Djohari Santosa.Upaya Harmonisasi Hukum dalam ...
Upaya Harmonisasi Hukum dalam Bidang HKI dan Dampaknya bagi Pembangunan Nasional Djohari Santosa
Abstract
The effort oflawhamionizatior} ontheright isintended tocreatethestrong law. That is the
law with two goals: first isfor international interest in which through this harmonization, the trade handicaps on the right field can be omitted and automatically it gives the competition power to national business takers and the second isfor national interestlike economy, politics as well as social achivable. By this reason, the effort oflaw harmoniza tion is able to support national economical development.
!Pendahuluan
Globalisasi menyebabkan berkembangnya saling keteigantungan pelaku-pelaku ekonomi •dunia, manufaktur, perdagangan, investasi melewati batas-batas negara, meningkatkan ^ntensitaspersalngan.gejalaini.dipercepatoleh
Manakala ekonomi menjadi terintergrasi, i4iarmonisasi hukum mengikutinya melalui fo<m WTO dan kerjasama ekonomi regional, Konsekuensinya, berartlsetiap negara dituntut untuk mengembangkan institusi yang
dan memfungsikan sistem hukum.^ Dengan memperhatikan adanya kenyataan dan kecenderungan perkembangan global, khususnya di bidang teknologi informasi dan transformasi telah menjadikan kegiatan di sektorinimeningkatsecarapesat.Globalisdasi ekonomi yang pesat in! sangat dipengaruhl oleh negara-negara maju. Contohnya Amerika, membawa dampak terjadinya globalisasi hukum, globalisasi hukum tersebut tidakhanya dldasarkan pada kesepakatan internasional antar bangsa, tetapl pemahaman tradisl
•demokratis, memperbaharui mekanisme pasar,
hukum dan Budaya Barat dan Timur.
fkemajuan komunikasi dan tranportasi teknologi.'
'Erman Rajaguguk," Peranan Hukum dalam pembangunan Pada Era Golbalisasi: Implikasi Bagi Pendldikan Hukum lndones[a."P/dato Pengakuhan pada Upacara penerimaan Jabatan guru Besardalam Bidang hukum FHUII...1997. Him. 13. llhatlihatjugaJaquesDelors,'The Future ofFreeTrade in Eurapea and The World Fordam." International LawJournal.Vcl 18(1995). Him 723.
^Ibid. Him. 14, lihat juga Paul Demaret, The metamorphoses ofthe GATT,"Colombia JournalofTransnasional Law, Fol. 34 (1995). Him 123-171. lihat juga Morris e Futer, "the Internasional regulation of Trade in service following completion ofthe umguay round." The InternationalLawyer. Vol. 2902 (Summer. 1995). Him. 464-466.
Faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi hukum salah satunya adalah dengan ikut serta dalam perjanjian perdagangan internasional dan meratifikasi konvenshkonvensi internasional,^ misalnya TRIPS, dan sebagai konsekuensl keikutsertaan daiam organisasi intemasionai tersebut maka aturan-aturan dalam konvensi intemasionai
yang telah diratifikasi kemudian dihaimonisasikan ke daiam peraturan hukum
nasionai (Undang-undang HKi). Dengan indonesia menyepakati persatujuan .TRiP's sebagai hasii dari pemndingan Uruguay yang merupakan mempakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) dan adanya pemberlakuan prinsip persamaan perlakuan pada semua negara anggota {most favoured nation principle),^ maka membawa pengaruh bagi bangsa Indonesia untuk menyiapkan
kerangka
hukum
dan
mengimpiementasikannya, khususnya daiam
upaya harmonisasi hukum di bidang HK sehingga menimbuikan pertanyaan bahw bagaimana upayaharmonisasi hukum di bidarv HKI danpengaruh harmonisasi tersebut tertiadapembangunan ekonomi di Indonesia?
Upaya harmonisasi hukum dengan cai penyesuaian hukum nasional terdapat huku. Intemasionai dimaksudkan agar prose iiberaiisasi perdagangan yang dijaiankan tide dihadapkan pada hambatan-hambatan da yang iebih pokok iagi dalam kontek kepentingan nasional upaya harmonisasi if-dimaksudkan untuk mendorong pembanguna ekonomi.
