UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL (Belajar dari Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak)
Ahmad Taufiq, Dewi Erowati dan Wijayanto
Abstract Government makes policy to solve problems affecting people in society. Making policy means deciding what is and is not a problem, choosing which problem to solve, and deciding how to solve them to benefit society. P2KP(Urban Poverty Project) program, one of those programs to solve the poverty problem in urban area. P2KP program implelemented poverty alleviation in urban area based on three pillars of empowerment. Firstly, physical empowerment; secondly, economic empowerment; thirdly, social empowerment. The study found that P2KP program are successfully implemented in physical and social empowerment. It is necessarily have to investigate further research to answer that the program unsuccessfully implemented in economic empowerment. Key-word: Poverty alleviation, urban area, economic and social empowerment
A. PENDAHULUAN “Hidup adalah pilihan, kita tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa” demikian kalimat
bijak yang sering kita dengar. Oleh karenanya jikalau
orang-orang miskin mendengar kalimat tersebut tentulah mereka tidak mau dilahirkan dalam keluarga miskin. Mereka menjadi miskin bisa dikarenakan ketidakberuntungan situasi (deprivation trap) atau bisa juga mereka miskin karena dimiskinkan atau yang kita kenal sebagai kemiskinan struktural (Lihat Muhajir, 2005:3-5; Chambers, 1987:145-148; Soemardjan, 1980:5). Untuk mengurangi kemiskinan baik dikarenakan oleh ketidakberuntungan tadi atau oleh sebab-sebab struktur yang membelenggu penduduk miskin, deretan program pengentasan kemiskinan telah banyak diluncurkan oleh pemerintah, mulai dari Inpres Desa Tertinggal (lDT), Program Tabungan Kesejahteraan
Rakyat Kredit Usaha untuk Kesejahteraan Rakyat (Takesra-Kukesra), Program
Penanggulangan
Dampak
Krisis
Ekonomi
(PDM-DKE),
dan
Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK). Kemudian juga
diteruskan
dengan
bergulirnya
Program
Subsidi
Langsung
Tunai/Bantuan Langsung Tunai (SLT/BLT) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kesemua program tersebut memiliki satu tujuan utama yaitu berupaya untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dalam suatu rangkaian program pemberdayaan. Bila dicermati, terdapat beberapa kelemahan mendasar dari berbagai program pengentasan kemiskinan selama ini. Pertama, tidak optimalnya mekanisme pemberdayaan warga miskin. Hal ini terjadi karena program lebih bersifat dan berorientasi pada „belas kasihan‟ sehingga dana bantuan lebih dimaknai sebagai “dana bantuan cuma-cuma” dari pemerintah. Kedua, asumsi yang dibangun lebih menekankan bahwa warga miskin membutuhkan modal. Konsep ini dianggap menghilangkan kendala sikap mental dan kultural yang dimiliki oleh warga miskin. Muaranya adalah rendahnya tingkat perubahan terhadap cara pandang, sikap, dan perilaku warga miskin dan warga masyarakat lainnya dalam memahami akar kemiskinan. Ketiga, program pemberdayaan lebih dimaknai secara parsial, misalnya titik berat kegiatan program hanya mengintervensi pada satu aspek saja, seperti aspek ekonomi atau aspek fisik, belum diintegrasikan dalam suatu program pemberdayaan yang terpadu (Lihat: Fathurrohman, 2007 : 5). P2KP adalah program penanggulangan kemiskinan di perkotaan yang memiliki pendekatan integratif, yakni dilakukan dengan memadukan antara daya fisik, ekonomi, dan sosial (lihat Gambar 1.1). Filosofi pemberdayaan lebih diarahkan pada proses pembelajaran warga miskin dengan perubahan
pengetahuan, sikap, dan perilaku kelompok miskin secara lebih konstruktif. Sebetulnya
P2KP
bukanlah
satu-satunya
program
penanggulangan
kemiskinan yang dilakukan di perkotaan. Ada beberapa program yang sebelumnya telah berjalan, seperti Kampung Improvement Programme (KIP), Community Based Development (CBO), Pembangunan Perumahan Bertumpu pada Kelompok (P2BPK), dan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Raskin). Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dirancang sebagai suatu program yang menggunakan pendekatan pembelajaran dan pemberdayaan kepada warga masyarakat miskin. Dengan demikian, dua aspek ini selalu menjadi orientasi dari keseluruhan proses kegiatan P2KP. Pembelajaran mengandung maksud program P2KP merupakan media bagi masyarakat miskin untuk belajar dan berusaha. Sementara itu, kegiatan P2KP dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat sehingga mampu mandiri dan pada akhirnya program diharapkan akan berkelanjutan. P2KP dirancang sebagai program yang berbeda dibandingkan dengan program-program
penanggulangan
kemiskinan
lainnya
yang
pernah
dilakukan di Indonesia. Paling tidak terdapat tiga aspek penting yang perlu memperoleh perhatian(Lihat: Fathurrohman, 2007:3-4). Pertama, program ini berupaya menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dalam bentuk gerakan bersama dalam komunitas. Kedua, P2KP memadukan tiga aspek pemberdayaan, yakni daya fisik, daya ekonomi, dan daya sosial, ke
dalam
sebuah
pemberdayaan
konsep
yang
yang
ditawarkan
dinamakan P2KP
Tridaya.
dilakukan
Ketiga, program sebagai
proses
pembelajaran dan penguatan kesadaran kritis masyarakat. Konsep pembangunan atau pengembangan masyarakat lokal (local
community development) muncul sebagai reaksi terhadap pembangunan nasional yang memiliki bias-bias kekuasaan, yang menempatkan penguasa dengan kepentingannya
pada
posisi
dominan.
