UPAYA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN NILAI AKREDITASI SEKOLAH DASAR DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2012
Nadya Anggita dan Wan Asrida
Abstrack
Pekanbaru city government that has the responsibility and authority to improve the quality of education is Pekanbaru City Department of Education which is part of the local government under Law No. 32 Year 2004 on Regional Government. One way to improve the quality of education is through school accreditation. With the expected quality of education accreditation Pekanbaru City can continue to increase and become a benchmark for the success of educational programs that can be an example for other areas in Riau province and outside the province of Riau. The purpose of this study is to see how the efforts of Pekanbaru City Department of Education in improving the quality of education through accreditation and any factors that hamper the government's efforts in improving accreditation. This research was conducted in the city of Pekanbaru, which is the key informants in this study are, the head Pekanbaru City Department of Education, the head of Primary School Development. In collecting the data obtained from the documentation and documentation - depth interviews with informants. Once the data is collected and then analyzed using qualitative descriptive analysis. After doing research, efforts to increase the value of accreditation is not yet fully optimized. It was also found that there are factors that hamper efforts Pekanbaru City Department of Education in improving primary school accreditation. The limiting factor is the lack of funds for education, lack of teachers and education personnel, lack of infrastructure facilities, and management education has not been effective and efficient. Suggestions for official efforts to improve elementary school accreditation is a further need to be maximized, socialization should periodically be given to schools to better prepare future components of accreditation in order to 8 components in the accreditation assessment can be prepared as much as possible. Key word : elementary school accreditation, the quality of education.
1
PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Mengingat pentingnya pendidikan bagi masyarakat, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menyatakan prioritas Pemerintah Kota Pekanbaru kedepannya tetap pada pendidikan sesuai dengan Visi Kota Pekanbaru yaitu menjadikan Kota Pekanbaru sebagai Pusat Pendidikan. Tetapi yang terjadi di lapangan, masih banyak ditemukan sekolah yang mutu pendidikannya masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Pekanbaru yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan meningkatkan mutu pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kedudukan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru merupakan unsur pelaksana pemerintah Kota Pekanbaru di bidang pendidikan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan sesuai kewenangan pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Badan Akreditasi Provisi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) yang membantu tugas BAN S/M untuk provinsi, memperlihatkan data dari SD yang paling banyak ditemukan sekolah yang masih terakreditasi C dan tidak terakreditasi (TT) yakni 29%. Padahal, berdasarkan program pemerintah, seluruh sekolah diminta sudah terakreditasi minimal B setidaknya tahun 2014 mendatang. Tabel I.1 Hasil Akreditasi Sekolah Negeri dan Swasta Kota Pekanbaru (2012) No 1
A
B
C
TT
Persentase Akreditasi C dan TT ( Tidak Terakreditasi)
85
100
48
28
29%
261
11 7 8
22% 22% 28%
89 45 39
Akreditasi
Sekolah SD
2 SMP 35 34 9 3 SMA 25 10 3 4 SMK 18 10 3 Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
Total Sekolah
Berdasarkan tabel data tersebut masih ada ditemukan sekolah yang terakreditasi dan belum terakreditasi, dan yang paling banyak ditemukan ada di Sekolah Dasar (SD) dengan 48 sekolah yang terakreditasi C dan 28 sekolah yang tidak terakreditasi. Dari 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, ada dua kecamatan yang memiliki paling banyak sekolah yang terakreditasi C dan yang tidak terakreditasi (TT) baik dari sekolah negeri dan swasta, yaitu di Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Sukajadi.