Daiam bidang HKI upaya harmonisasi i^< telah dilaksanakan sedemikian rupa dan has dari harmonisasi terhadap pertumbuha sedikit demi sedikit muiai nampak keiihatan Berikut ini akan diuraikan tentan
bagaimana kaitan upaya harmonisasi hukur khususnya daiam bidang HKi terhadap pembangunan ekonomi nasionai.
hai ini di bidang HKI sehinga membawa dampak bagi perkembangan dan pembangunan hukum ekonomi Indonesia yang bergerak mendekati negara negara maju (convergence). Kaitannya dengan pemberlakuan prinsip persamaan perlakuan pada semua negara anggota {most favoured nation piincple] dalam persetujuan TRIPs, membawa konsekuensi logis pada negara Indonesia dalam melakukan
Upaya Harmonisasi Hukum terhadap Konvensi Internasional daiam Bldan^i HKI
indonesia sebagai anggota organisas intemasionai, mau tidak mau harus ikut sert;
daiam Iiberaiisasi perdagangan dalam en global ini oieh karena itu daiam rangk. mempersiapkan indonesia menghadapi en
^Richard CBreeden. 'The Globlaization of Law and Business In The 1990." Dalam Erman Rajaguguk Peranan Hukum Dalam Pembangunan II. Universitas indonesia. Jakarta. 1995. Him. 701
*Nico Kansil. LatarBelakang Kebljakan dan Prinsip-prinsip Pokok Dalam Pengaturan Perundanga, DI Bidang HaKI Untuk Meningkatkan Perdagangan dan Industri Dalam Era Globalisasi. PPH dai
Kartini Mulyadi Associates, Jakarta 29 November 1993. Him. 64. LIhatjuga dalam Erman Rajaguguk, Op.Cki Him. 15, LIhatjuga Michael Ageist. "Toward AGeneral Agreement the Regulation of Foreign Direct Investment. Law andPlicyin International Business. Vol. 26(1995). Him. 714-716. Lihat Pasal 3TRIP'S. 98
JURNAL HUKUM. N0.17 VOL. 8: 97-10.
Djohari Santosa.Upaya Harmonisasi Hukum dalam... global ini diperlukan kesiapan perangkat yang memadai yang mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan dalam menghadapi perdagangan bebas. Kesiapan perangkat hukum mutlak diperlukan karena kita harus mengadaptasi semua ketentuan ketentuan intemasional yang berhubungan dengan perdagangan bebas. Memang harus diakui lebih-lebih dalam era pembangunan seperti sekarang ini banyak kalangan menyadari adanya ketertinggaian hukum dalam lalu lintas ekcnomi.®
Indonesia sebagai negaraterbukatidak akan mengelak dari tuntutan era liberiisasi, untuk itu harus siap menghadapi tantangan, salah satu tantangannya adalah bahwa Indonesia harus segera melaksanakan pembangunan hukum nasional secara agresif dan menyeluruh. Dengan menyepakati ketentuan TRIP'S {Trade Relate Apect to Intellectual Property Rights) yang merupakan bagian dari perjanjian pembentukan organisasi perdagangan dunia WTO yang sudah berlaku mulai tanggal 1 Januari 2000, maka Indonesia harus melakukan
harmonisasi terhadap persetujuan TRIPs tersebut.
