VII. RANCANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MISKIN
7.1.
Latar Belakang Rancangan Program Kemiskinan di Desa Mambalan merupakan kemiskinan yang lebih
disebabkan oleh faktor struktural daripada faktor kulturalnya. Meskipun demikian dalam perancangan program diupaya kan untuk mengatasi masalah kemiskinan komunitas melalui pendekatan struktural maupun kultural. Komunitas mengalami kemiskinan karena struktur yang ada tidak memungkinkan lagi bagi mereka untuk meningkatkan pendapatannya dan menjangkau pelayanan-pelayanan publik untuk mereka seperti kredit perbankan. Warga komunitas yang sebagian besar bekerja sebagai petani hanya memiliki 20% dari luas lahan yang ada di Desa Mambalan. Mereka memiliki lahan rata-rata kurang dari 0,5 hektar. Selain itu, fasilitas yang semestinya ditujukan bagi mereka seperti lembaga pemerintah desa, puskesmas, sekolah dan pasar ternyata tidak dapat mereka manfaatkan karena keterbatasan pengetahuan
dan
kemampuan
untuk
menjangkaunya,
malahan
yang
memanfaatkanya adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan modal untuk menjangkaunya. Selain itu pemerintah sendiri selaku penyedia fasilitas sering menempatkan komunitas miskin ini sebagai obyek dari program pemerintah yang dilibatkan hanya pada tahap pelaksanaan program saja. Mata pencaharian komunitas miskin ini juga mencerminkan struktur yang sulit untuk dirubah menjadi lebih baik seperti: buruh tani, buruh serabutan, buruh bangunan, tukang pelihara ternak dan lain -lain. Mereka bekerja keras dengan curahan waktu yang panjang setiap hari namun penghasilannya tetap kecil karena jenis pekerjaannya memang digaji kecil. Padahal tanpa tenaga dan jasa mereka para tuan tanah dan developer tidak bisa menjalankan usahanya. Potensi yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan dalam komunitas ini adalah kelembagaan lokal berupa hubungan kekerabatan yang masih erat dan semangat trust yang dimiliki oleh warga. Hal ini terbukti dari adanya lembaga -lembaga swadaya lokal untuk memenuhi kebutuhan bersama seperti kelompok arisan, kelompok perabotan, iuran kematian dan krama gubug (retribusi untuk dusun yang warga perempuannya dinikahi).
90
Untuk mengetahui permasalahan, penyebab, potensi dan sumber, serta upaya pemecahan yang bisa dilakukan di Desa Mambalan, dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 7 Pembahasan Alternatif Kegiatan Permasalahan
Penyebab
Potensi dan Sumber
Akses Pembangunan Kurang
§Terisolir
§Kelembagaan lokal
§Pengetahuan Kurang
§Kepala Desa
Tidak ada Modal Usaha
§Akses pembangunan kurang
§Kelembagaan keuangan lokal
§Aset tidak ada
§Keluarga Mampu
§Akses pembangunan kurang
§Dinas Instansi
Keterampilan Kurang
§Tokoh Masyarakat
§Pendidikan rendah Pengangguran
§Keterampilan Kurang
§Pihak Swasta §Balai Latihan Kerja §Pihak swasta
§Lapangan kerja terbatas §Keluarga mampu atau Pemilik Lahan.
Upaya Pemecahan Pertemuan Rutin Warga-Warga dan Warga-Kepala Desa. Pengelolaan kelembagaan keuangan lokal untuk mengatasi kemiskinan. Pelatihan dan magang pada dinas instansi dan Pihak Swasta Menghubungkan warga terampil dengan pihak swasta, keluarga mampu atau pemilik lahan.
Sehubungan dengan itu perlu dirancang suatu program pemberdayaan agar warga komunitas miskin dapat ikut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara (pemerintahan). Dalam hal ini diperlukan suatu lembaga loka l yang akan membantu komunitas miskin memperoleh hak-haknya, yang akan melakukan pengaturan-pengaturan pemanfaatan sumber-sumber lokal maupun sumber luar yang bisa dimanfaatkan oleh komunitas miskin untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan penghasilannya. Termasuk juga sebagai media untuk menyampaikan permasalahan dan aspirasi komunitas miskin kepada pemerintah desa.
91
7.2.
Tujuan dan Sasaran Tujuan disusunnya rancangan program ini adalah untuk merancang
program memberdayakan komunitas miskin di Desa Mambalan. Rancangan program ini merupakan rangkaian proses pemberdayaan komunitas miskin melalui pendekatan partisipastif, yang disusun oleh komunitas sendiri berdasarkan aspirasi yang terhimpun pada saat diskusi kelompok. Sasaran rancangan program ini adalah tokoh masyarakat yang peduli dengan kondisi kemiskinan komunitas beserta seluruh warga komunitas.