2
Tabel I.2 Hasil Akreditasi Sekolah Dasar Negeri dan Swasta Kota Pekanbaru Tahun 2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sekolah Dasar (SD)
Kecamatan Tampan Bukit Raya Lima Puluh Sail Pekanbaru Kota Sukajadi Senapelan Rumbai Tenayan Raya Marpoyan Damai Rumbai Pesisir Payung Sekaki
Total
A
B
C
TT
12 12 4 4 5 7 3 2 7
9 12 7 4 2 10 7 8 12
0 8 7 0 3 9 4 4 5
6 0 2 0 0 0 3 0 5
27 32 20 8 10 26 17 14 29
9
13
3
7
32
11 9
10 6
2 3
3 2
26 20
85
100
48
28
261
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang terdiri 261 Sekolah Dasar Negeri dan Swasta dengan total murid 109.703 orang. Jumlah guru 5.216 orang baik PNS maupun Non PNS, dengan kualifikasi akademik yang belum S1 untuk satuan pendidikan SD berjumlah 2.484 orang (47,62%), yang memiliki kualifikasi akademik strata satu (S1) berjumlah 2.688 orang (51,53%), sedangkan yang memiliki kualifikasi akademik strata dua (S2) berjumlah 44 orang (0,84%) seperti terlihat pada tabel. Berdasarkan jumlah peserta didik pada kecamatan di Kota Pekanbaru, Jika pertambahan penduduk diasumsikan 2% dalam 1 tahun, dengan jumlah peserta didik tahun 2012 sebesar lebih kurang 109.703 orang, maka dibutuhkan fasilitas belajar untuk 2.194 tambahan peserta didik baru setiap tahun. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang terdiri 261 Sekolah Dasar Negeri dan Swasta dengan total murid 109.703 orang. Jumlah guru 5.216 orang baik PNS maupun Non PNS, dengan kualifikasi akademik yang belum S1 untuk satuan pendidikan SD berjumlah 2.484 orang (47,62%), yang memiliki kualifikasi akademik strata satu (S1) berjumlah 2.688 orang (51,53%), sedangkan yang memiliki kualifikasi akademik strata dua (S2) berjumlah 44 orang (0,84%) seperti terlihat pada tabel. Berdasarkan jumlah peserta didik pada kecamatan di Kota Pekanbaru, Jika pertambahan penduduk diasumsikan 2% dalam 1 tahun, dengan jumlah peserta didik tahun 2012 sebesar lebih kurang 109.703 orang, maka dibutuhkan fasilitas belajar untuk 2.194 tambahan peserta didik baru setiap tahun. Kondisi ruang kelas yang ada, cukup baik. Dari 2.345 ruang kelas 79,45% (1.863) berkategori baik, 13,82% (324) berkategori rusak ringan, sedangkan 6,74% (158) berada pada kondisi rusak berat. Dinas Pendidikan melalui APBD Kota Pekanbaru dan Bansos Kemdikbud tetap berupaya merehabilitasi/ merevitalisasi kelas-kelas yang termasuk kategori rusak berat. Tetapi, ruang kelas yang pada tahun ini berada pada kondisi rusak ringan, tanpa pemeliharaan yang
3
cukup tahun berikutnya dapat berubah menjadi Rusak Berat. Itulah sebabnya setiap tahun dibutuhkan dana untuk merehap ruang kelas yang rusak berat. Apabila dilihat dari rasio rombel dengan jumlah siswa per ruang kelas yang ada, maka jumlah siswa per rombel 34 orang. Berdasarkan Perwako 2012, jumlah siswa per kelas ini memenuhi aturan. Tetapi jika jumlah siswa dibandingkan dengan ruang kelas yang ada, maka setiap kelas akan ditempati oleh 47 orang siswa. Untuk mengatasi hal ini sekolah menerapkan double shif. Berdasarkan Tabel I.4 terdapat pertambahan jumlah siswa sebanyak 2.194 orang setiap tahun. Pertambahan jumlah siswa ini memerlukan 55 tambahan Ruang Kelas Baru (RKB) setiap tahun dari ruang yang ada saat ini. 2. Tinjauan Teori 2.1 Teori Kebijakan Menurut Miftah Thoha (1984:45) kebijakan adalah sikap atau tindakan lebih lanjut tentang bagaimana caranya mencapai tujuan dalam hal tindakan atau ketentuan yang mengaturnya, mendasarkan kembali kepada asas pokok penyelenggaraan pemerintah. Ilmu kebijakan adalah studi tentang proses pembuatan keputusan atau proses memilih dan mengevaluasi informasi yang tersedia dan berguna untuk pemecahan masalah tertentu serta kebijakan dirumuskan sebagai suatu keputusan yang disifati oleh adanya perilaku konsisten dan pengumpulan pada bagian dari keduanya yakni bagi orang-orang yang membuatnya dan orang yang melaksanakannya. Dalam merumuskan suatu kebijakan diperlukan adanya model kebijakan, Model Grindle (1980) dalam Samodra Wibawa (1994:22) ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan maka implementasi kebijakan dilakukan. Menurut Grindle, bahwa keberhasilan implementasi kebijakan public dipengaruhi oleh dua variable yang fundamental, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Menurut Dewey, kebijakan publik menitikberatkan pada apa yang dikatakan sebagai "publik dan problem-problemnya". Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Selain itu, kebijakan publik juga merupakan studi tentang "Bagaimana, mengapa dan apa efek dari tindakan aktif dan pasif pemerintah. Atau seperti apa yang dinyatakan oleh Thomas R.Dye, kebijakan publik adalah studi tentang "Apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut (Wayne Parsons, 2005:12). 2.2 Teori Implementasi Kebijakan Menurut Syaukani (2002:295), implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantar kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sesuai yang diharapkan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan, tidak lebih dan tidak kurang. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.
4
Dalam mengkaji implementasi kebijakan public George C Edward III (Winarno, 2005:150) menyarankan untuk memperhatikan empat faktor agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu struktur birokrasi, sumber daya, disposisi dan komunikasi. 1. Struktur Birokrasi, implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Birokrasi biasanya dicipyakan sebagai instrument dalam menangani keperluankeperluan public. 2. Sumber Daya, dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya, baik sumber daya manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan dann isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien. 3. Disposisi, merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh implementator kebijakan. Implementator yang baik harus memiliki disposisi yang baik, maka implementator tersebut akan mampu menjalankan kebijakan dengan baik. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi tidak akan berjalan dengan baik. 4. Komunikasi, berhubungan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan publik, ketersediaan sumber daya, sikap dan daya tanggap pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. 2.3 Teori Manajemen Pemerintahan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang berarti badan atau lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka atau upaua mencapai tujuan Negara. Setelah ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, maka pengertian tersebut akan berbeda dan maknanya berubah. Kalau pemerintah adalah “lembaganya”. Sedangkan pemerintahan adalah pelaksana dari lembaga tersebut, yaitu “pejabatnya” atau “pelaksananya”. Dan sering disebut “aparatur” yang melaksanakan pemerintahan. Berbicara mengenai Manajemen Pemerintahan, berarti ada dua ilmu, yakni Manajemen dan Pemerintahan. Penggabungan dua ilmu ini, melahirkan Manajemen Pemerintahan. Menurut Budi Supriyanto (2009:24) manajemen pemerintahan merupakan inti dari pemerintahan, sedangkan pemerintahan sifatnya lebih umum dan manajemen sifatnya lebih khusus yang menyoroti tentang “tatakola pemerintahan”. Dengan kata lain. Manajemen Pemerintahan adalah proses kegiatan dalam rangka melaksanakan tatakola atau pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan yakni mensejahterakan rakyat Fungsi Manajemen Pemerintahan menurut Budi Supriyanto (2009:41), dapat dikategorikan sebagai berikut : 1. Manajemen Pemerintahan berarti membuat keputusan-keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksana sampai monitoring atau evaluasi tentang tata kola pemerintahan, baik dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5
