.
Memasuki dan mengadakan pemeriksaan di tempat pelaksanaan konstruksi setelah menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas.
b.
Menggunakan acuan peraturan umum bahan bangunan, rencana kerja syarat-syarat dan IMB.
c.
Memerintahkan untuk menyingkirkan bahan bangunan dan bangunan yang tidak memenuhi syarat, yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan umum.
d.
Menghentikan
pelaksanaan
konstruksi,
dan
melaporkan
kepada
instansi yang berwenang Paragraf 3 Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung Pasal 87 (1)
Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung dilakukan setelah Bangunan Gedung selesai dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi sebelum diserahkan kepada Pemilik Bangunan Gedung.
(2)
Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung, kecuali untuk rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret oleh pemerintah daerah.
(3)
Segala biaya yang diperlukan untuk pemeriksaan kelaikan fungsi oleh penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung menjadi tanggung jawab pemilik atau pengguna.
(4)
Pemerintah daerah dalam melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dapat mengikutsertakan pengkaji teknis profesional, dan penilik bangunan (building inspector) yang bersertifikat sedangkan
pemilik tetap bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menjaga keandalan bangunan gedung. (5)
Dalam
hal
belum
terdapat
pengkaji
teknis
bangunan
gedung,
pengkajian teknis dilakukan oleh pemerintah daerah dan dapat bekerja sama dengan asosiasi profesi yang terkait dengan bangunan gedung.
Pasal 88 (1)
Pemilik/pengguna bangunan yang memiliki unit teknis dengan SDM yang memiliki sertifikat keahlian dapat melakukan Pemeriksaan Berkala dalam rangka pemeliharaan dan perawatan.
(2)
Pemilik/pengguna bangunan dapat melakukan ikatan kontrak dengan pengelola berbentuk badan usaha yang memiliki unit teknis dengan SDM yang bersertifikat keahlian Pemeriksaan Berkala dalam rangka pemeliharaan dan parawatan Bangunan Gedung.
(3)
Pemilik perorangan Bangunan Gedung dapat melakukan pemeriksaan sendiri secara berkala selama yang bersangkutan memiliki sertifikat keahlian. Pasal 89
(1)
Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung untuk proses penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, Bangunan Gedung lainnya atau Bangunan Gedung Tertentu dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian.
(2)
Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung untuk proses penerbitan SLF Bangunan Gedung fungsi khusus dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi yang memiliki sertifikat dan tim internal yang memiliki sertifikat keahlian dengan memperhatikan pengaturan internal dan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang fungsi khusus tersebut.
(3)
Pengkajian teknis untuk pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung untuk proses penerbitan SLF Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, Bangunan Gedung lainnya pada
dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi Bangunan Gedung yang memiliki sertifikat keahlian. (4)
Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung untuk proses penerbitan SLF Bangunan Gedung fungsi khusus dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi Bangunan Gedung yang memiliki sertifikat keahlian dan tim internal yang memiliki sertifikat keahlian dengan memperhatikan pengaturan internal dan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang fungsi dimaksud.
(5)
Hubungan kerja antara pemilik/Pengguna Bangunan Gedung dan penyedia jasa pengawasan/manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengkajian
teknis
konstruksi
Bangunan
Gedung
dilaksanakan
berdasarkan ikatan kontrak.
Pasal 90 (1)
Pemerintah
Daerah,
khususnya
instansi
teknis
pembina
penyelenggaraan Bangunan Gedung, dalam proses penerbitan SLF Bangunan
Gedung
melaksanakan
pengkajian
teknis
untuk
pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tunggal termasuk rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret. (2)
Dalam hal di instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat tenaga teknis yang cukup, Pemerintah Daerah dapat
menugaskan
penyedia
jasa
pengkajian
teknis
kontruksi
Bangunan Gedung untuk melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah tinggal deret sederhana. (3)
Dalam hal penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, instansi teknis pembina Penyelenggara Bangunan Gedung dapat bekerja sama dengan asosiasi profesi di bidang Bangunan Gedung untuk melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
Paragraf 4 Tata Cara Penerbitan SLF Bangunan Gedung Pasal 91 (1)
Penerbitan SLF Bangunan Gedung dilakukan atas dasar permintaan pemilik/Pengguna Bangunan Gedung untuk Bangunan Gedung yang telah selesai pelaksanaan konstruksinya atau untuk perpanjangan SLF Bangunan Gedung yang telah pernah memperoleh SLF.
(2)
SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mengikuti prinsip pelayanan prima dan tanpa pungutan biaya.
(3)
SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah terpenuhinya persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.
(4)
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a.
Pada proses pertama kali SLF Bangunan Gedung: 1)
kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen status hak atas tanah;
2)
kesesuaian data aktual dengan data dalam IMB dan/atau dokumen status kepemilikan Bangunan Gedung;
3)
b.
kepemilikan dokumen IMB.
Pada proses perpanjangan SLF Bangunan Gedung: 1)
kesesuaian data aktual dan/atau adanya perubahan dalam dokumen status kepemilikan Bangunan Gedung;
2)
kesesuaian
data
aktual
(terakhir)
dan/atau
adanya
perubahan dalam dokumen status kepemilikan tanah; dan 3)
kesesuaian
data
aktual
(terakhir)
dan/atau
adanya
perubahan data dalam dokumen IMB. (5)
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a.
Pada proses pertama kali SLF Bangunan Gedung: 1)
kesesuaian
data
aktual
dengan
data
dalam
dokumen
pelaksanaan konstruksi termasuk as built drawings, pedoman pengoperasian
dan
pemeliharaan/perawatan
Bangunan
Gedung,
peralatan
serta
perlengkapan
mekanikal
dan
elektrikal dan dokumen ikatan kerja; 2)
pengujian lapangan (on site) dan/atau laboratorium untuk aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pada
struktur,
peralatan
dan
perlengkapan
Bangunan
Gedung serta prasarana pada komponen konstruksi atau peralatan yang memerlukan data teknis akurat sesuai dengan Pedoman Teknis dan tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung. b.
Pada proses perpanjangan SLF Bangunan Gedung: 1)
kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen hasil Pemeriksaan Berkala, laporan pengujian struktur, peralatan dan
perlengkapan
Bangunan
Gedung,
Bangunan laporan
Gedung hasil
serta
perbaikan
prasarana dan/atau
penggantian pada kegiatan perawatan, termasuk perubahan fungsi, intensitas, arsitektrur dan dampak lingkungan yang ditimbulkan; 2)
pengujian lapangan (on site) dan/atau laboratorium untuk aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pada
struktur,
peralatan
dan
perlengkapan
Bangunan
Gedung serta prasarana pada struktur, komponen konstruksi dan peralatan yang memerlukan data teknis akurat termasuk perubahan fungsi, peruntukan dan intensitas, arsitektur serta
dampak
lingkungan
yang
ditimbulkannya,
sesuai
dengan Pedoman Teknis dan tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung. (6)
Data hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam daftar simak, disimpulkan dalam surat pernyataan pemeriksaan kelaikan
fungsi
Bangunan
Gedung
atau
rekomendasi
pada
pemeriksaan pertama dan Pemeriksaan Berkala. Paragraf 5 Pendataan Bangunan Gedung Pasal 92 (1)
Walikota wajib melakukan pendataan Bangunan Gedung untuk keperluan tertib administrasi pembangunan dan tertib administrasi
(2)
Pendataan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bangunan Gedung baru dan Bangunan Gedung yang telah ada.
(3)
Khusus pendataan Bangunan Gedung baru, dilakukan bersamaan dengan proses IMB, proses SLF dan proses sertifikasi kepemilikan Bangunan Gedung.
(4)
Walikota wajib menyimpan secara tertib data Bangunan Gedung sebagai arsip Pemerintah Daerah.
(5)
Pendataan
Bangunan
Gedung
fungsi
khusus
dilakukan
oleh
Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi dengan Pemerintah.
Bagian Keempat Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung Paragraf 1 Umum Pasal 93 Kegiatan
Pemanfaatan
Bangunan
Gedung
meliputi
pemanfaatan,
pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala, perpanjangan SLF, dan pengawasan pemanfaatan. Pasal 94 (1)
Pemanfatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 merupakan kegiatan memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam IMB setelah pemilik memperoleh SLF.
(2)
Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib administrasi dan tertib teknis untuk menjamin kelaikan fungsi
Bangunan
Gedung
tanpa
menimbulkan
dampak
penting
terhadap lingkungan. (3)
Pemilik Bangunan Gedung untuk kepentingan umum harus mengikuti program pertanggungan terhadap kemungkinan kegagalan Bangunan Gedung selama Pemanfaatan Bangunan Gedung.
Paragraf 2 Pemeliharaan Pasal 95 (1)
Kegiatan pemeliharaan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 meliputi
pembersihan, perapian, pemeriksaan, pengujian, perbaikan
dan/atau penggantian bahan atau perlengkapan Bangunan Gedung dan/atau
kegiatan
sejenis
lainnya
berdasarkan
pedoman
pengoperasian dan pemeliharaan Bangunan Gedung. (2)
Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung harus melakukan kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat menggunakan penyedia jasa pemeliharaan gedung yang mempunyai sertifikat
kompetensi
yang
sesuai
berdasarkan
ikatan
kontrak
berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3)
Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
(4)
Hasil
kegiatan
pemeliharaan
pemeliharaaan
yang
digunakan
dituangkan sebagai
ke
dalam
pertimbangan
laporan
penetapan
perpanjangan SLF
Paragraf 3 Perawatan Pasal 96 (1)
Kegiatan perawatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 meliputi perbaikan dan/atau penggantian bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarana berdasarkan rencana teknis perawatan Bangunan Gedung.
(2)
Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung di dalam melakukan kegiatan perawatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menggunakan penyedia jasa perawatan Bangunan Gedung bersertifikat dengan dasar ikatan kontrak berdasarkan peraturan perundangundangan mengenai jasa konstruksi.
(3)
Perbaikan dan/atau penggantian dalam kegiatan perawatan Bangunan Gedung dengan tingkat kerusakan sedang dan berat dilakukan setelah dokumen rencana teknis perawatan Bangunan Gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah.
