WALIKOTA GORONTALO PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA GORONTALO,
Menimbang
:
a. bahwa
dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
untuk
meningkatkan
efisiensi
dan
efektifitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat; b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur kembali Pajak dan Retribusi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan; Mengingat
:
1. Undang-Undang Gangguan (HO) Stbld Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbld Tahun 1940 Nomor 14 dan 450; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
-24. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Gorontalo
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
-312. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan
Daerah Provinsi,
antara
Pemerintah,
dan Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO dan WALIKOTA GORONTALO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
-4BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan : 1. Daerah adalah Kota Gorontalo. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. 6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Gorontalo. 7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 10. Perizinan tertentu adalah Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 11. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pungutan pembayaran atas pemberian/penerbitan izin gangguan kepada orang pribadi atau badan atas suatu usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan terhadap kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
-512. Gangguan adalah segala perbuatan dan atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman danatau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus. 13. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatanyang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. 14. Perusahaan adalah Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kota Gorontalo dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. 15. Industri adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk Perorangan atau Badan di Kota Gorontalo. 16. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan usaha baik yang berupa ruang tertutup maupun ruang terbuka yang dijalankan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan. 17. Lokasi adalah Letak Tempat Usaha di Daerah. 18. Perluasan adalah apabila tempat usahanya dan atau jenis usahanya mengalami penambahan. 19. Alih usaha adalah apabila kegiatan jenis usahanya berubah (tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan). 20. Indeks Lokasi adalah angka indeks klasifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi atau letak dan kondisi lingkungan. 21. Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan usaha. 22. Luas ruang usaha adalah luas lahan yang dibangun atau tanpa bangunan untuk mendukung digunakannya kegiatan usaha termasuk lahan parkir yang dikomersilkan atau sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha. 23. Indeks Modal adalah indeks besar kecilnya modal yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu. 24. Indeks Luas Usaha adalah indeks besar kecilnya usaha yang digunakan untuk melakukan sesuatu. 25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. 26. UKL adalah Upaya Pemantauan Lingkungan. 27. UPL adalah Upaya Pemanfaatan Lingkungan.
-6-
28. SPPL adalah Surat Pernyataan Penanggulangan Lingkungan. 29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 30. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 31. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 32. Surat
Ketetapan
Retribusi
Daerah,
yang
selanjutnya
disingkat
SKRD,
adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 37. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
-7-
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin gangguan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap kepentingan umum dan kelestarian lingkungan. Pasal 3 (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/ atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan, ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
Pasal 4 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi izin gangguan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis izin gangguan yang diberikan.
-8BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 (1)
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
(2)
Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan Tarif Dasar Retribusi dikalikan hasil penjumlahan antara indeks lokasi, indeks luas, indeks modal, indeks gangguan. (2) Klasifikasi dalam menentukan tarif Retribusi Izin Gangguan adalah diukur berdasarkan : a.
Tarif
Dasar
Retribusi
Rp. 75.000 b. Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan letak perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut : 1.
Jalan Negara Indeksnya
:
5
2.
Jalan Provinsi Indeksnya
:
4
3.
Jalan Kota Indeksnya
:
3
4.
Jalan Kelurahan Indeksnya
:
2 5.
Jalan Lingkungan Indeksnya
:
0 c. Indeks Luas Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan luas tempat usaha dengan klasifikasi sebagai berikut : 1. Ruang Tertutup a). Luas diatas 100 M²
:
10
b). Luas diatas 75 - 100 M²
:
5
c). Luas diatas 50 - 75 M²
:
4
d). Luas diatas 25 - 50 M²
:
3
e). Luas diatas 10 - 25 M²
:
2
f). Luas lebih kecil 10 M²
:
1
a). Luas diatas 1000 M²
:
10
b). Luas diatas 500 - 100 M²
:
7
c). Luas diatas 250 - 500M²
:
5
d). Luas diatas 100 - 250 M²
:
3
e). Luas lebih kecil 100 M²
:
1
-9-
2. Ruang Terbuka
d. Indeks Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan besarnya modal dengan klasifikasi sebagai berikut : 1.
Modal diatas 500 juta :
2.
Modal diatas 400- 500 juta :
13
3.
Modal diatas 300- 400 juta :
10
4.
Modal diatas 200- 300 juta :
7
5.
Modal diatas 100- 200 juta :
5
6.
Modal diatas 50- 100 juta
:
3
7.
Modal diatas 10- 50 juta
:
1
8.
Modal dibawah 10 juta
:
0
e. Indeks Gangguan/Dampak sebagaimana dimaksud
pada
15
ayat (1)
ditetapkan
berdasarkan besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut : 1.
Gangguan sangat tinggi
:
2.
Gangguan tinggi
:
10
3.
Gangguan sedang
:
7
4.
Gangguan kecil
:
5
5.
Gangguan sangat kecil
:
15
0
(3) Klasifikasi usaha menurut intensitas Gangguan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 9 (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- 10 (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10 Retribusi Izin Gangguan dipungut di wilayah tempat izin gangguan diberikan. BAB VIII MASA RETRIBUSI Pasal 11 (1)
Jangka waktu berlakunya izin gangguan adalah 2 (dua) Tahun dan dapat di perpanjang kembali setelah berakhirnya jangka waktu Izin Gangguan.
