URGENSI PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN Achmad Soeharto* Abstract: Through political education of women are expected to know and understand the rights and obligations as citizens, so that women have a significant role in developing democracy and intelligent in determining political attitudes. It is time women are placed as the subject in the political area, not solely as a political object, which appears to be merely exploit them for elite interests or political party. Conditions, due to a lack of political education for women. For that a good political education, are expected to materialize the political role of women in the life of society, nation and the state towards the realization of a democratic civil society and justice. Thus the urge strengthening women’s political rights should be increased primarily through the regulation / legislation in favor of women. Empowerment of women in various aspects of social life and civic culture, very urgent to increase women’s political role. Kata kunci : pendidikan politik, Perempuan, demokrasi
PENDAHULUAN Sejak kemerdekaan, hingga saat ini rakyat Indonesia mengharapkan bangsanya menjadi bangsa yang demokratis. Konstitusi bangsa sangat mengakomodir bahkan mengutamakan demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan. Namun, kenyataan sesungguhnya sampai hari ini secara kualitatif bangsa ini belum demokratis, artinya kenyataan masih jauh dari demokrasi yang sebenarnya (substansial demokrasi). Jauhnya kenyataan dari demokrasi ini bisa jadi disebabkan karena kurangnya pendidikan politik. Sementara itu salah satu pendukung demokrasi yang sangat potensial adalah keterlibatan kaum perempuan dalam kancah politik. Sudah saatnya penguatan hak politik dan pendidikan politik bagi perempuan diutamakan. Pendidikan politik bagi perempuan harus mempunyai arah yang jelas menuju pada kemampuan kaum perempuan yang memiliki kekuatan penyadaran akan pentingnya pembebasan kaum perempuan terhadap marginalisasi politik terhadap kaumnya, sehingga kaum perempuan memiliki jati diri yang kuat dalam kiprah politiknya. Pendidikan politik perempuan bertujuan untuk membebaskan perempuan dari ketidak-setaraan perlakuan dan bukan bertujuan pada kekuasaan atau penguasaan (dominasi), sebagaimana yang dilakukan.Namun pemberdayaan politik perempuan tidak boleh disusupi oleh pemahaman politik kapitalis yang justru memposisikan perempuan untuk bersaing dengan laki-laki dalam perebutan kekuasaan. Pemberdayaan politik perempuan terikat dengan kodratnya untuk memperhatikan keseimbangan peran utamanya sebagai wanita (ibu) dengan peran politiknya. Peran politik bagi perempuan adalah bagian dari tanggungjawabnya terhadap masyarakat luas sedangkan peran wanita (keibuannya) adalah kewajiban utamanya dalam mendampingi suami dan mendidik anak-anaknya guna menciptakan generasi yang berkualitas.
*. Dosen Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, Alumni Magister Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Urgensi Pendidikan Politik bagi Perempuan (Achmad Soeharto)
325
Meskipun saat ini politisi perempuan sudah mulai bermunculan, namun dalam kenyataan belum begitu besar pengaruhnya dalam memperjuangkan aspirasinya. Politisi perempuan sangat diharapkan bisa memberikan warna dan penyeimbang dalam kiprahnya di dunia politik. Tetapi karena masih kurangnya jam terbang, basis pengalaman dan pendidikan politik yang kurang memadai, juga karena faktor sosial dan budaya. Secara sederhana dapat ditarik akar permasalahannya pada kurangnya pendidikan politik bagi perempuan.Untuk itu jalan yang harus ditempuh terlebih dahulu untuk menciptakan kesadaran politik perempuan dalam meningkatkan peran politiknya adalah dengan memberikan pendidikan politik sesuai dengan makna yang sebenarnya, sehingga dalam kancah politik, perempuan mempunyai peran dalam mengembangkan demokrasi dan cerdas dalam menentukan sikap politiknya. PEMBAHASAN A. Kultur Demokrasi dalam berpolitik Dari sisi literal atau sisi etimologi, kata demokrasi berasal dari bahasa yunani, demos yang berarti