WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BLITAR, Menimbang
:
bahwa
untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4
Peraturan Daerah Kota
Blitar Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka dipandang perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja masing-masing perangkat daerah dengan Peraturan Walikota; Mengingat
:
1.
Undang – Undang
Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan UndangUndang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota
Besar
dan
Kota-Kota
Kecil
di
Jawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2.
Undang-Undang
Nomor
12
Pembentukan
Peraturan
Tahun
2011
tentang
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2 3.
Undang-Undang
Nomor
5
tahun
2014
Tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4.
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor
9
Tahun
2015
tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 5679); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Nomor
Lembaran
3547)
Negara
sebagaimana
Republik
telah
Indonesia
diubah
dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan
dan
Pengawasan
Peyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
3 8.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 5887) ; 9.
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011
tentang
Perundang-Undangan
Pembentukan
(Lembaran
Negara
Peratuan Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ; 11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan
Susunan
Perangkat
Daerah
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4); MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN
WALIKOTA
TENTANG
KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kota Blitar;
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar;
3.
Walikota adalah Walikota Blitar;
4.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar;
5.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar;
6.
Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar;
7.
Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar;
4 8.
Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar;
9.
Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar;
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar; 11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar; 12. Kepala
Bidang
adalah
Kepala
Bidang
pada
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Blitar; 13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar; 14. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar; 15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Pasal 2 (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah; (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pasal 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu walikota di bidang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Pasal 4 Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi :
5 a.
perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.
penyelenggaraan tugas perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
c.
penyelenggaraan pelayanan umum pada bidang urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
d.
pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
e.
pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan data pembangunan daerah;
f.
penyelenggaraan
penelitian
dan
pengembangan
untuk
kepentingan
penyelenggaraan pemerintahan daerah; g.
pengkoordinasian
dan
pengendalian
pelaksanaan
kegiatan
tugas
pembantuan; h.
pengkoordinasian penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
i.
pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
j.
pengendalian,
pengawasan
dan
pembinaan di
bidang administrasi
kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas Badan; k.
pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
l.
penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik
(SPP),
Standar
Operasional
Prosedur
(SOP)
dan
Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkup badan; m.
perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;
n.
pengelolaan
pengaduan
masyarakat
di
bidang
perencanaan
pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan; o.
penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang bidang urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah
p.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
q.
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya ;
6
Pasal 5 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan : a. penyusunan kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan
(mengacu kebijakan nasional dan
provinsi) ; b. penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan ; c. fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen perencanaan pembangunan daerah ; d. penyusunan program pembangunan jangka panjang daerah dan jangka menengah daerah dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi ; e. fasilitasi kerjasama/kemitraan antara dunia usaha / masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan daerah; f.
koordinasi perencanaan pembangunan daerah ;
g. pengawasan
dan
pengendalian
terhadap
pelaksanaan
perencanaan
pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan ; h. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal daerah ; i.
pelaksanaan kerjasama perencanaan pembangunan dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan luar negeri ;
j.
pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah ;
k. pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh daerah ; l.
bimbingan,
supervisi
dan
konsultasi
kerjasama
perencanaan
pembangunan daerah dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan luar negeri ; m. bimbingan,
supervisi
dan
konsultasi
pengelolaan,
pengembangan
kawasan dan lingkungan perkotaan ; n. Koordinasi, supervisi dan konsultasi pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh daerah ; o. pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
pengendalian
pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah ; p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan ;
7 BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari: a. Kepala Badan b. Sekretariat membawahi : 1) Sub Bagian Program dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang. c. Bidang Sosial, Budaya dan Evaluasi Pembangunan membawahi : 1) Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat; 2) Sub Bidang Sosial dan Budaya; 3) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi. d.
Bidang
Ekonomi,
Infrastruktur
dan
Pengembangan
Wilayah,
membawahi : 1) Sub Bidang Ekonomi ; 2) Sub Bidang Infrastruktur; 3) Sub Bidang Pengembangan Wilayah. e.
Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi: 1) Sub Bidang Penelitiaan dan Pengembangan Sosial, Budaya dan Evaluasi Pembangunan; 2) Sub Bidang Penelitian Pembangunan ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 3)
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB IV PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Badan Pasal 7 Kepala
Badan
mempunyai
tugas
menyelenggarakan,
memimpin,
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Walikota.
8 Bagian Kedua Sekretariat Paragaraf 1 Sekretaris Pasal 8 (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Badan meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang – bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan; (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),
Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjalankan fungsi : a. pengkoordinasian
perumusan
kebijakan
teknis
Kepala
Badan
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Badan ; b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja badan dari masing – masing bidang secara terpadu; c. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Badan; d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat; e. fasilitasi
dan
koordinasi
pelaksanaan
musyawarah
rencana
pembangunan di tingkat Kota; f. pengkoordinasian dan penyusunan
Rencana Strategis (Renstra),
Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan; g. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (PRKA) Badan; h. pengkoordnasian
penyusunan
dan
pelaksanaan
Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan; i. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Badan; j. pengkoordinasian
internal
dan
eksternal
serta
pembinaan
penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Badan; k. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Badan;
9 l. pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugastugas keprotokolan dan kehumasan; m. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas; n. pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; o.
fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
p.
fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
q.
pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;
r.
fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
s.
pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
t.
fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
u.
fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
v.
fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara
periodik
yang
bertujuan
untuk
memperbaiki
kualitas
pelayanan; w.
fasilitasi
penyusunan
Pemerintah Walikota
(LAKIP),
Laporan Laporan
Akuntabilitas Keterangan
Kinerja
Instansi
Pertanggungjawaban
(LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD); x.
pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
y.
penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
z.
penyelenggaraan
dan
pengkoordinasian
pelaksanaan
pelayanan
informasi dan publikasi; aa. penyelenggaraan,
pembinaan
dan
pengendalian
pelayanan
administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan keuangan;
10 bb. pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan; cc. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 4 Sub Bagian Program dan Kepegawaian Pasal 9 (1) Sub Bagian Program dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; (2) Sub Bagian Program dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan tugas: a. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang program dan kepegawaian ; b. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan masing-masing unit dilingkungan Badan; c. menyusun, melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan; d. melakukan kegiatan pelayanan kegiatan program dan kepegawaian dilingkungan Badan; e. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan Badan; f. pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan di tingkat Kota; g. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Badan ; h. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan, Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
(DPA)
Dinas
dan
Dokumen
Perubahannya; i. melaksanaan penyusunan Penetepan Kinerja (PK); j. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); k. melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundangan; l. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi program dan kepegawaian;
11 m. menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi kepegawaian dan tugas-tugas kehumasan; n. melaksanakan
pengelolaan
pengaduan
masyarakat
di
bidang
perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan; o. menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); p. melaksanakan
pengukuran
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan Paragraf 2 Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang Pasal 10 (1) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; (2) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) melaksanakan tugas; a.
menyiapkan
dan
menganalisa
data
sebagai
bahan
perumusan
kebijakan operasional di bidang administrasi umum, keuangan dan penatausahaan barang; b.
mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan
administrasi
umum,
keuangan
dan
penatausahaan
barang; c.
menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang ;
d.
menyelenggarakan
kegiatan
pelayanan
administrasi
umum,
penatausahaan barang dan administrasi pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban keuangan; e.
melakukan penatausahaan keuangan Dinas dan pengelolaan urusan gaji pegawai, serta verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ);
f.
penyiapan usulan pejabat pengelola keuangan di lingkup Badan;
g.
melaksanakan dan mengelola surat – menyurat dan tata kearsipan;
h.
melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat rapat;
i.
pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
12 j. k.
melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana; melaksanakan penyimpanan,
dan
pengendalian
tata
usaha
pengadaan,
pendistribusian, perawatan barang inventaris sesuai
ketentuan yang berlaku; l.
melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
m.
melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
n.
melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi umum, keuangan dan penatausahaan barang;
o.
