No. 3/XVIII/1998
Waini, Upaya PPerbaikan
Upaya Perbaikan Kualitas Pendidikan dan Pengajaran Dr. H. Waini Rasyidin, MEd. (FIP IKIP Bandung)
U
paya memperbaiki kualitas pengajaran sangat perlu diutamakan prioritasnya di semua jenjang persekolahan, tidak hanya di sekolah menengah (SM) dan perguruan tinggi (PT) melainkan semua jenjang termasuk sekolah dasar (SD). Perbaikan kualitas dalam arti peningkatan standar performansi guru dan siswa, selain pembinaan dan latihan kerja dalam jabatan (in-service), seharusnya menjadi tonggak pilar pendidikan nasional lebih-lebih karena SD dan madrasah ibtidaiyah (MI) amat berhasil menjadi ujung tombak segi pemerataan (partisipasi) pendidikan bagi semua remaja. Teta-pi pendidikan formal tenaga kerja (penduduk usia 15 tahun kea-tas) masih terbatas rata-rata 4.1 tahun, yaitu 70% tingkat SD/MI kelas IV, atau naik kelas tanpa selesai kelas V. Amat disayangkan bahwa pemerintah terpaksa mendahulukan paradigma dan kualitas pendidikan tinggi, pada hal Depdikbud dan Depag khususnya harus melayani hampir 45 juta orang generasi muda di jenjang pendidikan dasar (yaitu SD & sederajat, dan Kejar Paket-A; dan SLTP & sede-rajat, dan Kejar Paket-B) dan sekolah menengah (SM), yaitu tiap tahun melebihi 20% penduduk Indonesia. Tampaknya sampai dasawarsa kedua abad ke-21, taraf pen-idikan penduduk mungkin baru dapat meningkat menjadi rata-rata SD/Ibtidaiyah kelas VI seperti Malaysia, atau maksimum dua tahun di atas SD seperti Filipina sekarang (Asiaweek, Nov.13, 1998). Taraf standar pendidikan formal yang rendah itu berkaitan de-ngan tingkat harapan hidup dan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang komparatif tampak kurang berdaya menanggula-ngi krisis ekonomi dan politik agar tak berkepanjangan ketimbang para SDM di kedua negara jiran (ASEAN) tadi. Mungkin standar kua-litas pengajaran jenjang SD dan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP)
Mimbar Pendidikan
kita juga relatif kurang unggul daripada sekolah sederajat di Thailand mengingat rata-rata pendidikan formal yang komparatif setingkat (kelas IV SD); tetapi SDM disana terkesan lebih mampu menanggulangi krisis ekonomi dan mengatasi masalah-masalah politiknya (1997-1999) ketimbang SDM di Indonesia. Karenanya selain perbaikan standar pendidikan formal harus terpacu, keunggulan pengajaran di semua jenjang termasuk PT, dan perbaikan mutu latihan tenaga kerja dalam jabatan, kiranya jangan hanya menjadi buah bibir dan tertunda-tunda lagi.
Perbaikan kualitas SD dan SLTP Tujuan utama tulisan ini yaitu agar: (a) tersosialisasikan ide bahwa unsur guru hendaknya disadari sebagai faktor determi-nan terhadap kualitas pengajaran, dan (b) terdapat urgensi per-baikan standar belajar-mengajar (pembelajaran) SD-6 (tahun prima- ry education) sebab lebih mendesak sifatnya daripada program 10 tahun persiapan (1994-2004) Wajar Dikdas (wajib belajar pendidik-an dasar) 9-Tahun. Namun terdapat anggapan seakan-akan segi ku-alitas lebih abstrak daripada masalah lainnya. Atau terdapat ke-bijakan (sejak Orde Baru) bahwa perbaikan standar di SD dan SLTP secara nasional kurang urgen ketimbang perluasan pemerataan dari SD ke jenjang SLTP. Tuntutan pengembangan SDM agar handal juga menimbulkan kebutuhan dan urgensi perbaikan kualitas belajar-mengajar di semua jenjang termasuk SD dan sebaiknya juga di SLTP. Apakah kualitas pengajaran itu? BS Bloom (1976) menyimpulkan dari berbagai penelitian, bahwa pengajaran yang berkualitas baik, mempunyai pengaruh relatif besar terhadap kegiatan dan kebiasaan belajar siswa atas bahan ajar tertentu. Apabila guru mengajar di kelas dengan kualitas pengajaran yang amat baik, siswanya memper-oleh pengalaman belajar yang 35
Waini, Upaya Perbaikan
