1
WALIKOTA BLITAR PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BLITAR WALIKOTA BLITAR, Menimbang
: a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri
Nomor
42
Tahun
2010
tentang
Tim
Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan, pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah adalah menjadi tanggungjawab Walikota ; b. bahwa
dalam
upaya
mewujudkan
keterpaduan
penanggulangan
kemiskinan di Kota Blitar, perlu dilakukan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah secara intensif dan berkesinambungan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan ; Mengingat
: 1.
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2.
Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
3.
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor
4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
2 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8.
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar ; 11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN
WALIKOTA
TENTANG
TIM
KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BLITAR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kota Blitar.
2.
Walikota adalah Walikota Blitar.
3.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
3 4.
Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah dearah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah
penduduk
miskin
dalam
rangka
meningkatkan
derajat
kesejahteraan rakyat. 5.
Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
6.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh tahun) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8.
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 9.
Strategi
Penanggulangan
Kemiskinan
Daerah,
yang
selanjutnya
disingkat SPKD, adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD. 10.
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut TKPK Provinsi, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi.
11.
Tim
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan
Kota
Blitar,
yang
selanjutnya disebut TKPK Kota, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Blitar. BAB II ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Pasal 2 Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
4 BAB III PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Strategi Pasal 3 Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan : a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; c. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; d. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Bagian Kedua Program Pasal 4 Setiap program penanggulangan kemiskinan merupakan penjabaran dari arah kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 5 Program percepatan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut : a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas
kelompok
masyarakat
miskin
untuk
terlibat
dalam
pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat; c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Pasal 6 Strategi dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dilakukan secara terkoordinasi yaitu melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.
5 Bagian Ketiga Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Paragraf 1 Pembentukan Pasal 7 Untuk melaksanakan strategi dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Walikota membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota. Pasal 8 TKPK Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas sebagai berikut : a. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Blitar, dengan menjalankan fungsi sebagai berikut : 1. pengoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD Kota Blitar di bidang penanggulangan kemiskinan; 2. pengoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD; 3. pengoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD; 4. pengoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; 5. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan. b. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Blitar, dengan menjalankan fungsi sebagai berikut : 1. Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah; 2. Pengendalian
pemantauan
pelaksanaan
kelompok
program
penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi; 3. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik; 4. Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan; 5. Pengendalian
penanganan
pengaduan
masyarakat
bidang
penanggulangan kemiskinan; dan 6. Penyiapan
laporan
pelaksanaan
dan
pencapaian
program
penanggulangan kemiskinan kepada Walikota dan TKPK Provinsi.
6 Paragraf 2 Sekretariat Pasal 9 (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Kota dibentuk Sekretariat
TKPK
yang
berkedudukan
di
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Blitar. (2) Sekretariat TKPK Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Kota. (3) Sekretariat TKPK Kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kota.
Pasal 10 Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat TKPK Kota dibantu Kelompok Kerja yang terdiri dari : a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi; b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan; c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.
Pasal 11 (1) Kelompok Kerja
Pendataan dan Sistem Informasi
sebagaimana
dimakasud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas mengelola data dan
sistem
informasi
penanggulangan
kemiskinan,
dengan
menyelenggarakan fungsi : a. Pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan; b. Pengembangan indikator kemiskinan daerah; c. Pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan d. Penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan. (2) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimakasud dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan, dengan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan
pembinaan
hubungan
antara
masyarakat
dengan
pemerintah daerah; dan b. Perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah.
7 (3) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas memfasilitasi penanganan
pengaduan
masyarakat
program
penanggulangan
kemiskinan, dengan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan; b. Perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan c. Perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
Paragraf 3 Kelompok Program Pasal 12 TKPK Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dibantu kelompok program penanggulangan kemiskinan yang terdiri atas : a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga; b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; d. Kelompok program Peningkatan Pelayanan Prima; dan e. Kelompok Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Pasal 13 (1) Kelompok
program
bantuan
sosial
terpadu
berbasis
keluarga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. (2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, melakukan koordinasi
penanggulangan
kemiskinan di
bidang
pemberdayaan
masyarakat. (3) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.
8 (4) Kelompok program Peningkatan Pelayanan Prima, dimaksud
dalam
Pasal
12
huruf
d,
sebagaimana
melakukan
koordinasi
penanggulangan kemiskinan di bidang peningkatan layanan masyarakat untuk keluarga miskin. (5) Kelompok program Peningkatan Sumber Daya Manusia, sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
12
huruf
e,
melakukan
koordinasi
penanggulangan kemiskinan di bidang peningkatan kualitas SDM Keluarga miskin. Pasal 14 Kelompok program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kota. Paragraf 4 Keanggotaan TKPK Kota Pasal 15 (1) Keanggotaan TKPK Kota terdiri dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya. (2) Susunan keanggotaan TKPK Kota beserta bagan dan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini. Paragraf 5 Tim Pelaksana dan Satuan Tugas Penanggulangan Kemiskinan Pasal 16 (1) Untuk
pelaksanaan
operasional
penanggulangan
kemiskinan
di
lapangan maka dibentuk Tim Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan dan Satuan Tugas Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan. (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan dan Satuan Tugas Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan beserta bagan dan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Walikota ini. Pasal 17 (1) Tim Pelaksana dan Satuan Tugas Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial
terpadu
pemberdayaan peningkatan
berbasis usaha
layanan
keluarga,
ekonomi masyarakat
pemberdayaan
mikro
dan
untuk
kecil,
keluarga
masyarakat, memfasilitasi miskin
dan
memfasilitasi peningkatan kualitas SDM Keluarga miskin di wilayah kerja masing-masing.