Setiap
usaha
pembangunan
dan
pengembangan masyarakat lokal paling tidak mensyaratkan empat hal, yakni: Pertama, usaha itu mengharuskan pengenalan karakter yang khas secara saksama sehingga pendekatan yang digunakan dapat sejalan dengan sifat-sifat masyarakat; Kedua; adanya partisipasi masyarakat karena masyarakat memiliki preferensipreferensi dalam berbagai bentuk; Ketiga, adanya pembelaan terhadap status marginal; Keempat, pemanfaatan sumber daya dan kekuatan dari dalam [Lihat: Abdullah, 2007:13-14; Usman, 2003:11-13; lihat juga, Adi (2001:46-48), Ife (1995:131-175)]. Dengan menggunakan cara tersebut di atas, kegiatan P2KP tidak sekadar sebagai "proyek" pengentasan kemiskinan, tetapi merupakan program pembelajaran bagi warga/kelompok miskin untuk menjadi berdaya. Dalam penelitian ini ada beberapa permasalahan yaitu: (1). Apakah kegiatan pengembangan tridaya (fisik, ekonomi dan sosial) dapat mengurangi angka kemiskinan di masyarakat? (2). Bagaimana
intensitas
dan
partisipasi
masyarakat
miskin
dalam
pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat? (3). Apakah P2KP telah memanfaatkan potensi-potensi sosial budaya lokal?
Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini berupaya untuk menghasilkan gambaran mengenai dampak program pengentasan kemiskinan P2KP di Kelurahan Bintoro Kecamatan
Demak Kabupaten Demak berdasarkan pada tiga sumber informasi pengelola kegiatan, pemangku kepentingan dan penduduk miskin itu sendiri, yang dikenal sebagai triangulation [Lihat:Katleen de Marris, 2004:59-60, Stephen D Lapan, 2004:242-243; lihat juga, Neuman 2000, 21-23; Moleong 2000: 112]. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Alasan penentuan lokasi ini dikarenakan program Kabupaten Demak termasuk persentase penduduk miskinnya tinggi di Jawa Tengah (40,01 %), sedangkan pada tingkat Kabupaten Demak, Kelurahan Bintoro merupakan Kelurahan yang paling tinggi persentase penduduk miskinnya (45,50 %). Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling. Informan yang ditentukan dalam penelitian dibagi dalam tiga kelompok (triangulation), yaitu; unsur pemerintah, unsur tokoh
masyarakat dan
unsur kelompok masyarakat itu sendiri (khususnya yang miskin). Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data adalah sebagai berikut: (1) Melakukan telaah data, yaitu berupa penyajian hasil data secara menyeluruh, baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi, (2) Reduksi data, (3) Penyusunan ke dalam satuan-satuan, (4) Kategorisasi, (5) Pemeriksaan keabsahan data, yaitu upaya menentukan data yang masuk memenuhi syarat penelitian atau belum, sehingga kalau belum maka dapat disempurnakannya, dan (6) analisa dan penafsiran data berdasar teori dan konsep yang digunakan. Gambar 1.1 Model Penanggulangan Kemiskinan P2KP Penanggulangan Kemiskinan Sebelum P2KP
Kampung ImprovementProgramme
Masyarakat Miskin Perkotaan Sebelum P2KP
1. 2.
Konsentrasi aspek fisik Belum ada mekanisme pemberdayaan
Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok P2BK)
INTERVENSI P2KP
KETERPADUAN KONSEP TRIDAYA : BIDANG FISIK, EKONOMI, DAN SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : Pengetahuan, Sikap, Perilaku IMPLEMENTASI PRINSIP GOODGOVERNANCE
