UPAYA KONSULTAN PAJAK DALAM MEMENANGKAN KASUS BANDING DAN GUGATAN DALAM PERPAJAKAN

TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL 4, NO 2, 2014

UPAYA KONSULTAN PAJAK DALAM MEMENANGKAN KASUS BANDING DAN GUGATAN DALAM PERPAJAKAN Kristianto Triputra Tjandra dan Agus Arianto Toly ProgramAkuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra [email protected]

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya kuasa hukum wajib pajak dalam memenangkan kasus banding dan gugatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena harus melakukan wawancara yang mendalam terhadap responden. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap konsultan dan kuasa hukum wajib pajak yang pernah mengalami menang dan kalah dalam persidangan, karena konsultan dan kuasa hukum wajib pajak yang pernah mengalami menang dan kalah dalam persidangan memiliki pengalaman apa saja yang dapat membuat menang dalam persidangan dan apa saja yang membuat kalah dalam persidangan, dan hasil wawancara tersebut dibandingkan, apa yang membuat menang dan kalah dalam persidangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak hanya kompetensi perpajakan saja yang digunakan untuk memenangkan persidangan banding dan gugatan. Terdapat faktor lain yang menunjang seorang konsultan pajak dan kuasa hukum wajib pajak dalam memenangkan kasus banding dan gugatan yaitu, faktor komunikasi, pengalaman kerja, disiplin kerja, relasi antara sesama kuasa hukum dan majelis hakim. Berbagai hal tersebut terbukti sangat berpengaruh dalam memenangkan sebuah kasus.. Kata kunci: banding, gugatan, pengadilan pajak, pengadilan dan penyelesaian sengketa di bidang pajak, metode riset sumber daya manusia

ABSTRACT The purpose of this research is to know the effort of taxpayer lawyer in winning appeals and tax lawsuit. This research uses qualitative method because it engages a deep interview towards the respondents who have won or lose in the trial of tax dispute appeal and tax lawsuit. Consultant and taxpayer lawyer who have experienced winning or losing in the trial have a lot of experiences in terms of what makes them win or lose. The results of the interview, then, compared with the existing theory. The result of this research shows that tax competence is not the only instrument used to win appeal trials and tax lawsuit. There are some other factors that support a tax consultant and taxpayer lawyer in winning appeals and lawsuit, such as, communication, work experiences, work discipline, and relations among attorneys and the panel of judges. Those matters are proven to have a big influence in order to win a case. Keywords: appeal, lawsuit, tax court, courts and dispute in the field of taxation, human resource method

1

TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL 4, NO 2, 2014 Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan. Disini Pengadilan pajak memiliki peran dalam kasus banding karena didalam pengadilan pajak keputusan majelis hakim yang menentukan hasil banding tersebut. Pada umumnya di proses banding wajib pajak melakukan proses persidangan dengan perwakilan dari orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup tentang sistem perpajakan di Indonesia. Orang yang dirasa memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup tentang perpajakan di Indonesia adalah konsultan pajak, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi oleh konsultan pajak untuk mendampingi wajib pajak di pengadilan pajak. Ada beberapa kasus yang diangkat ke proses banding salah satunya adalah kasus yang terjadi karena beda penafsiran mengenai saat terutangnya PPh pasal 21 atas bonus karyawan yang sudah dibebankan dalam laporan keuangan wajib pajak. Fiskus melakukan koreksi positif objek PPh pasal 21 atas bonus prestasi karyawan yang belum diperhitungkan dan dilaporkan pajaknya dalam SPT tahunan PPh pasal 21. Selain pengajuan banding wajib pajak dapat melakukan gugatan. Gugatan dilakukan untuk menentang kebijakan pajak yang dirasa wajib pajak tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Yang menjadi objek gugatan adalah pelaksanaan pegihan pajak atau terhadap keputusan perpajakan. Salah satunya yang menjadi pokok sengketa gugatan adalah tentang pemberitahuan surat keberatan tidak memenuhi persyaratan formal. Untuk mendampingi wajib pajak dalam kasus banding atau gugatan biasanya wajib pajak menggunakan jasa kuasa hukum pada pengadilan pajak. Persyaratan untuk menjadi kuasa hukum di pengadilan pun berbeda dengan menjadi kuasa hukum di pengadilan lainnya. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak, salah satu persyaratan yang mendasar adalah mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang perpajakan di Indonesia. Kualifikasi yang dapat menjadi indikasi dengan adanya sertifikat brevet pajak, surat izin konsultan pajak, atau sertifikat sarjana atau diploma III pajak. Banyak nya kebutuhan akan konsultan pajak menjadi bukti bahwa banyak wajib pajak di Indonesia yang kurang pengetahuannya di bidang perpajakan. Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang menjalani proses banding dan gugatan pada umumnya meminta jasa konsultan pajak yang sudah memenuhi beberapa syarat untuk menjadi kuasa hukum mereka. Hal ini dikarenakan sebagian besar Wajib Pajak belum mengerti secara rinci bagaimana prosedur dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Pemerintah sebagai pihak yang menerima pajak, sudah melakukan

PENDAHULUAN Kontribusi pajak dalam hal pendanaan untuk pengeluaran negara merupakan yang terbesar. Di Indonesia yang merupakan negara berkembang yang melakukan pembangunan di berbagai sektor dan pajak sebagai sumber utama dalam hal pendanaan pembangunan tersebut. kemajuan dari perekonomian yang pesar secara tidak langsung mengharuskan negara menaikkan target dalam penerimaan pajak. Hal ini menyebabkan pemerintah melakukan pengawasan yang ketat kepada wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Semakin ketatnya pengawasan terhadap wajib pajak, maka sering muncul perselisihan antara fiskus dan wajib pajak. Menurut berita yang dikutip dari hukum online pada tahun 2013 terdapat 8.399 perkara pajak yang diantaranya 7.329 perkara banding dan 1.070 perkara gugatan. Indonesia menganut self assesment system. Self assesment system adalah wajib pajak berperan aktif dalam melakukan kegiatan perpajakan nya mulai dari menghitung, menyetor, melapor. Hal ini dapat berjalan secara efektif apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang perpajakan. Dalam self assesment system pegawai pajak bertugas sebagai pengawas. Pengawasan yang dilakukan pegawai pajak seperti menguji kepatuhan wajib pajak dengan cara melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukannya pemeriksaan maka akan muncul Surat Ketetapan Pajak (SKP). Berdasarkan Undang-Undang No.9 Tahun 1994 dan Undang-Undang No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Ketetapan Pajak dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). diatur dalam pasal 25 ayat 3 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal dikirim Surat Ketetapan Pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. Dalam menyelesaikan keberatan Dirjen Pajak dapat memberikan keputusan menerima seluruhnya, menerima sebagian, menolak, atau bisa menambah jumlah pajak terhutang. Dalam memberikan keputusan paling lama 12 bulan surat keberatan diterima. Apabila wajib pajak merasa keputusan dari keberatan masi dirasakan belum memuaskan maka wajib pajak dapat mengajukan banding. Ada beberapa tahap yang dapat dilakukan oleh wajib pajak yang merasa kurang puas dengan hasil yang dilakukan pegawai pajak di antaranya adalah keberatan, banding, gugatan, peninjauan kembali.