amat kaya secara kognitif dan afek-tif, sehingga sebagian siswa yang kurang prasyarat afektif juga sempat belajar bahan pengetahuan baru secara maksimal dan mampu mencapai standar relatif tinggi baginya. Ini berarti bahwa bahan ajar pengetahuan yang disusun berstruktur kognitif sesuai tujuannya, tentu memerlukan kegiatan belajar yang didukung prasyarat kognitif dan motivasi afektif. Maka proses dan hasil belajar di kelas juga berisi muatan afektif selain daripada segi-segi kognitif yang diharapkan. Adapun kendala utama bagi tercapainya kualitas terbaik ialah pada siswa yang dimasa lalunya mengalami frus-trasi panjang tanpa diimbangi cukup pengalaman positif dalam bel-ajar bahan ajar yang relevan. Pandangan JB Carroll yang hampir sama (1963), banyak dikutip mengenai konsep kualitas pembelajaran, yang lebih bernuansa individual, yaitu: kualitas atau standar belajar siswa dalam arti "...in terms of the degree to which the presentation, explanation and ordering of the elements of the task to be learned approach the optimum for a given learner." Yaitu perilaku guru secara efektif menyajikan bahan ajar dalam mengelola kegiatan belajar dan sekali gus mengelola kelas dan kegiatan pembelajaran individual. Maka pendekatan kualitas dalam mengajar mempergunakan struktur bahan (learning task) dan variasi metode yang optimum agar siswa menjalani prosedur belajar terarah, kaya dan tuntas bagi tercapainya hasil belajar yang optimal. SD dan SM (umum dan kejuruan) harus mulai menerapkan standar pengajaran yang baik karena tiap tahun sebagian siswa segera men-jadi calon tenaga kerja atau remaja pekerja tanpa menyelesaikan jenjang SD dan/atau pendidikan dasar formal. Sekolah juga harus mampu melakukan perbaikan standar mutu merata agar terdapat kua-litas guru mengajar dan hasil belajar murni (misal: NEM) yang ra- ta-rata stabil dan imparsial antara SD, SLTP dan atau SMU/SMK. Tidak seperti sekarang ketika NEM cenderung lebih tinggi di se-kolah favorit/unggulan, bagi siswa dari status ekonomi atas di lingkungan kota besar, atau di jenjang yang rendah daripada di sekolah biasa untuk golongan bawah, atau di luar kota/pedesaan dan jenjang lebih tinggi serta di Jawa daripada di luar Jawa. Begitulah sekolah yang lebih tinggi standarnya sekalipun kelak tak ada lagi proses seleksi jika melanjutkan ke jenjang sekolah lebih 36
No. 3/XVIII/1999
tinggi. Sebabnya ialah karena standar yang terbuka, relatif tinggi namun berlaku umum, merata dan berkelanjutan. Untuk itulah porsi anggaran pendidikan (Depdikbud/Depdagri-Depag) dalam APBN perlu ditingkatkan.
Unsur kritis penunjang kualitas pendidikan Aspek kualitas pendidikan tentu terkait dengan wawasan keunggulan. Keunggulan itu secara substansial berarti kemampuan lembaga yang kinerjanya senantiasa merujuk kepada standar di atas ra-ta-rata. Itu sebabnya suatu pendidikan dinilai unggul tidak hanya dilihat dari hasil (produk) melainkan berdasar proses dan produk yang dicapai sebagai akibat dari transformasi yang dialami semua masukan tanpa kecuali. Kita dapat memfokuskan perbincangan, agar sederhana, pada pengajaran yang menjadi fungsi pokok sekolah sebagai lembaga formal termasuk universitas dan LPTK. Di kawasan ASEAN/SEAMEO, lembaga INNOTECH Center berusaha memasyarakatkan konsep keunggulan dalam arti "... excellence as performing to the best of one's ability in ways that test and stretch personal limits both in school and work." (Sutaria, 1990). Batasan demikian mengisyaratkan bahwa agar unggul atau meraih keunggulan perlu sekali prasyarat standar pendidikan yang relatif tinggi bagi peserta didik yang didukung oleh kejelasan tersedianya kesempatan untuk itu. Hal itu diawali dengan perbaikan standar daya serap dan batas lulus agar mutu lulusan berkembang sesuai dengan mutu tamatan yang diharapkan. Selanjutnya daya serap pengetahuan dilengkapi upaya menanggapi norma untuk meresapi nilai yang mendalam ke perasaan dan hati seperti yang bisa di- contohkan melalui kepribadian tenaga pengajar. Implikasi keunggulan SDM dalam standar kinerja bidang dan lembaga pendidikan di atas rata-rata ialah atas empat unsur berikut untuk menunjang visi dan missi kelembagaan : (1) kurikulum; (2) tenaga pengajar; (3) sumber-sumber belajar termasuk perpustakaan; (4) gedung, fasilitas dan prasarana lainnya. Keempat hal ini perlu diperjelas agar kita