Gambar 1.1
MANDIRI
BERDAYA
MISKIN
MADANI
Tujuan
BELAJAR MELAKUKAN PERBAIKAN SIKAP, PERILA-KU, CARA PANDANG
BELAJAR BERSINERGI DI ANTARA MASYARAKAT
BELAJAR MEMBUAT PROGRAM KEGIATAN
APLIKASI RENCANA KEGIATAN
BELAJAR MAMPU MENGAKSES SUMBER DAYA DI SEKITAR
BELAJAR KEMITRAAN MASYARAKAT PEMDA
BELAJAR MEMBANGUN WILAYAH SECARA TERPADU
HASIL YANG DIHARAPKAN
PENELADANAN PRINSIP DAN NILAI LUHUR KEMANUSIAAN
LEMBAGA MASYARAKAT YG REPRESEN-TATIF DAN MENGAKAR
MENCERMINKAN TRIDAYA
SEMATA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BERHASIL BERMITRA DENGAN SUMBERDAYA LAIN
TERJADINYA SINERGI ANTARA MASYARAKAT DENGAN PEMDA
PEMBANGUNAN FISIK SECARA TERPADU DENGAN PENGELOLAAN MANDIRI
BENTUK KEGIATAN PENYIAPAN MASYARAKAT OLEH FASKEL
PEMBENTUKAN BKM
PEMBUATAN PJM PRONANGKIS
PEMANFAATAN DANA BJM
SINERGI
PAKET
PEMBANGUNAN KEBERSAMAAN
DAMPAK SETELAH P2KP
B. PEMBAHASAN1.2. 3.
PENGUATAN AKSES FISIK, EKONOMI DAN SOSIAL PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN MASYARAKAT BERDAYA MANDIRI, DAN MADANI
Program daya fisik dan daya sosial lebih berhasil dibandingkan dengan program daya ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan dengan keberhasilan dalam program daya fisik yakni berupa stimulan untuk pengaspalan jalan sebesar Rp 1 Juta dan pemberian bantuan fakir miskin. Program daya ekonomi tidak berhasil
karena terjadi kemacetan. Secara keseluruhan program P2KP ini telah berhasil menumbuhkan dan meningkatkan kebersamaan atau keswadayaan terutama untuk kegiatan-kegiatan fisik dan sosial. Hal tersebut menunjukkan sisi positif program P2KP yang berhasil menumbuhkan modal sosial yang sangat penting bagi keberlanjutan program dan kegiatan yang telah berjalan. Masih rendahnya intensitas dan partisipasi kelompok miskin dalam pembentukkan BKM serta banyaknya anggota KSM yang bukan berasal dari kelompok miskin. Salah satu sisi penting pelaksanaan P2KP adalah adanya tawaran dari program sebagai suatu upaya menyelesaikan masalah kemiskinan masyarakat kota melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diposisikan sebagai pelaku utama dalam kegiatan pengentasan kemiskinan. Pada konteks ini, agar mampu mengelola kegiatan P2KP secara optimal, maka pengembangan kapasitas masyarakat menjadi sangat penting. Kemampuannya mengelola sumber daya yang dimiliki akan membantu mereka untuk lebih mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah. Sebagaimana tujuan dari P2KP itu sendiri yaitu : 1. Memperbaiki prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman masyarakat
miskin
perkotaan,
termasuk
perbaikan/pengembangan
perumahannya. 2. Mengenalkan dan membangun upaya-upaya peningkatan pendapatnnya secara mandiri dan berkelanjutan untuk masyarakat miskin perkotaan, baik masyarakat yang telah lama miskin, masyarakat yang pendapatannya menjadi tidak berarti karena inflasi maupun masyarakat yang kehilangan sumber nafkah karena krisis ekonomi. 3. Terciptanya organisasi masyarakat warga yang memiliki pola kepemimpinan kolektif yang representatif, akseptable, inklusif, tanggap dan akuntabel yang
mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin perkotaan dan memperkuat suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik. 4. Memperkuat agen-agen lokal (pemerintah, dunia usaha dan kelompok peduli) untuk membantu masyarakat miskin. Berkaitan dengan tujuan P2KP tersebut khususnya yang ke-3 yaitu melakukan
pemberdayaan
warga
sebagai
pilar
utama
bagi
keberhasilan
implementasi kegiatan P2KP di masyarakat, dimana realisasi kegiatan tersebut dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses kegiatan perencanaan untuk merumuskan berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan yang didanai P2KP. Kelurahan Bintoro yang terletak di pusat Kota Demak dengan jumlah penduduk yang cukup padat (17.447 orang) dengan luas daerah 504.8 Ha ditambah banyaknya penduduk yang terkena dampak krisis ekonomi sehingga kehilangan lapangan pekerjaan dan lokasi yang berada di Sepanjang Pantai Utara Pulau Jawa menjadi salah satu penerima proyek P2KP sejak 1999. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kelurahan Bintoro, Kec. Demak Kota yaitu Bpk Sunaryo, S.IP sebagai berikut : Kelurahan Bintoro merupakan kelurahan yang termasuk luas dengan luas wilayah 504.8 Ha yang terdiri dari 12 Rukun Warga (RW) dan terbagi dalam 94 Rukun Tetangga (RT). Padahal setiap RT terdiri dari 50 – 80 KK. Hal ini yang menyebabkan ada keinginan beberapa RT untuk membentuk RT baru. Dengan jumlah penduduk yang banyak dan tergolong luas dan berada di Sepanjang Pantura memungkinkan kelurahan ini mendapat proyek P2KP dari pemerintah. (wawancara dgn Bpk Sunaryo, S.IP , Kamis, 20 September 2007 pk 09.00 – 10.00 WIB).
BKM Bintoro melakukan pemetaan swadaya untuk menentukan warga yang miskin bukan untuk menyusun daftar kebutuhan bagi kegiatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana diutarakan oleh Ketua BKM Bintoro sebagai berikut : BKM
dalam
pertemuan
Rapat
Anggota
Tahunan/RAT
(Rapat
pertanggungjawaban BKM), mulai tahun 2003 menjadi Rembug Warga Tahunan (RWT) karena ada sesuatu hal sehingga pengurus BKM yang I dihentikan oleh warga, kemudian dipilih kembali keanggotaan yang baru yang difasilitasi langsung oleh Bappeda melalui surat/usulan ke RT (surat ke RT untuk mengusulkan calon yang akan menjadi anggota BKM masing2 RT diusulkan lima
