USU Law Journal, Vol.3.No.1 (April 2015)

USU Law Journal, Vol.3.No.1 (April 2015)

101-112

KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PENCEGAHAN PENCURIAN KENDERAAN BERMOTOR (STUDI DI KEPOLISIAN SEKTOR SUNGGAL) Eko Hartanto Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Marlina [email protected] ABSTRACT Motor vehicle theft problem in the community is no longer a new thing, because almost every day many cases moto vehicle theft. Location of motor vehicle thefts occur in many places, but generally the same modus operandi. Nowadays, these criminal motor vehicle theft, especially theft is increasing, because the sanction given to the offender the theft of a motor vehicle is considered less severe, so many actors are already free repeat such action. This research is important to know why the highest motor vehicle theft happened in the jurisdiction of Police Sunggal. Furthermore, the data also showed, Crime Settlement (PTP) in Sunggal Police also did not show significant numbers. I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kejahatan pencurian khususnya kendaraan bermotor perlu adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat. Keterbatasan aparat penegak hukum khususnya aparat Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan untuk menanggulangi tindak kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor yang banyak terjadi terutama di kota-kota besar.1 Masalah pencurian kendaraan bermotor atau yang lebih dikenal dengan nama Curanmor (Pencurian Kendaraan Bermotor) di masyarakat bukan lagi hal baru, karena hampir setiap hari banyak sekali terjadi kasus Curanmor. Tempat dan tujuan curanmor berbeda, namun umumnya modus operandi curanmor dinilai sama. Adapun beberapa modus operandi curanmor di wilayah hukum Kepolisian Sektor Sunggal dapat dilihat pada contoh-contoh di bawah ini, yaitu2 : 1. “Mengambil paksa sepeda motor saat diparkir; dan Modus operandi curanmor makin hari makin berkembang sejalan dengan perkembangan sistem pengamanan kendaraan bermotor itu sendiri, mulai dari pengambilan paksa dengan kunci leter T sampai dengan melumpuhkan alat pengaman yang sudah lazim dipakai dan dipelajari oleh pelaku curanmor. 2. Memperdaya korban. Ada beberapa kasus yang mana modus operandinya adalah memperdaya para korbannya, yaitu : a. Wanita cantik juga sering dipergunakan untuk menjadi ujung tombak dalam aksi curanmor di daerah parkir, biasanya parkir yang relatif sepi. Begitu kita selesai memarkirkan kendaraan, kita dihampiri oleh seorang wanita cantik dan sexy sambil menawarkan minyak wangi. Dengan bujuk rayunya ada saja yang bersedia untuk mencoba aroma parfum yang ia tawarkan, dengan cara disemprotkan ke tangan anda 1 Satjipto Rahardjo, Membangun Polisi Sipil : Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan, (Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2002),hal. 103-104, mengatakan bahwa : “Di Indonesia, sangat terkenal perbandingan jumlah polisi terhadap penduduk yang amat timpang, idealnya adalah seorang polisi untuk 400 penduduk, tetapi di Indonesia seorang polisi harus melayani lebih dari 1000 penduduk. Bagaimanapun keinginan kita untuk menambah jumlah polisi, tetapi akhirnya akan terbentur pada banyak kendala birokrasi dan keuangan. Dunia menyadari, bahwa untuk bisa bekerja baik, polisi harus digaji cukup. Judul sebuah artikel di majalah Asia Week (26 Januari 1994, hal. 23) sangat menarik dalam hubungan pembicaraan kita, karena judul artikel tersebut berbunyi A Society Does itself a Favor by Paying its Police Force Well (Suatu masyarakat akan memetik keuntungannya sendiri dengan cara membayar polisinya secara baik). Kita memang tidak bisa memperlakukan polisi-polisi kita seperti kerbau yang hanya tau pengabdian saja. Mereka juga manusia yang harus diperhatikan hak-hak asasi kemanusiaannya. Kinerja polisi juga banyak bergantung pada perlengkapannya. Disini polisi juga harus berkejaran dengan penjahat, yang misalnya, menggunakan pesawat HT dan mobil/motor. Penjahat tidak mau tahu, bahwa satu pesawat HT polisi dipakai beramai-ramai dan jatah uang bensin polisi cuma untuk 6 liter per hari”. 2 Unit Reskrim Kepolisian Sektor Sunggal, “Data Kasus Curanmor Tahun 2012 – 2014”.

101

101-112


kemudian anda disuruh menciumnnya, ketika mencium itulah korban langsung tidak sadarkan diri karena parfum tersebut sudah dicampur zat tertentu yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kejadian selanjutnya, mudah ditebak, si wanita cantik dan komplotannya tinggal mengambil kunci, STNK karcis parkir dan kendaraan korban. b. Kejadian berikut menimpa seorang tetangga. Seperti biasa, sebut saja Pak Budi, mengantar istrinya dengan sepeda motor menuju tempat kerja di pagi hari sekitar jam 4.30. Kegiatan ini merupakan rutinitas Pak Budi, dia berangkat pada jam yang sama dan melalui jalan yang sama. Suatu hari sekembalinya dari mengantar istri, sekitar jam 5 pagi dia memalui jalan yang relatif sepi, dari belakang terdengar sepeda motor yang sepertinya ingin mendahului, tanpa curiga Pak Budi memberi jalan dengan sedikit mengurangi laju kendaraannya dan sedikit minggir ke kiri. tiba - tiba "PRAAAK...." kepala Pak Budi dibentur benda tumpul dari belakang dan langsung tersungkur, ketika kemudian terlihat samar-samar seorang lelaki mendekat dengan petungan Pak Budi berpura-pura mati sehingga orang tersebut membatalkan niatnya untuk memukul kepala Pak Budi untuk kedua kalinya, karena memang kepala Pak Budi sudah berlumuran darah akibat dari pukulan pertama yang dari balakang tadi. Rupanya pada saat sepeda motor tersebut tepat berada di samping Pak Budi, seorang lagi yang berada di boncengan memukul kepala Pak Budi dengan benda tumpul. Selanjutnya dua pria tersebut membawa kabur motor milik Pak Budi. Pak budi yakin pelakunya sudah beberapa hari mempelajari kebiasaan pak budi setiap pagi karena motor dengan jenis yang sama beberapa hari terakhir sering terlihat berhenti di ujung jalan”. Kejahatan pencurian dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yang mana perbuatannya telah merugikan orang lain seperti yang diatur dalam KUHP pada Bab XXII tentang Pencurian yaitu Pasal 362 s/d Pasal 367. Pencurian juga dapat dikatakan kejahatan terhadap harta kekayaan berupa perkosaan atau penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik tertindak), dimuat dalam buku II KUHP, yaitu: tindak pidana pencurian, pemerasan, penggelapan barang, penipuan, merugikan orang berpiutang dan berhak, dan penghancuran atau pengrusakan barang, dan penadahan (begunsting).3 Sekarang ini pelaku kejahatan pencurian khususnya pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat, karena pemberian sanksi yang diberikan kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor dinilai kurang berat, sehingga banyak pelaku yang sudah bebas mengulangi kembali perbuatan tersebut. Tabel 1. Perbandingan Data Jumlah Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jumlah Tertinggi di Wilayah Hukum 6 Kepolisian Sektor dibawah Polresta Medan Pada Tahun 2009 s/d Tahun 2013 NO.

