Wajah Koperasi Mata Mosobu Kini The Mata Mosobu Cooperative Today

Vol. V Juli - Agustus 2011 Edisi 68

Wajah Koperasi Mata Mosobu Kini The Mata Mosobu Cooperative Today Brigade Siaga Bencana Menjemput Pasien, Mendekatkan Layanan Disaster Ready Brigade Picking up Patients, Bringing Services Closer

Selayang Pandang Program Desa Mandiri Anggur Merah

DAFTAR ISI CONTENTS

BaKTINews adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur lndonesia.Tujuan BaKTINews adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTINews terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan lnggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia. BaKTINews disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTINews agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTINews juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.org dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet. BaKTINews dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia [BaKTI). Seluruh artikel BaKTINews adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas. BaKTINews is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTINews aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTINews is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia. BaKTINews is sent by post to readers and rhe main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTINews is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTINews is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakri.org and can be sent electronically to subscribers with internet access. BaKTINews is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

Editor MILA SHWAIKO VICTORIA NGANTUNG Forum KTI ZUSANNA GOSAL ITA MASITA IBNU Events at BaKTI SHERLY HEUMASSE Website of the Month STEVENT FEBRIANDY Database & NGO Profile AFDHALIYANNA MA’RIFAH Website AKRAM ZAKARIA Smart Practices CHRISTY DESTA PRATAMA Info Book SUMARNI ARIANTO Design Visual & Layout ICHSAN DJUNAID Pertanyaan dan Tanggapan Redaksi JI. DR.Sutomo No.26 Makassar 90113 P : 62-411-3650320-22 F :62-411-3650323 SMS BaKTINews 085255776165 E-mail: [email protected] Anda juga bisa menjadi penggemar BaKTINews di Facebook : www.facebook.com/yayasanbakti

1

News

Juli-Agustus 2011

3

Brigade Siaga Bencana: Menjemput Pasien, Mendekatkan Layanan Disaster Ready Brigade Picking up Patients, Bringing Services Closer

6

BANTAENG, Butta Toa Yang Makin Maju

7

Transparansi Penyusunan dan Pembahasan APBD Kabupaten Sumba Timur

9

Beautiful but Dangerous Proses Belajar Mengelola Bencana dalam Rekam Jejak Kelola di Kepulauan Sangihe

11

Jelang Diskusi Regional Forum Kawasan Timur Indonesia: Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim untuk Pulau-pulau Kecil di Kawasan Timur Indonesia

13

Ketika Musik Berhadapan dengan Realita Sosial

14

Dua Kemitraan Baru BaKTI Two New Partnerships for BaKTI

15

JiKTI Updates

16

PEACH Updates

17

Peluang

18

Integrasi Sinkronisasi Dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Maluku

19

Selayang Pandang Program Desa Mandiri Anggur Merah

21

Sekolah Kampung Nekamese Bangun Kampung, Bangun Indonesia

23

Wajah Koperasi Mata Mosobu Kini The Mata Mosobu Cooperative Today

25

Data yang Valid dan Reliabel Perlu Berproses

27

batukar.info Updates

28

Website Bulan ini

29

Profil LSM HUMANUM Humpunan Maluku untuk Kemanuasiaan

30

Kegiatan di BaKTI

31

Info Books

Berkontribusi untuk BaKTINews BaKTINews menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000-1.100 kata,menggunakan Bahasa Indonesia maupun lnggris,ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTINews akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat. BaKTINews accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1, 100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style. Articles should also be sent with photos that illustrate the article.The editors of BaKTINews will edit every article for reasons of space and style. BaKTINews does not provide payment to writers for articles.

Volume V - edisi 68

Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia

66 tahun merajut persatuan, semoga utuh dan abadi Dirgahayu Negeriku Dirgahayu Indonesiaku

Selamat Hari KEMERDEKAAN RI Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia mengucapkan

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1432 H

Mohon Maaf Lahir dan Batin

Menjadi Pelanggan BaKTINews Subscribing to BaKTINews Untuk berlangganan BaKTINews, silakan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email [email protected] atau SMS 085255776165. Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTINews di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

BaKTINews diterbitkan oleh Yayasan BaKTI dengan dukungan Pemerintah Australia. BaKTINews is published by The BaKTI Foundation with support of the Government of Australia. Pandangan yang dikemukakan tak sepenuhnya mencerminkan pandangan Yayasan BaKTI maupun Pemerintah Australia. The views expressed do not necessarily reflect the views of Yayasan BaKTI and the Government of Australia.

To subscribe to BaKTINews please send us your full contacts details (including organization. position, HP number and email address) with full postal address to [email protected] or SMS to 085255776165. For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

News

Juli-Agustus 2011

Volume V - edisi 68

2

S

iang yang terik, seorang dokter dan dua orang perawat bergegas menaiki ambulans. Laporan yang diterima melalui call center 113 menyebutkan terjadi kecelakaan lalu lintas dan korban butuh segera pertolongan. Sesaat kemudian, ambulans meraung dan meluncur ke lokasi kejadian. Tidak seberapa lama ambulans kembali bersama korban, seorang siswi pada salah satu sekolah menengah umum. Berdasarkan hasil diagnosa dokter di lokasi kejadian korban tidak perlu dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Dokter berkesimpulan korban cukup dirawat di ruang perawatan kantor Brigade Siaga Bencana (BSB). Kesibukan seperti tergambar di atas bisa terjadi setiap waktu di kantor BSB: pagi, siang, ataupun larut malam. Demikian pula dengan jangkauan layanan bisa di wilayah mana saja: kota, desa, di laut, hingga di pemukiman masyarakat di ketinggian pun bisa untuk semua jenis keluhan masyarakat/pasien: dari korban kecelakaan lalu lintas, pasien karena sakit, hingga korban luka bakar pada kejadian kebakaran. Terbentuk pada 7 Desember 2009 yang bertepatan dengan hari ulang tahun Bantaeng ke-755, BSB bertujuan memberikan pelayanan kesehatan yang terdepan dan tercepat atas setiap bencana atau musibah yang menimpa masyarakat. Keberadaan BSB diperlukan sebagai upaya kesiapsiagaan dalam penanggulangan setiap bencana/musibah terutama bagi korban yang membutuhkan pertolongan cepat namun jauh dari jangkauan dokter maupun terkendala sarana transportasi karena tidak memiliki kendaraan. Tahapan pembentukan atau persiapan pengoperasian BSB meliputi dua tahap. Pertama, pengadaan peralatan dan sarana-prasarana seperti peralatan kesehatan dan kendaraan operasional atau ambulans. Saat ini BSB memiliki lima unit ambulans yang berasal dari Dinas Kesehatan Bantaeng (satu unit); bantuan dari Asuransi Kesehatan-Askes (satu unit); dan bantuan Pemerintah Jepang (tiga unit). Satu dari lima unit ambulans tersebut difasilitasi alat monitor pemeriksaan jantung modern, peralatan yang jarang dimiliki ambulans lainnya. Selain itu terdapat dua unit speedboat milik tim SAR yang sewaktu-waktu dapat digunakan tim BSB bila ada korban atau pasien di laut. Kedua, peningkatan sumberdaya manusia yang meliputi pelatihanpelatihan ketanggapdaruratan. Pelatihan bagi dokter adalah pelatihan general emergency life support dan bagi perawat adalah pelatihan basic trauma cardiac life support. Kedua jenis pelatihan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengenalan dan pengetahuan bagi tenaga medis dalam hal penanganan tindak darurat.

On a sunny afternoon, a doctor and two nurses rush to the ambulance. Reports received through the 113 call center mention a traffic accident and the victims need immediate help. A moment later, an ambulance sounds and drives towards the scene. Not long after this, the ambulance returns with the victim, a student at local high school. Based on the doctor's diagnosis at the scene, the victim does not need to be referred to the clinic or hospital. The doctor concludes the victim can be treated in the treatment room at the Disaster Ready Brigade’s office. The scene described above can often be observed at the Brigade’s office: morning, afternoon, and even in the middle of the night. Similarly, the range of services in the region reaching many places: city, village, at sea, or in communities living in the highest regions, and for all types of complaints and patients-from traffic accident victims, sick patients, and even burns victims in the case of fires. Formed on 7 December 2009 on Bantaeng’s 755th birthday, the Brigade aims to provide health services that are at the forefront and the fastest in response to disaster/calamity that befalls the community. The Brigade (BSB) is a vital part of disaster preparedness, especially for victims who need help quickly, but are far from the reach of doctors and without transpor tation. The establishment of the BSB involved two distinct stages. The first stage was the procurement of equipment and infrastructure such as medical equipment and operational vehicles or ambulances. BSB currently has five ambulance units bought with funding from the Bantaeng Department of Health (one unit), the health insurance provider, Askes (one unit), and the Government of Japan (three units). One of the five ambulance units has a modern cardiac monitor, equipment which is rarely found in ambulances. In addition, there are also SAR (Search and Rescue) team speedboats which can be used at

PENGELOLAAN BENCANA

Brigade Siaga Bencana:

MENJEMPUT PASIEN, MENDEKATKAN LAYANAN Disaster Ready Brigade:

Picking up Patients, Bringing Services Closer Oleh Ahmad Syam 3

News

Juli-Agustus 2011

Volume V - edisi 68

Bagaimana BSB dijalankan? Pelayanan BSB adalah layanan gratis selama duapuluh empat jam sehari dengan total staf sebanyak duapuluh dokter umum, delapan perawat dan empat pengemudi. Para dokter berasal dari puskesmas se-Kabupaten Bantaeng yang mana setiap puskesmas masing-masing mengirimkan dua dokter dan akan bertugas selama satu tahun. Setelah masa tugas satu tahun kedua orang dokter tersebut akan digantikan dokter lainnya dari puskesmas yang sama. Seluruh staf tersebut di atas secara bergantian melaksanakan tugas harian yang terbagi dalam dalam tiga shift jaga yaitu pagi mulai dari jam 07.00 sampai dengan 14.30 Wita; siang jam 14.30 sampai 21.30 Wita; dan jam 21.30 sampai 07.00 Wita. Regu yang bersiaga terdiri dari seorang dokter, dua perawat, dan dua pengemudi. Prosedur operasional standar yang diterapk an BSB mengarahkan laporan dari masyarakat yang masuk melalui call center 113 dan 0413-22724 serta melalui frekuensi radio 145.490 MHz untuk sesegera mungkin direspon oleh tim BSB dengan langsung menuju lokasi. Di lokasi tim akan segera melakukan pemeriksaan untuk menentukan tindakan selanjutnya apakah cukup dirawat di rumah. Pemberian obat serta tetap melakukan pemantauan dengan berkoordinasi puskesmas terdekat, apakah pasien perlu dirujuk ke puskesmas atau kantor BSB, ataukah pasien perlu dirujuk ke rumah sakit umum daerah (RSUD). Standar tanggap bencana lainnya yang diberlakukan BSB yang berbeda dari daerah lainnya adalah pada kasus kejadian kebakaran. Bila di kabupaten/kota lainnya mobil pemadam kebakaran tidak beriringan dengan ambulans, di Bantaeng setiap ada laporan kebakaran maka dua unit ambulans wajib mengiringi mobil pemadam kebakaran untuk mengantisipasi adanya korban luka bakar. Kerjasama yang baik antara Tim BSB dan regu pemadam kebakaran dimungkinkan karena kantor BSB berada pada satu atap dengan layanan pemadam kebakaran. Tim BSB juga menyertakan tim medis saat bertugas mengatasi kebakaran yang terjadi di dua kabupaten terdekat, Bulukumba dan Jeneponto. Struktur organisasi BSB sendiri sebagai Satuan Tugas (Satgas) Pelayanan Kesehatan berada di bawah Tim Emergency Service (TES) Kabupaten Bantaeng. Selain BSB satgas lainnya yang dibawahi dan satu atap dalam TES adalah Satgas Pemadam Kebakaran, Satgas Bantuan Sosial, Perlengkapan dan Logistik, serta Satgas Operasi, Rehabilitasi dan Pemulihan. Tim ini dikoordinasi tiga dinas/instansi terkait yakni Dinas Kesehatan, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda), dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Konsep TES yang memadukan beberapa jenis layanan publik seperti pemadam kebakaran dan layanan medis, serta layanan sosial dalam satu atap merupakan inisiatif Pemda Bantaeng yang belum dilakukan Kabupaten/Kota lainnya di Sulawesi Selatan, atau boleh jadi pertama di Indonesia.

any time by the BSB team if there are any casualties or patients at sea. The second stage focused on human resources and included emergency response training. Doctors were given general emergency life support training and nurses basic trauma cardiac life support training. These two types of training were held to provide knowledge to medical staff for emergency management. How does BSB operate? The BSB services are free, and available twenty-four hours a day, and are staffed by twenty general practitioners, eight nurses and four drivers. The doctors come from district health centers; each clinic in Bantaeng must send two physicians who each serve for one year. After serving one year, the doctors will be replaced by others from the same clinic. The entire staff carries out daily tasks that are divided into three shifts starting from 07.00 am until 14:30; 14:30 until 21:30, and 21:30 until 07:00. The team on alert consists of a doctor, two nurses and two drivers. Standard operating procedures applied by BSB include an immediate dispatch of the BSB team directly to the location in response to reports from people through the call center at 113 and 0413-22724, as well as through radio frequency is 145 490 MH. At the location, the team will immediately conduct examinations to determine whether further action is needed or if patients can be treated at home. Drug administration and monitoring are conducted in coordination with the nearest health center. Decisions are also made regarding whether the patient should be referred to the BSB office, or whether patients should be referred to a general hospital. BSB disaster response standards are different to other regions’ usually in the case of fires. In other districts/cities fire trucks are not dispatched in tandem with ambulances; in Bantaeng, for every fire, two ambulances must accompany the fire trucks to anticipate the presence of burn victims. Good cooperation between the BSB teams and firefighters is possible because the BSB offices are under the same roof as the fire services. The BSB team also includes a medical team to deal with fires that occur in two nearby districts, Bulukumba and Jeneponto. The BSB organizational structure follows that of a Health Care Task Force under the Emergency Services in Bantaeng District. In addition to the BSB, Emergency Services include the Fire Department Task Force, Social Assistance Task Force, Supplies and Logistics, and Operations, Rehabilitation and Recovery Task Force. The team is coordinated by three offices / agencies: the Health Department, Environmental Impact Management Agency (Bapedalda), and Social Services Manpower and Transmigration Department. The Emergency Services concept which includes health services, fire fighting, disaster and social services is an initiative from the Bantaeng Regional Government and has not been tried before in South Sulawesi; it may even be the first of its kind in Indonesia. Positive Response from the Community How do people react to the health care program? The response to the BSB program is very positive as reflected in the number of patients who have been treated. In the first six months of operation of the BSB, the number of treated patients reached 517. Today the number of patients who have been treated continues to grow with the intensity of socialization by local government in an effort to disseminate information to the public about the services provided by BSB. Through the District Health Office, as the leading agency, information

News

Juli-Agustus 2011

Volume V - edisi 68

4

Respon Positif Masyarakat Bagaimana reaksi masyarakat terhadap program layanan kesehatan BSB? Sambutan masyarakat terhadap program BSB sangat positif yang tercermin dari jumlah pasien yang telah ditangani. Pada enam bulan pertama pengoperasian BSB jumlah pasien yang ditangani mencapai 517 orang. Sekarang ini jumlah pasien yang telah ditangani terus bertambah seiring intensitas sosialisasi yang dilakukan pemda sebagai upaya mendiseminasikan informasi layanan BSB ke masyarakat. Melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng sebagai leading sector program informasi layanan BSB disebar baik di puskesmas-puskesmas, di kantor kelurahan dan desa, maupun di rumah-rumah ibadah. Namun, tentu saja, jumlah warga Bantaeng yang menggunakan layanan BSB terus meningkat karena besarnya manfaat yang dirasakan masyarakat. Maka tidak mengherankan terhitung sejak dibentuk awal Desember 2009 lalu hingga Juni 2011 jumlah pasien mencapai 2.557 orang atau jika dirata-ratakan sebanyak 134 pasien setiap bulan. Berdasarkan tindakan penanganan pasien maka dari 2.557 pasien tersebut sebanyak 341 pasien dirawat di rumah; 483 pasien dirujuk ke puskesmas; 1184 pasien dikirim ke RSUD; 497 pasien

about the BSB services were distributed in the health centers, in the village office, as well as in houses of worship. But, of course, the number of residents who use the Bantaeng BSB services continues to increase because of perceived benefits. It is not surprising that since the beginning of December 2009 to June 2011, the number of patients reached 2557 people, or around 134 patients every month. Based on the patient records, of 2557 patients, 341 patients were treated at home; 483 patients were referred to the clinic; 1184 patients were sent to hospital; 497 patients were treated on site and then at the BSB clinic; 48 patients were transferred to Makassar, and four other patients were treated in an ambulance. Based on the reports, 497 patients were traffic accident victims; 113 patients has acute respiratory infections (ARI) and asthma; 114 patients had diarrhea; 24 patients had gastritis and typhoid; 171 patients had suspected dengue hemorrhagic fever; 155 patients had

