Vol. 1 No. 1 Th. Jan-Des 2016 ISSN: BELAJAR DARI KEBERHASILAN PENDIDIKAN DI FINLANDIA

Vol. 1 No. 1 Th. Jan-Des 2016

ISSN: 2527-7553

BELAJAR DARI KEBERHASILAN PENDIDIKAN DI FINLANDIA Taty Fauzi 1) Neti Herlina 2) Universitas PGRI 1) e-mail : taty.fauzy.co.id [email protected] Abstrak Sistem pendidikan terbaik yang masuk dalam rekor dunia tergabung dalam kelompok Negara OECD (Organization for Economic Co- operation and Development) diraih oleh Finlandia.Momentum rahasia kesuksesan belajar tersebut telah diawali sejak kelahiran dalam sebuah keluarga. Negara memberikan “Maternity Package“ berupa 3 buku bacaan kepada setiap orang tua yang melahirkan. Orang tua wajib menanamkan kecintaan membaca jauh sebelum anak mengenal baca dan tulis. Hal ini dudukung berdasarkan temuan penelitian bahwa masa usia dini sebagai peletak pertumbuhan otak anak, 90% terjadi pada pada usia balita dan selanjutnya berkembang hingga usia 7 tahun. Dukungan pemerintah Finlandia yang senantiasa konsisten dengan kebijakan pendidikan menjadikan salah satu keberhasilan dalam mengelola pendidikan, sementara kebijakan di Indonesia sering berubah mengikuti iklim politik sehingga bukan hanya siswa yang bingung tetapi juga guru sebagai pendidik. Sistem testing untuk masuk ke sekolah menengah tidak diberlakukan di Finlandia karena pada prinsipnya jalur testing justru akan menghancurkan harapan peserta didik untuk berkompetisi. Profesi guru sangat dihargai karena hanya guru yang berkualitas yang dapat diterima untuk mengajar, sumber data menjelaskan bahwa dari 7 pelamar dari masing- masing Universitas untuk dapat menjadi guru hanya 1 orang yang diterima, dengan demikian profesi guru bukan profesi pelarian setelah gagal mendapatkan kesempatan bekerja dimana- mana Kata Kunci : Pendidikan, proses belajar, kebijakan pendidikan, Kurikulum 1. PENDAHULUAN Pendidikan sebagai pintu gerbang peradaban suatu bangsa dipengaruhi oleh kualitas pendidikan, dim2ana cerminan masyarakat yang berkarakter ditentukan oleh masyarakatnya yang berpendidikan, tetapi bukan pendidikan yang diperoleh dengan jalur instan untuk kepentingan jabatan dengan mencurangi

sistem yang sudah ditata

sedemikian rupa berdasarkan jenjang sekolah. Degradasi moral, yang terjadi di Indonesia justru banyak terjadi dilingkungan pendidikan, mulai dari kasus jual beli nilai, ijazah dan transkrip palsu hingga jual beli kedudukan tanpa ada saringan atau jenjang karir, seperti apa dan bagaimana proses yang harus ditempuh untuk menuju pada sebuah kedudukan. Lembaga pendidikan formal diharapkan menjadi instrumen yang mempersiapkan SDM untuk menuju pada bidang pekerjaan yang menjadi tujuan akhirnya. Guru sebagai mesin dan kurikulum sebagai komponen dasar yang mempersiapkan outcome dengan seperangkat materi yang harus ditempuh dan diselesaikan, melalui LPTK (Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidkan). Peran strategis pengembangan kurikulum LPTK (FKIP) dalam proses pendidikan untuk melahirkan calon guru yang berkualitas menjadi

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Tanggal 2 Juni 2016, FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang

23


ISSN: 2527-7553

fokus pertanyaan para guru saat ini. Sejak lahirnya UU nomor 14 tahun 2005 UU tennga Guru dan Dosen mengamanatkan profil guru dengan empat kompetensi utama yaitu; a) kompetensi pedagogik, b) kompetensi profesional, c) kompetensi sosial dan d) kompetensi personal. Sejumlah UU serta peraturan dan ketentuan yang diatur oleh pusat dan daerah berdasarkan otonomi mampukah program- program dalam LPTK melakukan rekondisi atau desain terhadap isi.Benarkah LPTK menjadi titik sentral kualitas guru? Jika Karakter dan kewibawaan lembaga bisa ditembus dengan kebijakan lokal maka LPTK hanya akan merupakan proyek pemerintah yang produknya sudah bisa ditebak. Belajar dari Negara Finlandia yang hanya memiliki luas Negara 338.424/Km2 dengan jumlah penduduk + 5 juta jiwa. Untuk sebuah Negara kecil jika dibandingkan dengan negara Indonesia menunjukkan betapa pemerintah sangat peduli dan mengedepankan pendidikan sebagai kekuatan utama dalam membangun SDM yang berkualitas. Pemerintah Finlandia menanamkan kecintaan membaca kepada peserta dididik dengan menerbitkan buku- buku untuk mendukung kecintaan membaca. Kecintaan membaca ditugaskan pada orang tua, setiap ibu yang melahirkan diberikan 3 buah buku, rahasia untuk membuka tabir yang terkandung dalam isi dunia hanya akan terkuak dan diketahui dari membaca. Ibu sebagai pendidik pertama yang dikenal anak berkewajiban menanamkan cinta membaca.Negara dan seluruh komponen pendidik yaitu orang tua, guru dan media elektronik menyediakan kesempatan pada anak untuk menonton

sekaligus

membaca

siaran

Televisi

menyediakan

bantuan

teks

terjemahan.Suasana belajar yang rileks dikondisikan sedemikian rupa sehingga peserta didik bebas untuk melakukan aktivitas belajar. Guru- guru yang mengajar memiliki kompetensi strata 2 yang dipilih berdasarkan tes (10 lulusan) terbaik dari Universitas sehingga status guru disandang sebagai sebuah kehormatan.Bukan maksud untuk mengecilkan perjuangan pemerintah dalam upaya menciptaka SDM yang berkualitas, tetapi kondisi yang dilihat dan dirasakan oleh peserta didik, orang tua dan para pendidik, berbanding terbalik dengan kondisi pembelajaran di Indonesia.Suasana pembelajaran yang senantiasa mendewakan tes, atau ujian serta homework harus dilahap sekalipun sedang dalam liburan sekolah. Istilah baru yang muncul sebagai upaya untuk melihat keberhasilan siswa yaitu KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) akan menjadi batu sandungan bagi siswa yang tidak menyelesaikan KKM tersebut. Hal yang sangat mendasar bagi pendidik, khususnya pada pendidikan dasar (SD), masih ada yang belum memiliki kualifikasi Strata 1. Konsep belajar yang menyenangkan belum sepenuhnya dijalani dengan “have fun” bagi peserta didik, sehingga masih ada yang fobia sekolah karena takut


24


ISSN: 2527-7553

dimarah guru karena belum atau tidak bisa menyelesaikan tugas “homework”. Padahal dorongan untuk pergi kesekolah merupakan awal untuk meraih sukses belajar. Metode mengajar verbalize mendominasi penyampaian materi sehingga kreativitas menjadi terpendam, sementara kurikulum 2013 saat ini dipakai oleh beberapa sekolah saja yang telah memiliki kesiapan SDM dan sarana pembelajaran yang memungkinkan. Padahal sistem dalam pembelajaran idealnya satu atap, harus seragam untuk seluruh wilayah di Indonesia. Fenomena seperti ini membuat perbedaan sehingga kesan diskriminatif peserta didik di kota dan di desa semakin tajam. Data (jpnn.com) memnjelaskan sebagai rintisan pelaksanaan K-13 yang menerapkan K-13 ada 16.791 sekolah dengan rincian 7.961 adalah sekolah pilot projek dan 8.830 menerapkan K-13 secara mandiri. Belum berhenti pada kebijakan penggunaan kurikulum di Sekolah Menengah, K-13 yang implementasinya secara keseluruhan pemerintah telah mengeluarkan Kurikulum KKNI untuk Perguruan Tinggi, dan beberapa bulan setelah dikeluarkan, implementasinya pun ditunda. Ada apa dengan kebijakan- kebijakan pendidikan yang lahir prematur ini? 2. IDE UTAMA Masing- masing pendidik memiliki komitmen untuk menciptakan belajar menyenangkan, belajar aktif baik dalam kelompok-kelompok kecil atau kelompok besar. Guru membuat persiapan mengajar dengan mempertimbangkan konsep belajar aktif “Learning Have Fun” sehingga siswa menjalani setiap rangkaian tugas belajar dengan motivasi intrinsik, sementara pembelajaran di Indonesia guru masih disibukkan dengan SAP, RPP sementara metode ceramah masih menjadi andalan dalam menyampaikan materi. Secara teori bisa saja peserta didik hafal namun ketika praktik dilapangan mereka kebingungan akan memulai darimana. Setiap tahapan atau jenjang mulai dari TK, hingga Perguruan Tinggi peserta didik harus melalui tahapan tes sehingga ada yang tidak naik kelas, tidak lulus, tidak diterima pada jenjang tertentu. Kondisi ini akan meninggalkan efek psikologis pada peserta didik. Kebijakan pendidikan di Finlandia menganggap bahwa testing justru membuat perangkap pada akhir pembelajaran siswa hanya ingin keluar dari serangkaian testing untuk mendapatkan nilai akademik tinggi tetapi bagaimana mengimplementasikan hasil pembelajaran perlu diuji kembali.Fenomena belajar di Indonesia, siswa yang berada dibawah nilai KKM wajib mengikuti remedial, tetapi jika tidak juga tuntas siswa harus tinggal kelas atau tidak naik. Sementara di negara Finlandia untuk ujian yang sifatnya nasional hanya berupa “Marticulation”

