UPAYA PREVENTIF DALAM MENGANTISIPASI KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA (ALIRAN SESAT)

UPAYA PREVENTIF DALAM MENGANTISIPASI KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA (ALIRAN SESAT) Hanafi

Jurusan Syari‟ah Universitas Islam Madura Pamekasan, Jl.PP Miftahul Ulum Bettet Pamekasan, email: [email protected] Abstrak: Pentingnya menjaga ketertiban dan kerukunan sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara khususnya berkaitan kebebasan beragama atau berkeyakinan yang merupakan salah satu bagian yang harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah maupun setiap elemen supaya tidak terjadi konflik kekerasan atas nama agama. Berdasarkan uraian di atas, bahwa pendekatan pendidikan, pendekatan musyawarah dan pendekatan dakwah merupakan upaya preventif pencegahan dalam menanggulangi kejahatan/kekerasan atas nama agama (aliran sesat). Karena pendekatan tersebut pada hakikatnya adalah dalam rangka penyadaran kepada masyarakat dalam meyakini ajaran agama dan mejalankan ajaran agama yang benar, serta merupakan pencegahan terjadinya kekerasan. Upaya preventif merupakan tindakan untuk mengantisipasi terjadinya pelecehan dan penindasan aliran atau agama lain. Tetapi dengan kebijakan preventif ini bukan berarti harus tidak diproses dengan hukum pidana melainkan sebagai tindakan ke arah penghapusan faktorfaktor potensial penyebab timbulnya aliran dan kekerasan atas nama agama. Abstract: The importance of maintaining public order and harmony as a nation and a state particularly relating to freedom of religion or belief which is one part that must be taken seriously by the government and every element in order to avoid conflicts of violence in the name of religion.

Upaya Preventif Kekerasan atas Nama Agama

Based on statement above, that the educational approach, consensus approach and religious proselytizzing approach are preventive efforts “prevention" in tackling crime/violence in the name of religion (cult). Because the approach is essentially for the public awareness in order to believe religious teachings and carry out the religious teaching scorrectly, as well as the prevention of violence. Preventive efforts are action to anticipate the occurrence of streams insulting and oppression or other religions. But with this preventive policy does not mean that need not tobe processed by the criminal law but rather as anaction to wards the elimination of potential factors causing streams and violence in the name of religion. Kata Kunci: Preventif, Agama dan Kekerasan

Pendahuluan Kebebasan beragama atau berkeyakinan merupakan salah satu bagian yang harus diperhatikan secara serius oleh negara khususnya konflik kekerasan atas nama agama, sebagaimana negara memiliki fungsi pengawasan dan menjaga tata tertib di dalam masyarakat yang bias menjadi begitu heterogen. Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia terdapat dalam konstitusi, yaitu Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa

al-Ihkâm, V o l . 9 N o . 2 D e s e m b e r 2 0 1 4

367

Hanafi

negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Pasal 1 PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Presiden Republik Indonesia, “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”. Sehingga dengan demikian hukum menjadi sarana untuk mengatur dan menertibkan masyarakat sesuai dengan tujuannya mewujudkan keadilan dan ketertiban. Sehubungan dengan tujuan hukum tersebut maka orientasi masyarakat menjadi kondusif, namun sampai saat ini konflik atas nama agama seringkali terjadi seperti "Sekte Hari Kiamat" dalam agama Kristen.1 Para pendeta di Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) menyatakan sesat, massa menghancurkan markas sekte tersebut, sementara pimpinan aliran sesat diproses secara hukum dan ditahan.2 Setelah itu muncul Lia Eden yang meyakini bahwa dirinya sebagai Malaikat Jibril, tidak lama kemudian masyarakat juga dikejutkan dengan aliran alQiyadah al-Islamiyah yang meyakini bahwa pemimpinnya Ahmad Mussadeq adalah sebagai nabi setelah Muhammad saw..3 Sehingga aliran ini tidak hanya mengubah hal-hal yang berkaitan dengan furu‟iyah dalam keagamaan, namun juga mengubah aspek yang berkaitan dengan akidah, seperti mengubah bacaan syahadat atau tauhid. Oleh karena itu, Majelis Ulama’ Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa

A. Yogaswara dan Maulana Ahmad Jalidu, Aliran Sesat dan Nabi-Nabi Palsu (Yogyakarta: NARASI, 2008), hlm. 82. 2 http://www.beritasore.com, (diakses tanggal 2 Maret 2014). 3 Ibid. 1

368



aliran keagamaan tersebut merupakan aliran sesat dan menyesatkan.4 Selain kasus tersebut di atas, kasus yang terjadi di kabupaten Sampang Madura yang tidak kunjung selesai hingga menelan korban dua orang pengikut Tajul Muluk, serta menghambat segala aktifitas masyarakat dan menganggu terhadap pendidikan anak-anak para pengikut aliran sesat (korban kekerasan atas nama agama). Persoalan ini harus ada upaya yang sungguh-sungguh untuk menghentikan aksi kekerasan terhadap penganut aliran sesat baik terjadi di Sampang Madura maupun di daerah-daerah lain di Indonesia hingga jangan menimbulkan korban jiwa, karena hal ini tentunya sangat merugikan dan menghambat kegiatan masyarakat baik dari sektor ekonomi, pendidikan dan sosial budaya. Agama dan Kekerasan. Pengakuan tentang agama di Indonesia, Soekarno mengakui pertama-tama terhadap enam agama yaitu Islam, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Ho Cu (konfusius).5 Agama dijadikan sebagai ajaran yang selalu disosialisasikan dengan ajaran yang penuh dengan nilai kedamaian dan keselamatan, namun agama juga sering diletakkan sebagai variasi pertama penyebab terjadinya kekerasan yang dapat menimbulkan kerusakan. Kekerasan yang mengatasnamakan agama, menurut masyarakat dianggap sebagai suatu yang harus dilaksanakan. Kekerasan yang mengatasnamakan agama dapat disaksikan pada hampir semua kawasan di dunia. Di Eropa menjadi ethnic cleansing terhadap pemeluk Islam yang dilakukan pemeluk agama Kristen Bosnia dan Kroasia. Di benua Asia, konflik agama Hindu dan Islam muncul di India. Fatwa MUI, http://www.hukumonline.com (diakses tanggal 3 Maret 2014). Muktiono, Mengkaji Politik Hukum Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia,Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 2 (Mei 2014,) hlm. 347. 4 5