7.3.
Program Aksi Berdasarkan hasil pleno dengan komunitas miskin dengan mengundang
semua tokoh masyarakat, semua Ketua RT dan Kepala Desa, maka dibentuklah Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) Mambalan dengan berbagai program kegiatan, antara lain: Program Pertemuan Rutin Warga, Program Penggalangan Dana Komunitas, Program Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Warga, serta Program Pembentukan Jarin gan Kerja. Programprogram kegiatan LPPM ini diharapkan bisa menjawab masalah-masalah dalam komunitas. Setelah dibentuknya LPPM ini kemudian disusun rancangan program yang akan dilaksanakan oleh LPPM. Mengenai rancangan program ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 8 Rencana Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Miskin Masalah
Program
Kegiatan
Tujuan
Indikator
Pelaksana
Penanggung Pendukung Jawab
Waktu
Akses Pembangunan Kurang
Program Pertemuan Rutin Warga.
Pertemuan Rutin Warga -Warga dan Warga -Kepala Desa.
Memperkuat kelembagaan lokal.
Banyak warga yang hadir.
LPPM
Ketua LPPM
Toma, Kades
Setiap Jumat dan sebulan sekali
Tidak ada Modal Usaha
Program Penggalangan Dana Komunitas.
Pengelolaan kelembagaan keuangan lokal untuk mengatasi kemiskinan.
Memberi Pinjaman Modal Usaha Bergulir.
Banyak warga yang dapat memanfaatkan pinjaman modal bergulir.
LPPM
Ketua LPPM
Toma, Keluarga Mampu.
Januari Desember 2006.
Keterampilan Kurang
Program Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Warga.
Pelatihan dan magang pada dinas instansi dan Pihak Swasta.
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
Produktivitas Tinggi.
LPPM
Ketua LPPM
Pihak Swasta, Dinas Instansi, Toga.
Juli Desember 2006.
Pengangguran
Program Pembentukan Jaringan Kerja.
Melakukan pendekatan pada pihak swasta, dan keluarga mampu atau pemilik lahan.
Menghubungkan warga terampil dengan pihak swasta, keluarga mampu atau pemilik lahan.
Banyak warga yang memperoleh pekerjaan.
LPPM
Ketua LPPM
Pihak Swasta, Keluarga Mampu atau Pemilik Lahan.
Januari Desember 2006.
92
93
Berdasarkan permasalahan dan potensi yang ada, terdapat beberapa rancangan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh LPPM, yaitu: 1. Program Pertemuan Rutin Warga Melakukan pertemuan rutin warga setiap hari Jumat dalam rangka memperkuat kelembagaan yang ada, untuk membicarakan permasalahan yang mendesak untuk segera ditangani, dan pertemuan rutin bulanan dengan kepala desa untuk menyampaikan permasalahan dan aspirasi komunitas. 2. Program Penggalangan dana komunitas Mengaktifka n kelembagaan-kelembagaan lokal untuk mengatasi kemiskinan seperti: arisan warga, kerama gubug (retribusi laki-laki yang kawin dengan perempuan setempat), iuran kematian dan lain-lain, untuk kemudian uangnya dikumpulkan dan dikelola untuk diberikan kepada yang berhak ataupun menjadi pinjaman modal usaha bergulir. Dalam pembentukannya LPPM juga sudah mengagendakan untuk melebihkan seribu rupiah untuk setiap pembelian raskin, yang akan digunakan untuk membiayai pengerukan sumur warga yang dilanda kekeringan. 3. Program Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Warga Mengadakan diskusi tentang kewirausahaan dan latihan keterampilan dengan mengundang fasilitator dari Instansi Pemerintah dan Sektor Swasta, serta mengadakan kegiatan magang pada Instansi Pemerintah dan Sektor Swasta. Selain itu diadakan juga pengajian rutin oleh Tuan Guru (Kyai) untuk meningkatkan pengetahuan agama komunitas miskin tentang
pentingnya
kesejahteraan hidup di dunia disamping kehidupan di akhirat. Perlu juga pemberian informasi yang benar tentang perayaan hari besar agama islam yang sering diperingati secara besar-besaran dengan biaya besar padahal kondisi ekonomi pas-pasan. 4. Program Pembentukan Jaringan Kerja Melakukan pendekatan pada dinas istansi terkait, pihak swasta, dan keluarga mampu atau pemilik lahan, yang sekiranya memiliki program bantuan untuk
94
rakyat miskin atau butuh tenaga kerja, untuk kemudian dipersiapkan kelembagaan atau pengaturannya oleh LPPM. Sehubungan dengan itu dapat digambarkan hubungan partnership berdasarkan kepercayaan, kesetaraan dan kemandirian yang terjadi antara komunitas miskin, pemerintah dan sektor swasta melalui pembentukan LPPM ini sebagai berikut: Gambar 7 Skema Pemberdayaan Komunitas Miskin yang Mandiri dan Berkelanjutan
PEMERINTAH
1
c
b LPPM 2
3
KOMUNITAS MISKIN
SEKTOR SWASTA
a Keterangan: 1.
