URGENSI REFORMASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

BOOK REVIEW : Reformasi Hukum Islam di Indonesia Penulis : Dr.H.Abdul Manan,SH.,S.IP,MHum Cetakan : Pertama, 2006 Penerbit : PT.Raja Grafindo Persada Jakarta Tebal Buku : xxvi,370 hlm, 21 cm ISBN : 979-769—039-3 Peresensi : Rahmani Timorita Yulianti Judul

URGENSI REFORMASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA Dalam sejarah perkembangan hukum Islam pernah mengalami stagnasi perkembangannya, yang diakibatkan oleh suatu paham bahwa pintu ijtihad telah tertutup Pada masa ini masyarakat Islam hanya mengandalkan hukum Islam dari hasil pemikiran para mujtahid zaman dahulu yang jauh berbeda dengan seting sosial dan geografisnya dengan zaman sekarang. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa segala sesuatu yang terdapat di dalam kitab-kitab fiqih merupakan hal yang sakral dan tidak seorangpun yang berkompeten merubahnya. Dengan paham ini pula seseorang tidak diperbolehkan mengikuti pendapat madzab lain. Bahkan kecenderungan yang terjadi adalah mereka sangat sulit untuk menerima perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sat ini. Fenomena tersebut berimplikasi juga bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pembaruan hukum Islam di Indonesia agak lamban perkembangannya dibandingkan dengan Negara-negara Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara. Keterlambatan tersebut menurut Abdul Manan

270

Al-Mawarid Edisi XVI Tahun 2006

Book Review … _sebagai penulis buku yang diberi judul “ Reformasi Hukum Islam Di Indonesia “ ini, beliau mengutip dari Hasballah Thaib ( 2002 : 12)_ disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pertama masih kuatnya anggapan bahwa taqlid (mengikuti pendapat ulama terdahulu) masih cukup untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer, disamping banyak ulama merasa lebih aman mengikuti pendapat ulama terdahulu daripada mengikuti pendapat orang banyak tetapi merasa was-was atas kebenarannya, kedua hukum Islam di Indonesia dalam konteks sosial politik masa kini selalu mengundang polemik berada pada titik tengah antara paradigma agama dan paradigma Negara. Bila dianggap sebagai paradigma negara, hukum Islam harus siap menghadapi masyarakat yang plural, ketiga persepsi sebagian masyarakat yang mengidentikkan fiqih sebagai hasil kerja intelektual agama yang kebenarannya relatif dengan syariat yang merupakan produk Allah dan bersifat absolute Dengan pertimbangan bahwa zaman sekarang sudah jauh berbeda dengan zaman imam madzab dan para fuqahak, pemikiran-pemikiran hukum sudak banyak yang tidak relevan dengan zaman sekarang. Maka pada masa sekarang mutlak perlu diadakan perubahan hukum Islam dengan ijtihad dan pemikiran baru dalam memahami hukum Allah untuk dipakai dalam mengatur kehidupan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Usaha untuk aktualisasi hukum Islam dilakukan setidak-tidaknya menjembatani jarak antara hukum Islam sebagai ajaran teoritis sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab fiqih sebagai pemikiran mujtahid ratusan tahun yang lalu, dengan kebutuhan masyarakat masa kini dan sesuai dengan kebijakan politik hukum Negara Indonesia. Sebagian para pakar hukum Islam di Indonesia sering melemparkan gagasan tentang pembaruan ajaran Islam dengan memakai berbagai istilah pembaruan seperti, restrukturisasi, reinterpretasi, redefinisi dan modernisasi. Gagasan pembaruan tersebut menurut Abdul Manan (2006 : 6) yang dikutip dari Masfuk Zuhdi (1995:1-2) dimaksudkan dengan dasar bahwa Islam itu agama Allah yang sudah sempurna Akan tetapi setelah Nabi Muhammad SAW wafat banyak ayat Al Qur’an yang dipandang oleh kaum modernis sebagai ayat yang perlu diinterpretasi ulang agar sesuai dengan persoalanpersoalan kontemporer. Pembaruan pemikiran hukum Islam dapat juga dilakukan dengan cara memperbarui hasil-hasil pemikiran (ijtihad) para pemikir Islam (Mujtahidin) dahulu yang sekarang tidak relevan lagi dengan kepentingan umum (Maslahah ‘ammah), perkembangan masyarakat serta kemajuan jaman. Menurut Abdul Manan (hlm.6) terdapat tiga dimensi yang harus dilihat jika hukum Islam akan diperbarui dalam pengerttian fiqih. Pertama, perubahan secara menyeluruh pada doktrin, yaitu merubah nilai-nilai yang terkandung dalam fiqih yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, situasi, tempat dan waktu harus diperbarui agar sesuai dengan kondisi zaman,