369

Hanafi

Bahkan, lebih menyedihkan lagi, terkadang, konflik agama melibatkan tiga pemeluk agama misalnya konflik Islam, Kristen dan Yahudi di Lebanon.6 Tidak terlepas Indonesia dalam konflik yang mengatasnamakan agama, seperti di Purwakarta, awal November 1995; Tasikmalaya, September 1996; Situbondo, Oktober 1996; Rengasdengklok, Januari 1997; Sampang dan Bangkalan, Mei 1997; Medan, April 1996; Tanah Abang, Agustus 1997; Mataram, September 1997.7 Melihat fenomena itu, agama dituding sebagai penyebab utama yang menjadikan dunia porak poranda dan kehidupan yang penuh dengan kekerasan secara fisik (anarkisme). Adapun varian yang memicu terjadinya kekerasan mengatasnamakan agama di Indonesia masih sangat debatable. Menurut Kasman Singodimejo, keterlibatan agama dalam kekerasan di Indonesia didasari atas beberapa faktor, yaitu: (1) Dangkalnya pengertian dan kesadaran beragama; (2) Fanatisme negatif; (3) Propaganda dan objek dakwah yang salah; (4) Subversif sisa G30S/PKI; (5) Perlakuan tidak adil penguasa; (6) Religio politik, dan; (7) Renggangnya komunikasi antarumat beragama dan faktor sosio-politik; (8) Kegagalan pemerintah mengakomodasi nilainilai agama dalam masyarakat. 8 Selanjutnya, dalam Keputusan Menteri Agama RI No. 84 tahun 1984 ditunjukkan dengan jelas bahwa kekerasan agama di Indonesia didominasi dalam beberapa laten, yaitu pendirian tempat peribadatan, penyiaran agama, bantuan luar negeri, perkawinan lain agama, perayaan hari besar, dan penodaan agama.9 Dengan uraian tersebut, perlu kita sadari di dalam pola pikir yang negatif bahwa sesuatu yang berbingkai agama bisa 6Ahmad

Dairobi, Syi‟ah Nusantara: Sesat yang Pesat (Pasuruan: Buletin Sidogiri, 2008), hlm. 09. 7 Ibid. 8 Saiful Abdullah, Hukum Aliran Sesat (Malang: Setara Press, 2009), hlm. 54. 9 Lihat lampiran Kepmenag RI No.84 tahun 1996 tentang petunjuk pelaksanaan penanggulangan kerawanan di bidang kerukunan keagamaan.

370



menyebabkan kekerasan. Narasi beberapa relasi agama dan kekerasan di atas, dapat dijelaskan yang menyebabkan kekerasan agama di Indonesia. Yaitu mencakup permasalahan doktrin eksklusif agama dan doktrin misi keagamaan. Pluralitas Aliran dan Kebebasan Beragama. Pluralisme memiliki beberapa perspektif: sosial, budaya maupun politik. Dalam perspektif sosial, pluralisme menangkal dominasi dan hegemoni kelompok atau aliran keagamaan, serta menegaskan pemusatan kekuatan sosial pada satu kelompok atau aliran. Sedangkan perspektif pluralisme budaya mencegah hilangnya satu aliran karena dilenyapkan oleh aliran keagamaan arus utama yang hegemonis, dan di sisi lain menangkal arogansi aliran keagamaan arus utama yang seringkali tergoda atau secara historis-empiris melakukan pelecehan dan penindasan aliran atau agama lain. Sementara pluralisme politik dapat menjadi dasar bagi jaminan kebebasan untuk berkeyakinan dan berekspresi tanpa rasa takut akan ancaman kekerasan, karena adanya lembaga pengelola konflik kepentingan antaraliran keagamaan.10 Mengenai istilah aliran keagamaan dipergunakan definisi yang harus merujuk kepada setiap pandangan ulama’ dalam menghadapi masalah kehidupan yang memiliki dasar-dasar tekstual dan diikuti oleh masyarakat. Selain istilah aliran keagamaan dapat juga dipergunakan istilah mazhab. Istilah mazhab dalam Kamus Ilmiah Popular adalah sekte, golongan, kelompok keyakinan beragama. Dengan demikian mazhab berarti pendapat, paham, atau aliran seseorang yang alim dan banyak pengaruhnya dan diberi sebutan imam. Dengan beragamnya aliran kepercayaan, tentunya tidak bisa lepas dari kebebasan untuk mempercayai ajaran yang dianutnya, hidup berbangsa dan bernegara dalam pluralitas Eli Susanti, Kebebasan Beragama dan Demokratisasi di Indonesia. (Dikutip dari http://eli-susanti.blogspot.com (diunduh pada tanggal 28 Agustus 2014). 10


