UNIVERSITAS INDONESIA ADVOKASI HAK ASASI MANUSIA (HAM) TRANSNASIONAL: STUDI KASUS FALUN GONG ( ) SKRIPSI ROMARGA A. WAWORUNTU

UNIVERSITAS INDONESIA

ADVOKASI HAK ASASI MANUSIA (HAM) TRANSNASIONAL: STUDI KASUS FALUN GONG (1999-2011)

SKRIPSI

ROMARGA A. WAWORUNTU 0806352416

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL DEPOK JULI 2012

Advokasi hak..., Romarga Waworuntu, FISIP UI, 2012

UNIVERSITAS INDONESIA

ADVOKASI HAK ASASI MANUSIA (HAM) TRANSNASIONAL: STUDI KASUS FALUN GONG (1999-2011)

SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Hubungan Internasional

ROMARGA A. WAWORUNTU 0806352416

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL DEPOK JULI 2012


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, Dan semua sumber yang baik dirujuk maupun dikutip telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

: Romarga A. Waworuntu

NPM

: 0806352416

Tanda Tangan : Tanggal

: 20 Juni 2012

ii


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh: Nama


NPM

: 0806352416

Program Studi

: ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Judul Skripsi

:

“Advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) Transnasional: Studi Kasus Falun Gong (1999-2011)”

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima Sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI Pembimbing : Dra. Ani Widyani S., MA

(

)

Penguji Ahli : Dwi Ardhanariswari, MA

(

)

Ketua Sidang : Andi Widjajanto, Ph.D

(

)

Sekretaris

(

)

: Aninda R. Tirtawinata, M. Litt

Ditetapkan di : Depok Tanggal

: 2 Juli 2012

iii


KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaan-Nya, saya mampu merampungkan skripsi ini. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan menerima gelar Sarjana Sosial dari Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Indonesia. Berbagai peneliti telah sebelumnya menyoroti permasalahan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh China. Meskipun telah mendapat desakan dari berbagai aktor dalam hubungan internasional, China belum juga mengubah perilakunya. Pemerintah China melihat bahwa kepentingan kolektif berada di atas kepentingan individu. Segala aktivitas yang dirasa dapat mengarah pada motif politik yang dapat mengancam stabilitas negara direpresi oleh pemerintah China. Falun Gong merupakan salah satu kelompok yang mendapatkan perlakuan keras dari pemerintah. Represi pemerintah atas Falun Gong bukan hanya terjadi secara fisik, namun juga secara digital. Penyensoran Internet secara ketat oleh pemerintah China semakin membatasi ruang gerak Falun Gong. Untuk mencari solusi, Falun Gong membangun jaringan transnasional yang terutama mengandalkan diaspora Falun Gong di luar negeri. Studi mengenai sejauh mana dan langkah-langkah seperti apa sajakah yang diupayakan jaringan tersebut akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Penulis sadar bahwa tulisan ini masih memiliki sejumlah kekurangan dan limitasi, baik dalam hal teknis maupun secara substansi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperkaya penelitian ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberi kontribusi bagi studi Hubungan Internasional.

Depok, 20 Juni 2012

Romarga A. Waworuntu iv


UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada henti penulis panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang atas kemurahan-Nya senantiasa menuntun penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga ingin berterima kasih pada berbagai pihak yang telah membantu penulis selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Dra. Ani Widyani S., MA selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih untuk kesediaan Mba Ani untuk membimbing penulis dalam proses penulisan skripsi. Terima kasih karena telah menyediakan waktu di tengah-tengah kesibukan Mba Ani dan terima kasih pula untuk sumbangan wawasan pengetahuan seputar topik penelitian penulis, termasuk dengan meminjamkan koleksi buku pribadi untuk membantu penulisan skripsi ini. 2. Dosen-dosen HI. Terima kasih pada Mba Dwi Ardhanariswari, MA selaku pembimbing akademik penulis. Terima kasih atas segala saran dan perhatian yang diberikan Mba Riris, khususnya selama proses penulisan skripsi. Terima kasih pada Drs. Fredy B. L. Tobing selaku dosen SPM penulis, yang memberi berbagai masukan dan saran bagi penulisan skripsi ini, terutama selama kelas percepatan SPM. Penulis juga mengucapkan terima kasih pada Mas Andi Widjajanto, Ph.D selaku Ketua Program S1 HI. Terima kasih pula untuk Pak Makmur Keliat, Ph.D selaku penguji sidang rancangan skripsi penulis. Penulis juga ingin berterima kasih pada Mba Suzie S. Sudarman, MA, karena melalui mata kuliah Kekuatan Jaringan Informasi Global yang diajarkan oleh Mba Suzie, penulis terinspirasi untuk menulis skripsi dengan topik mengenai jaringan. Penulis juga turut mengucapkan terima kasih pada dosen-dosen lain di HI, khususnya dosen-dosen yang mengajar mata kuliah kluster Masyarakat Transnasional. 3. Keluarga penulis. Terima kasih untuk Papa Roy Waworoentoe dan Mama Jeanne Waworoentoe untuk dukungan yang selalu diberikan kepada penulis, baik dukungan moral, material, maupun doa. Terima kasih untuk Kak Ronne dan Kak Kiki yang senantiasa memberi semangat. 4. Terima kasih untuk sahabat-sahabat SMA penulis di kelas IPS: Jane, MJ,

5


Santi, Grace, dan Ola, yang meskipun tidak berkuliah di HI UI, namun senantiasa memberi dukungan atas penulisan skripsi ini. Terima kasih pada Chei, yang merupakan teman sepenanggungan penulis dalam program percepatan skripsi, atas dukungannya. 5. Terima kasih untuk teman-teman HI: Mita dan Nasrul, teman satu bimbingan yang telah berjuang bersama-sama dalam penulisan skripsi ini; Sri dan Nico, yang meskipun telah lulus namun bermurah hati menyumbangkan waktu dan pemikirannya atas skripsi penulis; Dwi, Yanti, Riza, Raisa, Melissya, teman-teman seperjuangan skripsi yang telah meluangkan waktu untuk berbagi kegalauan dan saling memberi dukungan; teman-teman seperjuangan kelas SPM Adhy, Agung, Aria, Arya, Dafy, Diku, Fadlin, Iqbal, Kohar, Roby, TB, dan Tulus; teman-teman HI 2008 yang telah berjuang bersama-sama Adi, Citra, Deny, Dhani, Emir, Febrian, Gia, Gita, Ipeh, Joan, Lesly, OK, Kun, Machfudz, Min Ah, Palar, Ria, Sorang, Ulpa, Vina, Vivi, Weki, Yanuar, Yari, Yona, dan Yusdam; seniorsenior yang telah memberi dukungan dan saran selama penulisan skripsi ini, yaitu Prili dan Dhina; junior-junior HI yang seperjuangan dalam mengerjakan Skripsi/TKA, yaitu Caroline dan Pettisa, serta rekan-rekan HI lintas angkatan lainnya. 6. Untuk berbagai pihak lain yang telah memberi bantuan dalam berbagai bentuk bagi kelancaran penulisan skripsi ini namun tak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu.

Depok, 20 Juni 2012

Romarga A. Waworuntu

6


HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama


NPM:

: 0806352416

Program Studi : S1-Reguler Ilmu Hubungan Internasional Departemen

: Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya

: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) Transnasional: Studi Kasus Falun Gong (1999-2011)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas karya akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di

: Depok

Pada tanggal : 20 Juni 2012

Yang menyatakan

Romarga A. Waworuntu vii


ABSTRAK Nama : Romarga A. Waworuntu Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional Judul : “Advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) Transnasional: Studi Kasus Falun Gong (1999-2011)” Falun Gong, yang merupakan pergerakan yang direpresi oleh pemerintah China, menggunakan jaringan untuk mencari solusi di luar batas negara. Penelitian ini ingin memberikan pemahaman mengenai bagaimana Falun Gong menggunakan jaringan advokasi transnasional untuk menghadapi represi pemerintah China, dengan melihat strategi pergerakan dan taktik jaringan. Temuan penelitian ini ditujukan untuk melihat signifikansi peran jaringan transnasional bagi suatu pergerakan sosial dalam kacamata studi Hubungan Internasional. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran pergerakan sosial, jaringan advokasi transnasional, dan konsep hak asasi manusia, serta dilaksanakan dengan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa Falun Gong menggunakan struktur kesempatan politik dan pembingkaian budaya sebagai strategi pergerakannya, serta politik informasi, politik simbolik, dan politik pengaruh moral sebagai taktik jaringan. Kata kunci: Falun Gong, Pergerakan Sosial, Jaringan Transnasional, Hak Asasi Manusia, China.

8


ABSTRACT Name : Romarga A. Waworuntu Study Program: Ilmu Hubungan Internasional Title : “Transnational Human Rights Advocacy: A Study Case on Falun Gong (1999-2011)” Falun Gong, a movement that is repressed by Chinese government, uses transnational networks to find solution across China’s national borders. The focus of this study is to understand how Falun Gong uses transnational advocacy networks to face the repression from Chinese government, by examining its movement strategy and network tactics. This research aims to see the significance of transnational networks for social movement in the framework of International Relations study. This study will use social movement, transnational advocacy networks and human rights as frameworks of thinking. This study used qualitative method and the data were collected by literature study. This study found that Falun Gong used political opportunity structures and cultural framing as its movement strategy, as well as information politics, symbolic politics and moral leverage politics as its network tactics. Keywords: Falun Gong, Social Movement, Transnational Movement, Human Rights, China.

