Urbanisasi Desa ke Kota

Lokakarya Kerjasama Antar Daerah Sinkronisasi RTRWD dan SPN Antar Daerah

03-09-2015

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan RPJMN 2015-2019

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Direktorat Perkotaan dan Perdesaan 2015 1

Urbanisasi Desa ke Kota Tingkat pertumbuhan penduduk di perkotaan 2,75% pertahun, lebih besar darinasional 1,17% per tahun.

Persentase (%)

90 80 70 60 50 40

48.39

30

51.61

20 10

54.19

45.81

59.35

40.65

67.66

63.84

36.16

32.34

71.89

28.11

75.77

24.23

79.26

20.74

82.37

17.63

0

2005

2010

2015

Persentase Penduduk Perkotaan

2015:

59,35% penduduk di kota

2020

2025 Tahun

2030

2035

2040

2045

Sumber: Diolah dari BPS, 2014

Persentase Penduduk Perdesaan

2045: 82,37% penduduk akan hidup di kota!

2

www.apeksi.or.id

1


03-09-2015

Permasalahan dan Tantangan Perkotaan POTENSI GEOGRAFI SOSIAL-BUDAYA tantangan

Standar Pelayanan Perkotaan Minimum Rendahnya daya saing, belum berkembangnya ekonomi lokal kota

TIDAK TERKONTROLNYA TATA RUANG DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Kualitas dan kapasitas aparatur, Pemerintah kota serta partisipasi masyarakat, profesional, dan swasta

DAYA SAING GLOBAL Kemiskinan, Sosial, dan Kriminal di Kota Besar

ISU PERKOTAAN : MULTI DIMENSI DAN MULTI SEKTORAL

Peraturan yang berorientasi kepada sektoral vs pendekatan yang terintegrasi antar kota dalam sistem kewilayahan

tantangan

Kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia, modal sosial, dan belum termanfaatkannya sosial-budaya Terbatasnya sumber pendanaan untuk pembiayaan pembangunan perkotaan

INKLUSIF, TANGGUH3DAN BERKELANJUTAN

4

www.apeksi.or.id

4

2


03-09-2015

KONSEP DASAR PEMBANGUNAN KOTA MASA DEPAN Kota Masa Depan

Kondisi semakin membaik

Prinsip - Prinsip Kota Masa Depan

Kota dengan intervensi

Pedoman Umum Sebagai Acuan Pembangunan Kota Masa Depan

Kota tanpa intervensi

Kota – kota di Indonesia

Waktu eksisting

Masa Depan

5

PILAR KOTA BERKELANJUTAN 2015 - 2045 PILAR 1 Kota Layak yang aman dan nyaman

PILAR 5

Membangun keterkaitan dan manfaat antarkota dan desa-kota

www.apeksi.or.id

Strong Neigboorhoods Walkable Affordable Cultural connectivity

PILAR 2

SISTEM PERKOTAAN NASIONAL berbasis kewilayahan

Membangun IDENTITAS PERKOTAAN INDONESIA berbasis karakter fisik, keunggulan ekonomi, budaya lokal

1. 2. 3. 4. 5.

Kota Berkelanjutan dan Berdayasaing untuk Kesejahteraan Masyarakat

Kota Hijau yang berketahana n iklim dan bencana

PILAR 4

PILAR 3

IDENTITAS PERKOTAAN INDONESIA

Kota Cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi

(Sosial Budaya)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Green Openspace Green Waste Green transportation Green Water Green Energy Green Building Resilience

Smart Economy Smart People Smart Governance Smart Mobility Smart Environtment Smart Living

6

3


03-09-2015

JALAN MENUJU KOTA MASA DEPAN:

KOTA BERKELANJUTAN KOTA MASA DEPAN INDONESIA: KOTA

BERKELANJUTAN

2045

2015 – 2045 Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN), 100% perkotaan memenuhi fungsinya

2035

2015 – 2025 Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) 100% indikator tata kelola kota berkelanjutan terwujud di seluruh kota

2025 2015 Baseline

100% indikator Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Berbasis Teknologi terwujud di seluruh kota

100% indikator Kota Hijau dan Berketahanan Iklim dan Bencana terpenuhi di semua kota

