WALIKOTA BANmAR■
l
KEPUTuSAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 373 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN KOTA BANJARBARU TAHUN・ 2013 WALIKOTA BANJARBARU, Menimbang : a.
bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan akan kebutuhan dan
kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan pengelola unit Layanan Pengadaan CI"LI) Kota Banjarbaru Tahun 2013; b.
Mengingat :
1.
つ４
3.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf periu menetapkan dengan Keputusan Walikota;
a
undang-Undang Nomor 9 Tahun lggg tentang pembentukan Kotamadya Daerah ringkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3522); Undang-Undang Nomor l8 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 54, Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3g33); undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraarl Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembara-n Negara Republik Indonesia Nomor 3g5l );
4.
Undang-tJndang Nom or 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2g6);
5.
Undang-tJndang Nomor 32 l'ahun 2oo4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200g Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4944);
Undang-Undang Nomor 33 'Iahun 2004 tentang l)crimbangan Keuangan Antara I'emerintah Pusat dan Pemcrintahan Dacrarr (Lembaran Negara Republik Indonesia l'ahun 2004 Nonror 126. Tambahan l.cmbaran Negara ltepublik Indonesia Nomor 443[t)l 7.
undang-undang Nomor I I Tahun 2008 tentang Inlirrm.si
It
8.
Perahran Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik lndones.ia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah denlgan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang peruba[an Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 2g ratrun i0o0 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstnrksi (Lembaran Negarl Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
9.
30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Nega.I Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); Peraturan Pemerintah Nomor
10. Peraturan Pemcrintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indtnesia Tahun 2005 Nomor 140,^Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
ll.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, pemerintahan Dairah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia l'ahun 2007 Nomor g2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor .il 'rahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 'l-ahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2olo tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pcngelolaan Keuangan Daerah scbagaimana tclah cliubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mcntcri Dalanr Ncgcri Nomor 2l 'l'ahun 20ll tcntang Pcrubahan Kcrlua Ata.s l)cra(urarr Menteri Dalam Negeri Nonror l3 ]'ahun 2006 tcntang pcdonrarr Pengelolaan Keuangan Daerah (Bcrita Ncgara ttepublik lndoncsiu Tahun 201I Nomor 310); 15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan pengadaan llarang/Jasa
Pemerintalr (LKPP) Nomor 0o2DRT/KNvrr/2009 tentang Pedoman Fembentukan unit Layanan pengadaan (ul,p) Barang/Jasi Pemerintah;
NllEMUTUSKAN: Menetapkan
KESATU
Keputusan walikota Banjarbaru tentang Penetapan pengerola unit Layanan Pengadaan Kota Banjarbaru Tahun 2013 dengan susunan keanggotaan Pengelola tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
KEDUA
Pengelola Unit Layanan pengadaan
(ulp)
pada diktum KESAT'U tcrdiri dari unsur
sebagaimana dimaksud
:
a. Kepala [JLP; b. Sekrctaris ULP; ,
c. Kelompok d. Kepala
Kerja (pokja) clan pejabat pengadaan;
Bagian ULp terdiri dari
l. Kepala Bagian perencanaan
:
dan Keuangan;
2. Kepala Bagian Evaluasi pelaporan dan pengeloraan Dokumen; It 3. Kepala Bagian Hukum dan Sanggah;
e. Stal Sekretariat ULp.
KETIGA
ulp sebagaimana dimaksud diktum KEDUA memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : Unsur Pengelola
a. Kepala ULP. Kepala uLP memiliki tugas pokok dan kewenangan berikut
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
sebagai
:
memimpin dan mengkoordinasikan seruruh kegiatan ULIr; mcnyusun program kerja dan anggaran ULp; mcngawasi seluruh kcgiatan pengadaan barang/.iasa di tJLP dan melaporkan apabila ada penyimpangan auiluruu irdikasi penyimpangan;
membuat laporan pertanggungjawaban atas pcr.ks.rra.rr
kegiatan Pengadaan baranpjasa kepada Kepala Dacrah; melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia ULP;
menugaskar/menempatkan/memindahkan anggota kelompok kerja sesuai dengan beban kerja masirg--u.i.rg kelompok kerja ULp;
mengusulkan pemberhentian anggota pejabat pengadaan
barang/jasa
yang ditugaskan kepada pA
(pengguna
Anggaran)/KP+ (Kuasa pengguna Anggaran)/Kepaia Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundan gundangan dar/atau KKN (I(orupsi, Korusi dan Nepotisme);
8. 9ul* hal diperlukan kelompok kerja Ulp/pejabat pengadaan, Kepala utP dapat mengusurkan kepada pA/KpA untuk perubahan HPS dan/atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
b.