Masuknya masalah HKI ke dalam GATT, sebenamya merupakan usulan dari negara maju (negara- negara industri) dengan tujuan utama agarHKI mereka lebih terjamin periindungannya
dalam globalisasi, yang pada awal mulanya sangatmendapat tantangan-tantangan keras dari negara berkembang, karena mereka memandang tidak ada hubungannya antara HKI dengan perdagangan, oleh karena itu GATT bukan forum yang tepat untuk merundingkan HKI, meskipun dirasa memberatkan namun akhirnya negara-negara berkembang menyepakati TRIPs, karena bargaining power mereka yang sangat lemah.® Namun mengingat kepentingan Indone sia secara luas, adanya perjanjian HKI merupakan keharusan yang pada jangka panjang akan diperlukan, dengan mengingat perekonomian Indonesia yang semakin canggih maka memerlukan adanya investasi asing dlbidang yang mempunyai kadarteknologi yang tinggi, maka tanpa adanya perlindungnan dlbidang HaKI, akan menimbulkan keengganan bagi perusahaan asing untuk masuk ke Indone sia membawa teknologinya.^ Persetujuan tentang TRIPs menghamskan negara anggota menyediakan perangkat kerja hukum yang efektif untuk melindungi hak- hak kekayaan intelektual (HKI), perangkatperaturan baru yang dipersyaratkan TRIP'S dalam pembentukan hukum nasional meliputi;® 1. pemberlakuan prinsip GATT 1994 dan konvensi konvensi intemasional mengenai HKI;
^Sumantoro. 1996. Hukum Ekonomi; Jakarta: Ul.
®Sudargo Gautama. 1990. Segi-Segi Hukum Hak Intelektual. Bandung: Eresco.Hlm. 64. Lihatjuga BambangKoesowo.i997. ImplementasiPersetujuan TRIP'S dalam Hukum HKI. Bandung. Him. 22, Lihat juga Ronald J. Vieset al. Creatorand Performens, 1992,dalam DennisCampbell DanRussel E. Carlisle. The Transnational Person Rights in The International Business Community. Deventer: Kluwer Law and Taxation Publisher. Him. 167.
^HS Kartodjomena. 1997. GATT, WTO, Hasii UruguayRound. Jakarta: Ul Press. Him. 253. ®Normin S Pakpahan. 1996. °Pengaruh dan Akibat adanya Organisasi Perdagangan WTO Terhadap Hukum Nasional." Makaiah SeminarBPHN. DepartemenKehakiman. Jakarta.
99
2. pengaturan
standar
lingkup dan
pengunaan TRIP's; 3. ketentuan hukum bagi pemberlakuan TRIP'S dalam sistem hukum nasional;
4. ketentuan hukum yang memberi lahdasan bagi penyelesaian efektif bagi sengketa mengenai HKI; 5. pemberlakuan transisi bagi pemberlakuan sepenuhnya dari TRIP's. Peran pemerintah dalam mengupayakan perlindungan di bidang HKI, yaitu dengan melakukan harmonlsasi peraturan-peraturan internasional yang tertuang dalam peijanjianperjanjian internasional ke dalam hukum nasionalnya, yang diwujudkan adanya pengaturan perundang-undangan di bidang HaKI yang harus memenuhi standar-standar minimum substansi yang ditetapkan oleh TRiPs. Sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 1 TRIPS ayat(2), standaryang dikehendaki masuk dalam substansi hukum nasional meliputi: hak cipta {copy rights protection of undiclosed in formation). Upaya harmonlsasi pemerintah yang diwujudkan dalam perundang-undangan HKI dalam sistem hukum nasionalnya mempunyai peranyangsangat strategis dalam memegang pembangunan ekonomi dengan adanya perlindungan di bidang HKI. namun upaya perlindungan yang membawa kepastian hukum tersebut hendaknya dipusatkan pada pelaksanaannya, apalagi Indonesia sebagai negara net importir teknologi dan HKI, diperlukan adanya campur tangan pemerintah yang responsifkhususnya dalam hal penegakan HKI dandidukung oleh legal culture masyarakat
yang mempunyai peran dalam menentukan berhasitnya pelaksanaan perundang-undangan di bidang HKI sesuai dengan apa yang dicitacitakan.