100% Indikator Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) terpenuhi sesuai dengan Kota Layak Huni, Aman, Nyaman dan tata kelola terpenuhi disemua kota

7

Sasaran dan Misi Pembangunan Perkotaan Nasional 2015-2045 1

Meningkatkan pemerataan pembangunan kota-kota sesuai peran dan fungsinya dalam Sistem Perkotaan Nasional

2

Mengembangkan prasarana dan sarana dalam memenuhi Standar Pelayanan Perkotaan (SPP)

3

Membangun hunian kota yang layak, aman dan nyaman, berbasis lingkungan , sosial dan budaya yang beragam

4

Mengendalikan ruang dan kegiatan pembangunan kota, dengan menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan

5

Membangun kegiatan perekonomian dan masyarakat kota berdaya saing yang produktif, kreatif dan inovatif, efisien serta berbasis IT

6

Perwujudan tata kelola dan kelembagaan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN)

Pemenuhan SPP • Perwujudan Kota Layak Huni, Aman, dan Nyaman • Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana • Perwujudan Kota cerdas dan Berdaya saing

Perwujudan Tata Kelola Kota Berkelanjutan 8

www.apeksi.or.id

4


03-09-2015

Strategi Pembangunan Nasional dalam Nawa Cita Presiden NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA 1) 2)

3)

Membangun untuk manusia dan masyarakat; Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan; Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Pendidikan

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

Kedaulatan Pangan

Antarkelompok Pendapatan

Kesehatan

Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan

Perumahan

Kemaritiman dan Kelautan

Mental / Karakter

Pariwisata dan Industri

Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur

KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum

Politik & Demokrasi

Keamanan dan Ketertiban

Tata Kelola & RB

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA 9

Arahan Presiden Tentang Pembangunan Perkotaan • Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Agenda Nawacita Ke 3

• BAPPENAS merumuskan Kriteria Kota Masa Depan yang ramah terhadap publik dan lingkungan, yang akan menjadi pedoman bagi K/L dan Pemda-pemda yang akan melakukan pembangunan kota baru atau akan melakukan penataan Arahan Presiden kota

10

www.apeksi.or.id

10

5


03-09-2015

Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan Nasional RPJP 2005-2025

Penyeimbangan pertumbuhan antar kota metropolitan-besarmenengah-kecil

Pembangunan Perkotaan

Pengendalian pertumbuhan kotakota besar dan metropolitan

Percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah terutama di luar Pulau Jawa

Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan - perdesaan

Agenda Prioritas Nawacita dan Pembangunan Perkotaan • Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN • Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya • Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan • Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. • Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia • Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional • Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik • Melakukan revolusi karakter bangsa • Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial 11

11

Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan Dan Perdesaan

Dampak

Pengurangan Kesenjangan KotaDesa

Perkotaan:

Outcomes

Desa:

Kota berkelanjutan dan berdaya saing basis kekuatan identitas potensi geografis, ekonomi, dan sosial budaya lokal

Pusat pertumbuhan baru

Mewujudkan kemandirian masyarakat dan mewujudkan desa-desa berkelanjutan

Mewujudkan industri pengolahan , (2) Meningkatkan akses terhadap modal usaha, pemasaran, teknologi, dan informasi, (3) Menerapkan teknologi dan inovasi, (4) Meningkatkan kelembagaan dan tata kelola ekonomi daerah, (5) Mengembangkan kerjasama antar daerah dan kerjasama pemerintahswasta

(1) Mengurangi kemiskinan dan kerentanan ekonomi di perdesaan, (2) Meningkatkan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar, (3) Meningkatkan keberdayaan masyarakat, (4) Mewujudkan tata kelola Mewujudkan kemandirian pangan dan energi, (5) Meningkatkan keterkaitan kota dan desa

Keterkaitan Kota Desa:

(1)

Strategi

(1)Mewujudkan SPN, (2) Memenuhi SPP, (3) Mengembangkan kota hijau yang berketahanan bencana, (4) mengembangkan kota cerdas dan (5) meningkatkan kapasitas tata kelola

