Upaya Penertiban Trotoar Untuk Melindungi Hak Pejalan Kaki Terkait Pelanggaran Fungsi Trotoar

Upaya Penertiban Trotoar Untuk Melindungi Hak Pejalan Kaki Terkait Pelanggaran Fungsi Trotoar

UPAYA PENERTIBAN TROTOAR UNTUK MELINDUNGI HAK PEJALAN KAKI TERKAIT PELANGGARAN FUNGSI TROTOAR DI JALAN KH MAS MANSYUR KECAMATAN SEMAMPIR SURABAYA Dewi Lailatul Qodrilia S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya [email protected] Abstrak Pasal 7 huruf f Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 Tentang ketentuan Penggunaan jalan menjelaskan bahwa tanpa ada surat izin kepala daerah, dilarang menggunakan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya. Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat berbunyi “setiap orang dilarang berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya”. Kedua pasal tersebut menerangkan bahwa trotoar bukan merupakan tempat berdagang melainkan sarana lalu lintas pejalan kaki. Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak terjadi pelanggaran fungsi trotoar yang digunakan menjadi tempat berdagang terutama di jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala yang ditemui serta langkah-langkah untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemui oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Surabaya dalam upaya penertiban trotoar di Jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya untuk melindungi hak pejalan kaki. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengambilan data berdasarkan observasi langsung dan wawancara dengan objek penelitian. Lokasi untuk penelitian ini adalah Jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya, selain itu juga dilakukan penelitian di Dinas perhubungan Kota Surabaya dan SATPOL PP Kota Surabaya. Hasil penelitian di Jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya, peneliti menemukan banyak pelanggaran fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima. Pelanggaran fungsi trotoar yang terjadi di Jalan KH Mas Mansyur merupakan pelanggaran ketertiban umum dan Peraturan Daerah, sehingga yang berwenang untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima di trotoar di Surabaya adalah SATPOL PP Kota Surabaya. Upaya penertiban yang dilakukan SATPOL PP Kota Surabaya untuk mengatasi pelanggaran fungsi trotoar yang dilakukan oleh pedagang kaki lima sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun upaya tersebut menemui banyak kendala di lapangan. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala tersebut muncul karena kurangnya pengetahuan hukum yang dimiliki oleh masyarakat tentang pelanggaran ketertiban umum. Penertiban dan pemberian sanksi denda belum bisa memulihkan keadaan trotoar sesuai fungsinya. Pengenaan sanksi denda harus lebih tinggi lagi nominalnya agar pedagang kaki lima tidak lagi melakukan pelanggaran. Perlu juga dilakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan mentaati ketertiban umum terutama bagi pejalan kaki dan pedagang kaki lima. Kata Kunci : Upaya Penertiban Trotoar, Perlindungan Hak Pejalan Kaki, Pelanggaran Fungsi Trotoar. Abstract Article 7 letter f Local Regulation Of Surabaya Number 10 Year 2000 concerning term of road explain that the use of the road which is not accordance with its function without a permit of regional head is prohibited. Article 10 paragraph (1) letter c Local Regulation Of Surabaya Number 2 Year 2014 concerning Implementation of Public Order and Peace Society, states that "every person is prohibited to sell or trade on the road and other places that are not as intended". Both articles explained that the sidewalk is not for trades, but as facility for pedestrian traffic. In fact, there are still many violations of sidewalk functions which is used to be a place to trade, especially on Jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya.The research methodology used is descriptive qualitative research methods. Retrieval of data is based on direct observation and interviews with the object of research. The location for this research is Jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya are also in Transport Service Of Surabaya and Civil Service Police Unit Of Surabaya (SATPOL PP). Results of the research in KH Mas Mansur Road of Semampir District Surabaya shows that there are many violations of sidewalks function by street vendors. Violation of sidewalk functions that occur in KH Mas Mansur Road is a violation of public order and Local Regulation, so the authorities to curb street vendors on the sidewalk in Surabaya is SATPOL PP Surabaya. Enforcement efforts conducted by SATPOL PP Surabaya to overcome violations of sidewalk functions that carried out by the sidewalk street vendors have been implemented in accordance with the rules applicable regulations,

