Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan
tentang
c. NOMOR 4 TAHUN 2012
Mengingat
:
1.
WALIKOTA KENDARI,
perlu
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
2.
dipergunakan
dalam
Tingkat II Kendari (Lembaran Negara
rangka
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
pengawasan, penatausahaan, penegakan
44,
hukum dan biaya dampak negatif dari
Undang-
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 3602);
pemberian izin tersebut; berlakunya
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah
sumber pendapatan daerah
dengan
Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa Retribusi Izin Trayek merupakan
bahwa
Trayek
Daerah tentang Retribusi Izin Trayek.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
b.
Izin
dan b diatas, perlu membentuk Peraturan
RETRIBUSI IZIN TRAYEK
yang
Retribusi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a
TENTANG
salah satu
Daerah
disesuaikan;
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
a.
Kotamadya
Tingkat II Kendari Nomor 5 Tahun 1999
WALIKOTA KENDARI
Menimbang :
Daerah
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Pajak
Daerah,
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Kotamadya
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
maka Daerah
Daerah
dan
Peraturan Tingkat
Retribusi Daerah
II
Kendari
Nomor 5
Republik
Indonesia
Nomor
4437)
sebagaimana dengan
telah
diubah
Undang-Undang
terakhir
Nomor
Indonesia
12
2004
tentang
Pemerintahan
2008
Lembaran
Nomor
Negara
59,
7.
Daerah
Pemerintah
Indonesia
Pemerintahan
tentang Perimbangan Keuangan antara
Lembaran
Pemerintah
Nomor 4737);
Pusat
dan
(Lembaran Tahun
Pemerintah
Negara 2004
Republik
Nomor
126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Daerah
Pemerintah, Provinsi
dan
Kabupaten/Kota
8.
2007
Nomor
Negara
82,
Republik
Tambahan Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Negara Republik Indonesia Tahun 2010
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 5161);
Tahun
2009
Lembaran
Nomor
Negara
96,
Republik
Tambahan Indonesia
Nomor 5025); 6.
antara
Urusan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Indonesia
Pembagian
Daerah
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Daerah
5.
tentang
Pemerintahan
Nomor 4844); 4.
130,
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Tambahan
Republik
Nomor
Indonesia Nomor 5049);
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009
Tambahan Lembaran Negara Republik
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
Tahun
Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak
Daerah
Daerah
(Lembaran
dan
Retribusi
Negara
Republik
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2).
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI Dan WALIKOTA KENDARI MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
PERATURAN DAERAH RETRIBUSI IZIN TRAYEK.
TENTANG
BAB I KETENTUAN UMUM
8.
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
9.
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
10.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Kendari. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari. 3.
Walikota adalah Walikota Kendari.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
5.
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dibidang Perhubungan.
7.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 13. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal. 14.
Izin Trayek adalah izin yang diberikan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
15. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. 16. Retribusi izin trayek adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah. 17. Angkutan Penumpang adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 18. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman, dan simpul yang berbeda. 19. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi. 20. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 21. Izin isidentil adalah izin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan yang memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadagannya, menyimpang dari trayek yang dimiliki. 22.
Angkutan Taksi adalah Angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
23. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi,dalam wilayah operasi yang tidak terbatas. 24. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya. 25. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibukota kabupaten atau dalam daerah khusus ibukota Jakarta dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek. 26. Angkutan Lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu.
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin trayek.
Pasal 3 Objek Retribusi Izin Trayek adalah Pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
Pasal 4
Pasal 7
(1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tim teknis dari SKPD terkait mengadakan penelitian langsung terhadap obyek retribusi.
(2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.
(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara penelitian yang merupakan kelengkapan permohonan izin trayek. Pasal 8
Pasal 5
(1) Dalam hal permohonan ditolak karena secara kajian teknis tidak memenuhi syarat, maka paling lama 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan, tim teknis mengeluarkan surat rekomendasi penolakan yang disertai alasan penolakan.
Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki izin usaha kendaraan Angkutan umum wajib mendapatkan izin trayek dari Walikota.
(2) Dalam hal permohonan disetujui, maka paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Walikota melalui Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan mengeluarkan izin trayek.
BAB III KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 6 (1) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada walikota melalui Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan syarat-syarat, prosedur yang ditetapkan oleh Walikota.
(3) Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan ditolak.
BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 9 Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 10 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin trayek yang diterbitkan
BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
Lintasan Angkutan
Tarif
1. Lintasan tetap: a. Angkutan Kota b. Angkutan Perbatasan c. Angkutan Khusus (antar jemput) 2. Lintasan tidak tetap: a. Angkutan Taksi b. Angkutan sewa (rental) c. Angkutan Pariwisata d. Angkutan Lingkungan
Rp. 300.000,Rp. 300.000,Rp. 300.000,-
Rp. Rp. Rp. Rp.
400.000,400.000,400.000,300.000,-
Pasal 11 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek. (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin trayek.
(2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, kepada pemegang izin trayek diberikan kartu pengawasan dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari izin trayek yang dibayar setiap tahun pada saat pendaftaran ulang. (3) Biaya pemberian izin Insidentil ditetapkan sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) setiap izin. Pasal 13
BAB VII STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
Pasal 12
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(1) Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB XI PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 14
Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan izin trayek diberikan.
Pasal 17 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 15 (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan.
SKRD
atau
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
(2) Retribusi terutang pada saat pelayanan diberikan. Bagian Kedua Keberatan BAB X PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 16 (1) Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Pasal 18 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. Pasal 19 (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. (4) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketiga Pengembalian Kelebihan Pembayaran
BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 20
Pasal 21
(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
(1) Retribusi yang terutang harus dibayar lunas.
(2) Setiap pembayaran retribusi pembayaran yang sah.
diberikan
tanda
bukti
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XIII
BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 24
Pasal 22 (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Walikota dapat menerbitkan STRD jika wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar dalam jangka waktu 1 (satu ) bulan. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
(3) Jumlah kurang Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administrasi. (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI Pasal 23 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan Sanksi Administrasi berupa
(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi. (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 25 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila : a. diterbitkan surat teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. (3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
Pasal 26 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XVII PEMERIKSAAN Pasal 27 (1)
Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
(2)
Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 28 (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIX KETENTUAN PIDANA
Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa; h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 31
Pasal 32
Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berwenang : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
Ketentuan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 29 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ). (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
BAB XX PENYIDIKAN Pasal 30
BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Pasal 33 (1) Terhadap piutang Retribusi yang berakhir dalam masa retribusi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek. (2) Selama Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum diterbitkan, peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XXII KETENTUAN PENUTUP
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 29 Februari 2012 WALIKOTA KENDARI TTD
H. A S R U N Diundangkan di Kendari pada tanggal 1 Maret 2012 SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI
Pasal 34 H. AMARULLAH Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 62 Tahun 1999 Seri B Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2004 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2012 NOMOR 4