Advokasi Kebijakan
a.
Keterkaitan Prasarana Pendukung
2.
Pengembangan Kemitraan Sosial
b.
Pengembangan Keswadayaan
3.
Pengembangan Kelembagaan, Produktivitas dan Kemandirian
c.
Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan program kegiatan yang telah dirancang, maka dapat ditetapkan tugas utama lembaga yang telah dibentuk ini yaitu melakukan kajian permasalahan-permasalahan komunitas miskin dan mencari solusinya melalui
95
media musyawarah warga. Setelah itu merancang program kegiatan untuk melaksana kan solusi yang telah ditetapkan tersebut. Adapun perincian tugas LPPM tersebut adalah: 1. Memfasilitasi
kegiatan
pertemuan
atau
musyawarah
warga
untuk
mendiskusikan masalah bersama dan mencari upaya pemecahannya dengan memamfaatkan sumber-sumber yang ada. 2. Menghubungi pihak terkait seperti dinas instansi pemerintah dan dunia usaha yang bisa membantu melalui pembentukan jaringan kerjasama yang adil dan saling menguntungkan. 3. Mengatur pemanfaatan dan pemeliharaan hasil kegiatan. 4. Melakukan evaluasi kegiatan komunitas yang telah dilakukan. 5. Menyampaikan masukan dan saran kepada pemerintah desa dalam rangka pembangunan desa. 6. Memelihara norma dan pola hubungan baik (kelembagaan) yang ada dalam komunitas. Diharapkan dengan adanya Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) ini dapat menjadi media bagi komunitas untuk bertemu dan berdialog mengenai permasalahan bersama dan upaya untuk mengatasinya berdasarkan sumber -sumber dan kelembagaan yang ada. Termasuk juga sebagai media untuk menyampaikan aspirasi komunitas kepada pemerintah desa. Selain itu LPPM juga akan mengatur dan mengelola pemanfaatan sumber-sumber lokal maupun sumber luar yang bisa dimanfaatkan oleh komunitas miskin untuk meningkatkan penghasilannya, serta menghubungkan komunitas dengan pihakpihak terkait yang bisa membantu seperti Dinas Instansi Pemerintah dan Pihak Swasta. Dalam hal berhubungan dengan pihak-pihak terkait yang bisa membantu, banyak pihak yang dapat diajak untuk membentuk jaringan kerjasama dengan komunitas Desa Mambalan antara lain: pemerintah dearah (desa hingga kabupaten), perbankan, dunia usaha, perguruan tinggi, LSM, Tokoh masyarakat, koperasi dan dinas instansi pemerintah.
96
Sehubungan dengan itu dapat dilihat pola jaringan kerja LPPM dengan pihak-pihak terkait yang bisa membantu seperti gambar berikut ini: Gambar 8 Jejaring Kelembagaan LPPM
Perguruan Tinggi Dunia Usaha
Koperasi
Perbankan
LPPM
Tokoh Masyarakat
Pemerintah Desa
Kecamatan
Kabupaten Dinas Instansi Pemerintah
LSM
Bentuk hubungan kelembagaan yang terdapat antara LPPM dengan pemerintah daerah mulai dari desa hingga kabupaten bersifat fasilitasi dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung tumbuh kembangnya organisasi lokal sejenis LPPM. Kemudian LLPM juga sebaliknya memberikan umpan balik kepada pemerintah mengenai kebijakan yang diambil selama ini sehubungan dengan pembangunan masyarakat. Dengan hubungan demikian tercipta umpan balik yang merupakan stimulasi bagi munculnya langkah-langkah perbaikan di masa-masa mendatang dari masing-masing pihak (LPPM - Pemerintah Daerah).