(4)
Hasil kegiatan perawatan dituangkan ke dalam laporan perawatan yang
akan
digunakan
sebagai
salah
satu
dasar
pertimbangan
penetapan perpanjangan SLF. (5)
Pelaksanaan kegiatan perawatan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Paragraf 4 Pemeriksaan Berkala Pasal 97
(1)
Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dilakukan untuk seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau sarana dan prasarana dalam rangka pemeliharaan dan perawatan yang harus dicatat dalam laporan pemeriksaan sebagai bahan untuk memperoleh perpanjangan SLF.
(2)
Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung di dalam melakukan kegiatan Pemeriksaan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyedia jasa pengkajian teknis Bangunan Gedung atau perorangan yang mempunyai sertifikat kompetensi yang sesuai.
(3)
Lingkup layanan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.
pemeriksaan dokumen administrasi, pelaksanaan, pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung;
b.
kegiatan
pemeriksaan
kondisi
Bangunan
Gedung
terhadap
pemenuhan persyaratan teknis termasuk pengujian keandalan Bangunan Gedung; c.
kegiatan analisis dan evaluasi, dan
d.
kegiatan penyusunan laporan.
(4)
Bangunan rumah tinggal tunggal, bangunan rumah tinggal deret dan bangunan rumah tinggal sementara yang tidak Laik Fungsi, SLF-nya dibekukan.
(5)
Dalam
hal
belum
terdapat
penyedia
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
jasa
pengkajian
teknis
pengkajian teknis dilakukan
oleh pemerintah daerah dan dapat bekerja sama dengan asosiasi profesi yang terkait dengan bangunan gedung.
Paragraf 5 Perpanjangan SLF Pasal 98 (1)
Perpanjangan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
93
diberlakukan
untuk
Bangunan
Gedung
yang
telah
dimanfaatkan dan masa berlaku SLF-nya telah habis. (2)
Ketentuan masa berlaku SLF sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu: a.
untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana tidak dibatasi (tidak ada ketentuan untuk perpanjangan SLF);
b.
untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal, dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
c.
untuk untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, bangunan gedung lainnya pada umumnya, dan bangunan gedung tertentu ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)
Pengurusan
perpanjangan
SLF
Bangunan
Gedung
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender
sebelum
berkhirnya
masa
berlaku
SLF
dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4)
Pengurusan
perpanjangan
pengguna/pengelola
SLF
Bangunan
dilakukan Gedung
setelah memiliki
pemeriksaan/kelaikan fungsi Bangunan Gedung berupa:
pemilik/ hasil
a.
laporan
Pemeriksaan
Berkala,
laporan
pemeriksaan
dan
perawatan Bangunan Gedung; b.
daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung; dan
c.
dokumen
surat
pernyataan
pemeriksaan
kelaikan
fungsi
Bangunan Gedung atau rekomendasi. (5)
Permohonan
perpanjangan
SLF
diajukan
oleh
pemilik/
pengguna/pengelola Bangunan Gedung dengan dilampiri dokumen: a.
surat permohonan perpanjangan SLF;
b.
surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung atau rekomendasi hasil pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang ditandatangani di atas meterai yang cukup;
c.
as built drawings;
d.
fotokopi IMB Bangunan Gedung atau perubahannya;
e.
fotokopi dokumen status hak atas tanah;
f.
fotokopi dokumen status kepemilikan Bangunan Gedung;
g.
rekomendasi dari instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang fungsi khusus; dan
h.
(6)
dokumen SLF Bangunan Gedung yang terakhir.
Pemerintah Daerah menerbitkan SLF paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7)
SLF disampaikan kepada pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan perpanjangan SLF. Pasal 99
Tata cara perpanjangan SLF diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.
Paragraf 6 Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung Pasal 100 Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung dilakukan oleh Pemerintah Daerah: a.
pada saat pengajuan perpanjangan SLF;
b.
adanya laporan dari masyarakat, dan
c.
adanya indikasi perubahan fungsi dan/atau Bangunan Gedung yang membahayakan lingkungan.
Paragraf 7 Pelestarian Pasal 101 (1)
Pelestarian Bangunan Gedung meliputi kegiatan penetapan dan pemanfaatan,
perawatan
dan
pemugaran,
dan
kegiatan
pengawasannya sesuai dengan kaidah pelestarian. (2)
Pelestarian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib dan menjamin kelaikan fungsi Bangunan Gedung dan lingkungannya sesuai dengan peraturan perundangundangan. Paragraf 8 Penetapan dan Pendaftaran Bangunan Gedung yang Dilestarikan Pasal 102
(1)
Bangunan Gedung dan lingkungannya dapat ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan apabila telah berumur paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan termasuk nilai arsitektur dan teknologinya, serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
(2)
Pemilik, Bangunan
masyarakat, Gedung
Pemerintah
dan
Daerah
lingkungannya
dapat
yang
mengusulkan
memenuhi
syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan. (3)
Bangunan Gedung dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diusulkan penetapannya harus telah mendapat pertimbangan dari tim ahli pelestarian Bangunan Gedung dan hasil dengar pendapat masyarakat dan harus mendapat persetujuan dari Pemilik Bangunan Gedung.
(4)
Bangunan
Gedung
yang
diusulkan
untuk
ditetapkan
sebagai
Bangunan Gedung yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan klasifikasinya yang
a.
klasifikasi utama yaitu Bangunan Gedung dan lingkungannya yang bentuk fisiknya sama sekali tidak boleh diubah;
b.
klasifikasi madya yaitu Bangunan Gedung dan lingkungannya yang bentuk fisiknya dan eksteriornya sama sekali tidak boleh diubah, namun tata ruang dalamnya sebagian dapat diubah tanpa mengurangi nilai perlindungan dan pelestariannya;
c.
klasifikasi pratama yaitu Bangunan Gedung dan lingkungannya yang
bentuk
fisik
aslinya
boleh
diubah
sebagian
tanpa
mengurangi nilai perlindungan dan pelestariannya serta tidak menghilangkan bagian utama Bangunan Gedung tersebut. (5)
Pemerintah Daerah melalui instansi terkait mencatat Bangunan Gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan serta keberadaan
Bangunan
Gedung
dimaksud
menurut
klasifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6)
Keputusan penetapan Bangunan Gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis kepada pemilik.
Paragraf 9 Pemanfaatan Bangunan Gedung yang Dilestarikan Pasal 103 (1)
Bangunan Gedung yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) dapat dimanfaatkan oleh pemilik dan/atau pengguna dengan memperhatikan kaidah pelestarian dan Klasifikasi Bangunan Gedung cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Bangunan Gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dengan mengikuti ketentuan dalam klasifikasi tingkat perlindungan dan pelestarian Bangunan Gedung dan lingkungannya.
(3)
Bangunan Gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijual atau dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin Pemerintah Daerah.
(4)
Pemilik Bangunan Gedung cagar budaya wajib melindungi Bangunan Gedung dan/atau lingkungannya dari kerusakan atau bahaya yang mengancam keberadaannya, sesuai dengan klasifikasinya.
(5)
Pemilik Bangunan Gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berhak memperoleh insentif dari Pemerintah Daerah.
(6)
Besarnya insentif untuk melindungi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan walikota berdasarkan kebutuhan nyata.
Pasal 104 (1)
Pemugaran, pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala Bangunan Gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban APBD.
(2)
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
rencana
teknis
pelestarian
dengan
mempertimbangkan
keaslian bentuk, tata letak, sistem struktur, penggunaan bahan bangunan, dan nilai-nilai yang dikandungnya sesuai dengan tingkat kerusakan Bangunan Gedung dan ketentuan klasifikasinya
Bagian Kelima Pembongkaran Paragraf 1 Umum Pasal 105 (1)
Pembongkaran
Bangunan
Gedung
meliputi
kegiatan
penetapan
pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran Bangunan Gedung, yang
dilakukan
dengan
mengikuti
kaidah-kaidah
pembongkaran
secara umum serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. (2)
Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus
dilaksanakan
secara
tertib
dan
mempertimbangkan
keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungannya. (3)
Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketetapan perintah pembongkaran atau
persetujuan
pembongkaran
oleh
Pemerintah
Daerah,
kecuali
Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.
Paragraf 2 Penetapan Pembongkaran Pasal 106 (1)
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengidentifikasi Bangunan Gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau laporan dari masyarakat.
(2)
Bangunan Gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.
Bangunan Gedung yang tidak Laik Fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi;
b.
Bangunan Gedung yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya;
(3)
c.
Bangunan Gedung yang tidak memiliki IMB; dan/atau
d.
Bangunan Gedung yang pemiliknya menginginkan tampilan baru.
Pemerintah Daerah menyampaikan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik/Pengguna Bangunan Gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar.
(4)
Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilik/pengguna/pengelola
Bangunan
Gedung
wajib
melakukan
pengkajian teknis dan menyampaikan hasilnya kepada Pemerintah Daerah. (5)
Apabila
hasil
pengkajian
tersebut
sesuai
dengan
ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah menetapkan Bangunan Gedung tersebut untuk dibongkardengan surat penetapan pembongkaran atau surat pesetujuan pembongkaran dari walikota, yang memuat batas waktu dan prosedur pembongkaran serta sanksi atas pelanggaran yang terjadi. (6)
Dalam hal pemilik/pengguna/pengelola Bangunan Gedung tidak melaksanakan perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pembongkaran akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas
beban biaya pemilik/pengguna/pengelola Bangunan Gedung, kecuali bagi pemilik bangunan rumah tinggal yang tidak mampu, biaya pembongkarannya menjadi beban Pemerintah Daerah.
Paragraf 3 Rencana Teknis Pembongkaran Pasal 107 (1)
Pembongkaran menimbulkan lingkungan
Bangunan dampak
harus
Gedung
luas
yang
terhadap
dilaksanakan
pelaksanaannya
keselamatan
berdasarkan
dapat
umum
rencana
dan
teknis
pembongkaran yang disusun oleh penyedia jasa Perencanaan Teknis yang memiliki sertifikat keahlian yang sesuai. (2)
Rencana teknis pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disetujui
oleh
Pemerintah
Daerah,
setelah
mendapat
pertimbangan dari TABG. (3)
Dalam hal pelaksanaan pembongkaran berdampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan, pemilik dan/atau Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan pemberitahuan tertulis kepada masyarakat di sekitar Bangunan Gedung, sebelum pelaksanaan pembongkaran.