12

www.apeksi.or.id

6


03-09-2015

Sasaran RPJMN 2015 -2019 Pembangunan Perkotaan No

Pembangunan

Sasaran 2019

1

Pembangunan Kawasan Metropolitan baru di luar Pulau Jawa – Bali

5 Kawasan Perkotaan Metropolitan

2

Peningkatan peran dan fungsi sekaligus perbaikan manajemen pembangunan di Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada

7 Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada

3

Optimalisasi kota otonom berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa

20 Kota Otonom Sedang

4

Pembangunan 10 Kota Baru Publik

5

Meningkatnya keterkaitan desa-kota untuk memperkuat pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

10 Kota Baru Publik 39 pusat pertumbuhan diperkuat perannya

Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) di 12 Kawasan Perkotaan, sedikitnya 20 kota sedang dan 10 kota baru publik di luar Pulau Jawa-Bali yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan diarahkan sebagai pusat pertumbuhan utama yang mendorong keterkaitan kota dan desa di wilayah sekitarnya

1 Strategi

LIVEABLE CITY 2015 - 2019

Kebijakan

13

2

Menyediakan sarana dan prasarana dasar perkotaan sesuai dengan tipologi, fungsi dan peran kotanya; Menyediakan dan meningkatkan sarana ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan jasa termasuk perbaikan pasar tradisional, koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);

pelayanan kesehatan, pendidikan, dan 3 Meningkatkan sosial budaya;

http://jogja.solopos.com

3

http://www.riauterkini.com

http://health.detik.com

www.apeksi.or.id

1

14

2

http://www.surabaya.go.id

7

Strategi

LIVABLE CITY 2015 - 2019


4 5

03-09-2015

Menyediakan sarana permukiman beserta sarana parasananya yang layak dan terjangkau Mengembangkan sistem transportasi publik yang terintegrasi dan multimoda sesuai dengan tipologi kota dan kondisi geografisnya

keamanan kota melalui pencegahan, 6 Meningkatkan penyediaan fasilitas dan sistem penanganan

http://www.mehrtalk.com

4

kriminalitas dan konflik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

6

http://paduanberita.com/news/553858567465730c6cbf0300

15

5

Kebijakan Pengembangan Kota Hijau Secara Utuh (full scale) di sedikitnya 10 kota sebagai proyek percontohan (pilot project)

1 2 Strategi

G R E E N & R E S I L I E N T C I T Y 2015 - 2019

15

3

1

menata, mengelola, dan memanfaatkan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan serta ramah lingkungan meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam membangun ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana alam (urban resilience); mengembangkan dan menerapkan: green transportation, green openspace (ruang terbuka hijau), green waste (pengelolaan sampah dan limbah), green water (efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan) dan green energy (pemanfaatan sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan), serta pengembangan kegiatan perekonomian kota yang berwawasan lingkungan (green Economy)

2 3 16

http://www.worldbank.org

16 http://regional.kompas.com

http://www.planning.ns w.gov.au

www.apeksi.or.id

8


03-09-2015

Strategi

SMART AND COMPETITIVE CITY 2015-2019

Kebijakan Pengembangan Kota Cerdas Secara Utuh (full scale) di 7 kawasan perkotaan metropolitan sebagai proyek percontohan (pilot project)

1

Mengembangkan perekonomian melalui pencitraan kota (city branding) yang mendukung pencitraan bangsa (nation branding);

2

Menyediakan infrastruktur dan pelayanan publik melalui penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

3

1

Membangun kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif

3

2

http://www.jawapos.com

17

http://www.pt-nad.go.id

Kebijakan

sistem, peraturan dan prosedur dalam 1 Mewujudkan birokrasi kepemerintahan kota yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat Kota Berkelanjutan;

Strategi

TATA KELOLA 2015 - 2019

Penyediaan Bantuan Teknis di sedikitnya 20 kota sedang di luar Pulau Jawa-Bali, dan 12 Kawasan Perkotaan Metropolitan secara bersamaan untuk Pemenuhan SPP dan Perwujudan Kota Layak Huni

kapasitas pemimpin kota yang 2 Meningkatkan visioner dan inovatif serta aparatur pemerintah dalam membangun dan mengelola Kota Berkelanjutan proses perijinan dan pelayanan 3 Menyederhanakan publik bagi masyarakat dan para pelaku usaha;