2. Manajemen pemerintah berarti menetapkan kebijakan-kebijakan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang ditugaskan 4. Manajemen pemerintahan berarti melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi kelembagaan, pemberian pedoman atau bimbingan pelatihan, arahan dan supervise bidang tata kola pemerintahan 5. Manajemen pemerintahan berarti penetapan pedoman perencanaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian bidang tatakola pemerintahan. 3. Masalah Penelitian Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sendiri telah berupaya untuk memenuhi bahkan sebisa mungkin melampaui apa yang telah menjadi target dari Standar Nasional Pendidikan (SNP) agar mutu pendidikan di Kota Pekanbaru dapat lebih meningkat dan menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Untuk melihat tolak ukur apakah pemerintah sudah mencapai standar tersebut maka diadakanlah akreditasi sekolah. Untuk mencapai nilai target pendidikan nasional (A dan B) maka melalui program-program pendidikan yang dibuat pemerintah daerah dan dana APBD 2012 yang hampir 37% untuk pendidikan diharapkan target nilai akreditasi dapat terpenuhi sehingga tidak ada lagi sekolah yang terakreditasi C dan TT (tidak terakreditasi). Sesuai dengan penjelasan diatas, maka perumusan masalahnya adalah Mengapa upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam meningkatkan akreditasi Sekolah Dasar (SD) di Kota Pekanbaru kurang optimal ? 4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 4.1 Tujuan penelitian Seiring dengan rumusan permasalahan pada penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam meningkatkan nilai akreditasi Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru. 2. Untuk mendiskripsikan faktor-faktor hambatan yang mempengaruhi kurang optimalnya upaya peningkatan akreditasi Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. 4.2 Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat akademis dan manfaat praktis : 1. Manfaat Akademis, Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian secara lebih lanjut, terutama dalam meneliti yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan melalui akreditasi. 2. Kegunaan Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan instasi terkait yang mempunyai wewenang dan
6
tanggungjawab tentang pelaksanaan suatu program terutama di bidang pendidikan. METODE PENELITIAN 1. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapat data yang diperlukan. Dalam penelitian ini diperlukan data atau keterangan dan informasi. untuk itu penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 1. Wawancara , dengan menggunakan metode interview atau wawancara terstruktur. teknik wawancara ini dilakukan kepada seluruh informan yang telah ditetapkan sebelumnya. 2. Observasi, dengan mengadakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung pada objek yang diteliti sehubungan dengan permasalahan dalam upaya peningkatan akereditasi Sekolah Dasar Negeri atau Swasta. 3. Dokumentasi, data berupa dokumen yang digunakan untuk menggali informasi. 2. Jenis Data Sesuai dengan tujuan penelitian yang disebutkan diatas, maka jenis data yang diperlukan adalah: 1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan hasil pengamatan penelitian yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi yaitu data yang terkait dengan upaya pemerintah Kota Pekanbaru dalam peningkatan nilai akreditasi Sekolah Dasar Negeri di Kota Pekanbaru. selain itu data primer juga diperoleh secara langsung dari informan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara. 2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapat seperti, laporan-laporan, struktur organisasi, tupoksi (tugas pokok dan fungsi), profil dinas, rekapitulasi kecamatan data Sekolah Dasa periode 2007-2012, dan lampiran data-data lain yang dipublikasikan yang mana dapat mendukung dan menjelaskan masalah penelitian. 3. Teknik Analisa Data Penelitian ini dilakukan dengan analisa kualitatif. Menurut Bagong Suyanto (2010:166) jenis penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang dikelilingi dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subjek dan objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dilapangan sebagaimana adanya.