Persetujuan tentang TRIP' yang mengatur standar minimum dan norma perlindungan dl bidang HKI mewajibkan pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah bukan saja untuk merevisi perangkat hukum yang telah ada, di bidang HKI dan usaha untuk menegakkan hukum di bidang HKI secara konsekuen. Merujuk pada semua ketentuan-ketentuan dokumen perjanjlan putaran Uruguay khususnya tentang GAIT 1994 dan pembentukan WTO, Indonesia perlu menetapkan agenda pembaharuan hukum ekonomi secara menyeluruh, khususnya dalam-bidang HKI yang perlu dilakukan;® 1. Menyiapkan danmenyelesaikan penyusunan perangkat hukum di bidang HaKI sesuai dengan TRIP's balk penyempurnaan perundang-undangan yang ada, maupun pembentukan perundangan baru berikut peraturan pelaksanaanya; 2. Meningkatkan sistem administrasi pengelolaan pendaftaran HKI dalam segala aspeknya baiksumberdaya manusia (SDM), sarana dan kelembagaan;
prasarana
maupun
3. Meningkatkan penegakan hukum (Law enforcement) terhadap pembajakan HKI. Langkah penting yang telah dilakukan pemerintah (Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual) dalam upaya meningkatkan perlindungan HKI dan harmonlsasi terhadap
®AZein Umar Purba. "Seputar Tiga Rancangan Undang-undang HKI." Makalah disampaikan pada Panel Diskusi Di Fakultas Hukum Ull. Yogyakarta. Tanggal 30Juni 1999. Him. 5. 100
JURNAL HUKUM. N0.17 VOL. 8: 97-106
Djohari Santosa.Upaya Haanonisasi Hukum dalam...
ketentuan-ketentuan TRIP'S adalah telah
melakukan revisi terhadap Undang-undang HKI, antara lain:
1.
2.
3.
Undang-undang No. 7 Tahun 1987 yang merupakan pembahan dari Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang HakCipta Undang-undang No. 6 Tahun 1986 tentang paten telah direvisi menjadi Undang-undang No. 13 Tahun 1997 tentang Paten
Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, telah direvisi menjadi Undang-undang No.14 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek. Dan melengkapi semua peraturan pelaksanaan.
Dengan dilakukannya revisi terhadap UU hak cipta tersebut, mencerminkan upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan
harmonisasi hukum HKI Indonesia, di bidang Hak Cipta dengan persetujuan TRIP'S, hal ini tedihatjelas dalam konsideran Undang-undang tersebut, yang mana dimaksudkan memberikan perlindungan yang semakin efektif terhadap HaKI, serta memuat beberapa perubahan yang substansia! sehingga relevan dan signifikan sebagai implementasi dari TRIP'S. Perubahanperubahan tersebut berorientasi pada normanorma baru misalnya penambahan pengertian mengenai pelaku, produserrekaman, iembaga penyiaran dan Iain-Iain, standaryangiebih tinggi dan ketentuan penegakan hukum yang ketat. Sedangkan perubahan atau revisi terhadap Undang-undang Paten, yaitu meliputi perubahan yang bersifat penyempumaan, penambahan bahkan penghapusan. Perubahan yang bersifat penyempumaan meliputi pengertian pemeriksa
paten, persyaratan dalam penentuan kebaruan penemuan, pengeilian Paten sederhana, persyaratan dalam penentuan kebaruan penemuan, pengertian paten sederhana, perubahan jangka waktu perlindungan paten, pembahan permintaan paten, alasan pengajuan
banding, dan pencatatan perjanjian lisensi. Begitu pula pada revisi Undang-undang Merek, dilakukan beberapa penyempumaan yang meliputi tata cara pendaftaran merek, penghapusan dan pembatalan merek, diatur
pula' mengenai indikasi geografis dan pengaturan mengenai merek terkenal yang sebelumnya belum diatur dalam perundangundangan yang lama. Sekarang ini khusus UU Merek dan Paten telah mengalami revisi uiang, sedangkan UU Hak Cipta sedang dalam proses. Selain itu pada tanggal 7 Mei Tahun 1997 pemerintah juga telah meratifikasi lima konvensi Intemasiona! sebagai upaya mengantislpasi permasalahan HKI dalam rangka perdagangan bebas, konvensi, tersebut
1. Paris Covention for the protection of industira! Property and Convention Estabiishing the worid inteiectual Property Or ganization, meialui Keputusan Prestden No. ISTahun 1997
2. PatentCooperation Treaty{PCT) andreguiation under the PCT, meialui keputusan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 1997
3. Trade markiaw treaty, meialui keputusan 4.
Presiden Rl No. 17 Tahun 1997. Bern Convention for the Protection of Lit
erary and Artstic Work, meialui Keputusan Presiden Rl, No. 18 Tahun 1997.