9


DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....................................................ii HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................................iii KATA PENGANTAR ................................................................................................ iv UCAPAN TERIMA KASIH ..................................................................................... v HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI ...........................................................vii ABSTRAK ................................................................................................................viii ABSTRACT ............................................................................................................... ix DAFTAR ISI................................................................................................................ x DAFTAR BAGAN.....................................................................................................xii DAFTAR GRAFIK ...................................................................................................xii DAFTAR TABEL .....................................................................................................xii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1 I.1 Latar Belakang Permasalahan.............................................................................. 1 I.2 Rumusan Permasalahan ....................................................................................... 5 I.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian ...................................................................... 6 I.4 Tinjauan Pustaka.................................................................................................. 6 I.4.1 Peran Jaringan bagi Pergerakan Sosial ....................................................... 6 I.4.2 Pergerakan Sosial di China ....................................................................... 10 I.4.3 Falun Gong sebagai Pergerakan Sosial..................................................... 12 I.5 Kerangka Pemikiran .......................................................................................... 16 I.5.1 Pergerakan Sosial...................................................................................... 16 I.5.2 Transnational Advocacy Network (TAN) ................................................. 19 I.5.3 Konsep Hak Asasi Manusia ...................................................................... 22 I.6 Metode Penelitian .............................................................................................. 25 I.7 Asumsi Penelitian .............................................................................................. 26 I.8 Pembabakan Skripsi........................................................................................... 26 BAB II FALUN GONG SERTA PERGERAKAN SOSIAL DI CHINA TERKAIT ISU HAK ASASI MANUSIA ............................................... 29 II.1 Masyarakat dan Negara: Studi Historis Pergerakan Sosial di China serta Respon Pemerintah China .......................................................................... 29 II.2 Falun Gong sebagai Pergerakan Sosial.............................................................. 31 II.2.1 Kemunculan dan Kontroversi Falun Gong di China ................................ 33 II.2.2 Perkembangan Falun Gong pasca Larangan Pemerintah China ............... 37 II.2.3 Falun Gong di Manca Negara ................................................................... 41 II.3 Universalisme vs. Partikularisme Hak Asasi Manusia: Memaknai Falun Gong dalam Konteks Hak Asasi Manusia .................................................. 45 II.3.1 Universalisme sebagai Perspektif Falun Gong dalam Isu HAM .............. 46 II.3.1.1 Jaringan Advokasi Transnasional dalam Isu Hak Asasi Manusia ........ 48 II.3.2 Partikularisme sebagai Perspektif Pemerintah China dalam Isu Hak Asasi Manusia .......................................................................................... 49 1 0 Advokasi hak..., Romarga Waworuntu, FISIP UI, 2012

BAB III JARINGAN ADVOKASI HAK ASASI MANUSIA TRANSNASIONAL DAN PERGERAKAN FALUN GONG .............. 53 III.1 Jaringan dalam Pergerakan Hak Asasi Manusia Falun Gong............................ 53 III.1.1 Peran Pergerakan Falun Gong China ........................................................ 55 III.1.2 Peran Penganut Falun Gong di Luar China .............................................. 56 III.1.3 Peran Media dan Teknologi Informasi ..................................................... 58 III.1.4 Anggota Lain dari Jaringan HAM Transnasional Falun Gong................. 65 III.2 Keterlibatan Jaringan dalam Pergerakan HAM Falun Gong ............................. 66 III.2.1 Information Politics .................................................................................. 66 III.2.1.1 Pengumpulan Informasi dan Identifikasi Isu........................................ 67 III.2.1.2 Distribusi Informasi.............................................................................. 69 III.2.2 Symbolic Politics....................................................................................... 70 III.2.2.1 Penjelasan Isu kepada Masyarakat ....................................................... 70 III.2.3 Leverage Politics ...................................................................................... 72 III.2.3.1 Material Leverage ................................................................................ 72 III.2.3.2 Moral Leverage .................................................................................... 73 III.2.4 Accountability Politics .............................................................................. 74 III.2.4.1 Pengawasan terhadap Komitmen Aktor Target.................................... 74 III.3 Reaksi Pemerintah China terhadap Perjuangan Falun Gong ............................. 76 BAB IV ANALISIS PERAN JARINGAN TRANSNASIONAL BAGI PERGERAKAN FALUN GONG DALAM ISU HAK ASASI MANUSIA ................................................................................................. 81 IV.1 Analisis Jaringan Pergerakan Falun Gong......................................................... 81 IV.1.1 Political Opportunity Structures............................................................... 81 IV.1.2 Research Mobilization Structures............................................................. 87 IV.1.3 Cultural Framing ...................................................................................... 89 IV.2 Analisis Peran Jaringan bagi Pergerakan Falun Gong dalam Isu Hak Asasi Manusia ...................................................................................................... 92 BAB V KESIMPULAN ............................................................................................ 99 DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................. 105

1 1 Advokasi hak..., Romarga Waworuntu, FISIP UI, 2012

DAFTAR BAGAN Bagan 1.1 Boomerang Pattern .................................................................................... 20 Bagan 3.1 Boomerang Pattern pada Studi Kasus Falun Gong ................................... 54 Bagan 5.1 Temuan Penelitian ................................................................................... 104

DAFTAR GRAFIK Grafik 2.1 Data Kematian Falun Gong per Tahun (Juli 1999-Maret 2011)................ 39 Grafik 3.1 Hasil Pencarian Google mengenai Falun Gong......................................... 62

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Kronologi Perkembangan Falun Gong hingga Tahun 1999 ....................... 36 Tabel 2.2 Laporan Kematian Akibat Falun Gong versi Pemerintah China. ............... 38 Tabel 3.1 Uji Coba Akses Situs-situs Falun Gong...................................................... 61 Tabel 3.2 Empat Situs Inti Falun Gong....................................................................... 63 Tabel 3.3 Keterlibatan Jaringan dalam Pergerakan HAM Falun Gong. ..................... 75

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran I Lampiran II Lampiran III Lampiran IV

House Concurrent Resolution 304 House Concurrent Resolution 188 House Resolution 605 Bab Dua Konstitusi Republik Rakyat China

xii


1

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan Globalisasi seringkali dipahami sebagai sebatas fenomena ekonomi. Sesungguhnya, globalisasi mempengaruhi segala aspek kehidupan. Globalisasi membawa dampak pada pola hubungan antarnegara dan antarindividu, yang meliputi bidang-bidang seperti ekonomi, politik, militer, masalah-masalah sosial, dan budaya. Inovasi teknologi di bidang transportasi dan komunikasi telah mengakselerasi terjadinya globalisasi. Dalam buku berjudul Hot, Flat, and Crowded: Why We Need a Green Revolution and How It Can Renew America, Thomas L. Friedman mengakui peran penting dari revolusi teknologi, yaitu dalam menyeimbangkan arena ekonomi global dan memberikan kesempatan bagi

masyarakat dunia dalam kompetisi, relasi, dan kerja sama.1 Revolusi teknologi mampu meraih tempat-tempat terpencil sekalipun dan turut mengubah pola hubungan

internasional.

Teknologi

telah

memberdayakan

individu

dan

memampukannya untuk meluaskan pengaruh di ranah global.

Globalisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat sipil. Kemajuan teknologi yang terakselerasi oleh globalisasi telah memfasilitasi jaringan komunikasi dan informasi di antara masyarakat sipil sehingga turut membuka jalan bagi pergerakan sosial. Signifikansi masyarakat sipil di tingkat internasional bukan hanya tercermin dari peningkatan jumlah organisasiorganisasi nonpemerintah yang menjadi tantangan bagi negara, melainkan juga dari peningkatan ragam isu yang diperjuangkan. Meski demikian, pada negaranegara otoriter, ruang gerak masyarakat sipil terbatas karena adanya pembatasan ruang gerak masyarakat sipil, seperti dengan dikeluarkannya berbagai regulasi yang bersifat represif terhadap gerakan masyarakat tersebut. Sikap ini diambil pemerintah karena kekhawatiran akan timbulnya pemberontakan yang dapat

mengganggu stabilitas nasional.

1

Thomas L. Friedman, Hot, Flat and Crowded: Why We Need a Green Revolution-and How It Can Renew America, (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2008), hal. 26.

Universitas Indonesia Advokasi hak..., Romarga Waworuntu, FISIP UI, 2012

2

Globalisasi bukan hanya mendorong masuknya nilai-nilai global ke tingkat lokal, namun juga mengglobalkan nilai-nilai lokal. Fenomena ini dapat menjelaskan bagaimana suatu pergerakan sosial lokal dapat menjadi suatu pergerakan transnasional. Terfasilitasinya gerakan lintas negara bukan hanya dimungkinkan karena kemudahan transportasi yang memungkinkan perpindahan manusia lintas batas negara, namun juga berkat revolusi di bidang teknologi informasi yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran gagasan melalui media, seperti internet. Dengan kemajuan teknologi, pergerakan masyarakat sipil dapat mencari solusi dari isu perjuangannya di luar batas negara sekaligus memiliki kapabilitas untuk memindahkan isu tersebut dari ranah lokal ke global.

Wacana mengenai hubungan di antara negara dan masyarakat sipil menarik untuk dibahas dalam contoh kasus negara China. Pemerintah negara China, yang dikuasai oleh Partai Komunis China (PKC), menganut paham komunis dan memiliki karakteristik totalitarian. Paham komunis dan totaliter ini menyebabkan pemerintah China lebih mendahulukan kepentingan kolektif dan kurang mengindahkan kepentingan individu, sehingga kepentingan individu atau suatu kelompok yang dianggap mengganggu kepentingan masyarakat umum direpresi. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah China menjadi sorotan dan seringkali menuai kecaman dari berbagai aktor internasional. Sesungguhnya, permasalahan HAM merupakan permasalahan yang menyangkut hubungan di antara negara dan masyarakat, yang turut membawa persoalan status,

tuntutan, dan kewajiban dari masyarakat ke pemerintah.2 Ketika permasalahan HAM tidak dapat terselesaikan di antara negara dan masyarakat, seringkali masyarakat berupaya mencari solusi dengan membangun jaringan dengan dunia luar untuk mengadvokasikan perjuangannya.