rakyat, atau penduduk setempat, dan cratein atau kartos, yang berarti pemerintahan. Jadi secara bahasa, demokrasi adalah pemerintahan rakyat banyak (Gatara, 1992: 251). Dalam suatu Negara yang demokratis setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya adalah hak untuk berpendapat (freedom of expression), hak untuk berkumpul dan berserikat (freedom of assembly), hak untuk menikmati pers yang bebas (freedom of the press) (Gaffar, 2002 : 9). Politik sebagai ilmu pengetahuan berangkat dari titik tekan pendekatan-pendekatan yang digunakan sebagai cara dalam meneliti gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa politik (Budiarjo, 2004 : 4). Pada banyak negara keberhasilan proses demokrasi dalam suatu negara ditentukan oleh empat faktor, antara lain : (1) pola hubungan yang harmonis antara negara dan masyarakat, (2) terbangunnya kepercayaan antara elite, (3) terselenggaranya pemilu yang jurdil dan bebas untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin yang baru, (4) tersusunnya aturan main atau konstitusi yang menggambarkan dinamika kehidupan sosial politik yang baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Hampir semua teoritisi menyatakan bahwa sejak zaman klasik selalu menekankan bahwa sesungguhnya yang berkuasa dalam demokrasi itu adalah rakyat atau demos, populus”. (Huda, 2005: 247). Pemilu adalah lembaga sekaligus prosedur praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan yang menutut robert Dahl merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern (Dahl, 1992 : 33). Namun, perjalanan menuju tercapainya sasaran tatanan kehidupan kultur politik yang konstitusional tersebut, tidak lepas dengan berbagai tantangan, baik itu dibidang politik, HAM, ekonomi, sosial, budaya yang secara tidak langsung menimbulkan citra yang merugikan bangsa Indonesia.Masa pemerintahan Orde Baru ditandai dengan pola Demokrasi Pancasila, dimana proses pemilihan umum cenderung dimanipulasi oleh partai penguasa, melahirkan tradisi dominasi negara atas masyarakatnya sehingga melemahkan civil society. Sehingga pola hubungan antara negara dan masyarakat menjadi amat timpang, dominatif dan dihegemoni oleh negara (Soeharto, 2009 : 5). Pada kasus Indonesia, setelah melewati masa transisi menuju proses demokratisasi yang sesungguhnya, pada tanggal 20 September 2004 terjadilah peristiwa yang menarik bagi proses demokratisasi di Indonesia, peristiwa pemilihan umum legislatif dan pemilihan calon presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, cermin dari proses demokrasi kearah yang lebih matang dan dewasa. Ada beberapa titik poin yang perlu kita garisbawahi dari proses pemilihan umum ini, diantaranya; pemilihan legislatif, calon presiden dan calon wakil presiden secara langsung, peristiwa ini juga cermin demokratisasi di Indonesia dan terlaksananya pemilihan umum dalam situasi yang aman damai, mengantarkan Indonesia menuju pada kedewasaan berpolitik. Lantas dengan tercapainya demokrastisasi ini, apa yang menjadi tantangan bangsa Indonesia menuju stabilitas demokrasi itu sendiri?. 326
MUWÂZÂH , Vol. 3, No. 1, Juli 2011
Menjawab pertanyaan tersebut, tantangan yang paling utama adalah menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat (strong state), yang artinya, negara yang ditopang oleh Regulasi atau aturan-aturan main yang demokratis dan penegakan hukum tanpa pandang bulu (fair referees, fair law enforcement), dan negara yang dalam penyelesaian masalah cenderung menggunakan cara-cara yang damai, bukan mengandalkan kekerasan. Tumbuh berkembangnya civil society dalam suatu masyarakat biasanya ditandai oleh semaraknya masyarakat sipil, dimana penghormatan terhadap nilai-nilai universal (keadilan, kemakmuran, kebangsaan) lebih menonjol dibandingkan dengan nilai partikularistik atau primordial (agama, etnis dan lain-lain) di arena perpolitikan, juga ditandai dengan berkembangnya public podium dan bukan public mobilization sebagai sarana menyelesaikan berbagai macam konflik secara damai. Selanjutnya, pemberdayaan politik kemasyarakatan menuju kultur politik