371

Hanafi

keberagamaan ini ibarat kita berada di tengah-tengah pasar tradisional. Dalam pasar ini berbagai macam dagangan dipasarkan oleh berbagai penjual yang beragam agama dan aliran kepercayaannya. Hampir-hampir mereka tidak pernah timbul perasaan iri dalam melakukan dagangannya tersebut. Dan pembeli tidak pernah berpikir siapa yang jual dagangan itu, malah justru kita lebih senang membeli barang kepada penjual yang dapat memuaskan kita, serta lengkap dagangannya. Di sini setiap penjual dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan/pembeli, dan dituntut juga untuk menyediakan barang dagangan yang lengkap dan terjamin kualitasnya. Ibarat uraian narasi yang diuraikan di atas, masyarakat beragama dituntut dapat memfasilitasi umat dengan sebaikbaik-baiknya, menawarkan misi agamanya secara menarik dan menawan hati umat (fastabiqul khairat). Dalam aliran kepercayaan tidak perlu terjebak oleh seberapa besar jumlah dan kuantitas yang menjadi penganut karena tidak menjadi tuntutan agama. Yang dituntut kepada penganut kepercayaan adalah seberapa besar keseriusan dan ketulusan dalam berdakwah, mengemban misi agama. Keberagaman dan pluralitas aliran agama dalam wacana dialog di kalangan pemikir, seperti tokoh ulama’ untuk mencoba memecahkan persoalan pluralitas keagamaan. Pendekatan ini memunculkan kesamaan-kesamaan diantara tradisi keagamaan yang ada dan harus berpijak pada satu asumsi bahwa tiap-tiap agama memiliki klaim keabsolutan atas keyakinan sendiri yang tidak bisa direlatifkan. Dalam hal ini, dialog bukan untuk menyamakan semua keyakinan, tetapi untuk mendapatkan pengakuan bahwa masing-masing agama memiliki komitmen atas keyakinan sendiri, dan komitmen dan keyakinan dimiliki oleh semua umat beragama yang berbeda. Landasan keyakinan dan komitmen tersebut bisa menimbulkan sikap keberagaman yang tidak canggung untuk membantu satu satu sama lain bila diantara

372



anggota masyarakat ada yang mengalami musibah, sikap kebersamaan dalam memecahkan persoalan kemasyarakatan lainnya dengan memaklumi keberagaman keyakinan dan paham agama di setiap individu. Kejahatan dalam Kehidupan Beragama. Menurut Max Muller, perkembangan agama dapat diidentifikasi menurut karakter penyebarannya. Kelompok pertama adalah agama siar dan kelompok kedua adalah agama non-siar. Agama siar memberikan kewajiban pemeluk agama untuk menyampaikan ajaran agama mereka, sedangkan pemeluk agama non-siar tidak wajib menyebarkan agama kepada pihak lain.11 Dengan adanya perbedaan tersebut, dapat menimbulkan gejala negatif dalam menyebarkan agama, dalam misi agama yang menjadi tolok ukur adalah kuantitas dari pengikut agamanya, bukan pada seberapa besar pengaruh positif ajaran agama tersebut dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yang dilakukan antara kelompok yang satu dan kelompok dua akan timbul mayoritas dan minoritas, sehingga bagi kalangan mayoritas, pemeluk agama minoritas menjadi terpinggirkan dan selalu harus ada di bawah pemeluk mayoritas. Begitu juga sebaliknya, kelompok minoritas selalu menuntut kepada kelompok mayoritas untuk selalu tegas, dan ketika ada sebuah permasalahan selalu menuduh kepada kelompok mayoritas yang menyebakan hal tersebut terjadi. Agama dalam kehidupan sosial saat ini menghadapi berbagai masalah, tantangan, terlebih dalam kaitannya dengan jatah kehidupan beragama. Menurut Bambang Sugiharto, tantangan itu terdiri tiga hal, yaitu: Pertama, Dalam menghadapi persoalan kontemporer yang ditandai disorientasi nilai dan degradasi moral, agama ditantang untuk tampil sebagai Thoha Hamim, Resolusi Konflik Islam Indonesia (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007), hlm. 57. 11


373

Hanafi

penyuara moral yang otentik; Kedua, Agama harus menghadapi kecenderungan pluralisme; Ketiga, Agama harus tampil sebagai pelopor perlawanan terhadap segala bentuk penindasan dan ketidakadilan, termasuk yang biasanya diciptakan oleh agama itu sendiri. Narasi dari uraian tantangan di atas, bahwa agama dijadikan sebagai titik awal dari kehidupan keberagamaan yang bertujuan untuk rasa aman, dan ketentraman umat beragama dalam melaksanakan aktifitas agama dan keagamaan. Bertitik tolak dari uraian di atas, bahwa dalam konflik kekerasan yang terjadi selama ini agama merupakan bahan yang sangat empuk sebagai faktor pemersatu; dan pada saat yang sama, simbol agama menjadi yang paling efektif dalam melakukan tindakan kejahatan secara anarkis, di posisi inilah negara menjamin untuk melindungi kebebasan dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan. Dalam sejarah perkembangan hukum dan masyarakat Indonesia, salah satu akar dari kepentingan negara untuk mengontrol perilaku dan melindungi kehidupan masyarakat dalam kehidupan keagamaannya adalah Pasal 175-181 dan 503 ke-2 KUHP yang meliputi perbuatan-perbuatan: (1) Merintangi pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (psl. 175); (2) Mengganggu pertemuan/upacara keagamaan dan upacara penguburan jenazah (psl. 176); (3) Menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diijinkan (psl. 177 ke-1); (4) Menghina benda-benda keperluan ibadah (psl. 177 ke-2); (5) Merintangi pengangkutan mayat ke kuburan (psl. 178); menodai/merusak kuburan (psl. 179); menggali, mengambil, memindahkan jenazah (psl. 180); menyembunyikan/menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematiannya/kelahirannya (psl. 181); (6) Membuat gaduh dekat bangunan ibadah atau pada waktu ibadah dilakukan (psl. 503 ke-2). Seiring dengan isi Pasal di atas, bahwa kehidupan beragama dan keagamaan menjadi obyek perlindungan hukum, tujuannya untuk menciptakan rasa aman dan ketenteraman