1

Upaya Penertiban Trotoar Untuk Melindungi Hak Pejalan Kaki Terkait Pelanggaran Fungsi Trotoar but such efforts encountered many obstacles on the field. The constraint arises because the lack of law knowledge held by society on public order violation. Control and administration of financial penalties can not yet restore the pavement according to its function. The imposition of financial penalties should be higher, so the street vendors will not commit the offense again. There should be counseling and socialization related to public awareness of the importance of maintaining public order and comply it, especially for pedestrians and street vendors Keywords : Enforcement effort of Sidewalk, Protect Pedestrians Right, Violation of Sidewalk Function. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya atau biasa disingkat dengan SATPOL PP Kota Surabaya bertugas PENDAHULUAN untuk menertibkan pelanggaran pelanggaran yang Pemerintahan Republik Indonesia telah terjadi di trotoar. memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah Pelanggaran fungsi trotoar telah menjadi dalam kegiatan pembangunan, hal tersebut tertuang permasalahan tersendiri terutama di kota kota besar dalam pasal 18 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara yang ada di Indonesia. Jakarta yang merupakan ibu kota Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi negara Indonesia juga mengalami masalah pelanggaran “Pemerintah daerah propinsi daerah kabupaten dan kota fungsi trotoar. Sejumlah lokasi yang terkena imbas alih mengatur dan mengurus asas otonomi dan tugas fungsi trotoar ialah Jalan Cikini Raya, dimana di depan pembantuan”. Otonomi daerah memberikan kebebasan Stasiun Cikini banyak warga sekitar yang menggunakan suatu daerah dalam kegiatan pemerintahan termasuk trotoar untuk dijadikan display barangmemelihara sekaligus memperbaiki infrastruktur suatu barangnya. 2 Surabaya termasuk kota besar yang tidak daerah demi kenyamanan bagi penduduk daerah luput dari permasalahan pelanggaran fungsi trotoar. tersebut. Pelanggaran fungsi trotoar dapat ditemukan di beberapa Ketersediaan infrastruktur transportasi sangat ruas jalan di Surabaya termasuk di Jalan KH Mas penting dan sangat dibutuhkan untuk menunjang 1 Mnsyur Kecamatan Semampir Surabaya yang pembangunan berbagai kegiatan sektoral. Jalan sebagai merupakan bagian dari kawasan Ampel. Banyaknya jaringan transportasi darat merupakan elemen penting jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di dalam jaringan transportasi darat. Dengan adanya jalan bahu jalan atau trotoar kawasan Ampel membuat Satpol maka mobilitas masyarakat yang ada di suatu daerah PP kecamatan Semampir melakukan penertiban. maupun dengan daerah lain akan terhubung. Penertiban dilakukan di Pasar Semampir, Jalan Raya Terhubungnya antar individu dalam satu wilayah serta Hang Tuah, Jalan KH Mas Mansyur dan Jalan masyarakat suatu daerah dengan daerah lain sangat Nyamplungan. 3 berpengaruh terhadap perkembangan daerah tersebut. Trotoar memang tak disebutkan secara khusus Peran serta pemerintah dalam pembangunan dalam Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu pemeliharaan serta pengawasan jalan sangatlah Lintas dan Angkutan Jalan, namun dalam pasal 1 angka dibutuhkan demi terciptanya efektivitas jalan bagi 11 Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu masyarakat. Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “Ruang Trotoar merupakan salah satu fasilitas penting Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Pasal 34 ayat 3 Peraturan Pemerintah bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang No 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Berbunyi “Ruang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung”. Fasilitas manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendukung yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, fasilitas pendukung penyelenggaraan jalan. Pasal 45 jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, ayat (1) Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi “fasilitas gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan pelengkap lainnya”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Jalan meliputi: trotoar merupakan bagian dari ruang manfaat jalan. a. trotoar; Meskipun trotoar bukan merupakan bagian utama dari b. lajur sepeda; jalan, namun trotoar yang merupakan ruang manfaat c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki jalan sangat bermanfaat bagi pejalan kaki. d. halte; dan/atau ; Trotoar yang merupakan ruang publik tentu perlu e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan pengawasan dari pemerintahan agar berjalan sesuai manusia usia lanjut”. dengan fungsinya. Sesuai dengan Peraturan Walikota Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Surabaya No 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Surabaya No 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Fungsi Dinas Kota Surabaya. Dinas Perhubungan Kota Surabaya bertugas untuk mengawasi dan memelihara agar trotoar digunakan sesuai fungsinya, sedangkan 2 http://metro.sindonews.com/read/884775/31/trotoar-ibu-kotadikuasai-pkl-1405855906, (diakses 22 Nopember 2014) 3

http://us.news.detik.com/read/2010/07/15/112320/1399652/466/tertib an-pkl-ampel-satpol-pp-diteriaki-maling / , (Diakses 23 Nopember 2014)

1

Sakti Adji Adisasmita, 2012, Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah, Yogyakarta, Graha Ilmu, hal 5.

2


Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat berbunyi “setiap orang dilarang berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat- tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya”. Artinya trotoar yang ada di kawasan Sekitar Ampel Surabaya terutama di jalan KH Mas Mansyur tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai tempat berdagang karena trotoar buka tempat yang diperuntukkan untuk berdagang. Trotoar merupakan ruang mafaat jalan yang hanya diperbolehkah untuk fasilitas pejalan kaki. pasal 12 ayat (1) Undang Undang No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan”. Oleh karena itu segala bentuk kegiatan yang dapat menggangu fungsi trotoar dilarang untuk dilakukan tanpa adanya izin. Ketentuan sanksi terkait pelanggaran trotoar termuat dalam pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Pelanggaran pasal 10 ayat (1) huruf (c) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat mendapatkan sanksi administratif berupa Teguran lisan; Peringatan tertulis; Penertiban; Penghentian sementara dari kegiatan; Denda administrasi; dan/atau Pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegelan. Ketentuan pidanan dan denda termuat dalam pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketetiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, bahwa pelanggar pasal 10 huruf c dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 bulan penjara atau denda paling banyak Rp 50.000.000.000,Dari pemaparan peraturan di atas dapat disimpulkan bahwa trotoar bukanlah tempat parkir maupun tempat berdagang, trotoar merupakan hak bagi pejalan kaki. Terjadinya pelanggaran fungsi tortoar di suatu tempat maka hal tersebut telah melanggar hak pejalan kaki yang memiliki otoritas utama dalam penggunaan trotoar, lantas bagaimana pemerintah menjamin hak hak pejalan kaki tersebut dapat terpenuhi terkait penggunaan trotoar sebagi lalu lintas utama pejalan kaki. Berdasarkan latar belakang tersebut maka di pilih judul “Upaya Penertiban Trotoar Untuk Melindungi Hak Pejalan Kaki Terkait Pelanggaran Fungsi Trotoar Di Jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya”. Rumusan Masalah Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kendala apa yang ditemui oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dalam upaya penertiban trotoar untuk melindungi hak hak pejalan kaki terkait pelanggaran fungsi trotoar di Jalan KH Mas Masyur Kecamatan Semampir Surabaya dan untuk mengetahui dan memahami langkah langkah yang diambil Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam melindungi hak pejalan kaki terkait