Mimbar Pendidikan
No. 3/XVIII/1998
dapat merujuk nanti pada suatu perangkat indikator kualitas yang unggul. Dengan cata-tan bahwa kecenderungan Indonesia pada sistem kurikulum nasional mengurangi daya saing unsur ke-1, lebih-lebih SD Negeri yang 'harus' berukuran kecil (maksimum enam kelas; PP no.28, 1990). Kurikulum merupakan perangkat rencana satuan pendidikan dan garis besar program pengajaran yang ditetapkan lembaga sebagai pedoman untuk dilaksanakan staf pengajar dengan peserta didik bagi terwujudnya missi lembaga dan harapan masyarakat dalam rang-ka visi tentang keunggulan. Tenaga pengajar adalah staf SDM yang dipercaya dan dihandalkan mengemban amanat lembaga dalam inter-aksi dan proses komunikasi dengan lingkungan dan peserta didik berdasarkan tanggungjawab atas profesi dan masyarakat. Jadi keunggulan (unggulnya) proses/kegiatan pendidikan tidak mesti didukung oleh peserta didik unggulan untuk mencapai sukses karena keberhasilan lebih ditentukan oleh kekayaan pengalaman belajar yang tersedia dan dikelola bagi segala tipe dan kelompok siswa atau mahasiswa. Justru standar kinerja yang berkembang hendaknya menjadi suatu daya tarik yang diketahui masyarakat umum dan kon-trak potensial yang ditawarkan sekolah/PT kepada peserta didik. Karena itu implikasi atas unsur ke-2 bisa menjadi faktor kunci. Unsur yang diperlukan staf ialah pimpinan dan pengelolaan yang mampu menciptakan iklim kerja dan organisasi agar terwujud program untuk mendorong pertumbuhan standar lembaga secara berkelanjutan (Drucker, 1983; Newstrom & Davis, 1993). Sumber-sumber belajar, perpustakaan dan pusat media ialah sarana pengajaran dan pendidikan, baik yang wajib maupun rujukan, amat berguna bagi motivasi dan kemudahan belajar menimba pengetahuan dan ketrampilan akademis-non akademis. Bangunan gedung, lahan, prasarana merupakan bagian standar yang tinggi dari satuan pendidikan yang baik. Bahkan sumber dan sarana pendidikan sebaiknya menjadi bagian integral dari prasarana gedung dan sarana pendidikan. Persoalannya yaitu: Apakah lembaga dan organisasi selain menilai diri secara internal mampu pula memperbaiki (tidak hanya menerapkan) standar yang ditetapkan pemerintah secara eksternal dan umum? Khususnya standar kinerja Mimbar Pendidikan
Waini, Upaya PPerbaikan
satuan pendidikan selama ini masih bergantung pada kebijakan yang digariskan oleh pejabat ata-san yang kebetulan mengelola berbagai konsorsium cabang ilmu pe-ngetahuan. Kebanyakan pejabat tersebut juga berasal (berbasis) dari suatu PT. Oleh karena itu seyogianya PT tidak berlaku seperti SD, SLTP atau SM yang diperlakukan sebagai satuan sekolah yang tidak otonom. Jadi diharapkan agar setiap PT berbentuk universitas/institut mampu menerapkan standar terbaik dalam rangka internalisasi nilai-nilai dan otonomi pengelolaan program yang tidak hanya menerapkan garis kebijakan Dikti di Pusat melalui Konsorsium bidang ilmu terkait (Depdikbud, 1997). Dengan kata lain, konsorsium bidang ilmu memang penting teta-pi hal itu tak mencukupi bagi pendidikan tinggi. Secara teratur dan bertahap perbaikan kualitas memerlukan perubahan standar mi-nimum yang sedikit lebih berarti daripada yang sudah-sudah namun tidak terlalu tinggi bagi kebanyakan PT. Demokrasi di akhir abad ke-20 tidak hanya memerlukan partisipasi aktif wakil-wakil warganegara melainkan pendekatan partisipatoris dalam perumusan kebijakan kepentingan semua warga. Peran SDM dapat dilengkapi oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebab telah muncul te-kanan dan teknologi baru (Drucker, 1968), bahkan nilai-nilai baru dan perubahan paradigma demokrasi (Toffler, 1990). Jadi organisasi profesi dan LSM yang handal perlu ikut serta dalam penentuan standar pendidikan bidang ilmu termasuk standar ilmu pendidikan. Sudah waktunya berbagai konsorsium pendidikan tinggi mengundang kelompok profesi keilmuan di lapangan agar ikut serta dalam proses perumusan standar termasuk partisipasi staf pengajar PT.