yang dapat diandalkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengembangkan diri atau kapasitasnya secara terus-menerus dan juga kemampuan untuk mengatasi berbagai macam krisis yang membahayakan. Pembangunan Kultur Politik Kemasyarakatan Menuju pembangunan kultur politik kemasyarakatan tentu saja dibutuhkan proses yang mendukung terbentuknya sebuah masyarakat madani, disini ada beberapa dimensi yang perlu diperhatikan dalam upaya terciptanya kultur politik kemasyarakatan, diantaranya; Pertama, dengan upaya konsolidasi setiap komponen infrastruktur politik, ekonomi serta sosial budaya, sehingga potensi dan kekuatan yang ada dalam tubuh bangsa dapat mempersiapkan diri melaksanakan perannya untuk menyukseskan tercapainya pemberdayaan sumber daya manusia yang mandiri, unggulan dan kompetitif. Kedua, perlunya diciptakan suasana serta mekanisme kebersamaan dan keterbukaan yang akan mendorong derap dinamika yang sudah ada dalam masyarakat, kearah yang lebih produktif, efektif dan efisien. Ketiga, terus-menerus dilakukannya kajian kecenderungan perkembangan keadaan baik didalam maupun diluar negeri yang dapat memberikan peluang ataupun hambatan gerak dinamika bangsa dan segera mengupayakan/menyiapkan kebijakan yang dianut untuk menghadapinya. Perlu digarisbawahi disini, bahwa dimensi pembangunan kultur politik yang tersebut mempunyai dimensi keterkaitan, sehingga ketiga-tiganya diharapkan dapat berjalan saling menopang satu sama lain yang perputaran dimensi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi negara, dalam kapasitasnya sebagai institusi tertinggi, agar dapat menjamin demokrasi politik kemasyarakatan ini tetap stabil sehingga dapat menopang tumbuh kembangnya demokrasi kesejahteraan atau demokratic prosperity. Tentu saja, perputaran tiga dimensi tersebut tidak bisa begitu saja bergulir tanpa memperhatikan beberapa aspek dominan yang memberikan pengaruh dalam proses pembangunan politik kemasyarakatan yang demokratis, dari beberapa aspek tersebut diantaranya, ideologi dan budaya politik, dengan jalan peningkatan pemahaman bahwa ideologi bersama adalah ideologi terbuka dan demokratis, dari segi struktural dan lembaga politik; dengan meningkatkan kapabilitas lembaga-lembaga yang ada, baik supra maupun infra agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dari segi partisipasi dan komunikasi politik; dengan jalan pengembangan suasana keterbukaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, faktor-faktor non-politik; dengan proses penyelarasan, mengimbangkan dan mengharmoniskan pembangunan kultur politik dengan pembangunan ekonomi dan Sosial. Pola berpikir untuk membangun kehidupan berdemokrasi dan berpolitik secara jernih mutlak diperlukan. Pembangunan moral politik yang berbudaya adalah untuk melahirkan kultur politik yang berdasarkan budi pekerti kemanusiaan yang luhur, mengindahkan kaidah-kaidah musyawarah secara kekeluargaan dan mengembangkan rasa empati diantara warga masyarakat dalam hidup sebagaimana tatanan nilai-nilai setempat. Dengan tercapainya kultur politik kemasyarakatan (civil society), maka dimasa yang akan datang akan mengantarkan Indonesia pada proses pendewasaan demokrasi yang matang (mature democracy). Tentu saja semua itu membutuhkan proses gradual yang melibatkan kesadaran pada segenap lapisan masyarakat untuk dapat turut andil dalam proses stabilitas demokrasi, dan stabilitas demokrasi ini dapat terus berjalan dan berkembang seiring dengan meningkatnya kualitas pendidikan dan kemajuan ekonomi, dengan cara peningkatan kesadaran politik kemasyarakatan dan good governance. Melalui Urgensi Pendidikan Politik bagi Perempuan (Achmad Soeharto)
327