374



umat beragama dalam melaksanakan aktifitas kehidupan beragama. Pendekatan dalam Mengantisipasi Kekerasan atas Nama Agama. Tolak ukur sesat menurut Islam di Indonesia adalah merujuk pada fatwa MUI, yaitu apabila bertentangan dengan akidah dan syari’ah dalam agama Islam. Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) selaku lembaga pemegang otoritas atas tafsir agama mengeluarkan 10 fatwa sesat sebagai tolok ukur untuk menentukan bahwa suatu aliran dianggap telah menodai, menyimpang, bertentangan dan meragukan otentisitas subtansi ajaran agama tertentu khususnya syari’at Islam, yaitu:12 (1) Mengingkari salah satu dari rukun iman yang enam; (2) Meyakini dan/atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan al-Qur’an dan Sunnah; (3) Meyakini turunnya wahyu setelah alQur’an; (4) Mengingkari otentisitas dan/atau kebenaran isi alQur’an; (5) Melakukan penafsiran al-Qur’an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir; (6) Mengingkari kedudukan Hadits Nabi saw.. sebagai sumber ajaran Islam; (7) Menghina, melecehkan dan/atau merendahkan para nabi dan rasul; (8) Mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir; (9) Mengubah, menambah dan/atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syari’ah, seperti haji tidak ke Baitullah, shalat wajib tidak 5 waktu; (10) Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Bahwa kasus-kasus aliran sesat di Indonesia seperti “Sekte Hari Kiamat” dalam agama Kristen, muncul Lia Eden yang meyakini bahwa dirinya sebagai Malaikat Jibril, tidak lama kemudian masyarakat juga dikejutkan dengan aliran alQiyadah al-Islamiyah yang meyakini bahwa pemimpinnya Ahmad Mussadeq adalah sebagai nabi setelah Muhammad saw. 12

Jawa Pos, Pelarangan al-Qiyadah (tanggal 31 Oktober 2007), hlm 4. al-Ihkâm, V o l . 9 N o . 2 D e s e m b e r 2 0 1 4

375

Hanafi

dan aliran Tajul Muluk di Sampang Madura hingga membuat beberapa pengikutnya meninggal dunia yang diakibatkan oleh tindakan penyerangan/kekerasan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan warga Nahdatul Ulama’ karena aliran Tajul Muluk yang dianggap sesat disebabkan mengagung-agungkan sayyidina Ali ra. tapi memaki-maki tiga sahabat Nabi saw. yang lain dan Siti Aisyah ra. disebut pelacur. Jika memperhatikan pada kasus-kasus kekerasan yang terjadi selama ini, banyak faktor yang menjadi pemicu munculnya aksi kekerasan yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang mengatasnamakan agama atau kelompok, diantara faktor yang menjadi pemicu munculnya aksi kekerasan yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang mengatasnamakan agama atau kelompok, yakni:13 (a) Rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat terutama rendahnya tingkat pendidikan di daerah pedesaan. Seseorang karena ”keawamannya” terjerumus pada pemahaman yang salah terhadap agama, dengan posisi yang seperti ini, masyarakat sangat gampang dipengaruhi untuk melakukan kejahatan (kekerasan atas nama agama dan/atau kehidupan beragama); (b) Kentalnya terhadap perintah pemimpin keagamaan (kyai). Model pemahaman ini tampaknya telah menjadi fenomena umum di kalangan masyarakat pedalaman yang mayoritas masyarakatnya masih awam. Sosok kyai ternyata tidak hanya dipandang sebagai simbol daripada addin yang sebenar-benarnya bersubstansikan keimanan. Dalam cara pandang semacam ini, pola pikir bahwa kyai dianggap lebih sebagai figur yang bisa menyelesaikan dalam urusan keagamaan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa penyebab terjadinya kekerasan atas nama agama adalah masalah konflik yang pada awalnya terjadi perselisihan/perbedaan pendapat dalam beragama. Dengan 13

Briptu Dody, Wawancara (pada tanggal 18 September 2012).