PEMBANGUNAN DAERAH

BANTAENG

Butta Toa Yang Makin Maju Oleh Rahmatia Nuhung

5

News

Juli-Agustus 2011

Volume V - edisi 68

ditangani di lokasi kecelakaan lalu lintasdibawa ke kantor BSB; 48 pasien diantar ke Makassar; dan 4 pasien lainnya ditangani di mobil ambulans BSB. Sedangkan berdasarkan jenis laporan penyakit yang disampaikan masyarakat terdapat 497 pasien karena korban kecelakaan lalu lintas; 113 pasien infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) dan Asma; 114 pasien diare; 24 pasien gastritis dan kolik abdomen; 171 pasien suspek thypoid dan demam berdarah dengue (DBD); 155 pasien myalgia; 77 pasien hipertensi dan stroke; 319 pasien kehamilan/partus; 15 pasien diabetes mellitus; 23 pasien infeksi saluran kemih (ISK); dan 1.049 pasien lainnya dari beragam jenis penyakit maupun keluhan. Kini masyarakat Bantaeng merasa lebih terlindungi dengan adanya BSB. Pemerintah Daerah (Pemda) Bantaeng, sebagaimana dikemukakan Bupati Nurdin Abdullah, telah berkomitmen untuk terus berupaya dan berinovasi mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. BSB adalah salah satu wujud dari komitmen pemda tersebut untuk memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Bantaeng.

myalgia; 77 patients had hypertension and stroke; 319 patients were pregnant/ giving birth; 15 patients had diabetes; 23 patients had urinary tract infections (UTI), and 1049 had other illnesses and complaints. Now the Bantaeng community feels more protected by the BSB. The Bantaeng Government, as conveyed by District Head Nurdin Abdullah, is committed to continuing to work and bring health services innovations to the community. BSB is one manifestation of the government's commitment to provide protection for the entire community of Bantaeng.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION penulis adalah peneliti The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) di Makassar, Sulawesi Selatan / Author is a researcher with the The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) in Makassar, Sulawesi Selatan. email: [email protected]

icara tentang Kabupaten Bantaeng selalu menarik. Ada saja yang dapat diangkat menjadi bahan pembicaraan seru. Tidak berlebihan memang, karena setiap orang yang berkunjung ke sana, akan pulang membawa cerita tersendiri perihal yang dialami dan dirasakannya selama di Bantaeng. Saya sendiri menyimpan banyak kesan mendalam dari perjalanan selama seminggu untuk memberi pelatihan kewirausahaan bagi pemuda putus sekolah. Dalam kunjungan saya kali ini, saya merasakan perubahan besar yang terjadi di Bantaeng. Ya, daerah ini sangat berbeda dibandingkan dengan Bantaeng yang saya kunjungi beberapa tahun sebelumnya.

B

Tentunya semua itu bukan pekerjaan yang mudah. Butuh proses untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan mengubah kebiasaan mereka. Dibutuhkan karakter pemimpin yang tegas namun berwibawa untuk membangun kesadaran sedemikian rupa dan membuka ruang komunikasi dengan warganya. Pemimpin yang mampu menjadi tuntunan atau yang mampu menuntun dengan bijak, bukan menjadi tontonan dan sekedar ingin menunjukkan kekuasaan di hadapan rakyatnya. Pemimpin yang mampu menciptakan kedekatan dan membangun hubungan emosional, sehingga setiap perkataannya akan selalu didengar dan diikuti oleh rakyatnya.

Bukti Komitmen Pemerintah Saya masih ingat ketika berkunjung ke Bantaeng dua tahun yang lalu. Saat itu Bupati Bantaeng, H. Nurdin Abdullah, baru saja terpilih dalam Pemilukada. Waktu itu, beliau belum lama terangkat sebagai bupati di sana. Olehnya itu, apa yang beliau sampaikan kepada kami sebagian besar masih dalam bentuk wacana atau rencana kerja yang ingin diwujudkan selama periode kepemimpinannya. Pertengahan tahun 2011 saya mendapat kesempatan berkunjung kembali ke Bantaeng. Kali ini saya terkejut dengan perubahan drastis yang saya saksikan. Kota ini semakin bersih dan terawat. Pemandangannya menyamankan mata untuk memandang ke setiap sudut kota. Kebersihan kota seperti ini sangat jarang saya temukan di Makassar. Geliat pembangunan Bantaeng juga bisa dilihat di beberapa bagian kota. Salah satunya adalah pembangunan jalan terusan sepanjang pantai untuk mempermudah akses masyarakat mencapai pelabuhan. Beberapa pabrik juga mulai berdiri, bahkan saat ini tengah dibangun sebuah kawasan industri di wilayah Arakeke sebagai bukti komitmen Pemerintah Kabupaten untuk memajukan Bantaeng.

Kemajuan UKM Salah satu yang sangat saya kagumi dari Pemerintah Kabupaten Bantaeng adalah perhatian mereka terhadap nasib para pelaku Usaha Masyarakat Kecil Menengah (UMKM) disana. Beberapa pelaku UMKM mengakui jika sekarang ini mereka merasa semakin mudah mengurus izin usaha, mendaftarkan produk, serta kemasan dan label produk. Bahkan akses pasar dan permodalan pun kini difasilitasi oleh pemerintah, mengingat usaha mikro dan kecil belum bisa mandiri saat mulai dijalankan. Jika sebnuah usaha dianggap sudah bisa mandiri, pemerintah akan melepaskan secara perlahan untuk menghindari ketergantungan mereka terhadap bantuan pemerintah. Ini adalah keberhasilan yang patut diacungi jempol, mengingat sebagian Pemerintah Kabupaten dan Kota baru bisa berwacana dengan retorika soal pengembangan kewirausahaan, Bantaeng sudah melangkah dengan melakukan langkah konkret. Jika saja semua Pemerintah Kabupaten/Kota sudah mampu seperti ini, Gerakan Kewirausahaan Nasional yang dicanangkan oleh presiden akan sukses, sehingga persoalan bangsa dalam hal kemiskinan dan pengangguran akan bisa diatasi.

Kesadaran masyarakat dan kepemimpinan Perubahan yang terjadi pada Kabupaten Bantaeng tidak akan pernah terjadi tanpa andil dari warganya. Buktinya, tidak hanya di jalan besar dalam kota yang terlihat bersih dan tertata indah, namun ketika saya melewati lorong-lorong kecil pun, pemandangan yang sama dapat saya saksikan. Pekarangan rumah penduduk tampak bersih dan tertata rapi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Bantaeng telah menyadari peran dan tanggung jawab mereka dalam memajukan daerahnya.

Penulis adalah Instruktur Kewirausahaan dan Bahasa Inggris pada Lembaga Pelatihan dn Kursus Sentra Pendidikan Bisnis Makassar. Penulis dapat dihubungi melalui email pada [email protected]

News

Juli-Agustus 2011

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Volume V - edisi 68

6

Jelang Diskusi Regional Forum

Adaptasi Terhadap untuk Pulau-pulau Kecil di

Lombok, 17-19

Eastern Indonesia Forum Regional Discussion: Climate Change Adaptation for Small Islands in Eastern Indonesia

I

ndonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.500 pulau yang besar dan kecil, terdiri atas 62% areal perairan dan 38% areal daratan, dengan 81.000 km garis pantai. Pulau-pulau kecil merupakan sebutan untuk wilayah yang memiliki karakteristik terpisah dari pulau induk dan cenderung terisolir, memiliki sumber daya air yang terbatas, rentan terhadap pengaruh dari luar baik yang bersifat alami maupun akibat kegiatan manusia. Tidak jarang pula pulau-pulau kecil ini memiliki spesies endemik (Bengen, 2004). Sebagian besar dari pulau-pulau kecil ini berada di Kawasan Timur Indonesia. Ini dibuktikan dengan adanya 5 provinsi kepulauan di wilayah ini. Perubahan iklim berdampak luas terhadap jutaan masyarakat pulau-pulau kecil, yang terutama berprofesi sebagai nelayan pesisir. Mereka bergantung pada ekosistem yang amat rentan yang dengan perubahan kecil saja sudah berdampak besar: perubahan suhu air yang merusak terumbu karang, misalnya, akan memperparah kondisi buruk yang dilakukan manusia seperti polusi dan penangkapan ikan besar-besaran sehingga menurunkan populasi ikan. Perahuperahu penangkap ikan juga mesti mesti menghadapi cuaca yang tidak menentu dan gelombang tinggi. Perubahan iklim juga sudah mengganggu mata pencaharian di banyak pulau. Kerentanan pulau-pulau kecil terhadap dampak dari perubahan iklim disebabkan kemampuan adaptasi yang relatif terbatas, terutama karena sulitnya akses ke berbagai sarana dan prasarana pendukung. Berbagai ancaman yang mengintai pulau-pulau kecil di KTI antara lain kenaikan permukaan air laut, erosi pantai, intrusi air laut. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa minimal 8 dari 92 pulau-pulau kecil terluar yang merupakan perbatasan perairan Indonesia sangat rentan terhadap kenaikan muka air laut. Berdasarkan catatan stasiun pasang surut di KTI khususnya Kupang, Biak dan Sorong maka elevasiparas muka air laut di kawasan tersebut meningkat sejak tahun 1990 hingga kini. Dalam periode 2005-2007, Indonesia telah kehilangan 24 pulau kecil (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Dari jumlah pulau tersebut 3 pulau di Papua dan satu pulau di Sulawesi Selatan. Dengan peningkatan 8-30 cm permukaan laut, diprediksikan Indonesia akan kehilangan 2000 pulau kecil pada tahun 2030. Seorang nelayan dari etnis To Bajo, warga Tanjung Jepara, Desa Jayabakti, Kabupaten Banggai, mengeluh karena kurangnya ikan yang bisa ditangkap, sehingga harga ikan dan hasil laut lainnya semakin mahal. Perubahan iklim membuat nelayan miskin yang menggunakan perahu kecil tak mau mengambil resiko berhadapan dengan ombak besar yang bisa datang kapan saja tanpa bisa diterka.“Jika dampak perubahan iklim benar akan melanda kami sebagai nelayan, apakah pemerintah akan membantu kami?.” ia bertanya.

7

News

Juli-Agustus 2011

Indonesia is the biggest archipelagic nation in the world with more than 17,500 small and large islands. 62% of its territory is marine and 38% land and it has 81,000 kilometers of coastline. Small island is a designation for an island that has characteristics separate from the parent island and tends to be isolated, with limited water resources, and vulnerable to outside influences, either natural or resulting from human activity. More often than not these small islands have endemic species (Bengen, 2004). Most of these small islands are in eastern Indonesia. There are five designated island provinces in the region. Climate change will have a great effect on millions of people living on small islands, the majority of whom work as fishermen. They are dependent on an ecosystem highly vulnerable to minute changes, for example, changes in water temperatures damage coral reefs, which in turn makes the effects of manmade pollution and overfishing of large fish species even worse, thus reducing fish stocks. Fishing boats also suffer owing to unpredictable weather and large waves. Climate change is already disturbing livelihoods on many islands. The vulnerability of small islands to climate change is a result of relatively limited adaptation ability, especially owing to poor access to support facilities and infrastructure. Threats to small islands in eastern Indonesia include rising sea levels, coastal erosion and salt water intrusions. New research predicts that at least 8 of 92 outlying small islands in Indonesia are very vulnerable to rising sea levels. Based on the records of tidal stations in eastern Indonesia, especially in Kupang, Biak and Sorong, sea levels in the region have risen from 1990 to present. In the period 2005-2007,

Volume V - edisi 68

m Kawasan Timur Indonesia

p Perubahan Iklim Kawasan Timur Indonesia

9 Oktober 2011

Pada saat yang bersamaan, Robo, warga Desa Selmona, Kepulauan Aru, Maluku, beralih profesi dari nelayan menjadi petani rumput laut. Usaha ini kemudian membuahkan hasil yang layak untuk dirinya dan keluarga. Walaupun pada awalnya Robo beralih usaha karena kondisi melaut yang selalu berubah, apa yang dilakukannya sebenarnya merupakan satu bentuk adaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang berhasil. Perlu diketahuii bahwa masyarakat pulau-pulau kecil ini juga adalah kelompok yang memiliki kearifan lokal dan motivasi yang paling kuat untuk melakukan adaptasi terhadap perubahanperubahan yang terjadi di lingkungannya. Kepedulian akan dampak perubahan iklim ini sudah menjadi kepedulian masyarakat dunia. Ini dimulai dengan berbagai upaya untuk mitigasi perubahan iklim yaitu upaya bersama untuk menekan pemanasan global, antara lain melalui kesepakatan Protokol Kyoto tahun 1997. Selanjutnya adaptasi perubahan iklim yang diakibatkan pemanasan global itu semakin menjadi kekhawatiran dan kepedulian dunia. Perlu ada strategi adaptasi yang mencerminkan dinamika kehidupan masyarakat dan menjawab kebutuhan tingkat lokal. Adaptasi juga harus diintegrasikan dalam kerangka pembangunan yang lebih luas dan bukannya dilihat sebagai sebuah tindakan yang terpisah. Kondisi di atas harus dilihat oleh berbagai pihak agar dapat saling memberikan dukungan. Di satu sisi, masyarakat (demand side) yang hidup di pulau-pulau kecil memiliki kearifan lokal dan motivasi yang kuat untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Di sisi lain, lembaga-lembaga pemerintah dan internasional (supply side) memiliki program dan sumber daya yang cukup untuk mendukung masyarakat dalam melakukan adaptasi. Kedua elemen ini harus dipertemukan untuk saling berbagi dan memahami, untuk pada akhirnya bekerja sama dalam mendukung masyarakat di pulau-pulau kecil melakukan adaptasi di lingkungannya. BaKTI sebagai organisasi yang bergerak di bidang pengelolaan pengetahuan mengadakan Diskusi Regional yang mengambil tema besar perubahan iklim dan hubungannya dengan pulau-pulau kecil dan terpencil di KTI. Kekuatan BaKTI adalah mempertemukan kedua belah pihak baik itu supply dan demand side bertemu agar bisa meningkatkan kesadaran dan kerjasama dalam menangani isu-isu perubahan iklim kedepan dan memungkinkan perkembangan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Salah satu tujuan dari Diskusi Regional ini adalah meningkatkan pemahaman bahwa adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan bagian dari strategi pembangunan daerah dan bukan sebuah permasalahan tunggal dan terpisah. Kegiatan ini merupakan pertemuan dimana BaKTI menjembatani para pemangku kepentingan di KTI, khususnya dari provinsi-provinsi kepulauan seperti Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dan beberapa provinsi lain di Sulawesi dan Papua, terutama kelompok masyarakat pulau-pulau kecil, untuk berinteraksi dengan lembaga-lembaga

News

Juli-Agustus 2011

Indonesia lost 24 small islands (Ministry of Maritime Affairs and Fisheries). Three islands lost were in Papua and one in South Sulawesi. With an increase of 80-30 cm, it is predicted Indonesia will lose 2,000 small islands by 2030. A fisherman from the To Bajo ethnic group, living in Cape Jepara, Jayabakti village, Banggai District, complains that the lack of fish to catch means an increase in the price of fish and other marine products. Climate change means the poor fishermen who use small boats can’t take the risk of dealing with unpredictable and large waves. "If the true impact of climate change hits us as fishermen, will the government help us?" he asked. Meanwhile, Robo, a resident of Selmona village, Aru Islands, Maluku, switched professions from fisherman to seaweed farmer. This yielded better results for him and his family. Although Robo initially switched businesses because of the ever-changing ocean conditions, he actually practiced a successful form of adaptation to climate change impacts. His small island is home to a community with the most powerful motivation and indigenous knowledge to help them adapt to the changes that are occurring in their environment. Concern for climate change is the concern of communities worldwide. This began with a number of joint climate change mitigation efforts to reduce global warming, including the 1997 Kyoto Protocol. Adaptation to climate change is now the focus of concern and apprehension. With many small islands more vulnerable to the effects of climate change, there is a need for an adaptation strategy that reflects the dynamics of community life and answers the needs at a local level. Adaptation must also be integrated into the greater development framework and not considered a standalone issue. This event is a meeting in which the BaKTI Foundation seeks to encourage stakeholders in eastern Indonesia, especially island-based provinces like Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat and Nusa Tenggara Timur, and other provinces in Sulawesi and Papua, to interact with institutions like the National Council for Climate Change, the Ministry of Fisheries, Ministry of Disadvantaged Areas, the Ministry of Forestry, the

Volume V - edisi 68

8

seperti Dewan Nasional Perubahan Iklim, K e m e n t e r i a n K e l a u t a n d a n Pe r i k a n a n , Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Pertanian, mitra pembangunan internasional (donor), serta organisasi masyarakat sipil yang memiliki program/tertarik untuk memulai program adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Pertemuan dan interaksi antar peserta adalah dalam bentuk 'development market place', di mana sisi demand dan supply dari isu adaptasi bertemu dan membicarakan peluang-peluang kerjasama potensial. Pemerintah daerah dan kementerian terkait akan memiliki peluang untuk menyampaikan program dan rencana aksi mereka, serta bagaimana masyarakat bisa mengakses program-program tersebut. Sektor swasta akan membuka peluang produksi dan pemasaran produk-produk dari pulau-pulau kecil. Dan kelompok masyarakat akan memiliki kesempatan untuk menampilkan adaptasi yang sudah mereka lakukan dan bagaimana hal tersebut bisa diadopsi dan direplikasi di daerah lain. Peluang yang juga terbuka adalah dukungan untuk pengembangan sektor spesifik, seperti energi terbarukan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, serta infrastruktur dirancang khusus untuk pulau-pulau kecil. Secara khusus, BaKTI mendorong pihakpihak yang menjadi peserta maupun penampil untuk meluangkan waktu melakukan pembicaraan lebih rinci mengenai bagaimana bekerja sama (dukungan pendanaan, adopsi dan replikasi, peluang pemasaran produk, dan sebagainya). BaKTI akan memfasilitasi ini melalui sesi-sesi pertemuan kecil dan ruang-ruang negosiasi.