pendidikan politik diharapkan masyarakat (perempuan) mampu berperan aktif dalam perpolitikan sehingga mendapatkan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip demokrasi maupun regulasinya dengan begitu akan lebih rasional dan beretika dalam menyikapi fenomena demokrasi dan politik. B. Obyek Kajian Politik Arah pendidikan politik sebenarnya adalah demokrasi, sedangkan demokrasi dalam konteks Kepemiluan sangat penting, mengingat urgensi Pemilu bagi untuk memilih wakil rakyat, baik dalam eksekutif, maupun legislative. Keberadaan kalangan pemilih perempuan telah menjadi objek kajian politis dan sasaran atau obyek dalam setiap Pemilu/Pemilukada. Pemilih perempuan, akan menjadi sasaran empuk bagi para partai politik. Tentu hal ini tidak akan disia-siakan begitu saja, lantaran jumlahnya yang signifikan. Pemilih perempuan menjadi ladang emas suara bagi keseluruhan partai politik. Siapapun itu yang bisa merebut perhatian kalangan ini tentu akan bisa dirasakan keuntungannya. Lahirnya dukungan dari kelompok ini secara tidak langsung membawa dampak pencitraan yang sangat berarti. Setidaknya untuk pengamanan proses regenerasi kader politk itu sendiri kedepan, meski membutuhkan maintenance cost yang tidak sedikit juga. Ketiadaan dukungan dari kalangan ini tentu akan terasa merugikan bagi target-target suara pemilu yang telah ditetapkan. Namun demikian objek kajian politis ini semestinya tidak berhenti pada kerangka hitungan. Jauh lebih mendalam yakni meletakkan komponen ini pada kerangka pendidikan politik yang lebih mencerdaskan. Kini perlu ada pembenahan sudut pandang didalam menempatkan kalangan tersebut pada ruang politik yang lebih luas, yakni meletakkan perempuan sebagai subjek pendidikan politik itu sendiri, tidak melulu sebagai objek politik. Selama ini, secara umum, perempuan, sebagaimana masyarakat umum selalu menjadi objek politik. Mereka hanya dilirik untuk hitungan suara saja. Hal ini tentu mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pendidikan politik itu sendiri selama ini, yakni pencerdasan politik. Tidak bermaksud menafikkan progress perbaikan kesadaran politik yang ada, salah satu fakta yang masih bisa di temui, masih didapatinya pemilih yang sekedar memilih atau asal ikut tanpa diikuti dengan kepahaman dan kesadaran. Penggunaan hak politik nampaknya tidak diiringi dengan pendidikan politik (politic education) yang memadai. Akibatnya bisa dirasakan ketiadaan kesadaran politik yang hadir disetiap kenampakan partisipasi yang mereka lakukan. Hal ini tidak lebih dari sekedar aksi ritual yang lebih mensyaratkan untuk digugurkan, tanpa makna, semoga bukan sebagai aksi apatisme akut akibat kejenuhan emosional karena sering di tipu oleh para elit. Selama sudut pandang ini tidak mengalami perubahan, sudah bisa dipastikan hanya akan memicu lahirnya ”eksploitasi politik” dikalangan pemilih perempuan ini. Selamanya mereka hanya akan menjadi objek penderita, dan objek kepentingan dari sekelompok golongan yang menginginkan dukungan suara semata. Habis manis sepah dibuang.Di sinilah kita melihat betapa perlunya menyosialisasikan kesadaran politik bagi perempuan ke dalam nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaankebiasaan dasar dalam kehidupan kemasyarakatan, dimana kehidupan politik merupakan salah satu seginya. Sehingga perempuan dalam kancah politik dan demokrasi bisa menjadi Subjek yang bisa mengambil keputusan-keputusan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. C. Political Education Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia dengan upaya pengajaran dan pelatihan. Tingkat pendidikan sangat berperan didalam daya penyerapan serta kemampuan berkomunikasi. Istilah politik berasal dari bahasa yunani Polis yang artinya kota atau Negara yang kemudian muncul kata-kata polities yang artinya warga Negara dan kata politiko’s yang artinya kewarganegaraan. Politika adalah seni tentang kenegaraan yang dijabarkan dalam praktek di lapangan, sehingga dapat dijelaskan tentang bagaimana hubungan antar manusia (masyarakat) yang tinggal di suatu wilayah yang meskipun memiliki perbedaan pendapat dan 328
MUWÂZÂH , Vol. 3, No. 1, Juli 2011
