UPAYA PERLINDUNGAN DAN. PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN PASAR MODERN Oleh: ISHWORO WIDYANTO

Ishworo Widyanto, Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Dalam Menghadapi Persaingan Pasar Modern

UPAYA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN PASAR MODERN Oleh: ISHWORO WIDYANTO

RINGKASAN PP Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern merupakan landasan nasional bagi daerah dalam penataan dan pembinaan bagi pasar tradisional dan modern. Selanjutnya, pedoman teknisnya diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/MDAG/PER/12/2008. Perkembangan dan fenomena pasar modern di Kabupaten Tulungagung dengan skala minimarket maupun super-market telah membawa dampak nyata social ekonomi bagi masyarakat. Kedepan, dimungkinkan akan berkembang kepada tumbuhnya hypermarket yang bisa membawa dampak negatif bagi eksistensi pelaku ekonomi pemodal kecil seperti usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyikapinya melalui Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar Modern. Penelitian ini berusaha menganalisa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui rumusan masalah: Bagaimana implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2010 dalam upaya pemerintah daerah melindungi dan memberdayakan pasar tradisional dari ancaman keberadaan pasar/toko modern? Serta faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap implementasi Perda tersebut? Disamping teori otonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat,

1

penelitian ini dibekali dengan pemahaman tentang azas, tujuan penelitian yakni untuk menambah referensi, konsep pilihan kebijakan bagi pemerintah lokal dalam upaya pengelolaan pasar tradisional maupun pasar modern serta melengkapi komparasi strategi kebijakan daerah pada umumnya dalam menangani permasalahan-permasalah sejenis. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, wawancara berbekal interview guide dilakukan secara indepth dengan melibatkan peneliti sendiri sebagai subyek penelitian. Analisa dilakukan dengan metode interaktif melalui tahapan : pengumpulan, reduksi,verifikasi dan penyajian data. Miles dan Huberman (2004). Untuk keabsahan data, dilakukan dengan melakukan tahapan: credibility, transferability, dependability dan confirmability. Kata Kunci : penataan pasar modern, pemberdayaan pasar tradisionil BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Masalah Keberadaan pasar modern adalah

suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari

sebagai

implikasi

dari

modernisasi. Agar terjadi perimbangan yang

mendekati

ideal

ketika

disandingkan dengan pasar tradisionil, maka

diperlukan

regulasi

kebijakan

daerah agar pedagang mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar tradisional

dapat

tumbuh

berkembang

bersama-sama

dan dengan

pedagang pasar modern secara serasi,

2 Ishworo Widyanto, Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Dalam Menghadapi Persaingan Pasar Modern

seimbang dan berkeadilan serta jauh

kontribusi positif terhadap nasib pasar

dari praktek-praktek monopoli.

tradisional.

Jauh

sebelum

perda

Peraturan Presiden Nomor 112

tersebut diundangkannya, opini telah

Tahun 2007 tentang Penataan dan

terbangun diantara pelaku pedagang

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat

kecil

Perbelanjaan

keberadaan

dan

Toko

Modern

dan

tradisional. pasar

Ancaman

modern

menjadi

merupakan landasan konstitusionil bagi

kekhawatiran hebat sejumlah pedagang,

daerah dalam melakukan penataan dan

karena membanjirnya pendirian toko

pembinaan bagi pasar tradisional dan

modern

modern, sedangkan pedoman teknisnya

pelosok.

telah diatur di dalam Peraturan Menteri

pembukaan toko modern berlabel ‘mart’

Perdagangan

Indonesia

juga berdiri megah di jalan lokal dan

Nomor

53/M-DAG/PER/12/2008.

menyebar di sejumlah daerah. Disatu

Fenomena

perkembangan

sektor

sisi, memang pendirian sebuah toko

pesat

modern

Republik

perdagangan merupakan

yang

begitu

konsekuensi

logis

dari

dari

kawasan

kota

hingga

Bukan hanya dijalan arteri,

mendukung

pembangunan

disuatu

percepatan daerah

yang

liberalisasi perdagangan internasional,

sedikit tertinggal. Pendirian toko modern

domestik

juga

termasuk

Kabupaten daerah

di

daerah.

Tulungagung yang

mulai

mengikuti

merasakan

menjadikan sebuah keuntungan bagi

tersebut

mendulang

memungkinkan

terjadinya

diantara

pelaku

ekonomi di sektor perdagangan. Sebagai regulator,

hidup

masyarakat yang semakin konsumtif. Ini masyarakat

bebas

gaya

termasuk

implikasinya. Liberalisasi perdagangan persaingan

alur

pelaksanaan Pemerintahan

Daerah

pemodal,

keuntungan,

untuk hingga

menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat.

fungsi

dan

Efek

positif

yang

ditimbulkan oleh toko modern adalah bergeraknya

roda

perekonomian

Kabupaten Tulungagung dalam hal ini

modern. namun implikasi yang terjadi

menerbitkan Perda Nomor 6 Tahun 2010

ketika tidak ada pengendalian, adalah

tentang Perlindungan, Pemberdayaan

potensi mematikannya perekonomian

Pasar Tradisional dan Penataan serta

masyarakat kecil, mikro.

Pengendalian Pasar Modern. Perda

Keberadaan

tersebut

mengatur

Perlindungan,

menyebutkan

jika

Perda

jelas

Penyelenggaraan

Pemberdayaan Pasar Tradisional dan

Pasar Tradisional dan Pasar Modern,

Penatan

bertujuan

Modern

Serta

Pengendalian

diharapkan

Pasar

memberikan

perlindungan

untuk:

Memberikan

dan

pemberdayaan


kepada Usaha Mikro, Kecil Menengah

dugaan

dan Koperasi serta Pasar Tradisional

masyarakat

agar mampu berkembang, bersaing,

tradisional akan menjadi pihak yang

tangguh, maju, mandiri, dan dapat

paling dirugikan. Atas persoalan inilah

meningkatkan

yang menjadi persoalan krusial peneliti

kesejahteraannya,

tersebut

akhirnya

3

khususnya

terbukti, pedagang

Mengatur dan menata keberadaan dan

untuk mengidentifikasi

pendirian pasar modern di suatu wilayah

yang ada. Sejauh mana perlindungan

tertentu

Pemkab

agar

tidak

merugikan

dan

serta

permasalahan

pemberdayaannya

mematikan pasar tradisional, Menjamin

terhadap pedagang tradisional selama

kemitraan antara pelaku usaha pasar

ini.

tradisional dengan pelaku usaha pasar

masyarakat tentang keefektifan perda

modern berdasarkan prinsip kesamaan

tersebut

dan keadilan dalam menjalankan usaha

Tulungagung.

di bidang perdagangan,

Mendorong

Bagaimana

pula

berlaku

Dari

uraian

di

persepsi Kabupaten

diatas,

peneliti

terciptanya partisipasi dan kemitraan

menetapkan Rumusan Masalah yang

publik serta swasta di bidang pasar

meliputi:

antara pasar tradisional dan pasar

Perda Nomor 6 Tahun 2010 dalam

modern,

yang

upaya pemerintah daerah melindungi

saling memerlukan dan memperkuat

dan memberdayakan pasar tradisional

serta

antara

dari ancaman keberadaan pasar/toko

pasar modern dengan pasar tradisional,

modern? Serta, Faktor-faktor apa yang

Menciptakan

berpengaruh

Mewujudkan

saling

keserasian

sinergi

menguntungkan kesesuaian lingkungan

dan

berdasarkan

Rencana Tata Ruang Wilayah.