Ministry of the Environment, the Ministry of Agriculture, donor organizations, and other civil society organizations with programs and interests in beginning climate change adaptation programs in Indonesia The meeting and interaction between participants will take the form of a ‘development market place’, where the demand and supply sides related to issues of climate change can meet to discuss opportunities to cooperate. Local governments and related ministries will have the opportunity to present their p r o g ra m s a n d a c t i o n p l a n s a n d information on how the public can access the programs. The private sector representatives will open up opportunities of production and marketing of products from small islands. And community groups will have the opportunity to showcase the adaptation programs they've implemented and show how they can be adopted and replicated in other areas. Opportunities will also be presented to support the development of specific sectors, such as renewable energy, community economic empowerment, food security, and infrastructure designed specifically for small islands. In particular, BaKTI will encourage participants a and presenters to take the time participate in more detailed discussions of how to work together (support through funding, adoption and replication, product marketing opportunities, and so on). BAKTI will facilitate this through the smaller group sessions and negotiation rooms.

Kegiatan ini dilaksanakan atas dukungan dan kerjasama

KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Sekretariat Diskusi Regional Forum KTI Jl. Dr. Sutomo No. 26, Makassar 90113 – Sulawesi Selatan, T. 62-411-3650320-22, F. 62-411-3650323 emai: [email protected] Website: www.bakti.org

Topik-topik yang akan diangkat dalam kegiatan diskusi ini. 1. Gambaran besar dari perubahan iklim sebagai isu global dan pengaruhnya terhadap lingkungan dan kelompok masyarakat yang paling rentan. 2. Dampak dari perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh perubahan pola cuaca dan iklim di Indonesia terhadap penghidupan masyarakat di pulau-pulau kecil. 3. Strategi adaptasi dalam bidang pertanian, pesisir, penanggulangan bencana, ketahanan pangan, pemanfaatan energi terbarukan dan infrastruktur yang tepat untuk pulau-pulau kecil, seperti pogram/rencana kerja kementerian terkait dan mitra pembangunan internasional (donor); rencana sektor swasta yang terkait dengan pemanfaatan produk-produk dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil; Inisiatif dan praktik cerdas dari kelompok masyarakat di pulau-pulau kecil; dan Program dan rencana kerja dari pemerintah provinsi/kabupaten kepulauan.

Topics will include: 1. 2.

3.

Overview of climate change as a global issue and the effect on the environment and most vulnerable communities Effect of environmental change caused by climate change in Indonesia especially in regards to communities on small islands. Adaptation strategies for agriculture, fishing, disaster management, food security, renewable energy, and infrastructure for small islands, including: a. Related programs and plans from related ministries and international development partners. b. Private sector plans associated with the use of products and the economic empowerment of communities on small islands. c. Initiatives and smart practices from community groups on small islands d. Programs and plans from island-based district and provincial governments

NUSA TENGGARA TIMUR

Transparansi Penyusunan dan Pembahasan APBD Kabupaten Sumba Timur

T

ujuan dari pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu masyarakat harus mendapat tempat yang strategis dalam pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dan evaluasi. Menyadari betapa pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan daerah, maka pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur terus berupaya melibatkan peran masyarakat dalam setiap proses pembangunan daerah sejak perencanaan hingga penganggaran hal ini dimaksudkan agar masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pembangunan daerah sehingga kedepan dapat bertindak sebagai subyek pembangunan daerah.

Oleh Drs. Gidion Mbilijora, M.Si 9

News

Juli-Agustus 2011

Volume V - edisi 68

Keterlibatan masyarakat dimulai sejak proses perencanaan program atau kegiatan di tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Kabupaten (delegasi kecamatan dengan perimbangan laki-laki dan perempuan) melalui mekanisme Musrenbang. Di samping itu keterlibatan Anggota DPRD masingmasing Daerah Pemilihan (DAPIL) sejak Musrenbang Desa/Kelurahan sampai dengan Musrenbang Kabupaten memberikan andil yang positip dalam pembangunan daerah. Penyusunan APBD Penyusunan APBD diawali dengan penyusunan KUA dan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disepakati bersama melalui Musrenbang Kabupaten. KUA dan PPAS yang disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di sampaikan kepada DPRD untuk dibahas pada tingkat Komisi DPRD dengan mitra SKPD, hal ini dilakukan dengan maksud untuk melihat konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada SKPD di samping itu untuk membahas program dan kegiatan mendesak lainnya berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD. Dengan demikian KUA dan PPAS tersebut memungkinkan untuk dirubah baik untuk penambahan/pengurangan anggaran program dan kegiatan atau kegiatan yang mendesak serta dibutuhk an oleh masyarak at berdasark an dinamik a perkembangan kebutuhan dan kondisi masyarakat/daerah, mengingat RKPD yang ada disusun berdasarkan dinamika masyarakat yang berkembang pada saat pelaksanaan Musrenbang Kabupaten. Pembahasan APBD bersama DPRD Setelah KUA dan PPAS disempurnakan berdasarkan hasil rapat komisi DPRD dengan mitra SKPD di sampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama pada Sidang Paripurna DPRD, yang selanjutnya dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangi oleh Pimpinan DPRD dengan Bupati. Proses pembahasan KUA dan PPAS serta RAPBD bersama dengan Raperda APBD dilaksanakan secara terbuka dan diliput oleh media massa (pers) dan Radio melalui siaran langsung baik Radio milik Pemerintah Daerah maupun Radio milik swasta, dengan demikian masyarakat dapat mengikuti secara langsung proses pembahasan RAPBD serta kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan, target-target yang hendak dicapai serta program/kegiatan, yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Mekanisme ini dilakukan sebagai upaya memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan serta masukan terhadap kebijakan serta program/kegiatan yang dirancang oleh pemerintah daerah melalui mekanisme sosialisasi dan dialog publik. APBD dipancarluaskan melalui radio juga dengan maksud agar masyarakat yang menjadi konstituen mengetahui apa yang dibicarakan anggota dewan yang dipilihnya. Dialog Publik Sebelum Perda tentang APBD ditetapkan, dilakukan sosialisasikan melalui tatap muka serta melalui media Radio. Dengan demikian masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap kebijakan pembangunan daerah serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuannya adalah agar masyarakat sedini mungkin ikut berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan daerah sejak proses perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini dilakukan sebagai upaya menggiring masyarakat agar dapat bertindak sebagai subyek pembangunan daerah serta sebagai bagian dari kontrol publik terhadap pelaksanaan pembangunan daerah dalam upaya menciptakan Tata Pemerintahan yang baik. Selain radio, media lain yang digunakan untuk mensosialisasikan kebijakan dan program pembangunan daerah adalah melalui leaflet berisi informasi pembangunan dan

News

Juli-Agustus 2011

kelender meja yang berisikan capaian pembangunan serta target yang hendak dicapai. Dampak yang diperoleh Proses perencanaan dan penganggaran yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur selama ini memberikan dampak yang cukup baik terhadap pembangunan daerah hal ini dapat dilihat dari proses penyusunan APBD yang tidak mengalami kendala dalam pembahasan bersama DPRD. Hal ini terjadi karena sejak proses perencanaan program/kegiatan, yak ni pada musrenbang tingk at Desa/kelurahan s/d tingkat Kabupaten, sampai dengan pembahasan dan penetapan APBD selalu melibatkan DPRD selaku wakil rakyat. Dengan demikian fungsi anggaran dan fungsi kontrol DPRD dapat berjalan optimal, di samping itu adanya komunikasi yang harmonis antara legislative dan eksekutif memberikan dampak terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah selama ini mendapat dukungan DPRD serta masyarakat, hal ini dapat dibuktikan salah satunya kebijakan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Subsidi biaya Pendidikan semua siswa pada tingkat SD-SLTA memberikan dampak meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) SD dari 77,85 persen tahun 2005/2006 meningkat menjadi 125,52 persen pada tahun 2009/2010, sedangkan untuk SLTP dari 46,49 persen menjadi 86,40 persen dan tingkat SLTA dari 28,89 persen menjadi 65,28 persen. Di samping itu masih terdapat penduduk yang buta huruf sebanyak 13,66 persen. Untuk sektor Kesehatan ditempuh kebijakan subsidi bagi keluarga miskin diluar JAMKESMAS melalui Pengobatan/perawatan gratis (JAMKESDA) pada semua Puskesmas dan Rumah sakit di Sumba Timur, di samping itu meningkatkan status Empat Puskesmas menjadi Puskemas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) hal ini memberikan dampak pada meningkatnya usia harapan hidup penduduk dari 60,7 tahun pada tahun 2004 menjadi 61,62 tahun pada tahun 2008, Meningkatnya kunjungan Ibu Hamil (K4) pada tenaga kesehatan dari 58,8 persen pada tahun 2005 meningkat menjadi 63,7 persen pada tahun 2008, meningkatnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dari 65,5 persen tahun 2005 meningkat menjadi 76,1 persen pada tahun 2008, menurunnya jumlah kematian bayi dari 39 kasus tahun 2005 menurun menjadi 28 kasus pada tahun 2008. Tantangan yang dihadapi Penyusunan anggaran yang transparan disatu sisi memberikan dampak meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah namun disatu sisi lainnya pemerintah daerah memiliki keterbatasan sumber pendapatan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang begitu kompleks dan beragam serta membutuhkan pelayanan yang cepat. Selain itu pola pemukiman penduduk yang menyebar serta kondisi geografi daerah yang berbukit menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan terutama pelayanan dasar dan penyampaian informasi pembangunan.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION Tulisan ini merupakan ringkasan dari materi presentasi yang disajikan pada Lokakarya Nasional: Praktek dan Inovasi Daerah untuk Mencapai MDGs Melalui Penerapan SPM. Penulis adalah Bupati Sumba Timur

Volume V - edisi 68

10

PENGELOLAAN BENCANA

Beautiful but Dangerous Proses Belajar Mengelola Bencana dalam Rekam Jejak Kelola di Kepulauan Sangihe

Oleh Musfarayani

I

ndah namun berbahaya adalah hal yang pas untuk menggambarkan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Kabupaten seluas 736,98 kilometer persegi ini memiliki panorama alam yang luar biasa indahnya karena menghadap laut lepas berwarna biru indah. Namun di balik keindahannya, daerah ini sangat rentan terhadap bencana alam. Masih segar dalam ingatan masyarakat Sangihe bencana banjir dan longsor yang menimpa daerah mereka pada 2001, 2003, 2004, dan 2007. Banjir dan longsor yang terjadi Januari 2007 bahkan menelan korban tewas sebanyak 33 orang, 2 orang hilang, 304 rumah penduduk rusak total atau musnah, dan 5.351 jiwa harus menungsi. Kejadian yang sama kembali terulang pada akhir 2008 dan awal 2009 dimana 3.000 jiwa harus hidup di tenda-tenda pengungsian. Struktur tanah di daerah kepulauan di Sangihe dan sekitarnya memang labil. Apalagi topografi kabupaten Sangihe adalah berbukit dan berlereng curam. Kesemuanya menyebabkan daerah ini sangat rentan terhadap banjir dan longsor. Tahun 2007, mungkin merupakan tahun terburuk bagi masyarakat Sangihe karena dihajar tiga bencana sekaligus. Belum habis penderitaan akibat banjir dan longsor, daerah berpenduduk 130.449 jiwa ini dilanda gempa berkekuatan 6,4 skala richter. Gempa tersebut memang melanda sebagian besar Sulawesi Utara, namun di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Talaud dan Sitaro, yang menyebabkan kepanikan luar biasa. Warga berlarian menyelamatkan diri, karena takut terjadi tsunami apalagi pada waktu itu memang ada perintah agar warga mengamankan diri ke tempat yang lebih tinggi. Kepulauan Sangihe memang berada di pertemuan tiga lempeng besar Indo Australia,Eurasia,dan Pasifik juga rentan terhadap gempa bumi, letusan gunung api, dan tsunami. Kepulauan ini berada dekat patahan lempeng dan jejeran gunung api di bawah laut. Ancaman bencana tidak hanya datang dari bawah laut, namun dari daratan juga. Ya, sebuah gunung api juga ada di pulau Sangihe. Gunung Awu namanya.

11

News

Juli-Agustus 2011

Sejarah mencatat gunung ini telah erupsi sejak tahun 1711. Tahun 1966 letusan Awu berdampak pada 40.000 jiwa, dan tahun 2004, Gunung Awu menyemburkan abu dan berdampak pada sekitar 18.000 penduduk. Akrab dengan Bencana Kondisi ini menempatkan Kabupaten Kepulauan Sangihe di urutan pertama sebagai wilayah paling rentan bencana di Provinsi Sulawesi Utara setelah Kabupaten Minahasa. Intinya, kepulauan ini telah menjadi “supermarket” mini bencananya Indonesia. Dari tsunami, gempa, banjir, longsor hingga angin puting beliung serta letusan gunung api baik di darat maupun laut. Kerentanan Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap berbagai bencana juga terungkap dari hasil analisa risiko bencana yang dipublikasi LSM Kelola. Kendati demikian belum ada upaya signifik an untuk melakuk an penanggulangan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di wilayah tersebut. Kerentanan ini semakin menjadi, karena Sangihe tidak pernah menghasilkan panganan pokok yang dihasilkan karena mereka dikenal sebagai penghasil kopra, sagu, cokelat dan sejenisnya. Sembilan bahan pagan pokok selalu didatangkan dari luar pulau. Hal lain yang turut memperbesar kerentanan kepulauan ini adalah transportasi. Untuk mencapai kepulauan ini dibutuhkan waktu sekitar 10 jam melalui kapal laut. Bisa dibayangkan, jika bencana menimpa, akan sangat sulit bagi masyarakat untuk meninggalkan pulau dengan cepat atau mendapatkan bantuan tanggap darurat dari luar pulau.

Volume V - edisi 68

P

(kiri) Kelola juga memberikan pengetahuan melalui media komunitas dalam bentuk cetak yang mereka sebut dengan Majalah Lolaro (foto : Musfarayani/Dok. Kelola). (kanan) Pelatihan CO - Memberikan pelatihan dan pengenalan pengetahuan PRB merupakan kegiatan awal Kelola kepada masyarakat desa dampingannya. (Foto– Dok/Kelola)

Mengalami berbagai bencana bertubi-tubi tampaknya tidak juga memberikan pembelajaran yang cukup bagi masyarakat dan pemerintah kepulauan ini. Hal ini disebabkan ketidaktahuan mereka bahwa sebenarnya risiko atas bencana alam bisa dikurangi. Mengantisipasi bencana sesungguhnya dapat dilakukan jauh sebelum bencananya datang. Masyarakat di 145 kampung dan 22 kelurahan di 15 Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe pun terbisa hidup berkawan dengan bencana tanpa rasa takut. Menanggulangi Bencana atau Mengelola Risikonya? Penanggulangan bencana yang dilakukan di Sulawesi Utara, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe selalu dilakukan dalam bentuk tanggap darurat atau manajemen k risis. Cara penanggulangan ini belum pernah berubah menjadi manajemen risiko yang lebih mengedepankan pengurangan dampak bencana jauh sebelum bencana terjadi. Terutama sekali dalam hal cara mengurangi risiko bencana yang akan menimpa masyarakat yang berada di wilayah rentan bencana. Dengan berdasar pada hasil analisa risiko, LSM kemudian menginisiasi program Pengurangan Risiko Bencana dengan mengedepankan manajemen kelola bencana berbasis masyarakat atau dikenal dengan CBDRM (Community Based Disaster Risk Management). Program ini diadopsi dari pengalaman berbagai negara dunia yang rentan terhadap bencana alam dan mengacu pada kesepakatan Kerangka Aksi Hyogo (2005). Pengurangan Risiko Bencana (PRB) merupakan konsep dan pratik usaha memperkecil risiko bencana melalui proses yang bersifat sistematis dengan menganalisa dan mengelola faktor penyebab bencana. Termasuk didalamnya adalah upaya reduksi paparan bahaya, memperkecil kerentanan manusia, harta benda, pengelolaan tanah dan lingkungan secara bijak, serta perbaikan kesiapsiagaan menghadapi keadaan yang tidak diinginkan. Mengelola Risiko Bencana di Sangihe Membangun ketahanan Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap bencana bukan hanya mempersiapkan pemerintah dengan kebijakan tetapi juga mempersiapkan masyarakat yang hidup di wilayah bencana untuk lebih peduli dan paham tentang arti PRB. Berdasarkan hasil riset dan analisa risiko bencana, Kelola memilih 14 kampung dari tujuh Kecamatan di kepulauan ini. Dua diantaranya adalah Desa Bahu dan Desa Raku, Kecamatan Tabukan Utara. Desa-desa ini telah menjadi role model tentang komunitas yang sadar hidup di daerah rawan bencana. Guna menyiapkan masyarakat di kampung dampingan ini, Kelola membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang. Ada tujuh langkah yang ditempuh oleh Kelola dalam empat tahun menjalankan program PRB berbasis CBDRM ini, yaitu: 1. Memilih masyarakat 2. Mengenal dan menjalin hubungan dengan Masyarakat Sasaran 3. Melakukan Analisis Risiko Bencana Berbasis Masyarakat 4. Menyusun Rencana Aksi Masyarakat untuk mengurangi Risiko Bencana 5. Implementasi Rencana Aksi Masyarakat

News

Juli-Agustus 2011

rogram PRB di Kabupaten Kepulauan Sangihe dimulai sejak April 2008 dengan mengedepankan peran-peran pemerintah bersama masyarakat dalam membangun ketahanan wilayah terhadap bencana. Program ini difasilitasi oleh Oxfam GB, didukung oleh Organisation International Tsunami Fund (OITF). Pada 2009 Komisi Eropa turut mendukung program ini dan oada 2010 hingga sekarang, program ini difasilitasi oleh Kemitraan Australia – Indonesia atas kerjasama dengan Oxfam GB.