271

Book Review … kedua pembaruan dalam cara penerapannya, dalam hal ini Abdul Manan memberikan contoh dalam kecenderungan mengutamakan penerapan fatwa atau syarah ulama yang sudah tidak relevan lagi dengan konteks zaman, maka harus ditinggalkan, ketiga pembaruan pada kaidah (aturan) yang sesuai dengan kondisi dan situasi sosial masyarakat Indonesia dan dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (Hlm.7). Ketiga dimensi pembaruan tersebut dapat dijadikan sebagai agenda besar dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia yang berada pada tiga tempat yaitu pertama tersebar dalam kitab-kitab fiqih yang ditulis oleh para fuqahak ratusan tahun yang lalu, kedua berada dalam peraturan perundangundangan Negara yang memuat hokum Islam seperti Undang-undang No.I tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan pemerintah no.9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan sebagainya, ketiga terdapat dalam berbagai putusan Hakim Pengadilan Agama yang telah berbentuk yurisprudensi. Namun ketiga sumber hukum Islam di Indonesia tersebut, pada realitasnya sering terjadi kontroversi pada penerapanya baik antara fiqih dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau antara fiqih dengan putusan Pengadilan Agama, bahkan antara putusan Pengadilan Agama dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hlm.11). Kontroversi tersebut sangat membahayakan bagi keberlangsungan suatu penegakan hukum di lingkungan Pengadilan Agama. Sehingga dapat menimbulkan sikap antipati masyarakat pencari keadilan terhadap Peradilan Agama. Oleh karena itulah sudah saatnya diadakan pembaruan hukum Islam di Indonesia yang kodifikatif dan unifikatif serta berdimensi filosofis, yuridis dan sosiologis.

Aspek Metodologis, Legalisasi dan Yurisprudensi Buku yang ditulis oleh Abdul Manan ini diangkat dari gabungan antara hasil penelitian disertasinya pada program S3 Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, pada tahun 2004 dan beberapa makalahnya yang telah diseminarkan oleh Perguruan Tinggi di Medan dan Jakarta. Buku ini diterbitkan dengan maksud untuk memberi informasi kepada para pembaca tentang reformasi hukum Islam di Indonesia yang telah mulai dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, pada saat ini dan prospek hukum Islam di masa yang akan datang. Menurut Abdul Manan (Hlm.viii) hal ini penting, mengingat kedudukan dan peranan hukum Islam di era globalisasi semakin strategis peluangnya terutama dalam bidang hukum keluarga, perwakafan, kewarisan, sadaqah dan persoalan-persoalan yang menyangkut ekonomi Syari’ah dan beberapa bidang hukum pidana yang telah diberlakukan di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Perubahan hukum Islam terjadi dalam berbagai bentuk, diantaranya melalui proyeksi fatwa, peraturan perundang-undangan,