(4)
Pelaksanaan pembongkaran mengikuti prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Paragraf 4 Pelaksanaan Pembongkaran Pasal 108 (1)
Pembongkaran Bangunan Gedung dapat dilakukan oleh pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung atau menggunakan penyedia jasa
pembongkaran
Bangunan
Gedung
yang
memiliki
sertifikat
keahlian yang sesuai. (2)
Pembongkaran Bangunan Gedung yang menggunakan peralatan berat dan/atau bahan peledak harus dilaksanakan oleh penyedia jasa pembongkaran Bangunan Gedung yang mempunyai sertifikat keahlian
(3)
Pemilik
dan/atau
Pengguna
Bangunan
Gedung
yang
tidak
melaksanakan pembongkaran dalam batas waktu yang ditetapkan dalam surat perintah pembongkaran, pelaksanaan pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban biaya pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung.
Paragraf 5 Pengawasan Pembongkaran Bangunan Gedung Pasal 109 (1)
Pengawasan
pembongkaran
Bangunan
Gedung
tidak
sederhana
dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan yang memiliki sertifikat keahlian yang sesuai. (2)
Pembongkaran
Bangunan
Gedung
tidak
sederhana
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana teknis yang telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah. (3)
Hasil pengawasan pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
(4)
Pemerintah
Daerah
melakukan
pemantauan
atas
pelaksanaan
kesesuaian laporan pelaksanaan pembongkaran dengan rencana teknis pembongkaran.
Bagian Keenam Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pascabencana Paragraf 1 Penanggulangan Darurat Pasal 110 (1)
Penanggulangan darurat merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi sementara waktu akibat yang ditimbulkan oleh bencana alam yang menyebabkan rusaknya Bangunan Gedung yang menjadi hunian atau tempat beraktivitas.
(2)
Penanggulangan
darurat
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau kelompok masyarakat. (3)
Penanggulangan dilakukan setelah
darurat
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
terjadinya bencana alam sesuai dengan skalanya
yang mengancam keselamatan Bangunan Gedung dan penghuninya. (4)
Skala bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam setiap tingkatan pemerintahan yaitu:
(5)
a.
Presiden untuk bencana alam dengan skala nasional;
b.
Gubernur untuk bencana alam dengan skala provinsi;
c.
Walikotauntuk bencana alam skala kota.
Di dalam menetapkan skala bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait.
Paragraf 2 Bangunan Gedung Umum Sebagai Tempat Penampungan Pasal 111 (1)
Pemerintah
atau
penanggulangan
Pemerintah darurat
Daerah
berupa
wajib
penyelamatan
melakukan dan
upaya
penyediaan
penampungan sementara. (2)
Penampungan sementara pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lokasi yang
aman dari ancaman bencana dalam
bentuk tempat tinggal sementara selama korban bencana mengungsi berupa tempat penampungan massal, penampungan keluarga atau individual. (3)
Bangunan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan fasilitas penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai.
(4)
Penyelenggaraan bangunan penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan walikota berdasarkan
Bagian Ketujuh Rehabilitasi Pascabencana Pasal 112 (1)
Bangunan Gedung yang rusak akibat bencana dapat diperbaiki atau dibongkar sesuai dengan tingkat kerusakannya.
(2)
Bangunan Gedung yang rusak tingkat sedang dan masih dapat diperbaiki, dapat dilakukan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(3)
Rehabilitasi Bangunan Gedung yang berfungsi sebagai hunian rumah tinggal pascabencana berbentuk pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.
(4)
Bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi dana, peralatan, material, dan sumber daya manusia.
(5)
Persyaratan
teknis
rehabilitasi
Bangunan
Gedung
yang
rusak
disesuaikan dengan karakteristik bencana yang mungkin terjadi di masa
yang
akan
datang
dan
dengan
memperhatikan
standar
konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya dan ekonomi. (6)
Pelaksanaan
pemberian
bantuan
perbaikan
rumah
masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi/ lembaga terkait. (7)
Tata
cara
dan
persyaratan
rehabilitasi
Bangunan
Gedung
pascabencana diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota. (8)
Dalam
melaksanakan
rehabilitasi
Bangunan
Gedung
hunian
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan
kepada
Pemilik
Bangunan
Gedung
yang
akan
direhabilitasi berupa: a.
Pengurangan atau pembebasan biaya IMB, atau
b.
Pemberian desain prototip yang sesuai dengan karakter bencana, atau
c.
Pemberian bantuan konsultansi penyelenggaraan rekonstruksi Bangunan Gedung, atau
(9)
d.
Pemberian kemudahan kepada permohonan SLF;
e.
Bantuan lainnya.
Untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi Bangunan Gedung hunian
sebagaimana
menyerahkan
dimaksud
kewenangan
pada
penerbitan
ayat
(3)
IMB
walikota kepada
dapat pejabat
pemerintahan di tingkat paling bawah. (10) Rehabilitasi rumah hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses Peran Masyarakat di lokasi bencana, dengan difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. (11) Tata cara penerbitan IMB Bangunan Gedung hunian rumah tinggal pada tahap rehabilitasi pascabencana, dilakukan dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang ada. (12) Tata cara penerbitan SLF Bangunan Gedung hunian rumah tinggal pada tahap rehabilitasi pascabencana, dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88. Pasal 113 Rumah tinggal yang mengalami kerusakan akibat bencana dapat dilakukan rehabilitasi dengan menggunakan konstruksi Bangunan Gedung yang sesuai dengan karakteristik bencana. BAB V TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG) Bagian Kesatu Umum Pasal 114 (1)
Tim Ahli Bangunan Gedung (TAGB) ditetapkan oleh Walikota.
(2)
TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ditetapkan oleh walikota selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku. Pasal 115
(1)
Susunan keanggotaan TABG terdiri dari: a.
Pengarah
b.
Ketua
(2)
d.
Sekretaris
e.
Anggota
Keanggotaan TABG dapat terdiri dari unsur-unsur: a.
asosiasi profesi;
b.
masyarakat ahli di luar disiplin Bangunan Gedung termasuk masyarakat adat;
(3)
c.
perguruan tinggi;
d.
instansi Pemerintah Daerah.
Keterwakilan unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan masyarakat ahli, minimum sama dengan keterwakilan unsur-unsur instansi Pemerintah Daerah.
(4)
Keanggotaan TABG tidak bersifat tetap.
(5)
Setiap unsur diwakili oleh 1 (satu) orang sebagai anggota.
(6)
Nama-nama anggota TABG diusulkan oleh asosiasi profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli yang disimpan dalam basis data daftar anggota TABG. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 116
(1)
TABG mempunyai tugas: a.
Memberikan Pertimbangan Teknis berupa nasehat, pendapat, dan pertimbangan
profesional
pada
pengesahan
rencana
teknis
Bangunan Gedung untuk kepentingan umum. b.
Memberikan masukan tentang program dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang terkait.
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, TABG mempunyai fungsi: a.
Pengkajian dokumen rencana teknis yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang;
b.
Pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan tata bangunan.
c.
Pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan keandalan Bangunan Gedung.
(3)
Disampingtugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TABG dapat membantu: a.
Pembuatan acuan dan penilaian;
b.
Penyelesaian masalah;
c.
Penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar. Pasal 117
(1)
Masa kerja TABG ditetapkan 1 (satu) tahun anggaran.
(2)
Masa kerja TABG dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagian Ketiga Pembiayaan TABG Pasal 118
(1)
Biaya pengelolaan database dan operasional anggota TABG dibebankan pada APBD Pemerintah Daerah.
(2)
(3)
Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.
Biaya pengelolaan basis data.
b.
Biaya operasional TABG yang terdiri dari: 1)
Biaya sekretariat;
2)
Persidangan;
3)
Honorarium dan tunjangan;
4)
Biaya perjalanan dinas.
Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan walikota.
BAB VI PERAN MASYARAKAT Paragraf 1 Lingkup Peran Masyarakat Pasal 119 Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat terdiri
a.
pemantauan dan penjagaan ketertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung;
b.
pemberianmasukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan Standar Teknis di bidang Bangunan Gedung;
c.
penyampaian pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan RTBL, rencana teknis bangunan tertentu dan kegiatan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
d.
pengajuan Gugatan Perwakilan terhadap Bangunan Gedung yang mengganggu,
merugikan
dan/atau
membahayakan
kepentingan
umum. Pasal 120 (1)
Obyek
pemantauan
dan
penjagaan
ketertiban
penyelenggaraan
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a meliputi kegiatan pembangunan, kegiatan pemanfaatan, kegiatan pelestarian termasuk perawatan dan/atau pemugaran Bangunan Gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan dan/atau kegiatan pembongkaran Bangunan Gedung. (2)
Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a.
dilakukan secara objektif;
b.
dilakukan dengan penuh tanggung jawab;
c.
dilakukan
dengan
pemilik/Pengguna
tidak
menimbulkan
Bangunan
Gedung,
gangguan masyarakat
kepada dan
lingkungan; d.
dilakukan
dengan
pemilik/Pengguna
tidak
menimbulkan
Bangunan
Gedung,
kerugian masyarakat
kepada dan
lingkungan. (3)
Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau organisasi kemasyarakatan melalui kegiatan pengamatan, penyampaian masukan, usulan dan pengaduan terhadap:
b.
Bangunan Gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan/atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan tingkat gangguan
bagi
pengguna
dan/
atau
masyarakat
dan
lingkungannya; c.
Bangunan Gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan/atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan tingkat bahaya
tertentu
bagi
pengguna
dan/atau
masyarakat
dan
lingkungannya. d.
Bangunan Gedung yang ditengarai melanggar ketentuan perizinan dan lokasi Bangunan Gedung.
(4)
Hasil pantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah secara langsung atau melalui TABG.
(5)
Pemeritah daerah wajib menanggapi dan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melakukan penelitian dan
evaluasi
secara
administratif
dan
secara
teknis
melalui
pemeriksaan lapangan dan melakukan tindakan yang diperlukan serta menyampaikan hasilnya kepada pelapor.
Pasal 121 (1)
Penjagaan ketertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a dapat dilakukan oleh masyarakat melalui: a.
pencegahan perbuatan perorangan atau kelompok masyarakat yang dapat mengurangi tingkat keandalan Bangunan Gedung;
b.
pencegahan perbuatan perseorangan atau kelompok masyarakat yang dapat menggangu penyelenggaraan Bangunan Gedung dan lingkungannya.