2

TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL 4, NO 2, 2014 beberapa usaha, untuk meningkatkan pengetahuan dari setiap Wajib Pajak yaitu dengan melakukan beberapa sosialisasi, memberikan seminar, maupun membuka situs perpajakan yang setiap saat dapat di akses. Pengetahuan akan peraturan perpajakan melalui pendidikan formal dan non formal akan sangat berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, lebih dari itu pengetahuan wajib pajak akan perpajakan akan berguna bagi mereka yang melakukan kegiatan perpajakan nya. Pengetahuan perpajakan berhubungan dengan segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak berkenaan dengan peraturan perpajakan (Rahayu,2006 dalam Suryanto, 2009). Persepsi wajib pajak akan sistem perpajakan di Indonesia juga sangat berpengaruh, pada umumnya masyarakat kurang merasakan manfaat yang diterima, dan juga masyarakat mengetahui banyaknya kasus korupsi. Beberapa hal ini yang mengakibatkan masyarakat kurang rela dalam membayar pajak. Banyak usaha kecil menengah yang mulai berkembang di Indonesia, kebanyakan dari wajib pajak yang melakukan usaha kecil menengah kurang memperhatikan dari sisi perpajakan yang harus dilakukan. Pada saat usaha mereka sudah mulai berkembang lebih besar tidak sedikit yang tersangkut masalah pajak, yang dikarenakan mereka tidak melakukan kewajiban perpajakan dari awal. Ketidaktaatan dalam kegiatan perpajakan tidak terjadi dalam dunia usaha kecil menengah saja, usaha yang berskala besar dan profesional pun banyak yang tersangkut masalah pajak. Oleh karena itu peran konsultan pajak sangat diperlukan. Perlu diperhatikan peran konsultan pajak bukan untuk membantu memanipulasi pajak wajib pajak yang terkena masalah perpajakan, tetapi membantu wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajak, dan meringankan pajak terhutang dengan cara yang sesuai hukum berlaku. Dalam kasus banding dan gugatan para kuasa hukum wajib pajak dituntut cermat dalam memenangkan kasus yang ditangani dan setiap kuasa hukum yang mendampingi wajib pajak dan kuasa hukum memiliki ciri khas atau upaya tersendiri dalam menangani kasus. Ada beberapa upaya dan juga karakteristik yang berbeda dari setiap kuasa hukum atau konsultan pajak dalam menangani kasus banding dan gugatan sehingga dapat memenangkan beberapa kasus, tetapi tetap berdasarkan hukum yang berlaku. Pada penelitian yang sebelumnya membahas tentang faktor-faktor diluar individu tidak memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Konsultan pajak perlu membentuk faktor-faktor kepribadian yang kuat agar terhindar dari pengambilan keputusan yang tidak etis. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada wajib pajak untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak. Memberikan pengetahuan tentang

bagaimana menjadi seorang kuasa hukum yang baik dan memiliki reputasi yang baik. Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apa saja upaya yang dilakukan konsultan pajak dalam rangk memenangkan kasus gugatan dan banding di bidang perpajakan?

METODE PENELITIAN Penelitian in dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif tidak dimulai dengan hipotesis dan di uji kebenenaran, tetapi dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin, dari data tersebut ditemukan tentang pola, karakteristik, hukum, dan akhirnya dapat dicari kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Menurut Moleong (2007), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Penelitian kualitatif tidak dimulai dengan teori untuk menguji atau membuktikan, melainkan dari kasuskasus dan fenomena yang nyata yang kemudian dapat diambil kesimpulan yang bersifat umum. Alasan mengapa penelitian ini menggunakan penelititan kualitatif adalah untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai objek penelitian tentang upaya hukum yang dapat dilakukan konsultan pajak sebagai pihak kuasa hukum Wajib Pajak untuk memenangkan kasus di sengketa pajak banding dan gugatan. Penelitian ini akan memberikan gambaran kepada pembaca mengenai apa saja upaya hukum dalam rangka memenangkan kasus gugatan dan banding di pengadilan pajak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, karena berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini menggambarkan secara garis besar proses banding dan gugatan di Indonesia serta penelitian ini menguraikan bagaimana konsultan pajak sebagai pihak kuasa hukum Wajib pajak dapat memenangkan kasus banding dan gugatan. Penelitian deskriptif menggambarkan situasi, kondisi, dan hubungan terhadap konsultan pajak yang memenangkan kasus banding dan gugatan sedetail mungkin. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber datanya. Pada penelitian ini, data primernya adalah hasil wawancara menadalam kepada praktisi yang di penelitian ini adalah konsultan pajak yang memenangkan kasus banding dan gugatan. b. Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dari berbagai pihak sekunder seperti buku, internet, undang-undang. Pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah data dari buku,