5. dan WlPO Copyright Treaty, meialui Keputusan Presiden Rl No. 19 Tahun • 1997.
101
Jika melihat perkembangan HKI di dalam
negeri sebenarnya sudah cukup responsif,
negaranya.
Tiga UU di muka, seiain sebagai konsekuensi iogis keikutsertaan dalam WTO
pemerintah terus melakukan upaya perubahan bahkan pengembangan HKI, mengikuti perkembangan baru. Konsekuensi Indonesia sebagai anggota WTO, maka Indonesia harus segera mengantisipasi dan melaksanakan secara sungguh-sungguh apayang terkandung
rangka pengerhbangan sistem HKI nasional. Apabila dalam perlindungan dan penegakan hukum di bidang HKi benar-benar diiakukan sesuai dengan dampak yang digariskan oleh
dalam TRIP'S.
TRIP'S, hal ini akan berdampak positif pada
Upaya pemerintah tersebut selain melakukan revisi terhadap Undang-undang HKI di atas, pemerintah juga menyusun perangkat hukum baru di bidang HKI.
Kebijakan untuk membuat UU tersebut di atas selain dilatarbelakangi sebagai upaya harmonisasi ketentuan-ketentuan dalam
TRIP'S juga mempunyai makna sangat penting bagi upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia, misainya dengan dibuatnya UU Rahasia Dagang, maka akan memberikan landasan bagi perlindungan yang
efektif terhadap bentuk informasi rahasia guna mencegah persaingan curang dan sekaligus membangun etika bisnis yang benar. Kemudian terhadap UU rangkaian elektrdnika terpadu, dapat mendorong perkembangan industri nasional, dengan diberikannya perlindungan terhadap pencipta design, dan juga dapat merangsang investor serta mempercepat proses alih teknologi. Sedangkan UU Disain Produk Industri, bila dihubungkan negara Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang mengarah ke negara Industri maka keberadaan disairi produk industri mempunyai peranan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena setiap negara industri akan berusaha mengedepankan semua produk dari hasil indusrtinya sebagai prioritas utama untuk mengekspor dan sebagai devisa bagi 102
yang mencakup pula TRIP'S, juga dalam
kepercayaan dunia internasional dan investor asing, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Persetujuan TRIP'S di samping memuat norma-norma dan standar perlindungan bagi
karya intelektual manusia dan menempatkan
perjanjian Internasional di bidang HKI sebagai dasar, juga mengatur pelaksanaan penegakan
hukum di, bidang HKI secara ketat. Memperhatikan berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi, klranya diperlukan adanya perubahan ataupun penyesuaian dengan tujuan menghapuskan berbagai hambatan perkembangan dan perubahan yang terjadi, kiranya diperlukan adanya perubahan ataupun penyelesain dengan tujuan menghapuskan berbagai hambatan dan memberikan fasilitas yang mendukung
upaya peningkatan ekonomi dan perdagangan. Dengan pengaturan pengaturan Undangundang di bidang HKI, maka telah mencerminkan keseriusan Indonesia untuk
mengikuti perjanjian WTO.
Pengaruh Harmonisasi Hukum (HKI) dan Dampaknya Bagi Pernbangunan Ekonomi Indonesia
Revoiusi teknologi telah membawa darripak pada cara hidup masyarakat, sehingga masyarakat pun ikut berubah. Amerika Serikatlah yang pada 1950-an muiai JURNAL HUKUM. N0.17 VOL 8: 97-106
Djohari Santosa.Upaya Harmonisasi Hukum dalam...