2

3 18

www.apeksi.or.id

18

9


03-09-2015

dan mengembangkan kelembagaan dan 4 Membangun kerjasama pembangunan antar kota dan antara kota-

Strategi

TATA KELOLA 2015 - 2019

kabupaten, baik dalam negeri dan luar negeri (sister city); dan Menguatkan status Badan 5 Membentuk Koordinasi Pembangunan Kawasan Perkotaan Metropolitan termasuk Jabodetabek dan menyediakan basis data 6 Mengembangkan informasi dan peta perkotaan yang terpadu dan

4

mudah diakses; peran aktif swasta, Organisasi 7 Meningkatkan Masyarakat Sipil (OMS), dan asosiasi profesi dalam penyusunan kebijakan, perencanaan dan pembangunan Kota Berkelanjutan

6

7

19

Kawasan Metropolitan Dan Kota Besar

20

www.apeksi.or.id

10


03-09-2015

A. Mengarahkan Investasi Di 5 Kawasan Perkotaan Metropolitan Baru Di Luar Jawa Lokasi Prioritas

No

Fokus Pengembangan

1

Kawasan Perkotaan PATUNGRAYA AGUNG: Kota PAlembang, Kab. Banyuasin (Kec. • pusat kegiatan Nasional (PKN) • pusat perdagangan dan jasa, simpul produksi dan distribusi, dan beTUNG), Kab. Ogan Ilir (Ibu kota kabupaten perluasan kegiatan hilirisasi industri dan pertanian IndRAlaYA), Kab. Ogan Komering Ilir (Ibu Kota Kabupaten Kayu AGUNG)

2

Kawasan Perkotaan PALAPA Kota PAdang, Kab. Padang Pariaman (Kec. Lubuk Alung-LA) , Kota PAriaman

3

Kawasan Perkotaan BANJARBAKULA Kota BANjarmasin, Kab. BanJARbaru, Kab. BAnjar, Kab. BaritoKUala, Kab. Tanah LAut

4

Kawasan Perkotaan BIMINDO Kota BItung, Kab.MINahasa Utara, Kota ManaDO.

5

Kawasan Perkotaan Mataram Raya Kota Mataram, Kab.Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah

• Pusat kegiatan Nasional (PKN) • Mendorong perkembangan sektor produksi prioritas seperti: Industri; Perikanan laut; Pariwisata; Perdagangan – Jasa • Memantapkan fungsi-fungsi keterkaitan dengan pusat kegiatan sumatera bagian barat. • Sebagai pusat kegiatan nasional (PKN • Memantapkan fungsi-fungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah Kalimantan Bagian Selatan • Mendorong perkembangan sektor produksi wilayah sektor kehutanan dan agroindustri. • Pusat Kegiatan Nasional (PKN) • Memantapkan fungsi-fungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah Sulawesi bagian utara • Mendorong sektor industri pengolahan, pariwisata, MICE dan perdagangan dan jasa. • Sebagai pusat kegiatan Nasional (PKN) • Mendorong perkembangan sektor produksi wilayah seperti Peternakan, Jagung, rumput laut . 21

B. Meningkatkan Efisiensi Kegiatan Ekonomi di 7 (tujuh) Kawasan Perkotaan Metropolitan Yang Sudah Ada No

Lokasi Prioritas

1

Kawasan Perkotaan JABODETABEK: Kota Jakarta, Kab. Bogor, Kota Bekasi, Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Kab. Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor.

2

Kawasan Perkotaan BANDUNG RAYA: Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Majalengka, Kab. Sumedang.

3

Kawasan Perkotaan KEDUNGSEPUR: Kota Semarang, Kab. Kendal, Kota Salatiga, Ungaran, Kab. Demak, Purwodadi.

4

Kawasan perkotaan GERBANGKERTOSUSILA: Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab. Mojekerto, Kab. Lamongan, Kab. Bangkalan, Kota Mojekerto.