3

TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL 4, NO 2, 2014 undang-undang, jurnal, serta peraturan lain yang mengarah pada banding dan gugatan pengadilan pajak. Dari hasil data primer dan sekunder akan dianalisis sehingga memperoleh suatu kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode pengumpulan data sangat dekat hubungannya dengan masalah penelitian yang ingin diteliti. Instrumen atau alat dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah : a. Untuk mendapatkan data primer pada penelitian ini dilakukan wawancara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada konsultan pajak yang pernah memenangkan kasus banding dan gugatan di pengadilan pajak. Setelah mendapatkan informasi yang diperlukan, informasi tersebut akan di analisis dengan informasi lainnya sehingga didpatkan suatu kesimpulan. b. Untuk mendapatkan data sekunder diperoleh dari dokumen hasil penelitian kepustakaan, instansi yang relevan tentang peradilan pajak. Data sekunder yang berupa jurnal, buku, dan undangundang digunakan untuk membantu data primer sehingga informasi yang didapat dari data primer didukung oleh peraturan dan teori-teori yang ada. c. Terdapat media yang digunakan untuk membantu penelitian ini yaitu, alat untuk merekam wawancara yang dilakukan. Bantuan media seperti telepon genggam yang dapat merekam wawancara yang dilakukan, menjadi sangat penting, dalam mencatat data yang diperlukan. Dalam penelitian upaya hukum konsultan pajak untuk memenangkan kasus banding dan gugatan, informasi yang diperoleh dari informan dibandingkan dengan teori yang ada sehingga dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Membuat daftar pertanyaan mengenai upaya atau cara yang dilakukan konsultan pajak dalam menjalani proses banding dan gugatan serta pengalaman para konsultan dalam menangani kasus tersebut. membuat pertanyaan mengenai hambatan yang di alami pada saat menangani kasus banding dan gugatan. b. Melakukan wawancara dengan pihak konsultan pajak yang pernah ataupun yang sedang menghadapi kasus banding dan gugatan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. c. Pemilihan dan pengelompokkan data. Pemilihan data dilakukan dengan maksud menyederhanakan dan menulis ulang catatan yang didapat dari wawancara sehingga menjadi lebih jelas dan terstruktur. Pengelompokkan data dilakukan

berdasarkan hasil wawancara dari rumusan masalah yang ingin di jawab. d. setelah dilakukan pemilihan dan pengelompokan data langkah berikutnya adalah dengan membandingkan dan menganalisis hasil wawancara dengan teori-teori yang ada tentang upaya hukum konsultan pajak dan gugatan banding di pengadilan pajak, yang kemudian hasil analisis tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan. e. Menarik kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan dilihat dari proses yang dilakukan dari awal hingga akhir. Apabila hasil wawancara yang dilakukan memiliki perbedaan dengan teori yang dilampirkan, maka hasil wawancara yang akan menjadi acuan peneliti dalam membuat kesimpulan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Wajib pajak yang sedang mengalami kasus banding maupun gugatan di pengadilan pajak memerlukan jasa kuasa hukum wajib pajak, untuk mendampingi para wajib pajak yang bersengketa. Konsultan pajak yang bertindak sebagai kuasa hukum wajib pajak, berfungsi sebagai perantara dan wajib pajak pun harus hadir dalam persidangan. Konsultan pajak tidak hanya berurusan dengan wajib pajak yang sedang mengalami sengketa pajak, tetapi seorang konsultan pajak juga dapat membantu wajib pajak dalam mengurus dan menyiapkan laporan pajak yang diperlukan sebelum dilaporkan ke kantor pelayanan pajak. Konsultan pajak juga dapat diartikan dapat membantu wajib pajak, sehingga para wajib pajak tidak perlu bersusah payah dalam mengurus pajak nya sendiri, dan seorang konsultan pajak memiliki wawasan dan pengetahuan yang lebih luas mengenai masalah perpajakan daripada wajib pajak. Sebagai kuasa hukum wajib pajak, seorang konsultan pajak tentunya harus memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.01/2012 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa untuk dapat menjadi kuasa hukum wajib pajak dalam pengadilan pajak, seorang konsultan pajak harus: a. merupakan Warga Negara Indonesia (WNI); b. memiliki asli Surat Kuasa Khusus dari pihak yang bersengketa untuk mendampingi atau yang mewakilinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak dalam berperkara pada Pengadilan Pajak; c. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundangundangan di bidang perpajakan;

4

TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL 4, NO 2, 2014 d.

memiliki ijazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi oleh instansi yang berwenang; e. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); f. memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau instansi yang berwenang. g. dalam hal orang perseorangan yang akan menjadi Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mantan Hakim Pengadilan Pajak, yang bersangkutan harus telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun setelah berhenti/pensiun sebagai Hakim Pengadilan Pajak. Selain syarat di atas, setiap konsultan pajak yang menjadi kuasa hukum wajib pajak, harus terdaftar dalam IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia). IKPI sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi anggotanya. IKPI adalah lembaga yang memelihara perdamaian dengan memperbaiki hubungan internal dan eksternal serta menjalin kerjasama dengan direktorat jenderal pajak (DJP), kamar dagang dan industri serta dunia Internasional. IKPI juga bertujuan pertama, meningkatkan peranan IKPI melalui anggotanya dalam membantu setiap program pemerintah berkaitan dengan bidang perpajakan. Kedua, meningkatkan mutu pengetahuan anggota IKPI. Ketiga, memperjuangkan dan melindungi kepentingan anggotanya dalam menjalankan profesinya. Konsultan A yang lahir pada tahun 1966, dapat dikatakan adalah seorang konsultan dan kuasa hukum wajib pajak yang sudah menjalani pekerjaan di bidang perpajakan cukup lama. Sebagai konsultan beliau memiliki sosok yang tegas, disiplin, dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. Konsultan A ini juga menjadi komisaris di suatu perusahaan hingga sekarang, tidak hanya itu beliau juga bekerja menjadi pimpinan di suatu kantor konsultan pajak dan kantor jasa akuntansi hingga sekarang. Pendidikan yang ditempuh oleh beliau dimulai dari tahun 1988 di suatu Universitas di Surabaya, tidak berhenti disana beliau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan yang di tempuh beliau mengenai perpajakan adalah beliau telah memiliki sertifikasi Brevet A dan B. Banyak juga berbagai macam pendidikan yang telah diselesaikan walaupun diluar bidang pajak, seperti pendidikan terkait bidang hukum, antara lain pendidikan khusus profesi advokat dan pendidikan kurator. Beliau memliki prinsip bahwa semua ilmu akan sangat membantu dan mendukung ilmu yang lain, karena semua ilmu tidak ada yang sempurna dan saling berhubungan. Berbagai ilmu yang sudah ditempuh beliau menjadi dasar yang kuat bagi beliau dalam menekuni bidang perpajakan. Ilmu hukum