376



terjadinya perbedaan tersebut, pada akhirnya di antara salah satu pihak melakukan konsolidasi dengan tokoh agama setempat untuk melakukan kampanye negatif terhadap praktek keagamaan yang dianggap menyimpang (sesat). Pada intinya, suatu aliran dianggap sebagai aliran sesat atau menyimpang dari ajaran-ajaran pokok agama dan meresahkan masyarakat, bila mengindikasikan: Pertama, penyimpangan dalam hal keimanan (akidah) berupa mengaku nabi, merubah syahadat, menolak hadits Nabi saw., menghina/melecehkan Allah swt., para nabi dan sahabatNya serta mengatakan Siti Aisyah ra. sebagai pelacur. Kedua, Penyimpangan dalam syari’at/ibadah berupa membolehkan shalat dua bahasa, membolehkan tidak shalat, membolehkan shalat tanpa wudhu, membolehkan berbuat asusila, berhubungan dengan ipar dan tukar-tukaran istri. Namun menuduh kelompok lain sebagai aliran sesat secara tidak langsung telah mengklaim dirinya atau kelompoknya sendiri sebagai aliran yang tidak sesat. Padahal sebenarnya tidak pernah ada jaminan bahwa orang tidak sesat sekaligus berarti tidak menyesatkan. Bisa saja pihak yang tidak sesat justru mengeluarkan anjuran yang menyesatkan, atau melakukan aksi yang sesat seperti melakukan kekerasan terhadap pengikut aliran yang dianggap sesat. Anjuran untuk meluruskan kelompok yang dianggap sesat justru kerap berujung pada tindakan anarkis dan main hakim sendiri seperti tindakan suatu kelompok yang memporak-porandakan tempat jamaah aliran sesat. Hal serupa masih terjadi lagi, bahkan mungkin akan terus terulang suatu saat nanti pada siapa saja yang dianggap sesat lantaran berbeda pemahaman keagamaan. Sebenarnya sesat atau tidak sesat dalam hal keimanan bukanlah hak manusia untuk menghakimi. Kafir atau tidak kafir adalah keputusan Tuhan. Kitab al-Qur’an atau al-kitab sebagai rujukan. Salah satu faktor yang menyebabkan memuncaknya masalah ini sehingga menjadi konflik adalah al-Ihkâm, V o l . 9 N o . 2 D e s e m b e r 2 0 1 4

377

Hanafi

tidak adanya komunikasi efektif antarpihak yang saling berbeda pendapat. Komunikasi efektif yang menyertakan tenggang rasa terhadap pemikiran lain dirasa menjadi keharusan agar ketegangan antarpemahaman yang berbeda bisa dicairkan. Upaya penanggulangan di luar hukum pidana dalam kongres PBB mengenai “the prevention of crime and the treatment of offenders” menyatakan bahwa pencegahan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan.14 Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang demikian harus menjadi upaya yang strategis dalam penanggulangan kejahatan. Mengenai penyebab timbulnya aliran sesat yang menimbulkan kekerasan atas nama agama dan/ atau kehidupan beragama, sangat beragam/kompleks, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah keadaan atau kondisi kejiwaan manusia yang membawa kepada perbuatan atau tindakan yang menyebabkan/menimbulkan kepada hal yang tidak baik. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh sosial budaya yang melatarbelakangi kehidupan seseorang.15 Dari uraian di atas, diketahui bahwa penyebab terjadinya kekerasan atas nama agama dan/ atau kehidupan beragama yang sangat kompleks, semata-mata karena bukan hanya pada kondisi pembawaan masyarakat terhadap pemahaman agama, akan tetapi juga harus melihat pada akar persoalan-persoalan sosial (pendidikan). Bertitik tolak dari narasi tersebut, dikatakan bahwa “agama” menjadi faktor kunci pemicu timbulnya “aliran sesat”. 14

Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama. Makalah pada Forum, Debat Publik tentang RUU KUHP, Departemen Kehakiman dan HAM ( Jakarta, 21 – 22 Nopember 2000), hlm. 2. 15 Abdi Rahmat, Kesesatan dalam Perspektif al-Qur‟an (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hlm. 93-103.

378



Dalam posisi inilah, agama yang bersifat abstrak membuka peluang untuk terjadinya perbedaan pendapat dalam pandangan keagamaan, yang pada akhirnya terjadilah kekerasan atas nama agama dan/atau kehidupan beragama, bahkan menimbulkan anarkisme dari masyarakat. Namun perlu dicatat, bahwa pada seyogyanya bukan agama dan ajaran agamanya yang salah, akan tetapi manusianya yang salah menafsirkan terhadap ajaran agama tersebut, sehingga tampak pada pengklaiman terhadap perbedaan ajaran keagamaan yang lain, serta menyulut stigma sesat, kafir, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa timbulnya kekerasan atas nama agama dan/atau kehidupan beragama pada hakekatnya ada sesuatu yang salah “penyakit” dalam praktik keagamaannya. Oleh karena itu, yang perlu di “obati” adalah terkait penyakitnya bukan agamanya itu sendiri. Di sisi lain, agama sebagai sumber pemicu timbulnya kejahatan, agama juga menjadi sumber kedamaian, kasih sayang, dan selalu mengajarkan kebaikan. Dalam posisi inilah, jika terjadi kekerasan atas nama agama dan/atau kehidupan beragama sepatutnya yang menjadi sarana penyelesaian tersebut itu dengan pendekatan “agama” itu sendiri. Upaya penanggulangan kekerasan atas nama agama/ perbedaan pandangan keagamaan dapat dilakukan dengan pendekatan agama sebagai sarana di luar hukum pidana. Kongkretnya berupa pendekatan pendidikan, pendekatan musyawarah, dan pendekatan dakwah. Pendekatan Pendidikan Pendidikan sebagai salah satu instrumen proses transformasi budaya menemukan relevansinya dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia ke depan yang


379

Hanafi

lebih damai,16 selain itu pendidikan memberikan makna penting dalam pembentukan karakter manusia untuk melakukan kehidupan pribadi dan berinteraksi sosial. Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad saw. bersabda: “Seorang manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah (Islam), ibu dan bapaknya yang nanti menjadikannya Nashrani atau Majusi (al-Hadits). Diwajibkan kepada kedua orang tua untuk mengajar manusia memanah, berenang dan menunggang kuda…”. (al-Hadits) Hadits di atas berarti; Pertama, Pendidikan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi manusia dalam pembentukan karakter dan bertingkah laku dalam kehidupan pribadi dan sosialnya. Kedua, Kewajiban orang tua (semua pihak) untuk membekali anaknya dengan pendidikan, agar bisa menjadi orang yang diharapkan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: Pertama, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Kedua, Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila, menguraikan pendidikan sebagai bentuk usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peseta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.17 16

Endang Poerwanti dan Nurwidodo, Perkembangan Peserta Didik (Malang: FKIP-UMM, 2001), hlm. 49. 17 Moh. Yamin dan Vivi Aulia, Meretas Pendidikan Toleransi (Malang: Madani Media, 2011), hlm. 76.