Sekretaris ULP.
seketaris ULP merniliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
1. 2-
memimpin seketariat ULp;
3.
menginventarisir paket-paket pekerjaan
melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan urusan rumah tangga ULp; dilelangkan; I
yang
akan
4.
menyiapkan dokumen pendukung dan in{brmasi yang dibutuhkan Pokia ULp dan pejabat pengadaan;
5.
nrernlasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/.fasa yang akan dilaksanakan Pokja ULp ;
6.
mengelola Sistem pengadaan dan Sistem infbrmasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang /jasa;
7.
mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampai kan oleh penyedia barang/.j asal
8. 9.
rncngclola dokunren pcngudaan barang/.iasa;
mclakukan evaluasi tcrhadap pcluksanaan pengacraan
durr
mcnyusun laporan;
10. menyiapkan dan mcngkoordinasikan tinr tcknis tlrrrr Kcp.rrr Bagian. C.
Kelompok Kerja (Pokja) dan Pejabat Pengadaan.
Kelompok Kerja dan Pejabat Pengadaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut
1. 2. 3. 4.
men).usun rencana Pemilihan Peyedia barang /jasa;
menetapkan dokumen pengadaan; menetapkan besaran jaminan penawaran;
mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lembaga /?emerintah Daerah/Pemerintah Kota Banjarbaru dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal Pengadaan Nasional;
5.
menilai kualifikasi penyeiiia barang/jasa melalui prakuaiifikasi atau pasca kualifikasi;
6.
melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga penawaran yang masuk;
7.
Khusus untuk Kelompok Kerja;
a). menjawab
b).
menetapkan penyedia barang/jasa untuk
:
l).
pclclangan atau penunjukan langsung untuk Paket I)engadaan Btuang/Pekerjaan Konstruksi /jasa lainnya yang bcrnilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
2),
seleksi atau pcnunjukan langsung untuk Paket Jasa
Konsultasi yang bernilai paling 1
c).
sanggahan;
tinggi
Rp.
0.000.000.000,00 (sepr-rluh mi liar rupiah).
menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen Pemi I ihan Penyedia Barang/.lasa;
d). menyimpan dokumen asli Pemilihan
Penvedia
[]arang/Jasa;
e).
nrcnrbuat l-aporan rnengenai Proses Pengadaan kepada Kcpala [J[.]).
8.
Khusus untuk [rc.jabat I,cngadaan
a).
:
nrcnetapkan penycdia l]arang/Jasa untuk
:
1). pengadaan- langsung untuk paket l)crrglrclarrrr Barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya vang
2)'
bemilai.p_aling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan Jasa
Ko1ll!*ri yang bemiiai pating tinggi 50.000.000,00 (iima puluh juta rupiahi;
b).
Rp.
menyampaikan hasil pemilihan dan sarinan Dokumen Pemilihan penyedia Barang /Jasa kepada pA,.4(pA;
c). menyerahkan dokumen asli pemilihan Barang/j asa kepada pA/KpA
d). membuat Laporan
;
mengenai proses pengadaan kepada
PA/KPA.
d. Kepala Bagian ULp. Kepala Bagian ULp mempunyai tugas pokok dan sebagai berikut
penyedia
we\\,enang
:
1. Kepala Bagian perencanaan dan Keuangan
:
a). melaksanakan koordinasi kegiatan, menyusun umum, memprogram pengadaan barang/jasa; merencanakan sarana dan prasarana operasional
rcncana
b). ULpl c). mcnyusun I larga Satuan pokok Kegiatan (flspK) baranpVjasa;
d). 2'
melaksanakan TJ I-I'.
t.gas lain yang diberikan oreh Sekretaris
Kepala Bagian Evaluasi, pelaporan dan pengerolaan Dokrmen:
a).
mengevaluasi proses pemilihan penyedia Barany'jasa kineria po(ia ULp dan pejabat pengadaan, Hurga perkiraan Sendiri (t-tpS);
ｂ ｃ ｄ
mengelola Dokumen pengadaan Barang/jasa; mengevaluasi Harga Satuan pokok Kegiatan (HSpK); melaksanakan tugas rain yang diberikan oreh Sekretaris ULP.