6. Advokasi Rencana aksi masyarakat 7. Monitoring So Siap kah? Dalam proses menjalankan Program PRB berbasis masyarakat, tampak sekali masyarakat bersikap terbuka dan jauh lebih siap menghadapi bencana secara lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini teruji di Desa Raku dan Bahu, ketika mereka menghadapi kemungkinan tsunami yang akan datang pada 11 Maret 2011 lalu. Namun bagaimana demgam masyarakat di ibukota Kabupaten,Tahuna? “Warga ternyata jauh lebih sigap dan tenang, begitu mendengar peringatan dari BMKG tentang akan adanya tsunami yang disampaikan melalui televisi. Banyak yang langsung berinisiatif mengamankan diri ke tempat yang lebih tinggi”, jelas Johanis EH Pilat, Ketua Forum Komunikasi dan Informasi Kebencanaan Sangihe. Menurut Pilat, memang masih terjadi kebingungan di antara instansi terkait saat berkoordinasi dalam mengatur kesiapan menghadapi bencana ini. Hal ini masih sangat disayangkan karena telah ada perangkat yang mengurus masalah-masalah kedaruratan semacam ini. Dalam mengelola risiko bencana, seluruh pihak harus dapat bekerja sama dan menjalankan prosedur yang samasama disepakati. Aparat pemerintah dari berbagai instansi yang terkait perlu lebih siap. Apalagi Bupati telah berkomitmen untuk menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sadar akan pengurangan risiko bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Sangihe, Fransiscus Lukas, MM, mengakui bahwa memang masih banyak keterbatasan dalam memahami proses PRB di Sangihe. Anggaran daerah yang disediakan untuk Badan ini adalah sebesar 178 juta rupiah dan sebagian besar digunakan untuk membayar gaji karyawan dan honorer yang semakin meningkat. Sementara Rp 39 juta digunakan untuk kebutuhan biaya pelatihan dan SDM tiap tahun. Pada jajaran SKPD atau instansi yang terkait, ketiadaan aturan yang memayungi pengurangan risiko bencana menjadi salah satu penyebab kebingungan. Karenanya kini mulai terasa kebutuhan Perda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Saat ini rancangan Perda PPB telah masuk pada tahap pembahasan di bagian hukum Sekretariat Pemkab. Pihak FKIKS dan Kelola juga secara aktif mengajak semua pihak untuk aktif memberi masukan dalam forum konsultasi publik membahas rancangan tersebut.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION Penulis adalah penulis lepas pada beberapa organisasi dan dapat dihubungi melalui email [email protected] Volume V - edisi 68

12

SPECIAL EVENT

Oleh Stevent Febriandy

M

Ketika Musik Berhadapan dengan Realita Sosial

usik menurut Aristoteles memiliki kemampuan mendamaikan hati yang gundah, mempunyai terapi rekreatif dan menumbuhkan jiwa patriotisme. Musik menjadi bagian dari manusia saat gundah, sedih, dan senang. Konon, ketika Kaisar Nero membakar Roma, ia memainkan biolanya, menikmati musik kesukaannya. Musik merupakan bahasa universal yang dapat menciptakan segmen tersendiri bagi para penikmatnya tanpa mengenal perbedaan latar belakang suku, budaya, bahasa dan lain sebagainya. Di zaman serba maju seperti sekarang, ada banyak media yang bisa dipergunakan sebagai tempat untuk menyalurkan kreativitas, aspirasi sekaligus menjadi hiburan dan cara berkomunikasi. Banyak orang yang menjadikan musik sebagai hobby namun bila musik dihubungkan dengan masa depan dan cita-cita seseorang, ceritanya jadi lain. Sebagai sebuah profesi, bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, musisi mungkin tidak sepopuler dokter atau insinyur karena tidak menjanjikan penghasilan yang berkesinambungan juga status yang sosial yang jelas. Realita menunjukkan profesi musisi sering menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Masih banyak orang tua yang anaknya ingin berkecimpung di dunia masik yang belum menilai profesi ini sebagai salah satu pekerjaan formal yang menjanjikan dan menghasilkan penghasilan tetap. Sebut saja satu band bergenre rock-melayu asal Bandung bernama ST12. Nama ST12 berasal dari nama Jalan Stasiun Timur Nomor 12 tempat mereka ngumpul. Sebelum menjadi tenar, mereka mengalami berbagai tantangan. Mulai dari penolakan, caci maki, hingga ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai, termasuk orang tua. Hal senada dialami juga oleh musisi Oppie Andaresta. "Kalau dulu di usia gue muda, mau jadi pemusik, orangorang bilang ngapain sih jadi pemusik? Mau apa lu sama musik?” ujarnya seperti dikutip dari salah satu media online nasional. Namun ST12 dan Oppie Andaresta tegar melewati masa-masa itu dan akhirnya meraih angan mereka. Hal yang sama dialami Leo, seorang freshgraduate yang sedang berjuang agar musiknya diterima oleh masyarakat. Di sisi lain, Leo juga berjuang agar keputusannya menjadi musisi dapat diterima oleh orangtua dan calon mertua yang berharap Leo mendapatkan pekerjaan tetap dan menjanjikan. Grup Band Tani Maju dimana Leo bergabung sebagai pemain perkusi dan vokalis, sebenarnya sudah cukup kondang. Sebagai musisi, perjuangannya mulai menunjukkan hasil. Namun sebagai seorang anak dan calon mantu yang ingin membahagiakan orangtua dan mertua, Leo harus memenuhi tuntutan keluarga dengan melakoni 'kerja sambilan' sebagai guru pelajaran kesenian pada sekolah dasar negeri di kota Malang. 13

News

Juli-Agustus 2011

Kisah Leo didokumentasikan oleh Ary Agung Wibowo dan M. Leo Zainy dalam film berjudul “Musisi Mencari Status”. Film ini diputar di dalam Diskusi CINEMATICA bertema 'Musik dan Realita Sosial' yang diadakan oleh Rumah Ide dan BaKTI pada 27 Juni silam. Malam itu, Kelompok Penyanyi Jalanan (KPJ) menjadi narasumber sekaligus memeriahkan diskusi dengan beberapa lagu yang menarik. Seorang peserta yang turut berbagi pengalaman malam itu adalah Adel. Menurutnya musisi tidak boleh dipandang sebelah mata karena banyak juga musisi yang berhasil dan mapan dari profesi ini. Hanya saja, mereka yang ingin merintis karir sebagai musisi harus siap memulai dari nol dan harus kuat menghadapi realitas sosial yang ada. Winda, seorang peserta diskusi yang lain, juga pernah ingin menjadi musisi karena bisa memainkan biola. Namun orangtuanya menolak rencana itu dan menganjurkan Winda melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Selain musisi, masih banyak profesi lain yang masih diragukan oleh masyarakat luas dapat menjadi penghidupan yang layak dan berkesinambungan. Sebut saja penyiar radio. Iko, seorang peserta diskusi yang berprofesi sebagai penyiar radio juga sering mengalami hal yang sama dengan para musisi. Banyak yang mencibir karena menganggap menjadi penyiar radio tidak menjanjikan penghasilan yang memuaskan, apalagi jadwal kerjanya tak menentu. Akhirnya Iko harus mencari pekerjaan alternatif sebagai pegawai kantoran. Saat berbagi pengalaman, Rudi, seorang anggota KPJ menuturkan awal muasal dirinya terjun ke dunia musik dengan menjadi pengamendi sekitar Benteng Fort Rotterdam pada awal 1990. Tahun 1996 Rudi dan teman-teman membangun sekretariat di Taman Pramuka, atas dukungan Pemerintah Kota Makassar. Sebagai musisi jalanan, Rudi menjalani kehidupan tanpa perlu mengkuatirkan pendapat orang lain atas profesi yang dipilihnya. Diakui Rudi, bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, ia juga memiliki usaha lain, yaitu membuat aksesoris. Namun Rudi dan teman-teman lain yang bergabung dalam KPJ tetap optimis dan terus berkarya dalam hal musik. Bagi Lala yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPJ, pemusik yang sejati adalah seorang yang tidak ragu melangkah, tidak menjadikan musik sebagai sekedar hobi, dan selalu total dalam bermusik. Sah-sah saja jika seorang pemusik juga memiliki pekerjaan sampingan, namun hal yang utama adalah konsisten berkarya pada posisinya masing-masing.“Ya, sejatinya setiap pemusik harus memiliki karya”, tutur Lala penuh semangat disambut tepuk tangan seluruh peserta diskusi. Volume V - edisi 68

MITRA BaKTI

Dua Kemitraan Baru BaKTI Two New Partnerships for BaKTI

Pada tahun 2011, BaKTI memulai kemitraan baru dengan Asian Development Bank (ADB) dan UNICEF Indonesia. BaKTI has been fortunate to create two new institutional links in 2011, the first with the Asian Development Bank (ADB) and the second with UNICEF in Indonesia.

Dukungan ADB untuk renovasi Perpustakaan BaKTI ADB helps with BaKTI Library Renovations

P

erpustakaan BaKTI dikunjungi oleh lebih dari 500 orang setiap bulan, memiliki 2.283 koleksi buku, dan dilengkapi dengan komputer serta fasilitas akses internet. Baru-baru ini Asian Development Bank (ADB) menyediakan dukungan dana untuk renovasi perpustakaan BaKTI agar lebih nyaman bagi para pengunjung. Berkat dukungan dari ADB, kini perpustakaan BaKTI memiliki pencahayaan yang lebih baik, warna dinding yang cerah, rak buku baru, ser ta perlengkapan audio. Perpustakaan BaKTI kini juga dilengkapi dengan pojok ADB yang menyediakan publikasi-publikasi terkini dari ADB untuk menambah wawasan para pengunjung BaKTI. The BaKTI library has over 500 visitors each month and has 2,283 books and ten computers with internet access currently available to users. The Asian Development Bank (ADB) recently provided funds to BaKTI to renovate the library to make it a more comfortable space for visitors. New lighting, paint, shelves, and audio equipment have greatly improved the library. The library also has a new ADB corner where the latest ADB publications are available for BaKTI visitors.

Kerjasama BaKTI dan UNICEF UNICEF and BaKTI Exchange Letters

B

aKTI menjalin kerjasama informal jangka panjang dengan UNICEF, khususnya para staff UNICEF di Kawasan Timur Indonesia. Pada July 2011, BaKTI dan UNICEF membangun kemitraan yang lebih kuat dengan menandatangani surat untuk mendukung masingmasing program. BaKTI dan UNICEF akan terus melanjutkan kerjasama dalam diseminasi produk-produk pengetahuan dan promosi praktik cerdas, khususnya yang berkaitan dengan isu anak di Kawasan Timur Indonesia. BaKTI and UNICEF have had a long term, informal relationship, especially with UNICEF program staff in eastern Indonesia. In July 2011, BaKTI and UNICEF made the link even stronger by exchanging letters of support for each other's programs. BaKTI and UNICEF will continue to collaborate on knowledge product dissemination and smart practice promotion, especially in relation to children's issues in eastern Indonesia.

News

Juli-Agustus 2011

Volume V - edisi 68

14

JiKTI UPDATE

Simposium O F IN

Pembangunan JiKTI

J

aringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JiKTI) merupakan jaringan yang beranggotakan peneliti-peneliti berlatar belakang berbagai keilmuan dan memiliki komitmen yang kuat terhadap pembangunan daerah. JIKTI memiliki peran penting dalam rangka menghasilkan suatu kajian komprehensif mengenai Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang mampu berkontribusi pada rumusan kebijakan pembangunan ditingkat daerah, regional maupun juga tingkat nasional. JIKTI bersama dengan 7 organisasi pengetahuan lain di Indonesia terlibat dalam program pengembangan sector pengetahuan untuk kebijakan yang didukung oleh the Asia Foundation dengan dana dari Australian Agency for International Development (AusAID). Program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas lembaga pengetahuan yang melaksanakan/menggunakan penelitian untuk berkontribusi pada proses pengambilan kebijakan di Indonesia dan juga bertujuan untuk mendukung upaya kesinambungan institusi pengetahuan Sebagai bagian dari kegiatan dalam program Pengembangan Sektor Pengetahuan untuk Kebijakan, JiKTI akan melaksanakan SIMPOSIUM PEMBANGUNAN dengan mengangkat tema:

“Penelitian Untuk Rekomendasi Kebijakan: Sebuah Karya dari Timur”. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober hingga 1 November 2011 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bagi anda peneliti yang ingin berbagi hasil penelitian dan tertarik untuk terlibat dalam simposium pembangunan ini, silahkan menghubungi [email protected]

Apa itu JiKTI? Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JiKTI) adalah sebuah jaringan yang beranggotakan para peneliti dari Kawasan Timur Indonesia. Jaringan ini terbentuk pada Juli 2007 di Makassar dan bernaung di bawah Forum Kawasan Timur Indonesia. JiKTI berfungsi mendorong upaya-upaya kolaboratif di antara para peneliti di KTI untuk mengisi kebutuhan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar bertumpu pada hasil-hasil penelitian. Upaya ini diharapkan dapat mendukung kebijakan pembangunan dan menjawab kebutuhan pembangunan, khususnya dalam mendorong optimalisasi dan percepatan otonomi daerah. Untuk informasi silakan hubungi [email protected] 15

News

Juli-Agustus 2011

Volume V - edisi 68

PEACH UPDATE

It’s moving!

“It's moving!” Tidak ada kegembiraan melebihi melihat sesuatu yang kita kerjakan menunjukkan tanda pertumbuhan, kemajuan, kan?. Sedang bergulirnya aktivitas demi aktivitas penguatan kapasitas bagi pendukung kepentingan PEACH merupakan hal yang menggembirakan dari perkembangan kegiatan PEACH. Selain kegiatan penguatan kapasitas, beberapa provinsi makin mendekati fase akhir Public Expenditure Analysis. Dengan semua aktivitas ini harapannya adalah kemampuan kelola keuangan publik di Provinsi yang mengadopsi PEACH , akan semakin berkualitas, dan serta memperoleh modal intelektualitas lokal. Sehingga tentu saja ke depan secara berkelanjutan, setiap provinsi yang mengadopsi PEACH dapat memperluas dan membaharui analisa pengeluaran publik. Selain memproduksi kebijakan yang mencerminkan pengelolaan keuangan publik yang berkualitas dan mandiri. Sehingga untuk yang sekarang telah mulai bergulir, dari tahap ke tahap, seruan ini perlu senantiasa diteruskan ke setiap pendukung kepentingan pengelolaan keuangan publik : “Ayo! Kamu bisa.” Let's keep it moving! “It's moving!” There is no greater joy to than to see a sign of growth, progress in the thing we're working on, right? Capacity building activities for or PEACH stakeholder bring the same excitement. Besides the capacity building activities being delivered, some provinces are also arriving at the final phase of their Public Expenditure Analyses. With all of these activities, the host provinces of the PEACH program will have a better financial management capacity and local intellectual capital in this field, capital which can be used to broaden and update the public expenditure analysis. In addition, the provinces will have the ability to produce policies which reflect quality and independent public financial management. As we move from phase to phase, this encouragement needs to be conveyed to all stakeholders of public financial management: “Ayo! Kamu bisa! Yes, you can!” Let's keep it moving!