mempelopori masyarakat global dengan mengubah diri masyarakat industri ke masyarakat informasi dan memindah Labor Intensif Industrinya ke Jerman dan Jepang. Dua puluh tahunkemudian giliran Jepang melakukan hal-hal yang sama, yaitu memindahkan industri padat karyanya ke negara-negara seperti Korea Selatan, Hongkong dan Singapura. Empat negara yang kemudian berkembang menjadi macan Asia. Karena itulah Indonesia kini
mendapat kesempatan untuk berusaha mengubah dirinya dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri, dari suatu negara kenegara lain dan seianjutnya sering digambarkan sebagai fliying geese Development of Industri.^'^ Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi telah mengubah berbagai aspek prilaku bisnls. Dengan perkembangan tersebut, maka bidang hukum dituntut untuk mampu mengimbanginya. hukum Indonesia dituntut untuk bisa menyelaraskan diri terhadap fenomena-fenomena kerjasama intemasional yang tujuannya untuk kemakmuran bersama. Hukum ekonomi Indonesia juga harus mampu mengantisipasi perkembanganperkembang baru, seperti unifikasi ekonomi global, makin tipisnyabatas-batasantar negara akibat berkembangnya liberalisasi informasi, dan berbagai tatanan baru lainnya yang kini sedang bergerakdalam perubahan-perubahan. Pranata hukum dan juga prilaku di bidang hukum dengan sendirinya harus tanggap terhadap revolusi yang sedang beriangsung ini. Wujud responsitas hukum itu teriihat ketika upaya harmonisasi hukum diiakukan secara serentak menjelang liberalisasi perdagangan
diimplementasikan. Upaya ini sebenarnya tidak saja sebagai strategi persaingan di tingkat intemasional juga hal in! dimaksudkan agar kepentingfan nasional dilindungi. Perlindungan kepada kepentingan intemasional salah satunya adalah pada aspek perekonomian Intemasional. Seperti diketahui adanya harmonisasi hukum daiam bidang HKI misalnya. Ternyata ada satu hubungan yang signifikan antara harmonisasi hukum HKI dengan pertemuan ekonomi nasional, meskipun dampak ini belum dirasakan besar manfaatnya, tetapi gejala-gejalanya tersebut teriihat dengan jelas. Sesuai dengan data yang diperoleh, perkembangan HKI yang diperoleh di Indone sia setelah diiakukan harmonisasi mengalami banyak kemajuan, misalnya saja tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap peran HKI dalam menunjang kebutuhan ekonomio akan tetapi jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah dahuiui menerapkan HKI, mereka sebagian besar ternyata pertumbuhan
ekonominya ditopang dari devisa yang dihasilkan oleh bidang HKI, contohnya Amerika dan Jepang. Hal ini dapatteriihat misalnya dari segi permintaan atas pendaftaran HKI, misalnya patent yang mensyaratkan adanya inovasi baru dengan teknologi patent akan mampu menambah devisa negara apabila pemilik teknologi patent nasional tersebut
mengadakan perjanjian lisensi dengan pihak asing maka pemilik teknologi tersebut akan mendapatkaroyaiti. Begitu sebaliknya, apabila pengusaha nasional hanya menerima lisensi atas teknologi patent yang berasal dari luar
Mochtar Riady. 1997." Reran hukum dalam EraEkonomi Global." Makalah pada Pertemuan Jakarta Lawyer Club. Jakarta. Him. 7.
103
negeri maka akan cukup besar royaiti yang dibayar, sehingga menguras devlsa negara. Namun sangat disayangkan hingga sekarang belum dapat diketahui berapa banyak devisa yang dibayar dan diterima dari pemakaian teknologi paten tersebut. Apabila dibandingkan data permintaan patentpada negara-negara maju, maka dengan mudah diketahui peranan negara-negara industri maju, misalnya Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Prancis, dan Inggris dalam mengajukan permintaan patent di kantor permintaan patent di Eropa begitu dominan, lebih dari 70% permintaan paten dikantor paten tersebut dikuasai lima negara industri maju tersebut. Tiga negara pertama yaitu Amerika, Jerman, dan Jepang telah menguasai sekitar 60% permintaan paten, sementara Indonesia upaya pengajuan paten itu hanya 0,01% atau4 buah permintaan paten pada 1993." Kemudian jika dicermati pula permintaan yang terjadi pada kantor paten Jepang di mana permintaan paten dari 1992-1995 yang rata-rata
per tahunnya lebih dari 300.000 permintaan paten danjika dihitung penduduk Jepangsekitar 120 jutajiwa, maka setiap 400 orang Jepang
akan mengajukan" permintaan paten, jumlah permintaan paten yang dilakukan oleh Jepang lebih dari 90% dari seluruh permintaan paten di kantor paten Jepang tersebut.'^ Dari data-data permintaan pendaftaran tersebut maka dapat disimpulkan manfaat ekonomi dari HKI, misalnya dengan adanya instansi yang menangani permintaan pendaftaran
hak cipta, paten dan merk telah mampu menjadi mesin penghasil devisa negara, dalam jumlah yang memadahi di negara-negara industri maju maupun di lembaga-lembaga yang menagani HaKi misalnya di Amerika hampir kurang lebih 37% devisa negara diperoleh dari HKi, sehingga fdak mengherankan negara ini dapat menekan negara-negara lain untuk menegakkan sistem HKI.