kepentingannya, tetap mengakui adanya kepentingan bersama untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang. Lagipula politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik dan kegiatan individu. Pendidikan politik adalah aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasiorientasi politik pada individu. Ia meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, meliputi juga loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. Disamping itu, ia bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakatnya. Pendidikan politik merupakan aktifitas yang terus berlanjut sepanjang hidup manusia dan itu tidak mungkin terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah masyarakat yang bebas. Dengan demikian pendidikan politik memiliki tiga tujuan : membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, dan parsisipasi politik. Pembentukan kepribadian politik dilakukan melalui metode tak langsung, yaitu pelatihan dan sosialisasi, serta metode langsung berupa pengajaran politik dan sejenisnya. Untuk menumbuhkan kesadaran politik dapat ditempuh dua metode yaitu dialog dan pengajaran instruktif. Adapun partisispasi politik, ia terwujud dengan keikutsertaaan individu-individu secara sukarela dalam kehidupan politik masyarakatnya. Pendidikan politik dalam masyarakat manapun mempunyai institusi dan perangkat yang menopangnya. Yang paling mendasar adalah keluarga, sekolah, partai-partai politik, ormas dan lembaga kemahasiswaan dan kepemudaan dan berbagai macam media penerangan. Pendidikan politik juga memiliki dasar dasar ideologis, sosial dan politik. bertolak dari situlah tujuan-tujuannya dirumuskan. Jika yang dimaksud dengan “Pendidikan” adalah proses menumbuhkan sisi-sisi kepribadian manusia secara seimbang dan integral, maka “Pendidikan Politik” dapat dikategorikan sebagai dimensi pendidikan, dalam konteks bahwa manusia adalah makhluk politik sebagaimana halnya bahwa pendidikan mempunyai fungsi-fungsi pemikiran moral, dan ekonomi, maka pendidikan politik juga mempunyai fungsi politik yang akan direalisasikan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan politik itulah yang akan menyiapkan anak bangsa untuk mengegeluti persoalan social dalam medan kehidupan dalam bentuk atensi dan partisipasi, menyiapkan mereka untuk mengemban tanggung jawab dan memberi kesempatan yang mungkin mereka bisa menunaikan hak dan kewajibannya. Hal itu menuntut pendidikan anak bangsa untuk menggeluti berbagai persoalan sosial dalam medan kehidupan mereka dalam bentuk partisipasi politiknya, sehingga mereka paham terhadap ideology politik yang dianutnnya untuk kemudian membelanya dan dengannya mereka wujudkan cita-cita diri dan bangsanya. Pendidikan politik inilah yang mentransfer nilai-nilai dan ideology politik dari generasi ke generasi, dimulai dari usia dini dan terus berlanjut sepanjang hayat. Pendidikan politik bagi perempuan merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi, mengingat secara kuantitatif jumlah penduduk perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki. Tentu saja ini merupakan potensi yang layak untuk diperhatikan dan diutamakan dalam pembangunan demokrasi yang sehat. Dengan demikian pendidikan politik diharapkan dapat membentuk perasaan sebagai masyarakat yang benar, membangun individu dengan sifat-sifat yang seharusnya, lalu mengkristalkannya sehingga menjadi nasionalisme yang sebenarnya. Dan hal ini perlu kiprah kaum perempuan dalam menjaga ikatan emosional sebagai bangsa Indonesia. Politik juga yang akan menumbuhkan perasaan untuk senantiasa berafiliasi, bertanggung jawab dan berbangga akan jati diri bangsa. Tuntutan ini demikian mendesak dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat (yang didalamnya juga terdapat begitu banyak SDM perempuan) Indonesia, mengingat bahwa penumbuhan perasaan seperti itu menjadikan kaum perempuan serius mengetahui hak dan kewajibannya, serta berusaha memahami berbagai problematikanya. Sejalan dengan hal tersebut, Bila kita melihat definisi Pendidikan Politik menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 adalah “proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”. Sedangkan konsep ilmu politik menurut Ramlan Surbakti adalah “kebaikan bersama merupakan tujuan-tujuan moral atau nilai-nilai Urgensi Pendidikan Politik bagi Perempuan (Achmad Soeharto)
329