Di bawah rezim komunis China, pertumbuhan dan ruang gerak masyarakat sipil menjadi sangat terbatas. Kehadiran masyarakat sipil dalam sejarah China salah satunya dapat dilihat dari Pemberontakan Boxer yang terjadi di akhir abad

19 hingga awal abad 20, yang melibatkan sejumlah petani China. Pemberontakan

2

Hung Chao Tai, “Human Rights in Taiwan: Convergence of two Political Countries?”, dalam James C. (ed.), Human Rights in East Asia: A Cultural Perspective, (New York: Paragon House Publishers, 1985), dikutip dari Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, 2nd ed., (New York: Cornell University Press, 2003), hal. 80.


3

ini ditujukan pada kekuatan asing yang mendominasi bidang politik, perdagangan, teknologi, dan agama. Pertumbuhan masyarakat sipil di negara ini menunjukkan peningkatan ketika Deng Xiaoping melakukan pembaharuan ekonomi, yang turut membuka celah bagi pergerakan masyarakat sipil. Meski demikian, pergerakan masyarakat sipil menghadapi berbagai kendala yang mengancam efektivitasnya, yang terutama datang dari pemerintah China. Beberapa kendala tersebut antara lain ialah ruang publik yang lemah, organisasi masyarakat sipil yang berkembang merupakan organisasi yang sangat dipengaruhi oleh pemerintah China, dan kontrol pemerintah terhadap pergerakan sosial sehingga keberadaan organisasi

masyarakat sipil tidak memiliki legitimasi politik untuk berfungsi secara efektif.3 Represi pemerintah China terhadap masyarakat sipil dapat dilihat dalam kasus Falun Gong, yang merupakan sebuah komunitas dengan ajaran yang berkembang di China.

Falun Gong merupakan salah satu isu sensitif bagi pemerintah China. Represi pemerintah terhadap organisasi ini antara lain dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam melakukan penangkapan dan penyiksaan pada sejumlah tokoh dan penganut Falun Gong di China.4 Represi ini terutama memuncak semenjak protes damai yang dilakukan oleh Falun Gong pada tahun 1999 silam, yang telah membuat pemerintah China memberikan status ilegal pada Falun Gong di negaranya. Di era digital ini, diskusi mengenai Falun Gong menjadi kian menarik karena isu ini turut melibatkan dunia internet, yang seringkali dipandang mengandung makna kosmopolitan. Pada sebuah publikasi yang ditulis oleh Derek E. Bambauer pada tahun 2005, kata ‘Falun Gong’ terbukti sebagai salah satu kata kunci yang disensor aksesnya dari situs pencarian yang biasa diakses oleh komunitas dunia maya di China.5 Penyensoran terhadap Falun Gong melalui internet ini menunjukkan kekhawatiran pemerintah China akan perkembangan

Falun Gong di China dan pengaruhnya terhadap masyarakat China. Penyensoran

3

Guobin Yang, “The Internet and Civil Society in China: A Preliminary Assessment”, dalam Journal of Contemporary China (2003), 12(36), Agustus, hal. 456. 4 Carolyn Evans, “Chinese Law and the International Protection of Religious Freedom”, dalam Journal of Church and State, Vol. 44, Autumn 2002, diakses dari SSRN, hal 1. 5 Derek E. Bambauer, et.al., “Internet Filtering in China in 2004-2005: A Country Study”, dalam Berkman Center for Internet & Society at Harvard Law School Research Publication, No. 200510, hal. 3, diakses dari SSRN.


4

ini juga menunjukkan bahwa represi pemerintah China terhadap Falun Gong telah berkembang ke dunia internet.

Kasus ini menjadi semakin menarik ketika Falun Gong menunjukkan perlawanan yang difasilitasi media dan teknologi informasi, seperti dengan menggunakan media Barat6, menggunakan media global untuk menyampaikan aspirasi dan mengembangkan perangkat lunak untuk menerobos Great Firewall China7, serta membangun suatu cybernetworks8. Upaya Falun Gong dalam mempertahankan eksistensinya di bawah represi pemerintah China tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Falun Gong di luar negeri, seperti dengan keberadaan Falun Gong di Amerika Serikat yang secara nyata dan terus menerus menunjukkan dukungannya terhadap Falun Gong China. Melalui gerakan bawah tanah, penganut Falun Gong China dan di luar China bekerjasama, terutama dalam menyalurkan informasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh pemerintah China, sehingga kasus ini dapat menarik perhatian masyarakat dunia.

Beberapa pemahaman dan definisi muncul ke permukaan di tengah-tengah diskusi mengenai Falun Gong. Bagi sebagian masyarakat, Falun Gong dapat dilihat sebagai sebuah praktik senam kesehatan, sedangkan bagi sebagian masyarakat yang lain, Falun Gong dianggap sebagai sebuah ajaran spiritual. Tokoh-tokoh dan penganut Falun Gong mendefinisikan dirinya sebagai “an

advanced self-cultivation practice of the Buddha School”.9 Bagi pemerintah China sendiri, Falun Gong dimaknai sebagai sesuatu yang negatif, yaitu sebagai sebuah ajaran sesat atau kultus (cult).10 Sedangkan bagi sebagian peneliti, Falun Gong dinilai sebagai suatu pergerakan sosial yang berbasiskan isu HAM. Sebagai

sebuah gerakan advokasi HAM, Falun Gong berupaya membeberkan sejumlah

6

Haiqing Yu, Bab 6: “Media Campaigns: The War over Falun Gong”, dalam Media and Cultural Transformation in China, (London: Routledge, 2009), hal. 130. 7 Online Falun dafa Information Center Statement, “After 12 Years, Falun Gong’s Peaceful Resistance Brings Hope Amidst Repression”, diakses dari http://www.canadafreepress.com/index.php/article/38670, pada 22 Februari 2012, pk 17.20. 8 Zixue Tai, Bab 3: “Government Policy and State Control of the Internet in China”, dalam The Internet in China: Cyberspace and Civil Society, (New York: Routledge, 2006), hal. 105-106. 9 Falun Dafa Organization, “Introduction to Falun Dafa”, diakses dari http://www.falundafa.org/eng/home.html, pada 18 April 2012, pk 22.20. 10 Haiqing Yu, Op. Cit., hal. 126.


5

pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap penganut Falun Gong di negara tersebut ke muka publik internasional. Tertutupnya akses ke pemerintah membuat Falun Gong membawa misi perjuangannya, yaitu agar bebas dari represi pemerintah China, melewati batas negara. Mengambil posisi sebagai sebuah pergerakan sosial, Falun Gong mengandalkan jaringannya

yang berada di luar negeri untuk menjadi

perpanjangan misinya. Penganut Falun Gong tersebar di manca negara, baik di negara-negara Barat penganut sistem demokrasi, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara di Eropa, maupun di negara-negara berkembang di Asia, seperti Korea Selatan, Singapura, dan Indonesia. Walaupun memiliki prinsip ajaran yang sama, keterhubungan dan kesamaan perjuangan Falun Gong di manca negara ini masih perlu ditinjau kembali. Meski tidak membatasi pembahasan pada negara Amerika Serikat (AS), penelitian ini banyak mengambil contoh pergerakan Falun Gong di AS. Hal ini dikarenakan terbukanya kesempatan bagi pergerakan Falun Gong di negara tersebut sekaligus adanya kepentingan dan leverage yang dimiliki oleh AS terhadap China.

I.2 Rumusan Permasalahan Represi yang dialami akibat tekanan pemerintah China menyebabkan Falun Gong China berjejaring untuk mencari solusi di luar batas negara. Melalui jaringan transnasional tersebut, isu Falun Gong China menarik perhatian berbagai aktor internasional. Jaringan menjadi alat yang digunakan oleh pergerakan Falun Gong China untuk mencapai tujuannya, yang dalam jangka pendek menginginkan kebebasan dari represi pemerintah China, dan yang dalam jangka panjang menginginkan pengakuan dan kebebasan untuk mempraktikkan ajarannya. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan permasalahan: “Bagaimana Falun Gong menggunakan jaringan hak asasi manusia (HAM) transnasional untuk advokasinya?” Dalam upaya menjawab pertanyaan besar di atas, penelitian ini akan turut menjelaskan: 1. Apa yang dimaksud dengan Falun Gong? Apakah ini merupakan praktik kesehatan, ajaran spiritual, pergerakan, atau bahkan sebuah ajaran sesat?


6

2. Bagaimana kaitan antara Falun Gong di dalam dan luar China? Apakah advokasi Falun Gong di manca negara memperjuangkan hal yang sama?

3. Bagaimana isu ini dimaknai dalam konteks HAM, sebagai bagian dari studi Hubungan Internasional?

I.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menggambarkan advokasi Falun Gong China sebagai salah satu aktor dalam hubungan internasional yang menggunakan jaringan hak asasi manusia (HAM) transnasional. Kehadiran Falun Gong dianggap sebagai tantangan bagi pemerintah China dan oleh karena itu keberadaannya direpresi. Untuk menarik perhatian internasional, Falun Gong menggunakan isu HAM sebagai landasan perjuangannya. Penelitian ini akan melihat keterkaitan di antara penganut Falun Gong di dalam dan luar China, dan bagaimana jaringan HAM tersebut berperan bagi advokasi HAM Falun Gong China yang berada di bawah tekanan represi pemerintah Republik Rakyat China (RRC).

Adapun signifikansi dari penelitian ini ialah sebagai acuan bagi studi jaringan transnasional dalam Hubungan Internasional (HI). Jaringan transnasional dalam isu HAM dapat menjadi alat sekaligus aktor dalam HI, yang kehadirannya memberi tantangan bagi aktor negara. Mengambil contoh jaringan advokasi HAM transnasional sebagai alat perpanjangan perjuangan Falun Gong China yang direpresi oleh pemerintahnya, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi bagi penulisan mengenai HAM China.