orang kemudian
diajukan di tingkat RW untuk diambil tiga orang tiap-tiap RW baru diusulkan ke tingkat kelurahan diambil hanya 13 orang yang menjadi pengurus BKM yang dulunya 17 orang. Pemetaan swadaya dilakukan pada saat reorganisasi tersebut yang dihadiri perwakilan masing-masing RW, persoalannya kembali lagi ke masyarakat Kel.Bintoro yang kurang begitu antusias/menggembirakan. Hal ini terbukti dengan warga yang hadir tidak ada 50 orang padahal Kel.Bintoro mempunyai 12 RW dan 94 RT kalau masing2 RW mendatangkan tiga wakil maka ada 36 wakil ditambah perwakilan dari unsur masyarakat. Setelah terbentuk BKM yang baru kemudian melakukan pemetaan swadaya dibantu oleh masing-masing RT tetapi BKM Bintoro mengalami kesulitan untuk menentukan kriteria warga yang miskin. Memang ada petunjuk/pedoman misal kriteria rumah harus yang berlantai tanah atau semen padahal Kel.Bintoro terletak di Kota. Rumah di Kel.Bintoro tidak ada yang lantainya tanah dan jarang yang lantainya semen tentu saja kriteria ini tidak mungkin diterapkan ada rumah yang bagus tiba-tiba Kepala Keluarga terkena imbas krisis moneter dan harus kehilangan pekerjaan sehingga menganggur karena kenyataan seperti ini maka dicari penghasilan sebagai patokan warga yang miskin
yaitu berpenghasilan min Rp 20.000,00/hari dan mempunyai anak/tanggungan min 3 anak (wawancara dgn Ketua BKM Bintoro Bpk AM Ibrahim MZ, Senin 10 September 2007 dan UPK BKM Bpk M.Mughi Labib, S.Ag, Sabtu 8 Sept‟07. Kriteria kemiskinan yang berhasil disusun dan disepakati tersebut kemudian dipergunakan oleh pengurus BKM untuk membuat program kegiatan yang seharusnya difasilitasi oleh kelurahan (Faskel) tetapi di BKM Bintoro tidak seperti itu, tupoksi faskel sampai detik ini BKM tidak mengetahui dan BKM Bintoro pernah terjadi beberapa kali kekosongan faskel. Sekarang ada faskel tetapi tidak membimbing, mengarahkan dengan baik padahal mendapat gaji besar 2,5 Jt/bulan. Faskel hanya kadang2 datang kalau pertemuan RWT, minta data2 ya sudah (wawancara Ketua BKM Bapak AM Ibrahim, MZ Kamis, 20 September 2007) Proses penyusunan dokumen pemetaan swadaya model P2KP cukup menjadi pelajaran dalam pengembangan perencanaan kegiatan pengentasan kemiskinan yang berbasis pada partisipasi warga. BKM Bintoro setelah melakukan pemetaan swadaya (menentukan warga miskin) kemudian anggota BKM membuat program kerja berdasarkan petunjuk teknis P2KP yang meliputi: 1. Bidang kelembagaan 1. Membuat perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan BKM 2. Mengadakan sosialisasi P2KP kepada masyarakat di lingkungan RT/RW di Kel.Bintoro 3. Mengadakan pembinaan, pembenahan, dan bimbingan kepada KSMKSM yang sudah ada agar mandiri 4. Mengadakan penilaian kepada KSM-KSM secara rutin
5. Mengadakan pelatihan manajemen KSM dan ketrampilan yang dibutuhkan. 2. Bidang Ekonomi 1. Memberikan pinjaman dana bergulir berupa modal kerja dan investasi kepada anggota lewat KSM yang bersangkutan. 2. Menggiatkan adanya pemupukan modal berupa tabungan yang dikaitkan dengan angsuran pinjaman dana bergulir. Pada akhir pelunasan dapat diambil 50% untuk modal KSM 3. Membuka unit simpan pinjam dan unit perdagangan 3. Bidang Sosial 1. Memberi bantuan berupa sumbangan kematian dan bencana alam lokal kepada warga Bintoro yang termasuk keluarga miskin 2. Memberi beasiswa SD dan madrasah dari keluarga miskin pada tahun ajaran baru 3. Memberi
bantuan
kepada
acara
khitanan
massal
yang
diselenggarakan oleh masyarakat Kel.Bintoro 4. Bidang Lingkungan Hidup 1. Memberi bantuan perbaikan lingkungan sebagai dana stimulan yang diselenggarakan masyarakat Kel.Bintoro 2. Berpartisipasi dan peduli pada permasalahan AMDAL di lingkungan Kel.Bintoro Program kerja yang meliputi empat bidang tersebut sesuai dengan doktrin P2KP satu-satu yaitu independen murni, jadi tidak ada hubungan dengan pemerintahan
(pihak
kelurahan)
sehingga
dalam
perjalanannya
tidak
ada
komunikasi. Kemudian ada perbaikan teknis dari P2KP sendiri ditambahkan menjadi
doktrin satu dan dua, sekarang diadakan program ekstentions, diberi masukan untuk menjalin kerja sama dengan pihak terkait, dalam hal ini BKM Bintoro bekerja sama dengan Kel.Bintoro dan dinas-dinas lain seperti Dinas koperasi, Dinas Kimpraswil dan lain - lain. Selama ini BKM Bintoro baru tercipta hubungan dengan pihak Kel.Bintoro tetapi hubungan tersebut belum berjalan dengan baik. Baru tahun 2007 BKM melakukan hubungan dengan Kel. Bintoro sehingga program kerja BKM mulai mendapat masukan dari pihak kelurahan tetapi belum diakomodir menjadi bahan Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel). Jalinan BKM dengan pihak kelurahan
terkait dengan “Program Paket Penanggulangan
Kemiskinan Terpadu” dengan dana Rp 6 Milyar mempunyai 15 BKM sehingga tergolong sedang
karena Kabupaten Demak
dimana pencairannya dalam 3
tahap yaitu tahap I (Rp 1,5 Milyar) tahap II (Rp 2 Milyar) tahap III (Rp 3 Milyar). Tahun 2007 untuk tahap I pencairannya ada kendala karena dalam anggaran APBD belum
disediakan,
ada
usulan
perubahan
anggaran.