(2)
Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat melaporkan secara lisan dan/atau tertulis kepada: a.
Pemerintah Daerah melalui instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban, serta
b. (3)
pihak pemilik, pengguna atau pengelola Bangunan Gedung.
Pemeritah daerah wajib menanggapi dan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan penelitian
dan
evaluasi
secara
administratif
dan
secara
teknis
melalui
pemeriksaan lapangan dan melakukan tindakan yang diperlukan serta menyampaikan hasilnya kepada pelapor.
Pasal 122 (1)
Obyek pemberian masukan atas penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b meliputi masukan terhadap penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan, pedoman dan Standar Teknis di bidang Bangunan Gedung yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
(2)
Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyampaikannya secara tertulis oleh:
(3)
a.
perorangan;
b.
kelompok masyarakat;
c.
organisasi kemasyarakatan; atau
d.
masyarakat ahli;
Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dan/atau menyempurnakan peraturan, pedoman dan Standar Teknis di bidang Bangunan Gedung.
Pasal 123 (1)
Penyampaian pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan RTBL, rencana teknis bangunan tertentu dan kegiatan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf c bertujuan untuk mendorong masyarakat agar merasa berkepentingan dan bertanggungjawab dalam penataan Bangunan Gedung dan lingkungannya.
(2)
Penyampaian pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: a.
perorangan;
b.
kelompok masyarakat;
c.
organisasi kemasyarakatan; atau
d.
masyarakat ahli,
(3)
Pendapat
dan
pertimbangan
masyarakat
untuk
RTBL
yang
lingkungannya berdiri Bangunan Gedung Tertentu dan/atau terdapat kegiatan Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan dapat disampaikan melalui TABG atau dibahas dalam forum dengar pendapat masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, kecuali untuk Bangunan Gedung fungsi khusus difasilitasi oleh Pemerintah melalui koordinasi dengan Pemerintah Kota. (4)
Hasil
dengar
pendapat
dengan
masyarakat
dapat
dijadikan
pertimbangan dalam proses penetapan rencana teknis oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota.
Paragraf 2 Forum Dengar Pendapat Pasal 124 (1)
Forum dengar pendapat diselenggarakan untuk memperoleh pendapat dan pertimbangan masyarakat atas penyusunan RTBL, rencana teknis Bangunan Gedung Tertentu atau kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
(2)
Tata
cara
penyelenggaraan
forum
dengar
pendapat
masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tahapan kegiatan yaitu: a.
penyusunan konsep RTBL atau rencana kegiatan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting bagi lingkungan;
b.
penyebarluasan konsep atau rencana sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berkepentingan dengan RTBL dan Bangunan Gedung yang akan menimbulkan dampak penting bagi lingkungan;
c.
mengundang masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk menghadiri forum dengar pendapat.
(3)
Masyarakat yang diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah masyarakat yang berkepentingan dengan RTBL, rencana teknis Bangunan Gedung Tertentu dan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang akan menimbulkan dampak penting bagi lingkungan.
(4)
Hasil
dengar
pendapat
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3)
dituangkan dalam dokumen risalah rapat yang ditandatangani oleh penyelenggara dan wakil dari peserta yang diundang. (5)
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi simpulan dan keputusan yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh Penyelenggara Bangunan Gedung.
(6)
Tata cara penyelenggaraan forum dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.
Paragraf 3 Gugatan Perwakilan Pasal 125 (1)
Gugatan Perwakilan terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf d dapat diajukan ke pengadilan apabila hasil penyelenggaraan Bangunan Gedung telah menimbulkan dampak yang mengganggu atau merugikan masyarakat dan lingkungannya yang tidak diperkirakan pada saat perencanaan, pelaksanaan dan/atau pemantauan.
(2)
Gugatan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
oleh
perseorangan
atau
kelompok
masyarakat
atau
organisasi kemasyarakatan yang bertindak sebagai wakil para pihak yang dirugikan akibat dari penyelenggaraan Bangunan Gedung yang mengganggu, merugikan atau membahayakan kepentingan umum. (3)
Gugatan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengadilan yang berwenang sesuai dengan hukum acara Gugatan Perwakilan.
(4)
Biaya yang timbul akibat dilakukan Gugatan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pihak pemohon gugatan.
(5)
Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(4)
dengan
menyediakan
anggarannya di dalam APBD. Paragraf 4 Bentuk Peran Masyarakat dalam Tahap Rencana Pembangunan Pasal 126 Peran Masyarakat dalam tahap rencana pembangunan Bangunan Gedung dapat dilakukan dalam bentuk: a.
penyampaian keberatan terhadap rencana pembangunan Bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan RTRW, RDTR, Peraturan Zonasi dan/atau RTBL;
b.
pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rencana pembangunan Bangunan Gedung;
c.
pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pertemuan
konsultasi
dengan
masyarakat
tentang
rencana
pembangunan Bangunan Gedung. Paragraf 5 Bentuk Peran Masyarakat dalam Proses Pelaksanaan Konstruksi Pasal 127 Peran Masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung dapat dilakukan dalam bentuk: a.
menjaga ketertiban dalam kegiatan pembangunan;
b.
mencegah
perbuatan
mengurangi
tingkat
perseorangan keandalan
atau
kelompok
Bangunan
yang
Gedung
dapat
dan/atau
mengganggu penyelenggaraan Bangunan Gedung dan lingkungan; c.
melaporkan kepada instansi yang berwenang atau kepada pihak yang berkepentingan atas perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
d.
melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang aspek teknis pembangunan Bangunan Gedung yang membahayakan kepentingan umum;
e.
melakukan gugatan ganti rugi kepada Penyelenggara Bangunan Gedung
atas
kerugian
yang
diderita
penyelenggaraan Bangunan Gedung.
masyarakat
akibat
dari
Paragraf 6 Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung Pasal 128 Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung dapat dilakukan dalam bentuk: a.
menjaga ketertiban dalam kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung;
b.
mencegah
perbuatan
perorangan
atau
kelompok
yang
dapat
mengganggu Pemanfaatan Bangunan Gedung; c.
melaporkan kepada instansi yang berwenang atau kepada pihak yang berkepentingan atas penyimpangan Pemanfaatan Bangunan Gedung;
d.
melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang aspek teknis Pemanfaatan Bangunan Gedung yang membahayakan kepentingan umum;
e.
melakukan gugatan ganti rugi kepada Penyelenggara Bangunan Gedung
atas
kerugian
yang
diderita
masyarakat
akibat
dari
penyimpangan Pemanfaatan Bangunan Gedung. Paragraf 7 Bentuk Peran Masyarakat dalam Pelestarian Bangunan Gedung Pasal 129 Peran Masyarakat dalam pelestarian Bangunan Gedung dapat dilakukan dalam bentuk: a.
memberikan informasi kepada instansi yang berwenang atau Pemilik Bangunan Gedung tentang kondisi Bangunan Gedung yang tidak terpelihara, yang dapat mengancam keselamatan masyarakat, dan yang memerlukan pemeliharaan;
b.
memberikan informasi kepada instansi yang berwenang atau Pemilik Bangunan Gedung tentang kondisi Bangunan Gedung bersejarah yang kurang terpelihara dan terancam kelestariannya;
c.
memberikan informasi kepada instansi yang berwenang atau Pemilik Bangunan Gedung tentang kondisi Bangunan Gedung yang kurang terpelihara
dan
lingkungannya;
mengancam
keselamatan
masyarakat
dan
d.
melakukan gugatan ganti rugi kepada Pemilik Bangunan Gedung atas kerugian yang diderita masyarakat akibat dari kelalaian pemilik di dalam melestarikan Bangunan Gedung. Paragraf 8 Bentuk Peran Masyarakat dalam Pembongkaran Bangunan Gedung Pasal 130
Peran
Masyarakat
dalam
pembongkaran
Bangunan
Gedung
dapat
dilakukan dalam bentuk: a.
mengajukan keberatan kepada instansi yang berwenang atas rencana pembongkaran Bangunan Gedung yang masuk dalam kategori cagar budaya;
b.
mengajukan keberatan kepada instansi yang berwenang atau Pemilik Bangunan Gedung atas metode pembongkaran yang mengancam keselamatan atau kesehatan masyarakat dan lingkungannya;
c.
melakukan gugatan ganti rugi kepada instansi yang berwenang atau Pemilik Bangunan Gedung atas kerugian yang diderita masyarakat dan
lingkungannya
akibat
yang
timbul
dari
pelaksanaan
pembongkaran Bangunan Gedung; d.
melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung. Paragraf 9 Tindak Lanjut Pasal 131
Instansi
yang
berwenang
wajib
menanggapi
keluhan
masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129 dan Pasal 130 dengan melakukan kegiatan tindak lanjut baik secara teknis maupun secara administratif untuk dilakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
BAB VII PEMBINAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 132 (1)
Pemerintah Kota melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.
(2)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.
(3)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Penyelenggara Bangunan Gedung. Bagian Kedua Pengaturan Pasal 133
(1)
Pengaturan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
132
ayat
(1)
dituangkan ke dalam peraturan daerah atau peraturan walikota sebagai kebijakan Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung. (2)
Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan ke dalam Pedoman Teknis, Standar Teknis Bangunan Gedung dan tata cara operasionalisasinya.
(3)
Di dalam penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan RTRW, RDTR, Peraturan Zonasi dan/atau RTBL serta dengan mempertimbangkan pendapat tenaga ahli di bidang penyelenggaraan Bangunan Gedung.
(4)
Pemerintah
Daerah
menyebarluaskan
kebijakan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Penyelenggara Bangunan Gedung.
Bagian Ketiga Pemberdayaan Pasal 134 (1)
Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Penyelenggara Bangunan Gedung.
(2)
Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan profesionalitas Penyelenggara Bangunan Gedung dengan penyadaran
akan
penyelenggaraan
hak
dan
Bangunan
kewajiban
Gedung
dan
terutama
di
peran
dalam
daerah
rawan
bencana. (3)
Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pendataan, sosialisasi, penyebarluasan dan pelatihan di bidang penyelenggaraan Bangunan Gedung.