pelanggaran fungsi trotoar di Jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya. METODE PENELITIAN Jenis penelitian ini adalah yuridis/ sosiologis/ non doktrinal atau penelitian empiris. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya, Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan SATPOL PP Kota Surabaya. Jenis Data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder. Informan Penelitian Menggunakan Tehnik Snowball. Informan penelitian ini dilakukan dengan: 1. Dinas Perhubungan Kota Surabaya bagian pengendalian dan operasioanl dan bagian lalu lintas; 2. SATPOL PP Kota Surabaya bagian Pengendalian dan operasional; 3. Pedagang kaki lima; 4. Pejalan kaki. Tehnik Pengumpulan data yang digunakan adalah Sebagai Berikut: a. Dokumentasi Dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data tentang berbagai macam dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. b. Wawancara Wawancara yang digunakan untuk memperoleh berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganissasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 4 Kemudian data yang sudah diolah dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Jalan KH Mas Mansyur terletak di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Jalan tersebut merupakan jalan utama di daerah yang mendapatkan sebutan kampung Arab di Kota Surabaya. Kampung Arab berbatasan langsung dengan: - Sebelah Utara : Jalan Danakarya - Sebelah Selatan : Jalan Kembang Jepun, Jalan Panggung dan Jalan Dukuh - Sebelah Barat : Sungai Kalimas - Sebelah Timur : Sungai Pegirian. Sebutan kampung Arab muncul karena ketika memasuki daerah ini maka akan ditemukan banyak aktifitas orang orang keturunan Arab. Orang orang ini secara turun temurun tinggal di Jalan KH Mas Mansyur. Buyut buyut keturunan Arab ini yang menjadi orang Arab pertama yang datang ke tanah Jawa. Ciri khas utama Jalan KH Mas Mansyur adalah suasana religius yang ditandai dengan gaya silaturahmi 4

Matthew B. Miles dan A Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, Jakarta, UI-Press. Hal 16.

3


khas Arab yang sangat akrab, misalnya ketika bertemu sapaan khas mereka adalah berpelukan dan cium pipi kanan dan kiri. Gaya silaturahmi ini untuk sesama jenis kelamin dan yang mahram, dan yang paling sering menggunakan sapaan khas ini adalah kaum laki laki. Jalan KH Mas Mansyur juga merupakan bagian dari kawasan kampung Arab yang menjadi surga bagi pencari oleh oleh haji. Di sana terdapat banyak penjual kurma, kacang arab, tasbih, sajadah, kopiah dan masih banyak lagi. Di kampung Arab juga terdapat banyak travel pelayanan umroh dan haji, sekolah islam dan rumah sakit Al Irsyad. Daya tarik utama dari Jalan KH Mas Mansyur adalah lokasinya yang sangat dekat dengan masjid besar Sunan Ampel. Masjid besar Sunan Ampel merupakan wisata religi yang paling terkenal di Surabaya. Banyak peziarah yang datang berkunjung ke makam Sunan Ampel yang terdapat di dalam kawaasan masjid besar Ampel.

3.

Pejalan kaki pertama yang dijadikan informan pada hari pertama penelitian adalah Ibu Yatmi yang merupakan orang yang sering datang di lokasi penelitian untuk membeli kain kiloan. 4. Pejalan kaki kedua yang dijadikan informan pada hari pertama penelitian adalah Bapak Hamid yang sedang berjalan di badan jalan di lokasi penelitian. Bapak Hamid bertempat tinggal di Jalan Nyamplungan Kecamatan Semampir Surabaya. Penelitian hari kedua dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2015 pukul 17.00 WIB sampai pukul 20.30 WIB. Peneliti melakukan wawancara dengan seorang pedagang kaki lima dan seorang pejalan kaki dengan rincian sebagai berikut: 1. Pedagang kaki lima ketiga yang dijadikan informan adalah bapak Ghofur ysmg sudah berjualan gulai kacang hijau selama 15 tahun di lokasi penelitian. 2. Pejalan kaki ketiga yang dijadikan informan adalah Hilall seorang mahasiswa yang tinggal di Jalan Hang Tuah Kecamatan Semampir Surabaya yang sedang berjalan di lokasi penelitian. Berdasarkan data yang didapat dari wawancara dengan tiga orang pedagang kaki lima, para pedagang kaki lima yang dijadikan informan semuanya pernah ditertibkan oleh SATPOL PP Kota Surabaya. Para pedagang tetap kembali berjualan di trotoar setelah mendapatkan kembali barang dagangannya dari SATPOL PP Kota Surabaya. Resiko penertiban kembali yang mungkin dilakukan oleh SATPOL PP Kota Surabaya tidak membuat para pedagang mau berpindah tempat berjualan. Para pedagang tetap menolak untuk berjualan di sentra PKL yang sudah disediakan Pemerintah Daerah Kota Surabaya karena mereka takut kehilangan pelanggan jika bepindah tempat. Hasil wawancara dari ketiga pejalan kaki menggambarkan bahwa pejalan kaki tidak punya pilihan lain selain berjalan di badan jalan karena trotoar yang digunakan untuk berdagang. Salah satu pejalan kaki yang menjadi informan pernah melaporkan keluhan mengenai ketidaknyamanan berlalu lintas di trotoar di Jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya. Pejalan kaki seperti tidak berdaya dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di trotoar di Jalan KH Mas Mansyur. Kurangnya pemahaman pejalan kaki terkait hak hak dan kewajiban pejalan kaki membuat pejalan kaki tidak merasa dilanggar haknya terutama terkait pelanggaran fungsi trotoar. Rasa empati yang tinggi juga membuat para pejalan kaki lebih memilih mengalah dari pada mempermasalahkan trotoar yang digunakan sebagai tempat berdagang.