(2)
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Tahun di evaluasi kelayakannya. BAB IX SURAT PENDAFTARAN Pasal 12
(1)
Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
(2)
SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
(3)
Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB X PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 13 (1)
Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
(2)
Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Daerah. - 11 BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 14
(1)
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3)
Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB XII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 15 (1)
Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk satu kali masa retribusi pembayaran.
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Pasal 16 (1)
Pembayaran Retribusi Izin Gangguan dilakukan oleh Wajib Retribusi kepada Pembantu Bendahara Penerima pada Instansi Teknis atau unit kerja yang ditunjuk sebagai pemungut dan pengelola Retribusi.
(2)
Angsuran dan Penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal 17
(1)
Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kepada kepala Daerah untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi.
(2)
Kepala Daerah atas permhonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
(3)
Tata cara untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
- 12 BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 18 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XIV PENAGIHAN RETRIBUSI YANG TERUTANG Pasal 19 (1)
Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
(2)
Pengeluaran Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
(3)
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
(4)
Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.
BAB XV KEBERATAN Pasal 20 (1)
Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)
Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3)
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(4)
Keberatan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib retribusi.
(5)
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. - 13 Pasal 21
(1)
Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
(3)
Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
(4)
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Pasal 22
(1)
Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2)
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 23 (1)
Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
(2)
Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3)
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran
retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- 14 (4)
Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
(5)
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6)
Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
(7)
Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 24 (1)
Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2)
Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan dengan cara mengangsur.
(3)
Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan kerusuhan.
(4)
Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB XVIII KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 25
(1)
Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi
kadaluwarsa setelah melampaui
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- 15 (2)
Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : a. diterbitkan surat teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
(3)
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
(4)
Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5)
Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
Pasal 26 (1)
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
(2)
Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Reribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 27 (1)
Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2)
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)
Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan. - 16 BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 28
(1)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2)
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah. c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah. d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah. e. melakukan
penggeledahan
untuk
mendapatkan
bahan
bukti
pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah. g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa.
h. memotret
seseorang
yang
berkaitan
dengan
tindak
pidana
retribusi
daerah. i.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 17 j.
menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.
BAB XXI KETENTUAN PIDANA Pasal 29 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
BAB XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Gangguan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2003 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 27 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 18 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.
Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 7 Maret 2011 WALIKOTA GORONTALO,
ADHAN DAMBEA
Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 7 Maret 2011 Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,
Drs. Hi. M. NADJAMUDIN PEMBINA UTAMA MUDA 19630510 199303 1 013 LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2011 NOMOR 18
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
I. PENJELASAN UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah
beberapa
kali
diubah
terakhir
dengan
Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008, Daerah diserahkan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang ada di Daerah dalam penyelenggarakan Otonomi Daerah. Bahwa
sejalan
dengan
semakin
meningkatnya
pelaksanaan
pembangunan
di Kota Gorontalo dimana kegiatan usaha masyarakat semakin meningkat, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Gangguan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada di lapangan sehingga perlu mengatur kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan guna pengendalian dan pengawasan khusus terhadap kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan lingkungan. Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru disahkan, telah ditetapkan jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pemungutan Retribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk didalamnya Retribusi Izin Gangguan. Berangkat dari uraian diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas
-2Pasal 5 Yang dimaksud dengan perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Ayat (1) Contoh perhitungan untuk menentukan besarnya tarif retribusi sebagai berikut : Restoran : Terletak dijalan Negara
:
5
Luas 150 M²
:
10
Modal 150 juta
:
5
Tingkat Gangguan Tinggi :
10
Rumus : Biaya Dokumen x (indeks Letak + indeks luas + indeks Modal + indeks Gangguan ) Rp. 75.000 x (5 + 10 + 5 +10) = Rp. 2.250.000 Ayat (2) -
Yang dimaksud dengan “Jalan Nasional” merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistim jaringan jalan primer yang menghubungkan antara Ibu Kota Provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
-
Yang dimaksud dengan “Jalan Profinsi” merupakan jalan kolektor dalam sistim jaringan jalan primer yang menghubungkan antara Ibu Kota Provinsi dengan ibu kota kabupaten dan jalan strategis provinsi.
-
Yang dimaksud dengan “Jalan Kota” merupakan jalan umum dalam sistim jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dalam persil, serta menghubungkan pusat permukiman yang berada dalam kota.
-3-
Yang dimaksud dengan “Jalan Kelurahan” merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan kelurahan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
-
Yang dimaksud dengan “Jalan Lingkungan” merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas
-4-
Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Cukup Jelas Pasal 27 Cukup Jelas Pasal 28 Cukup Jelas Pasal 29 Cukup Jelas Pasal 30 Cukup Jelas Pasal 31 Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 147
LAMPIRAN
:
PERATURAN DAERAH
KOTA GORONTALO NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
I.