yang ditekuninya juga mendukung profesi beliau sebagai kuasa hukum wajib pajak di pengadilan pajak. Selain sebagai konsultan pajak dan kuasa hukum wajib pajak yang mengalami sengketa pajak banding dan gugatan, beliau juga memberi sumbangan ilmu yaitu sebagai pengajar di berbagai universitas dan menjadi pembicara di berbagai seminar-seminar. Lebih dari sepuluh tahun berkecimpung dalam dunia pajak, beliau telah memiliki pengalaman susah dan senang. Awal karirnya dimulai dari Jakarta dan sekarang sudah menangani banyak kasus di berbagai kota di Indonesia. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan Konsultan A, sebagai konsultan yang memiliki kompetensi yang baik di bidang perpajakan. Sebagai seorang kuasa hukum yang mendampingi wajib pajak dalam pengadilan pajak, konsultan A pernah mengalami kalah dan menang dalam persidangan baik dalam banding maupun gugatan. Secara prinsip untuk dapat mendampingi wajib pajak dalam persidangan, seorang kuasa hukum harus memiliki ijin yang disebut kuasa hukum pengadilan pajak. Sebagai seorang kuasa hukum yang menjadi tujuan utama yang ingin dicapai bukan hanya untuk menang dalam persidangan, tetapi sebagai kuasa hukum yang baik tidak dapat membuat wajib pajak untuk mengajukan upaya hukum baik banding atau gugatan, melainkan seorang kuasa hukum harus dapat memberikan kesadaran apakah wajib pajak tersebut ini benar atau salah dalam kasus perpajakan yang dialami. Menurut konsultan A dalam proses hukum di Indonesia terkait perpajakan ada yang harus di benahi, yang artinya pengadilan pajak keputusan yang diberikan bersifat terakhir, seandainya jika terjadi kesalahan tidak dapat diupayakan ke upaya hukum biasa. Berbeda dengan upaya hukum yang lain, dalam upaya hukum yang lain ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung setingkat kasasi. Dalam undang-undang, disebutkan adanya peninjauan kembali yang dapat dilakukan setelah proses banding berlangsung, tetapi dalam mengajukan upaya peninjauan kembali dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa. Menjadi kuasa hukum wajib pajak ada kode etik yang mengikat kuasa hukum tersebut yaitu berupa aturan-aturan. Pada saat konsultan A menangani kasus perusahaan X yang mendapatkan Surat Ketetapan Pajak terkait pajak penghasilan, dan Surat Ketetapan Pajak tersebut kurang bayar sebesar jumlah xxx. Kurang bayar ini dampak dari koreksi. Omset sepuluh milyar, kemudian oleh pemeriksa pajak ditambah dua milyar, sehingga menjadi dua belas milyar. Yang menjadi permasalahan apakah dua milyar tersebut diterima? Wajib pajak membenarkan dua milyar tersebut, tetapi ada kesalahan dalam HPP. Ada penjualan yang tidak dilaporkan, yang artinya wajib pajak tersebut melakukan pembelian. Sehingga ada koreksi yang tidak menambah HPP. Sehingga

5

TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL 4, NO 2, 2014 HPP menjadi kecil dan penjualan tetap, pada aturannya pembelian harus menambah HPP dan margin laba yang didapat tidak sebesar sebelum dikoreksi. Setelah itu diajukan keberatan, dan keputusannya ditolak, lalu mengajukan banding. Didalam banding kita memberikan argumentasi. Konsultan A dan wajib pajaknya memberikan argumentasi memang ada penjualan yang tidak dilaporkan, tetapi juga melakukan pembelian, sehingga pembelian tersebut tidak menambah HPP. Jadi penjualan yang terjadi tidak sebesar dua miliar, yang mengakibatkan pembayaran pajak menjadi semakin besar. Akhirnya hakim mengabulkan sepenuhnya menurut perhitungan yang diberikan. Pada saat konsultan A menangani kasus serupa tetapi berbeda wajib pajak, konsultan A kalah dalam proses banding. Dalam pengadilan pajak latar belakang dari hakim yang memberi keputusan tersebut merupakan orang hukum, bukan orang akuntansi yang mengerti dan memahami cara perhitungan secara akuntansi. Itu menjadi masalah karena ada nya perbedaan argumentasi tersebut. Ada kasus lain yang ditangani konsultan A yang membuat konsultan A kalah dalam persidangan adalah ada kasus yang mengakibatkan adanya kesalahan hitung, ada penjualan sembilan puluh juta ke luar pulau, pihak pembeli tidak membayar barang tersebut sehingga terjadi retur penjulan, di pihak internal penjual sudah mengakui retur tersebut, tetapi pihak pembeli belum menerima faktur nya, sehingga orang pajak tidak mau mengakui hal tersebut. Wajib pajak yang bersangkutan pun tidak begitu jelas permasalahan yang sedang dialami, jadi yang di inginkan adalah “a” tetapi yang disampaikan adalah “b”. Itu yang menyebabkan apa yang di kita mau tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam suatu kasus harus diketahui terlebih dahulu apa yang menjadi pokok sengketa pajak tersebut. Didalam undang-undang juga terdapat celah yang dapat digunakan untuk memberikan argumentasi dan dari celah tersebut dapat terlihat seberapa besar peluang untuk memenangkan kasus tersebut. Dalam suatu persidangan majelis hakim yang memimpin persidangan memiliki latar belakang yang berbedabeda. Perbedaan itu seperti adanya perbedaan kebudayaan, suku, etnis (jawa, madura, batak, dll). Perbedaan tersebut dapat memberatkan atau dapat menguntungkan, tergantung bagaimana seorang kuasa hukum dapat menyesuaikan dengan hakim tersebut, karena bagaimanapun juga hakim adalah pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan. Keragaman perbedaan harus dapat dimanfaatkan untuk memenangkan sebuah kasus yang ditangani oleh kuasa hukum. Perbedaan itu harus dapat disesuaikan, misalnya orang batak yang cenderung keras dalam berbahasa dan berbicara atau orang jawa tengah yang memiliki ciri lebih halus dan sopan dalam berbahasa dan bertutur kata harus dapat dipahami oleh kuasa hukum wajib pajak.