Regional Updates: CAPACITY BUILDING Kegiatan penguatan kapasitas untuk Program PEACH Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara sudah mulai bergulir. Kegiatan yang dilaksanakan oleh tim Universitas Gajah Mada ini, tidak hanya disediakan untuk Pemda di Provinsi terkait, tapi juga untuk media dan organisasi publik dan kemasyarakatan lain yang menjadi pendukung kepentingan pengelolaan keuangan publik. Pelatihan ini dilaksanakan dalam paket sesuai modul yang telah disiapkan: Mobilisasi PAD, Perencanaan dan Penganggaran, Akuntansi, serta Monev. Lamanya pelatihan per modul, disesuaikan dengan permintaan atau kondisi peserta setiap provinsi. , pelaksanaan pelatihan untuk media dan organisasi publik hanya dua hari, tidak berlangsung sepanjang hari-hari pelatihan untuk pihak Pemda yang 34 hari. Meskipun kemasan 'lengkap' pelatihan untuk peningkatan kapasitas (Pemda, Media, dan Organisasi Kemasyarakatan/ Publik) baru terlaksana di Sulawesi Tenggara, dan di dua provinsi lainnya baru untuk Pemda, kegiatan ini akan sampai ke Gorontalo dan Papua sedang menunggu gilirannya. Memasukkan media dan organisasi ke dalam proses peningkatan kapasitas dalam program PEACH menjadi insiatif yang bertujuan untuk membangun peluang di mana setiap pendukung kepentingan memberi kontribusi terhadap isu pengelolaan keuangan publik dengan dukungan pengetahuan serta metode analisa yang serupa.

Capacity building activities for PEACH program began in Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan and Sulawesi Utara. The capacity building trainings are being delivered by the Gajah Mada University team. The training sessions are not only for the government, but also for media and public organizations which are also considered stakeholders in public financial management. These trainings are conducted in modules: PAD Mobilization, Planning and Budgeting accounting, and Monitoring and Evaluation. The length of training is adjustable, as requested by the target audiences in each province. For example, the training for media and CSOs only last for two days, but it takes 3-4 days to run the government classes. Even though the 'complete' package of training (delivered to government agents, media and CSO) has only been conducted in Sulawesi Tenggara, and the two other provinces have received the government training, the wave of activities will soon reach Papua and Gorontalo, which are waiting for their turn. Including the media and other public organization into the process of capacity building in the PEACH program is an important initiative to create opportunities for all stakeholders to contribute to public finance management with similar analytical knowledge and methodology.

PEA PUBLIC EXPENDITURE ANALYSIS Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara sedang menuju penyelesaian Publik Expenditure Analysis. Tahap review yang sedang berjalan, akan bermuara di peluncuran hasil penelitian pengeluaran publik. Peluncuran PEA untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, direncanakan akan berlangsung pada bulan September 2011, nanti. Demikian juga dengan PEA Provinsi Sulawesi Selatan. Meski pada satu sisi peluncuran hasil kajian ini akan menjadi akhir dari dari sebuah kegiatan, pada sisi yang lain ia akan menandai sedang berlangsungnya proses alih kapasitas kepada lembaga penelitian di provinsi yang bersangkutan, sehingga update penelitian dan analisa kajian pengeluaran publik di masing-masing provinsi kemudian, dapat dilakukan secara mandiri oleh lembaga penelitian. Selain melakukan terobosan kebijakan yang signifikan didasarkan pada rekomendasi PEA kepada pemerintah provinsi.

News

Juli-Agustus 2011

South Sulawesi and Southeast Sulawesi are coming close to finishing up their Public Expenditure Analyses (PEA). Both provinces are in the review phase, which will result in the launching of province research results on public finance expenditure. The PEA Launch for SE Sulawesi is targeted for September 2011. South Sulawesi's PEA is also targeting al launch about the same time. Though the launch of the PEA will mark the end of some activities, it also marks the beginning of capacity transfer to research institution in the provinces, with the aim that the updates of the PEA in each province will be conducted by local research institutions, and that there will also be significant policy breakthroughs based on PEA recommendations for the provincial government. Volume V - edisi 68

16

Kemandirian dan inisiatif inil yang ditunjukan oleh Provinsi Papua dan Gorontalo. Ketika setelah menyelesaikan PEA pada tahun 2005 Provinsi Papua kemudian menghasilkan PEA update pada tahun 2008. Demikian pula Provinsi Gorontalo yang menghasilkan kebijakan baru yang secara significant merubah mekanisme dan alokasi penggunaan anggaran di Sektor Pendidikan dengan merujuk pada hasil analisa pengeluaran publik pada tahun 2008. Dengan inisiatif dan kemandirian semacam ini, komitment untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik, meski tak mudah dan perlu waktu, bukan hal yang tak mungkin. Ini telah dilakukan, sedang dilakukan, sehingga tantangan ke depan adalah meneruskan upaya baik ini dengan meningkatkan kebutuhan akan pengelolaan keuangan public yang berkualitas.

Following the Papua PEA launch in 2005, Papua then published PEA updates in 2008, conducted by local research institution. Gorontalo produced a new policy that significantly change the mechanisms of fiscal allocations in its education sector as an impact of its 2008 PEA. With these examples of initiative, the commitment to improve public finance management quality is clear, but there are no short cuts or instant recipes. The challenge is to sustain the movement by increase the demand for better public finance management.

R KALENTDAEN KEGIA Calendar Event AGUSTUS NEWS Café Kendari : “Manajemen Pro Publik: Kesehatan untuk Rakyat” “Pro Public Management : Health Services for the People”

NEWS HEADLINES:

NEWS Café Makassar: “ Birokrasi Gendut, Pemda Bangkrut” “ Fat Bureaucracy , Bankrupt Government”

Anggaran Besar Bukan Satu-satunya Jawaban Big amount is not the only solving solution

SEPTEMBER

Pembangunan Indonesia selama ini terbentur pada persoalan kelola keuangan publik, selain kelola sumber daya alam dan penggerogotan dana pembangunan. Menghadapi persoalan-persoalan ini, terlihat bahwa besarnya anggaran, bukan satusatunya jawaban persoalan pengelolaan pembangunan. Secara spesifik, terkait isu pengelolaan keuangan public, ada beberapa hal yang perlu dicermati. Hal-hal itu adalah: rendahnya belanja modal dibanding alokasi dana untuk belanja pegawai, yang berpotensi mendorong defisit anggaran, dan yang terburuk kebangkrutan Pemda. Selain itu komposisi anggaran penerimaan APBD beberapa Provinsi dalam hal dana perimbangan, memberi gambaran masih besarnya ketergantungan daerah kepada Pusat . Hal lain yang tak bisa dianggap sepele adalah munculnya argumen bahwa dana yang dipegang oleh pemerintah pusat perlu dibagikan ke daerah dalam secara lebih masuk akal dan dalam perimbangan di mana porsi daerah lebih besar.

PELUANG OPPORTUNITY

COMMUNITY COLLEGE INITIATIVE PROGRAM This international educational exchange program enables individuals to study at a community college in the United States to develop professional skills. Eligible fields are Business Management and Administration; Tourism and Hospitality Management; Health Professions, including Nursing; Media; Information Technology; Agriculture; and Engineering Science. ELIGIBILITY To apply to the program, candidates must: Have completed a secondary school education; D1, D2, D3 and S1 Preference will be given to High School Diploma Applicants with a Bachelor's degree are eligible if they are applying in a field different from the field of their degree and have relevant work experience in the field for which they are applying.

Indonesia development issues for many years now keep bumping into public finance management issues, as well as into natural resource management and corruption issues. Facing these issues, it becomes clear that the existence of huge amount of fiscal resources is not the only solution for Indonesia's development. Focusing on public finance management, there are some facts that need our attention: the smaller allocation for direct spending compared to that for salaries which then contributes to the shortfall of budget and wore: the bankruptcy of local government. Other than that, the composition of APBD resources for balanced funds, shows the dependency of regional government on national government. And not to be overlooked, there is an argument the amount held by the national government need to be disbursed to regional level in more reasonable portions and that the regions should receive a bigger portion.

Applicants with MA or PhD degrees are not eligible to participate. Have relevant work experience in the field in which they are applying; Have English language skills that provide a basis for enrolling in academic coursework; Submit a complete application; Minimum Institutional TOEFL score 500 or TOEIC score 650 atau IELTS 5.0 (only scores less than 2 years old are valid). U.S. PROGRAM The Community College Summit Initiative Program will provide funding for round-trip airfare to the U.S.; a living allowance during English language, academic, and practical training program components; tuition costs; health insurance; and cultural enhancement activities. Students will be hosted in groups by community colleges competitively selected to participate in the program. Students are required to return home at the end of their program and may not transfer to a four-year U.S. academic institution.

Peluncuran PEA Sulawesi Tenggara dan Sualwesi Selatan Sulawesi Tenggara and Sulawesi Selatan PEA Launch

Artikel terkait isu yang ada dapat dilihat di/All related articles on that issue can be read at: http://www.batukar.info/forums/ pengelolaan-anggaran-publik

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION [email protected]

SUBMISSION OF APPLICATIONS Please return to AMINEF your complete application package by the application deadline that includes: · Completed application form. · Copy of your most recent, less than two years old, TOEFL/TOEIC/IELTS score report. · Copy of high school diploma (English translation). · Copy of identity document (KTP or passport). Please send the application package to AMINEF Office at CIMB NIAGA Plaza, 3rd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920. Shall you decide to send your application by mail, please send them to the following address: AMINEF, PO BOX 2939, JKP 10029. DEADLINE The deadline for the submission of application materials is November 1, 2011. For additional information, contact: [email protected]. We do not accept email applications.Hard copies must be sent or delivered to American Indonesian Exchange Foundation.

The form can be downloaded here: http://www.aminef.or.id/file/fulbright/2011%20CCI%20Program%20Application%20(FINAL).doc

FORUM KTI TATA PEMERINTAHAN

Integrasi Sinkronisasi Dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Maluku Oleh Alm. Franky Patiasina dan Michael Siahaya

D

alam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah memiliki peran yang sangat kuat dalam menjaga kepentingan nasional dan Pemerintah memiliki kewenangan untuk menjamin bahwa kebijakan nasional dapat dilaksanakan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Penyerahan urusan pemerintah yang sebagian besar diberik an k epada pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota mengatur dan mengurus urusan tersebut sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut UndangUndang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menempatkan posisi Gubernur selaku kepala daerah provinsi sekaligus berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi. Dalam hal ini, Gubernur mempunyai fungsi menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Provinsi. Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Gubernur mempunyai tugas dan wewenang: 1. P e m b i n a a n d a n p e n g a w a s a n p e n y e l e n g g a r a a n pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. 2. Koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penguatan fungsi Gubernur sebagai kepala daerah sekaligus sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi juga dimaksudkan memperkuat hubungan antar tingkatan pemerintahan (antara Gubernur dengan Bupati/walikota) memperkuat orientasi pengembangan wilayah dan memperkecil dampak kebijakan desentralisasi terhadap fragmentasi spasial, sosial dan ekonomi di daerah. Sinergi Pusat-Daerah dan Antar daerah khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan antara Bappenas dan BAPPEDA Provinsi dan antar BAPPEDA Kabupaten/Kota sangat diharapkan menjadi lebih baik dan lebih erat di waktu-waktu mendatang, demi terwujudnya visi, misi, dan program-program pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008-2013. Beberapa hal pokok yang kiranya dapat menjadi landasan dalam diskusidiskusi dalam pertemuan ini antara lain; Pertama, mengenai pentingnya perencanaan pembangunan dan peranan lembaga perencanaan. Pentingnya peranan perencanaan pembangunan dan lembaga perencana menjadi bagian yang tidak terhindarkan, sebagai suatu kebutuhan untuk menyusun rancangan kebijakan, program, dan kegiatan yang akan secara konsisten menuju pada cita-cita yang disepakati. Fungsi perencanaan juga untuk menjelaskan dan memberikan mekanisme pengambilan keputusan yang rasional dan bertanggungjawab atas berbagai pilihan-pilihan kebijakan dan strategi terutama yang bersifat trade-off karena menghadapi sumber daya yang terbatas. Hal pokok yang kedua adalah pentingnya memperkuat sinergi Pusat-Daerah dan Antar daerah. Sinergi dalam kerangka kebijakan pembangunan Pusat-Daerah dan Antar daerah

News

Juli-Agustus 2011

diperlukan untuk menjamin: (i) koordinasi antar pelaku pembangunan di pusat dan daerah; (ii) terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (iii) keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (iv) optimalnya partisipasi masyarakat di semua tingkatan pemerintahan; dan (v) tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hal pokok yang ketiga adalah pentingnya menjamin kelancaran proses perencanaan dan penganggaran. Hubungan perencanaan pembangunan (planning) dan penganggaran (budgeting) dalam pemerintahan Indonesia secara dinamis terus berubah sesuai dengan perubahan zamannya yang sejalan dengan perkembangan pasang surut kehidupan sosial, politik, dan ekonomi bangsa ini. Hal pokok yang keempat, adalah perlunya sinkronisasi pola hubungan antar lembaga terkait dengan perubahan dan pembaharuan dalam pengelolaan keuangan dan sistem perencanaan pembangunan dalam era desentralisasi. Adapun rumusan hasil dari Rapat koordinasi ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi bersinergi dan sinkron antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah, maupun antar Pemerintah Provinsi dan kabupaten Kota di Provinsi Maluku maka diharuskan untuk lebih meningkatakan Koordinasi dan sinkronisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pembangunan. 2. Peningkatkan kapasitas kelembagaan lintas sektor di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Maluku tidak hanya untuk koordinasi, tetapi juga berperan dalam pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan program dan kegiatan terkait dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi maupun Kabupaten dan Kota yang sudah memiliki Dokumen RPJMD. 3. Fasilitasi penyesuaian dan penyusunan RPJMD Kabupaten dan Kota selalu menjadi perhatian pemerintah provinsi. Koordinasi antar pemerintah provinsi dan kabupaten kota pemekaran baru terus ditingkatkan dalam rangka percepatan penyelesaian penyusunan draft dokumen RPJMD. 4. Optimalisasi Koordinasi SKPD khususnya yang mengelola kegiatan–kegiatan yang bersumber dari DAK dan TP dengan Bappeda Provinsi maupun antar Bappeda Provinsi dangan Bappeda kabupaten/kota perlu menjadi perhatian kita bersama. 5. Penyampaian laporan realiasi DAK dan TP secara rutin dan berkala serta optimalisasi pelaporan sesuai format PP 39 tahun 2006 harus menjadi perhatian serius Kabupaten dan kota. 6. Pemberdayaan masyarakat harus terus ditingkatkan dan dimantapkan untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan forum penanggulangan kemiskinan dan forum pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION Penulis adalah staf BAPPEDA Provinsi Maluku dan Koordinator Forum KTIwilayah Maluku. email: [email protected] Volume V - edisi 68

18

S

esuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2009-2013, seluruh pemangku kepentingan pembangunan bertekad mewujudkan Visi pembangunan yaitu “Terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkualitas, sejahtera, Adil dan Demokratis, dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Visi tersebut merupakan harapan bersama untuk dapat diwujudkan melalui sinergi investasi pembangunan pemerintah, masyarakat, swasta, asosiasi profesi, kelembagaan agama dan kelembagaan masyarakat. Kebijakan program pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan dilaksanakan melalui delapan agenda pembangunan yaitu: Pemantapan Kualitas Pendidikan; Pembangunan Kesehatan; Pembangunan Ekonomi; Pembangunan Infrastruktur; Pembenahan sistem hukum (daerah) dan keadilan; Konsolidasi Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Pemuda; dan Agenda Khusus yang mencakup penanggulangan kemiskinan, pembangunan daerah perbatasan, pembangunan daerah kepulauan dan pembangunan daerah rawan bencana.