3. Kepala l]agian Hukum dan
a)'
Sanggah
:
mengkoordinasikan dan menyusun ketentuan-ketcntuan teknis mekanisme proses pemilihan penyedia barang/-jasa;
b). menghimptur bahan
peraturan_peraturan tentang proses
pengadaan barang/j asa;
c).
mcmproses sanggahan dan sanggah banciing pcnga<Jaan
baranp/jasa;
d).
mclaksanakan tugas rain yang diberikan orcrr Sekrct^ris UI,I'.
e.StafSekretariat ULP:
KEEMPAT :
m■ ∬1搬
at鰭
葛li∬Wiに KELIMA
k認
亀碁鷺 蹴Ⅷ冒 lklTr器 К ttum d」 枷kdOm 3 og→ hmpiran H
° ユl織 脇諄i燎 蹴「ぷ翼冒獣 建 惚1碇1::卜 k
::Fι
i揚
Q撒 鞠 縁 b組 織曲 :職IIぶ 卜 甲 L柵 劇 い 咽 露甜漁熙 、 誰 』 :撃 出 1:舅 10い 2艶 hettIW為 ∞ Oい 阿 Ю fittltta棚 鶏‰ 諄ms ・ 柵路壼 需為鶏T』箇鮮 脚:Q∞ ° ぶ」 lし
L器 Fm 轟 e.
honor sebesar Rp. 760.000,00 (tujuh ratus rupiah) per paket pengadaan;
2.
Sckrctaris dibcrikan hOnOr scbcsar Rp. 690,OoO,oo(enam ratus scmbilan puluh ribu rupiah)per paket pengadaani
3.
ノ ヽng80ta dibcrikan honOr sebcsar Rp.630,000,00(enarn ratus tiga puluh Hbu rupiah)per paket pengadaan.
Potta tり lン P dengan nilai paket Pengadaan Barang/Peke」 aan Konstruksi/」 asa lainnya di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah)sampai dengan Rp.1.00o.ooO.000,00(satu miliar rupiah):
1.Ketua diberikan honor sebesar Rp.920.000,Oo(sCmbilan ratus dua puluh ribu rupiah)per paket pengadaan;
2.
Sckrctaris dibeHkan hOnor sebesar Rp. 840.09o,00(dClapan ratus cnlpat puluh ribu rupiah)per paket pengadaan;
3.An38()ta diberikan hOnOr sebesar Rp.770.000,Oo(tttuh ratus tttuh puluh Hbu rupiah)per paket pengadaan;
Potta ULP dcngan nilai paket Pengadaani BaranyPckcjaan Konstruksi/Jasa lainnya di atas Rp. 1.ooo.ooO.00o,oo (satu rnilicar
rupiah)sampai dengan Rp.2.500.000.Ooo,00(dua miliar lima ratusjuta rupiah):
1. Kctua dibel・ ikan hOnor scbcsar Rp.1.140.000,Oo(satu juta scratus cmpat puluh Hbu rupiah)pcr paket pcngadaani 2.
Sck「 cttlris dibcrikan i10nO「 scbcs(lr RP, ￨.040.0()0,0()(s〔 juta cillpat puluh ribu rupiah)pcr paket pcngadaani
3.
Ang8ot〔 l diberikan hOnOr scbcsar itp. 950.0001oo(sC:1lhil〔 ln
ltu
ratus lima puluh Hbu rllpiah)pCr paket pcngadatt:l: g.
Po● a ULP denga71 nilai paket Pengadaan Barang/1)ckcl&in Konstnlksi/Jasa laimya di atas Rp.2.500.000.000,Oo(dua nllliar lima ratusjuta mpiah)sampai dengan Rp.5.000.000.000,Oo(lima miliar ttpiah):
1.Ketua dibe五 kan honor sebesar Rp.1.370.000,00(satu juta tiga ratus"jutt puluh五 bu nlpiah)peF paket pengadaan;
2.Sekretaris dibeHkan hOnor sebesar Rp.1.250.000,00(satu juta dua ratus limapuluh五 bu nlpiah)per paket pengadaan; 3. h.
Anggota dibc五 kan hOnOr scbesar Rp。 1.150.000,00 satu」 uta seratus lima puluh Hbu mpiah)per paket pengadaan,
Potta ULP dellgan nilai paket Pengadaan Barang/Pckeゴ
aan
Konsmよ si/Jasa laimya di atぉ Rp.5.000.000.000,00(lima miliar mpi出 )Sampai d6ngan Rp.10.000.000.OoO,00(Sepuluh miliar ruplahn:
1.Kema diberikan hOnOr sebcsar Rp.1.600.000,oo(Satu juta cnaln rams Hbu rupiah)per pakct pcngadaan;
2.Sekretaris dibeHkan hOnor sebesar Rp.1.460.00o,00(satu
juta empat FatuS enam puluh Hbu rupiah)per paket pengadaan; 3.AnggOta dibeHkan hOnOr sebesar Rp.1.340.00o,00(satu juta tiga ratus empat puluh dbu rupiah)per paket pengadaan.
pengadaan Barang/pekerjaan l_otjn LJLP dengan nilai paket Konsrruksi/Jasa iainnya di atas Rp. 10.000.000.000,00 lsepllun
miliar rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) :
・ 」
l.