Kepolisian Sektor

1 Kepolisian Sektor Sunggal 2 Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan 3 Kepolisian Sektor Medan Kota 4 Kepolisian Sektor Medan Helvetia 5 Kepolisian Sektor Medan Barat 6 Kepolisian Sektor Deli Tua TOTAL

2009-2013 JTP 1.308 1.295 1.237 1.188 1.178 1.033 7.239

PTP 147 195 208 184 199 154 1.087

Ket.

: JTP = Jumlah Tindak Pidana PTP = Penyelesaian Tindak Pidana Sumber : Data Sekunder yang diolah. Berdasarkan Tabel 1, jumlah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang relatif tinggi untuk rentang waktu 2009 s/d 2013 adalah di Kepolisian Sektor Sunggal yaitu sebanyak 1.308 kasus pencurian kendaraan bermotor. Sedangkan, untuk pencurian kendaraan bermotor yang paling rendah adalah di Kepolisian Sektor Deli Tua sebanyak 1.033 kasus pencurian kendaran bermotor. Terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang telah diselesaikan, paling banyak di Kepolisian Sektor Medan Kota sebanyak 208 perkara yang diselesaikan. Sedangkan untuk penyelesaian penanganan perkara yang paling sedikit adalah di Kepolisian Sektor Sunggal, 3

Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda, (Malang : Bayu Media, 2006), hal. 1.

102


101-112

akan tetapi, tetap saja penyelesaian kasus pencurian kendaraan bermotor pada 6 Kepolisian Sektor tersebut tidak signifikan. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui kenapa pencurian kendaraan bermotor paling tinggi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Sunggal. Selanjutnya, data juga menunjukkan, Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) di Kepolisian Sektor Sunggal juga tidak menunjukkan angka yang signifikan. Lembaga resmi yang secara langsung bertanggung jawab atas usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan curanmor adalah aparat penegak hukum, terkait dengan wilayah yurisdiksi Kecamatan Medan Sunggal, maka yang berwenang untuk menegakkan hukum adalah Kepolisian Sektor Sunggal. Aparat Kepolisian Sektor Medan Sunggal juga mempunyai keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki, untuk itu, peran dan partisipasi masyarakt dalam usaha penanggulangan curanmor ini partisipasi dari penegak hukum atau polisi dan juga peran serta masyarakat harus lebih ditingkatkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian : “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Kepolisian Sektor Sunggal)”. B.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah di dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimana kebijakan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah yurisdiksi Kepolisian Sektor Sunggal? 2. Apakah hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Sektor Sunggal? C. Tujuan Penelitian Terkait dengan judul dan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah yurisdiksi Kepolisian Sektor Sunggal. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Sektor Sunggal. Dengan demikian, penelitian tesis ini secara khusus membahas tentang penyebab terjadinya tindak pidana curanmor dan bagaimana pula kebijakan-kebijakan Kepolisian Sektor Sunggal untuk menanggulangi permasalahan tersebut agar masyarakat merasa aman dan nyaman untuk tinggal di daerah Kecamatan Sunggal. D. Manfaat Penelitian Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik yang bersifat praktis maupun teoretis. Dari segi teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan baru serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep-konsep ilmiah yang ada. Dengan penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademisi di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Manfaat dari segi praktis, diharapkan penelitian dapat bermanfaat bagi Penyidik-penyidik Kepolisian Sektor di bawah Polresta Medan khususnya Kepolisian Sektor Sunggal. II. KERANGKA TEORI Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori kebijakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arif mengutip Marc Ancel, pernah menyatakanbahwa “modern criminal science” terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu : criminology, criminal law, dan penal policy. Marc Ancel mengemukakan bahwa “penal policy” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Istilah “kebijakan” dalam penelitian ini diambil dari istilah “policy” (inggris). Bertolak dari istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut sebagai “penal policy”.4 4 Marc Ancel dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 21.