2. Hasil wawancara Dengan Pedagang Kaki Lima dan Pejalan Kaki di Jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya Penelitian dilakukan di sepanjang Jalan KH Mas Masyur Kecamatan Semampir Surabaya. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima yang sesuai dengan kriteria peneliti adalah pedagang kaki lima yang sudah berdagang selama kurang lebih 5 tahun di trotoar jalan KH Mas Mansyur. Peneliti berpendapat bahwa pedagang kaki lima yang sudah berdagang kurang lebih 5 tahun di trotoar jalan KH Mas Mansyur bisa menggambarkan keadaan trotoar di Jalan KH Mas Mansyur dan bisa memberikan informasi mengenai tindakan apa saja yang dilakukan SATPOL PP Kota Surabaya di Jalan KH Mas Mansyur dari sudut pandang pedagang. peneliti memilih 3 orang pedagang kaki lima karena telah memenuhi kriteria dan sudah memberikan informasi yang memadai dari sudut pandang pedagang kaki lima. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pejalan kaki untuk mendapatkan informasi megenai kesadaran pejalan kaki terkait pelanggaran fungsi trotoar yang terjadi di Jalan KH Mas Mansyur. Peneliti menghentikan wawancara pejalan kaki di angka 3 karena menurut peneliti telah memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti mengenai kesadaran pejalan kaki. Penelitian hari pertama pada hari Rabu 1 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Peneliti mewawancarai dua orang pedagang kaki lima dan dua orang pejalan kaki dengan rincian sebagai berikut: 1. Pedagang kaki lima pertama yang dijadikan informan bernama Bapak Somad yang sudah berjualan pakaian bekas lebih dari 15 tahun di trotoar di lokasi penelitian 2. Pedagang kaki lima kedua yang dijadikan informan bernama bapak Akhsan yang sudah berjualan sabuk selama 13 tahun di trotoar di lokasi penelitian.

3. Hasil Wawancara Dengan SATPOL PP Kota Surabaya Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja kota Surabaya dilakukan pada tanggal 27 Juli 2015 pada pukul 13.00 WIB sampai 15.00 WIB. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan tentang tugas utama Satuan

4


Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) adalah menegakan PERDA, menyelenggarakan kepentingan umum dan ketentraman masyarakat serta melindungi masyarakat. Total Jumlah personil dan karyawan SATPOL PP Kota Surabaya adalah 275 orang. Patroli rutin dilakukan oleh SATPOL PP Kota Surabaya di tiap kecamatan di Kota Surabaya. Operasi rutin dilakukan pada pagi, siang dan malam setiap hari. Kewenangan penertiban pelanggaran ketertiban umum di suatu wilayah di kota Surabaya hanya dimiliki oleh SATPOL PP Kota Surabaya, sedangkan SATPOL PP di tiap kecamatan yang ada di kota Surabaya hanya memiliki kewenangan untuk berpatroli. Berikut adalah jumlah PKL yang ditertibkan selama bulan Januari hingga Juni tahun 2015 di seluruh kota Surabaya:

menerima keluhan warga SATPOL PP melakukan proses peneguran lisan kepada pelanggar ketertiban umum, jika dalam proses peneguran lisan tidak ada tanggapan maka dilanjutkan dengan teguran tertulis. Jika teguran tertulis juga tidak mendapat tanggapan maka baru dilakukan penertiban. Penertiban merupakan langka paling akhir yang dilakukan SATPOL PP untuk mengatasi pelanggaran ketertiban umum. 4. Hasil Wawancara Dengan Dinas Perhubungan Penelitian di Dinas Perhubungan kota Surabaya dilakukan Pada Tanggal 29 Juli 2015 pada 10.00 WIB hingga selesai. Peneliti melakukan wawancara dengan dua orang informan yang pertama adalah staf Dinas Perhubungan Bagian Lalu Lintas dan yang kedua staf Dinas Perhubungan Bagian Pengendalian dan Operasional. Sesuai dengan pasal 155 huruf d Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya, Dinas Perhubungan Kota Surabaya Bagian Lalu Lintas memliki tugas untuk menentukan lokasi dibuatnya fasilitas pendukung di jalan kota. Untuk kegiatan pengawasan jalan setiap harinya Dinas Perhubungan Kota Surabaya menyiapkan 6 regu patroli yang setiap regunya terdiri dari roda dua, mobil patroli dan mobil derek. Pengawasan dilakukan selama 24 jam non stop dengan pembagian 3 shift. Staf Dinas Perhubungan kota Surabaya bagian lalu lintas memberikan penjelasan mengenai fungsi dari Dinas Perhubungan Terkait lalu lintas pejalan kaki. Dinas Perhubungan Kota Surabaya menyatakan bahwa pejalan kaki memang merupakan bagian dari pengguna jalan yang harus dilindungi dan diberi fasilitas sesuai kebutuhannya, tetapi pelaksaan penertiban fasilitas pejalan kaki yang diguanakan untuk berdagang merupakan tugas SATPOL PP Kota Surabaya. Dinas Perhubungan kota Surabaya berguna untuk menentukan lokasi pembangunanan sistem transportasi terutama di dalam kota termasuk fasilitas pendukung jalan. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan kebersihan bukan merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Bagian Lalu Lintas bertugas untuk memberikan rambu rambu dan marka jalan. Perlengkapan jalan lain yang menjadi perhatian Dinas Perhubungan Kota Surabaya adalah Jembatan Penyeberangan Orang atau biasa disingkat dengan JPO. Menurut Staf bagian lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Surabaya, mengenai jumlah pejalan kaki yang ada di Surabaya, Dinas Perhubungan Kota Surabaya belum pernah melakukan survey untuk mengetahui jumlah pastinya. Dinas Perhubungan Kota Surabaya hanya melakukan survei di suatu wilayah jika akan dibangun JPO atau fasilitas penyebrangan yang lain Staf Dinas Perhubungan Kota Surabaya bagian pengendalian dan operasional menjelaskan, pengawasan dan pengndalian kegiatan kegiatan di luar kepentingan jalan yang ditangani oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya adalah penggunaan parkir dan kegiatan seperti hajatan atau kegiatan lain yang menggunakan badan

Tabel 3.1 Rekap Penertiban PKL Selama Bulan Januari hingga Juni 2015 Di kota Surabaya No

Bulan 1 Januari 2 Pebruari 3 Maret 4 April 5 Mei 6 Juni Jumlah Total

PKL 7531 4152 4921 4147 3381 3656 27788

Sumber: SATPOL PP Kota Surabaya Kepala Seksi Pengawasan menjelaskan bahwa permasalahan pedagang kaki lima di trotoar yang ada di Jalan KH Mas Mansyur merupakan masalah yang sangat sulit untuk diselesaikan. Pedagang kaki lima sudah pernah diberikan teguran dan setelah diberi teguran, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya juga berulang kali sudah melakukan penertiban, penertiban terakhir dilakukan pada tanggal 17 Juli 2015 yang direncanakan dalam rapat koordinasi penertiban di Jalan Nyamplungan, Jalan KH Mas Mansyur dan Jalan Pegirian sisi Simokerto. Upaya penertiban dipusatkan dengan mendirikan Pos Pengamanan Terpadu atau disingkat dengan POS PAM Terpadu di Jalan Nyamplungan pada tanggal 17 Juli 2015. Dinas koperasi dilibatkan untuk memberikan penyluhan kepada PKL yang berdagang di trotoar di Jalan Nyamplungan, Jalan KH Mas Mansyur dan Jalan Pegirian sisi Simokerto. Upaya pemberian tempat baru untuk pedagang kaki lima di Jalan KH Mas Mansyur juga sudah dilakukan dengan membangun sentra PKL yang tempatnya tidak jauh dari lokasi berjualan sebelumnya, tetapi PKL tetap tidak mau berpindah tempat. Kepala seksi pengawasan juga menjelaskan bahwa setiap penertiban yang dilakukan oleh SATPOL PP Kota Surabaya sudah melalui Prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses awal sebelum penertiban pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran adalah penerimaan keluhan warga oleh SATPOL PP, setelah

5


jalan. Kegiatan kegiatan tersebut akan ditindak jika tidak mendapatkan ijin dari Dinas Perhubungan atau dari pemerintah daerah setempat. Tertangkap tangan parkir di badan jalan maupun trotoar tanpa ijin akan dikenai sanksi penggembosan ban oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Dinas Perhubungan Kota Surabaya bagian pengendalian dan operasional menegaskan kegiatan berdagang oleh pedagang kaki lima merupakan tanggung jawab SATPOL PP untuk menertibkan karena berjualan di trotoar juga termasuk pelanggaran ketertiban umum yang menjadi tanggung jawab SATPOL PP.