dan diperuntukan untuk masuk ke jenjang


25


ISSN: 2527-7553

Perguruan Tinggi. Selain hal tersebut ada istilah yang digunakan untuk mempromosikan peserta didik yaitu“ Automatic Promotion” seluruh siswa naik kejenjang kelas berikutnya, istilah tinggal kelas tidak dikenal. Secara tidak langsung kondisi sekolah- sekolah di Indonesia rentan menumbuhkan bibit-bibit perpecahan, kecemburuan sosial diantara peserta didik.Ada kelas akselarasi, standar berbasis internasional yang hanya dapat ditempati oleh peserta didik yang tingkat IQ- nya terukur. Kebijakan tersebut hanya akan menyisakan beban psikologis, menurunkan semangat, minat belajar. Sejalan dengan hasil temuan penelitian mahasiswa dalam lomba karya ilmiah remaja yang diselenggarakan TSC Telkomsel tanggal 22 September 2010, di SMA Negeri 1 Madiun dengan judul “Efektivitas Pelasksanaan Sistem Pengelompokkan Siswa Secara Akademis (Program Kelas Unggulan dan Kelas Akselerasi pada Sistem Pendidikan Indonesia)”. Penelitian tersebut dilakukan karena melihat sistem pendidikan di Indonesia yang melakukan pengelompokkan kasta atau kelas dan mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan sosial di sekolah. Berdasarkan angket yang berisi 6 buah pertanyaan tentang kelas akselarasi dan kelas unggulan yang disebarkan pada 105 siswa siswi di SMAN 1 Madiun, 51% dari responden mengatakan sistem pendidikan di Indonesia sedang terpuruk, pertanyaan terakhir mengenai kelayakan kelas unggulan dan kelas akselarasi dipertahankan di Indonesia, 43% responden menyatakan kelas unggulan dan kelas akselarasi tidak layak dan tidak perlu dilakukan di Indonesia. Analisis atas temuan tersebut menunjukkan bahwa dampak keberadaan kelas unggulan dan kelas akselarasi terhadap kondisi sosial.Dampak tersebut bukan diakibatkan pada sistem, melainkan pelaksanaannya di sekolah. Siswa kelas unggulan dan kelas akselarasi akan mengalami kesulitan dalam bergaul dikehidupan sehari-hari. Sebaliknya peserta didik kelas reguler akan mengalami krisis percaya diri akibat kesenjangan dan tekanan dari guru yang membanggakan kehebatan siswa kelas unggulan dan kelas akselarasi. Dampak terburuk lainnya identitas kelas unggulan dan kelas akselarasi dinilai sebagai wadah penggalangan dana bagi siswa yang orang tuanya memiliki kemampuan financial lebih (kaya). Sedangkan Negara Finlandia mempersiapkan anak didiknya mulai dari sekolah dasar

hingga

Perguruan

Tinggi

untuk

dapat

bersaing

menghadapi

ekonomi

Eropa. Persaingan untuk masuk ke Fakultas Keguruan, ujian kompetensi dilaksanakan secara ketat, terbukti dari 7 dari pelamar siswa lulusan terbaik dari setiap sekolah hanya 1 yang diterima (Wikipedia.com). Rumor lainnya bahwa di Indonesia jalan pintas untuk dapat bekerja adalah menjadi guru, karena dianggap mudah, sungguh sebuah berita yang