103


101-112

Secara garis besar kebijakan kriminal dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara, yaitu5: 1. “Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya represive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) dengan menggunakan sarana penal (hukum penal); 2. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan”. Menurut A. Mulder, “strafrecht politiek” mempunyai garis tuntutan sebagai berikut6 : 1. “Seberapa jauh kebijakan hukum pidana yang berlaku perlu diubah/diperbaharui; 2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; 3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanan pidana harus dilaksanakan”. Pengertian A. Muller di atas berdasarkan pada pendapat “sistem hukum pidana” dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa setiap masyarakat yang tertata memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari : 1. “Peraturan hukum pidana dan sanksinya; 2. Suatu tata cara hukum pidana; 3. Suatu mekanisme pelaksanaan pidana”.7 Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Kebijakan pidana juga merupakan bagian dari “criminal policy” dengan pengertian sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Kebijakan hukum pidana dalam arti luas dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Penelitian ini menitikberatkan pada kebijakan di bidang hukum pidana materil (substantif). Menurut perspektif kebijakan hukum, sanksi digunakan sebagai sarana dan upaya penanggulangan kejahatan.8 Sanksi merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan. Sistem sanksi yang berlaku saat ini hanya mengenal dua bentuk sanksi yaitu sanksi pidana dan tindakan, menandakan pemidanaan di Indonesia menganut sistem dua jalur, dikenal dengan sebutan Double Track System (DTS). Dianutnya double track system merupakan perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neoklasik. Terjadinya transformasi konseptual dalam sistem pidana dan pemidanaan yang terjadi di dunia pada umumnya telah mendorong munculnya semangat untuk mencari alternatif pidana yang lebih manusiawi dimana konsep pemidanaan semula berorientasi pada pembalasan (punishmentto punishment) berubah ke arah pembinaan (treatment philosophy). Sehingga bentuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi pidana dan sanksi tindakan.9 Kondisi tersebut memperlihatkan kecenderungan legislator untuk selalu menggunakan sanksi pidana sebagai sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan (dominasi sanksi pidana), juga menunjukkan keadaan yang tidak seimbang dalam penggunaan sanksi pidana dan sanksi tindakan sehingga harus diakui sistem sanksi dalam hukum pidana saat ini telah menempatkan sanksi yang utama sehingga keberadaan sanksi tindakan tidak sepopuler sanksi pidana. Tentu saja hal tersebut dapat mempengaruhi pola pikir dan kebijakan yang diterapkan berkaitan dengan penggunaan sanksi tindakan yang terkesan hanya sebagai sanksi pelengkap, yang pada akhirnya berpengaruh pada putusan-putusan hakim yang dalam penjatuhan pidananya banyak didominasi 5Ibid. 6Ibid.,

hal. 25-26. hal. 26. 8 JE. Sahetapy mengatakan bahwa : “Apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk pembalasan dan menakutkan maka belum pasti tujuan pemidanaan akan tercapai karena dalam diri terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan menaruh rasa dendam”. Sumber : JE. Sahetapy, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Alumni, Bandung, 1979, hal. 149. 9 Setyo Utomo, “Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana yang Berbasis Restorative Justice”, makalah disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang “Politik Perumusan Ancaman Pidana Dalam Undang-Undang di Luar KUHP”, diselenggarakan oleh Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Hukum dan HAM, di Jakarta, tanggal 21 Oktober 2010, hal. 9. 7Ibid.,

104


101-112

oleh penggunaan sanksi pidana baik itu terhadap kejahatan konvensional maupun nonkonvensional seperti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Menurut ahli hukum pidana, Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan, yang menyatakan bahwa10 : “Tujuan pemidanaan dibagi tiga kelompok, yakni : a) Teori Absolut (retributif); Teori Absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan kejahatan sehingga sanksi bertujuan memuaskan tuntutan keadilan. b) Teori Teleologis; dan Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. c) Teori Retributif Teleologis”. Sistem sanksi sebagai sub sistem hukum pidana tidak dapat dilepas dari sistem hukum pidana itu sendiri oleh karena hakekatnya bertitik tolak dari pemahaman kebijakan penal sebagai sarana penanggulangan kejahatan (politik kriminal). Penjatuhan pidana oleh hakim, terkait sanksi yang dikenakan seharusnya disesuaikan pula dengan karakter kejahatannya, sanksi apa yang layak untuk dikenakan terhadap seorang pelaku. Menyangkut penetapan sanksi dalam hukum pidana, merupakan bagian terpenting dalam sistem pemidanaan karena keberadaannya dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana. Terlebih lagi bila dihubungkan dengan kecenderungan produk perundang-undangan pidana di luar KUHP yang tampaknya ada kemajuan dalam stelsel sanksinya yang telah menggunakan double track system, baik yang ditetapkan secara eksplisif maupun implisif. Penggunaan double track system dalam perundang-undangan pidana masih banyak memunculkan kerancuan, terutama bentuk-bentuk dari jenis sanksi tindakan dan jenis sanksi pidana tambahan. Pada akhirnya kerancuan dalam penetapan kedua jenis sanksi dalam hukum pidana tersebut menimbulkan masalah ketidakkonsistenan antara peraturan perundang-undangan pidana yang satu dengan perundang-undangan pidana yang lainnya.11 Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah teori kriminologi. Ada beberapa penggolongan teori dalam kriminologi antara lain teori kejahatan dan kondisi ekonomi, teori anomi, teori-teori sub kebudayaan, teori-teori konflik dan sebagainya. Adapun beberapa teori penting, yaitu : 1. “Teori mengenai “Krisis Ekonomi dan Kejahatan; Berbagai jenis situasi gangguan ekonomi dikaji dalam bagian-bagian yang terpisah: krisiskrisis yang parah termasuk yang disebabkan bencana alam, krisis gradual dan siklikal yang tercermindalam inflasi, resesi dan mis-employment, kekurangan bahan dan tekanan-tekanan ekonomi yang kronis. Istilah krisis yang dimaksudkan adalah suatu konsep umum yang tidak hanya menyangkut disfungsi ekonomi dari suatu jenis resesi, terlepas dari apakah ada atau tidak inflasi yang memperburuk keadaan tetapi juga krisis-krisis tertentu dan krisis lokal yang mungkin terjadi akibat bencana alam, krisis yang disebabkan oleh ketidakmampuan suatu masyarakat dalam “take off” ke era industri dan krisis yang melekat pada salah urus dalam bidang politik ekonomi. Secara teoritik M. Harvey Brenner mengidentifikasi beberapa pandangan yang berbeda mengenai latar belakang kejahatan dalam hubungannya dengan pengaruh langsung ekonomi terhadap kejahatan, yakni: Penurunan pendapatan nasional dan lapangan kerja akan menimbulkan kegiatan-kegiatan industri ilegal. Terdapatnya bentuk-bentuk “innofasi” sebagai akibat kesenjangan antara nilai-nilai atau tujuan-tujuan sosial dengan sarana-sarana sosio-struktural untuk mencapainya. Dalam masa kemunduran ekonomi, banyak warga masyarakat yang kurang mempunyai kesempatan mencapai tujuan-tujuan sosial dan menjadi “innovator” potensial yang cenderung mengambil bentuk pelanggaran hukum. 10 Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Semarang : Universitas Diponogoro, 1996), hal. 49-51, Bambang Poernomo dan Van Bemmelen juga menyatakan ada 3 (tiga) teori pemidanaan sebagaimana yang dinyatakan oleh Muladi, yakni teori pembalasan (absolute theorien), teori tujuan (relative theorien) dan teori gabungan atau (verenigings theorien). Lihat : Bambang Purnomo, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hal. 27. 11 EZ. Leasa, Op.cit., hal. 52.