9 (2) Tim Pelaksana dan Satuan Tugas Penanggulangan Kemiskinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kota.
BAB IV PELAKSANAAN KOORDINASI Pasal 18 (1) Rapat koordinasi TKPK Kota dipimpin oleh Ketua dan dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas: a. penyusunan SPKD Kota Blitar; b. penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD dan RKPD; c. pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.
BAB V PELAPORAN Pasal 19 (1) TKPK Kota wajib memberikan laporan kepada Walikota. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. BAB VI
PEMBINAAN Pasal 20 (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Blitar. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan,
supervisi,
pemantauan
dan
evaluasi
pelaksanaan
penanggulangan kemiskinan. BAB VII PENDANAAN Pasal 21 (1) Walikota
dalam
melaksanakan
dan
pembinaan
percepatan
penanggulangan kemiskinan di Kota Blitar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
10 (2) TKPK
Kota
dalam
melaksanakan
tugas
dan
fungsinya
dalam
penanggulangan kemiskinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.
Ditetapkan di Blitar pada tanggal 4 Januari 2011 WALIKOTA BLITAR Ttd. MUH. SAMANHUDI ANWAR iundangkan di Blitar pada tanggal 4 Januari 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR Ttd. Ichwanto BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2011 NOMOR 1
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR Kepala Bagian Hukum
P.R. Prabandari
LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR TANGGAL
: 1 TAHUN 2011 : 4 JANUARI 2011
POKJA PENDATAAN & SISTEM INFORMASI
KETUA KABID PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAPEMAS & KB
WAKIL KEPALA SEKRETARIS BAPEMAS & KB ANGGOTA ANGGOTA
1. KABID
1. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BAPPEDA 2. KASUBAG
UMUM
DAN
KEPEGAWAIAN
INFORMASI
&
TELEMATIKA
2. KASUBAG PENGENDALIAN & EVALUASI PEMB.
1. KABID LITBANG BAPPEDA
2. KABID KEPENDUDUKAN DISPENDUKCAPIL 3. KASUBID DATA BAPPEDA
BAPEMAS & KB
ANGGOTA
ANGGOTA
DINAS
KOMINPAR
4. KASI STATISTIK BPS
BAG. PEMBANGUNAN SETDA
2. KABID PEMBERDAYAAN PR. BAPEMAS & KB
3. KASUBID EVALUASI BAPPEDA
3. KASUBID KERJASAMA BAPPEDA
4. UNIT
LAYANAN
PENGADUAN
&
INFORMASI
MASYARAKAT (ULPIM)
4. Wakil BUMN / BUMD
KETUA
KETUA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPALA BAPEMAS & KB
WAKIL KETUA KEPALA DINAS PERINDAG
WAKIL KETUA KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
WAKIL KETUA KEPALA DINAS KESEHATAN
ANGGOTA
ANGGOTA
2. KABAG KESRA SETDA 3. KABID KESEJAHTERAAN SOSIAL DINSOS
3. KABID PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAPEMAS
& NAKER 4. KABID
2. KABAG PEMBANGUNAN SETDA
KEPENDUDUKAN
DAN
BAPEMAS & KB 5. KETUA TIM PENGGERAK PKK KOTA
KB
& KB
ANGGOTA 1. KABAG PEREKONOMIAN SETDA 2. KABID PEMBERDAYAAN UKM DINKOP & UKM 3. KABID PERINDUSTRIAN DINAS PERINDAG
4. KABID RENPRO BAPPEDA
4. PENGURUS PHRI
4. 5. 6. 7.
ANGGOTA KEPALA DINAS KOMINPAR KABAG TAPEM SETDA KEPALA KPT KABAG HUKUM SETDA
ANGGOTA 2. KEPALA BKD 3. KABID PEMUDA & OLAH RAGA BAPEMAS & KB 4. PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN KOTA BLITAR
5. KABID CIPTA KARYA DINAS PU 6. PENGURUS GAPENSI
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR Kepala Bagian Hukum
WALIKOTA BLITAR Ttd. MUH. SAMANHUDI ANWAR
P.R. Prabandari
LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR TANGGAL
: 1 TAHUN 2011 : 4 JANUARI 2011
STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN KECAMATAN TKPK KOTA
KETUA CAMAT
WAKIL KETUA Tokoh Masyarakat Kecamatan SEKRETARIS Sekcam
KELOMPOK PELASANA BANSOS Kasi. Kesos Tokoh Masyarakat
KELOMPOK PELASANA BERBASIS PEMBERDAYAAN Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Tokoh Masyarakat
KELOMPOK PELASANA BERBASIS EKONOMI MIKRO Kasi. Pembangunan
KELOMPOK PELAKSANA PELAYANAN PRIMA Kasubbag. Umum Kecamatan Kasi Pemerintahan Kecamatan
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA
Tokoh Masyarakat
WALIKOTA BLITAR Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR Kepala Bagian Hukum
Ttd. MUH. SAMANHUDI ANWAR
P.R. Prabandari
LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR TANGGAL
: 1 TAHUN 2011 : 4 JANUARI 2011
STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN KELURAHAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA
TIM PELAKSANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN KECAMATAN
KETUA LURAH WAKIL KETUA Ketua LPMK SEKRETARIS Sekretaris Kelurahan ANGGOTA Kasi. Kelurahan Pengurus LPMK Pengurus Karang Taruna Tim Penggerak PKK Kelurahan Tokoh Masyarakat lainnya WALIKOTA BLITAR Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR Kepala Bagian Hukum
P.R. Prabandari
Ttd. MUH. SAMANHUDI ANWAR