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketiga Bidang Sosial, Budaya dan Evaluasi Pembangunan Paragraf 1 Bidang Pasal 11
(1) Bidang Sosial, Budaya dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Evaluasi Pembangunan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (2)
Bidang
Sosial,
Budaya
dan
Evaluasi
Pembangunan
dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas teknis
dan
menyelenggarakan
program
sebagaimana
merumuskan kebijakan dan
/
atau
kegiatan
Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya serta evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
Pasal 12 Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Bidang Sosial, Budaya dan Evaluasi Pembangunan menjalankan fungsi : a.
Mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya serta evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah;
13 b.
Memverifikasi
Rancangan
Renstra
Perangkat
Daerah
Bidang
Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya serta evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah; c.
Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya serta evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah;
d.
Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya serta evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah;
e.
Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya serta evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah;
f.
Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya serta evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah;
g.
Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya serta evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah;
h.
Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov di Kota Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya serta evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah;
i.
Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya serta evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah;
j.
Melaksanakan pengendalian/
monitoring pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya serta evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah; k.
Melaksanakan
Pengelolaan
data
dan
informasi
perencanaan
pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya serta evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah; l.
Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya daerah;
serta evaluasi dan pengendalian pembangunan
14 m.
pengkoordinasian penyusunan RPJMD dan perubahannya, RPJPD dan Perubahannya,
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
(SIPPD), KUA/PPAS dan perubahannya serta Pelaporan DAK dan dana khusus lainnya; n.
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 2 Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Pasal 13
(1) Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Sub
Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Masyarakat
yang
dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Evaluasi Pembangunan; (2) Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas: a. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Kesehatan,
Pemberdayaan
Perempuan,
Pengendalian Penduduk dan KB,
Perlindungan
anak,
Pendidikan, Pemuda Olah Raga,
Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah ; b. Menganalisis Kesehatan,
Rancangan
Renstra
Pemberdayaan
Perangkat
Perempuan,
Pengendalian Penduduk dan KB,
Daerah
Perlindungan
Urusan anak,
Pendidikan, Pemuda Olah Raga,
Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah; c. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Urusan Kesehatan, Pemberdayaan
Perempuan,
Penduduk dan KB,
Perlindungan
anak,
Pengendalian
Pendidikan, Pemuda Olah Raga,
Tenaga Kerja,
Kepegawaian dan Sekretariat Daerah; d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan
RPJMD
Urusan
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB,
Pendidikan,
Pemuda Olah Raga,
Kesehatan,
Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat
Daerah; e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah
Kota
Urusan
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB,
Pendidikan,
Pemuda Olah Raga, Daerah;
Kesehatan,
Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat
15 f.
Merencanakan
Pelaksanaan
Kesepakatan
dengan
DPRD
terkait
RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemuda Olah Raga,
Pendidikan,
Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat
Daerah; g. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB,
Pendidikan, Pemuda Olah Raga,
Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah; h. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kota Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB,
Pendidikan, Pemuda Olah
Raga, Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah; i.
Merencanakan
Dukungan
pelaksanaan
Kegiatan Pusat,
provinsi
untuk Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB,
Pendidikan, Pemuda Olah
Raga, Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah; j.
Merencanakan pengendalian pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan
pembangunan
daerah
Kesehatan,
Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pendidikan, Pemuda Olah Raga,
Tenaga Kerja, Kepegawaian dan
Sekretariat Daerah; k. Melaksanakan
Pengelolaan
data
dan
informasi
perencanaan
pembangunan daerah Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemuda Olah Raga,
Pendidikan,
Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat
Daerah; l.