26


ISSN: 2527-7553

mencoreng.Seolah- olah profil guru adalah sebuah potret yang tidak berkualitas. Sementara perubahan kurikulum dari sejak Indonesia Merdeka berdasarkan data dari (Brilio.net)sumber utama dari kemendikbud.go.id Indonesia telah berganti kurikulum sebanyak 11 kali, terhitung sejak Indonesia merdeka tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, dan 2015 Perjalanan kurikulum dapat dilihat berdasarkan data dokumentasi yang dikelompokan menjadi 5 (lima) era kurikulum LPTK sebagai berikut: 1) sebelum tahun 1970, 2) tahun 1970-an, 3) tahun 1990-an, 4) tahun 2000-an; dan 5) saat ini ditandai dengan beberapa UU, peraturan- peraturan terkait LPTK misalnya Permendikbud tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Naisonal Indonesia (KKNI) Bidang Pendidikan Tinggi, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan tentang Standar Nasional Pendidikan Guru (SNPG). Sebelum tahun 1970 kurikulum LPTK menekankan pada calon guru profesional dengan sistem “Concurrent” (terintegrasi) yaitu kompetensi akademik kependidikan, bidang studi (MKDU, MKDK, MKPBS, MKPBM) yang meliputi elemen nasionalisme, elemen pedagogik, elemen ilmu jiwa, elemen didaktik metodik, elemen bidang yang diajarkan melalui Praktek Pengalaman Lapangan (PPL). Kurikulum LPTK tahun 1970 menekankan pada 5 (lima) rumpun mata kuliah berdasarkan a) Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU), Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK), Mata Kuliah Penguasaan Bidang Studi (MKPBS), Mata Kuliah Proses Belajar Mengajar (MKPBM), dan Mata Kuliah Ciri Fakultas (MKCF). Pendekatan kurikulum penekananya masih sama dengan kurikulum era sebelumnya. Tahun 1990- an kurikulum ditekankan pada topik inti (Content Based urriculum) dengan Kurikulum Berbasis Isi. Pengelompokan rumpun mata kuliah meliputi Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU), Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK), Mata Kuliah Keahlian (MKK) dan

Mata Kuliah Ciri Fakultas (MKCF). Tahun 2000- an kurikulum LPTK

mengalami perubahan yang signifikan dengan lahirnya UU No. 20 tahun 2003 (tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen) UU tersebut mengamanatkan empat kompetensi guru meliputi 1) kompetensi pedagogik, 2) kompetensi profesional, 3) kompetensi sosial, 4) kompetensi personal. Ada penekanan kurikulum pada kompetensi yang harus dicapai sehingga dikenal dengan “Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK” meliputi kompetensi utama dan kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya. KBK di kenal dengan “Kurikulum Inti” dan Kurikulum Institusional mengacu pada sistem UNESCO (1997) yang menganut 4 pilar “The Four Pilars of Education. Rumpun mata kuliah pada