Konsep yang disarankan tentang perbaikan kualitas Anggapan yang agak luas dalam masyarakat modern yang cukup berpengaruh di Indonesia tentang kualitas lembaga pendidikan termasuk universitas, ialah: a) konsep reputasi, berdasarkan pendapat masyarakat luas : satuan pendidikan dinilai berkualitas sesuai dengan ketatnya ujian seleksi masuk, jumlah peserta didik, dan staf pengajar; b) kehandalan sumber-sumber : bahwa kualitas terkait dengan kehandalan sumber-sumber
37
Waini, Upaya Perbaikan
seperti staf (SDM), siswa, dan tingkat kekayaan materil; c) kualitas lulusan : bahwa kualitas lembaga didasari proporsi lulusan yang melanjutkan ke jenjang berikutnya di sekolah/PT bereputasi tinggi, atau alumni/tamatan sekolah yang jabatannya berstatus lebih tinggi dalam masyarakat. Konsep reputasi biasa kita terapkan terhadap sekolah pada jenjang menengah dan tinggi. Konsep kedua makin sulit diterapkan sebab makin terbatas dan langkanya sumber-sumber, termasuk porsi APBN untuk sektor pendidikan generasi muda. Sedangkan yang terakhir, misalnya NEM atau yudicium, agaknya merupakan konsep satu-satunya yang bisa diterapkan kepada semua satuan termasuk SD. Tetapi NEM cenderung tak stabil, lebih bermuatan kognitif dan bersifat sementara. Keterbatasan ini menimbulkan kebutuhan baru atas konsep kualitas untuk diterapkan sekolah pada semua jenjang. Kebutuhan itu lebih mendesak pada satuan LPTK yang melaksanakan pendidikan persiapan (pre-service) bagi guru-guru SD, SLTP dan SM (termasuk IKIP yang insyaallah akan menjadi universitas atau universitas pendidikan). Pertama, hendaknya sekolah termotivasi untuk memperkembangkan sumber-sumber yang sudah ada agar lebih bermutu (kualitas) sekalipun jumlah atau kuantitasnya tidak bertambah. Misalnya peserta didik agar lebih terlayani dan/atau lebih bertumbuh, tidak statis prestasi belajarnya dari waktu ke waktu. Kedua, staf pengajar/SDM yang bertambah kesempatannya secara jelas untuk meningkatkan kemampuan mengajar, khususnya ragam ketrampilan pedagogis yang kaya dan otonom bila mengajar dalam kondisi yang normal. Konsep yang disarankan ini membuka standar kualitas lebih berbasis evaluasi-diri secara kritis, korektif dan berlanjut, khususnya oleh guru/dosen/SDM yang bertugas mengajar dan mendidik. Dengan sistem balikan yang tumbuh makin baik, tenaga pendidikan itu akan mengevaluasi diri, memperbaiki kemampuannya mengajar. Pada gilirannya perbaikan itu akan berpengaruh positif pada hasil belajar dan perkembangan aspek intelek serta sosial peserta didik. Dilihat dari ketiga pandangan terdahulu, konsep ini tidak memerlukan sumber-sumber yang melimpah tetapi memerlukan penggunaan yang lebih efisien atas sumber-sumber yang ada 38
No. 3/XVIII/1999
untuk sebesar-besar manfaat. Tetapi memang diperlukan evaluasi internal dan eksternal sebagai dasar keputusan yang tepat tentang sumber, fasilitas serta sarana minimum untuk menunaikan tugas mengajar yang efektif. Adapun salah satu sumberdaya yang terpenting ialah faktor manusianya! Juga keberhasilan tidak hanya diukur atas hasil dalam jangka panjang (summatif) melainkan juga atas penggunaan hasil belajar harian dan jangka pendek untuk keperluan perbaikan proses mengajar (formatif). Atas dasar pentingnya staf guru/dosen sebagai faktor manusia dalam satuan pendidikan, indikator yang paling pantas dipertimbangkan sebagai ukuran proses pendidikan yang unggul (excellen-ce), sekalipun sulit, ialah bagian dari keunggulan staf pengajar, yaitu: 1) Penguasaan bahan ajar melebihi batas-batas bidang pengetahuan pada satu disiplin ilmu. Hal ini merujuk pada kedalaman dan luasnya spesialisasi guru. Tidak mencukupi apabila guru hanya menguasai salah satu bidang saja. Bahkan guru SD umumnya, untuk menjadi guru kelas yang baik harus menguasai seluk-beluk "membaca, menulis dan berhitung (ca-lis-tung)" yang berbasis pada dua bidang ilmu, yaitu (a) bahasa nasional dan daerah, serta (b) matematika. 