105


101-112

Perkembangan karir kejahatan dapat terjadi sebagai akibat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor ekonomi yang sah. Pada beberapa tipe kepribadian tertentu, krisis ekonomi akan menimbulkan frustasi oleh karena adanya hambatan atau ancaman terhadap pencapaian cita-cita dan harapan yang pada gilirannya menjelma dalam bentuk-bentuk perilaku agresif. Pada kelompok-kelompok tertentu yang mengalami tekanan ekonomi terhadap kemungkinan besar bagi berkembangnya sub kebudayaan delinkuen. Sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran, sejumlah warga masyarakat yang menganggur dan kehilangan penghasilannya cenderung untuk menggabungkan diri dengan teman-teman yang menjadi pengangguran pula dan dengan begitu lebih memungkinkan dirancang dan dilakukannya suatu kejahatan. 2. Teori Tentang Faktor Reaksi Sosial Kejahatan atau perilaku menyimpang dapat pula dijelaskan melalui suatu pendekatan sosiogenik dalam kriminologi yang menekankan pada aspek-aspek prosesual dari terjadi dan berlangsungnya penyimpangan terutama dalam hubungannya dengan reaksi sosial. Dari sudut pandang ini, perilaku menyimpang adalah akibat penilaian sosial yang ditujukan pada seseorang. Salah satu teori yang dikenal didalam kriminologi yang juga mencoba menjelaskan kejahatan dari perspektif reaksi sosial adalah teori yang dikemukakan oleh Edwin Lemert. Lemert menguraikan tentang proses-proses seseorang diasingkan sebagai pelaku penyimpangan dan akibatnya karir kehidupannya terorganisasikan atau terbentuk secara pribadi disekitar status-status sebagai pelaku penyimpangan”.12 III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sunggal 1.

Kebijakan Menggunakan Hukum Pidana (Penal Policy) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sunggal

Kota Medan yang merupakan ibukota Sumatera Utara sangat potensial bagi peningkatan kejahatan, Kota Medan merupakan daerah yang utama bagi semua sector kegiatan. Adapun batasbatas wilayah Kota Medan tersebut adalah : 1. Sebelah Utara berbatas dengan Selat Malaka; 2. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Deli Tua dan Pancur Batu Kabupaten Deli serdang; 3. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. 4. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Percut Sei Tuan dan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Kota Medan mempunyai luas wilayah 256 km² (26.510 Ha) dengan jumlah penduduk sebanyak ± 2.500.000 jiwa dan mempunyai 11 Kecamatan dan 144 Kelurahan. Kota Medan terletak di bawah wilayah hukum Kepolisian Resort Kota (selanjutnya ditulis Polresta) Medan mempunyai 12 (dua belas) Kepolisian Sektor Kota (selanjutnya ditulis Kepolisian Sektor). Keseluruhan dari Kepolisian wilayah yang ada di jajaran Polresta Medan ini adalah sebagai berikut : 1. Kepolisian Sektor Deli Tua; 2. Kepolisian Sektor Kutalimbaru; 3. Kepolisian Sektor Medan Area; 4. Kepolisian Sektor Medan Barat; 5. Kepolisian Sektor Medan Baru; 6. Kepolisian Sektor Medan Helvetia; 7. Kepolisian Sektor Medan Kota; 8. Kepolisian Sektor Medan Timur; 9. Kepolisian Sektor Pancur Batu; 10. Kepolisian Sektor Patumbak; 11. Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan; dan 12. Kepolisian Sektor Sunggal. Dalam penelitian ini mengkhususkan pada Kepolisian Sektor Sunggal, yang mana pencurian kendaraan bermotor pada lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup meresahkan 12 Soedjono Dirdjosisworo, Sinopsis Kriminologi Indonesia, (Jakarta : Mandar Maju, 1994), hal. 108143. Lihat juga : Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid I, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001).