ideal yang bersifat abstrak, seperti keadilan, kebajikan, kebahagiaan dan kebenaran. Kebaikan bersama diartikan dengan kepentingan umum, sebagai keinginan orang banyak (general will) (Surbakti, 1992 : 2). Sedangkan menurut Miriam Budiarjo “Politik sebagai ilmu pengetahuan berangkat dari titik tekan pendekatan-pendekatan yang digunakan sebagai cara dalam meneliti gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa politik”, (Budiarjo, 2004 : 4). Bila kita ambil inti sarinya,bahwa Politik dianggap sebagai kumpulan nilai kebaikan dan sekaligus kebenaran yang seharusnya. D. Penguatan Hak Politik Perempuan Pemberdayaan perempuan bukan hanya bermakna mengembangkan potensinya, tetapi juga meningkatkan partisipasi dan kemampuan bertindak untuk mengubah iklim politik menjadi lebih sehat dan beretika. Semangat dasarnya dari pendidikan politik adalah mempersiapkan kader politik perempuan yang tangguh. Kebutuhan yang dianggap perlu dipenuhi bagi kader politik perempuan adalah, ia harus memiliki basis di akar rumput. Di sinilah umumnya kelemahan utama politisi perempuan. Kuota 30 persen keterwakilan perempuan, barulah merupakan perjuangan di kelas menengah-atas, tanpa cukup persiapan kader-kader yang memang layak menjadi petarung politik dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.Kader politik perempuan jarang memiliki basis masyarakat. Tetapi baru dikenal saat agenda pemilu, atau karena kebetulan keluarga seorang tokoh. Sementara potensi perempuan sendiri yang mendominasi berbagai bidang belum diajak urun rembug bersama dan didayagunakan untuk memperkuat posisi politik perempuan. Namun demikian dari sisi regulasi (peraturan perundang-undangan), perkembangan politik di Indonesia saat ini mengarah pada penguatan hak politik perempuan dan keterwakilan perempuan pada kelembagaan partai politik dan lembaga politik lainnya. Fenomena ini mungkin dilandasi oleh banyaknya perlakuan diskriminatif yang diterima kaum perempuan serta adanya kontradiksi antara jumlah penduduk perempuan dengan keterwakilan perempuan pada jabatan-jabatan politik baik di pusat maupun di daerah. Misalnya Pasal 46 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjamin keterwakilan perempuan dalam pemilihan badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, melaksanakan peranannya di bidang-bidang tersebut. Pasal 11 UndangUndang Nomor 2 tahun 2008, menyatakan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana : (a). pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (b). penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; (c). penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara; (d). partisipasi politik warga negara; (e). rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokratis dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Dorongan untuk penguatan hak politik perempuan terlihat jelas pada pasal 2 ayat (2) dan ayat (5), serta pasal 20 dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 20008, yang menyatakan bahwa untuk pendirian dan pembentukan partai politik serta kepengurusannya baik di tingkat pusat maupun daerah menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan. Selain dorongan penguatan hak politik perempuan di partai politik, dorongan yang sama juga diberikan guna penguatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-undang tersebut dengan tegas mengamanatkan bahwa partai politik di dalam mengajukan daftar bakal calon anggota DPR, dan DPRD paling sedikit memuat 30% keterwakilan perempuan dan dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon. Demikian juga pada tahap verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota), apabila diketemukan dalam daftar bakal calon anggota DPR, dan DPRD tidak memuat sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan, maka penyelenggara pemilu memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar calon tersebut. Selain itu, penyelenggara pemilu juga mengumumkan persentase 330
MUWÂZÂH , Vol. 3, No. 1, Juli 2011
keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara dan daftar calon tetap partai politik melalui media cetak dan media elektronik. Melalui regulasi peraturan perundang-undangan di bidang politik diharapkan kaum perempuan mampu memaksimalkan hak-hak politiknya demi kemajuan kehidupan bangsa Indonesia. Wakil Ketua Komnas Perempuan, Ninik Rahayu mengatakan, bagi kelompok perempuan menengah ke atas, pendidikan politik kemungkinan memang sudah cukup, namun bagi kelompok perempuan di pedesaan, pendidikan politik kemungkinan masih kurang. Walaupun mereka sudah memiliki pendidikan politik yang cukup baik, namun karena perempuan selama ini dikondisikan sebagai warga nomor dua, sementara politik adalah kekuasaan, maka kaum perempuan biasa tidak mempunyai keberanian untuk bergerak di wilayah politik.Karena itu, tambahnya, sedikit sekali perempuan yang masuk di dalam pengurusan partai politik. Keterwakilan 30 persen di parlemen sudah diperjuangkan setengah mati, namun bukan berarti mereka tidak tahu, karena selama ini memang tidak ada ruang bagi perempuan untuk belajar di bidang politik. Yang mempunyai kewajiban memberikan pendidikan politik, selain pemerintah, juga partai politik, karena partai politik merupakan salah satu institusi untuk menjalankan demokrasi. Maka parpol harus melakukan pendidikan politik terhadap kelompok perempuan. Namun menjelang pemilu, parpol sangat sibuk dan tidak memiliki waktu untuk melakukan pendidikan politik terhadap perempuan.Menurutnya, pendidikan politik tidak hanya menjelaskan apa hak warga negara dalam setiap pesta demokrasi, tetapi hak-hak apa yang harus diperjuangkan melalui partai politik, misalnya pemenuhan hak asasai manusia di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun kebutuhan dasar (Rahayu, 2010). E. Urgensi Pendidikan Politik Bagi Perempuan Pendidikan politik mewujudkan peran politik perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menuju terwujudnya tatanan masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan. Untuk itu pemberdayaan perempuan di berbagai aspek kehidupan sosial budaya dan kemasyarakatan, sangat urgen guna meningkatkan peran politik perempuan. Anggota Fokus Politik Perempuan Bogor, Kartini Eriani, mengatakan pendidikan politik bagi perempuan penting untuk menyeimbangkan kekuatan emosional dan rasional bagi kaum wanita.”Kaum perempuan perlu didorong agar bisa menggunakan hak untuk memilih dan dipilih dalam kehidupan sosial politiknya, untuk itu pendidikan politik menjadi penting bagi mereka (Eriani, 2011). Eriani mengakui kekuatan emosional perempuan menjadi peluang bagi partai politik untuk memenangkan calon mereka.Selanjutnya, calon tersebut memiliki fisik yang sempurna, artinya kemampuan memilih kaum perempuan yang didominasi emosional ini pasti akan cenderung pada profil yang sempurna, bukan pada proram pembangunan yang ditawarkan.Terutama pada pemilih perempuan yang pemula, kondisi ini akan semakin meluas jika pemilih pemula perempuan ini tidak diberi bekal pendidikan politik yang cukup. Pendidikan politik kaum perempuan harus mengacu pada sasaran kemampuannya agar memiliki kekuatan penyadaran akan pentingnya pembebasan perempuan terhadap marginalisasi politik sehingga memiliki jati diri yang kuat dalam kiprah politiknya. Solusinya, menurut Eriani, ada tiga hal yang harus terus menerus dilakukan untuk tetap menstabilkan kualitas perempuan sehingga tetap bisa fokus pada kepekaan sosial dan politiknya yakni: pertama, melakukan pengembangan kecerdasan spiritual, dimana bahwa Tuhan menciptakan manusia dalam keadaan yang sama dan memiliki hak yang sama. Kedua mengembangkan kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi memang kelebihan yang dimiliki oleh kaum perempuan, oleh karenanya perempuan lebih baik dalam melakukan pendidikan terhadap anak-anak ketimbang laki-laki.”Tapi kecerdasan emosional ini harus bisa diseimbangkan dengan kecerdasan rasionalitas, sehingga perempuan bisa menggunakan kemampuan rasionalitasnya juga dalam kehidupan/ dunia politik. Ketiga, mengembangkan kecerdasan berpikir (intelegensi). Didukung pendidikan yang baik, perempuan akan bisa menentukan sikap maupun pilihannya, mana yang baik untuk kehidupannya.