Blla dibandingkan permintaan paten dikantor diijen HK! maka dapat terlihat bahwa permintaan paten tersebut didominasi oleh permintaaan paten pihak asing, sedangkan dari pihak Indonesia hampir dapat dikatakan tidak ada atau sebagian kecil saja sehingga kondisi Indonesia untuk menyamai keadaan tersebut akan memerlukan waktu yangsangat lamadan perlu juga didukung oleh kemampuan sumberdaya manusla. Melihat pada kenyatan yang dialami oleh Indonesia sekarang ini kaitannya antara pengaturan HKI dengan upaya mendorong perekonomian nasional, masih kelihatan belum dilakukan secara optimal. Letak ketidakoptlmalan sebenarnya bukan lagi menyangkut permasalahan pengaturan HKI akan tetapi lebih disebabkan oleh faktor penegakan hukum. Dalam penegakan HKI banyak faktor yang mempengaruhl. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhl penegakan hukum terdiri dari: a) substansi hukum: b) aparatur hukum; c) sarana dan perasarana; d) kesadaran hukum masyarakat.
"Insan Budi Mauiana. "Penerapan Paten Sejak Undang-undang Paten Tahun 1989 hingga Undangundang Paten No. 13Tahun 1997; Pengalaman Indonesia Selama ini." JurnalHukum Bisnis No. 12Vol 61999. Him. 5.
^2/b/d. Hlm.6
104
JURNAL HUKUM. N0.17 VOL 8: 97-106
Djohari Santosa.Upaya Harmonisasi Hukum dalam...
Dari segi substansi hukum HKI secara keseluruhan tidak ada persoalan yang mendasar, dengan asumsi bahwa tidak ada perundang-undangan yang betul-betui sempurna dan tanpa mengabaikan adanya usulan revisi, yaitu undang-undang hak cipta merek dan paten dan tiga undang-undang lainnya. Kemudian dari segi aparaturpenegak hukum dapat terlihat dengan jelas bahwa aparatur penegak hukum di Indonesia secara kualitas maupun kuantitas tidak memadai. Mereka yang selama ini diberikan tugas dan kewenangan dalam ha! pengelolaan, penanganan dan pengaturan HKI, secara kualitas sumberdaya manusianya rata-rata belum memenuhi standar yang seharusnya. Betapa tidak, aparat di kantor dirjen HKI rata-rata dari segi pendidikdan masih standar SMA, yang In! masih menyulitkan dalam proses menyukseskan pendaftaran hak cipta, merk maupun paten. Seiain itu di aparat penegak hukum lainnya pun misalnya kepolisian dari segi kualitas belum banyak mengetahui tentang HKI. Dengan ketidaktahuannya ini poiisi juga membiarkan tindakan-tindakan pelanggaran terhadap HKI. Secara kuantitas jumlah aparat penegak HKI tidak seimbang dengan kefautuhan yang
diharapkan terutama di saat proses pendaftaran HKI sudah disentraiisaslkan kepada wilayahwiiayah di daerah. Padahal untuk menangani
Ini dibutuhkan jumlah aparatyang lebih banyak lagi. Hambatan dalam penegakan hukum lainnya yakni dariaspek sarana dan prasarana,
yaitu dengan adanya sistem pendaftaran hak cipta, paten, merk, yangtersentralisasidi Dir]en HKI juga tidak dldukung sistem komputerisasi (on line) sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi kemungkinan adanya
peiangggaran dalam bidang HKI. Faktor keempat yang mempengaruhi penegakan hukum dibidang HKI yaitu kesadaran hukum masyarat Indonesia, masih sangatrendah dibanding negara maju misalnya Jepang dan Amerika. Tercermin dari banyaknya pembajakan-pembajakan dan pelanggaran di bidang HKI. Upaya harmonisasi indonesia yang diwujudkan dengan pengaturan pemndang-undangan nasional HKI seiain dari implementasi persetujuan TRIPs, juga ditujukan agar berperan dalam pembangunan ekonomi Indonesia, dimana kata pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya, temtama di bidang