Fokus Pengembangan • pusat kegiatan berskala global • pengembangan Jasa pemerintahan, keuangan, MICE, perdagangan dan jasa, pusat distribusi, dan industri • revitalisasi dan perbaikan manajemen pengelolaan kawasan, • pemantapan pembagian peran dan fungsi antara kota inti dengan pusat-pusat pertumbuhan di sekitarnya di Jawa Bagian Barat • pusat kegiatan berskala global • spesialisasi fungsi pariwisata perkotaan (urban tourism), jasa pendidikan, teknologi sistem informasi, industri • revitalisasi dan perbaikan manajemen pengelolaan kawasan, • pemantapan pembagian peran dan fungsi antara kota inti dengan pusat-pusat pertumbuhan di sekitarnya di Jawa Bagian Barat • pusat kegiatan berskala global • spesialisasi fungsi jasa pendidikan, industri, dan pariwisata perkotaan (urban tourism), • revitalisasi dan perbaikan manajemen pengelolaan kawasan • pemantapan pembagian peran dan fungsi antara kota inti dengan pusat-pusat pertumbuhan di sekitarnya di Jawa Bagian Tengah • pusat kegiatan berskala global • spesialisasi fungsi industri perkapalan, jasa pendidikan, teknologi sistem informasi, industri, dan pariwisata perkotaan (urban tourism) • revitalisasi dan perbaikan manajemen pengelolaan kawasan • pemantapan pembagian peran dan fungsi antara kota inti dengan pusat-pusat pertumbuhan di sekitarnya di Jawa Bagian Timur

22

www.apeksi.or.id

11


03-09-2015

B. Meningkatkan Efisiensi Kegiatan Ekonomi di 7 (tujuh) Kawasan Perkotaan Metropolitan Yang Sudah Ada No

Lokasi Prioritas

5

Kawasan Perkotaan MEBIDANGRO: Kota Medan, Binjai (Ibukota Kab. Langkat), Kab. Deli Serdang, Kab. Karo.

6

Kawasan Perkotaan SARBAGITA: Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan.

7

Kawasan Perkotaan MAMINASATA: Kota Makassar, Kab. Maros, Sungguminasa (Ibukota Kab. Gowa), Kab. Takalar.

Fokus Pengembangan • pusat kegiatan berskala global • pengembangan sektor perikanan, MICE, perdagangan dan jasa, pusat distribusi, • revitalisasi dan perbaikan manajemen pengelolaan kawasan • pemantapan fungsi-fungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan di sekitarnya di Sumatera Bagian Timur • pusat kegiatan berskala global • spesialisasi fungsi pariwisata, revitalisasi dan perbaikan manajemen pengelolaan kawasan • pemantapan pembagian peran dan fungsi antara kota inti dengan pusat-pusat pertumbuhan di sekitarnya • menjaga kawasan pertanian tanaman pangan dan lindung di wilayah Bali Bagian Utara • pusat kegiatan berskala global • pengembangan sektor perikanan, MICE, perdagangan dan jasa, pusat distribusi, • revitalisasi dan perbaikan manajemen pengelolaan kawasan • pemantapan fungsi-fungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan di sekitarnya di Sulawesi Bagian Selatan dan Barat

23

Optimalisasi Peran Sedikitnya 20 Kota Sedang Di Luar Jawa

24

www.apeksi.or.id

12


03-09-2015

Peningkatan Keterkaitan kota Desa 2015 - 2019

25

Slide - 25

Program Quick Wins dalam RPJMN 2015-2019 dan Arahan Presiden PROGRAM QUICK WINS

Perintisan inkubasi kota-kota baru berintikan kawasan pusdiklat aparatur negara di luar jawa.

RINCIAN KEGIATAN

SASARAN

JANGKA WAKTU

PELAKSANA

Grand Design pengembangan Tersedianya grand design Kota baru (Diusulkan melalui pengembangan kota masa prakarsa Strategis) depan dan kota baru

2015

Kementerian PPN/Bappenas

Pembuatan Materi Teknis dan Tersedianya masterplan Master Plan 10 lokasi kota pengembangan kota baru baru (telah diakomodasi dalam RPJMN 2015 - 2019)

2015 - 2016

Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Pembangunan Infrastruktur Dasar Kota Baru