terhadap

implementasi

implementasi

Perda Nomor 6 Tahun 2010 dalam upaya pemerintah daerah melindungi

Namun meski demikian, indikasi adanya

Bagaimana

ketidaksesuaikan

dan memberdayakan pasar tradisional

dengan

dari ancaman keberadaan pasar/toko

empirical problem di lapangan semakin

modern? Penelitian ini bertujuan untuk

besar, ketika peneliti menduga Perda

menambah referensi bagi penelitian

tidak

lanjutan untuk minat dan konsentrasi

efektif

sebagaimana

yang

diharapkan. Toko modern berdiri kurang

yang

dari

Tulungagung,

jarak

tradisional, modern persoalan

minimum

dengan

pelanggaran antar

jarak

kompetitor

perizinan

yang

pasar toko hingga

sejenis

komparasi

di

FISIP serta

strategi

kajian

daerah pada umumnya.

disinyalir

bertentangan dengan aturan. Ketika

BAB II

Universitas melengkapi kebijakan


TINJAUAN PUSTAKA

Chambers, pemberdayaan

mendefinisikan sebagai:

sebuah

A.

Landasan Teori

konsep

1.

Konsep, Definisi dan Teori

yang merangkum nilai-nilai sosial.

“empowerment”

“empower” bahasa

diterjemahkan

Indonesia

dan dalam

menjadi

pemberdayaan

dan

memberdayakan,

ekonomi

konsep ini mencerminkan paradigma

Pemberdayaan Masyarakat Kata

pembangunan

menurut

baru

pembangunan,

bersifat

yakni

“people-

participatory,

centered,

empowering,

sustainable

yang and

(Chambers,1988).

Gagasan

pembangunan

yang

Merriam Webster dan Oxfort English

mengutamakan

Dictionary

dan

masyarakat perlu untuk dipahami

Pranarka, 1996 : 3) mengandung

sebagai suatu proses transformasi

dua pengertian yaitu : pengertian

dalam hubungan sosial, ekonomi,

pertama adalah to give power or

budaya,

authority to, dan pengertian kedua

perubahan struktur

yang sangat

berarti to give ability to or enable.

diharapkan

proses

dalam pengertian pertama diartikan

berlangsung secara alamiah, yaitu

sebagai

yang menghasilkan dan harus dapat

(dalam

Prijono

memberi

mengalihkan

kekuasaan,

kekuatan

atau

dan

dinikmati sebaliknya,

lain.

haruslah

dalam

kedua, diartikan untuk

adalah

Begitu

yang yang

yang

pula

menikmati menghasilkan.

Proses ini diarahkan agar setiap

kemampuan

upaya pemberdayaan masyarakat

keberdayaan.

empowerment

masyarakat.

upaya

sebagai

memberikan

atau

pengertian

politik

bersama.

mendelegasikan otoritas ke pihak Sedang

pemberdayaan

Konsep

pada

dasarnya

dapat

meningkatkan

masyarakat

kapasitas

(capacity

building)

adalah upaya menjadikan suasana

melalui penciptaan akumulasi modal

kemanusiaan

yang bersumber dari surplus yang

yang

adil

dan

beradab menjadi semakin efektif

dihasilkan,

yang

mana

pada

secara

gilirannya

nanti

dapat

pula

pendapatan

yang

kehidupan

struktural,

baik

keluarga,

negara,

regional,

maupun

dalam

dalam

masyarakat, internasional,

bidang

ekonomi dan lain-lain.

politik,

menciptakan akhirnya

dinikmati

oleh

seluruh

rakyat. Proses transformasi ini harus dapat

digerakkan

masyarakat.

sendiri

oleh


Sumodiningrat

5

(1999:134),

lebih positif selain dari menciptakan

menegaskan bahwa kebijaksanaan

iklim dan suasana. perkuatan ini

pemberdayaan masyarakat secara

meliputi langkah-langkah nyata dan

umum dapat dipilah dalam tiga

menyangkut penyediaan berbagai

kelompok

pertama,

masukan (input) serta membuka

kebijaksanaan yang secara tidak

akses kepada berbagai peluang

langsung mengarah pada sasaran

(opportunities)

tetapi

dapat

yaitu

:

memberikan

tercapainya

dasar

suasana

yang

mendukung kegiatan sosial ekonomi

yang

membuat

nantinya masyarakat

menjadi semakin berdaya. 2.

Demokrasi

Politik

masyarakat; kedua, kebijaksanaan

Otonomi Daerah

yang secara langsung mengarah

Gould

dan

(19 93:78-79)

pada peningkatan kegiatan ekonomi

memandang

kelompok

demokrasi

yang ditinjau

teori

liberal

sasaran;

kebijaksanaan menjangkau

ketiga,

khusus

yang

masyarakat

miskin

pengertian

politik

hanya

terbatas

dari

tradisional

berada

pada

melalui upaya khusus. Sedangkan

wilayah politik

pelaksanaan

sangat sempit. Teori politik liberal

pemberdayaan

masyarakat, melalui

harus

dilakukan

beberapa kegiatan :

yang

maknanya

tradisonal memandang demokrasi sebagai

suatu

bentuk

pertama, menciptakan suasana atau

pemerintahan yang di dalamnya

iklim yang memungkinkan potensi

rakyat memerintah diri

masyarakat berkembang (enabling);

i, ba ik m el a l ui p a r t isipa s i

kedua, memperkuat potensi atau

langsung

daya yang dimiliki oleh masyarakat

keputusan

(empowering);

mempengaruhi

ketiga,

dalam

s e n di r

merumuskan

keputusan mereka

yang semua

memberdayakan mengandung pula

maupun

arti

wakil -wakil mereka. Pengertian

melindungi

(Kartasasmita,

1996:159-160). Pemberdayaan

dengan

cara

demokrasi seperti merupakan

prinsipnya

hanya

suatu upaya yang harus diikuti

pada

dengan tetap memperkuat potensi

dalam

atau daya yang dimiliki oleh setiap

pemerintahan.

masyarakat. dalam rangka itu pula

k s e s u ai j i k a

diperlukan

r ap k an

langkah-langkah

yang

ini

daerah

memilih pada terbatas

perpolitikan, yakni

bentuk

dan

Hal

d a la m

ini

proses tida di t e

ko n t ek s


kehidupan

sosi a l

d a n

satu

diantara

ekonomi. Salah pilar

tegaknya

adalah

b. Kekuasaan berdasarkan

demokrasi

minoritas

sehingga demokrasi pada dasarnya

dari

menjunjung

tinggi

demokratis

hak

kewajiban

persaman

c. Jaminan

ras, suku, agama,

manusia

golongan, status sosial serta ciri-ciri Salah

manifestasi

demokratis adalah

terwujudnya

demokratis, dapat

sebagai dibentuk

dan

yang asasi

persamaan

dari

f. Pluralisme sosial, ekonomi dan politik g. Dikembangkannya toleransi,

yang

dan

kekuasaan

pemerintah melalui konstitusi

dirumuskan

pemerintahan oleh,

hak-hak

e. Pembatasan

yaitu

suatu sistem politik yang secara sederhana

politik

d. Proses hukum yang berkeadilan

satu

politik

adil,

semua warga di depan hukum

dari tatanan masyarakat yang tertib

dan

merupakan integral

tatanan

tanpa

eksklusif lainnya.