Kemampuan dalam berkomunikasi menjadi sangat penting dan harus disesuaikan dengan majelis hakim yang memimpin persidangan. Jam terbang atau pengalaman dalam menangani kasus dalam persidangan juga dapat menjadi nilai tambah seorang kuasa hukum, karena dengan pengalaman yang kaya, secara tidak langsung seorang kuasa hukum juga kaya dalam menangani sebuah kasus, menguasai situasi yang terjadi dalam persidangan. Semua itu didapat dari pengalaman yang tinggi dalam persidangan. Penguasaan materi dibidang perpajakan dan akuntansi, akan sangat membantu kuasa hukum wajib pajak dalam menangani sebuah kasus. Hubungan atau relasi yang baik dengan sesama kuasa hukum atau dengan majelis hakim akan sangat membantu dalam proses persidangan. Relasi yang baik dengan kuasa hukum yang lain atau dengan majelis hakim bukan digunakan untuk berbuat curang dalam memenangkan kasus, tetapi relasi yang baik tersebut akan membuat kuasa hukum mengenal bagaimana latar belakang atau ciri-ciri dari majelis hakim. Relasi yang baik dengan kuasa hukum yang lain berguna untuk berbagi masalah dan berbagi solusi, sehingga terdapat banyak masukan atau nasehat yang dapat membantu kuasa hukum dalam menangani kasus. Ada dua macam kuasa hukum pertama kuasa hukum yang baik dan kedua adalah kuasa hukum yang tidak baik. Terdapat perbedaan diantara keduanya. Pertama dari segi pengetahuan, seorang konsultan yang baik harus mengetahui mana yang salah dan mana yang benar. Pengetahuan seorang kuasa hukum yang baik akan selalu diperbarui dengan belajar, atau mengikuti seminar dll. Perbedaan kedua adalah dari segi pengalaman, seorang kuasa hukum yang baik akan selalu mencari tantangan atau kasus yang lebih bervariasi atau lebih kompleks, sehingga dengan demikian akan menambah ilmu. Berbeda dengan kuasa hukum yang kurang bagus, akan merasa cukup atau takut dalam menangani kasus yang lebih berat daripada kasus sebelumnya, hal ini juga terkait dengan motivasi dalam pekerjaan yang ditekuninya. Terdapat perbedaan dalam menangani sebuah kasus banding dan gugatan. Sengketa pajak banding terkait dengan Surat Ketetapan Pajak, potongan, pungutan selain daripada itu dapat dikatakan sebagai sengketa gugatan. Gugatan misalnya penagihan pajak dengan surat paksa, jadi gugatan merupakan aturan-aturan yang dilanggar, namun secara umum yang dipersiapkan untuk maju dalam pengadilan sama, yaitu harus mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan sengketa. Terdapat dua bukti yang harus dipersiapkan dalam persidangan yaitu bukti fisik dan saksi. Bukti fisik seperti suratsurat, tulisan, dan akta. Bukti saksi adalah orang yang terkait dengan permsalahan atau dapat juga pendapat para ahli. Bukti-bukti yang lengkap dan kemampuan berkomunikasi, relasi yang banyak, pengalaman kerja, prestasi kerja, motivasi kerja akan sangat membantu

6

TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL 4, NO 2, 2014 kuasa hukum wajib pajak dalam memenangkan suatu proses sengketa di pengadilan pajak baik banding maupun gugatan. Konsultan B lahir pada tahun 1970 adalah seorang konsultan pajak yang sudah berpengalaman asal Indonesia. Beliau sebagai pendiri sekaligus CEO di sebuah kantor konsultan pajak yang sekarang telah memiliki cabang di Surabaya, Jakarta, dan Banyuwangi. Beliau sebagai konsultan pajak dan kuasa hukum, telah terdaftar bersertifikasi Brevet C yang artinya mempunyai kewenangan memberikan konsultasi sampai ke tahap perusahaan Multinasional. Berbekal pemegang ijin konsultan kepabeanan dan pemegang ijin kuasa hukum pengadilan pajak untuk sengketa perpajakan maupun kepabeanan. Pengalaman yang dimiliki dalam dunia perpajakan dan pengalaman menangani sengketa pajak sudah sangat banyak. Sengketa pajak dan perusahaanperusahaan yang sebagai klien beliau merupakan perusahaan yang besar, dengan berbagai kasus yang lebih kompleks. Jadi, bisa dikatakan jam terbang dan pengalaman beliau sudah cukup banyak. Dalam hal pendidikan, beliau telah menguasai berbagai bidang ilmu seperti perpajakan, akuntansi, audit, kepabeanan, dan keuangan. Selain itu, beliau juga aktif membagikan ilmunya sebagai akademisi di beberapa universitas di Surabaya, pembicara seminar di berbagai forum, serta mengasuh rubik konsultasi di tabloid. Beliau juga mengarang berbagai buku terkait dengan perpajakan. Selain itu, beliau juga mendalami ilmu hukum untuk dapat mendukung pekerjaannya terkait dengan pembuatan kontrak, review kontrak, dan permasalahan hukum lainnya. Ilmu huku4m tersebut juga digunakannya sebagai modal dalam menjadi kuasa hukum wajib pajak dalam pengadilan pajak. Di samping perannya dalam bidang pendidikan, Konsultan B juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, seperti Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Information System Audit and Control Association (ISACA), Indonesian Ship Owner Association (INSA), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), KADIN, dan organisasi sosial lainnya. Beliau juga sering sebagai pembicara di berbagai seminar. Konsultan B yang berprofesi sebagai konsultan dan kuasa hukum wajib pajak telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam mendampingi kliennya. Sebagai kuasa hukum konsultan B juga pernah mengalami menang dan kalah dalam kasus banding di pengadilan pajak. Didalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia ada kode etik yang mengikat para anggota nya, dan salah satunya adalah tidak membocorkan rahasia klien kepada orang lain. Sebagai konsultan yang telah memiliki pengalaman beliau pernah mengalami hasil dalam persidangan yaitu diterima seluruhnya, yang dengan artian beliau memenangkan kasus. Dalam menangani sebuah kasus harus di teliti terlebih dahulu kasus