Merencanakan
dan
menyusun
evaluasi
dan
pelaporan
atas
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Kesehatan, Pemberdayaan
Perempuan,
Penduduk dan KB,
Perlindungan
anak,
Pengendalian
Pendidikan, Pemuda Olah Raga,
Tenaga Kerja,
Kepegawaian dan Sekretariat Daerah; m. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Perubahannya ; n. pengkoordinasian
dan
fasilitasi
pengeloalaan
Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD);
Sistem
Informasi
16 o. Penyusunan dokumen makro bidang pembangunan manusia dan masyarakat; p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 3 Sub Bidang Sosial dan Budaya Pasal 14 (1) Sub Bidang Sosial dan Budaya dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Sosial dan Budaya yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Evaluasi Pembangunan; (2) Sub Bidang Sosial dan Budaya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mempunyai tugas: a. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi, Trantibum Linmas,
Administrasi
Kependudukan
dan
Pencatatan
sipil,
Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat Dewan; b. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Sosial, Pemberdayaan Linmas,
Masyarakat
Administrasi
dan
Desa,
Kependudukan
Transmigrasi, dan
Trantibum
Pencatatan
sipil,
Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat Dewan; c. Menyiapkan
Pelaksanaan
Pemberdayaan Linmas,
Masyarakat
Administrasi
Musrenbang dan
Desa,
Kependudukan
RPJPD
Urusan
Transmigrasi, dan
Sosial,
Trantibum
Pencatatan
sipil,
Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat Dewan; d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi, Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
sipil,
Kebudayaan,
Perpustakaan,
Kearsipan
dan
Sekretariat Dewan; e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi, Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
sipil,
Sekretariat Dewan;
Kebudayaan,
Perpustakaan,
Kearsipan
dan
17 f.
Merencanakan
Pelaksanaan
Kesepakatan
dengan
DPRD
terkait
RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi, Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat Dewan; g. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi, Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat Dewan; h. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kota
Urusan
Sosial,
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Desa,
Transmigrasi, Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
sipil,
Kebudayaan,
Perpustakaan,
Kearsipan
dan
Sekretariat Dewan; i.
Merencanakan untuk
Dukungan
Urusan
Sosial,
pelaksanaan Pemberdayaan
Kegiatan Pusat, Masyarakat
provinsi
dan
Desa,
Transmigrasi, Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
sipil,
Kebudayaan,
Perpustakaan,
Kearsipan
dan
Sekretariat Dewan; j.
Merencanakan pengendalian pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa,
Transmigrasi,
Trantibum
Linmas,
Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat Dewan; k. Melaksanakan
Pengelolaan
data
dan
informasi
perencanaan
pembangunan daerah Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi, Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat Dewan; l.
Merencanakan
dan
menyusun
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Pemberdayaan Linmas,
Masyarakat
Administrasi
dan
Desa,
Kependudukan
Transmigrasi, dan
atas Sosial,
Trantibum
Pencatatan
sipil,
Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat Dewan; m. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perubahannya ;
18 n. pengkoordinasian
dan
fasilitasi
penyusunan
Kebijakan
Umum
Anggaran (KUA)/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perubahannya ; o. pengkoordinasian dan fasilitasi tim penanggulangan kemiskinan daerah; p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 4 Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pasal 15 (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Evaluasi Pembangunan; (2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) mempunyai tugas: a.
perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian dan evaluasi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b.
merancang, mensinkronisasikan perencanaan dan penganggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi;
c.
penyusunan
dan
pelaksanaan
program
dan/atau
kegiatan
pendukung lainnya dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi; d.
pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;;
e.
pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
f.
Pengkoordinasian dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
g.
pengolahan dan analisa pelaksanaan pengendalian dan hasil evaluasi pelaksananaan rencana pembangunan daerah;
h.
pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Paragraf 1 Bidang
19 Pasal 16 (1) Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan; (2) Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan
menyelenggarakan
program
dan/atau
kegiatan
Perencanaan
Ekonomi , Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; Pasal 17 Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah melaksanakan fungsi : a. Mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; b. Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; c. Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; d. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; e. Mengoordinasikan RPJPD,
RPJMD,
Pelaksanaan RKPD
Kesepakatan
Bidang
Ekonomi,
dengan Sumber
DPRD
terkait
Daya
Alam,
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; f. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; g. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kota
Bidang
Ekonomi,
Sumber
Daya
Alam,
Infrastruktur
dan
Pengembangan Wilayah; h. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Propinsui di Kota Bidang Ekonomi , Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
20 i. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota Bidang Ekonomi , Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; j. Melaksanakan pengendalian/
monitoring pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; k. Melaksanakan
Pengelolaan
data
dan
informasi
perencanaan
pembangunan daerah Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan
daerah
Bidang
Ekonomi
,
Sumber
Daya
Alam,
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; m. pengkoordinasian penyusunan RKPD dan perubahannya, profil daerah, Rencana Investasi Daerah PIJM dan Perubahannya serta Pelaporan DAK dan dana khusus lainnya; n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya Paragraf 2 Sub Bidang Ekonomi Pasal 18 (1) Sub Bidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Ekonomi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala
Bidang
Ekonomi,
Infrastruktur
dan
Pengembangan
Wilayah; (2) Sub Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas: a. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,
Keuangan, Penanaman
Modal,
Pertanian,
Pariwisata,
Lingkungan
Hidup,
Kehutanan,
Kelautan , Perikanan dan ESDM; b. Menganalisis
Rancangan
Renstra
Perangkat
Daerah
Urusan
Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,
Keuangan, Penanaman
Modal,
Pertanian,
Pariwisata,
Lingkungan
Kelautan , Perikanan dan ESDM;
Hidup,
Kehutanan,
21 c. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Urusan Perdagangan, Perindustrian Pariwisata,
dan
Koperasi,
Keuangan,
Penanaman
Modal,
Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan ,
Perikanan dan ESDM; d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan
RPJMD
Keuangan,
Urusan
Perdagangan,
Penanaman
Modal,
Perindustrian
Pariwisata,
dan
Koperasi,
Lingkungan
Hidup,
Pertanian, Kehutanan, Kelautan , Perikanan dan ESDM; e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Keuangan,
Penanaman
Modal,
Pariwisata,
Lingkungan
Hidup,
Pertanian, Kehutanan, Kelautan , Perikanan dan ESDM; f. Merencanakan
Pelaksanaan
Kesepakatan
dengan
DPRD
terkait
RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,
Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata,
Lingkungan
Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan , Perikanan dan ESDM; g. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan
Perdagangan,
Penanaman
Modal,
Perindustrian
Pariwisata,
dan
Koperasi,
Lingkungan
Keuangan,
Hidup,
Pertanian,
Kehutanan, Kelautan , Perikanan dan ESDM; h. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kota Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,
Keuangan,
Penanaman
Pertanian,
Modal,
Pariwisata,
Lingkungan
Hidup,
Kehutanan, Kelautan , Perikanan dan ESDM; i. Merencanakan
Dukungan
pelaksanaan
Kegiatan
Pusat,
provinsi
untuk Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Keuangan, Penanaman
Modal,
Pariwisata,
Lingkungan
Hidup,
Pertanian,
Kehutanan, Kelautan , Perikanan dan ESDM; j. Merencanakan pengendalian pengendalian/ perencanaan
pembangunan
Perindustrian Pariwisata,
dan
daerah
Koperasi,
monitoring pelaksanaan urusan
Keuangan,
Perdagangan,
Penanaman
Modal,
Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan ,
Perikanan dan ESDM; k. Melaksanakan pembangunan Koperasi,
Pengelolaan daerah
data
Urusan
dan
informasi
Perdagangan,
perencanaan
Perindustrian
Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata,
dan
Lingkungan
Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan , Perikanan dan ESDM;
22 l. Merencanakan
dan
menyusun
evaluasi
dan
pelaporan
atas
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Perdagangan, Perindustrian Pariwisata,
dan
Koperasi,
Keuangan,
Penanaman
Modal,
Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan ,
Perikanan dan ESDM; m. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan Profil daerah ; n. pengkoordinasian dan fasilitasi pengisisan data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 3 Sub Bidang Infrastruktur Pasal 19 (1) Sub Bidang Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Infrastruktur yang
dalam
melaksanakan
tugasnya
berada
di
bawah
dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; (2) Sub
Bidang
Infrastruktur
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat
(1)
mempunyai tugas: a. Merancang
Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman,
Perhubungan,
Kominfo,
Statistik,
Persandian
dan
Kecamatan. b.