Pasal 135 Pemberdayaan terhadap masyarakat yang belum mampu memenuhi persyaratan teknis Bangunan Gedung dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan Bangunan Gedung melalui: a.
forum dengar pendapat dengan masyarakat;
b.
pendampingan pada saat penyelenggaraan Bangunan Gedung dalam bentuk
kegiatan
penyuluhan,
bimbingan
teknis,
pelatihan
dan
pemberian tenaga teknis pendamping; c.
pemberian bantuan percontohan rumah tinggal yang memenuhi persyaratan
teknis
dalam
bentuk
pemberian
stimulan
bahan
bangunan yang dikelola masyarakat secara bergulir; dan/atau d.
bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang serasi dalam bentuk penyiapan RTBL serta penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman. Pasal 136
Bentuk dan tata cara pelaksanaan forum dengar pendapat dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.
Bagian Keempat Pengawasan Pasal 137 (1)
Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini melalui mekanisme penerbitan IMB, SLF, dan surat persetujuan dan penetapan pembongkaran Bangunan Gedung.
(2)
Dalam pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Peran Masyarakat: a.
dengan mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
b.
pada setiap tahapan penyelenggaraan Bangunan Gedung;
c.
dengan mengembangkan sistem pemberian penghargaan berupa tanda jasa dan/ atau insentif untuk meningkatkan Peran Masyarakat. BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Umum Pasal 138
(1)
Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif, berupa: a.
peringatan tertulis;
b.
pembatasan kegiatan pembangunan;
c.
penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
d.
penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung;
e.
pembekuan IMB gedung;
f.
pencabutan IMB gedung;
g.
pembekuan SLF Bangunan Gedung;
h.
pencabutan SLF Bangunan Gedung; atau
i. (2)
perintah pembongkaran Bangunan Gedung.
Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
(3)
Penyedia Jasa Konstruksi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang jasa konstruksi
(4)
Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening kas Pemerintah Daerah.
(5)
Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan TABG.
Bagian Kedua Sanksi Administratif Pada Tahap Pembangunan Pasal 139 (1)
Pemilik Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (4),
Pasal 19 ayat (1), Pasal 85 ayat (2),
Pasal 96 ayat (3) dan Pasal 101 ayat (2) dikenakan sanksi peringatan tertulis. (2)
Pemilik Bangunan Gedung yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masingmasing 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan pembangunan.
(3)
Pemilik Bangunan Gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan dan pembekuan izin mendirikan Bangunan Gedung.
(4)
Pemilik Bangunan Gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 14 (empat belas) hari kelender dan
tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan,
pencabutan izin mendirikan Bangunan Gedung, dan
perintah pembongkaran Bangunan Gedung. (5)
Dalam hal Pemilik Bangunan Gedung tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah
Daerah atas biaya Pemilik Bangunan Gedung. (6)
Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemilik Bangunan Gedung juga dikenakan denda administratif yang besarnya paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai total Bangunan Gedung yang bersangkutan.
(7)
Besarnya denda administratif ditentukan berdasarkan berat dan ringannya
pelanggaran
yang
dilakukan
setelah
mendapat
pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung.
Pasal 140 (1)
Pemilik
Bangunan
Bangunan
Gedung
Gedungnya
yang
melanggar
melaksanakan ketentuan
pembangunan
Pasal
13
ayat
(1)
dikenakan sanksi penghentian sementara sampai dengan diperolehnya izin mendirikan Bangunan Gedung. (2)
Pemilik Bangunan Gedung yang tidak memiliki izin mendirikan Bangunan Gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran. Bagian Ketiga Sanksi Administratif Pada Tahap Pemanfaatan Pasal 141
(1)
Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 94 ayat (1) dengan sampai ayat (3), Pasal 95 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 103 ayat (2) dan ayat (4) dikenakan sanksi peringatan tertulis.
(2)
Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam
tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung dan pembekuan sertifikat Laik Fungsi. (3)
Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) selama 30 (tiga puluh) hari
kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pemanfaatan dan pencabutan sertifikat Laik Fungsi. (4)
Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang terlambat melakukan perpanjangan sertifikat Laik Fungsi sampai dengan batas waktu berlakunya
sertifikat
Laik
Fungsi,
dikenakan
administratif yang besarnya 1 % (satu per seratus)
sanksi
denda
dari nilai total
Bangunan Gedung yang bersangkutan.
BAB IX KETENTUAN PIDANA Bagian Kesatu Faktor Kesengajaan yang Tidak Mengakibatkan Kerugian Orang Lain Pasal 142 Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Bagian Kedua Faktor Kesengajaan yang Mengakibatkan Kerugian Orang Lain Pasal 143 (1)
Setiap pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak memenuhi
ketentuan
dalam
Peraturan
Daerah
ini,
yang
mengakibatkan kerugian harta benda orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, dan denda paling banyak
10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan dan penggantian kerugian yang diderita. (2)
Setiap pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak memenuhi
ketentuan
dalam
Peraturan
Daerah
ini,
yang
mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain atau mengakibatkan cacat seumur hidup diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari nilai bangunan dan penggantian kerugian yang diderita. (3)
Setiap pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak memenuhi
ketentuan
dalam
Peraturan
Daerah
ini,
yang
mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari nilai bangunan dan penggantian kerugian yang diderita. (4)
Dalam proses peradilan atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) hakim memperhatikan pertimbangan TABG. Bagian Ketiga Faktor Kelalaian yang Mengakibatkan Kerugian Orang Lain Pasal 144
(1)
Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini sehingga mengakibatkan bangunan tidak Laik Fungsi dapat dipidana kurungan, pidana denda dan penggantian kerugian.
(2)
Pidana
kurungan,
pidana
denda
dan
penggantian
kerugian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.
Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai bangunan dan ganti kerugian jika mengakibatkan kerugian harta benda orang lain;
b.
Pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 2% (dua per seratus) dari nilai bangunan dan ganti kerugian jika mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga
c.
Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak 3% (tiga per seratus) dari nilai bangunan dan ganti kerugian jika mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 145
(1)
Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksanakan setelah diketahui terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana bidang penyelenggaraan bangunan gedung berdasarkan laporan kejadian.
(2)
Penyidikan dugaan tindak pidana bidang penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh penyidik umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 146 (1) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi dengan IMB sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dan IMB yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka IMB yang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku. (2) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi IMB sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, namun IMB yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan IMB baru, dan melakukan perbaikan (retrofitting) secara bertahap. (3) Bangunan Gedung yang sudah memiliki IMB sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, namun dalam proses pembangunannya tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam IMB, maka Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan IMB baru atau melakukan perbaikan (retrofitting) secara bertahap. (4) Permohonan IMB yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya Peraturan
Daerah
ini,
tetap
diproses
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
dengan
disesuaikan
pada
(5) Bangunan Gedung yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum
dilengkapi
IMB,
maka
Pemilik
Bangunan
Gedung
wajib
mengajukan permohonan IMB. (6) Bangunan Gedung yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum dilengkapi IMB, dan bangunan yang sudah berdiri tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka Pemilik Bangunan Wajib mengajukan permohonan IMB baru dan melakukan perbaikan (retrofitting) secara bertahap. (7) Bangunan Gedung pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum dilengkapi SLF, maka pemilik/Pengguna Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan SLF. (8) Pemerintah Kota melaksanakan penertiban kepemilikan IMB dan SLF dengan ketentuan pentahapan sebagai berikut: a.
untuk Bangunan Gedung selain dari fungsi hunian, penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan selambatlambatnya Tiga (3) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini;
b.
untuk Bangunan Gedung fungsi hunian dengan spesifikasi nonsederhana, penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan
selambat-lambatnya
lima
(5)
tahun
sejak
diberlakukannya Peraturan Daerah ini; c.
untuk Bangunan Gedung fungsi hunian dengan spesifikasi sederhana, penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan
selambat-lambatnya
delapan
(8)
tahun
sejak
diberlakukannya Peraturan Daerah ini. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 147 Dengan
berlakunya
Peraturan
Daerah
ini,
maka
ketentuan
yang
bertentangan dan/atau tidak sesuai harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal 148 Peraturan
daerah
diundangkan.
ini
mulai
berlaku
1
tahun
sejak/pada
tanggal
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal19 Agustus 2014 WALIKOTA PEKANBARU,
FIRDAUS Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal 19 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,
M. SYUKRI HARTO LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 02 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
NIKMATULAH NIP. 19631231 199310 1001 NO. REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU: (1.29.C/ TAHUN 2014
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR
TAHUN 2014 TANTANG
BANGUNAN GEDUNG I. UMUM Bangunan Gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, memiliki unsur yang penting dalam pembinaan dan pembentukan karakter fisik lingkungan. Dalam rangka mewujudkan tertib bangunan di wilayah Kota Pekanbaru, maka banguan Gedung harus sesuai dengan skala tertib bangunan, dan tertib lingkungan. Berlakunya
Undang-Undang
Bangunan Gedung
Nomor
28
Tahun
2002
tentang
dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, menunjukkan bahwa Negara memiliki tanggungjawab kepada keda setiap warga negara untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Oleh
sebab
menetapkan
itu
setiap
daerah
khususnya
Kota
Pekanbaru
wajib
Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung untuk
menertibkan dan mengendalikan pembangunan fisik bangunan gedung di Kota Pekanbaru. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.
Selain
Undang-Undang
dan
Peraturan
Pelaksanaan
juga
dilengkapi dengan beberapa Pedoman Menteri yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung. Kota Pekanbaru belum memiliki Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung namun sudah ada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Ruang lingkup materi muatan dalam peraturan daerah ini meliputi ketentuan
tentang
fungsi
dan
klasifikasi
bangunan,
persyaratan
bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan, perizinan bangunan, tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), peran masyarakat , pembinaan, sanksi
administrasi, penyidikan, sanksi pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. Pengaturan
tentang
penyelenggaraan
Bangunan
Gedung
selain
sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bangunan gedung agar sesuai dengan tata bangunan, lingkungan, keandalan juga juga mambantu menyadarkan masyarakat akan pentingnya menyelenggarakan bangunan gedung yang andal yang menjamin keselamatan dan kenyamanan serta mewujudkan keserasian dan pelestarian lingkungan. Perda ini dilengkapi dengan Peraturan Walikota dimana diperintahkan dalam Peraturan ini, agar terwujud efektifitas dalam pelaksanaan dan penegakan hukumnya. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) huruf a. Cukup jelas. huruf b. Cukup jelas. huruf c. Cukup jelas. huruf d. Cukup jelas. huruf e. Cukup jelas. huruf f. Yang dimaksud dengan “lebih dari satu fungsi” adalah apabila satu Bangunan Gedung mempunyai fungsi utama gabungan dari fungsi-fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, dan/atau fungsi khusus.