seperti apa yang akan ditangani tersebut. Setelah melakukan survey terhadap kasus yang ditangani harus dibandingkan dengan peraturan yang berlaku, dan dapat terlihat seperti apa posisi dari kasus yang ditangani. Apabila peraturan mengenai kasus yang ditangani terdapat “celah” maka dapat juga mencari referensi kasus yang serupa, karena dari referensi tersebut dapat juga dibandingkan dengan kasus yang sedang ditangani. Putusan banding dapat di upload di web pengadilan pajak, maka dari itu informasi yang tersedia mencukupi, dan ini menjadi salah satu faktor yang membuat menang dalam pengadilan pajak. Selain menang dalam pengadilan pajak konsultan B juga pernah mengalami kekalahan dalam kasus banding. Pada saat beliau kalah dalam banding kasus yang ditangani yaitu sebelum beliau menangani kasus x, kasus x telah ditangani sebelumnya oleh soerang lawyer, yang menjadi permasalahan adalah syarat formal yang dilanggar, dan pihak klien ingin tetap melanjutkan ke tahap banding. Persyaratan formal yang dilanggar yaitu, waktu telah melewati batas yaitu tiga bulan sejak surat keputusan keberatan diterima, lawyer yang menangani kasus x sebelum beliau tidak mempunyai ijin kuasa hukum pengadilan pajak, dan tidak mengungkapkan alasan yang jelas serta tidak menulis hutang pajak menurut wajib pajak. Dalam kasus banding harus diperhatikan tentang bagaimana aturan yang terkait, aturan tersebut dapat menggambarkan bagaimana keadaan atau situasi dari kasus yang ditangani. Setelah melihat aturan yang terkait, pengumpulan bukti yang valid dan secara lengkap juga menjadi modal dalam menangani sebuah sengketa banding. Berdasarkan salah satu contoh kasus yang ditangani oleh konsultan B yang menjadi penyebab kalah nya beliau dalam persidangan adalah syarat formal yang tidak terpenuhi dan juga syarat material yang tidak mendukung. Jadi sebelum melakukan banding juga harus dilakukan pengecekan terhadap syarat-syarat utama dalam pengajuan banding yang ada di KUP. Dalam menangani kasus gugatan konsultan B juga pernah menang dan kalah dalam persidangan. Ada perbedaan antara banding dan gugatan, kasus yang menjadi lingkup banding dan gugatan juga berbeda. Dalam banding peluang untuk memenangkan kasus lebih besar daripada gugatan, karena dalam gugatan, lebih jelas dalam peraturan yang terkait dengan guagatan. Kasus yang pernah ditangani oleh konsultan B dan kalah dalam persidangan, secara garis besar PT X melakukan gugatan DJP karena Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikeluarkan tidak sampai kepada PT X. Keputusan Hakim menolak gugatan dari PT X, dikarenakan DJP telah mengirimkan surat tersebut, dan PT X tidak menanggapi. DJP telah memiliki bukti bahwa telah mengirimkan surat tersebut. Konsultan B dalam kasus gugatan pernah menang. Secara garis besar kasus yang ditangani

7

TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL 4, NO 2, 2014 adalah wajib pajak X telah diberikan surat paksa, pada saat itu wajib pajak X sedang berada di Singapura untuk berobat sehingga wajib pajak X tidak mengetahui adanya surat paksa tersebut. Dari pihak DJP berpendapat bahwa telah melakukan pengiriman surat paksa kepada wajib pajak, sehingga ada perselisihan antara wajib pajak dan DJP. wajib pajak menempuh upaya hukum gugatan ke pengadilan pajak. Dalam pengadilan pajak kuasa hukum wajib pajak dan wajib pajak memberikan pendapat, dan mengumpulkan bukti seperti surat dari rumah sakit. Putusan dari pengadilan pajak mengabulkan seluruhnya apa yang menjadi pokok permasalahan. Menurut Konsultan B dalam kasus ini cara berkomunikasi dengan majelis hakim dan pihak tergugat sangat penting, jika dilihat latar belakang yang berbeda dari majelis, penggugat dan tergugat. Dalam persidangan pengadilan pajak baik banding maupun gugatan, para kuasa hukum wajib pajak rata-rata memiliki kemampuan di bidang perpajakan, tetapi ada kemampuan diluar ilmu perpajakan yang menjadikan setiap kuasa hukum atau konsultan yang satu berbeda dengan yang lainnya. Kemampuan diluar pajak yang membedakan adalah pengalaman kerja, cara para kuasa hukum berkomunikasi dengan majelis hakim, motivasi dari kuasa hukum untuk selalu mempelajari update dari peraturan, dan lain-lain. Dari beberapa faktor diluar ilmu pajak tersebut akan membuat prestasi kerja yang baik. Seorang kuasa hukum yang baik, dapat dilihat dari jumlah kasus yang ditangani, tingkat kesulitan kasus-kasus yang pernah ditangani, dan juga perbandingan menang dan kalah dalam suatu persidangan akan menunjukkan bagaimana kemampuan kuasa hukum tersebut. Didalam pengadilan pajak pihak yang bersengketa adalah fiskus dan wajib pajak. Objek yang menjadi sengketa dalam perpajakan adalah tindakan dan keputusan pemerintah terkait dengan proses berjalannya perpajakan di Indonesia dan hal ini yang dipermasalahkan oleh wajib pajak. Peran peradilan pajak dalam menjadi pihak yang menentukan keputusan antara dua pihak yang bersengketa. Peradilan menyediakan upaya hukum bagi wajib pajak yang ingin mencari keadilan. Peradilan dalam hukum pajak menyediakan keberatan setelah keberatan dapat diajukan dengan upaya banding. Kedua upaya keberatan dan banding disediakan bagi wajib pajak yang terkait dengan materi dan isi dari ketetapan pajak. Upaya lain yang dapat diajukan adalah gugatan, gugatan diperuntukkan bagi wajib pajak yang merasa ada kesalahan dalam aspek formal dari suatu ketetapan pelaksanaan peraturan perpajakan. Didalam praktik perpajakan yang ada di Indonesia setiap wajib pajak yang mengajukan sengketa pajak menggunakan jasa konsultan pajak sebagai kuasa hukum. Konsultan A dan B telah memenuhi persyaratan dalam menjadi kuasa hukum.