272


Book Review … kegiatan ilmiah dan penelitian serta melalui yurisprudensi Lembaga Peradilan Agama. Perubahan hukum Islam akan terus terjadi di masa yang akan datang sebagai implikasi dari berubahnya situasi dan kondisi dalam kehidupan masyarakat. Buku ini menggunakan metode deduktif dalam penyusunan kajian pada bab-babnya. Pada Bab I diberi judul Pendahuluan dengan mengemukakan eksistensi Hukum Islam di Indonesia dengan pendekatan historis. Secara spesifik dalam pendahuluan ini dikemukakan peran Peradilan Agama masa sebelum Kemerdekaan Indonesia yang pada waktu itu diberi nama Lembaga Tahkim kemudian berubah menjadi Ahlul Hilli Wal Aqdi hingga peran Peradilan Agama masa pasca Kemerdekaan Indonesia sampai masa kini (hlm.1 – 34). Dalam penelusurannya tersebut Abdul Manan mengidentifikasi beberapa persoalan dalam upaya pembaruan Hukum Islam di Indonesia, yaitu sebagai berikut : 1. Mengapa terjadi pembaruan Hukum Islam dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peraturan-peraturan hukum dilingkungan Peradilan Agama menjadi objek pembaruan hukum Islam di Indonesia ? 2. Bagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menjadi kompetensi Peradilan Agama di Indonesia ? Peraturan tersebut apakah sudah berperan aktif dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia ? 3. Bagaimana peranan Hakim Peradilan Agama dalam pembaruan hokum Islam di Indonesia ? 4. Bagaimana penerimaan masyarakat Islam terhadap peraturan-peraturan hukum yang menjadi kompetensi Peradilan Agama dan putusan-putusan Peradilan Agama dalam pembaruan hokum Islam di Indonesia ? (Hlm.1415). Teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam buku ini adalah teori maslahah yaitu maslahah yang secara eksplisit tidak ada satu dalilpun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Maslahah ini tidak disebutkan dalam nash secara tegas. Selain teori maslahah, juga digunakan teori Utilitarianisme, Teori Sosiological Jurisprudence serta Teori Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Teori Utilitarianisme dikemukakan oleh Jeremy Bentham (Hlm.20). Teori ini berpendapat bahwa manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung pada apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Menurut Jeremy dalam buku ini (Hlm.20) bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan prinsip tersebut suatu perundangundangan hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi masyarakat. Sedangkan teori Sociological Jurisprudence adalah teori yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat dan sebagainya dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat. Teori ini dikemukakan oleh


273

Book Review … Eugen Ehrlich yang berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dipihak lain. Hukum positif akan mempunyai daya efektif dalam pemberlakuannya apabila selaras dengan hukum yang berlaku di masyarakat ( Hlm.22). Sedangkan teori ketiga yang digunakan sebagai teori pendukung oleh buku ini adalah teori Qaul Qadim dan teori Qaul Jadid yang dikemukakan oleh Imam Syafii. Imam Syafii membedakan Qaul Qadim dengan Qaul Jadid berdasarkan waktu dan tempat. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syafii pada periode pertumbuhannya di Bagdad disebut Qaul Qadim yang banyak tertuang pada Al Risalah Al Qadimah. Sedangkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan setelah beliau berada di Mesir disebut Qaul Jadid yang tertuang dalam Risalah Jadidah (Hlm.24-25). Bab II buku ini merupakan tinjauan umum tentang hukum Islam yang membahas tentang Meluruskan konsep hukum Islam, Sumber-sumber hukum Islam, Karakteristik hukum Islam, Tujuan hukum Islam dan konsep keadilan dalam Islam. Pada kajian ini Abdul Manan mengajak kepada para pembaca untuk meluruskan konsep tentang hukum Islam. Hal tersebut penting mengingat telah terjadi kekacauan persepsi yang meliputi arti dan ruang lingkup pengertian Syariah Islam yang kadang-kadang diartikan sama dengan hukum Islam, Fiqih, bahkan sering disamakan dengan Ad Din. Kerancuan ini berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam penerapannya bahkan dapat memicu saling menyalahkan antar penegak hukum di lingkungan Peradilan Agama. Ajakan tersebut sebenarnya bukan satusatunya dilakukan oleh penulis buku ini, penulis terdahulu; A.Qodri Azizy (2002:47) telah memperjelas istilah, esensi dan posisi antara hukum Islam yang identik dengan fiqih di satu sisi dan syari”ah (wahyu Allah) di sisi lain. Keadaan tersebut dikemukakan juga oleh Yahya Harahap dalam Cik Hasan Bisri (2003:3) bahwa kerancuan persepsi ini bukan hanya terjadi di lingkungan masyarakat awam saja tetapi di kalangan ulama, lingkungan pendidikan dan perguruan tinggi bahkan di lingkungan peradilan Agama. Oleh karena itu Muhammad Daud Ali (1993:3) merekomendasikan perlu adanya klarifikasi dalam memberikan konsep yang jelas tentang Syari’ah, Fiqih, Ad din, Qanun dan Hukum Islam seperti yang telah diperinci lagi oleh penulis buku ini (Hlm 39-65). Sedangkan Bab III membahas tentang aspek-aspek pembaruan hukum Islam dimulai dari Konsep Pembaruan, Faktor-faktor penyebab pembaruan, Peranan ijtihad dalam pembaruan, Metode ijtihad dalam pembaruan, dan konsep pembaruan hukum Islam di Indonesia yang didominasi oleh pembaruan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan putusan Pengadilan Agama sebagai hasil ijtihad para Hakim serta kajian yang sering dilakukan oleh beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia. Pada Bab IV Abdul Manan mengemukakan tentang Tipologi pembaruan hukum Islam yang membahas tipologi melalui ensiklopedi fiqih,

