WALIKOTA MAKASSAIR PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
Nomor:
13
Tahun 2011
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK WALIKOTA MAKASSAR, Menimbang:
a.
bahwa dalam rangka memberikan 1:erlindungan kesehatan masyarakat terhadap perokok dan bukan perokok, maka dipandang perlu menetapkan kawasan-kawasan tertentu yang bebas dari asap rokok;
b.
bahwa salah satu faktor penghambat tercapainya Makassar
Sehat menuju kota dunia adalah masih tingginya angka merokok di kota Makassar;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan :3ebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kawasan Tanpa Rol
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
ll di Sulawasi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 ltlomor 74, Tambahan Daerah-daerah Tingkat
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1822); 2.
4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Undang-Undang Nomor
Republik lndonesia Nomor 3273); 3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20C4 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Ne1;ara Republik lndonesia 4437) sebagaimana telah diubah teakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 ten':ang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Ne1;ara Republik lndonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara
Republik lndonesia Nomor 4844); Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik lndonesia Nomor 4438);
Negara
-26. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara
Republik lndonesia Tahun 2009 Nlomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Re,publik lndonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Re,publik lndonesia Nomor 5072);
40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.
9. Peraturan Pemerintah Republik lndorresia Nomor
(Lembaran Negara Republik lndonesierTahun 1991 Nomor49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3447); 10.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi kesehatern. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4276);
11
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan
dan Pembinaan Pasar Tradisional, F'usat Perbelanjaan dan Toko Modern; 12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor
:
7411 Menkes/Per.Nlll2008 tentanE Penetapan Standar Pelayanan Minimal Dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKESlPBlllzOll dan Nomor 7 Tahun
13. Peraturan Bersama Menteri Kesehalan
2011 tentang Pedoman Pelaksanaan l(awasan Tanpa Rokok.
02 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
14. Peraturan Daerah Kota Makassar l',lomor
Pemerintah Kota Makassar (Lembararr Daerah Kota Makassar
Nomor 02 Tahun 2009).
Daerah Kota Makassar }lomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Orgianisasi dan Tata Kerja
15. Peraturan
Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor 21 tahun 2005 Seri D Nomor 17.
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PEMTURAN ROKOK.
WALIKOTA TENTANG KAWASAN TANPA
-3BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan Walikota iniyang dimaksud dengan
:
1. Daerah adalah Kota Makassar; 2.
Walikota adalah Walikota Makassar;
3. 4.
Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Mallassar;
5.
Dinas Sosialadalah Dinas Sosial Kota Makassar;
Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Makassar;
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Makassar; 7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian
dan
Perdagangan Kota Makassar;
8. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar; 9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan
dan
Pariwisata Kota Makassar;
10.Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar;
11.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polrsi Pamong Praja Kota Makassar;
12.Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak; 13.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau mcdal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi
sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha telap serta bentuk badan lainnya;
't4.Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah K.ota Makassar dan/atau individu yang ditunjuk oleh Walikota;
'l5.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus, termasuk cerutu atiau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicot,:ana tabacum, Nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang rnengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan;
16.lklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau 'ianpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsunten agar menggunakan rokok yang ditawarkan;
lT.Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan dan/atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan rokok;
18.Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat;
-419.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya;
20.Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan; 21.Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;
22.Arena Kegiatan Anak-Anak adalah tempat atau arr:na yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak; 23.Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untul< kegiatan keagamaan; 24.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat dan air; 25. Pimpinan
atau Penanggung Jawab Kawasan Tan;:a Rokok adalah orang
yang karena jabatannya memimpin dan/atau l:ertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetarckan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan
26. Pendidikan Formal adalah
tinggi; 27. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan sec€lra terstruktur dan berjenjang.
BAB
II
TUJUAN DAN PRINSIP
.
Pasal 2
Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk: memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif; b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sel"at bagi masyarakat; c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik yang langsung maupun tidak langsung; d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas ,Jari asap rokok. e. memenuhi rasa aman/nyaman pada orang lain; f. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan g. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.
a.
Pasal 3
Prinsip penerapan Kawasan Tanpa Rokok adalah:
a. 100o/o kawasan tanpa rokok; b. tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup; c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok,
atau
tindakan mengijinkan dan/atau membiarkan orang merckokdi Kawasan Tanpa Rokok adalah bertentangan dengan hukum.
-5BAB III KAWASAN TANPA ROKOK Pasal 4 Kawasan Tanpa Rokok meliPuti:
a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
c. Tempat Anak Bermain; d. Tempat lbadah;
e. Fasilitas Olahraga;
f.
Angkutan Umum; g. Tempat Kerja; dan h. Tempat Umum. Pasal 5
(1)
Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.
(2)
Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalirm Pasal
4 huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
Pasal 6
(1)
Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksurl dalam Pasal 4 huruf a, antara lain meliputi:
a. b. c. d. e.
