WALIKOTA BANJAR PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

This PDF is Created by Simpo Word to PDF unregistered version - http://www.simpopdf.com

WALIKOTA BANJAR PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR WALIKOTA BANJAR, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil kepada negara serta mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaannya; b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab serta memiliki kompetensi yang unggul, maka Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2007 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Banjar dengan Peraturan Walikota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Jalan Siliwangi KM 03 Telp (0265) 744800 Fax (0265) 747131 Kota Banjar

1


Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 025/O/1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya; 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 150/KEP/M.PAN/11/2003 Tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya; 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/120/M.PAN/9/2004 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya; 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya; 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru; 17. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7,seri E); 19. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daearh Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perubahan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 6 Seri D); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR.

2


BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Banjar. 2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Walikota adalah Walikota Banjar. 4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota adalah Walikota Banjar. 5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjar adalah Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Kota yang berkaitan dengan bidang kepegawaian. 6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Banjar dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatan dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. 9. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara. Selain itu, kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Karena kenaikan pangkat merupakan penghargaan, dan setiap penghargaan akan mempunyai nilai lebih apabila kenaikan pangkat tersebut diberikan dengan prinsip tepat orang, tepat gaji dan tepat waktunya. 10. Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terkait pada jabatan. 11. Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi. 12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. 13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. 14. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. 15. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang PKB dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya. 16. DP 3 adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh pejabat penilai.

3


BAB II SISTEM, MASA, DAN JENIS KENAIKAN PANGKAT Bagian Kesatu Sistem Kenaikan Pangkat Pasal 2 Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan sistem kenaikan pangkat pilihan. Bagian Kedua Masa Kenaikan Pangkat Pasal 3 Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali untuk kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian ditentukan lain dalam Peraturan Walikota ini. Pasal 4 Masa kerja untuk kenaikan pangkat dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil. Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat Reguler Pasal 5 (1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang: a. Tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; b. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu ; (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya. Pasal 6 Kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila : a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; b. Setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. Pasal 7 Kenaikan pangkat reguler bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan sampai dengan: a. Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar; b. Pengatur, Golongan Ruang II/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama; c. Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama; d. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat 4


e. f. g. h.

Atas 3 Tahun, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 Tahun, Ijazah Diploma I, atau Ijazah Diploma II; Penata, Golongan Ruang III/c bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Bakalaureat; Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV; Pembina, Golongan Ruang IV/a bagi yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (S2), dan Ijazah lain yang setara, Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b bagi yang memiliki Ijazah Doktor (S3). Bagian Keempat Kenaikan Pangkat Pilihan Pasal 8

Kenaikan pangkat pilihan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang : a. Menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; b. Menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya; c. Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara; d. Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah; e. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; f. Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar. Pasal 9 Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila : a. Telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir; b. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya (Ketentuan dimaksud adalah dihitung sejak yang bersangkutan dilantik dalam jabatan yang definitif, dan bersifat kumulatif tetapi tidak terputus dalam tingkat jabatan struktural yang sama); c. Setiap unsur DP 3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; d. Selain sebagaimana dimaksud pada butir a sampai dengan butir c, juga harus membuat Karya Tulis/Makalah yang sesuai dengan bidang tugasnya yang dinilai serendah-rendahnya oleh atasannya dengan jabatan Eselon II b dan bernilai baik; e. Telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang langsung dilaksanakan oleh Walikota Banjar beserta Tim Baperjakat dan dinyatakan lulus. Pasal 10 (1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, dengan ketentuan : a. Untuk jabatan fungsional Guru, Penilik dan Pengawas sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir; b. Untuk jabatan fungsional Dokter sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; c. Untuk jabatan fungsional Paramedis, Penyuluh Keluarga Berencana, Pengujian Kendaraan Bermotor, Penyuluh Pertanian dan jabatan fungsional lainnya sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dalam pangkat terakhir. (2) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana pada ayat (1) diatas, juga harus dilengkapi dengan syarat : a. Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan, (bagi yang telah memperoleh ijazah akan dikonversi dengan angka kredit); 5


b. Setiap unsur DP 3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (3) Khusus untuk jabatan fungsional Guru mulai tanggal 1 Januari 2013, akan diberlakukan secara efektif mengenai penilaian kinerja Guru. Oleh sebab itu bagi Guru Pegawai Negeri Sipil yang akan mengusulkan kenaikan pangkatnya harus memenuhi beberapa kriteria antara lain adalah angka kredit yang harus didapat dalam pengembangan diri dan karya tulis dengan ketentuan sebagai berikut : a. Kenaikan pangkat dari III A ke III B, guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (Pelatihan dan Kegiatan Kolektif Guru) yang besarnya 3 angka kredit; b. Kenaikan pangkat III B ke III C, guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri yang besar angka kreditnya 3 dan publikasi Karya Ilmiah atau Karya Inovatif (KTI, Membuat Alat Peraga, Alat Pembelajaran, Karya Teknologi/Seni) dengan 4 angka kredit; c. Kenaikan pangkat III C ke III D, guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri yang besar angka kreditnya 3 dan publikasi Karya Ilmiah atau Karya Inovatif dengan 6 angka kredit; d. Kenaikan pangkat III D ke IV A, guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri dengan 4 angka kredit dan publikasi Karya Ilmiah atau Karya Inovatif dengan 8 angka kredit; e. Kenaikan pangkat IV A ke IV B, guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri dengan 4 angka kredit dan publikasi Karya Ilmiah atau Karya Inovatif dengan 12 angka kredit; f. Kenaikan pangkat IV B ke IV C, guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri dengan 4 angka kredit dan publikasi Karya Ilmiah atau Karya Inovatif dengan 12 angka kredit; g. Kenaikan pangkat IV C ke IV D, guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri dengan 5 angka kredit dan publikasi Karya Ilmiah atau Karya Inovatif dengan 14 angka kredit; h. Kenaikan pangkat IV D ke IV E, guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri dengan 5 angka kredit dan publikasi Karya Ilmiah atau Karya Inovatif dengan 20 angka kredit. Pasal 11 Pegawai Negeri Sipil yang menunjukan prestasi kerja luar biasa baiknya selama 1 (satu) tahun terakhir, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat, apabila: a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; b. Setiap unsur DP 3 bernilai amat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; c. Prestasi kerja sebagaimana dimaksud diatas, harus diakui oleh Pegawai tempat dimana yang bersangkutan bekerja dan tidak disangkal oleh pegawai lainnya serta harus dibuktikan secara formal; d. Ketentuan mengenai pestasi kerja luar biasa baiknya sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 12 (1) Pegawai Negeri Sipil yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat dengan jenjang pangkat. (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada saat yang bersangkutan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan penilaian DP 3 dalam 1 (satu) tahun terakhir rata-rata bernilai baik. (3) Ketentuan mengenai penemuan baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