2017 - 2019

Kementerian PU-PERA

Tersedianya infrastruktur dasar kota baru

Arahan Presiden: BAPPENAS merumuskan Kriteria Kota Masa Depan yang ramah terhadap publik dan lingkungan, yang akan menjadi pedoman bagi K/L dan Pemdapemda yang akan melakukan pembangunan kota baru atau akan melakukan penataan kota. 26

www.apeksi.or.id

13


03-09-2015

Tahapan Penyusunan Pedoman (Grand Design) Pembangunan Kota Baru Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Nasional mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur Kriteria Kota Masa Depan KSPPN 2015-2045 1. Kota Layak Huni Yang Aman Dan Nyaman 2. Kota Hijau Yang Berketahan Iklim Dan Bencana 3. Kota Cerdas Berdaya Saing Dan Berbasis Teknologi 4. Membangun IDENTITAS PERKOTAAN INDONESIA Berbasis Karakter Fisik, Keunggulan Ekonomi, Budaya Lokal 5. Membangun Keterkaitan dan Manfaat Antarkota Dan Desa-kota Dalam SISTEM PERKOTAAN NASIONAL Berbasis Kewilayahan RPJMN 2015-2019 Pembangunan 10 kota baru publik yang mandiri dan terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa – Bali yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah Pelaksana 1. Penyusunan Pedoman (Grand Design): Kementerian PPN/Bappenas 2. Penyusunan Masterplan (RDTR & Peraturan Zonasi): Kementerian Agraria dan Tata Ruang 3. Penyusunan Development Plan dan Pembangunan Infrastruktur: K/L Terkait dan Pemerintah Daerah 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi: K/L Terkait dan Pemerintah Daerah 5. Pembangunan Sosial-Budaya: K/L Terkait dan Pemerintah Daerah

RPJPN 2005-2025

KSPPN 2015-2045

RPJMN 2015 – 2019 (Bidang Perkotaan)

Pedoman (Grand Design) Pembangunan Kota Baru

27

Roadmap Perencanaan Kota Baru Pelaksana

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

Kegiatan

Bappenas

ATR

PU - BPIW

PU - CK

• •

Grand Design dan Pedoman Kota Baru Konsep Perancangan Kota Baru RDTR 2 Kota Kota

RDTR 2 Kota

Development Plan (2 Kota Baru)

RDTR 2 Kota

RDTR 2 Kota

RDTR 2

Development Plan (8 Kota Baru) Detail Engineering Design & Infrastructure Development (3 Kota Baru)

• KLH • Kominfo • Kemenhub • K/L terkait

Pembangunan Sarana Prasarana Dasar

28

www.apeksi.or.id

14


03-09-2015

Rencana Aksi Strategis Pemerintah Pusat No

Program/Kegiatan

1.

Penyediaan citra satelit/foto udara dan peta skala besar (1:5000) di 5 uji lokasi kota baru

Km2

Satuan

20152016

BIG

2.

Penyediaan peta status kepemilikan tanah P4T (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah) di 5 uji lokasi kota baru

Persil/Bidang

2015

ATR

3.

Penyelesaian Pedoman dan Master Plan Pembangunan Kota Baru di 5 uji lokasi kota baru

Dokumen

2015

Bappenas

4.

Penyusunan Development Plan (Tahapan & Skenario Menuju Terwujudnya Master Plan) di 5 uji lokasi kota baru

Dokumen

20152016

PU Pera BPIW

5.

Bantuan teknis kepada Pemerintah Daerah untuk legalisasi Master Plan menjadi RDTR

Draft Peraturan

20152016

ATR

6.

Penyusunan RPI2JM, DED infrastruktur prioritas dan dokumen paket lelang infrastruktur prioritas

Dokumen

20152016

PU Pera - CK

7.

Bantuan teknis kepada Pemerintah Daerah untuk penyusunan regulasi dan pembentukan lembaga pengelola kota baru

Draft Peraturan & Dokumen

20152016

Kemendagri

8.