106


101-112

masyarakat, dan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Sektor Sunggal dari data yang didapat merupakan Kepolisian Sektor yang paling tinggi kejahatan pencurian kendaraan bermotornya. Kebijakan hukum pidana (penal policy) di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sunggal terkait dengan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menggunakan upaya represif dengan cara mengikuti kebijakan hukum pidana yang dikeluarkan oleh Kapolresta Medan. Oleh karena itu, kebijakan penggunaan hukum pidana (Penal Policy) di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sunggal berasal dari Polresta Medan yang merupakan atasan langsung Kepolisian Sektor Sunggal. Adapun kebijakan Kapolresta Medan terkait dengan pencurian kendaraan bermotor adalah melalui Surat Perintah No. Sprin/811/V/2014 tertanggal 24 Mei 2014. Surat Perintah tersebut berisikan “Operasi 810” dalam rangka penindakan para pelaku penadahan Kasus 3C “Curas, Curat, dan Curanmor” di wilayah hukum Polresta Medan. Curas adalah pencurian dengan kekerasan, curat adalah pencurian dengan pemberatan, dan curanmor adalah pencurian kendaraan bermotor. Operasi 810 tersebut memerintahkan kepada personil yang ditugaskan untuk melakukan penindakan ditempat apabila tertangkap tangan melakukan pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor. Penindakan tersebut berupa menembak pelaku dengan cara13 : 1. “Memberitahukan kepada pelaku tentang identitas personil; 2. Memperingatkan pelaku dengan menembakkan ke atas; 3. Apabila pelaku melakukan perlawanan barulah dilakukan penembakan dengan tujuan untuk melumpuhkan pelaku yaitu penembakan di kaki”. Prosedur tersebut tidak dijalankan, maka personil yang melakukan penembakan tersebut akan ditindak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penindakan terhadap personil kepolisian yang tidak menjalankan prosedur tersebut adalah melalui Propam Polresta Medan. 14 Kepolisian Sektor Sunggal yang berada di bawah Polresta Medan wajib mengikuti perintah Kapolres. Tujuan diberlakukannya upaya penal ini adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan rutin.15 Namun, apabila Kapolsek Sunggal mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi pencurian kendaraan bermotor, maka seluruh jajaran Kepolisian Sektor Sunggal wajib mengikutinya. Dalam mengeluarkan kebijakan tersebut, Kapolsek Sunggal wajib mempunyai dasar hukum dan alasan kenapa dikeluarkannya kebijakan tersebut. Adapun kebijakan yang dikeluarkan Kapolsek Sunggal terkait dengan upaya penal penanggulangan pencurian kendaraan bermotor adalah dengan mengawasi residivis yang baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) terkait dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukannya. Sehingga dapat mengontrol pergerakan residivis tersebut. Pengawasan terhadap residivis ini dilakukan karena para pelaku akan selalu mengulangi perbuatannya. Kebijakan hukum pidana (penal policy) di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sunggal terkait dengan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menggunakan upaya represif dengan cara mengikuti kebijakan hukum pidana yang dikeluarkan oleh Kapolresta Medan. Oleh karena itu, kebijakan penggunaan hukum pidana (Penal Policy) di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sunggal berasal dari Polresta Medan yang merupakan atasan langsung Kepolisian Sektor Sunggal. Adapun kebijakan Kapolresta Medan terkait dengan pencurian kendaraan bermotor adalah melalui Surat Perintah No. Sprin/811/V/2014 tertanggal 24 Mei 2014. Surat Perintah tersebut berisikan “Operasi 810” dalam rangka penindakan para pelaku penadahan Kasus 3C “Curas, Curat, dan Curanmor” di wilayah hukum Polresta Medan. Curas adalah pencurian dengan kekerasan, curat adalah pencurian dengan pemberatan, dan curanmor adalah pencurian kendaraan bermotor. Adapun kebijakan yang dikeluarkan Kapolsek Sunggal terkait dengan upaya penal penanggulangan pencurian kendaraan bermotor adalah dengan mengawasi residivis yang baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) terkait dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukannya. Sehingga dapat mengontrol pergerakan residivis tersebut. Pengawasan terhadap residivis ini dilakukan karena para pelaku akan selalu mengulangi perbuatannya. 2.

Kebijakan Menggunakan Hukum Pidana (Penal Policy) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sunggal

13 Wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Sunggal, Iptu. Adi Putranto Utomo, pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2014. 14 Wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Sunggal, Iptu. Adi Putranto Utomo, pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2014. 15 Surat Perintah No. Sprin/811/V/2014 tertanggal 24 Mei 2014.

107


101-112

Dikaitkan dengan penelitian ini, kebijakan penanggulangan pencurian kendaraan bermotor dengan menggunakan upaya hukum non-penal dapat dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sunggal dengan upaya pre-emptif dan preventif. 1. Upaya Pre-Emptif; Adapun upaya pre-emptif yang dilakukan Kepolisian Sektor Sunggal untuk menanggulangi pencurian kendaraan bermotor adalah melakukan penyuluhan ke masyarakat yang dilakukan salah satu unsur Kepolisian Sektor Sunggal yaitu Babhinkamtibmas. Adapun penyuluhan yang dilakukan oleh Babhinkamtibmas dengan mengumpulkan seluruh Sekuriti (Tenaga Pengamanan) dari perusahaan-perusahaan maupun perumahan-perumahan. Isi penyuluhan yang diberikan adalah mengenai bagaimana cara menjaga dan memelihara lingkungan dari orang luar atau orang tidak dikenal. 2. Upaya Preventif; a. Patroli dan tingkatkan siskamling di masyarakat; Pendekata preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sunggal dengan melakukan patroli dan razia di jalan-jalan umum di wilayah-wilayah yang dianggap rawan, melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan secara cermat guna menghindari pemalsuan surat-surat (SIM, STNK, BPKB) yang meluas, melakukan pengawasan terhadap bengkel-bengkel kendaraan bermotor yang dicurigai sebagai tempat penadahan, melakukan penangkapan terhadap pelaku, penadah dan pemalsu surat-surat kendaraan, kemudian meneruskan para tersangka maupun penadah yang melakukannya ke pengadilan agar mendapatkan hukuman atas perbuatan yang dilakukannya. b. Membuka saluran telepon pengaduan masyarakat; Adapun upaya-upaya non-penal yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara membuka saluran telepon untuk Dumas (Pengaduan Masyarakat) terkait dengan kehilangan kendaraan bermotor. Upaya tersebut telah lama dilakukan. Saluran telepon tersebut digunakan untuk gerak cepat agar dapat menangkap pelaku di tempat kejadian perkara.16 c. Meningkatkan kewaspadaan dengan menambah kunci ganda; Upaya preventif lainnya dengan cara meningkatkan kewaspadaan dalam memarkirkan kendaraan, dengan menambah kunci ganda setiap kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan sosialisasi dengan masyarakat yang datang ke Kepolisian Sektor Sunggal.17 B. Hambatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sunggal 1. Hambatan Dalam Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Hambatan yang dihadapi Kepolisian Sektor Sunggal dalam menjalankan upaya penal untuk menanggulangi pencurian kendaraan bermotor (Operasi 810) adalah terkait dengan putusan hakim yang menjatuhkan vonis terlalu ringan. para pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor kerap mengulangi kejahatannya. Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) dapat menyebabkan pelaku kejahatan ‘naik kelas’. Maksudnya adalah ketika seseorang dihukum dengan vonis pencurian kendaraan bermotor, maka setelah vonisnya selesai, ia akan menjadi penadah barang-barang pencurian kendaraan bermotor tersebut. Naik kelas di atas, maksudnya adalah bahwa terpidana kasus pencurian kendaraan bermotor yang masuk ke dalam penjara dapat belajar kepada orang-orang yang telah senior dalam melakukan kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Setelah menjalani hukuman dan keluar dari penjara, maka pelaku pencurian tersebut melakukan pencurian dengan daya upaya yang lebih keras lagi dengan cara-cara yang dipelajari dari orang-orang yang telah mahir yang sebelumnya telah berada di dalam penjara terlebih dahulu. 2. Hambatan Dalam Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Hambatan yang dihadapi Kepolisian Sektor Sunggal dalam menjalankan upaya non-penal (pre-emptif dan preventif) sangat kompleks dan saling berhubungan satu sama lain. Contohnya seperti kurangnya anggaran yang mengakibatkan setiap personil tidak dapat menjalankan tugasnya untuk berpatroli. Adapun hambatan-hambatan yang yang dihadapi Kepolisian Sektor Sunggal, antara lain : a) Kurangnya Personil 16 Wawancara dengan Panit Reskrim Kepolisian Sektor Sunggal, Aipda. Nur Istiono, pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2014. 17 Wawancara dengan Panit Reskrim Kepolisian Sektor Sunggal, Aipda. Nur Istiono, pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2014.