pemilihan

sebab itu jaminan hak -hak

terhadap hak - hak asasi manusia,

membedakan

basil

umum yang jujur

penghargaan yang tinggi

dan

mayoritas

nilai-nilai

praginatisme,

kerja sama dan mufakat.

untuk

Menggambarkan

rakyat (Putra, 1999: xii). Dalam

tegas

alam demokrasi yang demikian

demokrasi, memang sulit. Ada 10

ini,

k r i t e ri a

kekuasaan diselenggarakan

tentang

secara

oleh mayoritas, yang diperoleh

g

melalui

dijadikan

pemilihan

umum

yang

dan jujur.

upaya

yang

(1999:

xiii),

menjadi

pilar

-pilar

demokratis adalah sebagai berikut: a. Kedaulatan

rakyat,

berdasarkan

persetujuan

yang diperintah,

penguasa mandat dikuasai

harus dari

mendapat

mereka

yang

untuk

beberapa

suatu

menerapkan

negara demokrasi

jauh dalam (Rais,

1986: viii) yang meliputi : a. Partisipasi

artinya

pemerintah

d e mo k r a si ya n ukuran

menentukan

Putra,

kriteria

s e k i r a n ya d a p a t

terbuka serta dilakukan secara adil Menurut

apa

dalam

pembuatan

keputusan b. Persamaan di depan hukum c. Distribusi pendapatan yang adil d. sama

Kesempatan

pendidikanyang


e. E m p a t m a c a m k e b e b a s a n ,

dari pada pen garahan dari atas

yaitu kebebasan

mengeluarkan

pendapat,

persurat

berkumpul

kabaran,

ke bawah (top-down); Membebaskan lokalitas

dan beragama

pusat

f. Ketersediaan dan keterbukaan

dengan m e m b e r i k a n a l untuk sumber

dukungan,

krama politik

-sumber

h. Kebebasan

individu

dimana

baru

tersebut

adalah

basis internasional.

i. Semangat kerjasama

D a r i p e n g e r t i a n d ia t a

j. Hak untuk protes

s,

era globalisa s i ya n

terjadi

saat

maka de m o k r a s i h a r u s

didasarkapada lembaga

ini, pen

lembaga

yang

ekanandemokratisasi t

jawab kepada

elahmenunjuk

berbagai

nd baru,

pada tre

ya i t u p a d a

isu

politik

al

terbukti

g o v e r n m e n t ).P e m e r i

ntah lokal

danpolitik te

lahmembangun

titik api

bertanggung rak yat

cara

dalam (Tenue,

1995:23). Satu bentuk demokrasi

pemerintahan lokal (loc

semacam

itu yang telah

adalah

pemerintahan

lokal. Peraturan Daerah

3.

p o l i t i k ya n g d e m o k r a t i s ,

Proses

penyusunan

k a r e n a: (1) dimulainya revolusi

Kabupaten/Kota

demokratis;

Perda

sebagaimana

dan

(2)

diatur dalam Permendagri Nomor :

demokrasi

ini

53 tahun 2011.

menentukan perdamaian

sumber

negara - negara lain atau basis-

( Privacy)

gerakan

pemerintahan

-sumberkeuangan dan

g. Mengindahkan Fatsoen atau tata

g

lokalitas-

dari

ternatif

informasi

Pada

7

kondisi-kondisi dan

kemakmuran

a.

Tentang

Perda

Kab.

Tulungagung Nomor 6 Tahun

lokal.

Cara mencapai keadaan

2010

tentang

Perlindungan,

yang

semacam

Pemberdayaan

Pasar

ini,

menurut

Putra (1999: 92-94) adalah: Diperlukannya penentuan oleh

Tradisional dan Penatan Serta Pengendalian Pasar Modern.

lokal akan nasibnya sendiri (self determination) yang lebih banyak

Perda 2010

Nomor

tentang

6

Tahun

Perlindungan,

Pemberdayaan Pasar Tradisional


dan Penatan Serta Pengendalian

4) bahwa

diperlukan

Pasar Modern dibuat dengan

pengaturan

latar belakang :

dalam

1) bahwa sektor perekonomian

agar terjadi sinergi melalui

disusun

berdasarkan

pasar

suatu

modern

lokasi tertentu

azas

kemitraan dengan pedagang

kekeluargaan dengan tujuan

kecil dan menengah, koperasi

utama

serta

terciptanya,

kesejahteraan seluruh rakyat. 2) bahwa

kebijakan

pedagang

tradisional terdapat

izin

pasar

dimiliki

untuk

pedagang

dimaksudkan meningkatkan dan

kemampuan

daya

saing antara

dan/atau pertokoan

atau

5) bahwa dimaksud

skala modal kecil

huruf

perkembangan perdagangan

usaha eceran dalam

c

dan

d

menetapkan

perlu

Peraturan

Daerah tentang Perlindungan, Pemberdayaan Tradisional

serta

Serta

perdagangan

sebagaimana

huruf a, huruf b,

skala kecil dan menengah, usaha

menengah berdasarkan

skala Modal besar maupun pesatnya

oleh

dan koperasi pertimbangan

dengan

yang

dikelola

kecil,

pelaku ekonomi baik dengan

3) bahwa

pasar

tradisional yang di dalamnya

pembangunan dan pemberian pendirian

pasar

Pasar

dan

Penataan

Pengendalian

Pasar

eceran modern dalam skala

Modern (Dikutip dari Perda

besar, maka diperlukan usaha

Kab. Tulungagung, Nomor 6

perlindungan

Tahun 2010).

dan

pemberdayaan tradisional

pasar

agar

mampu

berkembang,saling memerlukan, memperkuat

dan

menguntungkan kemitraan modern tradisional

Dari

tujuan

diundangkannya Perda tersebut diketahui

bahwa

saling

Pemerintah

saling

Tulungagung

melalui

melindung

betapa Kabupaten

berkepentingan

keberadaan

pasar

antara

pasar

tradisional sebagai representasi

dengan

pasar

kedaulatan

warga

atas

wilayahnya disatu pihak, serta tanpa harus menolak keberadaan


pasar/toko

modern

yang

dalamnya dalam kedudukan

merupakan

keniscayaan

bagi

sama/setara.

suatu kawasan yang terbuka terhadap modernisasi. b.