Dengan
kata
lain,
dokumen/program kerja BKM Bintoro belum diakomodir menjadi usulan pemerintah Kelurahan pada acara “Musrenbang di tingkat Kec” karena selama ini BKM Bintoro dengan pihak Kel.Bintoro bekerja sendiri-sendiri (wawancara Ketua BKM Bapak AM Ibrrahim MZ Senin 10 September 2007 dan Manager UPK BKM M.Mughni Labib, Sabtu 8 September 2007) Setelah dikonfirmasi dengan pihak Kel.Bintoro menurut penuturan Pak Lurah selalu melakukan koordinasi dengan BKM dengan memberikan masukan kepada Ketua
BKM
seandainya
mempunyai
program
kegiatan
harus
disesuaikan/disinkronkan dengan program kelurahan. Memang benar, belum pernah program kerja BKM (dokumen BKM) diakomodasi menjadi usulan Musrenbangkel maupun Musrenbangkec, tetapi pihak Kelurahan memantau melalui Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ) yang setiap bulan dibuat oleh BKM Bintoro. Akhir-akhir ini LPJ menjadi tidak rutin diberikan ke pihak kelurahan sehingga pihak kelurahan kurang begitu memahami kondisi BKM pada saat ini beda dengan kondisi BKM pada saat dipegang oleh Bpk Poerwadi, S.IP (selain menjadi mantan Ketua BKM juga menjadi Sekretaris BPD sehingga setiap kegiatan dilaporkan. Sekarang ini sudah lima bulan LPJ belum dilaporkan, jadi secara administrasi agak terhenti pelaporannya. (wawancara Kepala Kelurahan Bapak Sunaryo, S.IP Kamis, 20 September 2007) Koordinasi dan pemantauan yang dilakukan oleh pihak kelurahan terbatas hanya pada warga yang mau pinjam harus mendapat persetujuan atau tanda tangan dari Pak Lurah, dan pihak kelurahan mengikuti perkembangan BKM berdasarkan laporan yang diberikan kepada kelurahan (LPJ), sementara Pak Lurah tidak pernah datang kalau diundang untuk RAT/RWT BKM bagaimana tahu kondisi BKM kalau pihak kelurahan dalam hal ini Pak Lurah tidak pernah datang pada saat LPJ dalam RAT/RWT. (wawancara Ketua BKM AM Ibrahim, MZ dan Manager UPK BKM M.Mughni Labib, S.Ag Kamis 20 September 2007) B.1. Pengembangan Kelembagaan Sosialisasi P2KP dilakukan secara bertahap yaitu di tingkat RT, RW dan di tingkat kelurahan melalui pertemuan Karang Taruna, PKK dll. Kegiatan sosialisasi lebih sering dilakukan melalui forum-forum rembug warga. Forum2 khusus jarang dibentuk oleh faskel dan kader (wawancara Kepala Kelurahan Bapak Sunaryo, S.IP Kamis, 20 September 2007) 1. Manajemen BKM
Penyusunan AD/ART dilakukan oleh BKM Bintoro tanpa bantuan faskel. Di dalam AD/ART dirumuskan berbagai aturan main berkaitan dengan teknis pelaksanaan kegiatan P2KP. Dari kegiatan ini, BKM Bintoro banyak belajar berkaitan dengan manajemen organisasi (wawancara Ketua BKM AM Ibrahim, MZ Senin 10 September 2007) Antara faskel dan anggota BKM Bintoro tidak pernah secara intensif berdiskusi di Kantor BKM (sebelum pindah ke Gedung PGRI BKM Bintoro menempati Bagian Gedung Kelurahan) terutama dalam proses pengambilan keputusan. Sebagaimana dijelaskan di depan, pihak BKM Bintoro melalui ketuanya kecewa dengan faskel (secara manajerial tujuannya bagus tetapi implementasi di lapangan masih kurang bagus) faskel (fasilitator kelurahan) sama sekali tidak membantu, mengarahkan, membimbing BKM. Faskel hanya datang pada saat pertemuan RWT, minta data tanpa memberikan petunjuk dan sangat disayangkan pemerintah telah menggaji yang besar tiap bulan kepada masing-masing faskel padahal kerjanya tidak jelas, tupoksinya tidak ada. (wawancara Ketua BKM AM Ibrahim, MZ Kamis, 20 September 2007) Pemetaan swadaya dan PJM Pronangkis (Program Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan) dilakukan oleh Ketua RT dengan dibantu oleh warga, kemudian BKM melakukan verifikasi apakah yang ditentukan oleh Ketua RT sudah memasukkan kriteria warga miskin berdasarkan penghasilan yaitu Rp 20.000,00/hari dengan beban min 3 anak (wawancara Ketua BKM Senin, 10 September 2007) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dilakukan secara rutin oleh BKM setiap tahun. Dengan demikian, akses warga masyarakat untuk memperoleh
informasi tentang kegiatan P2KP menjadi semakin mudah. Setiap bulan BKM Bintoro membuat laporan keuangan ke PJOK Kecamatan melalui kelurahan, tetapi sudah 5 bulan terakhir belum diserahkan ke PJOK Kecamatan melalui kelurahan hanya membuat berapa pemasukan dan biaya operasional (pengeluaran) kemudian dipinjamkan kembali secara internal. (wawancara UPK BKM Bintoro M Mughni Labib Sabtu 8 September 2007 dan Ketua BKM AM Ibrahim MZ Senin, 10 September 2007) Pendapat tersebut dibenarkan oleh pihak Kelurahan setelah dicrosscek kembali. Memang betul pihak BKM membuat Laporan Keuangan ke Kelurahan dan setiap tahun ada LPJ, tetapi akhir-akhir ini laporan keuangan belum diserahkan (wawancara Kepala Kelurahan Sunaryo, S.IP Kamis, 20 September 2007) BKM