Konsultan A dan B telah memiliki sertifikat konsultan pajak atau biasa disebut brevet konsultan pajak dan telah memiliki izin praktek yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Konsultan A dan B juga telah menjalankan kewajiban menjadi konsultan pajak kepada kliennya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai kuasa hukum konsultan A dan B telah melakukan tahap-tahap dalam proses pemeriksaan sengketa, yang antara lain, konsultan A dan B telah melakukan tahap persiapan yang dimulai dengan pengajuan sengketa pajak, mendaftarkan perkara yang disengketakan baik banding maupun gugatan. Setelah melakukan tahap persiapan konsultan A dan B mempersiapkan tahap pemeriksaan, yaitu dengan menghadiri persidangan dan wajib pajak wajib mengikuti persidangan tersebut. Menurut teori sengketa pajak banding secara aturan yang berlaku, wajib pajak yang sedang melakukan upaya hukum sudah mengikuti aturan. Dalam kenyataannya sengketa pajak yang sering muncul antara fiskus dan wajib pajak adalah penyebutan pajak terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut. Secara keseluruhan yang sering menjadi sengketa dalam upaya hukum banding adalah adanya perbedaan pendapat dalam melakukan perhitungan menentukan pajak terhutang. Dalam melakukan sengketa pajak gugatan harus dilakukan oleh wajib pajak bukan oleh penanggung pajak. Secara umum yang terjadi dalam kasus gugatan adalah adanya teknis yang dilanggar yaitu penagihan dengan surat paksa. Konsultan pajak A dan B yang telah mengalami menang dan kalah dalam persidangan, tidak hanya memiliki pengetahuan tentang aspek perpajakan, melainkan juga memiliki sifat kepemimpinan dalam menekuni pekerjaannya sebagai konsultan pajak dan kuasa hukum, sifat kepemimpinan ini yang dapat membantu dalam mencapai tujuan pekerjaannya. Hasibuan (2009) berpendapat bahwa sifat kepemimpinan yang diterapkan dalam suatu organisasi dapat mendorong masing-masing individu dalam bekerja, sehingga tecapai tujuan yang maksimal. Dalam mempersiapkan proses banding maupun gugatan diperlukan sebuah tim dalam proses persiapan, dan dalam tim ini harus mempunyai pemimpin yang memiliki sifat kepemimpinan dalam mengatur persiapan tersebut. Disiplin kerja seorang konsultan telah membuat mereka yaitu konsultan A dan B menjadi konsultan yang dipercaya oleh banyak klien dalam menangani kasus pajak, dalam proses banding dan gugatan terdapat batas waktu yang mengatur, disiplin kerja yang baik tidak akan menunda-nunda pekerjaan dan dengan disiplin kerja akan memunculkan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Komunikasi menjadi sesuatu yang sangat penting dan berguna dalam pekerjaan terutama dalam menjadi seorang kuasa hukum yang harus memberikan opini dan argumentasi kepada majelis

8

TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL 4, NO 2, 2014 hakim. Kemampuan komunikasi masing-masing konsultan A dan B akan berbeda satu sama lain. Walaupun keduanya memiliki kemampuan dan ciri khas yang berbeda dalam berkomunikasi, tetapi keduanya dapat menyampaikan opini dan argumentasi yang diperlukan dalam suatu persidangan. Konsultan A dan B dapat menyampaikan secara jelas bukti-bukti dan cara perhitungan sehingga dapat memenangkan kasus dalam banding maupun gugatan. Perilaku setiap konsultan A dan B pasti berbeda satu dengan yang lainnya. Sebuah persidangan yang dipimpin oleh majelis hakim memiliki perilaku yang berbeda dengan kuasa hukum wajib pajak. Kuasa hukum seharusnya dapat menyesuaikan perilaku dan kebiasaan terhadap majelis hakim, karena majelis hakim yang memberikan keputusan akhir dalam persidangan. Sebagai kuasa hukum harus dapat menyesuaikan dengan berbagai latar belakang majelis hakim, dalam artian adanya perbedaan suku, etnis, gaya bahasa. Hal ini terbukti menjadi suatu hal yang sangat berpengaruh dalam persidangan. Pengalaman kerja konsultan A dan B dalam menjadi konsultan dan kuasa hukum dapat dikatakan cukup banyak, terhitung lebih dari sepuluh tahun bekerja di profesi ini. Menang dan kalah dalam persidangan juga pernah dialami, dan hal ini secara tidak langsung menjadikan pelajaran dan modal dalam menangani kasus yang lain dan berskala lebih besar dan kompleks. Pengalaman dalam bekerja dapat membantu dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul dalam proses persidangan, karena pernah mengalami peristiwa yang serupa, dan memahami bagaimana cara mengatasi kasus yang serupa. Dilihat dari fakta yang ada, para wajib pajak yang mengalami kasus sengketa pajak yang berskala besar dan persoalan kompleks akan cenderung memilih konsultan yang memiliki pengalaman kerja yang banyak. Pengalaman kerja yang dimiliki konsultan A dan B dan didukung oleh motivasi kerja menjadikan mereka sebagai konsultan yang memiliki prestasi kerja yang baik. Hal ini dapat dilihat sebagai konsultan yang baik tidak sembarangan dalam menerima kasus, yang dalam artian apabila terdapat kasus yang murni kesalahan wajib pajak dan wajib pajak tersebut tidak mengakui kesalahannya maka akan terlihat jelas bahwa persidangan tersebut sangat kecil peluang untuk menang. Berbeda dengan apabila wajjib pajak mau mengakui kesalahan, maka kuasa hukum dapat membantu dalam meringankan sanksi yang akan dikenakan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap responden untuk memenangkan kasus banding dan gugatan, setiap kasus yang ditangani oleh kuasa hukum pada dasarnya sudah dapat mengetahui bagaimana posisi kasus yang sedang ditangani. Dapat dilihat bagaimana peluang memenangkan kasus dari undang-undang yang mengatur. Banding menjadi lebih sulit dilihat peluang dalam memenangkan kasus

dikarenakan sengketa banding mengarah kepada surat ketetapan pajak yang terdapat perbedaan hitung antara wajib pajak dan fiskus. Gugatan lebih terlihat peluangnya, dikarenakan yang menjadi sengketa gugatan pelaksanaan dalam perpajakan. Apabila dalam pelaksanaan tersebut salah satu pihak melanggar aturan maka dapat dilihat siapa yang salah. Namun, hal ini hanya peluang dan tidak dapat memastikan menang kalahnya dalam persidangan, berbagai hal dapat terjadi dalam persidangan. Selain pengetahuan tentang perpajakan, ilmu diluar pajak juga sangat berpengaruh dalam memenangkan sebuah kasus banding maupun gugatan. Ilmu diluar pajak akan membantu dalam menyampaikan opini dan argumen yang menjadi pertimbangan majelis hakim. Hal ini terbukti oleh konsultan A dan B yang telah memiliki ilmu pengetahuan tentang perpajakan, dan juga menggunakan ilmu lain diluar pajak yang membuat memenangkan kasus perpajakan.