9

Yaitu asas dalam memberikan

Azaz dan Tujuan

perlindungan, Pemberdayaan

Azaz dan Tujuan

pasar

disusunnya Perda ini meliputi : a)

Pasar

asas

memberikan

dalam

perlindungan,

Pemberdayaan tradisional serta

dan

pasar Penataan

Pengendalian

memperlakukan yang

kemitraan

dalamnya secara manusiawi.

dan

e) Ketertiban Yaitu

di

aspek kerjasama

yang saling menguntungkan.

harus pelaku

harus

memperhatikan

Hukum;

ada

dan

modern

Pasar

modern ekonomi

tradisional

Penataan serta Pengendalian

Kemanusiaan;

Yaitu

d) Kemitraan;

dan

asas

Kepastian

yang

landasan

menjadi

keteraturan,

keserasian,

dan

keseimbangan penyelenggaraan perpasaran;

b) Keadilan; Yaitu asas dalam memberikan

serta


hukum yang mengutamakan

pasar

landasan

tradisional

dan

asas

dalam

negara peraturan


perundang-undangan,

Pasar

kepatutan, dan keadilan dalam

modern

harus

memperlakukan ekonomi

yang

pelaku ada

di

dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

setiap

kebijakan

Penyelenggara Negara. f)Kelestarian lingkungan; Yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan

c) Kesamaan kedudukan; Yaitu asas dalam memberikan

pasar



pasar

Pasar

tradisional

dan

tradisional modern


memperhatikan

Pasar

kelestarian lingkungan.

modern

memperlakukan ekonomi

yang

harus pelaku ada

di

g) Kejujuran usaha;

dan harus aspek



meningkatkan


kesejahteraannya;

pasar

tradisional

dan

3) Mengatur

dan

menata

dan

pendirian


keberadaan

Pasar

harus

pasar modern di suatu wilayah

aspek

tertentu

modern

memperhatikan

kejujuran dan saling percaya. h) Persaingan sehat (fairness).

agar

merugikan

dan

tidak mematikan

pasar tradisional, mikro, kecil,


menengah dan koperasi yang


telah ada dan memiliki nilai

pasar

historis dan dapat menjadi

tradisional

dan

Penataan serta Pengendalian Pasar modern harus diarahkan untuk

tetap

menjamin

asset pariwisata; 4) Menjamin

terselenggaranya

kemitraan

antara

persaingan usaha yang sehat)

usaha

antara pelaku ekonomi yang

mikro, kecil, menengah dan

ada

koperasi dengan pelaku usaha

di

pasal

dalamnya( 2,

Dikutip

Perda

Kab.

pasar

pasar

pelaku

tradisional,

modern

berdasarkan

Tulungagung Nomor 6 tahun

prinsip

2010)

keadilan dalam menjalankan

Sedangkan

tujuan

dari

diundangkannya Perda ini meliputi :

kesamaan

usaha di bidang perdagangan; 5) Mendorong

terciptanya

partisipasi

1) Memberikan kepada

usaha

dan

dan

kemitraan

perlindungan

publik serta swasta dalam

mikro

penyelenggaraan

kecil

usaha

di

dan menengah dan koperasi

bidang pasar antara pasar

serta pasar tradisional;

tradisional dan pasar modern;

2) Memberdayakan

Pengusaha

6) Mewujudkan

sinergi

yang

memerlukan

dan

Mikro, Kecil Menengah dan

saling

Koperasi

memperkuat

serta

Pasar

serta

saling

Tradisional pada umumnya,

menguntungkan antara pasar

agar

modern

mampu

bersaing, mandiri,

berkembang,

tangguh, dan

dengan

pasar

maju,

tradisional, serta mikro, kecil,

dapat

menengah dan koperasi agar dapat

tumbuh

berkembang

Ishworo Widyanto, Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Dalam Menghadapi

11 Persaingan Pasar Modern

lebih cepat sebagai upaya

untuk

terwujudnya tata niaga dan

(Stanton,1993:92).

pola distribusi Nasional yang

Secara

umum,

pasar

mantap, lancar, efisien dan

berarti area tempat jual beli

berkelanjutan;

barang

7) Menciptakan kesesuaian dan keserasian

lingkungan

berdasarkan

c.

membelanjakannya

atau

tempat

bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari

Tata

satu, baik yang disebut sebagai

Ruang Wilayah (Dikutip pasal

pasar tradisional maupun pasar

3, Perda Kab. Tulungagung

modern

Nomor 6 tahun 2010)

perbelanjaan, pertokoan, pusat

Pasar

Rencana

dan

dan

Tujuan

Penyelenggaraan

Pasar

dan/atau

pusat

perdagangan maupun sebutan lainnya.

Pasar

Dari definisi diatas terdapat

Modern mengacu Perda Nomor

3 unsur penting didalam pasar

6 Tahun 2010

yaitu:

Tradisional

dan

Dalam

pengertian

sederhana,

pengertian

adalah

sebagai

1. Orang

dengan

pasar

keinginannya;

tempat

2. Daya beli mereka;

bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual-

segala

3. Kemauan

untuk

membelanjakannya Pasar

beli barang dan jasa. Sedangkan

atau

konsumen

arti pasar adalah suatu tempat

dapat dibedakan menjadi dua

dimana pada hari tertentu para

golongan, yakni konsumen akhir

penjual

dapat

(pasar konsumen) dan pasar

bertemu untuk jual-beli barang.

bisnis (pasar industri). Dimana

Adapun definsi

adalah

pasar

(bukan

sekelompok

dan

sebagai

pembeli pasar

mekanisme

hanya sekedar tempat)

yang

membeli

konsumen pembeli

barang-barang

adalah yang untuk

dapat menata kepentingan pihak

dikonsumsi dan bukannya untuk

pembeli terhadap kepentingan

diproses

pihak

Berdasarkan pengertian tersebut,

penjual.

orang-orang keinginan

Pasar

yang

untuk

adalah

mempunyai puas,

uang

untuk berbelanja dan kemauan

sebagai

lebih contoh

digolongkan

maka

kedalam

lanjut. petani pasar

bisnis, sebab mereka membeli


barang digunakan untuk diproses

dikelola oleh Pedagang Kecil,

lebih

Menengah,

lanjut

menjadi

barang-

barang hasil pertanian.

swadaya

masyarakat

Jenis pasar menurut bentuk

atau

koperasi

dengan usaha skala kecil,

kegiatannya terbagi menjadi dua,

modal

kecil

dan

dengan

yaitu:

proses

jual

beli

barang

1. Pasar Nyata, adalah pasar

dagangan

dimana yang

barang-barang

dengan

tawar

menawar.

akan diperjual belikan

Dalam Perda Nomor 6 Tahun

dan dapat dibeli oleh pembeli.

2010 tentang Perlindungan,

Contoh pasar tradisional dan

Pemberdayaan

pasar swalayan.

Tradisional dan Penatan Serta

2. Pasar

Abstrak,

adalah

pasar

dimana

para

pedagangnya

tidak menawar

barang-barang dijual

dan

yang

tidak

akan

Pasar

Pengendalian Pasar Modern Usaha

pasar

tradisional

digolongkan menjadi beberapa bentuk.

membeli

2) Pasar

secara langsung tetapi hanya

pasar

dengan menggunakan surat

dikelola

dagangannya

Swasta, atau Koperasi yang

saja.