Urgensi Pendidikan Politik bagi Perempuan (Achmad Soeharto)
331
Perempuan saat ini mempunyai peluang yang cukup signifikan dalam kegiatan politik. Dengan pendidikan politik yang baik, diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan bagi kaum perempuan untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti diketahui bahwa Pendidikan politik merupakan aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Ia meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, meliputi juga loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. Disamping itu, ia bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik aktif di masyarakatnya. Pendidikan politik merupakan aktifitas yang terus berlanjut sepanjang hidup manusia dan itu tidak mungkin terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah masyarakat yang bebas. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya pendidikan politik, dimana pendidikan politik bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran politik dan mendidik karakteristik manusia yang kenyang dengan jiwa demokrasi. Pendidikan politik merupakan pengembangan kesadaran generasi terhadap berbagai problematika kekuasaan dan kemampuan partisipasi dalam kehidupan politik dan pengembangan aspek itu dengan menggunakan berbagai sarana seperti diskusi non formal, ceramah-ceramah, dan partisipasi dalam kegiatan politik (Ruslan, 2000: 81). Dengan berbagai kegiatan tersebut, diharapkan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berwawasan luas, khususnya dalam memahami demokrasi dan politik. Namun demikian dalam berpolitik juga memerlukan etika politik untuk membangun prinsipprinsip dalam politik dan demokrasi, sehingga demokrasi yang ada bukan hanya demokrasi procedural saja, namun lebih jauh lagi menuju pada tatanan demokrasi substansial. Sebuah demokrasi yang dicitacitakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu dalam implementasinya perlu dilandasi dengan Prinsipprinsip etika politik, yang menjadi titik acuan orientasi moral bagi suatu negara. Hal ini harus diimlementasikan melalui cita-cita the rule of law, partisipasi demokratis masyarakat, jaminan hak-hak asasi manusia menurut kekhasan paham kemanusiaan dan struktur sosial budaya masyarakat masingmasing dan keadilan sosial. PENUTUP Upaya pemberdayaan kaum perempuan, perlu lebih diintensifkan serta dioptimalisasi di setiap sendisendi pembangunan. Salah satunya adalah dengan terus melakukan pembinaan secara aktif bagi kaum perempuan di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh politik kaum perempuan sendiri tidak hanya berkutat di lingkup legislatif maupun eksekutif saja, melainkan harus jauh lebih luas, khususnya dalam ranah sosial dan pembangunan demokrasi menuju kecerdasan dalam berpolitik. Dalam meningkatkan peran dan kinerja para anggota perempuan di dalam organisasi maupun partai politik, maka pendidikan politik menjadi urgen untuk dilaksanakan da ditingkatkan. Namun demikian, perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi jasmani dan rohaninya, karena bagaimanapun juga terdapat perbedaan faktor biologis dan psikologis antara laki-laki dan perempuan. Faktor-faktor di atas merupakan kekurangan sekaligus kelebihan para perempuan. Akan tetapi dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, diharapkan pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan para anggota perempuan di Indonesia dapat berjalan dengan lebih efektif. Melalui pendidikan politik diharapkan perempuan mampu berperan aktif dalam perpolitikan sehingga mendapatkan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip demokrasi maupun regulasinya dengan begitu lebih rasional dan beretika dalam menyikapi fenomena demokrasi dan politik, juga untuk menyadarkan kaum perempuan akan hak dan kewajibanya dalam kehidupan politik.
332
MUWÂZÂH , Vol. 3, No. 1, Juli 2011
DAFTAR PUSTAKA A.A.Sahid Gatara.2009.Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan.Bandung.CV. Pustaka Setia Afan Gaffar.2002. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta.Pustaka Pelajar Miriam Budiardjo.2004.Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Ni’matul Huda. 2005.Hukum tata Negara Indonesia. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada Ramlan Surbakti. 1992.Memahami Ilmu Politik.Jakarta : Grasindo Robert A Dahl.1992. Demokrasi dan Para Pengkritiknya,Jakarta : Yayasan Obor Indonesia Surajiwo dan Agus Wijanto.2009.Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi.Jakarta : Inti Prima Promosindo. Utsman Abdul Mu’iz Ruslan, Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin, Intermedia, Solo, 2000 Achmad Soeharto, Makalah : Regulasi Demokrasi Dalam Berpolitik, Pekalongan, 2009 Makalah : Relevansi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula, 2011 Kartini Eriani.2011. Pendidikan Politik Penting Bagi Perempuan.http://www.Waspada.co.id. http://totopereira.blogspot.com/2010/04/pendidikan-politik-perempuan.html. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang PEMILU
Urgensi Pendidikan Politik bagi Perempuan (Achmad Soeharto)
333