274


Book Review … tipologi melalui proyeksi peraturan-perundang-undangan melalui proyeksi fatwa, melalui kajian ilmiah dan penelitian dan melalui yurisprudensi lembaga Peradilan Agama yang telah dilaksanakan sejak tahun 1974 dengan disahkan dan dilaksanakannya Undang-undang Nomor I tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun Bab V mengkaji tentang Metodologi pembaruan hukum Islam menurut konsep Fazlur Rahman,tesis-tesis pokok tentang epistemology pembaruan hukum Islam, menguji pemikiran Fazlur Rahman terhadap gerakan pembaruan hukum Islam di Republik Indonesia dan implementasi pemikiran Fazlur Rahman terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia. Bab VI digunakan untuk menginformasikan tentang Pembaruan hukum Islam di beberapa Negara Islam seperti di Republik Turki, Republik Arab Mesir, Malaysia dan Negara Republik Indonesia. Pada Bab VII Abdul Manan merasa penting untuk mengemukakan teori Maslahah Mursalah dan Maslahah Mulghah dalam pembaruan hukum Islam. Baik mengenai konsep, kedudukan dan pandangan madzab rasional tentang kedua teori tersebut. Dalam Bab VIII berisi paparan yang menginformasikan peran aktif Peradilan Agama dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia. Hal inilah yang merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan buku ini mengingant Abdul Manan selain seorang akademisi beliau juga sebagai praktisi hukum mulai di lingkungan Pengadilan Agama sampai sekarang di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selama ini melihat dan mengalami langsung kendala dan kontroversi dalam penerapan peraturan perundang-undangan di Peradilan Agama. Buku ini diakhiri dengan Bab IX yang berisi kesimpulan yang merupakan resume dari pembahasan di beberapa babnya yang berupaya menjawab persolan-persoalan sehubungan agenda pembaruan hukum Islam di Indonesia. Buku ini mendorong perkembangan metodologi pelaksanaan pendidikan dan pengajaran ilmu hukum di Indonesia. Lebih spesifik lagi kontribusinya terhadap pembaruan hukum Islam di Indonesia, yang sebenarnya telah lama digagas oleh para akademisi dan praktisi hukum di Indonesia yang gelisah dengan fenomena kontrofersi tarik ulur, antara pentingnya akselerasi dalam berijtihad yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi objektif masyarakat, dengan kepatuhan tetap bertahan dengan hukum yang telah ada meski tidak konteks lagi dengan perkembangan jaman. Secara substansi buku ini memang padat dan komprehensif, apalagi dilihat dari jumlah babnya. Sehingga memberi kesan kepada para pembaca bahwa penulis buku ini mempunyai obsesi yang kuat akan suatu perubahan baik dari sisi filosofis, metodologis, legalisasi dan yurisprudensi dalam implementasi pembaruan hukum Islam di Indonesia. Terlepas dari kekurangannya seperti dalam pemilihan kata, penerapan


275

Book Review … Kaidah Ejaan Yang Disempurnakan, serta terdapat beberapa kalimat yang diulang-ulang dalam beberapa babnya, buku ini sangan memberikan kontribusi pemikiran bagi semua pihak yang berminat memperdalam hukum Islam kontemporer, baik para mahasiswa, akademisi, para ulama, praktisi hukum, maupun masyarakat pemerhati kajian hukum Islam di Indonesia. Satu catatan akhir yang dapat disampaikan di sini adalah, kecenderungan penulis buku ini terhadap teori ijtihad dengan menggunakan metode maslahah mursalah dan maslahah mulghah adalah suatu yang niscaya diterapkan dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia yang responsif. Rahmani Timorita Yulianti.

276


URGENSI REFORMASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Recommend Documents