Contoh

Modern, yang

adalah

dibangun

dan

oleh Pemerintah,

pasar online, pasar saham,

dalam

bentuknya

berupa

pasar

Pusat

Perbelanjaan

seperti

modal

dan

pasar

valuta asing. Sedang

Mall, menurut

cara

Plaza

Center

dan

serta

Shopping sejenisnya

transaksinya, jenis pasar meliputi:

dimana

1) Pasar

dilaksanakan secara modern

pasar

Tradisional

yang dibangun

dikelola

oleh

Daerah,

Swasta,

Usaha

adalah

Milik

dan

Pemerintah Badan

dan

mengutamakan

pelayanan

kenyamanan

berbelanja

dengan

dan

manajemen berada di satu

Badan Usaha Milik Daerah,

tangan, bermodal relatif lebih

termasuk kerja sama dengan

kuat,

swasta dengan tempat usaha

harga yang pasti.

berupa, Toko, Kios Los dan

Usaha

Pasar

Tenda

dapat

berbentuk

yang

Negara,

pengelolaannya

dimiliki

atau

dan

dilengkapi

label

Modern pusat



dan

• Minimarket, Supermarket dan

Modern

Hypermarket menjual secara

pembelanjaan sejenisnya,

Toko

seperti

Minimarket,

Supermarket,

Departement

eceran terutama

Store, Hypermarket dan nama

dan

lainnya. Usaha Toko modern

lainnya;

menurut

batasan

luas

barang

konsumsi

produk

produk

• Departemen

makanan

rumah tangga Store

menjual

lantainya terdiri atas beberapa

secara

eceran

barang

golongan sebagai berikut :

konsumsi

terutama

produk

• Minimarket modern

adalah dengan

toko

sandang

dan

luas

dengan

penataan

perlengkapan barang

lantai toko sampai dengan

berdasarkan jenis kelamin dan

400 m2;

/ atau tingkat usia konsumen;

• Supermarket adalah toko

• Pusat

Perkulakan

menjual

modern dengan luas lantai

secara

diatas

konsumsi Dikutip Pasal 5 Ayat

400

m2

sampai

dengan 5000 m2; dengan

luas

Nomor 6 tahun 2010) d. Perlindungan

dan

lantai toko diatas 5.000

Pemberdayaan

m2;

Tradisional

• Departemen Store adalah toko modern

yang luas

lantai toko di atas 400 m2;

Pasar

1) Ketentuan Perlindungan dan Pemberdayaan

Pasar

Tradisional Sebagaimana

dan • Pusat Perkulakan adalah toko

barang


• Hypermarket adalah toko modern

grosir

modern

yang

luas

diatur didalam

yang

IV

Tentang

Perlindungan, Pemberdayaan

lantai toko di atas 5.000

Pasar

m2. (Dikutip pasal 5 Ayat


2,

Pasar Modern bagian kesatu

Perda

Tulungagung

Kab. Nomor

6

Tradisional

pasal

6,

bahwa

dan

pendirian

tahun 2010

pasar

tradisional

Sistem penjualan dan jenis

mengacu pada Rencana Tata

barang dagangan pasar Modern,

Ruang

ditentukan sebagai berikut :

dan

Wilayah

Rencana

wajib

Kabupaten Detail

Tata


Ruang

Kabupaten

Tulungagung

termasuk

kelengkapan

dan

kecukupan

sistem

peraturan zonasinya. Selain

pendanaan, dan sirkulasi

itu,

udara baik buatan maupun

Pendirian

dan

penyelenggaraan tradisional

pasar

wajib

memenuhi

alami; f) kecukupan kuantitas dan

ketentuan sebagai berikut :

kualitas umum, antara lain

a) memperhitungkan

meliputi

sosial

kondisi

fasilitas

kamar

ekonomi

mandi dan toilet umum,

masyarakat

dan

tempat sampah, mushola

keberadaan

Pasar

Tradisional, Usaha Mikro,

dan fasilitas lainnya; g) ketersediaan

sarana

Kecil dan Menengah, Pasar

pemadam kebakaran dan

Modern, dan Toko Modern:

jalur

b) menyediakan fasilitas yang

petugas maupun pengguna

menjamin pasar tradisional

pasar;

yang bersih, sehat higienis,

h) perbaikan

aman,

tertib

dan

ruang

publik yang nyaman;

keselamatanbagi

sistem

persampahan

dan

drainase

c) menyediakan fasilitas parkir

guna

meningkatkan

kualitas

kendaraan bermotor dan

kebersihan di dalam pasar

tidak

(Dikutip

bermotor

yang

pasal

6,

Perda

memadai di dalam area

Kab.Tulungagung Nomor 6

bangunan;

tahun 2010)

d) menyediakan fasilitas halte atau

berkewajiban

memberikan

kendaraan

perlindungan

dan

bagi

pemberdayaan kepada pasar

penumpang

tradisional dan pelaku-pelaku

dan keluar

usaha yang ada di dalamnya

umum

kepentingan yang

masuk

pasar; e) kejelasan pembagian blok tempat

Daerah

pemberhentian

sementara angkutan

Pemerintah

usaha

sesuai

termasuk

kejelasan

kepastian

hukum

dan tentang

status hak pakai lahan pasar.

penggolongan jenis barang

Dalam

dagangan,

perlindungan kepada Pasar

dengan

melakukan



Tradisional,

Usaha

Mikro,

Menengah, dan Koperasi

Kecil, Menengah dan Koperasi

serta pelaku-pelaku usaha

serta

yang ada didalamnya;

pelaku-pelaku

yang

ada

usaha

didalamnya,

Pemerintah

Daerah

berkewajiban

memberikan

b) pemberian

subsidi

kepada Pasar Tradisional, Usaha

Mikro,

Kecil,

perlindungan dalam aspek :

Menengah serta pelaku-

a) alokasi usaha yang strategis

pelaku usaha yang ada

dan menguntungkan pasar tradisional;

c) peningkatan kualitas dan

b) kepastian jaminan

didalamnya;

hukum usaha

di

dan pasar

sarana Pasar Tradisional, Usaha

Mikro,

Kecil,

modern baik dalam aspek

Menengah serta pelaku-

lokasi

pelaku usaha yang ada

maupun

aspek

lainnya;

didalamnya;

c) kepastian status

hukum

hak

dalam

sewa,

untuk

d) pengembangan

Tradisional, pelaku-pelaku

menjamin keberlangsungan

usaha

usaha, jika terjadi musibah

didalamnya;

yang menghancurkan harta benda

yang

diperdagangkan pasal

7

ayat

2,

yang

e) fasilitasi wadah

atau

asosiasi

(Dikutip

pedagang sebagai sarana

Perda

memperjuangkan hak dan kepentingan

tahun 2010).

pedagang; upaya Pasar

sharing

Tradisional,

Usaha

Mikro,

dari

Menengah

dan

yang

berasal

Pemerintah Daerah dalam rangka

usaha yang ada didalamnya,

pasar.

Pemerintah

ayat

membangun (Dikutip 3,

berkewajiban melakukan :

Tulungagung

a) pembinaan terhadap Pasar

tahun 2010)

Tradisional, Usaha Mikro,

dana

Pemerintah kepada

Koperasi serta pelaku-pelaku Daerah

para

f) mengarahkan

pemberdayaan Kecil,

ada

pembentukan

Kab. Tulungagung Nomor 6 Dalam

Pasar

pasal 7

Perda

Kab.