380



Usaha-usaha di luar hukum pidana ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya. Pendidikan dalam konteks apapun harus diletakkan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup manusia, perlu dijadikan sebagai wahana strategis guna membangun sebuah peradaban bangsa yang lebih bermartabat dan berakhlak mulia serta menjadi pribadi yang kamil (sempurna) lahir dan batin. Selanjutnya Pasal 3 Pasal 1 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan; “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Tujuan sejati dari pendidikan seharusnya adalah pertumbuhan dan perkembangan diri secara utuh sehingga menjadi pribadi dewasa yang matang dan mapan, mampu menghadapi berbagai masalah dan konflik dalam kehidupan sehari-hari. Serta mampu tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang lebih bermanusia, berguna dan berpengaruh di dalam masyarakat yang bertanggung jawab dan bersifat kreatif dan kooperatif. Hal ini berarti pula, selain memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia juga merupakan upaya preventif dalam menanggulangi kejahatan (kekerasan atas nama agama dan/atau kehidupan beragama) melalui pendidikan agama. al-Ihkâm, V o l . 9 N o . 2 D e s e m b e r 2 0 1 4

381

Hanafi

Dalam posisi inilah, selain lembaga pendidikan, kedua orang tua juga mempunyai peran penting dalam memberikan pengetahuan dasar tentang agama bagi perkembangan jiwa anak dan kehidupan manusia pada umumnya. Nabi Muhammad saw. menekankan pentingnya pengenalan dan penghayatan (pendidikan) agama semenjak anak masih kecil.18 Bahwa pendidikan agama bukan hanya sekedar memberi pengetahuan tentang keagamaan, tetapi yang lebih utama adalah membiasakan anak taat dan patuh menjalankan ibadah dan berbuat serta bertingkah laku di dalam kehidupannya sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan dalam agama masing-masing.19 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan (terutama agama) merupakan peletak dasar kepribadian dan untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia. Keluarga juga mempunyai andil dalam membentuk pribadi seseorang. Ditinjau dari kebijakan kriminal, maka pendidikan demikian sebenarnya merupakan upaya rasional yang bersifat mencegah (preventif) dan menanggulangi kejahatan (kekerasan atas nama agama dan/atau kehidupan beragama) yang bersifat antisipatif. Artinya, dengan membekali seseorang melalui pendidikan agama sejak dini, maka ajaran agama tersebut secara tidak langsung terpatri dengan kuat dalam hatinya. Pendekatan Musyawarah Indonesia memiliki pluralisme suku, ras, profesi, kultur, dan aliran keagamaan, ini semua pada dasarnya memiliki tujuan yang berbeda. Toleransi satu sama lain yang memberi Sukarsono, Pendidikan Agama di Sekolah, Majalah bulanan Mimbar Pendidikan Agama, (Edisi Juli 1979), hlm. 56. 19 Yusuf Ali al-Mudhar, Toleransi-Toleransi Islam, Toleransi Kaum Muslimin, dan Sikap Lawan-lawannya (Bandung: Iqra, 1983), hlm. 51. 18

382



kesempatan bagi setiap orang menjalani kehidupannya, termasuk menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinannya masing-masing dalam kehidupan beragama (agama Islam). Bahwa kelompok umat Islam yang memiliki pandangan berbeda dari mayoritas serta mencoba mengembangkan suatu pendapat sendiri tidak bisa diberlakukan sewenang-wenang selama mereka tidak melakukan pemberontakan terangterangan. Mereka harus diberlakukan secara adil, tanpa dikurangi sedikitpun hak dan kewajiban mereka.20 Berdasarkan uraian narasi di atas, sewajarnya golongan mayoritas agama Islam lebih bersifat toleran terhadap golongan minoritas agama Islam yang lainnya. Dengan cara-cara yang „arif seperti itu bisa dilakukan yang sepatutnya dilakukan dengan pendekatan musyawarah, pendekatan tersebut bertujuan untuk menghindari jatuhnya korban yang diakibatkan dari kasus-kasus kejahatan, termasuk juga kekerasan atas nama agama. Selain tujuan tersebut di atas, pendekatan musyawarah juga untuk mencegah dan menangani kejahatan dengan cara mempelajari karateristik maupun permasalahan yang ada didalam lingkungan tersebut, guna menciptakan kemitraan/kerjasama dengan masyarakat yang melakukan musyawarah, ada dua komponen yang harus dicapai yaitu kemitraan dengan masyarakat yang melalukan musyawarah dan pemecahan masalah dengan langkah pertama ke arah terbantunya kepercayaan adalah adanya masyawakat samasama bersedia menjadi mitra. Karl O. Christiansen menyatakan bahwa sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang

Sunarjo Wreksosuharjdo, Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2001), hlm. 36. 20