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN Banding dan gugatan merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memperoleh keadilan pajak. Pada dasarnya banding dan gugatan merupakan upaya hukum, tetapi ada yang membedakan antara banding dan gugatan secara prosedur dan apa yang menjadi bahan yang disengketakan. Pada hakekatnya dalam memenangkan kasus banding maupun gugatan harus memenuhi persyaratan formal tersebut, terlepas dari ilmu perpajakan dan hukum yang mengatur nya, ilmu lain diluar non pajak juga sangat berpengaruh dalam persidangan di pengadilan pajak. Semakin banyak konsultan pajak atau kuasa hukum pajak yang menguasai berbagai ilmu di luar non pajak maka akan semakin banyak kemampuan yang dimiliki oleh seorang konsultan atau kuasa hukum tersebut. seorang konsultan dapat melihat dari berbagai sudut pandang, dan tidak hanya terpaku oleh ilmu perpajakan. Softskill yang dimiliki oleh setiap konsultan pasti berbeda dengan setiap konsultan yang lain, softskill ini yang membedakan reputasi masingmasing konsultan atau kuasa hukum. Kesimpulannya adalah dalam memenangkan kasus sengketa perpajakan banding dan gugatan para konsultan pajak atau kuasa hukum wajib pajak harus menguasai ilmu perpajakan dan memenuhi persyaratan baik formal dan material. Diluar kasus banding dan gugatan tidak hanya ilmu perpajakan yang dapat memenangkan kasus banding dan gugatan, melainkan ada beberapa ilmu lain yang terkait. Kemampuan setiap konsultan pajak dalam berkomunikasi, pengalaman kerja, prestasi kerja, relasi dalam pekerjaan menjadi kemampuan atau kebutuhan yang sangat dibutuhkan bagi kuasa hukum

9

TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL 4, NO 2, 2014 untuk membantu dalam memenangkan kasus banding dan gugatan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan, masukan, dan menambah informasi bagi konsultan pajak yang ingin menjadi kuasa hukum wajib pajak dan dapat digunakan bagi konsultan dan kuasa hukum wajib pajak yang memiliki reputasi yang kurang baik. Wajib pajak juga dapat menggunakan penelitian ini dalam menentukan siapa kuasa hukum yang ingin digunakan dalam menangani kasus. Konsultan pajak dan kuasa hukum harus memiliki kemampuan lebih, tidak hanya mencakup pengetahuan tentang perpajakan, melainkan kemampuan menyampaikan masalah, kemampuan menyampaikan pendapat, kemampuan berdiskusi. Relasi atau suatu hubungan yang baik dengan sesama kuasa hukum dan majelis hakim harus dimiliki, karena faktor dalam relasi juga sangat berpengaruh dalam persidangan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini melakukakan wawancara terhadap dua konsultan pajak yang pernah mendampingi wajib pajak dalam persidangan, dan dua konsultan ini pernah menang dan kalah dalam persidangan banding dan gugatan. Penelitian ini, tidak menggunakan sudut pandang majelis hakim yang mengambil keputusan dalam persidangan. penelitian ini tidak melakukan wawancara kepada konsultan yang belum memiliki jam terbang yang banyak, sudut pandang dari konsultan yang baru melakukan persidangan dan belum memiliki pengalaman yang banyak akan dapat memperkaya dan memperdalam hasil penelitian ini. Penelitian ini dapat dikembangkan sehingga menjadi lebih rinci, dengan cara melakukan wawancara terhadap hakim yang mengambil keputusan dan dapat diperoleh dari sudut pandang majelis hakim, tidak dari sisi konsultan atau kuasa hukum wajib pajak saja. Keterbatasan terhadap penelitian ini terjadi karena peneliti melakukan penelitian tentang apa yang menjadi kebutuhan kuasa hukum wajib pajak dalam memenangkan kasus banding dan gugatan. Penelitian ini juga dapat dikembangkan dengan menggunakan berbagai sudut pandang.

Badrulzaman; Mariam, Darus; Sutan, Remy Sjahdeni; Soepraptomo, Heru; Djamil, Faturrahman; Soenandar, Taryana. (2001). Kompilasi Hukum Perikatan: Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun. Bandung: Citra Aditya Bakti Basan, Sjarah. (1989). Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia. Bandung: Alumi halaman 23 Basan, Sjarah. (1997). Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administri di Indonesia. Bandung: Alumi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.(2012). Catatan Berkenaan Dengan PP-74 Kadousi, Kathryn; Magro; Anne. (2001). The Effects of Exposure To Practicersist On Tax Proffesionals Judgement and Reccommendations Contemporary Accounting Research; Fall Page 451 Kelsen, Hans. (2006). Teori Hukum dan Negara (terjemahan). Bandung: Nuansa dan Nusamedia. Kelsen,

Hans. (2006). Teori Hukum Murni (terjemahan). Bandung: Nuansa dan Nusamedia.

Malayu H; SP, Hasibuan. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakary Offset. ISBN 979-514051-5. Pudyatmoko, Y.Sri. (2002). Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di B.idang Pajak. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

DAFTAR PUSTAKA Prijohundojo, Kristanto.(2009). Menjadi Konsultan Pajak Kelas Dunia. Jakarta: Elex Media Computindo Kompas Gramedia

Antartika, Budileksmana.(2000). Manfaat dan Peranan Konsultan Pajak dalam Era Self Assesment Perpajakan. Jurnal Akuntansi dan Investasi, Volume 1, Nomor 2.

Pudyatmoko, Y.Sri. (2009). Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Ali, Purwito M dan Rukiah, Komariah. (2007). Pengadilan Pajak Proses Keberatan dan Banding. Edisi revisi (lembaga kajian hukum fiskal fakultas hukum Universitas Indonesia.2007 halaman 104.

10

TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL 4, NO 2, 2014 Republik Indonesia.(1998). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 294/KMK.04/1998 Pasal 11 Republik Indonesia.(2002). Pasal 25 ayat 2 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 Republik Indonesia.(2003). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.03/2003 Rochaety, Ety. (2008). Sim Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara Saidi, Muhammad Djafar. (2007). Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Halaman 184 Subekti, R. (1977). Hukum Acara Perdata. (Cetakan Pertama). Bandung: Bina Cipta Sumarsono; Sonny.(2004). Metode Riset Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu Sutisno, Edy. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana Prenada Media Van Bernstorf, Jochen. (2012). Georg Jellinek and The Originins of Liberal Constitutionalism In International Law. Goetingen Journal of Internasional Law 4 Widodo, Widi, dan Dedy Djefris. (2008). Tax Payers Right: Apa Yang Perlu Kita Ketahui Tentang Hak-Hak Wajib Pajak. Bandung:Alfabeta

11