7
HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Upaya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Akreditasi di Kota Pekanbaru Tahun 2012. 1.1 Sosialisasi Pentingnya Akreditasi Sekolah. Menurut teori George C Edward III, komunikasi merupakan penyampaian atau pengiriman pesan dari pemerintah kepada publik, sehingga diperoleh kejelasan atau mengerti maksud dari pesan itu melalui berbagai tingkatan atau perantara yang berakibat kepahaman dan dengan ditunjukkan pada reaksinya terhadap tujuan dari pesan itu. Dalam sosialisasi digunakan komunikasi yang melibatkan seluruh media yang ada. Dinas Pendidikan berkerja sama dengan Badan Akreditasi Provinsi (BAP) dalam mensosialisasikan akreditasi. Tujuannya adalah agar sekolah dan masyarakat dapat memahami betapa pentingnya akreditasi dalam meningkatkan mutu pendidikan, sehingga program peningkatan mutu pendidikan melalui akreditasi dapat berjalan optimal. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru mengupayakan agar akreditasi yang pada dasarnya merupakan kebijakan strategis bisa dapat dipahami secara menyeluruh dikarenakan dalam penilaian kelayakan program satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 1.2 Peningkatan Standar isi Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam criteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru untuk meningkatkan standar isi adalah: 1. Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten mengadakan kurikulum muatan lokal, dengan melibatkan pihak Kepala Sekolah, Guru, Komite sekolah, dan instansi terkait. 2. Penyediaan buku sekolah agar sekolah dapat mempunyai buku-buku penting yang dapat menunjang proses belajar. 3. Mengadakan pelatihan dan workshop tentang penyusunan pengembangan dan impelemtasi KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Sekolah mengembangkan silabus mata pelajaran dengan menggunakan 7 langkah pada panduan penyusunan KTSP. 1.3 Peningkatan Standar Proses Standar Proses adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan. Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru terkait standar proses adalah: 1. Mengadakan pelatihan-pelatihan kepada Kepala Sekolah Perlunya meningkatkan kulifikasi akademik kepala sekolah dari diploma II ke jenjang S1 dan seterusnya melanjutkan ke S2. Hal ini penting dilakukan mengingat banyak hal yang bisa diperoleh dari S2 terutama disiplin ilmu yang
8
berhubungan dengan manajemen sekolah. Kepemimpinan sekolah juga harus mampu merumuskan visi dan misi sekolah agar target perbaikan mutu lebih terencana dan terarah. 2. Mengadakan pelatihan guru-guru sehingga guru mampu mengajar dengan baik. Sperti mengadakan pelatihan berkaitan dengan RPP, Guru mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran 3. Standar sarana dan prasarana disediakan Pembangunan sarana dan prasarana tentu saja mendukung proses belajar mengajar dengan baik dan lancar, kurangnya standar sarana dan prasarana tentu saja menhgambat proses belajar mengajar tersebut. 1.4 Peningkatan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah criteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam peningkatan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah 1. Memberikan beasiswa setiap tahunnya kepada guru-guru untuk melanjutkan sekolah ke standar yang telah ditentukan (S1/DIV). 2. Mengangkat Guru Tidak Tetap atau Guru Bantu untuk memenuhi kurangnya guru lewat APBD setiap tahunnya. 3. Untuk tenaga kependidikan dengan mengadakan pegawai harian lepas 4. Memberikan sertifikasi bagi para guru professional 1.5 Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Standar Standar sarana dan Prasarana adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan criteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi. Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru akreditasi dari Standar sarana dan Prasarana adalah : 1. Memberikan alokasi besar, bentuk dari perwujudan peningkatan mutu pendidikan Kota Pekanbaru maka pemerintah mengalokasikan dana untuk pendidikan dari tahun 2006 hingga 2009 konsisten lebih dari 20 persen dalam APBD setiap tahunnya. 2. Memenuhi pemenuhan kekurangan alat bantu belajar, gedung perpustakaan, labor, kamar mandi, ruang guru, kelas dan lain-lain. 3. Pengecekan langsung kelapangan. Pengecekan kelapangan dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi sekolah dan apa yang menjadi kekurangan sekolah tersebut agar dapat dipenuhi secepatnya. Hanya saja terkadang untuk memenuhi hal yang menjadi permasalahan tersebut terkadang sulit untuk dituntaskan. 1.6 Peningkatan Standar Pembiayaan Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun Penetapan besarnya anggaran program pembinaan pendidikan dasar (SDN) sepenuhnya menjadi kewenangan pemda. Oleh karenanya, antara satu daerah