383

Hanafi

disebut dengan berbagai macam nama, misalnya:21 pencegahan (deterrence); pencegahan umum (general prevention); memperkuat kembali nilai-nilai moral (reinforcement of moral values); memperkuat kesadaran kolektif (strengthening the collective solidarity); menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (reaffirmation of the public feeling of security); mengurangi atau meredakan ketakutan (alleviation of fears); melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (release of aggressive tensions), dan sebagainya. Sejalan dengan hal tersebut, para umara’ (pemerintah), tokoh ulama’, dan tokoh masyarakat memberikan peluang untuk melakukan musyawarah kepada masyarakat (setiap golongan). Dengan upaya tersebut masyarakat yang melakukan musyawarah bisa membangun sikap saling memahami dalam pluralnya kebebasan beragama, serta meminimalisir ketegangan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Konsep di atas seharusnya mengedepankan hubungan yang saling menghargai antara masyarakat untuk mengupayakan agar setiap terjadinya suatu permasalahan tertentu yang berkenaan dengan hukum di tengah masyarakat tidak diambil langkah-langkah melalui jalur hukum sendiri sehingga tidak ada masyarakat yang harus jadi korban, sehingga diharapkan peran musyawarah dalam aktivitasnya menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan pencegahan terjadinya tindak kejahatan (kekerasan atas nama agama dan/atau kehidupan beragama) dan upaya menciptakan keamanan dan ketertiban. Atas dasar di atas, masyarakat yang melakukan musyawarah perlu ditekankan agar melakukannya atas dasar sikap, perilaku, dan wawasan yang luas untuk mencerminkan sifat kedewasaan, karena dalam komunikasi perlu menyertakan 21

Barda Nawawi Arif, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Perbandingan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 77.

384



sifat toleran terhadap pihak-pihak yang memiliki perbedaan atas pemahaman tentang kebebasan beragama. Sesuai dengan ajaran agama yang pada dasarnya harus menjadi masyarakat yang cinta damai. Oleh karena itu, dalam upaya penanggulangan kejahatan (kekerasan atas nama agama) secara musyawarah (membangun komitmen bersama) di dalam pluralnya aliran keagamaan bukan suatu hal yang gampang dilakukan. Diakui atau tidak, pluralnya aliran keagamaan yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat, yang pada akhirnya berujung pada anarkis, merebaknya anarkisme di kalangan masyarakat hanya memperpanjang kasus tentang kekerasan atas nama agama yang terjadi di Indonesia. Dilihat dari perspektif kebijakan kriminal, maka upaya musyawarah ini merupakan suatu upaya non-penal yang strategis dalam rangka mencegah timbulnya kekerasan atas nama agama dan/atau kehidupan beragama. Karena musyawarah pada hakikatnya adalah untuk mencari solusi untuk menanggulangi kejahatan (kekerasan atas nama agama dan/atau kehidupan beragama) dengan berdasarkan sifat toleran terhadap berbagai pluralnya aliran beragama di kalangan masyarakat. Pendekatan Dakwah Agama yang pada awalnya selalu membawa perdamaian, kasih sayang, ketentraman, namun di sisi lainnya, perkembangan dari masa ke masa agama selalu menampilkan tentang kekerasan.22 Dalam sejarah agama dijumpai hal-hal sebagai berikut: (1) Tak pernah luput dari sejarah kekerasan dan perang; (2) Banyak korban yang berjatuhan atas nama agama; (3) Terorisme; (4) Pengusiran umat beragama minoritas; (5)

Muhammad Ali Daud, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa 1998), hlm. 15. 22


385

Hanafi

Politisasi agama demi kepentingan sepihak; (6) Para ahli agama yang kerap kali keluar dari norma-norma agama. Dari uraian di atas, agama seolah-olah telah gagal untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kalangan masyarakat, serta tidak mampu memberikan terhadap keinginan-keinginan masyarakat, oleh sebab itu timbulnya masyarakat yang enggan untuk beragama, membutuhkan/mencari terhadap kesempurnaan agama baru yang dianggap mampu membawa ketenangan serta mampu memberikan harapan/keinginan dari kalangan masyarakat. Dengan hal seperti itu, bukan berarti “agama” yang disalahkan, akan tetapi juga masyarakat pemeluk agama, khususnya para tokoh agama yang telah gagal untuk memberikan pemahaman melalui dakwah tentang agama secara sempurna, sehingga masyarakat yang tidak puas dengan hal itu mempunyai keinginan untuk berdalih pada agama atau aliran/mazhab/sekte yang lain. Masyarakat dalam hal ini membutuhkan kejujuran para ulama’ dan pemimpin, bukan hanya ayat-ayat dan janji-janji yang disampaikan, umat membutuhkan perdamaian, keteladanan, bimbingan ketika mereka merasa terpinggirkan. Oleh karena itu pada masa yang akan datang perlu dilakukan pendalaman tentang materi dakwah dan metode dakwah.23 Selain itu juga perlu keteladanan ulama’, yaitu dengan mempunyai pemahaman agama yang utuh. Metode dakwah menurut Abdi Rahmat, yaitu: (1) Mengajak dengan bijaksana, dalam arti harus diperhatikan kondisi orang yang akan diajak kepada hidayah dan ruang lingkup sosial; (2) Pengajaran yang baik melalui cara yang lembut sehingga terhujam perasaan yang dalam karena kelembutan tersebut; (3) Berdiskusi dan berdialog dengan cara yang baik, yaitu tanpa membebani dan

Amrullah Achmad, Dakwah Islam dan Perubahan Sosial (Yogyakarta: Prima Duta, 1983), hlm. 30. 23