108


101-112

Hambatan Kepolisian Sektor Sunggal dalam melakukan upaya-upaya pre-emptif dan preventif dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor mengenai kekurangan personil. Untuk wilayah hukum Kepolisian Sektor Sunggal terdiri dari tiga kecamatan, yaitu : Kecamatan Sunggal Deli Serdang, Kecamatan Medan Sunggal, dan Kecamatan Medan Selayang. Setiap kecamatan-kecamatan tersebut diberikan kepada beberapa orang personil Kepolisian Sektor Sunggal untuk mengatasi kejahatan, termasuk tapi tidak terbatas kepada pencurian kendaraan bermotor. Personil yang bertugas di Kecamatan Sunggal Deli Serdang berjumlah delapan orang masingmasing terbagi dalam dua tim, yaitu18 : 1. “Team 7.3 a. Aiptu. Togas Simanjorang; b. Aiptu. Misrianto; c. Bripka. Rudi Setiawan; d. Brigadir Anse M. Ginting; 2. Team 7.6 a. Aiptu. A. Sinulingga; b. Bripka. Pangeran Purba; c. Brigadir Deny Sitepu; d. Brigadir Eliot Silitonga”. Jumlah penduduk yang terdapat di Kec. Sunggal Deli Serdang pada tahun 2010 sebanyak 244.733 orang.19 Dengan jumlah penduduk yang sebanyak itu, tidak akan mungkin delapan orang personil Kepolisian Sektor Sunggal dapat mengatasi seluruh kejahatan yang terjadi. Oleh karena itu, personil yang bertugas yang termasuk ke dalam Team 7.3 dan Team 7.6 bergerak berdasarkan laporan polisi yang diberitahukan oleh masyarakat. Selanjutnya untuk personil Kepolisian Sektor Sunggal yang bertugas di Kecamatan Medan Sunggal, hanya satu tim saja yang terdiri dari empat orang personil, yaitu Team 7.7. Penduduk yang bermukim di Kec. Sunggal Deli Serdang lebih banyak dari penduduk yang bermukim di Kec. Medan Sunggal. Dikarenakan Kec. Sunggal Deli Serdang masuk ke wilayah Kab. Deli Serdang sementara itu, Kec. Medan Sunggal masuk ke wilayah Kota Medan. Adapun personil dari Team 7.7, yaitu20 : 1. “Aiptu. Teguh Iman; 2. Bripka. Arif Anto; 3. Brigadir Mhd. Irwansyah; 4. Briptu Feri Andika”. Untuk Kec. Medan Sunggal, yang terdiri enam kelurahan yang masing-masing sebagai berikut : Kel. Sp. Tanjung; Kel. Babura; Kel. Lalang; Kel. Sei Sikambing B; Kel. Tj. Rejo; dan Kel. Sunggal. Pada Kec. Medan Sunggal hanya terdapat empat orang Personil dari Kepolisian Sektor Sunggal yang bertugas untuk berpatroli. Tugas patroli dilakukan bukan saja untuk menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor, akan tetapi, untuk setiap kejahatan yang terjadi di wilayah yurisdiksinya. Jumlah penduduk yang berada di Kec. Medan Sunggal adalah sebanyak 112.426 orang, sementara personil yang bertugas di Kec. Medan Sunggal hanya sebanyak empat orang. 21 Hal ini mengartikan bahwa untuk 27.500 orang di Kec. Medan Sunggal hanya satu orang personil Kepolisian Sektor Sunggal saja yang bertugas untuk mengawasinya. Pada Kec. Medan Selayang terdapat enam kelurahan, yang terdiri dari : Kel. Asam Kumbang; Kel. Tj. Sari; Kel. PB. Selayang; Kel. PB. Selayang II; Kel. Sempakata; dan Kel. Beringin. Di wilayah yurisdiksi tersebut terdapat dua tim yang bertindak untuk melakukan patroli, yaitu Team 7.5 dan Team 7.4. masing-masing terdiri dari empat orang. Personil Kepolisian Sektor Sunggal yang berpatroli tersebut, bukan hanya mengawasi kejahatan pencurian kendaraan bermotor tetapi juga seluruh kejahatan yang terjadi. Adapun personil pada Team 7.5 dan Team. 7.4 adalah sebagai berikut22 : 1. “Team 7.5 a. Aiptu. Sintong Lubis; b. Brigadir Dolly Siregar; c. Brigadir Beni D. Ginting; Data Unit Reskrim Kepolisian Sektor Sunggal, Juni 2014. Biro Pusat Statistik (BPS), Hasil Sensus Penduduk 2010 : Kabupaten Deli Serdang Data Agregat Per Kecamatan, (Deli Serdang : Biro Pusat Statistik, 2010), hal. 6. 20 Data Unit Reskrim Kepolisian Sektor Sunggal, Juni 2014. 21 Biro Pusat Statistik Kota Medan (BPS), Hasil Sensus Penduduk 2010 : Data Agregat Per Kecamatan Kota Medan, (Medan : Biro Pusat Statistik Kota Medan, 2010), hal. 13. 22 Data Unit Reskrim Kepolisian Sektor Sunggal, Juni 2014. 18 19