USAHA DENGAN INTENSITAS GANGGUAN TINGGI 1. Mall/Supermarket/Departemen Store 2. Hotel Berbintang 3. Tower 4. Menara (Sutet) 5. Penyiaran (Radio swasta) 6. SPBU 7. Water boom 8. Agen BBM 9. Coolstries Pembekuan/Pengalengan Ikan/Udang 10. Karaoke/Pub 11. Rumah Bersalin Swasta/Rumah Sakit Swasta. 12. Pabrik Es 13. Pergudangan
II.
USAHA DENGAN INTENSITAS GANGGUAN SEDANG 1. Bioskop 2. Studio Rekaman 3. Bengkel Bubut 4. Percetakan menggunakan 3 (Tiga) Mesin offset (Handpres) 5. Pengusaha Peminjaman Tenda/Kursi/Alat Pesta 6. Bengkel Las 7. Soumel 8. Tehel Toraso/Keramik 9. Pembuatan Alat-alat rumah tangga dari Alumenium/Stenlis 10. Penggilingan Padi 11. Toko 12. Hotel Melati 13. Apotik 14. Optik 15. Pencucian kendaraan Stelan 4 Keatas 16. Tempat Strum Accu 17. Kerajinan Rumah Tangga (souvenir) 18. Service/Perakitan Elektronika 19. Pembuatan Krupuk
-220. Meubel Furniture 21. Industri Air Kemasan 22. Klinik Kesehatan 23. Penitipan Anak 24. EMKL/PBM 25. Restoran 26. Bengkel Kendaraan Bermotor (Mobil, Sepeda Motor) 27. Pembibitan Ayam Ras/Petelur (1500 ekor keatas) 28. Penggorengan Rotan Setengah Jadi 29. Penjualan Gas Elpiji 30. Distributor 31. Perbankan 32. Minimarket 33. Penumpukan Rotan 34. Gedung Pertemuan 35. Café 36. CV, PT, UD, Firma 37. Pembuatan Kapal/Perahu Motor/Pamo 38. Peleburan Emas 39. Bisnis Center 40. Penumpukan Barang-barang Bekas 41. Klinik Bersalin. 42. Foto Copy menggunakan 5 Unit atau lebih Mesin Foto Copy 43. Tour/Travel 44. Perumahan/Developer (50 rumah keatas) 45. Gedung Olah Raga yang dikomersilkan 46. Salon Kecantikan yang menyediakan Spa, medikur, pedikur, facial, lulur creambath 47. Rumah Bola (Bilyard) 4 Meja Keatas 48. Laboratorium 49. Pemotongan Kaca 50. Vulkanisir Ban III.
USAHA DENGAN INTENSITAS GANGGUAN KECIL 1. Usaha Kapur 2. Pembuatan Eternit 3. Pembuatan Tahu/Tempe 4. Asrama/Kos-kosan 5. Konveksi
-3-
6. Pembuatan Sirop 7. Tempat Mainan Anak-anak 8. Pengrajin Permata/Barang Perhiasan 9. Katering 10. Bengkel Pembubutan 11. Depot Air Isi Ulang 12. Foto Copy menggunakan 3-5 Unit mesin Foto Copy 13. Penginapan 14. Toko Obat 15. Kolam Pemancingan 16. Studio Foto 17. Penjahit/Tailor 18. Loundry 19. Media Cetak Elektronik 20. Pencucian Kendraan Stelan 1 s/d 3 21. Pembuatan Bata Merah 22. Rumah Makan 23. Peternakan Sapi, Kambing/unggas 24. Rumah Potong Unggas 25. Garasi Angkutan Barang dan Orang 26. Pembuatan Roti Kue dan sejenisnya 27. Pembuatan Mie dan sejenisnya 28. Perumahan/Developer (1-50 rumah) 29. Kolam Renang 30. WC/Kamar Mandi yang dikomersilkan 31. Warnet 1 - 5 Bilik 32. Wartel 33. Kios Phone 34. Celuller 35. Rental Mobil 36. Asuransi 37. Koperasi 38. Tempat Notaris 39. Pembuatan Aneka Kerajinan dari Bahan Beton 40. Tempat Praktek Dokter
-4-
41. Percetakan menggunakan 2 (Dua) Mesin Offset (Handpres) 42. Rumah Bola (Bilyard) 1-3 Meja IV. USAHA DENGAN INTENSITAS GANGGUAN SANGAT KECIL 1. Tampal Ban 2. Pandai Besi 3. Barber Shop 4. Penggilingan Kopi 5. Penggilingan Tepung Beras 6. Penggilingan Tepung Ubi Jalar 7. Rumah Kopi (Warkop) 8. Salon Kecantikan (kecil) 9. Service/Perakitan Elektronika 10. Pembuatan Petis/Terasi 11. Pangkalan BBM 12. Percetakan menggunakan 1 (Satu) Mesin Offset (Handpres) 13. Percetakan Sablon/Stempel Cap 14. Foto Copy menggunakan 1-2 Unit mesin Foto Copy 15. Penumpukan Batu Merah 16. Kios
WALIKOTA GORONTALO,
ADHAN DAMBEA