Nomor

6


Pasar tradisional yang memiliki tidak

nilai-nilai

dapat

dijadikan

historis,

diubah atau

pasar

kecuali

upaya

agar

menjadi

tradisional teratur,

wilayah

bersangkutan; c) memperhatikan

jarak

dengan pasar tradisional,

revitalisasi

sehingga tidak mematikan

pasar

atau memarginalkan pelaku

yang

bersih,

ekonomi

nyaman,

aman,

tradisional;

kota,

yang

`modern

memiliki keunikan, menjadi ikon

di

memiliki

nilai

di

d) pasar

pasar

modern

dibangun

dapat

dengan

jarak

sebagai bagian dari industri

radius terdekat dari pasar

pariwisata.

tradisional minimal 1000 m;

2) Ketentuan Penataan dan

e) pemberian

Pengendalian Pasar Modern Pada

bagian

tentang

kedua

Penataan

dan

Pengendalian Pasar Modern, khususnya diatur dalam pasal

pasar

izin

usaha

modern

wajib

memperhatikan pertimbangan

Desa/Lurah dan BPD/LPM; f) pendirian

pasar

8, ada sejumlah ketentuan dan

khususnya

pengaturan dalam penataan

diutamakan

sebuah

diberikan

pasar

modern,

diantaranya: a) Lokasi modern

usaha pendirian wajib

pasar

mengacu

Kepala

Minimarket untuk

kepada

yang

sesuai

modern

pelaku

domisilinya

dengan

Minimarket

lokasi tersebut

pada Rencana Tata Ruang

(Dikutip pasal 8 ayat 1,

Wilayah Kabupaten, dan

Perda Kab. Tulungagung

Rencana Detail Tata Ruang

Nomor 6 tahun 2010)

Kabupaten,

termasuk

pengaturan zonasinya; b) memperhitungkan sosial

Sementara

itu,

ketentuan

kondisi

ada dalam

penyelenggaraan

atau

ekonomi

pendirian Pasar Modern wajib

masyarakat

dan

memenuhi ketentuan sebagai

keberadaan

pasar

tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada

berikut : a) menyediakan yang

menjamin

fasilitas pasar



modern sehat,

yang

bersih,

supermarket

diperjelas

hygienis,

aman,

sebagai berikut:

tertib dan ruang publik yang

Hypermarket

nyaman;

Perbelanjaan:

b) menyediakan

fasilitas

a) hanya

dan

Pusat

boleh

berlokasi

tempat usaha bagi usaha

pada

kecil dan menengah, pada

jaringan jalan arteri atau

posisi

kolektor;

yang

sama-sama

menguntungkan;

akses

b) pendiriannya

sistem

diarahkan

c) menyediakan fasilitas parkir

pada daerah pinggiran dan

kendaraan bermotor dan

atau daerah baru dengan

tidak

memperhatikan

bermotor

yang

memadai di dalam area

keberadaan

bangunan;

tradisional sehingga akan

d) menyediakan

sarana

menjadi

pusat

pemadam kebakaran dan

pertumbuhan

jalur

perluasan kota.

keselamatan

bagi

pasar

baru

atau

petugas maupun pengguna

Supermarket dan Departement

pasar modern dan toko

Store:

modern. (Dikutip pasal 8

a) tidak boleh berlokasi pada

ayat

2,

Perda

Tulungagung

Kab.

Nomor

6

tahun 2010) Skala modern

dengan

pasar

kawasan

pelayanan

lingkungan

memiliki

perkotaan.

yang

Perkulakan

jalan

lingkungan;

klasifikasi

juga

pengaturan

jaringan

b) tidak boleh berada pada besar

tertentu

sistem

berbeda.

hanya

didalam

Minimarket :

boleh

a) dapat

berlokasi pada akses sistem

setiap

sistem

jaringan

jalan

arteri

atau

jalan,

termasuk

kolektor

primer

atau

arteri

sistem jaringan lingkungan

selain

pada kawasan pelayanan

sekunder. Namun perkulakan, pasar

pengaturan modern

hypermarket

jenis ataupun

berlokasi

pada jaringan pada

lingkungan di dalam kota; b) jumlah

minimarket

untuk

setiap kawasan pelayanan


lingkungan di dalam kota

mengacu

maksimal

terjemahan

hanya

ada

(dua)

minimarket

dalam

radius

Minimarket

2

dan

1000

yang

(jaringan)

yang

dari

ketentuan bangunan

sebagimana disebutkan dalam

tidak

warabala

merupakan

intensitas

m.

berbentuk

dan

dokumen

Rencana

Tata Ruang dan

Umum Rencana

Detail Tata Ruang Kabupaten.

pengelolaannya

Jam operasi atau kegiatan

diusahakan

oleh

transaksi jual beli di pasar

individu/perseorangan

modern/toko

dapat

diperjelas didalam pasal 10.

didirikan

dalam

radius 500 m (Dikutip pasal

e.

modern

Pembinaan dan Pengawasan

8 ayat 4, 5, 6 dan 7, Perda

Pemerintah

Kabupaten

Kab. Tulungagung Nomor 6

Tulungagagung

tahun 2010)

tanggung

jawab

ketika

pembinaan

Untuk

memenuhi

ketentuan

menghindari

dampak

buruk

pendirian

sebuah

pasar

modern,

perencanaan

pembangunan

yang besar dan

penyelenggaraan dilakukan

pasar

oleh

Pembinaan

dan

sebagaimana

dengan

didalam

mengenai

memilik

pengawasan terhadap kegiatan

Pasar Modern harus didahului studi

juga

bupati. pengawasan

diatur

pasal

dimaksud ayat

(1)

dampak lingkungan baik dari

dilaksanakan

sisi tata ruang maupun non

penciptaan sistem manajemen

fisik,

pengelolaan

meliputi

lingkungan,

aspek

sosial

budaya,

untuk

dampak

negatif

dalam pasar,

rangka pelatihan

dan

terhadap sumber daya manusia,

mencegah

konsultasi, fasilitas kerja sama,

terhadap

pembangunan

dan

perbaikan

eksistensi Pasar Tradisional,

sarana maupun prasarana pasar.

Usaha

Bupati juga membuat peraturan

Mikro,

Kecil,

Menengah, dan Koperasi serta

yang

usaha

menjelaskan

lainnya.

Dokumen

disebut

perbub tata

untuk cara

rencana rincian teknis Pasar

pembinaan

Modern

sebagaiamana diatur pada ayat

skala

kecil,

menengah, dan besar harus

1.

dan

pengawasan



Selain

bentuk

sebagaimana

pembinaan

dimaksud

dalam

Pasal 10 ayat (2),

kecil; 2) mentaati

(1) Dalam

rangka

pemberdayaan

terhadap

ketentuan

dalam

perijinan; 3) meningkatkan

mutu

pasar tradisional pembinaan

pelayanan

dapat

kenyamanan konsumen;

diwujudkan

dalam

bentuk pembangunan perbaikan

sarana

dan

maupun

prasarana pasar.

4) menjaga

menjamin

keamanan

dan

ketertiban tempat usaha; (Dikutip

pasal

pembinaan

18 ayat 1, Perda Kabupaten

dimaksud

Tulungagung Nomor 6 tahun

sebagaimana pada

dan

5) dst…………

(2) Bentuk ayat

(1)

dilaksanakan sesuai dengan kemampuan

keuangan

daerah. f.

skala besar, menengah dan

2010) Selain

berkewajiban

sebagimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pasar modern juga

Kewajiban dan Larangan

diwajibkan menyisihkan sebagian

Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Perlindungan,

keuntungannya

untuk

mendukung

kegiatan

Pemberdayaan Pasar Tradisional

pembangunan

dan Penataan serta Pengendalian

sekitar.