Menganalisis
Rancangan
Renstra
Perangkat
Daerah
Urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman,
Perhubungan,
Kominfo,
Statistik,
Persandian
dan
Kecamatan. c. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Urusan Pekerjaan Umum
dan
Pemukiman,
Penataan
Ruang,
Perhubungan,
Pertanahan,
Kominfo,
Statistik,
Perumahan
dan
Persandian
dan
Kecamatan. d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan.
23 e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan. f.
Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan.
g. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan
Pekerjaan
Umum
dan
Penataan
Ruang,
Pertanahan,
Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan. h. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kota Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan. i.
Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan.
j.
Merencanakan pengendalian pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang,
Pertanahan,
Perumahan
dan
Pemukiman,
Perhubungan, Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan. k. Melaksanakan
Pengelolaan
data
dan
informasi
perencanaan
pembangunan daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan. l.
Merencanakan
dan
menyusun
evaluasi
dan
pelaporan
atas
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Pekerjaan Umum
dan
Pemukiman,
Penataan
Ruang,
Perhubungan,
Pertanahan,
Kominfo,
Statistik,
Perumahan
dan
Persandian
dan
Kecamatan m. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan
Rencana Investasi
Daerah Jangka Menengah dan Perubahannya ; n. pengkoordinasian Pembangunan ;
dan
fasilitasi
penyusunan
Data
Sektoral
24 o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya Paragraf 2 Sub Bidang Pengembangan Wilayah Pasal 20 (1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah
dan
bertanggungjawab
kepada
Kepala
Bidang
Ekonomi
,
Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah; (2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas: a. perumusan kebijakan teknis dibidang kerjasama daerah dengan lembaga non pemerintah dan instansi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan; b. merancang,
mensinkronisasikan
perencanaan
dan
penganggaran
bidang kerjasama lembaga non pemerintah dan instansi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat; c. penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pendukung di bidang lembaga non pemerintah dan instansi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat ; d. pengolahan data, pelaporan , evaluasi, analisis, validasi, publikasi dan monitoring lembaga non pemerintah dan instansi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat; e. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang lembaga non pemerintah dan instansi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat; f.
pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan partisipasi perusahaan melalui dana tanggungjawab sosial perusahaan (CSR);
g. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga non pemerintah dan instansi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat ; h. pengkoordinasian
dan
fasilitasi
penyusunan
Rencana
Kerja
Pemerintah Daerah dan Perubahannya ; i.
pengkoordinasian dan fasilitasi pelaporan dana alokasi khusus (DAK) dan dana khusus lainnya ;
25 j.
pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kelima Bidang Penelitian dan Pengembangan Paragraf 1 Bidang Pasal 21
(1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan; (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan di daerah; Pasal 22 Untuk menjalankan tugas sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Bidang Penelitian dan Pengembangan melaksanakan fungsi : a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di daerah; b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah sesuai bidang tugasnya; c. Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada walikota dan SKPD di lingkungan kota; d. Pengoordinasian pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah; e. Pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan; f. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan; g. Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan pemerintah Daerah; h. Pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan,
sarana
dan
prasarana
serta
sumber
daya
manusia
kelitbangan; i. Pengoordinasian perekayasa;
pendayagunaan
pejabat
fungsional
peneliti
dan
26 j. Pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan
formal
yang
lebih
tinggi,
pelatihan,
pemagangan
dan
sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi; k. Pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada walikota dan SKPD di lingkungan kota ; l. Pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; m. Pengoordinasian
optimalisasi
jejaring
atau
kerjasama
kegiatan
kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga Litbang swasta; n. Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan di Daerah; o. Pengoordinasian penetapan kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kota; p. Pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kota; q. Mengoordinasikan pemberian dan penguatan sistem inovasi daerah; r. Pengoordinasian penataan kelembagaan sistem inovasi daerah; s. Pengoordinasian
pemberdayaan
organisasi
kemasyarakatan
dan
mensinergikan dengan penguatan sistem inovasi daerah; t. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 2 Sub Bidang Penelitian Pembangunan Sosial, Budaya dan Evaluasi Pembangunan Pasal 23 (1) Sub Bidang Penelitian Pembangunan Sosial, Budaya dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Penelitian Pembangunan Sosial, Budaya dan Evaluasi Pembangunan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan; (2) Sub Bidang Penelitian Pembangunan Sosial, Budaya dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
27 a. Perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan bidang urusan
Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Transmigrasi, Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sekretariat
sipil,
Kebudayaan,
Dewan.