Rumah Sakit;
Balai Kesehatan; Puskesmas;
BalaiPengobatan; Balai Kesejahteraan lbu dan Anak; f. Klinik kecantikan; g. Klinik Perawatan Penderita Narkoba' h. Tempat Praktek Dokter/Dokter Gigi/6okter Hewan. i. Rumah Bersalin; j. Tempat Praktek Bidan/Perawat Swasta; k. Klinik Kesehatan; l. Apotek; m. Toko Obat; n. Laboratorium Kesehatan; dan/atau o. Sarana Kesehatan lainnya.
(2)
Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain meliputi: a. Tempat Pendidikan Formal, yang berbentuk: 1. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah lbtidaiyah (Ml) atau bentuk lain yang sederajat; 2. Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah'Isanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
3. Sekolah
Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain
yang sederajat;
4. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, lnstitut ertau Universitas; dan 5. Tempat Pendidikan Formal lainnya.
-6b. Tempat Pendidikan Nonformal, yang berbentuk: 1. Lembaga kursus; 2. Lembaga pelatihan; 3. Kelompok belajar; 4. Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain
5. 6.
yang
sederajat; Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; Tempat Pendidikan Non Formal lainnya.
(3)
Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, antara lain meliputi: a. Kelompok Bermain Anak (play group); b. Tempat Penitipan Anak (TPA); c. Tempat Pengasuhan Anak; d. Arena Bermain Anak-Anak; dan/atau e. Arena Kegiatan Anak lainnya.
(4)
Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Paserl
4
huruf d, antara lain
meliputi: a. Masjid; b. Mushola; c. Gereja; d. Pura;
e.
f.
g.
(5)
Wihara; Klenteng; dan Tempat lbadah lainnya.
Fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasial 4 huruf e, antara lain meliputi:
a. Lapangan Olahraga; b. Stadion;
c. d. e. (6)
Kolam Renang; Tempat Senam; dan Fasilitas Olahraga lainnya.
Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4
huruf
f, antara lain
meliputi: a. Bus; b. Mikrolet; c. Taxi; dan
d. Angkutan
(7)
Umum lainnya.
Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf g, antara
lain
meliputi:
a. Tempat Kerja pada lnstansi Pemerintah/Pemerintah b. c.
(8)
Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal meliputi: a. Hotel; b. Restoran; c. Rumah makan; d. Jasa boga;
e.
f.
g. h.
i. j.
Provinsi Sulawesi
Selatan/Pemerintah Kota Makassar; Tempat Kerja Swasta; Tempat Kerja lainnya.
Terminal; Pelabuhan; Pasar;
Pusat perbelanjaan; Minimarket;
Supermarket;
4
huruf h, antara lain
n -l-
k.
L
Departement Store;
Hypermarket; m. Mall; n. Plaza; o. Pertokoan; p. Bioskop;
q.
tempatWisata;
s.
Sarana Olahraga; dan Tempat Umum lainnya.
r.
t.
Stasiun;
Pasal 7
Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rollok dilarang melakukan kegiatan: a. Merokok;
b.
Memproduksiatau membuat rokok;
c. Menjualrokok; d. Menyelenggarakan iklan rokok; dan/atau e. Mempromosikan rokok; BAB IV KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUhIG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK Pasal 8
Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4t, ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) wajib untuk: a. Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/ertau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya b. Melarang setiap orang untuk merokok di kawasan ternpa rokok yang menjadi tanggung jawabnya c. Menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya d. Memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik Pasal 9
(1)
Pimpinan atau Penanggung jawab tempat kerja dan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) dan ayat (8) dapat menyediakan kawasan merokok di luar gedung dan di luar Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2)
(2)
Kawasan merokok sebagaimana dimaksud pada a1,at (1) harus memenuhi persyaratan:
a. Merupakan tempat terbuka dan udara terbuka; b. Jauh dan terpisah darigedung utama;
c. Jauh dari pintu masuk dan keluar; dan d.
Jauh dari tempat orang bedalu-lalang.
-8BAB V TANDA PERINGATAN LARANGAN MEFIOKOK SERTA TATA CARA PEMASANGANhIYA Pasal 10
(1)
Tanda peringatan larangan merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. b. c.
:
Ukuran
:
Warna
lebih dari atau sama dengan 2:0 x 30 cm; mencolok sehingga mudah dilihat;
Materi
1) terdapat tulisan "KAWASAN TANPA ROKOK'.
2) terdapat gambar/simbol rokok men,/ala dicoret lingkaran benruarna merah;
3) mencantumkan sanksi bagi
si
di dalam
palanggar serta dasar
hukumnya; (2)
Tanda/petunjuUperingatan larangan merokok harus dipasang pada tempat
yang strategis, mudah dilihat dan jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan. (3)
Ukuran, warna, dan materi tanda peringatan larangan merokok adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran I Peraturan Walikota ini.
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAI,I Pasal (1)
11
Dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokoll, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kotzr Makassar benuenang melakukan pembinaan dan pengawasan.