Bintoro
tidak
pernah
dilibatkan
dalam
kegiatan
perencanaan
pembangunan seperti Musrenbangkel, maupun Musrenbangkec apalagi dalam Musrenbang Daerah Demak. Hal ini menandakan bahwa dokumen P2KP belum banyak aksesnya. (wawancara ketua BKM AM Ibrahim MZ Senin 10 Sept‟07 dan Kepala Kelurahan Sunaryo, S.IP Kamis, 20 September 2007) Sampai sekarang BKM Bintoro belum ada kerja sama dengan Dinas/instansi lain karena : 1. Sikap anggota BKM masih eksklusif dalam lingkungan sendiri 2. egosentrisme dari masing-masing instansi cukup tinggi. Di Kabupaten Demak ada KPKD (Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) tetapi belum ada koordinasi dan kerja sama yang kuat dari berbagai instansi yang terkait. BKM Bintoro sudah berusaha mengadakan kemitraan dengan instansi lain seperti dengan Kementrian Koperasi tetapi belum ada hasilnya. Program BKM untuk
membentuk koperasi ada sejak pertemuan di Dinas Koperasi karena BKM bukan lembaga formal maka akses untuk membentuk koperasi diserahkan kepada masyarakat. BKM sifatnya hanya memfasilitasi saja. Ada satu kendala yang mendasar yaitu setiap mengadakan pertemuan yang hadir adalah staf TPKD (Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah). (wawancara Ketua BKM AM Ibrahim MZ, Senin 8 September 2007) 2. Manajemen KSM Kredit mikro pinjaman P2KP telah memberikan pembelajaran menabung pada masyarakat miskin. Pada waktu membayar cicilan/mengangsur mereka diminta juga menabung. Tabungan itu tanggung renteng sifatnya, jika ada salah satu anggota yang sedang berhalangan untuk mengangsur, maka bisa diambilkan dari tabungan. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama karena di BKM Bintoro kredit pinjaman banyak yang macet karena : 1. Keteladanan dari anggota BKM yang tidak bisa diteladani (seharusnya dana perguliran itu harus mengenai sasaran yaitu warga miskin tetapi di BKM Bintoro sebagian dana dipakai oleh mantan anggota BKM
padahal
berdasarkan ketentuan tidak boleh dan sampai sekarang mantan anggota BKM tersebut belum melunasi. 2. Tidak disiplin membayar 3. Mantan
anggota
BKM
membuat
pernyataan
kontroversial
dengan
mengatakan pinjaman tersebut merupakan dana hibah 4. Dalam
prakteknya,
ada
satu
anggota
tidak
membayar
sehingga
mempengaruhi anggota-anggota yang lain, sehingga tidak bisa memberikan pinjaman sebelum perguliran kembali.
(wawancara Ketua BKM AM Ibrahim MZ Senin 10 September 2007 dan manager UPK BKM M.Mughni Labib, S.Ag Sabtu, 8 September 2007) Belum pernah ada pertemuan antara anggota KSM. KSM dibentuk karena kepentingan pinjaman saja. KSM terbentuk bukanlah kebutuhan kebutuhan pokok masing-masing anggota, tetapi KSM terbentuk semata-mata hanya untuk pencairan dana sehingga tidak ada KSM-KSM di Kel.Bintoro yang mengadakan pertemuan antar anggota untuk menyusun rencana kerja/kegiatan tahunan. Pada waktu pembentukkan, KSM berupaya menyusun proposal yang formatnya sudah dibuatkan oleh BKM dalam pengajuan permohonan dana. (wawancara dgn Ketua KSM dan Mantan anggota BKM Drs. Zainuri Mawardi Rabu, 12 September 2007, ketua KSM Suprapto Bejo Kamis, 6 September 2007)
B.2. Pengembangan Daya Ekonomi Pada
dasarnya
program
P2KP
adalah
kegiatan
pembelajaran
dan
pemberdayaan masyarakat miskin kota melalui penciptaan kekuatan ekonomi kelompok, yang dilakukan dengan memberikan kredit pinjaman modal usaha pada anggota KSM. Tujuan dari pemberian dana pinjaman ini adalah untuk keperluan stimulasi. Artinya, dilihat dari jumlah pinjaman tidak akan dapat banyak membantu dalam meningkatkan ekonomi warga miskin. Begitu pula dengan BKM Bintoro program bidang ekonomi adalah dengan memberikan pinjaman tanpa agunan dengan bunga rendah. Sasaran pinjaman ada persyaratan untuk usaha. Namun, karena anggota BKM dan UPK kurang profesional di bidangnya, maka sering memberikan pinjaman kepada yang tidak berhak. Contoh : manager UPK BKM
Bintoro justru latar belakang pendidikan adalah bidang agama sehingga memberikan analisis KSM mendapatkan perguliran tidak berdasarkan usaha tetapi berdasarkan: 1. kemampuan membayar itu sendiri 2. kegunaan untuk meningkatkan ekonomi. Contoh : ada usaha kecil-kecilan bisa mendapatkan hasil Rp 10.000,00/hari kira-kira diberikan pinjaman yang bisa meningkatkan penghasilan? Pertimbangan seperti ini belum sampai. Dengan adanya kredit/pinjaman jumlah usaha di Bintoro menjadi bertambah? Belum ada penelitian (wawancara Ketua BKM AM Ibrahim MZ Senin, 10 September 2007) Dana P2KP pemberian pinjaman pertama kali untuk membuka usaha atau untuk menanbah modal bagi yang sudah punya usaha kecil-kecilan, seperti