97
Kondisi demikian diharapkan menjadi modal sosial bagi terwujudnya good goovernance , jika governance diartikan sebagai tata cara pemerintah dan warga mengatur sumberdaya dan mecahkan masalah-masalah publik. Sementara itu governance yang baik (good) memiliki unsur-unsur akuntabilitas, partisipasi, predictability dan transparansi (Sjaifudian, 2002). Asumsi yang mendasari pemikiran ini adalah, bahwa governance yang baik hanya dapat tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung, yaitu: warga yang bertanggung jawab, aktif dan memiliki kesadaran dengan cara mengorganisir diri, bersama dengan pemerintah yang terbuka, tangggap, mau mendengar dan mau melibatkan (iklusif). Inilah basis dari tatanan masyarakat yang diidamkan. Perlu diingat kembali bahwa LPPM lahir karena ada aspirasi dari bawah, dengan kata lain LPPM merupakan lembaga swadaya lokal yang berbasis komunitas. Sedangkan mengenai hubungan kelembagaan LPPM dengan pihakpihak yang bisa membantu (stakeholders) juga bersifat fasilitasi dari masingmasing stakeholders untuk memperlancar kegiatan LPPM. Adapun bentuk fasilitasi yang dapat diberikan antara lain: (a) perbankan, memberikan kredit modal usaha yang akan diputar oleh LPPM; (b) dunia usaha, menyediakan lapangan kerja bagi buruh bangunan yang banyak terdapat di Desa Mambalan melalui perantara LPPM, selain itu juga membeli produk kerajinan yang dihasilkan oleh warga masyarakat Desa Mambalan berdasarkan prinsip keadilan dan saling menguntungkan; (c) perguruan tinggi, melakukan penelitian atau kajian, memberikan fasilitasi berupa pendampingan masyarakat dan pelatihan teknologi tepat guna melalui koordinasi LPPM; (d) LSM, melakukan kerjasama dan pendampingan kepada LPPM dalam rangka memperkuat LPPM agar lebih mampu melaksanakan tugas memberdayakan masyarakat; (e) Tokoh masyarakat, memberikan pengayoman, arahan-arahan, nasihat-nasihat berdasarkan nila i-nilai luhur dan keagamaan; (f) koperasi, menjadi mitra kerja LPPM dalam mengembangkan usaha simpan pinjam anggota LPPM; dan (g) dinas instansi pemerintah, memfasilitasi berupa program bantuan alat atau bahan bagi kegiatan usaha ekonomi produktif warga komunitas yang dibina oleh LPPM.
98
Dengan demikian diharapkan LPPM mampu menjalankan aktivitasnya sebagai media pemberdayaan masyarakat baik dalam bidang sosial, ekonomi dan politik karena telah bekerjasama dan didukung oleh pemerintah, Swasta, perguruan tinggi dan LSM. Selanjutnya LPPM diharapkan mampu menjadi lembaga civil society, dimana civil society dimaknai sebagai kumpulan insitusi atau organisasi di luar pemerinta dan sektor swasta, atau sebagai ruang tempat kelompok-kelompok sosial dapat eksis dan bergerak. LPPM merupakan salah satu bentuk komponen civil society. Dari keseluruhan uraian mengenai proses dan tujuan terbentuknya LPPM ini dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 9 Visi pembentukan LPPM
Pemerintah (Government)
Good Governance
Civil Society
Partisipasi masyarakat melalui lembaga atau organisasi (LPPM)
Modal Sosial
Rancangan program yang disusun dalam kajian ini bertujuan untuk memperkuat modal sosial yang ada dalam komunitas agar warga komunitas dapat berpartisipasi. Partisipasi yang dilakukan oleh warga komunitas dapat dilakukan
99
dengan cara mengorganisir diri agar memiliki posisi tawar yang lebih kuat melalui lembaga atau organisasi yang dalam hal ini adalah LPPM. Dengan adanya LPPM ini menjadi salah satu komponen kekuatan penyeimbang bagi pemerintah maupun sektor swasta, yang dalam hal ini dikenal dengan istilah civil society. Pemberdayaan komunitas yang kemudian berwujud dalam bentuk partisipasi melalui LPPM ini tidak berarti melemahkan atau mereduksi kekuasaan atau kapasitas negara. Baik negara maupun masyarakat dapat saling memperkuat dengan membentuk mekanisme yang memungkinkan masin g-masing pihak saling menstimulasi, sehingga menciptakan umpan balik yang positif dan dapat mendorong kepada perbaikan yang signifikan terhadap pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah bersama dengan mengatur memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia secara adil, bijak dan berkelanjutan. Bila kondisi ideal seperti ini dapat terwujud barulah dapat dikatakan suatu negara menerapkan sistem good governance.