Peraturan perundangan yang berlaku bisa diterapkan pada masyarakat apabila pihak pihak yang bertugas untuk menerapkan peraturan perundangan mampu menerapkan peraturan perundangan yang berlaku pada masyarakat. Pihak pihak yang bertanggung jawab dalam penertiban terkait pelanggaran fungsi trotoar di Kota Surabaya ada dua yaitu Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan SATPOL PP Kota Surabaya. Dari hasil wawancara dengan Staf bagian pengendalian dan operasinal Dinas Perhubungan Kota Surabaya hanya bertugas untuk menertibkan kendaraan yang parkit di di tempat tempat yang tidak seharusnya termasuk trotoar. Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, SATPOL PP berwenang untuk menertibkan segala bentuk pelanggaran ketertiban umum dan PERDA. Pelanggaran fungsi trotoar menjadi tempat berdagang yang dilakukan pedagang kaki lima di jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya termasuk melanggar Pasal 10 ayat (1) huruf (c) PERDA Kota Surabaya No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat berbunyi “setiap orang atau badan dilarang berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat- tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya”. Trotoar merupakan bagian dari ruang manfaat jalan dan diperuntukkan hanya untuk lalu lintas pejalan kaki tidak seharusnya digunakan untuk tempat berdagang. Penggunaan Trotoar untuk tempat berdagang yang terjadi di jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya termasuk melanggar ketentuan PERDA Kota Surabaya No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat. Penertiban pedagang kaki lima di trotoar merupakan kewenangan SATPOL PP. Upaya upaya yang dilakukan oleh SATPOL PP Kota Surabaya seperti patroli, peneguran hingga penertiban yang mengharuskan sanksi denda bagi pelanggar tidak dapat membuat pedagang kaki lima mau berpindah tempat di tempat lain untuk berdagang. Dari hasil wawancara dengan SATPOL PP Kota Surabaya, penertiban yang dilakukan di JL KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya hanya dilakukan sekali dalam setahun, yaitu pada saat menjelang hari raya idul fitri. Faktor ini juga membuat pedagang kaki lima bertahan karena merasa jarang tersentuh oleh penertiban. Nominal denda yang kecil yang ditetapkan SATPOL PP Kota Surabaya yang selama ini kurang dari Rp 500.000,-, angka denda tersebut tidak memberatkan pedagang kaki lima jika dibandingkan dengan pendapatan yang diterima oleh pedagang kaki lima di Jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya Pengetahuan hukum masyarakat terutama dalam hal ini pejalan kaki dan pedagang kaki lima di Jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir

PEMBAHASAN 1.

5 6

Kendala yang Dihadapi Oleh Dinas Perhubungan Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Dalam Upaya Penertiban Trotoar Untuk Melindungi Hak Pejalan Kaki Terkait Pelanggaran Fungsi Trotoar Di Jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne LaFavre 1964) 5 . Bisa dikatakan bahwa dalam proses penegakan hukum memungkinkan munculnya gangguan. Gangguan tersebut kemungkinan akan muncul bila nilai, kiadah dan pola perilaku tidak berjalan selaras. Kendala dalam mengatasi suatu penertiban juga disebabkan oleh gangguan dari proses penegakan hukum. Dalam menganalisis kendala yang dihadapi dalam upaya penertiban yang merupakan bagian dari penegakan hukum, perlu mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor faktor tersebut adalah sebagai berikut: 1. Faktor hukum sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang undang saja; 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan undang undang; 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan.6 Faktor hukum itu sendiri merupakan peraturan perundangan yang terkait. Peraturan perundangan yang terkait fungsi trotoar di Indonesia pada dasarnya sudah bisa digunakan untuk menindak pelanggaran pelanggaran fungsi trotoar yang terjadi di Indonesia khususnya di jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya.

Ibid , hal 7. Ibid, hal 8

6


Surabaya tentang hukum mengakibatkan ketidakmampuan memahami apa hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila warga masyarakat: 1. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak hak mereka dilanggar; 2. Tidak mengetahui akan adanya upaya upaya hukum untuk melindungi kepentingan kepentingannya; 3. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya upaya hukum karena faktor faktor keuangan, psikis, sosial atau politik; 4. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan kepentingan.7 Hasil dari pengamatan dan wawancara dengan pejalan kaki di Jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya, pejalan kaki tidak sadar bahwa haknya telah dirampas. Pejalan kaki juga ada yang merasa bahwa apa yang dilakukan pedagang kaki lima bukan suatu kesalahan karena pedagang kaki lima berjualan disana untuk memberi nafkah keluarga. Rasa empati yang muncul dari pejalan kaki kepada pedagang kaki lima membuat pejalan kaki melupakan haknya sebagai pengguna jalan untuk menggunakan trotoar sebagai tempat berlalu lintas. Kurangnya pengetahuan pejalan kaki tentang upaya hukum yang bisa di tempuh untuk melaporkan keluahan sebagai pejalan kaki yang telah dilanggar haknya juga menjadi penyebab pejalan kaki jarang melaporkan keluhan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Pejalan kaki yang melintas di Jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya juga ada yang membeli barang di pedagang kaki lima. Pejalan kaki yang juga membeli barang di pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar membuktikan bahwa pejalan kaki mendukung kegitan pedagang kaki lima. Pengetahuan hukum pedagang kaki lima terkait pelanggaran ketertiban umum membuat pedagang kaki lima tetap melakukan kegiatan berdagang di tempat yang tidak seharusnya. Pedagang kaki lima juga kurang memahami bahwa pelanggaran yang mereka lakukan telah membahayakan keselamatan pejalan kaki yang sarananya di gunakan untuk berdagang. Selain pengetahuan hukum yang kurang terkait pelanggaran ketertiban umum, budaya hukum masyarakat terutama dalam hal ini adalah pedagang kaki lima tercermin dari sikapnya yang belum bisa mematuhi peraturan perundangan yang berlaku meskipun telah diberi tahu kesalahannya dan telah ditertibkan. Buruknya pola pikir masyarakat terkait kepatuhannya terhadap hukum merupakan kendala yang sulit diatasi. Uang telah dijadikan alat untuk 7

menyelesaikan masalah, karena hanya dengan membayar denda para pedagang kaki lima bisa mendapatkan lapak jualannya dan bisa berjualan lagi di tempat yang sama. Prosedur pembayaran denda yang masih perlu melewati proses persidangan tidak membuat pedagang kaki lima berhenti melanggar ketertiban umum. 2.