27


ISSN: 2527-7553

KBK terdiri atas Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB). Kurikulum LPTK saat ini dikenal dengan kurikulum pendidikan tinggi yang ditandai dengan lahirnya Permendiknas No. 8 tahun 2009 tentang “Program Pendidikan Profesi Guru Pra-Jab, PP nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PP nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan; Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Permendikbud nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pendidikan Tinggi, Permendikbud nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud tentang Standar Nasional Pendidikan Guru (SNPG).” Pengelompokan rumpun mata kuliah menjadi Kelompok Mata Kuliah Umum (MKU), Kelompok Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK), Kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian dan Penunjang (MKBK) yang dijabarkan dengan pemisahan Kelompok Mata Kuliah Pilihan (MKP) dan Kelompok Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKP) yang dapat dijabarkan dengan pemisahan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan (MKPP). Berdasarkan regulasi yang ada LPTK harus menyesuaikan kurikulumnya dengan penataan kurikulum yang mengacu pada KKNI, SNPT dan SNPG.Nilai plus yang ingin dicapai adalah peningkatan kualifikasi kompetensi lulusan yang mengarah pada pencapaian visi dan misi baik program studi serta institusi. Mahasiswa (LPTK), untuk rumpun Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK), mahasiswa harus menguasai keterampilan (skill) bidang keahlian dari mata kuliah tersebut, selain hal tersebut mahasiswa harus menguasai didaktik metodik pedagogik dalam mengajarkan keterampilan (skill). Untuk hasil yang baik keterampilan (skill) pada setiap mata kuliah dalam rumpun MKBK harus ada mata kuliah didaktik metodiknya, namun hal ini tentu tidak dapat dilakukan karena beban studi terbatas yang harus ditempuh mahasiswa, oleh karena itu dikelompokkan mata kuliah kuliah dengan keterampilan (skill) yang sejenis untuk diberikan mata kuliah didaktik metodiknya. Kurikulum LPTK yang mengacu KKNI, SNPT dan SNPG implementasinya dalam pembelajaran untuk calon guru mempunyai implikasi “Trickle Down Effect”, yang bermakna bahwa pembelajaran oleh dosen LPTK akan mempunyai dampak yang luas, tugas dosen menjadi lebih strategis, selain mendidik, mengajar, menggali potensi mahasiswa, dosen sebagai model dan sebagai rujukan guru


28


ISSN: 2527-7553

Sejalan dengan penjelasan di atas, Edy (2015) pada Tribun news.com menegaskan.bahwa kurikulum bermutu membentuk Guru Indonesia berkualitas. Implikasi lain bahwa struktur kurikulum pendidikan akademik untuk calon guru yang disusun mengacu KKNI, SNPT dan SNPG telah ditempatkan diawal (early exposure) bagi mahasiswa calon guru, yaitu dengan memberikan pengalaman pada calon guru dengan magang atau internship secara berjenjang di sekolah- sekolah. Dalam konteks ini pedagogi dan didaktik metodik dipahami sebagai konsep yang merujuk pada dua aspek belajar yaitu berkaitan dengan apa dan bagaimana peserta didik belajar, bagaimana calon guru belajar tentang mengajar dan membentuk keahliannya menjadi professional. Terbukanya hubungan dan pasar global dengan Negara Asean melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) membuka peluang pertukaran guru yang berasal dari negara-negara ASEAN untuk bekerja, mengajar di sekolah-sekolah Negara tetangga. Sistem Pendidikan di Indonesia masih jauh untuk sampai pada sistem pendidikan di Finlandia, beberapa ulasan di atas dijelaskan jika Finlandia menetapkan bahwa anakanak baru bersekolah setelah mereka usia 7 tahun, wajib belajar usia 7- 14 tahun), Indonesia bahkan jauh lebih awal anak usia 2 tahun bahkan sudah diantar untuk masuk pada kelompok bermain “play group”, ada TK A yang didalamnya ada anak yang berusia 3 tahun, TK Bsekalipun tujuannya hanya untuk melatih anakanak untuk berani dan bersosialisasi. Muatan calistung yang diajarkan pada anakanak padahal menurut pakar psikologi yang hidup pada tahun 1896- 1980 Jean Piaget teorinya memberikan banyak konsep dalam lapangan psikologi perkembangankecerdasan.Setiap anak di Finlandiawajib belajar bahasa Inggeris dan membaca satu buku dalam seminggu. Selama proses belajar peserta didik didampingi oleh guru khususnya bagi anak yang tegolong lamban dalam belajar dan diberikan kesempatan untuk belajar khusus (privat). Hasil dari proses pembelajaran dievaluasi untuk mengetahui perkembangan kemampuan anak Pungutan- pungutan dalam proses belajar di Indonesia menjadi isu setiap awal tahun ajaran padahal pemerintah telah mengucurkan dana melalui “Kebijakan Sekolah Gratis pada sekolah- sekolah di seluruh Indonesia”. Gaungnya “Gratis” namun faktanya tak ada yang gratis bagi peserta didik yang mau belajar. Sementara Negara Finlandia menyediakan seluruh fasilitas belajar untuk 1 orang siswa 200.000,- Euro hingga ke Perguruan Tinggi atau setara dengan Rp. 2.960.000.000,- seluruh kebutuhan seperti makan, minum hingga transportasi ke sekolah ditanggung pemerintah. Tingkat kesejahteraa Guru di Indonesia untuk golongan III berkisar antara Rp. Hingga Rp. Guru di Finlandia menerima gaji 3400 Euro atau setara dengan Rp. 50.320.000 (kurs / 25 April