6


Pasal 13 (1) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh: a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Juru Muda Tk. I, golongan ruang I/b; b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d; c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a; d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; e. Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a, dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d; f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; g. Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diberikan apabila: a. Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh, dibuktikan dengan uraian tugas dan surat pernyataan dari atasan yang menduduki jabatan serendah-rendahnya Eselon II b. b. Setiap unsur DP 3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. c. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu, (bagi yang telah memperoleh ijazah akan dikonversi dengan angka kredit); d. Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. (3) Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) huruf e, hanya dapat diikuti bagi PNS yang telah memenuhi syarat-syarat selain sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) huruf a sampai huruf d, juga telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang langsung dilaksanakan oleh Walikota Banjar beserta Tim Baperjakat dan dinyatakan lulus.

7


Pasal 14 (1) Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila: a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir, dan b. Setiap unsur DP 3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu yang terakhir didudukinya. Pasal 15 (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar, apabila telah lulus dan memperoleh: a. Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Ijazah Diploma II, dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a kebawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; b. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan II/c; c. Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d kebawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a; d. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (S2), dan Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; e. Ijazah Doktor (S3) masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c. (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , diberikan apabila : a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir, dan b. Setiap unsur DP 3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. Bagian Kelima Kenaikan Pangkat Anumerta Pasal 16 (1) Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi. (2) Kenaikan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tewas. (3) Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas. Pasal 17 (1) Keputusan Kenaikan Pangkat Anumerta dan Keputusan Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberikan sebelum Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil yang tewas tersebut dimakamkan. (2) Pengertian tewas sebagaimana pada pasal 16 adalah tewas saat sedang menjalankan tugas kedinasan.

8


Bagian Keenam Kenaikan Pangkat Pengabdian Pasal 18 (1) Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila: a. Memiliki masa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama : 1) Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir; 2) Sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; 3) Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus-menerus dan sekurangkurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir. b. Setiap unsur penilaian DP 3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), mulai berlaku: a. Tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggal dunia; b. Tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya sejak Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun. Pasal 19 (1) Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi. (2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri. Bagian Ketujuh Ujian Dinas Pasal 20 (1) Ujian dinas dilaksanakan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikkan pangkatnya ke dalam golongan yang lebih tinggi. (2) Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, disamping harus memenuhi syarat yang ditentukan, harus pula lulus ujian dinas, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Walikota ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Ujian dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, dibagi dalam 2 (dua) tingkat, yaitu: a. Ujian dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a; b. Ujian dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Pembina, golongan ruang IV/a. (4) Pegawai Negeri Sipil yang sebagaimana dalam ayat (3) di atas dikecualikan dari ujian dinas apabila : a. akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya; 9


b. akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara; c. akan diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena : 1) mencapai batas usia pensiun; 2) oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri. d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut : 1) Sepada/Adum/Sepala/Diklatpim Tingkat IV untuk ujian dinas Tingkat I; 2) Sepadya/Spama/Diklatpim Tingkat III untuk ujian dinas Tingkat II. e. telah memperoleh : 1) Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk ujian dinas Tingkat I; 2) Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Magister (S2) dan Ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk ujian dinas tingkat I dan ujian dinas Tingkat II. f. menduduki jabatan fungsional tertentu. Pasal 21 (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Banjar dalam hal ini Walikota Banjar, mempunyai kewenangan untuk melaksanakan ujian dinas serta uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar dengan mekanisme yang akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjar. (2) Untuk memperlancar pelaksanaan ujian tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah membentuk Tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Banjar selaku Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kota Banjar. Pasal 22 Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kota Banjar yang dibentuk oleh Walikota Banjar mempunyai tugas pokok memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam : a. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II, III, IV, V dan Kepala Sekolah; b. Pemberian rekomendasi kenaikan pangkat pilihan bagi yang menduduki jabatan struktural, fungsional dan non struktural; c. Pemberian rekomendasi kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara; d. Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II; e. Penentuan calon peserta pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional. BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 23 Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih rendah tidak boleh membawahi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih tinggi, kecuali membawahi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu. Pasal 24 Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya telah mencapai pangkat tertinggi dalam jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan struktural, dapat diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi berdasarkan jenjang pangkat sesuai dengan pengabdian yang dimiliki. 10


Pasal 25 Kenaikan pangkat yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dinyatakan tetap berlaku. Pasal 26 Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjar. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Banjar Nomor 33 Tahun 2007 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2007 Nomor 33 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 28 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar. Ditetapkan di Banjar pada tanggal WALIKOTA BANJAR,

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

YAYAT SUPRIYATNA BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2011 NOMOR

11

WALIKOTA BANJAR PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

Recommend Documents