386



menekan terhadap orang yang berbeda pendapat, menghina dan menjelekkan.24 Dengan uraian di atas, bahwa metode dakwah merupakan upaya penanggulangan kejahatan (kekerasan atas nama agama dan/atau kehidupan beragama). Selain itu metode tersebut merupakan resolusi konflik yang bertujuan untuk mengedepankan pendekatan kultural yaitu dengan penyampaian agama yang sejuk, menghindari konflik terbuka dan mengembangkan mentalitas kesabaran kalangan umat, mengedepankan solusi psikologis. Seharusnya mengemukakan metodologi dakwah, yaitu membidik rasio dan hati, berdialog dengan cara yang baik, berkomunikasi dengan bahasa mereka. Artinya jika pendekatan dakwah dilakukan dengan baik dan benar, maka masyarakat yang telah mendapatkan pengetahuan tersebut benar-benar menghayati dari ajaran-ajaran agama yang dianutnya, dari segi psikologisnya bahwa harga dirinya tetap merasa utuh terjaga dan terlindungi. Berdasarkan konsep di atas, bahwa pendekatan dakwah merupakan upaya preventif pencegahan dalam menanggulangi kejahatan (kekerasan atas nama agama). Karena pendekatan dakwah pada hakikatnya adalah dalam rangka penyadaran kepada masyarakat dalam meyakini ajaran agama dan mejalankan ajaran agama yang benar, serta merupakan pencegahan terjadinya kekerasan. Dengan demikian konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan (kekerasan atas nama agama dan/atau kehidupan beragama) yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan (kekerasan atas nama agama dan/atau kehidupan beragama) harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan (kekerasan atas Toto Tasmara, Komunikasi Dakwah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm . 43. 24


387

Hanafi

nama agama dan/atau kehidupan beragama) dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula mengutamakan/dipadukan dengan usaha-usaha yang bersifat preventif. Dalam menanggulangi kejahatan (kekerasan atas nama agama dan/atau kehidupan beragama) mengintegrasikan dan mengharmoniskan kegiatan atau kebijakan preventif dan pidana ke arah penghapusan faktor-faktor potensial penyebab timbulnya kekerasan (kekerasan atas nama agama dan/atau kehidupan beragama) di Indonesia. Dengan pendekatan integral inilah diharapkan penanggulangan kejahatan (kekerasan atas nama agama dan/atau kehidupan beragama) dapat berhasil, sehingga masyarakat bisa menjalankan ajaran agamanya dengan khusu’ dan tidak berada dalam ancaman kekerasan (kondusif). Penutup Berdasarkan uraian di atas, bahwa pendekatan pendidikan, pendekatan musyawarah, dan pendekatan dakwah merupakan upaya preventif pencegahan dalam menanggulangi kejahatan/kekerasan atas nama agama (aliran sesat). Karena pendekatan tersebut pada hakikatnya adalah dalam rangka penyadaran kepada masyarakat dalam meyakini ajaran agama dan mejalankan ajaran agama yang benar, serta merupakan pencegahan terjadinya kekerasan. Upaya preventif ini juga diharapkan mampu mencegah hilangnya satu aliran karena dilenyapkan oleh aliran keagamaan dan menangkal arogansi aliran keagamaan arus utama yang seringkali tergoda atau secara historis-empiris melakukan pelecehan dan penindasan aliran atau agama lain. Kegiatan atau kebijakan preventif bukan berarti meniadakan pidana dan tidak diproses dengan hukum pidana melainkan sebagai upaya integral ke arah penghapusan faktor-faktor potensial penyebab timbulnya aliran dan kekerasan agama di Indonesia.

388



Daftar Bacaan Abdullah, Saiful. Hukum Aliran Sesat. Malang: Setara Press, 2009. Achmad, Amrullah. Dakwah Islam dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Prima Duta, 1983. Dairobi, Ahmad. Syi‟ah Nusantara: Sesat yang Pesat. Pasuruan: Buletin Sidogiri, 2008. Daud, Muhammad Ali. Pendidikan Agama Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 1998. Fatwa MUI, http://www.hukumonline.com. Kepmenag RI No.84 tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan di Bidang Kerukunan Keagamaan. Mudhar al-, Ali Yusuf. Toleransi-Toleransi Islam, Toleransi Kaum Muslimin dan Sikap Lawan-lawannya. Bandung: Iqra, 1983. Muktiono. Mengkaji Politik Hukum Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 2 (Mei 2014). Nawawi, Barda Arief. Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Perbandingan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005. ______________________. Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama. Makalah pada Forum Debat Publik Tentang RUU KUHP Departemen Kehakiman dan HAM. Jakarta, 21 – 22 Nopember 2000. PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Presiden Republik Indonesia. Poerwanti, Endang dan Nurwidodo. Perkembangan Peserta Didik. Malang: FKIP-UMM, 2001. Purwanto, M. Ngalim. Ilmu Pendidikan, Teoritis dan Praktis. Bandung: Remaja Karya, 1988. Rahmat, Abdi. Kesesatan dalam Perspektif al-Qur‟an. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.


389

Hanafi

Sukarsono, Pendidikan Agama di Sekolah. Majalah Bulanan Mimbar Pendidikan Agama. (Edisi Juli 1979). Susanti, Eli. Kebebasan Beragama dan Demokratisasi di Indonesia. (http://eli-susanti.blogspot.com). Tasmara, Toto. Komunikasi Dakwah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997. Thoha, Hamim. Resolusi Konflik Islam Indonesia. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wreksosuharjdo, Sunarjo. Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2001. Yamin, Moh. dan Vivi Aulia, Meretas Pendidikan Toleransi. Malang: Madani Media, 2011. Yogaswara, A. dan Maulana Ahmad Jalidu, Aliran Sesat dan Nabi-nabi Palsu. Yogyakarta: NARASI, 2008.

390


UPAYA PREVENTIF DALAM MENGANTISIPASI KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA (ALIRAN SESAT)

Recommend Documents