WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA BLITAR WALIKOTA BLITAR, Menimbang
: a. bahwa dengan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Blitar Tahun 2016, maka perlu segera menyesuaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar yang mampu menjawab isu strategis, menggambarkan mandat dari pemerintah daerah serta alasan keberadaan pemerintah daerah ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun
2016
tentang
Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)
Pemerintah Kota Blitar; Mengingat
: 1.
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan UndangUndang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2
2.
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2004
Nomor
104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 3.
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 4.
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor
82
Tambahan
Lembaran
Negara
2011
Republik
Indonesia Nomor 5234) ; 5.
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor
58
Tambahan
Lembaran
Negara
2015
Republik
Indonesia Nomor 5679) ; 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor
75,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 3243); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor
25,
Tambahan
Lembaran
Negara
2006
Republik
3
Indonesia Nomor 4614); 9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor
13
Tahun
2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ; 10.
Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator
Kinerja
Utama
di
Lingkungan
Instansi Pemerintah ; 11.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
12.
Peraturan
Daerah
Nomor
4
Tahun
2013
tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ; 13.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar tahun 2016 – 2021; MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN
WALIKOTA
TENTANG
PERUBAHAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA BLITAR
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar sebagai berikut : 1. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
4
Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.
Ditetapkan di Blitar pada tanggal 5 September 2016 WALIKOTA BLITAR, ttd. MUH. SAMANHUDI ANWAR Diundangkan di Blitar Pada tanggal 5 September 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR ttd. Rudy Wijonarko BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 20
LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR TANGGAL
: :
41 TAHUN 2016 5 September 2016
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA BLITAR VISI
: " MASYARAKAT KOTA BLITAR SEMAKIN SEJAHTERA MELALUI APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2021"
MISI
: 1 Meningkatkan Aktualisasi Nilai-Nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat 2 Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi 3 Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan 4 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif 5 Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat rukun agawe santoso 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional
NO 1.
KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA Meningkatkan 1. PersentaseUTAMA Kesepakatan kerukunan umat FKUB yang ditindaklanjuti beragama 2. Persentase Potensi SARA
2.
Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat
Angka Sekolah
Penanganan
Rata-rata
FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU (Jumlah kesepakatan FKUB yang ditindaklanjuti / Jumlah Kesepakatan FKUB) x 100%
PENANGGUNG JAWAB Bakesbangpol dan Penanggulangan Bencana Daerah
SUMBER DATA Laporan Kegiatan FKUB setiap semester/tahun
(Jumlah Penanganan Potensi SARA / Jumlah Potensi SARA) x 100%
Lama
Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, dengan cakupan penduduk usia 25 tahun ke atas
Dinas Pendidikan
Data BPS
Angka Partisipasi Murni (SD/MI/Paket A, SMP/MTs/ Paket B, SMA/SMK/Paket C)
Jumlah usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI/SDLB/Paket A dibagi Penduduk usia 7-12 tahun x 100%
Dinas Pendidikan
Profil Pendidikan dan Data Terpilah
NO
3.
KINERJA UTAMA
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU Jumlah pemuda yang berprestasi / jumlah pemuda yang dibina x 100%
PENANGGUNG JAWAB Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
{PDRB ADHK (Th n) - PDRB ADHK (Th n-1)} / PDRB ADHK Th n-1 x 100%
Bappeda, Dinas Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Data BPS
Nilai PDRB perkapita ADHK (Rp. 000)
PDRB ADHK / jumlah penduduk
Data BPS
Nilai PDRB perkapita ADHB (Rp. 000)
PDRB ADHB / jumlah penduduk
Nilai PDRB UKM tahun n - Nilai PDRB UKM tahun (n-1)/ Nilai PDRB UKM tahun (n-1) x 100%
Bappeda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi dan UKM Kantor Pengelola Pasar Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Dinas Koperasi dan UKM
INDIKATOR KINERJA Persentase UTAMA jumlah pemuda berprestasi yang dibina
Persentase Ekonomi
Pertumbuhan
Bidang Pemuda dan Olahraga
4.
Meningkatnya Kontribusi UKM
Persentase Kontribusi PDRB
5.
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah
Persentase produksi padi
peningkatan
(Produksi padi tahun ini - Produksi padi tahun lalu) : Produksi padi tahun lalu x 100%
Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan
Data Statistik Pertanian
6.
Meningkatnya Kontribusi Sektor Jasa dan Pariwisata
Nilai kontribusi pariwisata terhadap PDRB (ADHB) (Rp. Juta)
Nilai kontribusi Pariwisata terhadap PDRB pada tahun berkenaan
Data BPS
Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif
(Jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun ini Jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun lalu ) : Jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun lalu ) x 100% Jumlah penduduk miskin / Jumlah seluruh penduduk x 100%
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
7.
Meningkatkan efektivitas penanggulangan
Peningkatan UKM terhadap
SUMBER DATA
Angka kemiskinan
Data BPS
Data IKM Blitar (BPS)
Data BPS
Kota
NO
8.
9.
10.
11.
KINERJA UTAMA kualitas kesejahteraan sosial masyarakat Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan penataan ruang
Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur perkotaan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
INDIKATOR KINERJA Persentase UTAMA Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU Jumlah Angkatan Kerja yang belum bekerja / Jumlah Angkatan Kerja x 100%
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
1/3 x jumlah angka harapan hidup, tingkat pendidikan dan indeks distribusi pendapatan
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Disparitas Gender dalam 3 Komponen HDI (Masa Hidup, Pendidikan, Pendapatan)
Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah
Jumlah Luas RTH / Jumlah Luas Wilayah x 100%
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Nilai IKLH (0,3*IPPA+0,3*IPPU+0,4*ITV) IPPA : Indeks Pengendalian Pencemaran Air IPPU : Indeks Pengendalian Pencemaran Udara ITV : Indeks Tutupan Vegetasi Panjang jalan kondisi mantap dan berkeselamatan/Panjang jalan total x 100%
Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan Angka Harapan Hidup (AHH)
AKI (Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup)
AKB (Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup)
12.
Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram
Prosentase kasus kriminalitas yang tertangani
Angka Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu / Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama) x 100.000 (Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama) x 1.000 Jumlah kasus kriminalitas yang terselesaikan / jumlah kasus kriminalitas yang dilaporkan x 100%
PENANGGUNG JAWAB Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Bapemas dan KB Bapemas dan KB
- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan - Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Dinas Kesehatan
SUMBER DATA Data BPS Data BPS
Laporan Data Bidang Tata Kota
Data Indeks Pencemaran Air dan Indeks Pengendalian Pencemaran Udara Data jalan
Data BPS
Dinas Kesehatan
Lap Kesga Kespro
&
Dinas Kesehatan
Lap Kesga Kespro
&
Bakesbangpol dan Penanggulangan Bencana Daerah - Satpol PP
Data BPS
NO 13.
KINERJA UTAMA Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik
INDIKATOR KINERJA UTAMABirokrasi Indeks Reformasi (IRB)
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU Nilai IRB
Nilai SKM tahun berkenaan
-
-
-
PENANGGUNG JAWAB Inspektorat Bappeda Sekretariat Daerah BKD Dishubkominfo BPKAD Dinas Pendapatan Sekretariat DPRD Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kecamatan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah
SUMBER DATA Nilai IRB dari KemenPAN dan RB
Nilai hasil survey IKM/SKM