109


101-112

d. Briptu. Joko Andri; Team 7.4 a. Aiptu. Senang Sembiring; b. Bripka. Suroto; c. Brigadir Maju Sihite; d. Brigadir Ratno Ismawan”. Adapun jumlah penduduk yang terdapat di Kec. Medan Selayang adalah sebanyak 99.367 orang.23 Penduduk di Kec. Medan Selayang tersebut diawasi oleh delapan orang Personil Kepolisian Sektor Sunggal. Walaupun Personil Kepolisian Sektor Sunggal di Kec. Medan Selayang berjumlah delapan orang, tetap saja personil yang mengawasi masyarakat di Kec. Medan Selayang tersebut masih kurang. 2.

b) Kurangnya Anggaran Kekurangan anggaran bukan saja terdapat pada instansi-instansi pemerintah yang lainnya. Kepolisian Sektor Sunggal juga mengalami kekurangan anggaran dalam menjalankan berbagai tugas dalam melayani masyarakat. Jumlah anggaran yang dialokasikan dari APBN dalam penyelesaian perkara hanya tujuh perkara, sementara dalam satu bulan Kepolisian Sektor Sunggal menangani labih dari 300 perkara. Sehingga, kinerja jajaranya di Kepolisian Sektor Sunggal tidak maksimal dalam menuntaskan berbagai kasus.24 Pada tahun 2013, Kepolisian Sektor Sunggal mendapatkan anggaran yang berasal dari DIPA – RKA K/L Tahun Anggaran 2013 Polresta Medan adalah sebesar Rp. 280.682.090,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Rupiah). Anggaran yang dialokasikan untuk penyidikan dan pemeriksaan perkara yang dibagi dalam perkara sulit dan mudah adalah sebanyak 5 kasus, yang terdiri dari perkara sulit sebanyak 4 kasus (Rp. 97.104.000,-) sedangkan untuk perkara mudah sebanyak 1 kasus (Rp. 6.443.590,-).25 Berangkat dari perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang diterima (Jumlah Tindak Pidana – JTP) oleh Kepolisian Sektor Sunggal pada tahun 2013 adalah sebanyak 318 kasus sedangkan terhadap Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) adalah sebanyak 56 kasus. Penyelesaian perkara tersebut patut diacungi jempol karena anggaran yang dialokasikan tidak sebanding dengan perkara yang diselesaikan. Pada tahun 2014, Kepolisian Sektor Sunggal menerima anggaran yang berasal dari DIPA – RKA K/L Tahun Anggaran 2013 Polresta Medan adalah sebesar Rp. 268.358.600,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah). Anggaran yang dialokasikan kepada penyidikan dan pemeriksaan adalah sebanyak 8 kasus mudah sebesar Rp. 60.880.000,- (Enam Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).26 Dengan demikian, bagaimana mungkin seorang Personil Kepolisian Sektor Sunggal dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk menjaga keamanan wilayahnya sedangkan anggaran untuk beli BBM saja Kepolisian Sektor Sunggal tidak mampu, sehingga banyak sepeda motor untuk patroli tidak jalan. Selain itu juga, kurangnya personil juga menjadi hambatan dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor sehingga sindikat-sindikat kejahatan juga sulit untuk dibongkar. c)

Kurangnya Sarana dan Prasarana

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi 23Ibid.,

hal. 13. Harian Waspada, “Kapolsek Sunggal Keluhkan Anggaran”, diterbitkan Kamis, 27 Januari 2011. 25 Polresta Medan, “Pendistribusian Anggaran DIPA – RKA K/L TA. 2013 Polresta Medan, Medan 04 Januari 2013. 26 Polresta Medan, “Pendistribusian Anggaran DIPA – RKA K/L TA. 2013 Polresta Medan, Medan, Januari 2014. 24