Pasar

diperjelas dalam pasal 19, bahwa

Modern

juga

mengatur

di

Disisi

bagaimana kewajiban yang harus

penyelenggara

dilakukan

dilarang:

dan

menghindari

terjadinya tindakan yang dilarang,

lingkungan larangan,

usaha

pasar

1) melakukan penguasaan atas

dan diatur dalam BAB VIII bagian

produksi

ke-1 khususnya pada pasal 18.

penguasaan barang dan/atau

Adapun setiap Pengelola Pasar

jasa secara monopoli;

Tradisional

dan

Usaha

Pasar

modern mempunyai kewajiban : 1) pengusaha minimarket wajib menjalin

kemitraan

dengan

dan/atau

2) melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat; 3) menimbun

dan/atau

menyimpan bahan kebutuhan

usaha mikro, kecil, menengah,

pokok masyarakat di

dalam

dan

untuk

gudang

dalam

jumlah

pasar

melebihi

kewajaran

Koperasi

pengelolaan

pasar usaha

untuk


tujuan spekulasi yang akan merugikan

kepentingan

masyarakat;

Desain dan Metodologi

A.

Penelitian

4) dst ……….. (Dikutip pasal

g.

Pendekatan

kualitatif

menjadi


desain dan metodologi pilihan dalam

Nomor 6 tahun 2010)

penelitian ini. Pada pendekatan ini,

Sanksi

peneliti

membuat

suatu

gambaran

dan/atau

kompleks, meneliti kata-kata, laporan

badan hukum yang melanggar

terinci dari pandangan responden, dan

ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal

melakukan studi pada

8, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 15

alami

dan

kualitatif

Setiap

orang

Pasal

16

sebagaimana

dimaksud dalam

Peraturan

Daerah

ini,

1998:15).

yang Metode

merupakan

prosedur

penelitian

yang menghasilkan

deskriptif

berupa

kata-kata

data tertulis

dikenakan

sanksi

berupa:

a).

maupun lisan dari orang-orang dan

b).

perilaku yang diamati (Bodgan dan

administrasi Pembekuan

(Creswell,

situasi

Izin

Usaha,

Pencabutan Izin Usaha serta c).

Taylor dalam Moleong, 2007:3) Penelitian

Denda administrasi. Tata cara dan

kualitatif

dilakukan

sanksi

pada kondisi alamiah dan bersifat

sebagaimana

penemuan, misalnya perilaku, persepsi,

dimaksud pada ayat (2) diatur

motivasi, tindakan, secara holistik dan

dengan

ancaman

dengan cara deskripsi dalam bentuk

kurungan

selama-lamanya

prosedur

penerapan

administrasi

(enam)

bulan

pidana

atau

6

kata-kata dan bahasa, pada suatu

denda

konteks khusus yang alamiah dan

Rp.

dengan

50.000.000,00 (lima puluh juta

metode

rupiah)

pidana

kualitatif, peneliti sekaligus bertindak

sebagaimana dimaksud pada ayat

sebagai instrumen kunci. Oleh karena

(1) adalah pelanggaran. (Dikutip

itu, peneliti harus memiliki bekal teori

pasal 20 dan 21, Perda Kab.

dan wawasan yang luas jadi bisa

Tulungagung

bertanya,

sebanyak-banyaknya dan

tindak

Nomor

6

tahun

memanfaatkan alamiah.

Dalam

menganalisis,

mengkonstruksi obyek

2010)

berbagai penelitian

dan

yang diteliti

menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih BAB III METODOLOGI PENELITIAN

menekankan pada makna dan terikat nilai.



secara bertahap. Teknik pengambilan Lokasi Pengumpulan Data

B.

Penelitian pelaku

dilakukan

pedagang

sampel semacam ini disebut cluster

terhadap

tradisional

sampling atau multi-stage sampling. Adapun prosedurnya dilakukan

di

Kabupaten Tulungagung yang mewakili

sebagai berikut;

4 kawasan pasar tradisional. Keempat

a) Subjek

yang

diteliti,

data

yang

Pasar

dikumpulkan, sumber data yang

Tradisional Ngunut, Pasar Tradisional

dibutuhkan, dan alat pengumpul

Wage, Pasar Tradisional Ngemplak (

data

yang keduanya berada di dalam Kota

dengan kebutuhan.

pasar

tersebut

diantaranya

bisa

berubah-ubah

sesuai

Tulungagung) dan Pasar Tradisional

b) Pengumpulan data dilakukan atas

Kliwon di Kauman. Obyek pelaku

dasar prinsip fenomenologis, yaitu

pedagang tradisional

dengan

dipilih

secara

memahami

secara

acak dengan jumlah terbatas. Adapun

mendalam gejala atau fenomena

latar

yang dihadapi.

belakang

pasar

pemilihan

keempat

karena

dilatari

tersebut

banyaknya modern

pendirian

disekitar

sebuah

pasar.

c) Peneliti berfungsi pula sebagai alat

toko

Sasaran

masing-masing

pedagang,

d)

menata

memberdayakan

kehadiran

membangun yang

investor

sebuah

tentunya

toko

disimpulkan

sampling

memanfaatkan

secara

kluster

keberadaanya

tidak

terpisahkan

Analisis

data

dapat

dilakukan

berlangsung.

serta untuk

Teknik Analisa Data

C.

modern,

Miles & Huberman (1992: 16)

diawal

mengatakan, analisis terdiri dari tiga

mempengaruhi sektor pendapatan. Peneliti

sehingga

selama penelitian sedang dan telah

apakah

pemerintah kabupaten sudah cukup melindungi,

data

dengan apa yang diteliti.

penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana asumsi atau pendapat dari

pengumpul

teknik (cluster

alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan penyajian

yaitu:

reduksi

data,

sampling) untuk mendapatkan data

kesimpulan/verifikasi.

primer yang diperoleh secara langsung

1.

data,

penarikan

Reduksi Data;

dari pihak yang diperlukan datanya.

Diartikan

Untuk

pemilihan, pemusatan perhatian

itu

peneliti

hanya

dapat

sebagai

proses

menentukan sampel wilayah, berupa

pada

kelompok

pengabstrakan, dan transformasi

kluster

yang

ditentukan

penyederhanaan,


data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan.

tertulis Reduksi

berlangsung selama

di

BAB IV

data

HASIL YANG DICAPAI

terus-menerus proyek

yang

Jenis Kegiatan

A.

berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.

2.

Selama

kegiatan

dilakukan.

Sesuai

terjadilan

penelitian

yang

tahapan

reduksi

merupakan

realisasi dari aktifitas penelitian yang

pengumpulan data berlangsung,

dengan telah

jadwal

ditetapkan

selanjutnya (membuat ringkasan,

sampai dengan bulan ke 4 dari satu

mengkode,

tahun

menelusur

tema,

pelaksanaan

penelitian

membuat gugus-gugus, membuat

diperoleh hasil diantaranya :

partisi, membuat memo).