8

Ibid, hal 56

7

Langkah yang Dilakukan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya untuk Mengatasi Kendala yang Dihadapi Terkait Masalah Pelanggaran Fungsi Trotoar Di Jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. 8 Penegak hukum harus dapat berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat terutama terkait pelanggaran pelanggaran yang dilakukan masyarakat, serta mampu berperan sebagai penegak hukum yang baik dimata masyarakat namun tidak meninggalkan tugas yang seharusnya dilakuakan. Penegak hukum dalam hal ini khususnya untuk mengatasi ketertiban umum sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mengatasi ketertiban di suatu tempat. Setiap langkah yang diambil penegak hukum sangat mempengaruhi masyarakat dalam mematuhi ketertiban umum terutama dalam pelanggaran fungsi trotoar. Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja berisi “Polisi Pamong Praja berwenang: a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas PERDA dan/atau peraturan kepala daerah; b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c. fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas PERDA dan/atau peraturan kepala daerah; e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas PERDA dan/atau peraturan kepala daerah.” Berdasarkan dari hasil pengamatan di Jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya menemukan bahwa trotoar di Jalan KH Mas Mansyur sudah tidak sesuai fungsinya karena hampir di sepanjang trotoar digunakan sebagai tempat berdagang. Hasil wawancara denga

Ibid hal 34


SATPOL PP Kota Surabaya juga menjelaskan bahwa pelanggaran yang terjadi di trotoar di Jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya sudah lama terjadi dan sangat sulit untuk ditangani. Langkah langkah yang hingga kini masih dilakukan oleh SATPOL PP Kota Surabaya untuk mengawasi dan mengendalikan pelanggaran fungsi trotoar adalah patroli. Patroli di Jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya yang dilakukan SATPOL PP Kota Surabaya sebanyak tiga kali sehari tidak membuat pedagang kaki lima takut untuk berdagang disana. Patroli yang dilakukan SATPOL PP Kota Surabaya menjadi kurang efektif karena tidak ada penindakan langsung pada saat patroli. Penindakan langsung berupa penertiban hanya bisa dilakukan oleh SATPOL PP kota Surabaya, sedangkan yang melakukan patroli biasanya hanya SATPOL PP kecamatan karena SATPOL PP kota Surabaya bertindak hanya untuk eksekusi penertiban pedagang kaki lima Pasal 5 huruf e PP No 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja berbunyi “ dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya”, oleh karena itu SATPOL PP Kota Surabaya melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam upaya penertiban Jalan KH Mas Mansyur. Pasal 6 PP No 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja berbunyi “Polisi Pamong Praja berwenang fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat”. Fasilitas yang disediakan SATPOL PP Kota Surabaya dalam membantu kelancaran koordinasi pengamanan ketertiban umum di Kelurahan Ampel adalah dengan mendirikan Pos Pengamanan Terpadu atau disingakat dengan nama POS PAM Terpadu yang bertujuan untuk menertibkan, mengawasi dan memberikan penyuluhan bagi masyarakat di JL KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya dan sekitarnya. Dinas Koperasi Kota Surabaya menjadi bagian dari POS PAM Terpadu yang memiliki tugas untuk memberikan penyuluhan bagi pedagang kaki lima untuk tidak berdagang di trotoar karena sudah disediakan tempat baru untuk berdagang yang lokasinya tidak jauh dari tempat berdagang sebelumnya. SATPOL PP yang memiliki citra kurang baik oleh masyarakat berusaha memperbaiki citranya dengan memberikan penyuluhan terkait tugas dan fungsi SATPOL PP, serta memberitahu mekanisme penertiban yang selama ini secara kasat mata terlihat tidak berperikemanusiaan. Langkah langkah yang diambil oleh SATPOL PP Kota Surabaya sebenarnya kurang maksimal, karena pelanggaran yang terjadi belum juga