(2)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
(3)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawersan Tanpa Rokok.
(4)
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. Kepala Dinas
Kesehatan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana kesehatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
b.
c.
Kepala Dinas Pendidikan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Proses Belajar Mengajar dan Arena Kegiatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3); Kepala Dinas Sosial, melakukan pembiniran dan pengawasan terhadap Tempat lbadah sebagaimana dimak,;ud dalam Pasal 6 ayat (4):
d. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga e.
melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap sarana olahraga sebagirimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5); Kepala Dinas Perhubungan, melakukan pemL,inaan dan pengawasan terhadap Angkutan Umum sebagaimana dimalisud dalam Pasal 6 ayat (6) dan tempat umum berupa terminal, pelabuhan baik laut maupun udara;
-9f. g.
Kepala Dinas Tenaga Kerja melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7).
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangar melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap tempat umum berupa pasar, perbelanjaan, minimarket, supermarket, departement hypermarket, mall, plaza dan pertokoan;
h.
i.
pusat store,
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa Hotel, Restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop,Tempat Wisata dan Kolam Renang;
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal6;
(s)
(6)
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan di masing-masing tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan prinsip-prinsip koorrlinasi.
Pasal 12
Pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan secara persuasif.
Pasal 13
(1)
Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawa$an terhadap Kawasan Tanpa Rokok yang dilakukan oleh Kepala Satuan l(erja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), !\ralikota membentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok.
(2)
Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok mempunyaitugas: a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok; b. membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam menginventarisasi sarana
kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak,
c. d. e.
(3)
tempat ibadah, tempat umum dan tempat kerja yang belum ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok; melaksanakan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok; membantu pejabat yang benrvenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Wtlikota.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pemantau dapat dibantu oleh Tim Pemantau Pembantu yang dibentuk pada setiap Kawasan Tanpa Rokok.
(4)
Pembentukan Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh masing-masing pimpinan/penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dan dilaporkan kepada Ketua Tim Pernantau Kawasan Tanpa Rokok.
(5) Tim Pemantau Pembantu
sebagaimana dimaksucl pada ayat (3) wajib menyampaikan Laporan hasil pemantauannya mininral setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Ketua'Iim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok atau Pejabatyang benrenang.
-10BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 14 (1)
Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok
di Kota Makassar; (2)
Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kirwasan Tanpa
Rokok
dilakukan dalam bentuk:
a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan
berkenaan
dengan penentuan kebijakan yang terkait derngan Kawasan Tanpa Rokok;
b.
c. d. e. (3)
melakukan pengadaan dan pemberian bantuar sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok; ikut serta dalam memberikan bimbingan rlan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat; mengingatkan setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok; melaporkan kepada pejabat benvenang jika terjadi pelanggaran.
Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kilwasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkelompoUinstitusional/badan hukum/badan usalra/ lembaga/organisasi maupun
(4)
ind
ividu/perorangan;
Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan langsung kepada/melalui Satuan Kerja
Perangkat Daerah terkait, atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan serjenis, dan/atau melalui media cetak, elektronik, dan lain sebagainya;
(5)
Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana ),ang diperlukan untuk
mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana rjimaksud pada ayat (2)
huruf
b
dapat diberikan secara langsung kepada pimpinan
dan/atau
penanggung jawab kawasan tanpa rokok sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; (6)
Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib mengambil tindakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.
BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 15 (1)
Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dapat dikenakan sanksi berupa:
a. b.
c. (2)
Peringatan Tertulis;
Penghentian Sementara Kegiatan; dan/atau Pencabutan lzin
Tata cara pemberian Sanksi Administratif di Kawasan Tanpa Rokok:
a. Walikota dan/atau Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah terkait memberikan peringatan tertulis kepada Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok
-
1l
-
b. apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercanlum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggungjawab kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa pencabutan izin.
(3)
Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundantlkan.
Agar setiap orang mengetrahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan
Walikota inidengan penempatannya dalam Berita Daerah (ota Makassar.
Diundangkan di Makassar talruigal -,et *"Afi
5
KOTA
'#AKA$$AR,
ffir*r*nl*r 'eAH 96
ZAKARIA KAN'A
BERITA DAERAH KOTA II'AKAS$AR NOMOR
T3
TAHIJN ?011
LAMPIRAN I PERATURAN VIIALIKOTA MAKASSAR
Nomor :
Tanqqal
Tahun 2011
:
TANDA PERINGATAN LARANGAN MEFTOKOK
>30cm
KAWASAN TANPA FIOKOK PELANGGARAN ATAS LARANGAN N,TI DIKENAKAN SANKSI SESUAI DENGAN PERATURI\N WALIKOTA MAKASAR NOMOR ...TAHI.]hI 20 I 1 Untuk Pengaduan Masyarakat, Hubung Telepon (04I I-.......)
>20
cm