I.4 Tinjauan Pustaka I.4.1 Peran Jaringan bagi Pergerakan Sosial Tinjauan mengenai signifikansi peran jaringan bagi suatu pergerakan sosial bukan merupakan suatu pembahasan baru. Salah satu penelitian yang

mencoba menjelaskan kaitan di antara keduanya dapat dilihat dalam tulisan


7

Hans Peter Schmitz yang berjudul “Transnational Human Rights Networks: Significance and Challenges”. Dalam tulisan tersebut, Schmitz mencoba menggambarkan peranan jaringan hak asasi manusia (HAM) transnasional dalam mengambil langkah kolektif untuk memperjuangkan perwujudan nilainilai HAM yang dianggap universal.11 Schmitz menjelaskan bahwa upaya advokasi

yang

dilakukan

oleh

jaringan

HAM

transnasional

dapat

mempengaruhi politik domestik suatu negara.

Studi mengenai jaringan HAM transnasional muncul di tahun 1990-an sebagai subkajian studi Hubungan Internasional, yang menantang pemikiranpemikiran tradisional yang berpusat pada aktor negara, dan muncul di saat yang

bersamaan

dengan

perkembangan

kajian

mengenai

organisasi

pergerakan sosial transnasional. Dengan argumen bahwa realita sosial dikonstruksi oleh interaksi antara individu-individu dan kelompok aktor dalam komunitas, pendukung aktivisme transnasional mengklaim bahwa kelompok-kelompok yang mengusung norma-norma universal, seperti HAM,

dapat mempengaruhi perilaku aktor negara.12 Schmitz melihat bahwa telah terjadi perkembangan isu sektor advokasi transnasional dalam satu dekade terakhir. Schmitz berargumen bahwa jaringan hak asasi manusia telah bergeser dari model reaktif dan fokus kepada upaya-upaya pencegahan serta aktor-aktor selain negara. Perubahan ini terdorong oleh berakhirnya persaingan dua negara adidaya di tahun 1989 serta tragedi 9/11.

Sesungguhnya, perlindungan akan HAM telah diatur dalam Deklarasi Universal HAM PBB tahun 1948, diikuti dengan berbagai perjanjian di level regional dan global mengenai isu ini, yang telah diratifikasi oleh berbagai negara. Institusi perlindungan HAM internasional juga telah dibentuk di bawah naungan PBB, bekerjasama dengan berbagai organisasi nonpemerintah (NGOs). Namun, kepentingan negara seringkali menjadi batasan dalam

implementasi perlindungan HAM. Sejumlah kendala dalam perjuangan

11 Hans Peter Schmitz, “Transnational Human Rights Networks: Significance and Challenges”, diakses dari http://www.isacompss.com/info/samples/transnationalhumanrightsnetworks_sample.pdf, pada 13 Maret 2012, pk 21.00. 12 Ibid.


8

advokasi transnasional, antara lain13: 1) kesulitan dalam membentuk dan mempertahankan jaringan transnasional; 2) ketidakmampuan aktivis untuk mengidentifikasi pelanggaran serta bias sistemik dalam memilih target berdasarkan ekspektasi sorotan media, daripada prinsip dan kebutuhan; 3) kesulitan pergerakan sosial domestik dalam menarik dukungan internasional atau upaya lokal untuk menangkal intervensi; dan 4) konsekuensi negatif dari mobilisasi transnasional di tingkat domestik. Salah satu institusi HAM dapat dilihat dari Amnesty International (AI) yang dibentuk oleh Peter Benenson pada tahun 1961. Organisasi ini telah memberikan definisi pelanggaran HAM, namun masih gagal dalam membudayakan HAM. Schmitz menyoroti pentingnya pengetahuan internal akan organisasi HAM, seperti AI.

Tulisan Schmitz berkontribusi dalam menjelaskan signifikansi peran jaringan HAM bagi suatu pergerakan sosial. Schmitz menjelaskan bagaimana pentingnya perspektif universalisme HAM bagi pertumbuhan jaringan serta pergerakan sosial. Schmitz juga telah menjelaskan latar belakang kemunculan dan berbagai kendala yang mungkin dihadapi oleh sebuah jaringan. Meski demikian, tulisan mengenai peran jaringan terhadap pergerakan sosial ini tidak dapat digeneralisasi. Pengalaman sebuah jaringan dan peranannya bagi suatu pergerakan sosial dapat berlaku berbeda apabila kasus tersebut terjadi di suatu negara otoriter seperti China.

Kehadiran jaringan transnasional dalam ranah studi Hubungan Internasional juga coba dijelaskan oleh Margaret Keck dan Kathryn Sikkink dalam tulisannya Activists beyond Borders. Menurut Keck dan Sikkink, jaringan dapat terbentuk apabila difasilitasi oleh teknologi komunikasi disertai dengan peningkatan forum-forum HAM, keyakinan akan pentingnya jaringan transnasional sebagai alat aktivisme oleh tokoh-tokoh politik, serta sikap pemerintah yang tidak mempedulikan permintaan masyarakat. Jaringan tersebut dilihat sebagai suatu organisasi yang fleksibel,

13

Ibid.


9

namun terikat akan suatu nilai yang sama, dengan informasi sebagai kekuatan utama.14

Keck dan Sikkink melihat jaringan sebagai suatu organisasi yang memiliki karakter komunikasi dan pertukaran yang sukarela, timbal balik, dan horisontal.15 Meski turut mengakui peran jaringan pada isu-isu lingkungan dan perempuan, tulisan Keck dan Sikkink banyak terfokus pada isu HAM. Menurut Keck dan Sikkink, keberhasilan suatu jaringan transnasional

dalam

mempengaruhi

politik

domestik

suatu

negara

dipengaruhi oleh karakteristik target, sekaligus karakteristik isu dan karakteristik jaringan. Perubahan dalam isu HAM dipahami sebagai sesuatu yang dimobilisasi secara transnasional, bukan karena dorongan lokal. Beberapa taktik yang digunakan oleh jaringan, antara lain: information politics, symbolic politics, leverage politics, dan accountability politics.16 Aktor dari jaringan ini dapat berupa organisasi advokasi dan penelitian,

organisasi nonpemerintah lokal dan internasional; pergerakan sosial lokal; lembaga; media; gereja, persatuan dagang, organisasi konsumen, kaum intelektual; bagian dari organisasi regional dan internasional; serta bagian dari cabang parlemen dan/atau eksekutif pemerintah.

Dalam tulisannya, Keck dan Sikkink telah mengelaborasi karakteristik jaringan, mulai dari alasan dan proses pembentukannya hingga contoh kasus penerapan jaringan pada advokasi isu HAM, gender, dan lingkungan. Keck dan Sikkink menjelaskan bahwa jaringan tersebut terbentuk karena tertutupnya akses di antara masyarakat dan pemerintah, sehingga masyarakat memutuskan untuk mencari solusi di luar batas negara, yaitu dengan jalan berjejaring. Hal ini nampak dalam kasus Falun Gong China, yang merupakan sebuah pergerakan sosial, yang menggunakan jaringan transnasional dalam perjuangannya. Dalam tulisannya, Keck dan Sikkink telah beberapa kali menyinggung kendala yang dialami oleh jaringan pergerakan di China.

14

Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, “Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics”, dalam Transnational Advocacy Network, (Oxford: Blackwell Publishers, 1999), hal. 8-10. 15 Ibid., hal. 91. 16 Ibid., hal. 95.


10

Namun, tulisan ini belum secara komprehensif menjelaskan studi kasus akan penerapan jaringan dan pergerakan sosial di China, sehingga sulit untuk dapat memahami kendala yang dialami oleh jaringan di China hanya berdasarkan tulisan ini saja.

I.4.2 Pergerakan Sosial di China

Sebagai negara dengan pemerintahan otoriter, China merepresi segala bentuk perlawanan dan pergerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat di negaranya, yang menginginkan adanya perubahan, khususnya dalam bidang sosial politik. Perkembangan masyarakat sipil di China menunjukkan tandatanda peningkatan setelah diadakannya pembaharuan oleh Deng Xiaoping. Meski demikian, peningkatan tersebut hanya terlihat dalam segi kuantitas; sedangkan secara kualitas, efektivitas pergerakan tersebut masih dibatasi dengan berbagai regulasi pemerintah China yang sifatnya menghambat. Beberapa peneliti telah berupaya menjelaskan pergerakan sosial di China, seperti Liu Xiaobo dalam tulisannya “The Rise of Civil Society in China”.

Dalam tulisan tersebut, Liu menyoroti kemunculan dan perkembangan masyarakat sipil yang di saat bersamaan diperhadapkan dengan hambatan supresi politik dan ketidakseimbangan ekonomi.17 Meskipun pemerintah China telah membuktikan legitimasinya dalam menjaga kelangsungan pemerintahannya dan pengaruhnya atas politik dan media, peristiwa Tiananmen 1989 telah mencoreng reputasi dan kredibilitasnya di mata publik. Liu juga menyoroti beberapa contoh perkembangan organisasi masyarakat sipil di China, seperti organisasi religius dan kuasi-religius; organisasi perlindungan lingkungan dan AIDS; asosiasi dagang dan institusi budaya;

internet; organisasi petani dan buruh; serta organisasi HAM dan politik.

Organisasi-organisasi yang legal umumnya berada di bawah kendali pemerintah China, sedangkan organisasi-organisasi ilegal ditekan oleh

17

Liu Xiaobo, “The Rise of Civil Society in China”, dalam Seeds of Change: China Rights Forum, No. 3, 2003, hal. 16.