110


101-112

dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional? Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. d) Kurangnya Kewaspadaan dan Kehati-hatian Masyarakat Masyarakat yang tinggal di wilayah hukum Kepolisian Sektor Sunggal yang melingkupi tiga kecamatan, yaitu : Kec. Sunggal Deli Serdang; Kec. Medan Sunggal; dan Kec. Medan Selayang kurang berhati-hati dalam menjaga kendaraannya pada saat diparkirkan. Hal inilah yang menyebabkan pencurian kendaraan bermotor kerap terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Sunggal. Kekurang waspadaan dan kehati-hatian itu dapat dicontohkan pada saat seseorang berbelanja di toko-toko kebutuhan pokok yang selalu memarkirkan kendaraannya tanpa menggunakan kunci ganda. Hal ini menyebabkan para pelaku pencurian dapat dengan mudah mencuri kendaraan bermotor yang sedang diparkirkan tersebut. Kehati-hatian lainnya juga dapat dilihat pada saat di rumah-rumah masyarakat yang tidak langsung memasukkan kendaraan apabila masyarakat sedang berada di rumah bersama kendaraannya. Kendaraan bermotor yang parkir di garasi bisa hilang raib dicuri oleh para pelaku pencurian tersebut. Dengan demikian, jajaran Kepolisian Sektor Sunggal sangat kesulitan untuk menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukumnya karena kekurangan personil, anggaran, sarana dan prasarana, serta kekuranghati-hatian penduduk. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Kapolsek Sunggal untuk menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukumnya menjadi sulit untuk dilakukan. IV. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Setelah melakukan penelitian mengenai “Sanksi Tindakan Sebagai Alternatif Penanggulangan Kejahatan Psikotropika Bagi Pecandu dan Anak Sebagai Pelaku Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana”, didapat kesimpulan sebagai berikut: 1. Kebijakan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah yurisdiksi Kepolisian Sektor Sunggal terdiri dari kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Kebijakan hukum pidana (penal policy) terkait dengan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menggunakan upaya represif dengan cara mengikuti kebijakan hukum pidana yang dikeluarkan oleh Kapolresta Medan melalui Surat Perintah No. Sprin/811/V/2014 tertanggal 24 Mei 2014 yang dikenal dengan “OPERASI 810”. Operasi tersebut memerintahkan kepada setiap personil di jajaran Kepolisian Sektor sunggal untuk melakukan penindakan ditempat apabila kedapatan pelaku kejahatan sedang melakukan pencurian kejahatannya.Sedangkan untuk upaya non-penal, Kepolisian Sektor Sunggal mengambil langkah upaya pre-emptif dan preventif. Terhadap upaya pre-emptif, jajaran Kepolisian Sektor Sunggal melakukan penyuluhan masyarakat yang dilakukan oleh salah satu unsur Kepolisian Sektor Sunggal yaitu Babhinkamtibmas. Selanjutnya untuk upaya preventif, jajaran Kepolisian Sektor Sunggal melakukan : Patroli dan meningkatkan siskamling di masyarakat; Membuka saluran telepon pengaduan masyarakat; dan meningkatkan kewaspadaan dengan menambah kunci ganda pada kendaraan bermotor pada saat diparkirkan. 2. Adapun hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaran bermotor di Kepolisian Sektor Sunggal terdiri dari dua jenis hambatan, yaitu : Hambatan dalam menjalankan upaya penal; dan hambatan dalam menjalankan upaya non-penal.Hambatan dalam menjalankan upaya penal, jajaran Kepolisian Sektor Sunggal menghadapi residivis yang melakukan tindak pidana kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Karena hakim yang memutus perkara memvonis pelaku dengan hukuman ringan, sehingga pelaku tersebut sewaktu kembali ke masyarakat selalu mengulangi kejahatannya, malah dengan menggunakan metode dan modus-modus operandi yang baru.Hambatan dalam menjalankan upaya nonpenal adalah kurangnya personil sehingga perbandingan penduduk dengan petugas sangat tidak layak, kurangnya anggaran, kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kewaspadaan dan kehati-hatian masyarakat.

111


101-112

B. Saran Dari kesimpulan-kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut: 1. Sebaiknya jajaran Kepolisian Sektor Sunggal menindak tegas para pelaku pencurian kendaraan bermotor dan setiap personil benar-benar menerapkan hukum dengan baik, sehingga tercipta keamanan dan kenyamanan untuk hidup dan berkehidupan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Sunggal. Operasi 810 dilakukan adalah untuk membuat jera para pelaku pencurian kendaraan bermotor. 2. Upaya-upaya yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi jajaran Kepolisian Sektor Sunggal terkait dengan pencurian kendaraan bermotor dalam menjalankan upaya penal dan non-penalnya.Upaya Penal, sebaiknya Majelis Hakim yang memutus perkara pencurian kendaraan bermotor menjatuhkan hukuman penjara seberatberatnya agar pelaku menjadi jera.Upaya Non-Penal, sebaiknya Pemerintah memberikan anggaran-anggaran yang besar agar dapat diperuntukkan guna menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Seluruh hambatan yang dihadapi Kepolisian Sektor Sunggal tidak lain adalah masalah anggaran, karena apabila anggaran tersebut ada, maka personilpersonil yang bertugas akan dengan semangat akan menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA I.

Buku Panggabean, Mompang L.., Membangun Paradigma Kriminologi di Indonesia, Majalah Hukum Trisaksti, No. 29, Tahun XXIII, Oktober, 1998. ----------------------------., Membangun Polisi Sipil : Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan, Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2002. Soekanto,Soerjono., Pengantar Penelitian Hukum, UI Press : Jakarta, 1986. Soemitro, Ronny Hanitijo., Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982. Sunggono Bambang., Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Press, 2010. Tresna, Azas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta : UNPAD, 1959.

II. Tesis dan Jurnal Mezak, Meray Hendrik., “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”, Law Review : Fakultass Hukum Universitas Harapan, Vol. V, No. 3, Maret 2006. Polresta Medan, “Pendistribusian Anggaran DIPA – RKA K/L TA. 2013 Polresta Medan, Medan 04 Januari 2013. Rahardjo, Satjipto., “Pendekatan Holistik Terhadap Hukum”, Jurnal Progresif, Vol. 1 No. 2. Unit Reskrim Kepolisian Sektor Sunggal, “Data Kasus Curanmor Tahun 2012 – 2014”. III. Internet dan Media Massa Departemen Pendidikan Nasional, “Integral”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php., diakses pada 01 April 2014. Harian Waspada, “Kapolsek Sunggal Keluhkan Anggaran”, diterbitkan Kamis, 27 Januari 2011. Ronny Junaidy K., “Ilmu Hukum dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Modern”, http://www.legalitas.org/content/ilmu-hukum-dalam-perspektif-ilmu-pengetahuanmodern., diakses pada 01 April 2014. IV. Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

112

USU Law Journal, Vol.3.No.1 (April 2015)

Recommend Documents