9
dengan daerah lain terdapat bentuk program dan alokasi anggaran yang bervariasi. Sebagian besar anggaran program pembinaan digunakan untuk focus dalam pembangunan atau pengembangan SD yang lebih bersifat fisik. Dana 37% untuk pendidikan lewat APBD Provinsi Riau, salah satunya dana BOS sesuai ketentuan dan penanganan administrasi BOS untuk dapat dipertanggungjawabkan, hal tersebut merupakan upaya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru untuk meningkatkan akreditasi Sekolah Dasar dalam hal komponen standar pembiyaan. Kordinasi bendahara sekolah secara periodik, Membiayai sekolah dengan menggunakan dana bos. 1.7 Peningkatan Standar Pengelolaan Peningkatan Standar Pengelolaan adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelengaaraan pendidikan. Salah satu contoh dari peningkatan standar pengelolaan sekolah adalah pemerintah memberikan pelatihan kepada sekolah agar lebih professional hingga sekolah terkelola dengan baik, misalnya Kepala Sekolah diberi latihan selama 6 hari. Pelatihan tersebut biasanya dikhususkan bagaimana Kepala Sekolah nantinya mampu mebuat keputusan, selain memenajemen sekolah, seperti melatih kerja tahunan mereka. 1.8 Peningkatan Standar Kompetensi Kelulusan Standar Kelulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dari standar proses adalah: 1. Mengadakan TO (Try Out) atau uji coba kepada siswa menjelang UN agar terbiasa dalam menghadapi soal-soal UN nantinya. Meningkatkan nilai UN dengan menambah jam bimbel dan try out sekolah, usaha untuk meningkatkan nilai UN, Melaksanakan tes diagnosik, try out, remedial/pengayaan. 2. Menyediakan dana untuk TO. Dalam hal ini membantu menyediakan alatalat tulis yang dibutuhkan untuk UN nantinya sehingga siswa tidak perlu memikirkan alat tulis apa yang nantinya digunakan agar sesuai dengan kertas ujian. 3. Meminta sekolah untuk mengadakan ekstrakurikuler setiap minggunya agar mengasah keterampilan dan skill siswa. 4. Guru BK (Bimbingan Konseling) diminta dapat mengajari menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi. 1.9 Peningkatan Standar Penilaian Pendidikan Standar Penilaian Pendidikan adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik. Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru akreditasi dari Standar Penilaian Pendidikan adalah : 1. TO untuk mempertinggi kualitas kelulusan 2. Dana yang cukup untuk pengelolaan US/US 3. Honor/ Panitia UN 4. Pembentukan/Pemantapan Tim Penjamin Mutu Sekolah Untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sekolah, baik yang bersifat rutin maupun
10
pengembangan, sekolah hendaknya mengacu pada RKAS yang telah disusun. Memang tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap rencana tersebut, sejauh untuk penyempurnaan 2. Faktor-faktor yang menghambat dalam proses pelaksanaan upaya peningkatan akreditasi Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
2.1 Terbatasnya Dana Pendidikan Dari segi pembiayaan pendidikan, merujuk dari PP No.19 tahun 2005 pasal 62 yang menyebutkan bahwa standar pembiayaan sebagai berikut; 1. Pembiayaan pendidikan terdiri dari atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal, 2. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. 3. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan, 4. Biaya operasi satuan pendidikan. Adanya komitmen pemerintah dalam rangka mendukung pemenuhan anggaran untuk pendidikan minimal 20% dari APBD untuk meningkatkan kesejahteraan pendidikan memang membantu dalam pemenuhan mutu pendidikan. Tetai saat ini kondisi guru dan fasilitas pendidikan dan infrastruktur masih belum mencapai apa yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Dana yang langsung diterima SD Negeri dari anggaran pembangunan adalah Bantuan Dana Operasional dan Pemeliharaan (DOP), sedangkan dari anggaran rutin berupa Sumbangan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (SBPP). Namun pengalokasian dana-dana tersebut tidak dilakukan setiap tahun oleh semua kabupaten/kota. Selain itu, dalam kenyataannya tidak semua dana digunakan secara langsung untuk proses belajar- mengajar di dalam kelas. Di beberapa daerah dana tersebut digunakan untuk biaya kantor, perjalanan dinas, dan kesejahteraan pegawai. Selain itu keterbatasan dana menjadi masalah cukup mendasar dalam upaya peningkatan mutu di SDN 173, ditambah dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak memungkinkan untuk dapat berpartisipasi dalam mengatasi keterbatasan dana tersebut. 2.2 Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Peningkatan Sumber Daya Masyarakat (SDM) bagi kalangan pendidik, sebagai 'motor penggerak utama' dalam memajukan dunia pendidikan, ada lima persoalan yang menjadi hambatan bagi guru dalam memajukan dunia pendidikan, meliputi masih minimnya kualifikasi guru yang sudah sarjana (S1), banyak guru yang belum sertifikasi, perlunya perekrutan guru sesuai bidang keilmuan, dan masih terjadinya penumpukan guru di satu daerah. Sumber Daya Manusia (SDM) dan aparatur pemerintah adalah subjek dan juga sekaligus objek dalam implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Noon, sebagai subjek, pembahasannya berkenaan dengan kemampuan dan
11
kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Sebagai objek, sumber daya manusia berkaitan dengan penerimaan terhadap suatu kebijakan. Keadaan guru kota Pekanbaru cukup memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Bukan itu saja, masih banyak tenaga pendidik Kota Pekanbaru bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Kelayakan mengajar itu jelas berhubungan dengan tingkat pendidikan guru itu sendiri. Data dari Dinas Kota Pekanbaru menunjukkan dari sekitar 2.484 orang guru (47,62%) belum menyelesaikan S1 dari 5.612 orang guru di Kota Pekanbaru. Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawab. Sementara itu kualitas pendidikan juga masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan peserta didik dan pembangunan yang terutama disebabkan oleh kurang dan belum meratanya pendidikan dan tenaga kependidikan baik secara kuantitas maupun kualitas, belum memadainya ketersediaan fasilitas belajar terutama buku pelajaran dan peralatan alat peraga pendidikan, serta belum berjalannya sistem kendali mutu dan jaminan kualitas pendidikan. 2.3 Kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Tetap penting dicatat, bahwa persoalan sarana dan prasarana pendidikan tidak cukup pada tingkatan ketersedian sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Mutu atau kelayakan sarana maupun prasarana yang ada juga harus diperhitungkan, terutama untuk bangunan/ruang kelas, perpustakaan, laboratorium dan kelengkapannya. Bangunan kelas yang rusak tentu akan mempengaruhi kualitas proses belajar mengajar yang terjadi. Menurut data yang tercatat oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tahun 2012, paling tidak terdapat sekitar 1.821+299+166 ruang kelas SD. Untuk tingkat sekolah dasar dari total 261 sekolah, 1.821 ruang kelas dalam baik, 299 kelas rusak sedang, dan 166 kelas rusak berat. Meski pemerintah telah mengalokasikan dana di atas 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru dari 2009-2012 secara berturut-turut untuk bidang pendidikan, namun tampaknya belum berdampak maksimal pada membaiknya fasilitas di sejumlah sekolah. 2.4 Pengelolaan Pendidikan yang belum efektif dan efisien. Sistem pengelolaan pendidikan yg belum sepenuhnya efektif dan effisien yang antara lain ditunjukan oleh belum tersedianya informasi pendidikan yang memungkinkan masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih satuan pendidikan secara tepat, belum optimalnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan. Permasalahan efisiensi pendidikan dipandang dari segi internal pendidikan, yakni apabila sasaran dalam bidang pendidikan dapat dicapai secara efisien atau berdaya guna. Artinya pendidikan akan dapat memberikan hasil yang baik dengan tidak menghamburkan sumberdaya, seperti uang, waktu, tenaga dan sebagainya. Penanggulangan masalah pendidikan ini dapat dilakukan dengan peningkatan kulitas tenaga pengajar. Jika kualitas tenaga pengajar baik, bukan