11

pemerintah, sehingga memiliki pengaruh yang cenderung lemah. Pergerakan organisasi-organisasi ilegal tersebut cenderung bersifat sporadis. Tulisan lain yang membahas mengenai pergerakan sosial di China dapat dilihat dalam tulisan Yiyi Lu berjudul “The Growth of Civil Society in China: Key Challenges for NGOs”. Lu juga turut mengamati pertumbuhan organisasi nonpemerintah yang meningkat signifikan sejak pembaharuan yang dilakukan oleh Deng.

Lu juga turut mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi oleh pergerakan organisasi nonpemerintah, yang antara lain ialah kebijakan pemerintah mengenai organisasi nonpemerintah, keterbatasan pemerintah untuk

mengendalikan

tindak

korupsi

dalam

organisasi-organisasi

nonpemerintah, ketergantungan organisasi nonpemerintah pada pemerintah, permasalahan motivasi bagi personel dalam organisasi nonpemerintah, serta berbagai budaya politik China yang tidak memberikan ruang bagi pergerakan masyarakat sipil.18 Lu mendefinisikan organisasi nonpemerintah di China

sebagai sebuah ‘organisasi sosial’ dan ‘unit nirlaba swasta’ yang menjadi bagian dari masyarakat.

Lu juga menjelaskan perkembangan yang dialami oleh organisasiorganisasi nonpemerintah di China, terutama semenjak pembaharuan yang dilakukan oleh Deng Xiaoping, yang meningkat secara kuantitas jumlah dan ragam isu yang diperjuangkan, mulai dari isu HIV/AIDS hingga isu organisasi perjuangan buruh. Permasalahan yang dimiliki oleh organisasiorganisasi tersebut umumnya bersifat struktural dan datang dari pemerintah China. Lu berargumen bahwa organisasi-organisasi nonpemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan isunya, mulai dari menjalin relasi dengan aktor lain, melakukan capacity-building dengan donor asing, serta meninjau lebih dari batas wilayahnya untuk mengarahkan upayaupaya perbaikan lingkungan tempat organisasi tersebut berkembang.

18

Yiyi Lu, “The Growth of Civil Socety in China: Key Challenges for NGOs”, dalam Asia Programme Briefing Paper, ASP BP 05/01, Feb 2005, hal. 1.


12

Dalam tulisan berjudul “The Internet and Civil Society in China: A Preeliminary

Assessment”,

Guobin

Yang

mencoba

menggambarkan

beberapa kendala yang dialami oleh pergerakan masyarakat sipil di China19, yang antara lain meliputi ruang publik yang lemah, organisasi masyarakat sipil yang berkembang merupakan organisasi yang sangat dipengaruhi oleh pemerintah China, dan kontrol pemerintah terhadap pergerakan sosial sehingga keberadaan organisasi masyarakat sipil tidak memiliki legitimasi politik untuk berfungsi secara efektif. Yang secara khusus memfokuskan tulisannya pada peran internet bagi perkembangan masyarakat sipil di China. Yang berargumen bahwa kehadiran internet telah membawa dampak positif bagi artikulasi dan perdebatan politik di China, terutama sebagai penyalur informasi kepada publik sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik akan isu-isu sosial dan politik.20 Internet juga telah menjadi tempat bertumbuhnya organisasi-organisasi sosial dan komunitas-komunitas virtual, dan bahkan menjadi arena baru bagi protes yang dilakukan oleh masyarakat.

Ketiga tulisan di atas telah mampu memberi gambaran mengenai pergerakan sosial yang berkembang di China. Tulisan Guobin Yang bahkan turut memberi pembahasan mengenai pergerakan modern yang menggunakan media digital serta memberi gambaran harapan yang muncul karena kehadiran internet. Ketiga tulisan tersebut juga telah menunjukkan berbagai kendala yang dihadapi oleh pergerakan masyarakat sipil di China, yang sebagian besar datangnya dari pemerintah China. Meski demikian, ketiga bahan tersebut belum memberi gambaran mengenai pergerakan-pergerakan bernafaskan ajaran spiritual di China, seperti kasus Falun Gong.

I.4.3 Falun Gong sebagai Pergerakan Sosial

Tinjauan mengenai perkembangan dan pergerakan Falun Gong penting untuk diperhatikan dalam penelitian ini. Oleh karena maksud dari penulisan penelitian ini ialah mengidentifikasi Falun Gong sebagai aktor dalam

19 20

Guobin Yang, Loc.Cit. Guobin Yang, Loc.Cit.


13

hubungan internasional, yaitu aktor nonnegara dan nonpasar, penulis berupaya memberikan gambaran mengenai perjuangan Falun Gong. Salah satu penelitian yang berusaha menggambarkan pergerakan Falun Gong ialah tulisan Thomas Lum yang berjudul “China dan Falun Gong”. Pada bahan ini, Lum menjelaskan latar belakang dan awal perkembangan ajaran Falun Gong di China. Falun Gong merupakan kelompok spiritual yang berkembang di China di bawah asuhan Li Hongzhi.

Ajaran ini meraih popularitas di tengah-tengah masyarakat China. Popularitas ini disebabkan oleh aspek kesehatan yang ditawarkan oleh Falun Gong melalui olahraga atau latihan self-cultivation. Falun Gong muncul di tengah-tengah krisis ekonomi, sehingga aspek kesehatan ini menarik perhatian

masyarakat.

Popularitas

tersebut

menimbulkan

kecurigaan

pemerintah China terhadap ajaran ini. Kecurigaan pemerintah terhadap Falun Gong dikarenakan pemerintah China khawatir akan kapabilitas dan kapasitas pengorganisasian Falun Gong, yang kemudian dapat berujung pada motif politik. Kecurigaan inilah yang membuat pemerintah China melakukan propaganda melalui publikasi dan pemberitaan buruk di berbagai media massa yang dikuasainya mengenai ajaran ini.

Menanggapi propaganda pemerintah China, penganut ajaran Falun Gong mendatangi berbagai kantor media dan melakukan protes damai untuk meminta pembersihan nama baik ajaran tersebut. Aksi damai yang dilakukan oleh Falun Gong pada tahun 1999 dianggap pemerintah China sebagai ancaman bagi stabilitas negaranya, dan oleh karena itu, pemerintah China mensupresi organisasi ini.21 Pada tahun yang sama, Falun Gong dinyatakan sebagai sebuah organisasi ilegal. Bentuk represi pemerintah terhadap pengikut Falun Gong juga ditunjukkan dalam bentuk penangkapan sejumlah tokoh dan penganut ajaran ini, dan seringkali disertai dengan tindak kekerasan. Meskipun mendapat tekanan dari pemerintah China, Falun Gong dapat terus mempertahankan eksistensinya, terutama karena pengaruh Falun

21

Thomas Lum, “China and Falun Gong”, dalam Laporan CRS untuk Kongres, 25 Mei 2006, The Library of Congress.


14

Gong di luar negeri.22 Untuk melindungi diri dari represi pemerintah, banyak penganut Falun Gong di China yang bermigrasi ke negara lain, seperti Amerika Serikat, dan mencari dukungan di negara tersebut untuk menekan pemerintah China agar mentoleransi penganut ajaran Falun Gong.

Falun Gong sebagai kelompok sosial memiliki shared values yang dianut oleh para pengikutnya, yaitu berupa nilai ajaran Falun Gong itu sendiri. Persamaan nilai ini menimbulkan solidaritas di antara penganut Falun Gong hingga dapat melakukan pengorganisasian untuk melakukan protes di China. Pergerakan sosial ini kemudian bergeser ke ranah transnasional terutama semenjak direpresinya ajaran ini, sehingga banyak dari penganut Falun Gong yang bermigrasi ke luar negeri, sambil tetap mempertahankan identitas dan nilai-nilai Falun Gong yang dianutnya. Meskipun pengaruh Falun Gong belum secara nyata dapat dilihat dalam merubah kebijakan pemerintah China terhadap kebebasan dalam menganut ajaran kepercayaan ini di China, Falun Gong telah terbukti mampu mempengaruhi pemerintah di negara lain. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari upaya penganut Falun Gong di Amerika Serikat (AS) dalam mendorong Kongres AS untuk memberikan tekanan eksternal pada pemerintah China.

Tulisan Lum telah berkontribusi dalam menjelaskan definisi Falun Gong. Tulisan ini juga telah memberi gambaran akan peran Falun Gong di manca negara terhadap perjuangan Falun Gong di China. Meski demikian, tulisan ini belum secara fokus melihat peran jaringan terhadap perjuangan Falun Gong China. Tulisan ini belum mengidentifikasi anggota jaringan advokasi hak asasi manusia (HAM) dalam kasus Falun Gong serta bagaimana keterkaitan Falun Gong di luar negeri terhadap misi perjuangan ini. Penelitian penulis akan penulis arahkan untuk melihat peranan jaringan serta keterkaitan antara Falun Gong di manca negara terhadap misi perjuangan advokasi HAM Falun Gong China.

22

Thomas Lum, “China and Falun Gong”, dalam Laporan CRS untuk Kongres, 25 Mei 2006, The Library of Congress.


15

Tulisan lain yang mengambil tema serupa dapat ditemui dalam tulisan James Tong yang berjudul “An Organizational Analysis of the Falun Gong: Structure,

Communications,

Financing”.

Dalam

tulisan

ini,

Tong

menggambarkan metamorfosis pergerakan Falun Gong sebagai sebuah organisasi sosial.23 Tong mencoba menggambarkan pengorganisasian Falun Gong dari dua sisi, dan kemudian menyimpulkan bahwa Falun Gong memiliki bentuk organisasi yang bersifat fleksibel. Karena statusnya yang direpresi oleh pemerintah China, pada perkembangannya, Falun Gong bersifat seperti bunglon dengan struktur organisasi yang berubah-ubah dan bervariasi, untuk menghindari tuntutan dan pendefinisian Falun Gong oleh pemerintah. Salah satu tindakan Falun Gong yang mengindikasikan hal tersebut ialah dengan keikutsertaannya dalam Masyarakat Penelitian Ilmiah Qigong China. Di sisi lain, Falun Gong menggunakan bentuk komunikasi yang informal dalam jalinan hubungan antar tokoh dalam struktur organisasinya.