Perpustakaan,
Kesehatan,
Kearsipan
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemuda Olah Raga,
dan
Pendidikan,
Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat
Daerah ; b. Penyusunan dan/atau Pembaharuan produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan; c. Pengoptimalan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah; d. Pelaksanaan
monitoring
dan
evaluasi
program
dan
kegiatan
kelitbangan di daerah; e. Pembuatan
konsep
penataan
dunia
usaha
dalam
rangka
pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis; f.
Penyusunan konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan;
g. Penyusunan
konsep
pelaksanaan
diseminasi
hasil
kelitbangan
melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, leafflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan lain-lain; h. Perencanaan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelitbangan di daerah sesuai dengan bidang tugasnya; i.
Penyusunan konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada walikota dan SKPD di lingkungan kota;
j.
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah;
k. Perencanaan
upaya
peningkatan
kapasitas
tenaga
kelitbangan
melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan
sebagainya
sesuai
dengan
kebutuhan
dan
kemampuan
organisasi; l.
Pembuatan konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan;
28 m. Perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah; n. Perencanaan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa; o. Penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; p. Penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada walikota dan SKPD di lingkungan kota; q. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3 Sub Bidang Penelitian Pembangunan ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Pasal 24 (1) Sub
Bidang
Penelitian
Pengembangan Wilayah
Pembangunan
ekonomi,
Infrastruktur
dan
dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Penelitian
Pembangunan ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan; (2) Sub
Bidang
Penelitian
Pengembangan
Pembangunan
Wilayah
sebagaimana
ekonomi,
Infrastruktur
dimaksud
dalam
ayat
dan (1)
mempunyai tugas: a. Perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan pada bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan,
Perumahan
dan
Pemukiman,
Persandian
dan
Kecamatan,
Koperasi,
Perhubungan, Perdagangan,
Kominfo,
Statistik,
Perindustrian
Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata,
dan
Lingkungan
Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan , Perikanan dan ESDM; b. Penyusunan dan/atau Pembaharuan produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan; c. Pengoptimalan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah; d. Pelaksanaan kelitbangan;
monitoring
dan
evaluasi
program
dan
kegiatan
29 e. Pembuatan konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis; f. Penyusunan konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan; g. Penyusunan konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, leafflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan lain-lain; h. Perencanaan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelitbangan di daerah sesuai dengan bidang tugasnya; i. Penyusunan konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada walikota dan SKPD di lingkungan kota; j. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah; k. Perencanaan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi; l. Pembuatan
konsep
penyusunan
pedoman,
analisis
kebutuhan,
penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan; m. Pelaksanaan
monitoring
dan
evaluasi
program
dan
kegiatan
kelitbangan; n. Perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah; o. Perencanaan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa; p. Penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; q. Penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada walikota dan SKPD di lingkungan kota; r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 3 Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
30 Pasal 25 (1) Sub
Bidang
Penelitian
dan
Pengembangan
Inovasi
dan
Teknologi
dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada
Kepala
Bidang
Data
dan
Penelitian
Pengembangan; (2) Sub
Bidang
Penelitian
dan
Pengembangan
Inovasi
dan
Teknologi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas: a. Perencanaan pelaksanaan penataan kelembagaan sistem inovasi daerah
meliputi
lembaga/organisasi,
peraturan
dan
norma/etika/budaya inovasi; b. Pelaksanaan penataan sumber daya sistem inovasi daerah yang terdiri atas
keahlian,
kepakaran,
kompetensi
manusia
dan
pengorganisasiannya; c. Penyusunan dan/atau memperbaharui produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan; d. Pengoptimalan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah; e. Pelaksanaan
monitoring
dan
evaluasi
program
dan
kegiatan