Dalam meningkatkan percepatan pencapaian sasaran pembangunan ekonomi sebagai agenda ketiga pembangunan daerah, maka ditetapkan empat tekad pembangunan yaitu: menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi Jagung; mengembalikan Nusa Tenggara Timur sebagai gudang ternak Nasional; Mengembalikan keharuman cendana Nusa Tenggara Timur; dan Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi Koperasi. Keempat tekad pembangunan sebagai penjabaran operasional pembangunan ekonomi harus dapat diwujudkan sebagai solusi dari berbagai permasalahan pembangunan, seperti rendahnya pendapatan perkapita yang baru mencapai sekitar 35 % dari rata-rata PDRB Nasional, masih tingginya angka kemiskinan penduduk yang mencapai 23,08% tahun 2009, produktivitas tenaga kerja terutama di sektor pertanian masih rendah, dan daya beli masyarakat terutama di pedesaan masih rendah. Pembangunan perdesaan di Nusa Tenggara Timur identik dengan pembangunan pertanian, yang memerlukan dukungan kebijakan dan rencana aksi multi sektoral. Pembangunan

FORUM KTI TATA PEMERINTAHAN

Selayang Pandang Program Desa Mandiri Anggur Merah Oleh Johannes Melky Subani

19

News

Juli-Agustus 2011

Volume V - edisi 68

PROSES SELEKSI Penetapan kriteria Desa Mandiri Anggur Merah 2011-2013 ditetapkan provinsi

RPJMD-NTT 2009-2013

Wilayah Implementasi

Calon Urutan 1-5 Desa/Kelurahan calon lokasi dikaji dan ditetapkan Provinsi

pertanian berpengaruh fundamental terhadap pembangunan daerah dan perekonomian Nusa Tenggara Timur karena sebagian besar penduduk sangat tergantung dari sektor pertanian yang kurang berkembang. Terkait upaya percepatan pembangunan perdesaan maka sejalan dengan strategi pemberdayaan masyarakat melalui paradigma penganggaran pembangunan Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) maka ditetapkan sebuah kebijakan operasional pembangunan berbasis Desa/Kelurahan yang disebut “Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah”. Melalui kebijakan tersebut Pemerintah mengalokasikan dana segar melalui APBD Provinsi sebesar Rp. 250 juta satu desa/kelurahan setiap kecamatan di kabupaten/kota se Nusa Tenggara Timur. Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah diarahkan untuk mampu menciptakan masyarakat desa yang maju dan produktif. Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah akan dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan terpadu dengan melibatkan semua stakeholders melalui pengembangan ekonomi produktif. Kegiatan ekonomi produktif yang dikembangkan disesuaikan dengan karakteristik, potensi dan keunggulan ekonomi komparatif desa/kelurahan sasaran. Untuk menjamin konsistensi pelaksanaannya maka ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah 2011-2013 yang akan menjadi acuan seluruh pemangku pembangunan. Perlu upaya percepatan pencapaian target RPJMD Provinsi NTT 2009-2013; Program ini bertujuan untuk Mengurangi angka kemiskinan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif sesuai keunggulan komparatif desa/kelurahan; Memberdayakan kelembagaan pedesaan yang dapat mendukung pelaksanaan empat tekad pembangunan dan delapan agenda pembangunan daerah; Menciptakan calon wirausahawan baru yang dapat membuka lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja di desa/kelurahan; sasaran program adalah meningkatnya kemampuan ekonomi dan daya saing desa/kelurahan sesuai dengan basis unggulan; meningkatnya pemerataan dan keadilan pembangunan di desa/kelurahan yang memiliki Kartu Keluarga Miskin tinggi serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat di seluruh desa/kelurahan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kriteria Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Sasaran lokasi pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah didasarkan pada kriteria yaitu: 1. Memiliki persentase Rumah Tangga Miskin terbanyak pada wilayah kecamatan sesuai hasil pendataan BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur; 2. Infrastruktur Pelayanan Sosial Dasar(air bersih, sanitasi lingkungan permukiman dan rumah layak huni) relatif rendah; 3. Aksesibilitas wilayah didalam daerah dan keluar daerah masih rendah; 4. Sumber daya manusia relatif rendah yang dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk, Persentase angka putus

News

Juli-Agustus 2011

287 Desa/ Kelurahan terpilih

Hasil Utama

Penetapan Desa/ Kelurahan melalui keputusan Gubernur

Pemilihan calon oleh Kabupaten/ Kota dari 5 calonDesa/ Kelurahan

5. 6.

sekolah; angka buta huruf yang juga masih tinggi dan indikator pembangunan kesehatan rendah; Khusus untuk Desa, juga diperhatikan indikator Desa terpencil, terisolir dan tertinggal dan kurang memiliki akses pembangunan; Memiliki sumberdaya/potensi wilayah (alam dan sosial) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ekonomi produktif.

Target Pembangunan Ekonomi Program pembangunan ekonomi dengan pertanian sebagai leading sektor diprioritaskan pada upaya penekanan program pemberdayaan dan penguatan kelompok/kelembagaan ekonomi masyarakat dengan upaya pencapaian peningkatan penyerapan tenaga kerja, baik pada tahapan produksi maupun pada pasca produksi dengan tetap berorientasai pada peningkatan nilai tambah komoditas spesifik daerah berupa jagung, palawija, ternak, rumput laut, perikanan budidaya, industri kecil dan kerajinan serta pariwisata. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam peningkatan produksi dan nilai tambah produk spesifik daerah ini setidak-tidaknya akan dapat menjawab upaya peningkatan peran sub sektor perdagangan dan jasa dalam pembentukan PDRB. Sasaran pembangunan Ekonomi Tahun 2011-2013 sesuai RPJMD yang harus didukung pencapaiannya melalui pembangunan Desa Mandiri Anggur Merah sebagaimana Tabel berikut ini. Sasaran Pembangunan Ekonomi Tahun 2011-2013

Indikator Sasaran

Tahun 2011

Tahun 2012

Laju Pertumbuhan (%)

5,38

5,44

Tahun 2013 5,55

Target Penurunan Kemiskinan Penurunan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemisk inan merupak an tujuan utama dari program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah. BPS NTT melaporkan bahwa sampai dengan tahun 2010 jumlah penduduk miskin di NTT 23,03 %. Berdasarkan data jumlah penduduk miskin yang ada dan rataan kecenderungan penurunannya selama tiga tahun terakhir mencapai rata-rata 1,85%. Sasaran penurunan angka kemiskinan sesuai RPJMD yang harus didukung melalui pembangunan Desa Mandiri Anggur Merah adalah menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi 20,12% pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 dan 2013 jumlah ini diharapkan dapat menurun menjadi 18,27% dan 16,43%.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION Penulis adalah Koordinator Forum KTI Wilayah Nusa Tenggara Timur. Alamat kantor Resource Center NTT Jl. Polisi Militer No. 2 Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111. Penulis dapat dihubungi melalui email : [email protected] dan [email protected] Volume V - edisi 68

20

FORUM KTI WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR

Sekolah Kampung Nekamese

Bangun Kampung, Bangun Indonesia

Oleh Fary Dj. Franscis

S

etiap hari mereka makan nasi, tetapi tidak mengenai padi. Doyan makan bakso, bistik, maupun hotdog tetapi tidak tahu seperti apa sapi. Mahir menyanyikan nyiur melambai namun tidak mengenal pohon kelapa. Banyak anak mulai enggan ke tanah lapang, namun tergila-gila kepada play station dengan lapangan bola hanya sebatas layar TV. Mahir mengutak atik tombol HP, dan ahli berselancar di dunia maya namun risih memegang tanah untuk menanam. Inilah paradoks pendidikan masa kini. Ia telah menembus batas kota dan sedang mengancam kampung dan desa. Di kampung-kampung pedalaman pulau Timor dari ujung timor Los Palos sampai pantai barat Amarasi hidup masyarakat yang bekerja keras sebagai petani garam di pantai Tibar, pengrajin tas di Los Palos, Atsabe hingga Besikama, maupun perancang kain Sumba. Kebun, sawah dan ladang telah menjadi wilayah jelajah, sedangkan lopo, pondok dan dangau telah menjadi dipan yang nyaman dimana pelajaran tentang kesederhanaan, kesetaraan, martabat, kebanggaan, dan kearifan para sahabat telah menjadi kurikulum inti dari apa yang sering disebutnya 'universitas sejati'. Di sana, tercermin pelajaran betapa kayanya kampung dalam hidup yang bersahaja. Lantas, mengapa orang kampung berbondong-bondong ke kota, meninggalkan damainya desa dan permainya kampung? “Kami lihat di TV orang kota dong hidup enak. Tidak raba tanah dan mandi lumpur seperti kami, tapi makan nasi tiap hari.

21

News

Juli-Agustus 2011

Kulit mereka halus-halus sedangkan kami hitam dan kasar…maka kami nekad pindah ke Kupang tahun 90-an” tandas on Eman dan tanta Ana bersama 3 anak remajanya meninggalkan kecamatan Molo Selatan dan saat ini berbagi gubuk kecil berukuran 3X4 meter persegi dengan 4 ekor babinya, di dekat bantaran kali Liliba, kota Kupang. Om Eman dan Tanta Ana tentu tidak sendirian. Kita dapat dengan mudah menemukan saudara-saudara kita dalam suasana serupa di kota Kupang dan kota-kota lainnya di Indonesia, dengan beragam motivasi dan alasan, yang pada dasarnya menyampaikan pesan bahwa kampung tidak lagi permai. Kampung dimata mereka semakin jauh tertinggal ke belakang dan kota semakin melesat dengan pesatnya ke depan. Cara pandang ini menjadi salah satu faktor pemicu derasnya arus urbanisasi di Indonesia dan diperkirakan akan mencapai titik kritisnya pada tahun 2015. Pada saat itu, menurut Direktur Perkotaan dan Pedesaan Bappenas, Hayu Parasati, komposisi penduduk desa dan kota di Indonesia akan menjadi berbanding 56%. Posisi Desa Semakin Kritis Kesenjangan itu ternyata berpengaruh terhadap variasi sebaran penduduk miskin. Tentang hal ini, Direktur Perkotaan dan Pedesaan Bappenas, sekali lagi menandaskan bahwa tingkat kemiskinan di desa lebih besar dibandingkan kota. Data pada bulan Maret 2010, menunjukkan masih ada 19 juta orang miskin

Volume V - edisi 68

di 17 ribu desa dan 11,1 juta orang di kota. Menyimak kritisnya posisi desa dan kampung dalam konfigurasi pembangunan di Indonesia seperti terlihat dalam paparan diatas, maka dengan berbekalkan pengalaman puluhan tahun hidup bersama masyarakat di kampung-kampung, sejumlah relawan memberanikan diri membuat terobosan untuk memihak kampung. Niat yang telah tumbuh bersamaan dengan keputusan untuk bekerja sebagai fasilitator masyarakat seperti telah disinggung diatas, seperti menemukan momentumnya pada akhir tahun 2010 yang lalu. Sebuah media yang kemudian dikenal dengan nama Sekolah Lapangan Nekamese mulai berdiri. Sekolah ini terletak di anak kampung dari sebuah desa bernama Oemasi di Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur. Letaknya sekitar 580 meter dari permukaan laut dan dapat ditempuh dalam jangka waktu sekitar 30 menit dari pusat kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hawanya sejuk sepanjang hari,

dengan solum tanah yang tebal dimana sabana dan stepa tumbuh subur menghijau pada musim hujan dan berlahan berubah kecoklatan memasuki musim kemarau. Diatas hamparan seluas kurang lebih 8 hektar tersebut terpatri harapan untuk membangun kampung. Dari namanya, sekolah ini bukanlah sekolah konvensional. Di sini, setiap orang adalah guru bagi sesamanya. Dengan demikian tidak ada nada golongan yang cerdik pandai dan tidak ada kaum yang dianggap bodoh. Orang dari kota dapat belajar keunggulankeunggulan dari kampung, sementara orang dari kampung dapat menimbah inspirasi orang kota bagi kampungnya. Ini semacam tempat pendidikan penyetaraan. Orang kota tidak perlu merasa terlalu tinggi, demikian pula dengan orang kampung tidak harus rendah diri. Bukankah kebanyakan penghuni kota sekarang adalah orang-orang kampung yang telah bermetamorfosa dan seolah-olah telah menjadi orang baru? Hanya Perlu Tindakan Kecil Untuk mencapai misinya itu, Sekolah Lapangan Nekamese menyediakan sarana yang mendekatkan kota ke kampung dan kampung ke kota. Jaringan internet diharapkan dapat membawa anak-anak dari kampung memasuki dunia kota, tanpa harus melepas statusnya. Sekolah juga menyediakan sarana pembauran dalam bentuk permainan edukasi seperti outbond dan flying fox, yang selama ini hanya dapat disaksikan di layar televisi. Bagi anak-anak yang lahir dan tumbuh kembang di kota disediakan aneka obyek belajar yang menampilkan wujud aslinya. Di kandang kambing dan sapi, anak-anak kota belajar proses menghasilkan segelas susu yang biasa diminumnya setiap hari. Sebaya mereka dari desa dapat menceritakan pentingnya rumput dan

News

Juli-Agustus 2011

dedaunan bagi tumbuh kembang sapi maupun kambing, bagi anak-anak kota itu dalam bidang cocok tanam padi, jagung, singkong bahkan cendana. Ayah atau ibu dari anakanak kota inipun tentu dapat menjadi narasumber bagi anakanak desa dalam hal menggunakan komputer, permainan flying fox, out bond dan lain-lain. Untuk menambah wawasan dalam berbagai bidang kehidupan disediakan perpustakaan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap pengunjung. Ada lebih dari 5000 judul buku dengan berbagai isu dan topik sesuai dengan minat masing-masing. Di samping perpustakaan, sekolah juga menyiapkan ruang pajang yang dapat dipergunakan oleh setiap pengunjung untuk menyebarluaskan produk ilmu pengetahuan, keterampilan, bahkan keunikan maupun kekhasan masing-masing desa atau kampung.

Sesuai dengan nama yang diletakkan kepadanya, Sekolah Lapangan Nekamese menyediakan arena yang sesungguhnya untuk mengeksplorasi alam kampung. Tujuannya untuk menemukan tips dan tricks yang dapat diterapkan bersama untuk memberdayakan dan memecahkan masalah yang selama ini membelit kampung. Sekolah juga menyediakan lebih dari enam hektar lahan kosong untuk dijadikan laboratorium alam. Dalam jangka panjang, Sekolah Lapangan Nekamese dirancang untuk menjadi “persemaian” sumber daya manusia yang militan, loyal, dan mencintai kampung halamannya. Diharapkan pada tahun 2012 di sekolah ini akan diselenggarakan pula pendidikan kejuruan formal untuk menggodok petani-petani plus yang akan bangga dan menaruh hormat pada profesinya sebagai petani yang menjunjung tinggi produk khas daerahnya. Karena itu, kurikulum pendidikan kejuruan ini akan disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan petani khas NTT yang mahir, mandiri dan handal baik dalam aspek kognisi, afeksi, maupun psikomotornya. (foto-foto: http://nekamese.com)

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION Penulis adalah Anggota DPR RI dan Pembina Yayasan BaKTI. Penulis dapat dihubungi melalui email [email protected]

Volume V - edisi 68

22

FORUM KTI PRAKTIK CERDAS TERKINI

Wajah Koperasi Mata Mosobu Kini

The Mata Mosobu Cooperative Today Oleh Victoria Ngantung

B

ina Usaha Kelompok Produktif Mata Mosobu, yang di daerah asalnya Poogalampa lebih dikenal dengan BUKP terpilih sebagai salah satu Praktik Cerdas yang dipresentasikan dalam Forum Kawasan Timur Indonesia awal November 2010 silam sebagai sebuah koperasi berhasil yang unik dan inspiratif. Koperasi yang telah enambelas tahun berdiri ini dikelola oleh perempuan dan beranggotakan juga perempuan. Berawal dari mengelola dana stimulan sebesar 1,5 juta rupiah dari sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat bernama Sintesa, Mata Mosobu yang dulunya adalah kelompok arisan ibu-ibu tingkat dusun, kini menjadi koperasi simpan pinjam yang mengelola dana bergulir milyaran rupiah. Pertemuan Forum KTI tampaknya membawa kesan yang mendalam bagi Wa Ode Sabaria, Ketua BUKP Mata Mosobu. Di ruang tamunya yang nyaman, terpajang foto ibu Sabaria bersama Annike Bowaire – Pemenang Olimpiade Fisika, Iwan Bookings - Bupati Boalemo, Riri Riza – Sutradara Film, dan belasan presenter Forum KTI

23

News

Juli-Agustus 2011

Mata Mosobu Business Development Group, known in its home region of Poogalampa as the group chosen as a Smart Practice and then presented at the Eastern Indonesia Forum in November 2010 is successful, unique and inspiring cooperative which for 16 years has been managed by women and whose members are all women. Beginning with Rp1.5 million from an NGO called Sintesa, Mata Mosobu was an arisan (traditional savings) group for women in the village; today the cooperative manages rotating funds of billions of rupiah. The Eastern Indonesia Forum seems to have made a deep impression on Wa Ode Sabaria, the Mata Mosobu head. In the comfortable visitor's room, there is a photo of Ibu Sabaria with Anike Bowaire, an Physics Olympic winner; Iwan Bokings, the District Head of Boalemo; Riri Riza, a film director, and many other presenters. Also displayed near the soft, cream

