WALIKOTA BANDUNG PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 571 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 888 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANDUNG, Menimbang : a. bahwa
petunjuk
pelaksanaan
Peraturan
Daerah
Kota
Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan
Pedagang
Kaki
Lima,
telah
ditetapkan
berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima; b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan memperjelas implementasi teknis dari Peraturan Walikota dimaksud maka untuk itu Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, perlu diubah dan untuk kemudian ditetapkan kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf Bandung Bandung
b,
perlu
menetapkan
Peraturan
Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor
888
Tahun
2012
tentang
Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima; Mengingat ... Jalan Wastukancana Nomor 2 Telp. (022) 432338-4207706 Fax (022) 4236150 Bandung, Provinsi Jawa Barat
2
Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan
Ketertiban,
Kebersihan
dan
Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03
Tahun
2005
tentang
Penyelenggaraan
Ketertiban,
Kebersihan dan Keindahan; 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung; 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima; 8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN
WALIKOTA
TENTANG
PERUBAHAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 888 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
BANDUNG
NOMOR
04
TAHUN
2011
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
Pasal I ...
3
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 44), diubah sebagai berikut: 1.
Ketentuan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat sehingga menjadi: Pasal 8 (1) Zona Merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan wilayah sekitar tempat ibadah, rumah sakit, komplek militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat-tempat lain yang telah ditentukan dalam
peraturan
perundang-undangan
kecuali
ditentukan
lain
berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ini. (2) Ketentuan sekitar tempat ibadah, rumah sakit, dan komplek militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jarak radius 100 (seratus) meter dari batas terluar lokasi dimaksud. 2.
Ketentuan Pasal 11 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat sehingga menjadi: Pasal 11 (1) Tempat-tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mencakup: a. lokasi 7 (tujuh) titik bebas PKL; b. sekitar
rumah
dinas
para
pejabat
Pemerintah
Provinsi
dan
Pemerintah Daerah; c. lokasi sekolah; d. lokasi dan jalan tertentu; e. setiap persimpangan jalan dengan jarak 100 (seratus) meter dari titik persimpangan; f. lokasi jalan yang ditetapkan sebagai car free day (CFD); g. kawasan lindung; dan h. lapangan Gasibu. (2) Ketentuan sekitar dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, meliputi jarak radius 100 (seratus) meter dari batas terluar lokasi dimaksud. 3. Ketentuan ...
4
3.
Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga menjadi: Pasal 21 Lokasi khusus untuk hari minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, hanya diperbolehkan pada lokasi sebagai berikut: 1. Dihapus; 2. Samping Samsat/Dispenda Jabar (Jalan Ibrahim Adjie); 3. Jalan Cipadung/Cicagak Kecamatan Cibiru; 4. Sekitar Komplek Margawangi; 5. Sekitar Komplek Metro Margahayu Raya; 6. Sekitar Komplek Perumahan Sumber Sari; 7. Sekitar Kawasan Pasar Induk Gedebage; 8. Sekitar Komplek Pasirjati/Cijambe; 9. Jalan Gempol Sari; 10. Jalan Holis Cijerah; 11. Jalan Geger Kalong Girang; 12. Sekitar Taman Makam Pahlawan; 13. Sekitar Hutan Kota Pasir Impun; 14. Jalan Inggit Garnasih; 15. Sekitar Komplek Sumber Asih; 16. Jalan Jamika; 17. Jalan Malabar; 18. Jalan Sukajadi (sebelah selatan Paris Van Java); 19. Jalan Cikapundung Barat; 20. Jalan Arjuna; 21. Jalan Klenteng (makanan); 22. Jalan Gardujati (pecinan); 23. Jalan Cibaduyut; 24. Jalan Cipamokolan (pasar); 25. Pasar Minggu (Bantaran Sungai Cisaranten Kulon); 26. Pasar Modern Batununggal; 27. Gasibu Mini Antapani.
4.
Diantara ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 25A sehingga menjadi:
Pasal ...
5
Pasal 25A Walikota dapat menetapkan perubahan pembagian zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam rangka melakukan penataan dan/atau relokasi PKL berdasarkan masukan teknis dari Satuan Tugas Khusus dan SKPD teknis yang membidangi penataan ruang.
5.
Ketentuan Bab X TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF diubah menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga, diubah dan disisipkan 6 (enam) pasal, yaitu Pasal 35A, 35B, 38A, 38B, 40A, dan 41A, sehingga menjadi: BAB X TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Umum Pasal 35
(1) Walikota berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggar Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. (2) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SatPol PP. (3) Mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dilakukan melalui: a.Hasil pengawasan atau pemeriksaan Satuan Tugas Khusus; dan/atau b.Laporan atau pengaduan masyarakat. Pasal 35A (1) PPNS
menindaklanjuti
mekanisme
pengenaan
sanksi
administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3). (2) PPNS menerbitkan STBP terhadap pelanggar yang tertangkap tangan. (3) STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan: a.identitas pelanggar; b.ketentuan pasal yang dilanggar; c. tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar; d.batas waktu pemenuhan sanksi; dan e. konsekuensi apabila sanksi tidak dipenuhi.
(4) Selain ...