berkurang. Sanksi yang diterima oleh pedagang kaki lima kurang memberatkan sehingga pedagang kaki lima tetap kembali berdagang. Sanksi denda misanya, denda yang jumlahnya tidak sebanding dengan pendapatan pedagang kaki lima yang dibayar untuk penyelesaian pelanggaran sanksi belum dapat memulihkan keadaan trotoar sesuai dengan fungsinya karena dianggap tidak terlalu memberatkan pedagang kaki lima. Perlu adanya pemberian hukuman lain yang bisa memulihkan keadaan trotoar dari para pelanggar fungsi trotoar. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan dan pembahasan yang telah diuraikan dalm bab III, dapat diambil simpulan sebagai berikut: 1. Kewenangan untuk menertibkan trotoar di Jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya pada dasarnya merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan SATPOL PP Kota Surabaya. Dinas Perhubungan Kota Surabaya hanya memiliki kewenangan untuk menertibkan kendaraan yang parkir di trotoar, sedangkan SATPOL PP Kota Surabaya menertibkan Pedagang yang menggunakan trotoar sebagai lahan berdagang. Kurangnya pengetahuan hukum yang dimiliki oleh pedagang kaki lima sebagai pihak yang melakukan pelanggaran membuat SATPOL PP Kota Surabaya sulit memberikan pengertian bahwa kegiatan berdagang yang dilakukan pedagang kaki lima di trotoar merupakan pelanggaran ketertiban umum. Pejalan kaki sebagai pengguna utama trotoar juga kurang memahami haknya sebagai pengguna jalan sehingga kurang berperan aktif ikut membantu mengawasi dengan melakuakan pelaporan tindakan pelanggaran yang ada di sekitar pejalan kaki. 2. Upaya Preventif berupa himbauan bagi pedagang kaki lima untuk tidak lagi berdagang di trotoar yang dilakukan oleh SATPOL PP Kecamatan Semampir belum bisa menghentikan pedagang kaki lima menggunakan trotoar sebagai lahan berdangang. Pemberian lahan berdagang yang baru yang telah diupayakan Pemerintah Kota Surabaya belum juga menghentikan kegiatan pedagang kaki lima. Upaya represif berupa penertiban belum juga mengurangi pedangang kaki lima di trotoar jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya. Penjatuhan denda yang kecil tidak memberatkan pedagang kaki lima sehingga para pedagang kaki lima kembali berdangang di trotoar di Jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya.

Saran Dengan hasil penelitian tersebut, saran yang diperlukan adalah:

8


1. SATPOL PP Kota Surabaya perlu meningkatkan penertiban, pengawasan dan penyuluhan kepada para pedagang kaki lima agar tidak lagi menggunakan fasilitas umum yang bukan merupakan tempat untuk berdagang. 2. Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagai instansi negara yang berwenang seharusnya menegakkan aturan yang berkaitan dengan dengan pelanggaran fungsi trotoar dimanana sanksi yang diberikan pertama adalah pemberitahuan, yang kedua teguran, dan yang terakhir adalah sanksi denda. Pemberian sanksi denda perlu ditingkatkan nominal denda bagi pelanggar fungsi trotoar untuk menghentikan pelanggaran fungsi trotoar. 3. Pedagang Kaki Lima yang berjualan di trotoar harus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku terutama tentang ketertiban umum agar tidak kembali berjualan di trotoar. 4. Pejalan kaki seharusnya mendapatkan sosialisasi dari Dinas Perhubungan tentang hak dan kewajiban pejalan kaki sebagai bagian dari pengguna jalan dan langkah langkah yang bisa ditempuh pejalan kaki jika menemukan pelanggaran ketertiban umum.

Wignall, Arthur dkk. 1999. Proyek Jalan: Teori dan Praktek Edisi ke-4. Jakarta: Penerbit Erlangga. Warpani, Suwardjoko P. 2002. Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bandung. Penerbi ITB. Perundang Undangan: Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. LN RI Nomor 132 Tahun 2004, TLN Nomer 4444. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, LN RI Nomor 96 Tahun 2009, TLN Nomor 5025. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, LN RI Nomor 86 Tahun 2006. TLN Nomor 4655. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. LN RI Nomor 9 Tahun 2010. TLN Nomor 5094. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 Tentang ketentuan Penggunaan jalan, LD Surabaya Nomor 10/B Tahun 2000.

DAFTAR PUSTAKA Buku Teks:

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, LD Surabaya Nomor 2 Tahun 2014.

Adisasmita, Sakti Adji. 2012. Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya, BDK Surabaya Nomor 91 Tahun 2008.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmat. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Yogyakarta: pustaka pelajar.

Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan fasilitas pejalan kaki Nomor : Km 65 Tahun 1993.

Hasan, M. Iqbal. 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya. Jakarta: Ghaalia Indonesia. Hadjon, Philipus M dkk. 1994. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia cetakan ke III.Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Website: Tertibkan PKL Ampel SATPOL PP Diteriaki Maling, 2010, http://us.news.detik.com/read/2010/07/15/11232 0/1399652/466/tertibkan-pkl-ampel-satpol-ppditeriaki-maling, diakses 23 Nopember 2014.

Miles, Matthew B dan A Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI-Press. Nonet, Philippe dan Philip Selzenick. 2010. Hukum Responsif cetakan ke V. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Trotoar Ibu Kota Dikuasai PKL , 2014,

Salman, Otje dan Anthon F. Susanto 2001. Beberapa Aspek Sosiologi Hukum. Bandung: PT Alumni.

http://metro.sindonews.com/read/884775/31/trotoar-ibukota-dikuasai-pkl-1405855906, diakses 22 Nopember 2014.

Soekanto, Soerjono. 2012. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum cetakan k-11. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan, 1995, http://pu.go.id/uploads/service/infopublik201207 31160030, pdf, diakses selasa 13 Januari 2015.

. 1988. Pokok Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

9

Upaya Penertiban Trotoar Untuk Melindungi Hak Pejalan Kaki Terkait Pelanggaran Fungsi Trotoar

Recommend Documents