Volume V - edisi 68

lainnya. Begitu pula di ruang keluarga, di samping sofa empuk berwarna krem terpajang guntingan koran Kompas foto ibu Sabaria saat mempresentasikan Praktik Cerdas Koperasi Mata Mosobu. ”Secara pribadi, pengalaman itu benar-benar menambah percaya diri bahwa yang kami lakukan di sini juga bermanfaat bagi orang di daerah lain dan karena itu ini juga menjadi amanat bagi saya untuk menjaga dan meningkatkannya”,aku Sabaria. ”Saat ini sesuai dengan namanya, Mata Mosobu yang berarti mata air yang tersembunyi - benar-benar menjadi mata air bagi masyarakat Dusun Poogalampa dan sekitarnya”, tutur Sabaria. Kini keluarga dan kerabat para anggota Koperasi yang bermukim di sekitar Poogalampa, juga dapat mengajukan pinjaman melalui anggota. Tidak jauh berbeda dengan masyarakat Dusun Poogalampa, mereka menggunakan dana pinjaman untuk beragam kebutuhan, mulai dari membuka kios, menyekolahkan anak, hingga membangun atau merenovasi rumah. Hanya saja, pengurus Koperasi mewanti-wanti anggotanya untuk sangat berhati-hati dalam memberi pinjaman kepada keluarga atau kerabat. ”Orangnya harus benar-benar yang bisa dipercaya. Kalau tidak, bisa bahaya”, jelas Wa Ode Masria yang telah beberapa kali mengambil pinjaman untuk membangun dan merenovasi rumahnya. Salah satu keunikan dan mungkin merupakan kunci keberhasilan Koperasi Mata Mosobu adalah bahwa para pengurusnya tidak menetapkan terlalu banyak aturan untuk mendapatkan pinjaman. Alihalih menyediakan agunan, anggota hanya diminta kejujuran dan kedisiplinan membayar angsuran. ”Kalau di BUKP kapan saja kami bisa mengajukan pinjaman. Apalagi pengurusnya masih kami kenal. Orang seperti kami yang tidak punya pekerjaan (formal -red) mana bisa dapat pinjaman dari bank”,aku Wa ode Alia. Selain menggunakan pendekatan kekeluargaan dan mengarusutamakan kejujuran, Koperasi Mata Mosobu juga tidak membatasi besarnya pinjaman. Ada anggota yang meminjam 500 ribu rupiah, ada pula yang meminjam 30 juta rupiah. Jumlahnya bervariasi tergantung kebutuhan. Adapun aturan yang ditetapkan adalah setiap pinjaman harus dikembalikan dalam kurun waktu yang disepakati dan disetor pada tanggal 10 setiap bulan. Anggota yang terlambat menyetor biasanya diperingati tidak hanya oleh pengurus namun juga oleh anggota lainnya. Mengenai kedisiplinan anggota membayar angsuran tepat waktu, demikian komentar Masria, ”Kami tau betul, kalau kami terlambat membayar, kasihan orang lain yang mau pinjam uang di BUKP. Bahaya juga kalo ada orang yang menunggak terus. Kami tidak mau nanti jadi kredit macet karena uang yang ada di BUKP ini uang kami juga”. Hal ini juga dibenarkan oleh beberapa anggota yang siang itu turut berkumpul di rumah Wa Ode Sabaria. ”Hampir tidak ada anggota yang menunggak pembayaran. Setiap tanggal sepuluh pagi, anggota berdatangan membayar angsuran. Siangnya uang yang disetor langsung disalurkan habis untuk anggota yang mengajukan pinjaman”,jelas Sabaria. Selain menarik dalam hal pinjaman, banyak pula anggota Mata Mosobu yang tertarik karena besarnya bunga simpanan. Bunga simpanan yang ditawarkan di Koperasi ini adalah sebesar 1% per bulan dan dapat diambil setiap tiga bulan. Uang yang disimpan pun tidak dikenakan potongan biaya apapun. ”Kalau di bank, bunga deposito paling tinggi 7% per tahun itu pun untuk nilai seratus juta rupiah dan masih dikenakan potongan biaya macam-macam”, ujar Wa Ode Alia, salah seorang anggota yang terus menambah jumlah simpanannya. Tidak mengherankan jika beberapa warga dusun Poogalampa bahkan memindahkan sebagian tabungannya di bank ke Koperasi Mata Mosobu. Simpanan masyarakat di Mata Mosobu sekarang mencapai 500 juta rupiah dari 312 juta rupiah sejak akhir 2010. Keberhasilan yang dicapai ini tampaknya tidak menggoda pengurus Mata Mosobu untuk menambah jumlah anggota yang saat ini berjumlah 130 orang. ”Kami rasa jumlah ini sudah cukup besar. Kalau tambah anggota lagi, susah untuk menjaga dana yang berputar”, ungkap Sabaria. Selain itu Sabaria, Masria, dan beberapa anggota lainnya dengan jujur mengakui bahwa dengan jumlah anggota ini, jumlah pembagian sisa hasil usaha yang mereka terima setiap akhir tahun masih terasa memuaskan. Mungkin keputusan ini terasa sedikit naif jika dibandingkan dengan badan usaha lain yang melakukan berbagai cara untuk meningkatkan profit. Namun inilah keunikan Mata Mosobu yang lebih memilih

News

Juli-Agustus 2011

sofa is a clipping from Kompas newspaper featuring a photo of Ibu Sabaria as she presented the Mata Mosobu initiative. “Personally, that experience really added to my selfconfidence in what we are doing here, that it can benefit people in other regions and that has become a mandate for me to guard and improve what we do,” said Sabaria. “Reflecting our name, Mata Mosobu, which means hidden spring, we are really a spring for the people of Poogalampa hamlet and the surroundings,” said Sabaria. Family and friends of the cooperative living nearby can now borrow from cooperative members. Like the Poogalampa inhabitants, they use the funds for various needs, including opening kiosks, sending children to school, and building or renovating homes. However, the cooperative's management cautions members who lend to family and friends. 'the person must be very trustworthy. Otherwise it will be dangerous,” explained Wa Ode Masria, who has taken out several loans to build and renovate her house. A unique aspect and perhaps key to the success of the Mata Mosobu Cooperative is that management does not attach many regulations to obtaining a loan. Instead of providing collateral, a member is only asked to be honest and disciplined in paying installments.“We can apply for a loan at any time. And we know the managers. People like us don't have (formal- Ed) jobs where we can get loans from the bank,” said Wa Ode Alia. Aside from using a family-style approach and emphasizing honestly, Mata Mosobu does not limit the size of the loan. There are members who borrow Rp 500,000 and members who borrow Rp 30 million.The amounts vary based on need. The rules state that the loan must be repaid within the agreed timeframe and installments paid before the 10th of each month. Members who are late in paying are reminded not just by managers but by other members. Regarding being disciplined in paying installments on time, Masria commented, "We know very well, if we're late paying, it's a problem for others who want to borrow money from the cooperative. It's also dangerous if there are people continuously in arrears. We do not want non-performing loans because the money in this cooperative is our money too". This was confirmed by several members who gathered that afternoon in Wa Ode Sabaria's home. "Almost no members are in arrears. Every tenth day in the morning, members arrive to pay installments. In the afternoon the money is directly channeled to members who apply for a loan," explained Sabaria. In addition to being interested in the loans, many members of Mata Mosobu are interested because the amount of interest generated by savings.The interest on offer in this cooperative is 1% per month and can be collected every three months. The money saved is not subject to any fees. "In the banks, the highest deposit rate of 7% per year is only for amounts of Rp 100 million and is still subject to fees of all sorts," said Wa Ode Alia, a member who continues to increase the amount she saves. Not surprisingly, some villagers in Poogalampa even move some of their savings from the bank to the cooperative. Public deposits in the Mata Mosobu now reach Rp 500 million, up from Rp 312 million in late 2010. Achieving this success does not seem to tempt the administrators of Mata Mosobu to increase the number of members, currently at 130. "We think the number is already big enough. If we add more members, it will be hard to monitor the rotating funds", said Sabaria. In addition, Sabaria, Masria, and several other members frankly admit that with the current number of members, the distribution of net income they receive at the end of each year is still satisfying. This decision might seem a little naive when compared with businesses that try a variety of ways to increase profits. Volume V - edisi 68

24

mempertahankan tingkat pengembalian dana yang saat ini mencapai 99 persen. Bahkan dana yang dikelola Koperasi ini meningkat dari 2,2 milyar rupiah per November 2010 menjadi hampir 3 milyar rupiah di pertengahan 2011. Sejak dipresentasikan dalam Pertemuan Forum KTI di Ambon, Mata Mosobu pun mulai dilirik oleh Pemerintah setempat. Rapat Anggota Tahunan yang digelar Desember 2010 juga dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Buton dan pejabat dari BAPPEDA Kabupaten Buton. Dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Koperasi Buton, Muhammad Ilyas Abibu, menawarkan tambahan modal kepada Mata Mosobu. Di luar dugaan, tawaran tersebut ditolak oleh Pengurus Koperasi Mata Mosobu. Beberapa pengalaman sebelumnya di Poogalampa menunjukkan beberapa bantuan dana dari Pemerintah biasanya tidak berjalan dengan baik, jika tidak diselewengkan oleh oknum biasanya dana bergulir yang berasal dari bantuan Pemerintah berhenti di tengah jalan alias macet. ”Jika mengetahui dana berasal dari bantuan Pemerintah, biasanya masyarakat kurang merasa memiliki. Mereka acuh tak acuh dalam pengembalian yang akhirnya membuat dana menguap entah ke mana”, jelas La Ode Sabaruddin, fasilitator Sintesa, yang setia mendampingi Mata Mosobu sejak

D

But this is the uniqueness of Mata Mosobu, which prefers to maintain the current refund rate of 99 percent. Even the funds managed by the cooperative have increased from Rp 2.2 billion as of November 2010 to nearly Rp 3 billion in mid-2011. Since being presented at the Eastern Indonesia Forum meeting in Ambon, Mata Mosobu has caught the attention of the local government. The Annual Members Meeting held in December 2010 was also attended by the Head of Buton District Cooperative Office and officials from Buton District BAPPEDA. During the meeting the Head of the Buton Office of Cooperatives, Muhammad Ilyas Abibu, offered additional capital to Mata Mosobu. Surprisingly, the offer was rejected by the board of the cooperative. Previous experiences in Poogalampa showed that government funding usually is not a smooth process, if it is not diverted by unscrupulous people, then government assistance funds usually get stuck somewhere. "If you know the funds came from the government, usually people have a lesser sense of ownership. They are indifferent in returning the money, which eventually evaporates," explained La Ode Sabaruddin, a Sintesa facilitator, who has faithfully

ata adalah sebuah kata sederhana yang juga mempunyai arti sangat sederhana, tapi dapat berakibat sangat luar biasa. Penggunaan data yang tidak bertanggung jawab atau kurang cerdas dapat menghasilkan informasi yang dibuat-buat. Pengolahan data yang dilakukan tanpa etika dan disertai manipulasi dapat menghasilkan informasi yang tidak terpercaya. Akibatnya pun bisa fatal. Bahkan negara pun bisa dibuat goyah karenanya. Data dapat diartikan sebagai bentuk jamak dari datum yang berarti informasi. Jelasnya data itu dapat berupa apa saja dan dapat ditemui di mana saja yang kegunaannya adalah sebagai bahan dasar yang obyektif dalam proses penyusunan kebijaksanaan dan keputusan. Sudah cukup banyak kasus penyimpangan dana yang sudah terungkap, mulai dari kasus yang melibatkan Eddy Tansil, Bank Century, sampai yang baru-baru ini; kasus mafia pajak yang mengangkat nama Gayus Tambunan sebagai tersangka. Masalah ini menyita perhatian yang luar biasa dari publik. Bila disimak, kasus-kasus tersebut banyak memperdebatkan data. Berkaca dari pengalaman tersebut, publik pun dapat melihat bagaimana sebuah penyimpangan dana dapat berawal dari penyimpangan data. Salah satu alasan dibutuhkannya data adalah untuk mengetahui apakah ada persoalan atau tidak serta untuk memecahkan persoalan yang sudah ada atau baru muncul. Hal yang perlu diperhatikan adalah data harus bersifat obyektif, yaitu harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

FORUM KTI TATA PEMERINTAHAN

Data yang Valid dan Reliabel Perlu Berproses

Oleh John J. Boekorsjom

25

News

Juli-Agustus 2011

Volume V - edisi 68

sepuluh tahun terakhir. Sebagai pengganti tawaran tambahan modal dari Dinas Koperasi Kabupaten Buton, Pengurus Koperasi Mata Mosobu meminta bantuan pengadaan bangunan sederhana untuk dijadikan kantor. Saat ini seluruh aktivitas Mata Mosobu memang masih dipusatkan di rumah Wa Ode Sabaria. Permintaan mereka disambut baik oleh Kepala Dinas Koperasi dengan memasukkannya dalam Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan yang saat ini tengah digodok. LSM Sintesa pun senantiasa mengawal proses ini agar kelak saat dana APBD Perubahan ini cair, pada awal tahun depan Pengurus Mata Mosobu dapat menempati gedung baru dan seluruh aktivitas mereka dapat berjalan lebih lancar di tempat baru dengan semangat yang baru.

supported Mata Mosobu for the last ten years. In lieu of the offer of additional capital from the Buton District Cooperatives Office, Mata Mosobu requested assistance to procure a new office. Currently, all Mata Mosobu activity is concentrated in the home of Wa Ode Sabaria. Their request was welcomed by the Head of the Cooperatives Office and will be include in the discussion of the Regional Budget (APBD) revisions currently being deliberated. Sintesa will also continue to oversee this process when budget funds are disbursed; as early as next year Mata Mosobu can occupy a new building and all activities can run more smoothly with a new spirit.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION Hubungi /Please contact Desta Pratama email : [email protected].

supaya informasi yang dihasilkan dapat dipercaya atau benar, tepat waktu, relevan dengan kebutuhan. Dengan demikian dapat menyusun perencanaan pembangunan dengan tepat, sesuai dengan kebutuhan bukan sesuai dengan keinginan. Pengelolaan data pada Bidang Pendataan BAPPEDA Provinsi Papua adalah didasarkan para Perda Gubernur Provinsi Papua No. II Tahun 2008. Juga menjadi dasar, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 152 ayat 1, yang berbunyi Perencanaan Pembangunan Daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat ser ta dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan dokumen perencanaan daerah sangat membutuhkan data dan informasi yang valid, akurat, dan up to date. Ketersediaan data dan informasi yang valid, akurat, dan mutakhir ini memerlukan sebuah sistem yang harus dibangun bersama. Ketersediaan data mutlak diperlukan untuk perencanaan pembangunan meskipun dalam kenyataannya cukup sulit untuk mendapatkan data dan informasi terkini karena masih menyebar. Sumber daya manusia dan transfer pengetahuan terus diberdayakan oleh BAPPEDA Provinsi Papua khususnya melalui Bidang Data Sub-Bidang Data Dasar Pembangunan. AusAID Antara (AIPD) pertengahan Juni tahun 2010 juga turut mendukung terlaksananya studi banding di Kupang Nusa Tenggara Timur dan Makassar Sulawesi Selatan. Yayasan BaKTI menjadi salah satu sumber inspirasi akan pentingnya kebersamaan ataupun Forum dimana data itu berfungsi dan berdaya guna sehingga terbentuk Forum Data. Hasilnya, Workshop Manajemen Data telah dilaksanakan, guna menyatukan persepsi akan pentingnya data. Forum Data dan Ruang Peraga Data/Informasi merupakan salah satu Rekomendasi yang dihasilkan. Keberadaan Ruang Data diharapkan dapat menjadi Pusat Data Center, sehingga menjadi informasi data akurat dan terkini yang dapat dijadikan referensi ataupun Sumber Pustaka bagi pihak-pikak yang membutuhkan khususnya dalam proses perencanaan pembangunan. Di tahun 2011, Bidang Pendataan BAPPEDA Provinsi Papua bersama dengan Mitra Pembangunan; Unicef, UNDP, UNFPA, AIPD, dan ILO menyatukan persepsi untuk melakukan penguatan data dan informasi di wilayah Provinsi Papua dan terus mendorong

News

Juli-Agustus 2011

Media Trip 28-29 Juli 2011

Dusun Poogalampa, Kec. Batauga, Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara BaKTI recently conducted a Media Trip on 28 – 29 July 2011 to Dusun Poogalampa, Kec. Batauga, Kabupaten Buton, Southeast Sulawesi to help promote the great work of Mata Mosubu. Peserta Participants included Wiwiek Dwi Endah (Reporter Bisnis Indonesia Biro KTI) La Ode Sabaruddin (Fasilitator Sintesa) La Ode Manan (Fasilitator Sintesa) Victoria Ngantung (BaKTI)

terbentuknya Forum Data dan informasi pembangunan, dengan melengkapi SOP dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan melakukan penyebaran Angket Pemetaan ketersediaan data, menyangkut seluruh data di SKPD bidang kesehatan, pendidikan, dan lainlain, merupakan langkah awal dari penguatan data di Provinsi Papua, untuk kemudian dilanjutkan dengan sosisalisasi ke kabupaten-kabupaten dan kota bahkan sampai pada tingkat distrik/kampung. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Sebuah istilah yang cocok dalam salah satu mekanisme mengumpulan data. Data harus mampu dikumpulkan dari komunitas atau elemen yang paling kecil atau sedikit dan sedapat mungkin secara terus menerus diperbaharui. Selanjutnya koordinasi dan harmonisasi disertai dengan hubungan yang baik dengan keterlibatan semua pihak sangat diperlukan untuk mendapatkan data yang diharapkan. Bidang Pendataan BAPPEDA Provinsi Papua dengan ditunjang oleh Mitra Pembangunan sebagaimana tersebut diatas bersama-sama dengan SKPD berkomitmen untuk membentuk Forum Data Informasi Pembangunan dan membangun Ruang Peraga BAPPEDA Provinsi Papua sebagai Pusat Data dan Informasi Pembangunan Papua disertai dengan menata perpustakaan BAPPEDA Provinsi Papua sebagai awal dalam melaksanakan Penguatan Data dan Informasi di Provinsi Papua. Bila di awal diungkapkan bahwa penyimpangan dana berawal dari penyimpangan data, maka mengakhiri tulisan ini perlu pula diungkapan bahwa data yang valid, terpercaya, dan terkini adalah awal dari perencanaan pembangunan yang baik menuju Papua baru.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION Penulis adalah Staff BAPPEDA Provinsi Papua dan Koordinator Forum KTI Wilayah Papua email: [email protected]

Volume V - edisi 68

26

media untuk berinteraksi dan berbagi pengetahuan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia

batukar.info adalah media online per memberikan layanan informasi dan p Batukar.info merupakan sebuah komu informasi online. Informasi tentang be lingkungan dan gender di Kawasan Ti dapat diperoleh dan dipertukarkan di

Menemukan informasi yang diinginkan di batukar.info

KONTRIBUTOR Beberapa jenis informasi dan data lainnya membutuhkan akses kontributor. Untuk menjadi 'kontributor'. Kirimkan email ke [email protected] untuk permintaan menjadi kontributor, anda akan mendapat pejelasan yang lebih detail.