Ketua diberikan honor sebesar Rp. 1.910.000,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) per paket pengadaan;
2.
Sekrctaris diberikan honor sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per paket pengadaan;
3.
Anggota diberikan honor sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per paket pengadaan.
Pokja ULP dengan nilai paket Pengadaan Barang/pekerjaan Konstruk.si/Jasa lainnya di ata-s Rp. 25.000.000.000.00 (dua puluh lima miliar nifliqhl sampai dengan Rp. 50.000.000.000.00 (lima puluh miliirr rupiah)
k.
:
l.
Kctua diberikan honor sebesar ltp. 2.210.000.00 ( dua .iuta dua ratus sepuluh ribu rupiah ) pcr paket pcngodaan;
2.
Sekretaris diberikan honor sebesar Rp 2.020.000,00 (dua juta dua puluh ribu rupiah ) per paket pengadaan;
3.
Anggota diberikan honor sebesar Rp. 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah ) per paket pengadaan.
Pokja ULP dengan nilai paket Pengadaan Barang/pekerjaan Konskuksi/Jasa lainnya di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah)
1.
Ketua diberikan honor sebesar Rp. 2.510.000,00 ( dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah ) per paket pengadaan;
2.
Seketaris diberikan honor sebesar Rp. 2.320.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per paket pengadaan;
3.
Anggota diberikan honor sebesar Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) per paket pengadaan.
Pokja ULP dengan nilai paket Pengadaan Barangfekerjaan Konstnrksi/Jasa lainnya di atas Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) :
rn.
1.
Ketua diberikan honor sebesar Rp. 2.810.000,00 (dua juta delapan rhtus sepuluh ribu rupiah) per paket pengadaan;
2.
Sekretaris diberikan honor sebesar Rp. 2.620,000,00 (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) per paket pengadaan;
3.
Anggota diberikan honor sebesar Rp. 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per paket pengadaan.
Pokja Ut.P dengan nilai paket Pengadaan Barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miiiar nrpiah) sampai dengan Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)
l.
:
Ketua diberikan honor sebesar Rp. 3.110.000,00 (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah) per paket pengadaan;
つ４
sckrctaris diberikan honor sebesar Rp. 2.920.000.00 (dua .iuta scmbilan ratus dua puluh ribi rupiah) pakct
ncr
pcngadaan;
3.
駆
ENAM
Anggora diberikan h.n.r scbcsar I{p. 2.750.000.00 (dua.iut. tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per pakct pengiuliurn.
biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini !.egala dibebarrkan :
a. Untuk Pengelola uLP pada Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) unit Layanan Pengadaan Bagia-n pembangunan sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan Fasilitasi Ke4asama dengan )trni a Usaha/Lembaga. b. Untuk Pokja dan Pejabat
Pengadaan pada Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja perangkat Daerah (sKpD) masingmasing, Tahun Anggaran 2013.
KEWJLIH
:
ini mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapai kekeliruan dalam Keputusan
penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Banj arbaru padatanggal lt DesemUe, 2Ol2 . -.
, . .jt.:..
..