1. Studi Pendahuluan dan

Penyajian Data;

telah

Perpustakaan

Miles & Huberman membatasi

Berbagai literatur mulai dari media

suatu

on

“penyajian”

sebagai

line

maupun

library

digunakan

yang

laporan kemajuan ini. Selain itu

memberi

dan

kemungkinan

penarikan

kesimpulan

pengambilan

Mereka

tindakan.

meyakini

untuk

search

sekumpulan informasi tersusun adanya

interview

merampungkan

dengan

narasumber

beberapa

juga

mampu

bahwa

memberikan bertambahnya kajian

penyajian-penyajian yang lebih

pustaka dalam laporan kemajuan

baik merupakan suatu cara yang

penelitian.

utama

bagi

analisis

kualitatif

yang

valid,

yang

meliputi:

berbagai

jenis

matrik,

grafik,

jaringan dan bagan. 3.

Jenis

2. Pembuatan Instrumen Penelitian. Pedoman

dalam

mempermudah

kinerja peneliti dan menjadikan fokus

Menarik Kesimpulan;

penelitian sesuai dengan topik maka

Penarikan kesimpulan menurut

tahapan

Miles

hanyalah

penelitian

sebagian dari satu kegiatan dari

pedoman

wawancara

dengan

konfigurasi

beberapa

nara

sumber

&

Huberman

Kesimpulandiverifikasi berlangsung.

yang

utuh.

kesimpulan selama

juga

penelitian

pembuatan disusun.

diantaranya materi data

Mulai

Berbagai

pertanyaan dirangkai

instrumen dari

bentuk

dan penyajian

dengan

tujuan



mengetahui

berbagai

aktifitas

kalangan khususnya dari akademisi

terkait judul penelitian yang kami

( dosen dan mahasiswa ). Rencana

lakukan.

tahapan

3. Pemilihan Subyek Penelitian.

selanjutnya

yang

akan

dilakukan oleh peneliti adalah proses

Subyek penelitian ini meliputi lokasi

pengolahan data dari beberapa pihak

yang meliputi :

yang terkait dengan judul penelitian.

Pasar Ngemplak – Kota b.

a.

Setelah data terkumpul maka akan

Pasar Wage – Kota

dilakukan verifikasi serta analisa data yang

Pasar Bandung – Kota d.

b.

kepada penyusunan

draf laporan khususnya laporan akhir

Pasar Ngunut – Kota

sampai dengan

Pengumpulan Data

c.

merujuk

Sampai pada awal bulan ke 4

selesainya waktu

yang telah ditentukan. Diakhir sebelum

masa

pengumpulan Laporan Akhir kami akan

penelitian pengumpulan data masih

mengadakan seminar hasil penelitian

terbatas pada library research. Hal

yang

ini dikarenakan beberapa syarat

masyarakat, institusi dan pemerintah

administratif untuk mengumpulkan

daerah

data seperti surat ijin survey belum

temuan yang kami peroleh.

dari

waktu

satu

tahun

dapat

bermanfaat

sebagai

masukan

bagi

terhadap

bisa optimal ( masih proses ). Akan

Sesuai dengan capaian luaran

tetapi untuk lokasi penelitian lain

yang telah dibahas bersama reviewer

seperti kami telah mengajukan surat

Dikti

ijin penelitian hanya saja waktu

ditargetkan

interview menunggu pemberitahuan

RANPERDA Kabupaten Tulungagung

lebih lanjut. Dan pada akhir bulan

dan memasukkan hasil penelitian ke

pihak terkait dalam hal ini Dan

Jurnal ilmiah kampus.

ada

beberapa

luaran

diantaranya

:

yang Draft

proses pengumpulan data dari pihak BAB VI

lain masih dalam tahap proses.

KESIMPULAN DAN SARAN BAB V RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Kesimpulan

A.

Beberapa

rangkaian

kegiatan

Proposal yang telah kami ajukan

yang telah dilalui sampai dengan bulan

ke Ditjen DIKTI tahun anggaran 2014

ke 4 (empat) sesuai jadwal penelitian

ini akan kami bedah melalui seminar

belum

proposal dengan melibatkan berbagai

maksimal. Hal ini berdasarkan fakta

memperoleh

hasil

yang


yang terjadi dilapangan bahwa untuk

Lokasi

penelitian

terdiri

dari

beberapa instansi yang kami libatkan

beberapa wilayah dan melibatkan lintas

dalam penelitian ini belum semuanya

institusi yang berbeda juga menjadi

selesai. Terlebih dalam hal legalitas

kendala yang tersendiri. Untuk itu tim

formal

untuk

melakukan

peneliti yang terdiri dari ketua dan

masih

dalam

tahap

penelitian

proses.

Akan

anggota dibagi dengan tugas yang

tetapi tim peneliti tetap berkomitmen

masing

menyelesaikan penelitian sesuai jadwal

informasi dapat terealisasi sesuai waktu

yang ditetapkan.

yang dijadwalkan.

proses

Dimulai

pengumpulan

dilaksanakan

bulan data

sehingga

ini

memenuhi

dengan penelitian selesai. Target di akhir bulan Juni ini semua data yang diperlukan bagi penelitian ini akan terealisasi. Dengan demikian bulan jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian dapat berjalan sebagaimana mestinya. Saran Keterlibatan

beberapa

instansi

pemerintah daerah dalam memberikan data dan informasi yang valid sangat diperlukan . Akan tetapi prosedur dan volume pekerjaan yang ada pada masing – masing lembaga yang begitui tinggi

mengakibatkan

pengumpulan

data

proses

membutuhkan

waktu yang cukup lama. Untuk itu akses

personal

dibutuhkan

unutk

berkoordinasi maksimal dengan pihak terkait

sehingga

penelitian

dapat

berjalan sebagaimana jadwal yangg telah ditetapkan.

data

maupun

akan

rencana tahapan berikutnya sampai

B.

sehingga

DAFTAR PUSTAKA Buku Brautigam, Deborah. 1995. “Reducing Poverty: Lesson from Taiwan”. Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds.), People: From Impoverishment to empowerment. New York University Press. New York Chambers, Robert. 1988. Pembangunan Desa mulai dari belakang. LP3ES. Jakarta Creswell, J. W. (1998). Qualitative Inquiry and Research design: Choosing among five tradition. London. Ife, J.W,. 1995. Community Development: Creating Community Alternative –Vision, Analyssis and Practice. Melbourne: Longman. Hikmat, H., 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit Humoniora, Bandung. Kartasasmita, Ginanjar, 1997. “Kemiskinan”. Balai Pustaka, Jakarta. Moleong, J. Lexi. (2002) “Metodologi Penelitian Kualitatif”. Remaja Rosdakarya, Bandung.



Miles,

M.B dan Huberman, A.M, 1992. “Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metodemetode Baru” (Penerjemah: T.R Rohidi), Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Pranarka, A.M.W, dan Moelyarto, Vidhyandika, 1999. “Pemberdayaan “Empowerment)”. Dalam Onny S. Prijono dan S. Prijono dan A.M.W, Pranarka (ed) Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi, CSIS, Jakarta. Sumodiningrat, Gunawan. “Membangun Perekonomian Rakyat”. 1999. Pustaka Pelajar, Jakarta. Tjokrowinoto, Moeljarto. 1999. Pembangunan. Dilema dan Tantangan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar Offset. William J. Stanton. 1993. “Prinsip Pemasaran, Jilid 1 Edisi ke-7”. Erlangga. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan/ Daerah Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar Modern


UPAYA PERLINDUNGAN DAN. PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN PASAR MODERN Oleh: ISHWORO WIDYANTO

Recommend Documents