Melalui tulisan Tong, Falun Gong dapat dipahamai sebagai sebuah pergerakan sosial yang mengambil bentuk organisasi yang fleksibel. Tulisan ini menjelaskan bagaimana pengorganisasian Falun Gong, terutama karena protes tahun 1999 silam mengindikasikan adanya kapabilitas dari Falun Gong. Meski demikian, tulisan ini juga belum mampu menggambarkan peran jaringan serta perkembangan pergerakan Falun Gong pasca 1999. Tulisan Tong tersebut di publikasikan pada tahun 2002, sehingga sejumlah data perkembangan yang terjadi pasca tahun tersebut belum diperbaharui. Pada penelitian ini, penulis akan berupaya menjelaskan perkembangan Falun Gong pasca tahun 1999 hingga tahun 2011 dan bagaimana advokasi yang dilakukan lewat pergerakan transnasional tersebut. Penelitian ini juga memiliki kekhasan yaitu dengan melihat strategi dan taktik jaringan.

23

James Tong, “An Organizational Analysis of the Falun Gong: Structure, Communications, Financing”, dalam The China Quarterly, No. 171, Sep 2002, hal. 658, diakses dari JSTOR.


16

Ketiga subtopik tinjauan pustaka yang telah penulis tuangkan di atas diharapkan dapat membantu penulisan penelitian penulis, yaitu untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana peran jaringan dalam pergerakan Falun Gong di China. Dengan meninjau studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya, penulis berharap dapat mengelaborasi lebih lanjut pada bab-bab selanjutnya mengenai signifikansi peran jaringan bagi pergerakan Falun Gong. Melalui tinjauan pustaka yang telah penulis lakukan di atas, penulis belum mendapati bahwa tulisan-tulisan tersebut telah mampu menjelaskan peran jaringan terhadap perkembangan Falun Gong sebagai suatu pergerakan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk melakukan penekanan mengenai peran jaringan, baik itu berupa jaringan sosial masyarakat, maupun berupa jaringan informasi, terhadap perkembangan pergerakan Falun Gong di China, yang berada di bawah tekanan represif pemerintah China.

Studi ini akan menyoroti perkembangan Falun Gong pasca tahun 1999 hingga tahun 2011. Tahun 1999 menandai tahun diberikannya status pengilegalan terhadap Falun Gong oleh pemerintah China. Penelitian ini akan menggambarkan upaya-upaya penggunaan jaringan transnasional oleh pergerakan Falun Gong China untuk menghadapi represi pemerintah China. Jaringan transnasional dalam kasus ini menjadi alat yang digunakan oleh Falun Gong. Tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa tulisan penelitian penulis merupakan bentuk pengembangan dari topik-topik yang telah diteliti sebelumnya, sambil tetap mempertahankan orisinalitas penulisan penelitian.

I.5 Kerangka Pemikiran I.5.1 Pergerakan Sosial Kemunculan

berbagai

isu

baru

di

tengah-tengah

globalisasi

mendorong peran dari masyarakat sipil. Pergerakan sosial, atau pergerakan masyarakat sipil, bukan hanya meningkat secara jumlah, yang dapat dilihat dari peningkatan jumlah organisasi masyarakat sipil, namun juga meningkat dari

ragam isu yang diperjuangkan. Anheier, Glasius dan Kaldor mengelompokkan


17

masyarakat sipil ke dalam empat kategori: pendukung (supporters), penentang (rejectionists), reformis (reformists), dan alternatif (alternatives).24 Masyarakat sipil

dalam

kategori

pendukung

merupakan

perusahaan-perusahaan

transnasional dan aliansinya yang mendukung kapitalisme global dan hukum internasional.

Kelompok

masyarakat

sipil

ini

mendukung

deregulasi,

perdagangan bebas, serta kebebasan aliran dana. Masyarakat sipil pendukung percaya akan’just wars’ dalam hak asasi manusia.

Masyarakat

sipil

penentang

merupakan

pergerakan-pergerakan

antikapitalis, pergerakan-pergerakan nasionalis dan fundamentalis, serta negara-negara otoriter. Kategori masyarakat sipil penentang mencakup masyarakat kiri yang menentang kapitalisme global, serta masyarakat kanan dan kiri yang ingin mempertahankan kedaulatan nasional. Kelompok masyarakat sipil ini mendukung peran proteksi pemerintah dalam menontrol pasar dan mengendalikan peredaran modal. Kelompok masyarakat sipil rejectionists yang radikal inging menggulingkan kapitalisme. Rejectionists menentang segala bentuk intervensi dan menilai tindakan ini sebagai suatu bentuk imperialisme dan mencampuri kedaulatan suatu negara.

Kebanyakan organisasi nonpemerintah internasional serta jaringan dan pergerakan sosial masuk ke dalam kategori masyarakat sipil reformis. Kelompok masyarakat sipil ini memiliki tujuan untuk men-civilize globalisasi dan menginginkan adanya keadilan sosial dan stabilitas, serta pembaharuan dalam institusi ekonomi. Masyarakat sipil reformis mendukung adanya intervensi dari masyarakat sipil serta regulasi internasional untuk mendorong penerapan hak asasi manusia. Pada kategori masyarakat sipil alternatif, aktoraktornya merupakan gerakan-gerakan grass roots, serta pergerakan sosial dan gerakan bawah tanah. Kategori masyarakat sipil ini berusaha untuk tidak terlibat jauh dalam globalisasi. Kelompok masyarakat sipil alternatif mendukung adanya intervensi dari masyarakat sipil, namun bukan dengan cara-cara militer.

24

Helmut Anheier, Marlies Glasius, and Mary Kaldor, “Introducing Global Civil Society”, dalam Global Civil Society 2001, (Oxford: Oxford University Press, 2001), hal. 10.


18

John A. Guidry, Michael D. Kennedy, dan Mayer N. Zald menuliskan bahwa pergerakan sosial dapat dijelaskan melalui beberapa tipologi analisis seperti berikut.25 Ketiga tipologi tersebut ialah struktur kesempatan politik, atau political opportunity structures, yang merupakan peluang yang dihadirkan karena adanya sumber daya eksternal; struktur mobilisasi, atau mobilizing structures, yang dipengaruhi oleh situasi internal; dan pembingkaian secara budaya, atau cultural framing, yang mengacu pada kesamaan pemahaman atas suatu isu sebagai dasar pemngambilan langkah kolektif.

Jan Aart Scholte mengungkapkan sejumlah tantangan yang dimiliki oleh masyarakat sipil, yaitu menyangkut sumber daya, networking, posisi dan tindakan pemerintah, media massa, budaya politik, dan akuntabilitas demokratis dari mastarakat sipil.26 Scholte melihat bahwa keberhasilan pergerakan masyarakat transnasional dipengaruhi dari ketersediaan sumber daya, baik itu berupa dana, personil, peralatan, dan persediaan; pembentukan networking yang kuat untuk memperjuangkan isunya; hubungan antara masyarakat sipil dan pemerintah; pemberitaan dan penginformasian melalui media massa; budaya politik yang berlaku di negara tersebut; serta sejauh mana organisasi

masyarakat

sipil

dapat

mempertanggungjawabkan

segala

tindakannya.

Pergerakan masyarakat transnasional dilihat Jonathan Fox sebagai suatu pergerakan yang menunjukkan adanya identitas bersama dan komunikasi horisontal di antara anggotanya, serta pengorganisasian yang mengindikasikan adanya basis keanggotaan organisasi yang terdapat di lebih dari satu negara.27 Dieter Rucht melihat bahwa istilah pergerakan sosial mengacu pada aktor kolektif, baik individu, kelompok, maupun organisasi, yang berdasarkan suatu identitas kolektif, bertujuan untuk melakukan perubahan sosial, dengan cara

25

John A. Guidry, Michael D. Kennedy, dan Mayer N. Zald, Globalizations and Social Movements: Culture, Power, and the Transnational Public Sphere, (Michigan: The University Press, 2003), hal. 2. 26 Jan Aart, Scholte, “Civil Society and Democratically Accountable Global Governance”, dalam Government and Opposition, (Oxford: Blackwell Publishing, 2004), hal. 222. 27 Jonathan Fox, “Coalition and Networks”, dalam Helmut K. Anheier dan Stefan Toepler, International Encyclopedia of Civil Society, (New York: Springer Publications, 2010), hal. 487.


19

protes kolektif dan publik.28 Dengan demikian, pada suatu pergerakan sosial,

networks memegang peranan penting.

Penulis menggunakan konsep pergerakan masyarakat sipil karena kriteria konsep ini sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh Falun Gong. Pergerakan yang dilakukan oleh Falun Gong dapat dikategorikan sebagai pergerakan sosial transnasional. Sebagai pergerakan sosial, Falun Gong menginginkan adanya perubahan sosial. Protes yang dilakukan oleh gerakan ini pada tahun 1999 silam dilatarbelakangi oleh propaganda dalam media yang dilakukan oleh pemerintah China yang sifatnya mencemari nama ‘Falun Gong’ dan larangan pemerintah China akan peredaran buku-buku Falun Gong ketika itu, sehingga informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai Falun Gong menjadi

tidak

sempurna.

Perjuangan

Falun

Gong

pada

dasarnya

mengatasnamakan HAM, baik dari segi kebebasan berkespresi, maupun kebebasan beragama. Falun Gong juga secara aktif membongkar segala bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah China, seperti tindak kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengikut Falun Gong.