kelitbangan; f. Pembuatan konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis; g. Menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan; h. Menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, leafflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan lain-lain; i. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan sesuai bidang tugasnya; j. Merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelitbangan di daerah sesuai dengan bidang tugasnya; k. Menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada walikota dan SKPD di lingkungan kota; l. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah;
31 m. Merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi; n. Melaksanakan
monitoring
dan
evaluasi
program
dan
kegiatan
kelitbangan; o. Membuat
konsep
penyusunan
pedoman,
analisis
kebutuhan,
penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan; p. Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah; q. Menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; r. Menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada walikota dan SKPD di lingkungan kota; s. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 26 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk oleh Kepala Badan dalam rangka mengorganisir pejabat-pejabat fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. BAB VI TATA KERJA DAN MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS Pasal 27 (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan, struktural
lainnya
serta
Kelompok
Jabatan
Fungsional
pejabat wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
32 (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan yang diperlukan. (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahan
masing-masing
dan
memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap pejabat dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 28 (1) Dalam
pelaksanaan
tugas
Badan,
Kepala
Badan
memberikan
pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahannya dengan memperhatikan saran dan telaahan staf. (2) Sekretaris
sesuai
dengan
fungsinya
mengkoordinasikan
dan
mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kepala Bidang serta memberikan pembinaan dan/atau pertimbangan administratif. (3) Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Kepala Badan serta memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahan masing-masing. (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan berkonsultasi kepada atasan masing-masing serta memberikan pengarahan, perintah dan petunjuk kepada bawahan masing-masing. Pasal 29 (1) Pelaksanaan konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan secara hierarkhis. (2) Apabila
konsultasi
dan
pemberian
perintah
dilaksanakan
diluar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pejabat yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada atasan masingmasing.
33 Pasal 30 Setiap Pejabat wajib menyusun rencana kerja secara tertulis, mengendalikan pelaksanaan tugasnya dan mencatat hasil kinerja secara tertib serta melaporkan
hasil
pelaksanaan
tugas
dan
permasalahannya
kepada
pimpinan masing-masing dan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan mekanisme yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Dengan berlakunya
Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar masih berlaku sampai tahun 2016. Pasal 32 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar Ditetapkan di Blitar pada tanggal
2 Desember 2016
WALIKOTA BLITAR, Ttd. MUH. SAMANHUDI ANWAR Diundangkan di Kota Blitar Pada Tanggal 2 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR Ttd. Rudy Wijonarko BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 74 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR Kepala Bagian Hukum
JUARI Pembina Tk. I 19651204 198603 1 006
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA Nomor : 74 Tahun 2016 Tanggal : 2 Desember 2016
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERECANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPALA BADAN SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAG UMUM, KEUANGAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG
SUB BAG PROGRAM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG SOSIAL, BUDAYA DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
BIDANG EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
BIDANG PENELITIAN PENGEMBANGAN
SUB BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT
SUB BIDANG EKONOMI
SUB BIDANG LITBANG SOSIAL, BUDAYA DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
SUB BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
SUB BIDANG INFRASTRUKTUR
SUB BIDANG LITBANG EKONOMI , INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI
SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH
SUB BIDANG LITBANG INOVASI DAN TEKNOLOGI WALIKOTA BLITAR
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR Kepala Bagian Hukum JUARI Pembina Tk. I 19651204 198603 1 006
Ttd. MUH. SAMANHUDI ANWAR
