WALIKOTA MAGELANG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN UKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MAGELANG, Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara efisien, efektif, dan dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif partisipatif; b. bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum Walikota dan Wakil Wali Walikota kota Magelang Tahun 2015 kebutuhan dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Kota Magelang perlu membentuk dana cadangan cadangan; c. b bahwa ahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran anggaran; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 2015; Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6)Undang (6)Undang-Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1945; 2. Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah-Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 3. Undang Undang-Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang Undang-Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Rep Republik Indonesia Nomor 4286);;
-2-
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
-3-
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3); 21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4); 22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 4);
-4-
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALIKOTA MAGELANG MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Magelang. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang. 4. Walikota adalah Walikota Magelang. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang. 6. Dana Cadangan Pemilihanadalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran yaitu untuk pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015. 7. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pemilihan umum untuk memilih Walikota Dan Wakil Walikota MagelangTahun 2015 secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang. 9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
-5-
BAB II PRINSIP Pasal 2 Prinsip Dana Cadangan Pemilihan adalah : a. digunakan untuk membiayai kegiatan Pemilihan setelah jumlah besaran dana cadangan yang disisihkan tercapai; b. tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB III TUJUAN Pasal 3 Dana Cadangan Pemilihan bertujuan untuk menyediakan dana guna membiayai penyelenggaraan Pemilihan.
BAB IV BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN PEMILIHAN Pasal 4 (1) Dana Cadangan Pemilihan ditetapkan sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dipenuhi selama 3 (tiga) Tahun Anggaran dan setiap Tahun Anggaran ditetapkan melalui APBD secara bertahap sebagai berikut: a. tahun anggaran 2012 sebesarRp. 3.000.000.000,00 ( tiga milyar rupiah); b. tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 ( dua milyar rupiah); c. tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 ( dua milyar rupiah). (2) Apabila biaya Pemilihan melebihi besaran Dana Cadangan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kekurangan biaya Pemilihan dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2015. Pasal 5 Sumber Dana Cadangan Pemilihan berasaldari penyisihan atas penerimaan APBD, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-6-
BAB V PENEMPATAN DANA CADANGAN PEMILIHAN Pasal 6 (1) Dana Cadangan Pemilihan ditempatkan dalam rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD. (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito pada Bank Umum. (3) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penerimaan hasil bunga dari deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menambah jumlah Dana Cadangan Pemilihan. (6) PPKD selaku pengelola Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan kepada Walikota setiap triwulan dengan dilampiri Rekening Koran Dana Cadangan.
BAB VI PENGELUARAN DANA CADANGAN PEMILIHAN Pasal 7 Pengeluaran Dana Cadangan Pemilihan dialokasikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
sesuai dengan
BAB VII PENGGUNAAN DANA CADANGAN PEMILIHAN Pasal 8 (1) Penggunaan Dana Cadangan Pemilihan dilaksanakan pada Tahun anggaran 2015 sesuai dengan tujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Dana Cadangan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2015 yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilihan.
-7-
BAB VIII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 9 Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan Pemilihan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD. Pasal 10 Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 Hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tahap persiapan penyelenggaraan Pemilihan dibiayai melalui APBD Tahun 2015 di luar alokasi Dana Cadangan Pemilihan.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.
Ditetapkan di Magelang pada tanggal 6 Desember 2011 WALIKOTA MAGELANG, Cap/ ttd SIGIT WIDYONINDITO Diundangkan di Magelang pada tanggal 6 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG, Cap/ttd SUGIHARTO LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 15
-8-
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015
I.
UMUM Untuk membiayai pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Kota Magelang perlu membentuk dana cadangan. Pembentukan dana cadangan tersebut dengan mendasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah untuk kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, maka Pemerintah Daerah membentuk dana cadangan guna membiayai penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang Tahun 2015.
-9-
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas.