I.5.2 Transnational Advocacy Network (TAN)

Keck dan Sikkink melihat jaringan sebagai suatu organisasi yang memiliki karakter komunikasi dan pertukaran yang sukarela, timbal balik, dan horisontal.29 Jaringan ini bertujuan untuk merubah perilaku negara dan organisasi internasional dan muncul karena tertutupnya akses antara masyarakat sipil dan pemerintah. Hal ini merupakan apa yang disebut oleh Keck dan Sikkink sebagai boomerang pattern (Bagan 1.1). Tertutupnya akses ke pemerintah membuat aktivis mencari dukungan dari luar negeri. Selain karena tertutupnya akses ke pemerintah, jaringan juga muncul karena para aktivis percaya bahwa jaringan dapat menjadi jalan bagi tujuan perjuangan

mereka sehingga para aktivis tersebut menggunakan jaringan. Jaringan juga

28

Dieter Rucht, “Social Movements”, dalam Helmut K. Anheier dan Stefan Toepler, Op. Cit., hal. 1441. 29 Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, Op.Cit.


20

dapat tumbuh apabila interaksi internasional menciptakan arena pembentukan dan penguatan jaringan.

Bagan 1.1 Boomerang Pattern

Sumber: Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, Transnational Advocacy Network, (Oxford: Blackwell Publishers, 1999), hal. 13.

Isu-isu yang diperjuangkan oleh jaringan antara lain ialah HAM, lingkungan, dan perempuan. Aktor dari jaringan ini dapat berupa organisasi advokasi dan penelitian, organisasi nonpemerintah lokal dan internasional; pergerakan sosial lokal; lembaga; media; gereja, persatuan dagang, organisasi konsumen, kaum intelektual; bagian dari organisasi regional dan internasional; serta bagian dari cabang parlemen dan/atau eksekutif pemerintah. Keberhasilan sebuah jaringan dapat dilihat dalam beberapa tahap, yaitu30: dalam memetakan

perdebatan dan menempatkan isu dalam agenda; dalam menggalang komitmen negara dan aktor-aktor lain; dalam membuat perubahan prosedural di tingkat internasional dan domestik; dalam mempengaruhi kebijakan; serta dalam mempengaruhi perubahan perilaku pada aktor-aktor target.

Beberapa taktik yang digunakan oleh jaringan, antara lain:

information politics, symbolic politics, leverage politics, dan accountability

30

Ibid., hal. 201.


21

politics.31 Information politics merupakan kemampuan untuk memobilisasi informasi

politik;

symbolic

politics

merupakan

kemampuan

untuk

menyampaikan secara simbolik, ataupun melalui tindakan dan narasi atas situasi yang sedang dialami kepada masyarakat lain yang berada di lintas batas; leverage politics merupakan kemampuan untuk menarik perhatian dari aktor yang lebih kuat; accountability politics merupakan upaya untuk mendorong aktor yang lebih kuat dalam bertindak sesuai kebijakan yang diambil.

Anheier dan Katz melihat bahwa analisis jaringan merupakan salah satu pendekatan yang dapat efektif menjelaskan pergerakan masyarakat sipil transnasional, karena pendekatan ini tidak dibatasi oleh lokasi geografis ataupun unit politik.32 Dengan melihat pada networks, pergerakan masyarakat sipil transnasional dapat dijelaskan dari pola hubungan sosialnya. Castells mendefinisikan network sebagai organisasi yang dipengaruhi oleh globalisasi, sehingga terdapat pergeseran dari nasional ke global dalam perdebatan masalah publik.33 Dengan kata lain, networks turut mempengaruhi perkembangan komunikasi global. Oleh karena itu, strategi media menjadi penting untuk diperhatikan oleh pergerakan masyarakat sipil, terutama dalam upaya penyampaian informasi ke publik dan komunikasi di antara masyarakat sipil. Media dapat berperan sebagai agen perubahan yang memfasilitasi mobilisasi politik untuk isu yang diperjuangkan oleh gerakan masyarakat sipil, serta memfasilitasi pembentukan jaringan, opini publik, dan membawa isu perjuangannya melebihi batas negara. Di era digital ini, pergerakan masyarakat sipil seringkali dikaitkan dengan peran teknologi informasi internet, yang dinilai telah membantu pergerakan masyarakat dalam hal informasi dan komunikasi lintas batas. Kemunculan internet dinilai mengandung gagasan utopia akan kebebasan individu. Penulis menjelaskan

menggunakan

cara-cara

yang

kerangka ditempuh

konseptual oleh

Falun

jaringan Gong

untuk dalam

31

Ibid., hal. 95. Helmut Anheier & Hagai Katz, Global Civil Society 2001, (Oxford: Univerversity Press, 2001), p.206. 33 Manuel Castells, “The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication Networks and Global Governance,” dalam ANNALS, AAPSS, 616 (March 2008): 78-93. 32


22

memperjuangkan isunya. Falun Gong menggunakan jaringan masyarakat serta teknologi

informasi

untuk

mendukung

kampanye

globalnya.

Sebagai

pergerakan transnasional, penganut Falun Gong yang memiliki identitas sama, dalam hal ini kepercayaan spiritual Falun Gong, dan yang tersebar di berbagai negara mengindikasikan bahwa Falun Gong merupakan pergerakan sosial transnasional.

I.5.3 Konsep Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB menjadi acuan internasional untuk menentukan batasan-batasan HAM, yang pada dasarnya berpatokan pada terwujudnya kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Deklarasi Universal HAM PBB yang diungkapkan pada Sidang Majelis Umum merupakan acuan standar bagi seluruh manusia dan bangsa untuk menjunjung tinggi kebebasan-kebebasan dan hak-hak manusia.34

Beberapa pasal dalam Deklarasi tersebut menyatakan akan hak-hak individu, yaitu hak untuk hidup; hak untuk berpikir, bermoral, dan beragama, termasuk dalam mempraktikkan ajaran agama atau kepercayaannya; serta hak untuk berkespresi dan berpendapat. Deklarasi HAM PBB juga menyatakan bahwa seluruh umat manusia terlahir bebas, setara, dan memiliki harga diri dan hakhak individu. Hak-hak tersebut berlaku bagi siapapun, tanpa pandang apa latar belakangnya.

Penerapan serta pelanggaran HAM yang terjadi pada suatu negara menarik perhatian internasional karena HAM dianggap sebagai nilai yang universal dan hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu. Perjuangan HAM merupakan agenda yang melibatkan berbagai aktor internasional, seperti negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Isu ini menarik perhatian internasional karena HAM dinilai sebagai nilai yang universal. Organisasi internasional, seperti PBB, telah melakukan berbagai aksi

34

UN Official Site, “The Universal Declaration of Human Rights”, diakses dari http://www.un.org/en/documents/udhr/, pada 1 Maret 2012, pk. 18.00.


23

intervensi kemanusiaan di beberapa negara. Namun intervensi ini seringkali tidak efektif karena berbenturan dengan isu kedaulatan negara. Penerapan HAM di suatu negara sangat bergantung pada budaya politik yang dianut di negara tersebut. Pada rezim komunis China, misalnya, implementasi HAM mengalami kendala karena pemerintahan yang nondemokratis. Berbagai kecaman dilontarkan oleh dunia internasional, terutama oleh Amerika Serikat (AS) pada China, menyangkut pelanggaran HAM yang terjadi di negara ini. Selain aktor negara, masyarakat sipil juga ambil bagian dalam isu HAM, yaitu antara lain dalam pergeseran norma, pembuatan kebijakan, dan pengamatan (monitoring).35 Masyarakat sipil aktif dalam mengkonstruksikan kewajiban-

kewajiban moral dan hukum yang harus dipenuhi atas HAM.

Meski konsep HAM telah dianggap sebagai suatu hal yang universal dan diterima serta diterapkan secara umum di semua negara, implementasi perlindungan HAM di negara-negara tersebut dapat menjadi berbeda dikarenakan adanya perbedaan dalam pemahaman HAM. Bagi pemerintah China, gagasan HAM tidak diserap berdasarkan nilai universalismenya, namun diartikan dari sudut partikularisme. Meskipun konsep-konsep tentang pengakuan hak telah masuk sejak abad ke-19 dari dunia Barat, namun pada praktiknya, China memiliki pengertian sendiri terhadap HAM, yang berbeda dari pemahaman dunia Barat.36 Penerapan HAM di China disesuaikan dengan

perspektif dan kondisi domestik China. Di lihat dari akar sejarahnya, pemahaman HAM China dipengaruhi dengan tujuannya untuk menghambat pengaruh imperialisme Jepang dan dunia Barat. Oleh karena itu, China tidak secara langsung mengadaptasi nilai-nilai HAM Barat. Pemahaman China akan HAM sangat dipengaruhi dengan konsepsi Qing bahwa hak-hak individu yang dimiliki oleh masyarakat harus sejalan dan mendukung kepentingan negara. Perbedaan pemahaman akan HAM di antara China dan negara-negara Barat membuat bangsa Barat seringkali menuding China atas berbagai kasus

35

Marlies Glasius, “Human Rights, dalam Helmut Anheier, Marlies Glasius, and Mary Kaldor, Op. Cit., hal. 834. 36 Robert Weatherley, The Discourse of Human Rights in China: Historical and Ideological Perspectives, (London: Macmillan Press, 1999), 150.


24

pelanggaran HAM. Isu HAM sering muncul dalam agenda perundingan di antara China dan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat (AS).