WALIKOT,CBANJARBARU,
RUZAIDIN
５
Tembusan disampaikan dengan hormat kepada : l. Wakil Walikota Banjarbaru di Banjarbar.r. 2. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru di Banjarbaru. 3. Inspektur Kota Banjarbaru di Banjarbaru. 4. Kepala Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru di Banjarbaru. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru di Banjarbaru. Pengelola ULP Kota Banjarbaru di Banjarbaru. Kelompok Jabatan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (pBJp) ６ ７
Lampiran I:Keputusan WalikOta B可 静baru Nomor :373 Tahlll1 2012 Tanggal:‖ 9ewぃ be「 2012
SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN KOTA BANJARBARU T… 2013 ιttATAN
Staf
AlIi
DALttν IINSTANSI
JABATAN DALAⅣ I PENGELOLA ULP
Walikota Bidang n"merintahan, Fernbunffian
dan Kemasyarakatan
Kabag Pembangunan Setdako BanJarb"ru
Sekretaris
Kabag Hukum dan Perundang-LJnctangan Setdako
Kepala Bagian FIukum dan Sanggah
Kasubbag. Bina Adm. Percncanaan ,lun Evaluasi
Kepala Bagian Evaluasi. pelaporan
Pembangunan Bag. I)embangunan Setdako Banjarbaru
Kasubbag.Bina Adm.Pekedaan Umum dan Penataan
dan Pengelolaan Dokumen
Kepala Bagian Perencanazrn dan
Kota Bag. Pembangunan Setdako Banjarbaru
KI]LOMPoK JABATAN PENGADAAN BARANGム N0
NAMA 2
I
1
覇 .Amawad Sunadn,sP,MM
Keuangan
JASA PEMERINTAH(PBJP)
UNIT KERJA 3
Bagian Umum Setdako Banjarbaru
つ４
H.M. Maulana, ST, MM
Bagian Pembangunan Setdako Banjarbaru
3
Suprapto. S. I-lut
Bagian I)cmbangunan Setdako Ilan.iurbaru
4
Rahmat」 uliani,sT
5
Rachmat Hidayat,sH,MM
6
Teddy Endar Sukmana, ST
Bagian Pembangunan Setdako Bani arbaru
7
M. Deny Pramudji, ST
Bagian Pembangunan Setdako Banj arbaru
8
Diah Syafa'ah,A.Md
9
Tri Darnida Yoga Buana, A.Md
I3agian l)cmbangunarr Setclako I )an.iIrbaru
Bagian Pembangunan Setclako llan jarbirru
Bagian Pembangunan Setdako Banj arbaru Bagian Pembangunan Setdako Banj arbaru
Emi Sttawati,ST,Ⅳ 34
Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru
Rusna Apriani, ST
Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru
Subrianto,ST
Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru
13
Fathurrahman, ST
Dinas Pekerjaan Umum Kota Baniarbaru
14
Heny Rachmaniar, ST
Dinas Pekerjaan Umum Kota Baniarbaru
15
Ⅳl.FahHan
Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru
16
Ahmad Rizani,ST
Dinas Pekerjaan Umum Kota Baniarbaru
17
Reny Yudiami,ST
Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru
18
Tri RudiartO A,A.Md
f)inas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru
19
Benny Surya Atmaja,ST
Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru
20
Heri Yuwandi,ST
Dinas Pekeriaan Umum Kota Banjarbaru
10
うん
Roani,ST
つん
Subhan,S.Sos,M.AP
Bappeda
つ４ つ４
Arkasi Ridha,A.Md
23
Joni Agus'llahyono, S.Kom
24
Prctty Wulan San,ST
& PM Kota Banjarbaru
BP2T Kota Banjarbaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarbaru
STAF SEKRETARIAT ULP NAル lA
N0
JABATAN DALAⅣ IINSTANSI
JABATAN DALAIン1 PEN(〕
2
l
￨
Syarif Iskandar, S.Sos
つ４
Rachmat Hidayat,SH,M∼ 1
3.
Nadia Saleha,SP
4.
SutiknO
3 Ka^subhag Bina
M.Firdaus,A.Md
6.
Ratna Fttar Wati,A.Md
P
4
Adm. Pcrhuhrungan dan
Inlormatika Bag. I)cmhangunan Setdako Baniarharu Staf Pelaksana Bag. Pembangunan Setdako Banjarbaru Staf Pelaksana Bag. Pembangunan Setdako Banjarbaru Staf Pclaksana Dhas PckcIDtt LIIntlm
Kota Baゴ arb狙 5.
Elノ OLッ Aモ リ lコ
Staf Pelaksana Bag. Pembangunan Setdako Baniarbaru Staf Pelaksana Bag. Pembangunan Setdako Baniarbaru
Stal'
Ilugiln I Iukunr
rlan
Sirngguh
Stal Ilagrlrri-l Iukrrrrr
..lrrn
Sanggah
Staf Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen Staf Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan
WALIKOTA BANtJARBARU,
ン1.RUZAIDIN
N OR
Lampiran
II :
Keputusan Walikota Banjarbaru
Nomor : ST3Tahun 2012 Tanggal: ll Desen bcr 2Ol2
BESARAN HONOR KEANCCOTAAN UNIT LAYANAN PENCADAAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 N0
KEDUDUKAN DALAl■ I ULP 2
1 1
つん
KEPALA SEKRETARIS KI:PAIン A
4,
BAGIAN
STAF SEKRETARIAT
BESARAN HONOR(Rp。 )/BULAN 3 2.500.000,00 2.000.000,oo 1 500.000.00
500.000,00
WALIKOTA BANJARBARU,
ルIo
RUZAIDIN N00R