6
(4) Selain menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPNS melakukan: a.penahanan sementara KTP atau kartu identitas kependudukan lainnya; dan/atau b.pengumuman di media masa. (5) Tindakan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2),
dilakukan
untuk
menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar. (6) PPNS yang telah memberikan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja, wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran kepada Kepala Sat Pol PP dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Satuan Tugas Khusus. Pasal 35B (1) STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Kepala Sat Pol PP, dan 1 (satu) rangkap disimpan sebagai arsip PPNS. (2) Format STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal 36 Kepala Satpol PP dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota ini, secara teknis operasional berada di bawah koordinasi Satgasus PKL dan dapat melakukan koordinasi dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan aparatur penegak hukum lainnya. Pasal 37 (1) Masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota ini, dapat melaporkan adanya pelanggaran tersebut kepada Satuan Tugas Khusus atau Kepala Sat Pol PP dan/atau PPNS. (2) Laporan dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
a. Laporan ...
7
a.Laporan lisan, baik secara langsung atau yang dipersamakan seperti melalui pesawat telepon, pesawat komunikasi serta media komunikasi langsung lainnya; dan/atau b.Laporan tertulis, baik berupa surat, pesan singkat telepon genggam, surat
pembaca
pada
media
massa,
serta
hal-hal
lain
yang
dipersamakan. (3) Terhadap laporan masyarakat harus diketahui paling kurang identitas pelapor, alamat pelapor, jenis pelanggaran, identitas pelanggar, tempat kejadian pelanggaran dan waktu kejadian pelanggaran yang kemudian dicatat dalam buku Laporan Pelanggaran. (4) Terhadap laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS wajib menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lapangan guna membuktikan kebenaran atas laporan tersebut. (5) Apabila dari hasil pemeriksaan lapangan terbukti adanya pelanggaran, dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 37. Bagian Kedua Sanksi Administratif Terhadap Pedagang Kaki Lima Pasal 38 (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37, Kepala SatPol PP mengenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis kepada pelanggar. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Kepala SatPol PP.
Pasal 38A (1) Setiap PKL yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
38,
dikenakan
sanksi
administratif
berupa
pencabutan Tanda Pengenal. (2) Pelanggar yang mendapat sanksi administratif pencabutan Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang melakukan aktivitas berdagang. Pasal 38B (1) Dalam hal prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A tidak diindahkan, maka dilakukan penutupan tempat berjualan. (2) Kepala ...
8
(2) Kepala SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum melakukan penutupan dan pembongkaran terhadap tempat berjualan PKL sesuai peraturan perundang-perundangan.
Bagian Ketiga Sanksi Administratif Terhadap Pembeli Pasal 39 (1) Jenis sanksi administratif terhadap pembeli berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. biaya paksa penegakan hukum. (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan pemberian STBP. Pasal 40 (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, dikenakan terhadap pembeli yang pertama kali tertangkap tangan di zona merah dan zona kuning yang tidak sesuai dengan peruntukan waktu dan tempat berjualan. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, dikenakan terhadap pembeli yang kedua kali atau lebih tertangkap tangan di zona merah dan zona kuning yang tidak sesuai dengan peruntukan waktu dan tempatnya. (3) Biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). (4) Selain diberikan STBP, pengenaan sanksi administratif terhadap pembeli yang kedua kali atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penahanan sementara Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya. (5) Penahanan sementara Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada instansi terkait. Pasal 40A (1) Terhadap pelanggar yang telah menerima STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (2) dan
memenuhi pelanggaran
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditetapkan harus membayarkan biaya paksa penegakan hukum kepada Kas Daerah melalui bank yang ditunjuk.
(2) Bukti ...
9
(2) Bukti pembayaran biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke Satpol PP sebagai dasar pengambilan Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya yang ditahan. (3) Pengambilan Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya yang ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diwakilkan kepada orang lain disertai surat kuasa khusus yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup. Pasal 41 (1) Pelanggar dapat mengajukan keberatan atas biaya paksa penegakan hukum yang dikenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) secara tertulis dan disertai alasan keberatan yang diajukan kepada Kepala Satpol PP. (2) Kepala Satpol PP memberikan keputusan secara tertulis atas keberatan yang diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi: a. menolak; atau b. menerima dengan menentukan besaran biaya paksa penegakan hukum. (4) Besaran biaya paksa penegakan hukum terhadap Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diterapkan berdasarkan kelipatan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Pasal 41A (1) Dalam hal pelanggar tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), pelanggar diberikan Surat Paksa/Peringatan untuk memenuhi kewajiban pembayaran biaya paksa penegakan hukum. (2) Dalam hal pelanggar tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat mengajukan permohonan pelaksanaan pembayaran biaya paksa penegakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 42 Walikota
dapat
melakukan
koordinasi
dalam
pelaksanaan
tindakan
pengenaan sanksi administrasi dengan Pemerintah Daerah di wilayah hukum si pelanggar bertempat tinggal dalam hal pelanggar memiliki tempat tinggal di luar wilayah hukum daerah. Pasal ...
10 10
Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.
Ditetapkan di Bandung pada tanggal 6 Juni 2014 WALIKOTA BANDUNG, TTD MOCHAMAD RIDWAN KAMIL Diundangkan di Bandung pada tanggal 6 Juni 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, TTD YOSSI IRIANTO BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR 25 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,
H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH. Pembina Tingkat I NIP. 19610625 198603 1 008