Pasal 6 Ayat (1) huruf a. Yang dimaksud dengan “bangunan rumah tinggal tunggal” adalah bangunan rumah tinggal yang mempunyai kaveling sendiri dan salah satu dinding bangunan tidak dibangun tepat pada batas kaveling. huruf b. Yang dimaksud dengan “bangunan rumah tinggal deret” adalah beberapa bangunan rumah tinggal yang satu atau lebih dari sisi bangunan menyatu dengan sisi satu atau lebih bangunan lain atau rumah tinggal lain, tetapi masing-masing mempunyai kaveling sendiri. huruf c. Yang dimaksud dengan “bangunan rumah tinggal susun” adalah Bangunan Gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang masingmasing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. huruf d. Yang dimaksud dengan “bangunan rumah tinggal sementara” adalah bangunan rumah tinggal yang dibangun untuk hunian sementara waktu dalam menunggu selesainya bangunan hunian yang bersifat permanen, misalnya bangunan untuk penampungan pengungsian dalam hal terjadi bencana alam atau bencana sosial. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan “bangunan dengan tingkat kerahasiaan tinggi” antara lain bangunan militer dan istana kepresidenan, wisma negara, Bangunan Gedung fungsi pertahanan, dan gudang penyimpanan bahan berbahaya. Yang dimaksud dengan “bangunan dengan tingkat risiko bahaya tinggi” antara lain bangunan reaktor nuklir dan sejenisnya, gudang penyimpanan bahan berbahaya. Penetapan Bangunan Gedung dengan fungsi khusus dilakukan oleh Menteri dengan mempertimbangkan usulan dari instansi berwenang terkait.
Ayat (6) huruf a. Cukup jelas. huruf b. Cukup jelas. huruf c. Yang dimaksud dengan “Bangunan Gedung mal-apartemenperkantoran” adalah Bangunan Gedung yang di dalamnya terdapat fungsi sebagai tempat perbelanjaan, tempat hunian tetap/apartemen, dan tempat perkantoran. huruf d. Yang dimaksud dengan “Bangunan Gedung mal-apartemenperkantoran-perhotelan” adalah Bangunan Gedung yang di dalamnya terdapat fungsi sebagai tempat perbelanjaan, tempat hunian tetap/apartemen, tempat perkantoran dan hotel. Pasal 7 Ayat (1) Klasifikasi Bangunan Gedung merupakan pengklasifikasian lebih lanjut dari fungsi Bangunan Gedung, agar dalam pembangunan dan pemanfataan Bangunan Gedung dapat lebih tajam dalam penetapan persyaratan administratif dan teknisnya yang harus diterapkan. Dengan ditetapkannya fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung yang akan dibangun, maka pemenuhan persyaratan administratif dan teknisnya dapat lebih efektif dan efisien. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Kepemilikan atas Bangunan Gedung dibuktikan antara lain dengan IMB atau surat keterangan kepemilikan bangunan pada bangunan rumah susun. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pengusulan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung dicantumkan dalam permohonan izin mendirikan Bangunan Gedung. Dalam hal Pemilik Bangunan Gedung berbeda dengan pemilik tanah, maka dalam Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung harus ada persetujuan pemilik tanah. Usulan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis Bangunan Gedung. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Perubahan fungsi misalnya dari Bangunan Gedung fungsi hunian menjadi Bangunan Gedung fungsi usaha. Perubahan klasifikasi misalnya dari Bangunan Gedung milik negara menjadi Bangunan Gedung milik badan usaha, atau Bangunan Gedung semi permanen menjadi Bangunan Gedung permanen. Perubahan fungsi dan klasifikasi misalnya Bangunan Gedung hunian semi permanen menjadi Bangunan Gedung usaha permanen. Ayat (2) Perubahan dari satu fungsi dan/atau klasifikasi ke fungsi dan/atau klasifikasi yang lain akan menyebabkan perubahan persyaratan yang harus dipenuhi, karena sebagai contoh persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung fungsi hunian klasifikasi permanen jelas berbeda dengan persyaratan administratif dan teknis untuk Bangunan Gedung fungsi hunian klasifikasi semi permanen; atau persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung fungsi hunian klasifikasi permanen jelas berbeda dengan persyaratan administratif dan teknis untuk Bangunan Gedung fungsi usaha (misalnya toko) klasifikasi permanen. Perubahan fungsi (misalnya dari fungsi hunian menjadi fungsi usaha) harus dilakukan melalui proses izin mendirikan Bangunan Gedung baru. Sedangkan untuk perubahan klasifikasi dalam fungsi yang sama (misalnya dari fungsi hunian semi permanen menjadi hunian permanen) dapat dilakukan dengan revisi/perubahan pada izin mendirikan Bangunan Gedung yang telah ada. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dokumen sertifikat hak atas tanah dapat berbentuk sertifikat Hak Milik (HM), sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), sertifikat Hak Pengelolaan (HPL), sertifikat Hak Pakai (HP), atau dokumen perolehan tanah lainnya seperti akta jual beli, kuitansi jual beli dan/atau bukti penguasaan tanah lainnya seperti izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, surat keterangan tanah dari lurah/kepala desa yang disahkan oleh camat. Ketentuan mengenai keabsahan hak atas tanah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Dalam mengajukan permohonan izin mendirikan Bangunan Gedung, status hak atas tanahnya harus dilengkapi dengan gambar yang jelas mengenai lokasi tanah bersangkutan yang memuat ukuran dan batas-batas persil. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Perjanjian tertulis ini menjadi pegangan dan harus ditaati oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur hukum perjanjian. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Yang dimaksud dengan “persetujuan pemegang hak atas tanah” adalah persetujuan tertulis yang dapat dijadikan alat bukti telah terjadi kesepakatan pengalihan kepemilikan Bangunan Gedung. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Izin Mendirikan Bangunan Gedung merupakan satu-satunya perizinan yang diperbolehkan dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, yang menjadi alat pengendali penyelenggaraan Bangunan Gedung. Ayat (2) Proses pemberian izin mendirikan Bangunan Gedung harus mengikuti prinsip-prinsip pelayanan prima dan murah/terjangkau. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung merupakan proses awal mendapatkan izin mendirikan Bangunan Gedung. Pemerintah daerah menyediakan formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang informatif yang berisikan antara lain: - status tanah (tanah milik sendiri atau milik pihak lain), - data pemohon/Pemilik Bangunan Gedung (nama, alamat, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP, dll.), data lokasi (letak/alamat, batas-batas, luas, status kepemilikan, dll.); - data rencana Bangunan Gedung (fungsi/klasifikasi, luas Bangunan Gedung, jumlah lantai/ketinggian, KDB, KLB, KDH, dll.); dan - data Penyedia Jasa Konstruksi (nama, alamat, penanggung jawab penyedia jasa perencana konstruksi), rencana waktu pelaksanaan mendirikan Bangunan Gedung, dan perkiraan biaya pembangunannya. Persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Keterangan Rencana Kota, selanjutnya digunakan sebagai ketentuan oleh pemilik dalam menyusun rencana teknis Bangunan Gedungnya, di samping persyaratan-persyaratan teknis lainnya sesuai fungsi dan klasifikasinya. Ayat (3) Sebelum mengajukan permohonan izin mendirikan Bangunan Gedung, setiap orang harus sudah memiliki surat Keterangan Rencana Kota yang diperoleh secara cepat dan tanpa biaya. Surat Keterangan Rencana Kota diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan gambar peta lokasi tempat Bangunan Gedung yang akan didirikan oleh pemilik. Ayat (4)
Ayat (5) Ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku lokasi/kawasan, seperti keterangan tentang: - daerah rawan gempa/tsunami;
pada
suatu
- daerah rawan longsor; - daerah rawan banjir; - tanah pada lokasi yang tercemar (brown field area); - kawasan pelestarian; dan/atau - kawasan yang diberlakukan arsitektur tertentu. Pasal 14 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “persetujuan dari instansi terkait” adalah rekomendasi teknis yang diberikan oleh intansi terkait yang berwenang, baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan prasarana umum, sumber daya air, jaringan tegangan tinggi, kebencanaalaman, dan perhubungan serta peraturan turunannya yang berkaitan. Ayat (5) Yang dimaksud dengan “diatur sementara” adalah peraturan
sebagai dasar pemberian persetujuan mendirikan Bangunan Gedung sampai RTRW, RDTR dan/atau RTBL untuk lokasi bersangkutan ditetapkan. Pasal 18 Ayat (1) Fungsi Bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan lokasi sebagai akibat perubahan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL dilakukan penyesuaian paling lama 5 (lima) tahun, kecuali untuk rumah tinggal tunggal paling lama 10 (sepuluh) tahun, sejak pemberitahuan penetapan RTRW oleh pemerintah daerah kepada Pemilik Bangunan Gedung. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan mengenai ganti rugi atau keperdataan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penetapan KDB untuk suatu kawasan yang terdiri atas beberapa kaveling/persil dapat dilakukan berdasarkan pada perbandingan total luas Bangunan Gedung terhadap total luas kawasan dengan tetap mempertimbangkan peruntukan atau fungsi kawasan dan daya dukung lingkungan. Penetapan KDB dibedakan dalam tingkatan KDB tinggi (lebih besar dari 60% sampai dengan 100%), sedang (30% sampai dengan 60%), dan rendah (lebih kecil dari 30%). Untuk daerah/kawasan padat dan/atau pusat kota dapat ditetapkan KDB tinggi dan/atau sedang, sedangkan untuk daerah/kawasan renggang dan/atau fungsi resapan ditetapkan KDB rendah. Ayat (3) Penetapan KLB untuk suatu kawasan yang terdiri atas beberapa kaveling/persil dapat dilakukan berdasarkan pada perbandingan total luas Bangunan Gedung terhadap total luas kawasan dengan tetap mempertimbangkan peruntukan atau fungsi kawasan dan daya dukung lingkungan. Penetapan ketinggian bangunan dibedakan dalam tingkatan ketinggian: bangunan rendah (jumlah lantai Bangunan Gedung sampai dengan 4 lantai), bangunan sedang (jumlah lantai Bangunan Gedung 5 lantai sampai dengan 8 lantai), dan bangunan tinggi (jumlah lantai bangunan lebih dari 8 lantai). Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Yang dimaksud dengan “diatur sementara” adalah peraturan walikota mengenai ketentuan intensitas Bangunan Gedung diberlakukan sebagai dasar pemberian persetujuan mendirikan Bangunan Gedung sampai RTRW, RDTR dan/atau RTBL untuk lokasi bersangkutan ditetapkan. Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang, yaitu UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PP No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, Perpres tentang RTR Kawasan Metropolitan, Perpres tentang RTR Pulau dan Kepulauan, Perpres tentang RTR Kawasan Strategis, Perda Provinsi tentang RTRW Provinsi, Perda Provinsi tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi, Perda Kota tentang RTRW Kota, Perda Kota tentang RTR Kawasan Strategis Kota, dan Perda Kota tentang RDTR Kawasan Perkotaan. Pasal 20 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “daya dukung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan untuk menampung kegiatan dan segala akibat/dampak yang ditimbulkan yang ada di dalamnya, antara lain kemampuan daya resapan air, ketersediaan air bersih, volume limbah yang ditimbulkan, dan transportasi. Penetapan KDB dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keandalan Bangunan Gedung; keselamatan dalam hal bahaya kebakaran, banjir, air pasang, dan/atau tsunami; kesehatan dalam hal sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi; kenyamanan dalam hal pandangan, kebisingan, dan getaran; kemudahan dalam hal aksesibilitas dan akses evakuasi; keserasian dalam hal perwujudan wajah kota; ketinggian bahwa makin tinggi bangunan jarak bebasnya makin besar. Penetapan KDB dimaksudkan pula untuk memenuhi persyaratan keamanan misalnya pertimbangan keamanan pada daerah istana kepresidenan, sehingga ketinggian Bangunan Gedung di sekitarnya tidak boleh melebihi ketinggian tertentu. Juga untuk pertimbangan keselamatan penerbangan, sehingga untuk Bangunan Gedung yang dibangun di sekitar pelabuhan udara tidak diperbolehkan melebihi ketinggian tertentu. Dalam hal pemilik tanah memberikan sebagian area tanahnya untuk kepentingan umum, misalnya untuk taman atau prasarana/sarana publik lainnya, maka pemilik bangunan dapat diberikan kompensasi/insentif oleh pemerintah daerah. Kompensasi dapat berupa kelonggaran KLB (bukan KDB), sedangkan insentif dapat berupa keringanan pajak atau retribusi. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 3
Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Letak Garis Sempadan Bangunan Gedung terluar untuk daerah di sepanjang jalan, diperhitungkan berdasarkan lebar daerah milik jalan dan peruntukan lokasi, serta diukur dari batas daerah milik jalan. Letak Garis Sempadan Bangunan Gedung terluar untuk daerah sepanjang sungai/danau, diperhitungkan berdasarkan kondisi sungai, letak sungai, dan fungsi kawasan, serta diukur dari tepi sungai. Penetapan Garis Sempadan Bangunan Gedung sepanjang sungai, yang juga disebut sebagai garis sempadan sungai, dapat digolongkan dalam: - garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, perhitungan besaran garis sempadan dihitung sepanjang kaki tanggul sebelah luar. - garis sempadan sungai bertanggul dalam kawasan perkotaan, perhitungan besaran garis sempadan dihitung sepanjang kaki tanggul sebelah luar. - garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan, perhitungan garis sempadan sungai didasarkan pada besar kecilnya sungai, dan ditetapkan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan. - garis sempadan sungai tidak bertanggul dalam kawasan perkotaan, perhitungan garis sempadan sungai didasarkan pada kedalaman sungai. - garis sempadan sungai yang terletak di kawasan lindung, perhitungan garis sempadan sungai didasarkan pada fungsi kawasan lindung, besar-kecilnya sungai, dan pengaruh pasang surut air laut pada sungai yang bersangkutan. Letak Garis Sempadan Bangunan Gedung terluar untuk daerah pantai, diperhitungkan berdasarkan kondisi pantai, dan fungsi kawasan, dan diukur dari garis pasang tertinggi pada pantai yang bersangkutan. Penetapan Garis Sempadan Bangunan Gedung yang terletak di sepanjang pantai, yang selanjutnya disebut sempadan pantai, dapat digolongkan dalam: - kawasan pantai budidaya/non-lindung, perhitungan garis sempadan pantai didasarkan pada tingkat kelandaian/keterjalan pantai. - kawasan pantai lindung, garis sempadan pantainya minimal 100 m dari garis pasang tertinggi pada pantai yang bersangkutan.
Letak Garis Sempadan Bangunan Gedung terluar untuk daerah sepanjang jalan kereta api dan jaringan tegangan tinggi, mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Pertimbangan keselamatan dalam penetapan garis sempadan meliputi pertimbangan terhadap bahaya kebakaran, banjir, air pasang, tsunami, dan/atau keselamatan lalu lintas. Pertimbangan kesehatan dalam penetapan garis sempadan meliputi pertimbangan sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 25 Ayat (1) Pertimbangan keselamatan dalam hal bahaya kebakaran, banjir, air pasang, dan/atau tsunami; Pertimbangan kesehatan dalam hal sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi. Pertimbangan kenyamanan dalam hal pandangan, kebisingan, dan getaran. Pertimbangan kemudahan dalam hal aksesibilitas dan akses evakuasi; keserasian dalam hal perwujudan wajah kota; ketinggian bahwa makin tinggi bangunan jarak bebasnya makin besar. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Dalam hal ini jaringan utilitas umum yang terletak di bawah permukaan tanah, antara lain jaringan telepon, jaringan listrik, jaringan gas, dll. yang melintas atau akan dibangun melintas kaveling/persil/kawasan yang bersangkutan. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas.
Pasal 27 Ayat (1) Pertimbangan terhadap estetika bentuk dan karakteristik arsitektur dan lingkungan yang ada di sekitar Bangunan Gedung dimaksudkan untuk lebih menciptakan kualitas lingkungan, seperti melalui harmonisasi nilai dan gaya arsitektur, penggunaan bahan, warna dan tekstur eksterior Bangunan Gedung, serta penerapan penghematan energi pada Bangunan Gedung. Pertimbangan kaidah pelestarian yang menjadi dasar pertimbangan utama ditetapkannya kawasan tersebut sebagai cagar budaya, misalnya kawasan cagar budaya yang Bangunan Gedungnya berarsitektur cina, kolonial, atau berarsitektur melayu. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Misalnya suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan berarsitektur melayu, atau suatu ditetapkan sebagai kawasan berarsitektur modern. Tim ahli misalnya pakar arsitektur, pemuka adat setempat, budayawan. Pendapat publik, khususnya masyarakat yang tinggal pada kawasan yang bersangkutan dan sekitarnya, dimaksudkan agar ikut membahas, menyampaikan pendapat, menyepakati, dan melaksanakan dengan kesadaran serta ikut memiliki. Pendapat publik diperoleh melalui proses Dengar Pendapat Publik, atau forum dialog publik. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Ayat (1) Persyaratan daerah resapan berkaitan dengan pemenuhan persyaratan minimal koefisien daerah hijau yang harus disediakan, sedangkan akses penyelamatan untuk bangunan umum berkaitan dengan penyediaan akses kendaraan penyelamatan, seperti kendaraan pemadam kebakaran dan ambulan, untuk masuk ke dalam tapak Bangunan Gedung yang bersangkutan. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 31
Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, serta peraturan turunannya yang berkaitan. Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas.
Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kuat/kokoh” adalah kondisi struktur Bangunan Gedung yang kemungkinan terjadinya kegagalan struktur Bangunan Gedung sangat kecil, yang kerusakan strukturnya masih dalam batas-batas persyaratan teknis yang masih dapat diterima selama umur bangunan yang direncanakan. Yang dimaksud dengan “stabil” adalah kondisi struktur Bangunan Gedung yang tidak mudah terguling, miring, atau tergeser selama umur bangunan yang direncanakan. Yang dimaksud dengan “persyaratan kelayanan” (serviceability) adalah kondisi struktur Bangunan Gedung yang selain memenuhi persyaratan keselamatan juga memberikan rasa aman, nyaman, dan selamat bagi pengguna. Yang dimaksud dengan “keawetan struktur” adalah umur struktur yang panjang (lifetime) sesuai dengan rencana, tidak mudah rusak, aus, lelah (fatigue) dalam memikul beban. Dalam hal Bangunan Gedung menggunakan bahan bangunan prefabrikasi, bahan bangunan prefabrikasi tersebut harus dirancang sehingga memiliki sistem sambungan yang baik dan andal, serta mampu bertahan terhadap gaya angkat pada saat pemasangan. Perencanaan struktur juga harus mempertimbangkan ketahanan bahan bangunan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh cuaca, serangga perusak dan/atau jamur, dan menjamin keandalan Bangunan Gedung sesuai umur layanan teknis yang direncanakan. Yang dimaksud dengan beban muatan tetap adalah beban muatan mati atau berat sendiri Bangunan Gedung dan beban muatan hidup yang timbul akibat fungsi Bangunan Gedung. Yang dimaksud dengan beban muatan sementara selain gempa dan angin, termasuk beban muatan yang timbul akibat benturan atau dorongan angin, dan lain-lain. Daktail merupakan kemampuan struktur Bangunan Gedung untuk mempertahankan kekuatan dan kekakuan yang cukup, sehingga struktur gedung tersebut tetap berdiri walaupun sudah berada dalam kondisi di ambang keruntuhan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6)
Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Pasal 45 Ayat (1) Sistem proteksi pasif merupakan proteksi terhadap penghuni dan harta benda berbasis pada rancangan atau pengaturan komponen arsitektur dan struktur Bangunan Gedung sehingga dapat melindungi penghuni dan harta benda dari kerugian saat terjadi kebakaran. Pengaturan komponen arsitektur dan struktur Bangunan Gedung antara lain dalam penggunaan bahan bangunan dan konstruksi yang tahan api, kompartemenisasi dan pemisahan, dan perlindungan pada bukaan. Sistem proteksi aktif merupakan proteksi harta benda terhadap bahaya kebakaran berbasis pada penyediaan peralatan yang dapat bekerja baik secara otomatis maupun secara manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam dalam melaksanakan operasi pemadaman. Penyediaan peralatan pengamanan kebakaran sebagai sistem proteksi aktif antara lain penyediaan sistem deteksi dan alarm kebakaran, hidran kebakaran di luar dan dalam Bangunan Gedung, alat pemadam api ringan, dan/atau sprinkler. Dalam hal pemilik rumah tinggal tunggal bermaksud melengkapi Bangunan Gedungnya dengan sistem proteksi pasif dan/atau aktif, maka harus memenuhi persyaratan perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sesuai pedoman dan Standar Teknis yang berlaku. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan mengenai telekomunikasi, yaitu
UU No. 32 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan PP No. 53 Tahun 2000 tentang Telekomunikasi Indonesia, serta serta peraturan turunannya yang berkaitan. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Yang dimaksud dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai dan/atau jumlah penghuni tertentu harus mempunyai unit manajemen proteksi kebakaran Bangunan Gedung adalah: - bangunan umum termasuk apartemen, yang berpenghuni minimal 500 orang, atau yang memiliki luas minimal 5.000 m2, atau mempunyai ketinggian Bangunan Gedung lebih dari 8 lantai; - khusus bangunan rumah sakit yang memiliki lebih dari 40 tempat tidur rawat inap, terutama dalam mengidentifikasi dan mengimplementasi-kan secara proaktif proses penyelamatan jiwa manusia; - khusus bangunan industri yang menggunakan, menyimpan, atau memroses bahan berbahaya dan beracun atau bahan cair dan gas mudah terbakar, atau yang memiliki luas bangunan minimal 5.000 m2, atau beban hunian minimal 500 orang, atau dengan luas areal/site minimal 5.000 m2. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Bukaan permanen adalah bagian pada dinding yang terbuka secara tetap untuk memungkinkan sirkulasi udara. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a. Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan kualitas air minum, yaitu PP No. 1 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum dan Permen Kesehatan No. 907 tahun 2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Huruf b. Cukup jelas. Huruf c. Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas.