Penyusunan Tatralok di 5 uji lokasi kota baru

Dokumen

20152016

Kemenhub

29

Tahun

Instansi

Lokasi Kota Baru RPJMN 2015 – 2019

30

www.apeksi.or.id

15


03-09-2015

Usulan Uji Lokasi Kota Baru Tahap I

Tanjung Selor, Kalimantan Utara Sofifi, Maluku Utara Pontianak, Kalimantan Barat

Usulan Uji Lokasi

31

Posisi Kebijakan Nasional Terhadap RPJMD KSPPN 2015 - 2045

KSPPD (50 Tahun)

RPJPN

RPJPD

RPJMN

RPJMD Strategi Perkotaan RPJMN 2015 - 2019

Strategi Perkotaan RPJMD 2015 - 2019 RENSTRA SKPD

RENSTRA K/L

Keterangan Diacu

Program / Kegiatan K/L

Program / Kegiatan SKPD

Dijabarkan RKP

RKPD

Mengacu Diselaraskan

32

www.apeksi.or.id

16


03-09-2015

Tantangan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Perkotaan di Pusat dan Daerah ISU DAN TANTANGAN ASPEK PUSAT SDM dan Aparatur

DAERAH

• Kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perkotaan • Lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama

• Kurangnya kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintah daerah dalam peningkatkan daya saing kota • Belum tersedianya sistem, prosedur, kebijakan dan peraturan perundangan khusus yang dibutuhkan dalam dalam perencanaan dan pembangunan perkotaan berkelanjutan • Lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama • Belum aktifnya peran serta masyarakat dalam melakukan pembangunan kota

Kebijakan, Peraturan dan Sistem

• Belum tersedianya sistem, prosedur, kebijakan dan peraturan perundangan khusus yang dibutuhkan dalam dalam perencanaan dan pembangunan perkotaan berkelanjutan;

• Belum tersedianya sistem, prosedur, kebijakan dan peraturan perundangan khusus yang dibutuhkan dalam dalam perencanaan dan pembangunan perkotaan berkelanjutan • RUU Perkotaan

• Belum optimalnya follow up keputusan-keputusan bersama tentang prioritas program dan kegiatan

• RPP Pelayanan Perkotaan • KSPPN (Draft Perpres)

kerja sama Kepemimpinan

• Pentingnya kesiapan calon pemimpin yang

• Pentingnya kesiapan calon pemimpin kota untuk mendukung

menangani perkotaan Indonesia untuk mendukung

pelaksanaan KSPPN dan kerjasama antar daerah

pelaksanaan KSPPN dan menghadapi perdagangan bebas dan persaingan global

33

Tantangan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Perkotaan di Pusat dan Daerah ISU DAN TANTANGAN ASPEK PUSAT Kelembagaan

DAERAH

• Belum ada kelembagaan yang secara khusus menangani kawasan perkotaan

• Belum optimalnya kelembagaan perkotaan yang melibatkan lintas kabupaten/kota dalam prov insi dan lintas kab/kota lintas

• Belum adanya Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) yang dijadikan pedoman untuk memonitor

prov insi; • Belum tersedianya lembaga yang secara khusus menangani

perkembangan penyediaan layanan minimum di perkotaan;

pembangunan perkotaan di tingkat kabupaten/kota yang melibatkan lintas SKPD.

• Tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga • Forum perencanaan pada lev el masyarakat

menangani pembangunan perkotaan Pembiayaan

• Belum optimalnya dukungan dana APBN untuk menopang kerjasama pembangunan kawasan

Data Informasi

• Belum tersedianya data (sosial budaya, ekonomi,

• Belum siapnya pemerintah dalam merencanakan dan membiayai program yang integral antar wilayah • data (sosial budaya, ekonomi, lingkungan, kelembagaan dan

lingkungan, kelembagaan dan pembiayaan,

pembiayaan, pelayanan perkotaan dan sistem perkotaan)

pelayanan perkotaan dan sistem perkotaan) untuk

untuk pelaksanaan monitoring dan ev aluasi pembangunan

pelaksanaan monitoring dan ev aluasi

kota tingkat daerah

pembangunan kota tingkat nasional

34

www.apeksi.or.id

17


03-09-2015

Kota Berkelanjutan dan Berdayasaing untuk Kesejahteraan Masyarakat

Sumber Foto:www. Jakarta.go.id

Sumber Foto: http://inhabitat.com/som-wins-competition-to-create-beijings-sustainable-citycenter/

Sumber Foto: www. Praktisi.ac.id

Terima Kasih 35

www.apeksi.or.id

18

Urbanisasi Desa ke Kota

Recommend Documents