HAK CIPTA hak cipta di batukar.info sangat dilindungi dan diperhatikan, silahkan baca Terms and Condition di Batukar.info sebelum Anda menjadi member

batukar.info dikelola oleh: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia JI. DR.Sutomo No.26, Makassar 90113 P : 62-411-3650320-22 F :62-411-3650323 E-mail: [email protected]

27

News

Juli-Agustus 2011

Volume V - edisi 68

rtama diKawasan Timur Indonesia (KTI) yang pengetahuantentang pembangunan di KTI, unitas jaringan sosial yang menyediakan erbagai isu dari sektor kesehatan, pendidikan, imur Indonesia, semua itu i batukar.info

WEBSITE BULAN INI

Indonesia Health Platform http://ighealth.org/id/home

B

User Login Menjadi anggota baru

Log in

Request new password

Akses ditolak. Anda harus login atau mendaftar untuk mengakses informasi ini

Username: *

Enter your batukar.info username. Password: *

Enter the password that accompanies your username. go

Subscribe feed

RSS

layanan batukar.info REFERENSI Menyediakan informasi mengenai pembangunan di KTI melalui file elektronik, buku, situs, laporan, publikasi cetak, promosi dan tutorial dari berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan serta gender.

ila ingin mencari 200 produk terk ait pengembangan sistem kesehatan yang telah dikembangkan, diuji coba dan diterapkan serta instrumen kajian dan evaluasi, pedoman pelatihan dan alat bantu, lalu bahan-bahan komunikasi, informasi dan edukasi, situs web Indonesia Health Platform adalah pilihan yang tepat. Situs ini memang bertujuan mendorong perkembangan pengetahuan bidang pembangunan kesehatan di Indonesia dan mendorong pula aplikasi ilmu kesehatan. Indonesia Health Platform adalah hasil kerjasama pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jerman yang dalam lima tahun ini telah menghasilkan beberapa penelitian, uji coba dan data kesehatan untuk pengembangan di sektor kesehatan. Berbagai peraturan/perundangan terkait relasi gender, rumah sakit, sumber daya kesehatan dan asuransi kesehatan juga disajikan di situs ini. Referensi bidang kesehatan, berbagai instrumen kajian dan evaluasi, manual dan buku pegangan pelatihan, serta software sistem informasi (SIKDA, SDM, Rumah Sakit) juga dapat Anda baca dan unduh di situs web Indonesia Health Platform.

World Bank eAtlas of Global Development http://data.worldbank.org/atlas-global

DIREKTORI Sistem berkas yang memuat kontak dan data dari organisasi, proyek, situs bahkan praktik cerdas yang ada di KTI dengan dibagi menurut sektor dan bidang pembangunan serta daerah fokus pelayanan. BERITA Informasi terkini mengenai dinamika pembangunan di KTI. Semua jenis berita yang berhubungan dengan pembangunan dimuat dan selalu diperbaharui setiap hari. Fitur ini disediakan untuk para pelaku pembangunan mencari informasi terkini tentang pembangunan KTI. PELUANG Pertukaran informasi mengenai lowongan dan kolaborasi di KTI serta membuka peluang baru untuk bekerjasama dengan para pelaku pembangunan KTI. Wadah mencari kesempatan-kesempatan baru untuk ikut dalam pembangunan KTI. BLOG/ARTIKEL Opini, masukan dan pendapat mengenai pembangunan di KTI. Anggota batukar.info berbagi dengan anggota lainnya dan berfokus pada komunitas untuk berbagi pendapat. GRUP/JARINGAN Komunitas dengan isu tematik mengenai pembangunan untukberbagi informasi dan berdiskusi mengenai isu pembangunan KTI. Setiap grup atau jaringan diberikan fitur untuk membuat blog, referensi, tautan sesuai dengan kebutuhan.

News

Juli-Agustus 2011

S

ejak tahun 2011, World Bank atau Bank Dunia mengeluarkan kebijakan baru, yaitu keterbukaan terhadap akses mencari data dan informasi Bank Dunia, khususnya dalam situs webnya. 'Tersesat' adalah salah satu masalah yang kerap dialami pengguna saat mengakses situs web World Bank yang berlimpah data tersebut. Banyak sekali layer atau lapisan yang membingungkan para pengguna. Menyadari hal tersebut, pengatur data dan informasi Bank Dunia sejak tahun 2010 telah melakukan pengaturan ulang data dan informasi yang terintegrasi dalam satu situs induk Bank Dunia. Saat ini pengguna yang mencari indikator-indikator khusus dalam pembangunan, seperti ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan, dapat mengakses eAtlas of Global Development. Situs ini menyediakan data dan informasi pembangunan. Anda tinggal meng-klik 'search' dan 175 indikator pembangunan dari 200 negara akan dimunculkan.

Volume V - edisi 68

28

PROFIL LSM

HUMANUM Humpunan Maluku untuk Kemanuasiaan H

umanum dibentuk sebagai suatu organisasi ad-hoc pada tahun 1999, dengan nama Tim Relawan Kemanusiaan (TRK), sesaat setelah kerusuhan besar terjadi di Ambon, Lease, Seram, dan Kei. Tenaga intinya adalah para organiser lokal Jaringan Baileo, para aktivis mahasiswa, para relawan lokal, dokter relawan, paramedis relawan dan para korban kerusuhan dan pengungsi sendiri, tercatat tidak kurang dari 200 orang. Sampai akhir tahun 2000, sebagian besar kegiatannya masih terpusat pada penyaluran bantuan darurat kepada para korban dan pengungsi. Namun sejak sejak awal 2001, mulai aktif melakukan proses-proses rekonsiliasi, dan pada tahun 2002 mulai melangkah ke proses-proses rehabilitasi dan rekonstruksi sambil terus melanjutkan proses-proses rekonsiliasi. Salah satu tindak lanjut dari arah perubahan strategis pada Februari 2003 adalah mempersiapkan proses pembentukan Himpunan Maluku untuk Kemanusiaan (HUMANUM) yang akan melakukan peran-peran implementor program, karena pasca konflik di Maluku peran ini terpaksa dilakukan oleh Sekretariat Jaringan Baileo Maluku. Sehingga hal ini juga mempercepat pengembalian peran yang dimandatkan oleh Jaringan Baileo Maluku kepada Sekretariat kepada tiga fungsi utamanya yaitu koordinasi, komunikasi dan informasi. Sebagai hasil restrukturisasi Jaringan Baileo secara keseluruhan, pada Maret 2003, Musyawarah Besar Anggota TRK akhirnya bersepakat merubah bentuk menjadi sebuah perhimpunan dengan nama Himpunan Maluku untuk Kemanusiaan (Humanum). Tu j u a n H u m a n u m a d a l a h m e m b a n g u n g e ra k a n pemberdayaan masyarakat sipil sebagai evaluasi kritis terhadap pola pendekatan dan metodologi yang digunakan selama ini, dengan melihat desa sebagai pusat pengembangan gerakan demokrasi yang dapat memberikan percepatan terhadap pengembalian akses dan kontrol masyarakat di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan sumberdaya alam. Wilayah kerja Humanum adalah Pulau Ambon, Lease (Pulau Haruku, Saparua dan Nusalaut), Seram, Kei, Tanimbar, Aru, Ternate dan Halmahera Utara. Adapun visi Humanum adalah memperjuangkan hak–hak masyarakat adat Maluku yang terpinggirkan, termarginalkan, tersisihkan dan mengembalikannya kepada fitrah manusia sebagai manusia merdeka, berdaulat dan kaya; dan menentang ketidakadilan, Penjajahan kapital global, Hegemoni kekuasaan dan pelanggaran HAM yang menjadi sumber keterpurukan rakyat. Untuk mencapai kedua visi tersebut, Humanum menjalankan misi sebagai berikut. 1. Memperjuangkan pemulihan dan pengakuan hak-hak adat, budaya dan sejarah masyarakat lokal di Kepulauan Maluku. 2. Menghidupkan dan menguatkan kembali otonomi organisasi dan kelembagaan lokal dalam mengelola dan mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat se-tempat. 3. Memperkuat sistem pengetahuan, kearifan dan ketrampilan masyarakat lokal agar mampu mengorganisir diri, sehingga akan lebih mampu pula mengelola usaha-usaha penghidupan mereka sendiri secara lebih sistematis. 4. Mendorong, menciptakan dan memperkuat lembagalembaga ekonomi yang berbasis kepentingan, kebutuhan dan kesejahteraan rakyat warga masyarakat setempat. 5. Melakukan kajian-kajian dan analisis kritis terhadap berbagai

29

News

Juli-Agustus 2011

kebijakan pada berbagai aras dan tingkatan (lokal, nasional, internasional) dan atas dasar tersebut, melakukan advokasi perubahannya ke arah pengakuan hak dan martabat, kemaslahatan bersama, dan kesejahteraan hidup rakyat warga masyarakat setempat. 6. Melaksanakan koordinasi dalam lingkaran jaringan dan kerjasama dengan berbagai fihak di luar jaringan dalam rangka menciptakan sinergi sebagai suatu gerakan perubahan sosial yang kuat. Beberapa program yang telah dan sedang dilaksanakan oleh HUMANUM antara lain adalah sebagai berikut. Program Membangun Perdamaian a. Kampanye Solidaritas Anti Kekerasan melalui kegiatan dialog warga, dialog kawasan, dialog interaktif, kampanye media dan pembuatan media populer b. Pemberdayaan Ekonomi masyarakat c. Membangun dan memperkuat Jaringan Komunikasi dan Pengembangan Kapasitas Program Rekonsiliasi dan Pemulihan a. Penguatan Kapasitas dengan memfasilitasi berbagai pelatihan, dialog, lokakarya dan TOT untuk isu Gender, HAM, Otonomi, Analisis Sosial, Resolusi Konflik, Penguatan Posisi Perempuan dan anak b. Penguatan Posisi Strategis Masyarakat Adat dengan perspektif otonomi c. Advokasi kebijakan publik (Hukum dan HAM) d. Dokumentasi dan Informasi (Pembuatan system data base, media popular) e. Penguatan kapasitas staff pelaksana program RR (manajemen program dan keuangan) Penguatan Masyarakat Adat dengan perspektif ekonomi dan pelaksanaan berbagai program pelatihan untuk masyarakat dampingan.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION Himpunan Kemanusiaan untuk Maluku (HUMANUM) Jl. Ina Tuni Raya No. 1, Karang Panjang; Kotak Pos 1192 Ambon – Maluku 97001 Tel/Fax. : +62 911 356216; E-mail : [email protected] Kontak Person : Samson R. Atapary (Koordinator Umum).

Volume V - edisi 68

KEGIATAN DI BaKTI 7 Juli 2011

Sosialisasi Australian Development Scholarship (ADS) Tahap 2 Yayasan BaKTI melaksanakan sosialisasi Australian Development Scholarship (ADS) Tahap 2 bagi “Sahabat” BaKTI dan masyarakat umum yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2/S3 di Australia di Backyard kantor BaKTI Makassar. Dalam sosialisasi kali ini juga telah tersedia formulir ADS dan ada sesi berbagi tips pengisiannya. Hadir sebagai narasumber, Ibu Siti Sahraeny, ADS Ambassador untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Barat. Lebih dari 80 orang peserta menghadiri sosialissi ini. Peserta berasal dari kalangan mahasiswa, LSM, staf pemda dan karyawan swasta.

27 Juni 2011

CINEMATICA Pemutaran Film dan Talkshow Pemusik sejati tidak ragu dalam melangkah, tidak hanya sekedar hobi, tidak setengah hati dalam bermusik, dan harus memiliki karya. Seorang pemusik juga sebaiknya memiliki pekerjaan sampingan. Hal ini diungkapkan oleh Lala, Ketua Kelompok Penyanyi Jalanan (KPJ) Makassar dalam kegiatan Cinematica – Pemutaran Film dan Talkshow bertema : Musik dan Realita Sosial yang diadakan oleh Komunitas Rumah Ide Makassar bekerjasama dengan Yayasan BaKTI di Backyard BaKTI Makassar. Acara yang menghadirkan KPJ sebagai narasumber ini dihadiri lebih dari 90 orang yang berasal dari kalangan mahasiswa, komunitas film dan musik serta masyarakat umum.

8 Juli 2011

Diskusi Buku : Makassar Nol Kilometer Penerbit Ininnawa Makassar menerbitkan buku berjudul Makassar Nol Kilometer edisi revisi. Buku ini memotret kota Makassar secara kontemporer dari berbagai sisi, lengkap dengan karnaval budayanya. Buku ini mengangkat sisi budaya dan sejarah, serta keunikan yang selalu membangkitkan kerinduan pada kota Makassar. Diskusi Buku diadakan Ininnawa di Backyard BaKTI Makassar dan dihadiri oleh setidaknya 50 peserta yang berasal dari kalangan mahasiswa, LSM dan masyarakat umum.

BaKTI menyediakan fasilitas Ruang Pertemuan bagi para pelaku pembangunan untuk melaksanakan seminar, lokakarya, rapat, dan diskusi. Reservasi ruangan dapat dilakukan melalui email dengan menghubungi [email protected] atau telepon 0411 3650320-22, atau berkunjung langsung ke Kantor BaKTI, Jl. Dr. Sutomo 26 Makassar.

News

Juli-Agustus 2011

Volume V - edisi 68

30

INFO BUKU Politik Pemiskinan Penulis Author Siswan Mawardi

Deskripsi fisik Physical Description 162 hal+xvii, 14 x 22 cm

ISBN 978-979-17784-3-5

Kesejahteraan adalah mimpi yang harus diwujudkan dan Negara adalah yang bertanggung jawab untuk mewujudkannya. Dalam buku ini secara mikro diperlihatkan bagaimana masyarakat miskin memandang kemiskinan serta bagaimana program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dari pusat hingga daerah yang belum membuahkan hasil memadai ditinjau dari aspek penurunan kemiskinan serta aspek sosiologisnya.

Setetes Air di Tengah Kegersangan Penerbit Publisher Rumah Perempuan bekerjasama dengan BFdW (Brot fur die welt) dan AFSC (American Friends Service Committee-Indonesia)

Deskripsi fisik Physical Description 200 hal+x, 21 x 15 cm

ISBN 976-602-965170-6

Gender dalam konteks sosial hampir selalu menjadi titik permasalahan yang memicu ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif dalam keluarga, dunia kerja, dan masyarakat. Buku ini mengangkat beberapa kasus yang dihadapi oleh perempuan. Kebanyakan kasus-kasus tersebut adalah kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang menempatkan perempuan pada posisi seolah tidak memiliki kesempatan untuk mendudukkan persoalan. Subordinasi, marjinalisasi, dan budaya patriarki yang sangat kuat dipandang menjadi akar dari persoalan ketimpangan gender tersebut.

Surat untuk Presiden (renungan-Renungan Bung Rusdy) Penulis Author Rusdi Mastura dan Rahman M. Arsyad

Penerbit Publisher Media Timur Indonesia dan IDEC (Indonesian Development Engineering Consultan

Deskripsi fisik Physical Description 102 hal+xxii, 14 x 20 cm

ISBN 976-602-98835-0-3

“Dunia tetap butuh Hero” demikian petikan kalimat yang terpampang pada halaman awal buku ini. Buku ini adalah buku tentang para hero. Pahlawan yang ada dalam pikiran seorang Rusdy Mastura yang diharapkan dapat menjadi bahan renungan bagi siapapun dalam melihat kembali tokoh-tokoh negeri ini. Surat-surat imajiner dalam buku ini membuat pembaca menatap kembali Indonesia masa lalu dan masa kini serta harapan akan masa depan.

Sinkronisasi Perencanaan Desa dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Penulis Author Rohidin Sudarno dan Suraji

Penerbit Publisher Ford Foundation dan PATTIRO

Deskripsi fisik Physical Description 10 2 hal+viii, 13 x 18.5 cm

ISBN 978-602-9137-04-0

Sebanyak tujuh puluh persen dari total jumlah masyarakat miskin di Indonesia berada di pedesaan. Angka ini berimplikasi pada proses perencanaan pembangunan yang seharusnya juga mengakomodir partisipasi masyarakat di desa sebagai subjek pembangunan. Perencanaan pembangungan desa yang partisipatif dan berkelanjutan memiliki peran yang strategis dalam kerangka otonomi daerah karena pembangunan desa merupakan dasar pembangunan nasional dimana partisipasi masyarakat menjadi modal utama.