12
tidak mungkin akan menghasilkan lulusan atau produk pendidikan yang siap untuk mengahdapi dunia kerja. Selain itu, pemantauan penggunaan dana pendidikan dapat mendukung pelaksanaan pendidikan yang efektif dan efisien. Kelebihan dana dalam pendidikan lebih mengakibatkan tindak kriminal korupsi di kalangan pejabat pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang lebih terorganisir dengan baik juga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendidikan. Pelaksanaan kegiatan pendidikan seperti ini, akan lebih bermanfaat dalam usaha penghematan waktu dan tenaga. KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan a. Masih banyak sekolah yang terakreditasi C dan belum terakreditasi baik di dalam pusat kota maupun dipinggir kota Pekanbaru. Hal tersebut disebabkan oleh Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang belum memenuhi standar, terutama Standar Sarana Prasarana dan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dinas Kota Pekanbaru sudah melakukan semaksimal mungkin upaya untuk mengatasi hal tersebut. Diantaranya dengan mengadakan sosialisasi tentang akreditasi, serta peningkatan 8 standar pendidikan untuk menunjang naiknya nilai akreditasi diantaranya peningkatan standar isi, peningkatan standar proses, peningkatan kompetensi kelulusan, peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan standar pengelolaan, peningkatan standar pembiayaan serta peningkatan standar penilaian melalui program-program yang telah dibuat oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. b. Segala upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru ternyata belum sepenuhnya optimal yang disebabkan oleh beberapa faktor hambatan yaitu masalah Dana APBD Kota Pekanbaru yang masih kurang untuk pendidikan, SDM (Sumber Daya Manusia) yang belum memenuhi standar, masih minimnya sarana dan prasarana disekolah yang menunjang proses belajar mengajar serta pengelolaan pendidikan yang belum efektif dan efiseien. 2. Saran a. Untuk melaksanakan upaya-upaya tersebut sebaiknya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebaiknya sering mengkontrol dan mengadakan tinjauan langsung ke sekolah-sekolah dasar yang ada di Kota Pekanbaru terutama yang terletak dipinggir Kota Pekanbaru. Karena masih banyak sekolah yang berada dalam keadaan memprihatinkan terutama dalam sarana dan prasarana sekolah. b. Dalam mengatasi hambatan upaya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru untuk meningkatkan akreditasi Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru, maka perlunya manajemen yang benar dalam mengelola anggaran yang diperlukan untuk pendidikan agar anggaran tersebut tepat sasaran serta sumber daya manusia yang berkompeten dalam hal pengelolaan pendidikan.
13
DAFTAR PUSTAKA Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka. Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta : Salemba Humanika. Marzali, Amri. 2012. Antropologi dan Kebijakan Publik. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi : Ilmu Pemerintahan Baru 1 dan 2. Jakarta : Rineka Cipta. Nyimas Dwi Koryati, dkk. 2005. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah. Yogyakarta: Cipta Mandiri. Parsons, Wayne. 2005. Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Purwanto, Erwan Agus. 2012. Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media. Sarwato. 1981. Administrasi Pemerintahan. Jakarta : Ghalia Indonesia. Sunggono, Bambang. 1994. Hukum dan Kebijakan Publik. Sinar Grafika:Jakarta Supriyanto, Budi. 2009. Manajemen Pemerintahan : Plus Dua Belas Langkah Strategis. Jakarta : CV.Media Brilian. Suyanto, Bagong. 2010. Metode Penelitian Sosial. Kencana:Jakarta Syaukani, H.R, dkk. 2002. Mencari Bentuk Otonomi Daerah. Jakarta : Rineka Cipta. Thoha, Miftah. 1984. Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Rajawali:Jakarta. Wibawa, Samudra. 1994. Kebijakan Publik Proses dan Analisis. Jakarta : Intermedia. Wnarno, Budi. 2005. Teori & Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo:Yogyakarta
14