Pasal 63 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “manusia berkebutuhan khusus” antara lain adalah manusia lanjut usia, penderita cacat fisik tetap, wanita hamil, anak-anak, dan penderita cacat fisik sementara. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “prasarana dan/atau sarana umum” seperti jalur kanal atau jalur hijau atau sejenisnya. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “di bawah air” yaitu Bangunan Gedung yang dibangun berada di bawah permukaan air. Yang dimaksud dengan “di atas air” yaitu Bangunan Gedung yang dibangun berada di atas permukaan air, baik secara mengapung (mengikuti naik-turunnya muka air) maupun menggunakan panggung (tidak mengikuti naik-turunnya muka air). Ayat (4) Yang dimaksud dengan “daerah hantaran udara listrik tegangan tinggi atau ekstra tinggi atau ultra tinggi” adalah area di sepanjang jalur SUTT, SUTET atau SUTUT termasuk batas jalur sempadannya. huruf a. Cukup jelas. huruf b. Cukup jelas. huruf c.
huruf d. Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi, yaitu Surat Keputusan Bersama 4 Menteri (Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum nomor 07/PRT/M/2009, Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 3/P/2009 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 3/P/2009) tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. huruf e. Cukup jelas. huruf f. Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas.
Pasal 77 Yang dimaksud dengan “swakelola” adalah kegiatan Bangunan Gedung yang diselenggarakan sendiri oleh Pemilik Bangunan Gedung tanpa menggunakan penyedia jasa di bidang perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan. Pasal 78 Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 80 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 81 Cukup jelas. Pasal 82 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi, yaitu UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta peraturan turunannya yang berkaitan.
Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 83 Cukup jelas. Pasal 84 Cukup jelas. Pasal 85 Cukup jelas. Pasal 86 Cukup jelas. Pasal 87 Cukup jelas. Pasal 88 Cukup jelas. Pasal 89 Cukup jelas. Pasal 90 Cukup jelas. Pasal 91 Cukup jelas. Pasal 92 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pendataan Bangunan Gedung” adalah kegiatan inventarisasi data umum, data teknis, data status riwayat dan gambar legger bangunan ke dalam database Bangunan Gedung. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 93 Cukup jelas. Pasal 94 Cukup jelas. Pasal 95 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi, yaitu UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta peraturan turunannya yang berkaitan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 96 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi, yaitu UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta peraturan turunannya yang berkaitan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 97 Cukup jelas. Pasal 98 Cukup jelas. Pasal 99 Cukup jelas.
Pasal 100 Cukup jelas. Pasal 101 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan mengenai cagar budaya, yaitu UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta peraturan turunannya yang berkaitan. Pasal 102 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung yang dilindungi dan dilestarikan. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 103 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu Peraturan perundang-undangan mengenai cagar budaya, yaitu UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta peraturan turunannya yang berkaitan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 104 Cukup jelas. Pasal 105 Cukup jelas. Pasal 106 Cukup jelas. Pasal 107 Cukup jelas. Pasal 108 Cukup jelas. Pasal 109 Cukup jelas. Pasal 110 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain adalah UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, PP Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penangulangan Bencana, Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi serta peraturan turunannya yang berkaitan. Pasal 111 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Yang dimaksud dengan fasilitas penyediaan air bersih adalah penyediaan air bersih yang kualitasnya memadai untuk diminum serta digunakan untuk kebersihan pribadi atau rumah tangga tanpa menyebabkan risiko bagi kesehatan. Yang dimaksud dengan fasilitas sanitasi adalah fasilitas kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan/atau padat, pengendalian vektor dan pembuangan tinja. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 112 Ayat (1) Penentuan kerusakan Bangunan Gedung dilakukan oleh Pengkaji Teknis. Ayat (2) Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca-bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Ayat (3) Yang dimaksud rumah masyarakat adalah rumah tinggal berupa rumah individual atau rumah bersama yang berbentuk Bangunan Gedung dengan fungsi sebagai hunian warga masyarakat yang secara fisik terdiri atas komponen Bangunan Gedung, pekarangan atau tempat berdirinya bangunan dan utilitasnya. Yang dimaksud dengan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat adalah bantuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang rusak akibat bencana agar dapat dihuni kembali. Ayat (4) Bantuan perbaikan disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas.
Ayat (9) Yang dimaksud dengan pejabat pemerintahan di tingkat paling bawah adalah Kepala Kecamatan atau Kepada Kelurahan. Ayat (10) Proses Peran Masyarakat dimaksudkan agar: - masyarakat mendapatkan akses pada proses pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi rumah di wilayahnya; - masyarakat dapat bermukim kembali ke rumah asalnya yang telah direhabilitasi; - masyarakat membangun rumah sederhana sehat dengan dilengkapi dokumen IMB. Ayat (11) Cukup jelas. Ayat (12) Cukup jelas. Pasal 113 Yang dimaksud dengan “bencana” adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pasal 114 Cukup jelas. Pasal 115 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam hal di daerah bersangkutan tidak tersedia tenaga ahli yang berkompeten untuk ditugaskan sebagai anggota TABG, maka dapat diangkat tenaga ahli dari daerah lain. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 116 Cukup jelas.
Pasal 117 Cukup jelas. Pasal 118 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara dan keuangan daerah, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan turunannya yang berkaitan. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 119 huruf a. Cukup jelas. huruf b. Cukup jelas. huruf c. Cukup jelas. huruf d. Yang dimaksud dengan “pengajuan Gugatan Perwakilan” adalah gugatan perdata yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah tidak banyak misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas mewakili kepentingan dirinya sekaligus sekelompok orang atau pihak yang dirugikan sebagai korban yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antar wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. Pasal 120 Cukup jelas. Pasal 121 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “menjaga ketertiban” adalah sikap perseorangan untuk ikut menciptakan ketenangan, kebersihan dan kenyamanan serta sikap mencegah perbuatan kelompok yang mengarah pada perbuatan kriminal dengan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Yang dimaksud dengan “mengurangi tingkat keandalan Bangunan Gedung” adalah perbuatan perseorangan atau kelompok yang menjurus pada perbuatan negatif yang dapat berpengaruh
dan/atau menghilangkan peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung. Yang dimaksud dengan “mengganggu penyelenggaraan Bangunan Gedung” adalah perbuatan perseorangan atau kelompok yang menjurus pada perbuatan negatif yang berpengaruh pada proses penyelenggaraan Bangunan Gedung seperti menghambat jalan masuk ke lokasi atau meletakkan benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan manusia dan lingkungan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 122 Cukup jelas. Pasal 123 Cukup jelas. Pasal 124 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Masyarakat yang diundang dapat terdiri atas perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, masyarakat ahli, dan/atau masyarakat hukum adat. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 125 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “hukum acara Gugatan Perwakilan” yaitu Surat Edaran Makamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang
Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Bantuan pembiayaan oleh Pemeritah Daerah pada Gugatan Perwakilan dapat dilakukan misalnya apabila gugatan tersebut mewakili rakyat miskin yang menggugat kelompok tertentu yang secara ekonomi lebih kuat. Pasal 126 Cukup jelas. Pasal 127 Cukup jelas. Pasal 128 Cukup jelas. Pasal 129 Cukup jelas. Pasal 130 Cukup jelas. Pasal 131 Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan mengenai tindak lanjut keluhan masyarakat secara administratif dan teknis. Pasal 132 Cukup jelas. Pasal 133 Cukup jelas. Pasal 134 Cukup jelas. Pasal 135 Cukup jelas. Pasal 136 Cukup jelas. Pasal 137 Cukup jelas. Pasal 138 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi, yaitu UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta peraturan turunannya yang berkaitan. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 139 Cukup jelas. Pasal 140 Cukup jelas. Pasal 141 Cukup jelas. Pasal 142 Cukup jelas. Pasal 143 Cukup jelas. Pasal 144 Cukup jelas. Pasal 145 Cukup jelas. Pasal 146 Cukup jelas. Pasal 147 Cukup jelas. Pasal 148 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 02