2) Penguasaan ragam ketrampilan mengajar agar terwujud otonomi pedagogis secara profesional. Ketrampilan mengajar merujuk pada kemampuan menyusun dan menyajikan bahan ajar di kelas secara logis dan meramu mata pelajaran secara mandiri agar difahami sebagai stimulan belajar. Guru SD lebih mengutamakan metodik da- ripada guru bidang studi, pertama karena harus membina ragam belajar mulai dari ketrampilan dasar membaca, menulis, bilangan, sampai pengetahuan umum, moral dan kesehatan; kedua, karena di SD terjalin tiga tahapan pertumbuhan siswa dari tahap beroperasi intuitif (kelas I-II), ke berpikir kongkrit (kelas III-IV-V) dan mulai berpikir formal (kelas VI), yang semuanya memerlukan keseimbangan belajar dan perkembangan holistik. Sedangkan di SM dan PT cukup melibatkan siswa beroperasi formal dan/atau kongkrit. 3) Pribadi utuh yang interaktif dan introspektif. Keefektifan mengajar, termasuk otonomi pedagogis dalam praktek, banyak Mimbar Pendidikan
No. 3/XVIII/1998
bergantung pada guru yang siap melindungi dan bersikap bersahabat. Ia harus peduli dan menghargai siswa sebagai sesama manusia serta mengelola siswa belajar sambil berdisiplin di kelas. Prasyaratnya tentu saja ia harus peduli pada orang luar sambil mengelola/ mendisiplin perilaku sendiri. Apabila ia beragama diasumsikan ia lebih lancar menunaikan tugas sambil belajar terus secara kesejawatan, manusiawi dan interinsani. Itu sebabnya makna menjadi guru bukan sekedar mata pencaharian. 4) Pengabdian kepada profesi pendidikan sebagai amanah. Ini adalah aspek paling profesional yang niscaya perlu terbina lebih-lebih di PT; karena berbagai kewajiban sukarela/ikhlas pada guru/ dosen sesuai dengan hasil pembinaan diri : tanggungjawabnya pada mahasiswa/siswa, masyarakat dan orangtua serta keanggotaan resmi/tak resmi dalam orgasanisi intelektual. Tentu saja terdapat ciri-ciri deskriptif lainnya, namun empat karakteristik staf/SDM ini harus dijadikan bagian integral dari perangkat tolok ukur keunggulan lembaga yang perlu dikembangkan.
Daftar Pustaka Bloom, BS (1976) Human Characteristics and School Learning. New York: McGraw-Hill Books
Waini, Upaya PPerbaikan
723-33. Depdikbud (1997) Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia. Jakarta: Ditjen Dikti Drucker, PF (1982) The Changing World of the Executive. New York: The New York Times Books ------- (1968) The Age of Discontinuity. Harper & Row Publishers Hazard, WR (1971) Education and the Law. New York: The Free Press Newstrom, JW & K. Davis (1993) Organizational Behavior (9th ed.) New York: McGraw-Hill Books PP no. 28 (1990) Peraturan Pemerintah Tentang Pendidikan Dasar. PP no. 60 (1999) Peraturan Pemerintah Tentang Pendidikan Tinggi. Sutaria, Minda C. (1990) Address to the 2nd Consultative Meeting of Project LEAD. Manila: (Catatan penulis) Toffler, Alvin (1990) Powershifts. New York: Bantam Books Undang-Undang no.2 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Whitehead, AN (1929) 'Universities and their function'. Dalam The Aims of Education and Other Essays. New York: Mentor Books
Carroll, JB (1963) 'A model of school learning'. Dalam Teachers College Record, 64, h.
Mimbar Pendidikan
39