ekonomi, dan juga kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pembaruan bidang hukum dalam hal ini adanya pengaturan HKI, yang mempunyai pengaruh logis terhadap pembaharuan ekonomi yangsangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berperannya hukum dalam pembangunan ekonomi yakni: 1.stability; 2.pre dictability; 3. fairness; 4. education; 5. special education forlawyer. Apabila hukum memenuhi ketentuan di atas dapat menunjang pembangunan, sehingga bila pengaturan bidang HKI telah mengakomodasi kepentingan masyarakat In donesia serta membawa dampak bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia maka upaya harmonisasi yang dilakukan dalam bidang HKI tersebut telah menunjang pembangunan ekonomi sehingga dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi. Berdasar uraian di atas selama hai-hal
tersebut tidak mendapatkan prioritas dalam pembenahan sistem HKI di Indonesia maka sangat sulit kiranya menjadikan peraturan HKI 105
yang sudah diharmonisasi dengan ketentuan nasional untuk dapat mendorong sektor perekonomian nasional terutama dari bidang HKI, sebaliknya hal-hal yang selama in! menjadi hambatan dalam implementasi peraturan HKI, harapan terdorongnya sektor perekonomian nasional tentunya sangat mudah untuk segera diwujudkan.
Simpulan Dengan upaya harmonisasl hukum dalam
bidang HKI dimaksudkan untuk menciptakan hukum yang kuat. Hukum yang kuat di sini artinya hukum yang mempunyai dua tujuan: pertama bagi kepentingan internasionai, di mana dengan adanya harmonisasl ini hambatan-hambatan perdagangan dalam bidang HKI dapat dihilangkan sekaligus memberikan daya kompetisi kepada pelakupelaku usaha nasional, yang kedua bagi kepentingan nasional di mana adanya harmonisasl ini kepentingan-kepentingan nasional seperti ekdnomi, politik serta soslal
Pustaka Utama.
Demaret, Paul. 1995. "The Metamorphoses of the GAIT," Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 34.
E. Footer, Morris. "The Internasional'Regulation of Trade in'service Follov^ing completion of the Uruguay Round,"7/?e Internasionai Lawyer, Vol 29.No. 2
' (Summer, 1995). Jaques, Delors. 1995. "The Future of Free Trade in Europe and the World Fordam." internasionai Law Journal. Vol 18.
Maulana, Insan Budi. "Penerapan Paten sejak UU Paten Tahun 1989 hingga UU Paten 13 Tahun 1997: Pengalaman In donesia Selama Ini," Jurnal Hukum e/sn/sNo.12Vol 6-1999.
Rajaguguk, Erman. 1997. "Peranan Hukum dalam Pembangunan Pada Era
Globalisasi; Implikasi Bagi Pendidikan
dapat tercapal.
Hukum
Oleh sebab itu, sebenamya dengan upaya harmonisasl hukum dapat mendorong
Pengukuhan
pembangunan ekonomi nasional. Dalam hal
dalam Bidang Hukum FH Ul.
ini harmonisasl hukum dalam bidang HKI merupakan strategi untuk mencapal tujuan di atas dengan diimbangi penegakan hukum yang baik.Q
DaftarPustaka
Budiman, Arif. 1996. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: Gramedia
106
Indonesia,"
Pada
Pidato
Upacara
Pemerintahan Jabatan Guru Besar
Soekanto, Soerjono. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali. Therrge, Leonard J. 1995. "Law And Economic Development," Dalam Erman Rajaguguk, Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekdnomi. Jakarta: Univesitas Indonesia.
JURNAL HUKUM. N0.17 VOL 8: 97-106
