URUSAN WAJIB terkait PD (psl 12 ayat1 ) a) Pendidikan
b) Kesehatan
UU NO. 23 TAHUN 2014
c) Pekerjaan Umum & Penataan Ruang d) Perumahan Rakyat &kawasan pemukiman e) Ketentraman, ketertiaban & perlindungan Masyarakat dan f) sosial URUSAN WAJIB tdk terkait PD (psl 12 ayat 2 )
DESENTRALISASI
OTONOMI DAERAH
URUSAN WAJIB & PILIHAN (Psl 11)
a) Tenaga Kerja b)Pemberdayaan Perempuan & perlindungan Anak c) Pangan d)Pertanahan e) Lingkungan Hidup f) Administrasi kependudukan & catatan sipil g) Pemberdayaan masysrakat & Desa h) Pengendalian penduduk & keluarga berencana i) Perhubungan j) Komunikasi & Informatika k) Koperasi, usaha kecil & menengah l) Penanaman Modal m) Kepemudaan & Olah raga n) Statistik o) Persandian p) Kebudayaan q) Perpustakaan dan r) Kearsipan
PEMBAGIAN URUSAN
URUSAN PILIHAN ( psl 12 ayat 3 ) a) Pertanian b) Kehutanan c) Energi dan Sumberdaya Mineral d) Pariwisata e) Kelautan dan Perikanan f) Perdagangan 1 PEMERINTAHAN g) Perindustrian h) Transmigrasi
KETERKAITAN KEBIJAKAN AMPL DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH
PP No 16/2005 ttg Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
UU No. 23 Thn 2014 (Pemerintahan Daerah)
PP No 65 TH 2005 ttg pedoman penyusunan & penerapan SPM
PP No. 38 Thn 2007 (Urs. Pemerintahan)
Permendagri No 34/2014 ttg Pedoman Penyusunan APBD 2015
PP No. 41 Thn 2007 (Organisasi PD)
Permen PU No. 1/PRT/M/2014 ttg SPM Bid PU & Penataan Ruang
PP No 6 Th 2008 ttg Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah
Substansi perencanaan pusda: UU No. 25 Thn 2005 (SPPN) & PUU t’kait TUJUAN DESENTRALISASI
SUBSTANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUBSTANSI AMPL
Substansi keuangan pusda: UU No. 33 Thn 2004 (PKPD) & PUU t’kait
RTRWP RTRW Kab/Kota Pola Ruang
Kebijakan Tata Ruang
Struktur Ruang
Sistem Jariang Air Bersih Sistem Jaringan Air Limbah Sistem Persampahan
UU 26/2017
• •
UPAYA YG DAPAT DILAKUKAN
Kawasan Lindung Konservasi Sumber Air Baku (Mata Air, Danau, Situ, Embung, dll)
Kebijakan Perencanaan Pembangunan
UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Permendagri No 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi RKPD Tahun 2015 Pelayanan Dasar (Termasuk Air Minum dan Sanitasi) adalah Urusan Wajib Daerah Menjadi Prioritas Pembangunan
RPJPD
RPJMD
RKPD
Advokasi DPRD
• • •
Kebijakan /Perda Penganggaran Pengawasan
Pemberdayaan Masyarakat
• • • •
Aspirasi Pemicuan, Pembinaan BPSPAM Partisipasi operasional Pengelolaan (In Cash + In Kind ) Pengawasan dan Pemeliharaan di Lapangan
Sektor Air Minum dan Sanitasi
3
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
RKPD 2015
APBD 2015 Isu Strategis
Bidang Pembangunan Sarana Prasarana peningkatan akses air minum dan sanitasi
Bidang Sarana dan Prasarana Peningkatan Ketersedian Infrastruktur Pelayanan Dasar Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi
Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal
4
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD Pada Acara Workshop Advokasi Eksekutif Legislatif Dalam Rangka Peningkatan Alokasi Dana APBD bagi Pembangunan AMPL (Regional I, II, III) 1
Penyusunan kebijakan/regulasi yang mendukungpembangunan dan perluasan AMPLdi kabupaten/kota.
2
Peningkatan alokasi anggaran APBD untuk bidang AMPL
3
PEMDA KOMITMEN
4
DPRD
5 6 7
Pemenuhan kewajiban alokasi untuk desa regular APBD dalam Program PAMSIMAS melalui APBD TA2015 penyelesaian dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) AMPL Kabupaten/Kota Tahun 2015 -2019 yang disahkan melalui peraturan Bupati/Walikota meningkatkan kapasitas Panitia Kemitraan (PAKEM) selaku unsur dari Pokja AMPL/Pokja sanitasi/kelompok kerja yang fokus dalam menangani isu air minum dan sanitasi kabupaten/kota memfasilitasi, membina, memantau, dan mengawasi peningkatan kinerja Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air minum dan Sanitasi (BP SPAMS)
mendorong pelaporan kinerja program PAMSIMAS Kabupaten/Kota dapat diakses dan pemutakhirannya dalam Website program PAMSIMAS melalui koordinasi antara District Project Management Unit (DPMU), Provincial Project Management Unit (PPMU), dan Central Project Management Unit (CPMU). 5
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Kebijakan Pengarusutamaan Sektor Air Minum
Review kebijakan terkait air minum dan sanitasi
Advokasi Pemerintah Kab/Kota dan DPRD Kab/Kota
Perencanaan dan Penganggaran (RAD AMPL)
PENGARUS UTAMAAN SAM
Advokasi Pemerintah Provinsi utk mengadopt HIK dan HID
Pemantauan Peningkatan APBD
Pemantauan penerapan Permendagri No 37/2014 6