warung, pedagang kaki lima, buat kue kemudian dijual/dititipkan di warung-warung, jual pakaian di pasar, jual sayur mayur, beli becak dll. Dari pinjaman tersebut sebagian besar masyarakat miskin merasakan manfaatnya sebagaimana dikemukakan oleh Suprapto Bejo dan Endah yang jualan warung. (wawancara Suprapto Bejo Ketua KSM Kamis 6 September 2007, Endah anggota KSM Kamis 6 September 2007 dan Drs. Zainuri Mawardi Ketua KSM Kamis 20 September 2007) Dengan pernyataan tersebut berarti jumlah usaha dengan adanya pinjaman dengan sendirinya bertambah meskipun belum pernah dilakukan penelitian berapa kenaikan jumlah usaha. Sebagaimana dikemukakan di atas, dana P2KP (pemberian pinjaman) sangat menyentuh kehidupan masyarakat miskin. Warga yang mendapatkan dana adalah orang yang mempunyai usaha, dan yang belum mempunyai usaha untuk membuka usaha baru. Adanya satu program yang sulit dilakukan dalam manual perguliran
KSM yang sifatnya tanggung renteng. Sebagaimana dijelaskan bahwa KSM Bintoro terbentuk semata-mata hanya untuk pinjaman. Dalam praktek satu KSM ada yang miskin dan kaya supaya yang kaya nantinya mampu untuk membayar angsuran tetapi ternyata misal satu anggota tidak membayar sehingga mempengaruhi anggota-anggota yang lain, sehingga tidak bisa memberikan pinjaman sebelum perguliran kembali (pinjaman dikembalikan). (wawancara Drs Zainuri Mawardi ketua KSM) Kendala2 yang dihadapi KSM yaitu: 1. Sistem tanggung renteng sehingga terjadi kemacetan yang tinggi, karena miskin tidak bisa membayar angsuran maka dicari alternatif lain yaitu meminjamkan kepada perseorangan (sistem perseorangan yang dianggap tepat) 2. Kondisi keuangan BKM mengalami kemacetan yang cukup tinggi yaitu 70% (dana Rp 380 Juta, macet Rp 300 Juta) sehingga BKM Bintoro bisa dikatakan „collaps‟ 3. Mantan anggota BKM yang membuat pernyataan kontroversial dengan mengatakan bahwa pinjaman tersebut adalah ”hibah” Padahal untuk menjalankan BKM membutuhkan biaya operasional yang besar sehingga ditempuh pinjaman perseorangan di samping tetap mempertahankan KSM yang rutin mengangsur. Pinjaman secara perseorangan skala prioritasnya tetap warga miskin di Kel.Bintoro, yang pinjam adalah yang mempunyai usaha dalam rangka untuk penyehatan kemacetan itu sendiri. Pendapatan bagi hasil dari perseorangan tersebut untuk menopang biaya operasional dan kemacetan pinjaman. Pinjaman perseorangan juga diberikan kepada yang kaya punya usaha
yang melibatkan warga miskin. Contoh usaha mebel, dia orang kaya tetapi kekayaan itu melibatkan warga miskin.
B.3. Pengembangan Daya Sosial Di bidang sosial, program kerja BKM Bintoro yang sudah dilakukan adalah : 1. Memberi santunan fakir miskin setiap menjelang hari raya masing-masing RT diberikan dua orang sebesar Rp 50.000,00 ( dalam wujud beras, mie dan syrup serta uang Rp 25.000,00) 2. Memberikan beasiswa masing-masing RT satu anak yang tidak mampu sebesar Rp 50.000,00 yang diterima langsung oleh anak yang bersangkutan, tidak melalui sekolah, jadi langsung ke sasaran 3. Telah mengirimkan dua orang untuk mengikuti pelatihan di Kantor Koperasi tentang penguatan managerial, yang dikirim adalah UPK BKM dan ditambah satu orang warga miskin yang ikut dalam KSM mengenai tata boga. (wawancara Ketua BKM AM Ibrahim MZ Senin 10 September 2007 dan manager UPK BKM M Mughni Labib Sabtu 8 September 2007) Realisasi pengembangan daya sosial dalam kegiatan P2KP lebih banyak pemberian santunan/bantuan untuk fakir miskin dalam bentuk sembako dan uang tunai. Program tersebut dirasa cukup membantu meningkatkan kesempatan bagi warga miskin untuk mendapatkan bantuan sosial. Namun demikian, keterbatasan dana menyebabkan tidak semua sasaran untuk mendapatkan bantuan tersebut. Hal ini mengakibatkan beberapa warga miskin yang sebenarnya layak mendapat bantuan sosial terpaksa tidak mendapatkan. Beruntung pihak BKM Bintoro mengajak warga yang kaya untuk membantu warga miskin sehingga yang tadinya masing-masing RT
ditambah satu orang yang berhak mendapatkan dana sosial kemudian dengan gotong royong warga yang kaya sehingga terkumpul dana. Pada akhirnya, pemberian bantuan sosial kepada fakir miskin menjadi dua orang tiap RT (2 X 94 RT = 188 orang) pada periode sebelumnya hanya 94 orang. Hal ini tentu saja menggembirakan karena ada kepedulian warga kaya terhadap warga yang miskin. (wawancara Ketua BKM AM Ibrahim MZ Kamis, 20 September 2007) Berdasarkan penjelasan Ketua BKM tersebut maka P2KP sudah bisa menimbulkan kesadaran sosial warga kaya untuk membantu warga yang miskin. Dana sosial ini diharapkan dapat menggugah warga mampu untuk turut membantu warga miskin melalui BKM.