29


ISSN: 2527-7553

2016, Limas Kompas ). Tidak hanya dosen yang dipersiapkan untuk mencapai jenjang kehormatan Profesor, tetapi setiap guru diarahkan untuk mencapai prestasi tertinggi.Hal ini wajar karena guru di Finlandia memiliki kualifikasi akademik (S1, S2, S3).Berbanding terbalik dengan kondisi pendidikan di Indonesia.Kebijakan selalu berubah disesuaikan dengan iklim politik, “Road Map” sejarah pendidikan membingungkan, hingga peningkatan jenjang karir guru, dosen terhenti karena dihadang oleh beberapa kebijakan, sementara ketersediaan

sarana

untuk

mencapai

akse

peningkatan

karir

masih

sangan

minim.Sebagaimana dimuat dalam equator.co.id bahwa sudah saatnya Indonesia memiliki aturan kebijakan yang mapan, mumpuni tidak dipengaruhi oleh iklim politik.Kebijakan jika tidak ditunjang dengan banyaknya SDM berkualitas maka hanya menjadi proyek.Sebagaimana dikemukakan Diaz dalam Santrock (1997) bahwa pengajaran yang effektif adalah karena adanya pengajaran yang bersifat kompleks dan adanya variasi individu.Selain itu guru harus menguasai berbagai perspektif dan strategi, bersifat fleksibel. Dua syarat yang harus dimiliki guru adalah 1) skill, keterampilan pengetahuan dan 2 ) komitmen dan motivasi. 3. SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan road map keberadaan kurikulum di Indonesia, sudah seharusnya kurikulum LPTK jauh lebih matang. Konteks pedagogi dan didaktik metodik harus dipahami sebagai konsep yang merujuk pada dua aspek belajar yaitu berkaitan dengan bagaimana peserta didik belajar,

bagaimana calon guru harus belajar untuk dapat

mengajar dan membentuk keahliannya menjadi professional. Konsep bahwa semua peserta didik memiliki potensi dan kemampuan memberikan peluang untuk belajar dan memahami sehingga kekuatan skill lebih ditonjolkan. Sekolah tidak membedakan peserta didik mana yang akan diasuh atau dididik dalam proses belajar mengajar, oleh guru. Hapuskan istilah kelas unggulan dan kelas reguler karena kondisi tersebut hanya akan menciptakan jurang pemisah antar guru dan antar peserta didik. Bagaimana guru dalam pembelajaran abad 21 membuat persiapan mengajar dengan mempertimbangkan konsep belajar aktif “Learning Have Fun”.Ini yang lebih penting, karena status atau profesi guru bukan profesi asal jadi tetapi merupakan profesi yang yang berkarakter, dihargai dan dihormati.


30


ISSN: 2527-7553

4. REFERENSI : Aherdiana, Aulia. (2013) Kelas Unggulan dan Akselerasi, Efektifkah?http://aulzs.blogspot.co.id/2013/11/kelas-unggulan-dan-akselerasiefektifkah.html. diakses tanggal 13 Mei 2016. Diaz, C.F. Pelletier, C.M. & Provenzo, E.F. (2006).Touch The Future Teach. Boston : Allyn & Bacon. Edy, Mastoni.(2015).Kurikulum Bermutu Membentuk Guru Berkualitas.Tribunnews.com http://bangka.tribunnews.com/2015/02/16/kurikulum-bermutu-membentukguru-berkualitas. Piaget, Jean, Barbel Inhelder. (1950). The_Psychology_of_the_Child : The definitice Summary of the world’s Most Renouced Psychologist. Published Oct 1972 : Basic Books. Santrock, John W. (2009). Educational Psikologi : Psikologi Pendidikan. Jakarta : Salemba Humanika. Undang- undang Republik Indonesia, Nomor 14 tahun 2005. Undang- undang Guru dan Dosen.


31

Vol. 1 No. 1 Th. Jan-Des 2016 ISSN: BELAJAR DARI KEBERHASILAN PENDIDIKAN DI FINLANDIA

Recommend Documents