B.4. Pengembangan Daya Fisik Yang dimaksud adalah daya yang paling berhasil memberikan dampak pada menumbuhkan kesadaran dan keswadayaan sosial dari warga masyarakat. Karakteristik yang banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat miskin di perkotaan adalah mereka hidup dalam keterbatasan infrastruktur fisik. Oleh karena itu, bantuan dana P2KP di BKM Bintoro dialokasikan hanya untuk perbaikan jalan dengan memberikan dana stimulan sebesar Rp 1 Juta setiap RW. Sejak ada proyek P2KP baru sekali memberikan dana tersebut. Hal ini dikarenakan keuangan di BKM Bintoro tidak berjalan dengan baik, dan adanya kredit macet sebesar Rp 300 juta sehingga kegiatn fisik dll belum bisa berjalan dengan baik. Walaupun dana stimulan hanya Rp
1 juta tiap RW ternyata mampu mendorong warga kaya bersimpati
dengan cara iuran untuk memperbaiki jalan (pengaspalan jalan) sehingga masingmasing RW bisa mengumpulkan dana Rp 4-10 juta untuk pengaspalan. Padahal
dana yang disediakan Rp 1 Juta. (wawancara Ketua BKM AM Ibrahim MZ Senin, 10 September 2007). Berdasarakan hasil wawancara,
dapat disimpulkan bahwa pengembangan
daya fisik merupakan daya yang paling berhasil mencapai tujuan kegiatan. Menurut dimensi partisipasi, kegiatan fisik merupakan kegiatan P2KP yang terlihat dapat menumbuhkan sikap mental keswadayaan kolektif. Kepedulian dan keterlibatan unsur-unsur masyarakat secara fisik terlihat dalam wujud yang nyata yaitu pengaspalan jalan. Sedangkan berdasarkan dimensi responsivitas, kegiatan fisik telah sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat di Kelurahan Bintoro.
E. PENUTUP E.1. SIMPULAN Berdasarkan temuan di lapangan, dari ketiga program tridaya yang menjadi prioritas utama program P2KP di Kelurahan Bintoro menunjukkan bahwa program daya fisik dan daya sosial lebih berhasil bila dibandingkan dengan daya ekonomi. Secara keseluruhan program P2KP ini telah berhasil menumbuhkan kebersamaan atau keswadayaan terutama untuk kegiatan-kegiatan fisik dan sosial. Hal tersebut menunjukkan sisi positif program P2KP yang berhasil menumbuhkan modal sosial yang sangat penting bagi keberlanjutan program dan kegiatan yang telah berjalan. Namun, disayangkan masih rendahnya partisipasi kelompok miskin dalam pembentukkan BKM serta banyaknya anggota KSM yang bukan berasal dari kelompok miskin.
E.2. SARAN Belajar dari keberhasilan Grameen Bank yang kemudian diadaptasi oleh Dana Kemitraan Depsos RI dan Pinbuk, ternyata dengan memanfaatkan lembagalembaga mikro berhasil dalam menggulirkan modal usaha atau kredit kepada keluarga miskin yang telah tersebar di 19 Propinsi (di Sumatra Utara saja, misalnya dari dana kemitraan sebesar Rp 750 juta telah berkembang Rp 1,144milyar). Oleh karenanya, dengan memanfaatkan lembaga-lembaga ekonomi mikro yang ada yang lebih profesional menjadikan orang miskin menjadi sadar bahwa mereka sendirilah yang mampu mengubah nasibnya.
DAFTAR RUJUKAN Abdullah, Irwan, 2007 dalam Tukiran, et.al.2007, Sumber Daya Manusia Tantangan Masa Depan,Yogyakarta, Pusar Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada. Adi, Isbandi Rukminto, 2001, Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas : Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Prakits, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. ---------,Isbandi Rukminto, 2003, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas : Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Chambers, Robert, 1987, Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang, Jakarta, LP3ES (Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Sosial). Bungin, Burhan, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kencana Prenada Media Group. Danim, Sudarman, 2002, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung : CV. Pustaka Setia. deMarrais, Kathleen,2004, Qualitative Interview Studies, University of Georgia, Georgia.
----------, 2004, Foundations Inc.,Arizona.
for
Research,
Lawrence
Erlbaum
Associates,
Faturochman, et.al.2007, Membangun Gerakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada. House, Ernest R, 2004, Using Multiple Methodologies, University of Coolorado, Boulder Ife, Jim, 1995, Community Development, Creating Community Alternatives – Vision, Analysis and Practice, Melbourne : Logman Australia Pty Ltd. Isbandi Rukminto, 2003, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas : Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Moleong, Lexy J., 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya. Mubyarto, 1995, Ekonomi dan Keadilan Sosial (Edisi Kedua), Yogyakarta, Aditya Media. Mubyarto. (ed.)., 1994, Kewaspadaan Masyarakat Desa Tertinggal, Yogyakarta, Aditya Media. Neuman, L.W. 1997, Social Research Method : Qualitative & Quantitative Approach, Boston : Allyn Bacon. Lapan, Stephen D, 2004, Evaluation Studies, Northern Arizona University, Arizona. PSKK UGM, 2006, Penelitian Peningkatan Efektivitas Program Raskin Melalui Pendampingan Lembaga Perguruan Tinggi, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada. Schutz, Paul A, et.al, 2004, Multimethods Research, University of Georgia, Georgia. Tukiran, et.al.2007, Sumber Daya Manusia Tantangan Masa Depan,Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada. Usman, Sunyoto, 2003, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