Konsep ini penulis gunakan untuk menunjukkan bahwa Falun Gong merupakan pergerakan sosial yang mengusung isu HAM. Kebrutalan tindakan pemerintah China atas penganut Falun Gong di negara tersebut mendapat perhatian internasional karena menyangkut masalah HAM. Pemerintah China melarang praktik ajaran Falun Gong di negaranya. Ajaran Falun Gong dianggap pemerintah China sebagai sebuah kultus (cult), sehingga dinilai membahayakan perkembangan moral masyarakat China. Tindakan represi atas organisasi ini bukan hanya ditunjukkan dari status ilegal yang dikenakan pada Falun Gong, namun juga dengan membatasi segala akses informasi atas ajaran tersebut, seperti dengan melakukan penyensoran kata kunci ‘Falun Gong’ dari search engine yang digunakan masyarakat China dalam berinternet. Informasi yang dapat diakses masyarakat China mengenai Falun Gong hanya berasal dari negara, sehingga informasi tersebut timpang dan tidak sempurna. Represi yang dilakukan oleh pemerintah China atas Falun Gong juga seringkali terwujud dalam tindakan kekerasan, seperti pembunuhan, pemukulan, dan pemerkosaan.

Misi perjuangan Falun Gong dapat dilihat dalam beberapa halaman situs yang dimiliki oleh Falun Gong. Salah satu contoh pernyataan misi Falun Gong dapat dilihat dalam situs faluninfo.net, yang merupakan situs resmi pemberitaan Falun Gong.37 Selain itu, adapula situs www.falunhr.org. Falun Gong Human Rights Working Group bertujuan untuk memberitahukan kebenaran kepada publik kebenaran atas perlakuan pemerintah China terhadap penganut Falun Gong, dengan tujuan akhir untuk menyelamatkan penganut Falun Gong dari tekanan dan tindakan kekerasan pemerintah China.38 Segala bentuk pembocoran informasi mengenai tindakan kekerasan terhadap Falun Gong dinilai sebagai pembongkaran rahasia negara, sehingga keselamatan pengikut Falun Gong di China senantiasa berada di bawah ancaman.

37

Falun Dafa Information Center, “Our Mission”, diakses dari http://faluninfo.net/topic/19/, pada 1 Maret 2012, pk 23.00. 38 Falun Gong Human Rights Working Group, “How You Can Help!”, diakses dari http://www.falunhr.org/index.php?option=content&task=view&id=413&Itemid=91, pada 1 Maret 2012, pk 23.00.


25

I.6 Metode Penelitian Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi kualitatif, sehingga penulis menjadi instrumen utama dalam pengumpulan dan pengolahan data. Pendekatan kualitatif dapat dimengerti sebagai metodologi penelitian dengan dasar keinginan menyelidiki suatu proses fenomena sosial.39 Tiga tahapan utama dalam penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data (data collective), pengolahan data (data analysis), dan laporan penelitian (report writing).40 Pada tahapan pengumpulan data, penulis akan mencari data melalui studi pustaka dan dokumen. Dalam proses ini, data yang digunakan dapat berupa data primer, yaitu publikasi yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, resolusi yang dikeluarkan oleh Kongres AS, Deklarasi HAM PBB, dan Konstitusi China; serta dapat pula berupa data sekunder, yaitu berbagai sumber sekunder terpercaya yang dapat digunakan, seperti buku, jurnal, artikel internet, dan sebagainya, yang datanya dapat berupa tulisan, tabel, grafik, maupun gambar bagan. Dalam tahapan ini pula, penulis akan memilah-milah data yang relevan untuk digunakan dan tidak relevan untuk digunakan dalam penelitian penulis. Penulis akan berupaya mengumpulkan berbagai data yang dapat menjelaskan perkembangan Falun Gong, terutama di

bawah represi pemerintah China. Pada tahapan pengolahan data, penulis melakukan analisis data atas datadata yang telah penulis kumpulkan. Penulis meneliti bagaimana peranan jaringan dalam memfasilitasi advokasi isu HAM Falun Gong. Sebagaimana penelitian dalam penelitian kualitatif lainnya, proses pengumpulan dan pengolahan, serta penulisan laporan dilakukan bersamaan, sehingga lazim terjadi perubahan hingga penulis merasa telah menjawab permasalahan dalam penelitian penulis.41

Selanjutnya, pada tahapan penulisan laporan penelitian, penulis menuangkan segala hasil pengumpulan dan pengolahan data penulis ke dalam suatu bentuk tulisan laporan. Dalam penulisan laporan penelitian ini, penulis melakukan

pembabakan penulisan ke dalam beberapa bab, yaitu pendahuluan, pembahasan,

39

Iyan Afriani H.S., “Metode Penelitian Kualitatif”, diakses http://www.penalaranunm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/116-metode-penelitian-kualitatif.html, pada 27 Februari 2012, pk 20.00. 40 Lawrence Neuman, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 5th ed., (Boston: Allyn and Bacon, 2003), hal. 148-161. 41 nd Alan Bryman, Social Rearch Methods, 2 ed., (Oxford: Oxford University Press, 2004), hal. 89.


26

analisis, dan kesimpulan. Penulis akan mengelaborasi berbagai tahapan penelitian ini hingga akhirnya penulis dapat menemukan jawaban atas rumusan permasalahan penelitian penulis.

I.7 Asumsi Penelitian Dalam penelitian ini, Falun Gong diasumsikan sebagai salah satu aktor dalam hubungan internasional, yang berbentuk pergerakan sosial, yang menggunakan jaringan dalam upaya advokasi perjuangan HAM-nya. Sebagai pergerakan sosial, Falun Gong memiliki pemimpin dan nilai-nilai bersama, yang merupakan

ajaran

Falun

Gong

itu

sendiri.

Selain

memiliki

bentuk

pengorganisasian yang fleksibel, Falun Gong juga memiliki kapasitas mobilisasi massa untuk mencapai tujuan perjuangannya, yaitu perubahan perilaku pemerintah China. Penelitian ini tidak ditujukan untuk memberi definisi normatif atas Falun Gong. Adapun definisi-definisi lain mengenai Falun Gong, seperti sebagai sebuah agama, kultus, atau sekte, akan tetap dibahas dalam tulisan ini, namun sebatas untuk menunjang pembahasan mengenai isu HAM, pergerakan, dan jaringan Falun Gong.

I.8 Pembabakan Skripsi BAB I – PENDAHULUAN Bab ini merupakan landasan penulisan penulis yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, kerangka pemikiran, metode penelitian, asumsi penelitian, hipotesis penelitian, pembabakan skripsi, dan tujuan dan signifikansi penelitian.

BAB II – FALUN GONG SERTA PERGERAKAN SOSIAL DI CHINA TERKAIT ISU HAK ASASI MANUSIA Bab ini akan menjelaskan pergerakan Falun Gong di China. Bab ini

diawali dengan pembahasan historis pergerakan sosial di China. Bab ini juga akan


27

menggambarkan kemunculan Falun Gong di China dan perkembangannya sebagai suatu pergerakan. Selanjutnya, penulis akan membahas mengenai kontroversi dan protes yang dilakukan oleh Falun Gong terhadap pemerintah China dan reaksi represif pemerintah China terhadap Falun Gong, serta bagaimana perkembangan komunitas ini pasca larangan pemerintah tahun 1999, termasuk keberadaan Falun Gong di luar China. Penulis juga akan melihat bagaimana Falun Gong mengusung nilai-nilai universalisme HAM dan bagaimana jaringan advokasi HAM transnasional

terbentuk

dalam

isu

ini.

penulis

Sebaliknya,

juga

akan

menggambarkan perspektif partikularisme HAM China.

BAB

III

–

JARINGAN

ADVOKASI

HAK

ASASI

MANUSIA

TRANSNASIONAL DAN PERGERAKAN FALUN GONG

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan peran jaringan advokasi HAM transnasional bagi pergerakan Falun Gong di China, yang turut melibatkan Falun Gong China, Falun Gong di manca negara, media massa, serta berbagai aktor lain. Penulis juga akan melihat sejauh mana keterlibatan jaringan dalam pergerakan ini, melalui tolak ukur politik informasi, politik simbolik, politik pengaruh, dan politik akuntabilitas. Penulis juga akan mengeksplorasi respon pemerintah China terhadap isu ini.

BAB IV – ANALISIS PERAN JARINGAN TRANSNASIONAL BAGI PERGERAKAN FALUN GONG DALAM ISU HAK ASASI MANUSIA

Bab ini akan menganalisis secara mendalam mengenai jaringan dan pergerakan sosial Falun Gong. Analisis tersebut meliputi tipologi pergerakan Falun Gong, sifat jaringan yang terbentuk, kesempatan dan tantangan dalam pergerakan ini, narasi HAM, serta benang merah dari pembahasan di bab-bab sebelumnya. BAB V – KESIMPULAN Pada bab ini, penulis akan memaparkan sejumlah temuan yang telah

penulis peroleh melalui penelitian yang telah penulis lakukan.


28

Universitas Indonesia


29

BAB II

FALUN GONG SERTA PERGERAKAN SOSIAL DI CHINA TERKAIT ISU HAK ASASI MANUSIA

II.1 Masyarakat dan Negara: Studi Historis Pergerakan Sosial di China serta Respon Pemerintah China

Pemahaman akan struktur domestik suatu negara diperlukan untuk memahami

upaya

pembentukan

jaringan

oleh

aktor-aktor

transnasional.

Masyarakat dan negara merupakan dua entitas yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pembahasan mengenai masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai negara, sebaliknya pembahasan mengenai negara juga tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai negara. Hubungan antara masyarakat dan negara juga turut menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Masyarakat memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh negara dan memiliki kewajiban untuk setia dan tunduk pada peraturanperaturan negara. Sebaliknya, negara berhak mengatur dan menuntut loyalitas dan pengabdian masyarakat, serta memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.

Melalui

buku

berjudul

Negara

dan

Masyarakat:

Berkaca

dari

Pengalaman Republik Rakyat Cina, Ignatius Wibowo mengelompokkan interaksi antara masyarakat dan negara China ke dalam dua pembabakan, yaitu pada periode 1949-1978 dan periode 1978-sekarang. Dari kedua pembabakan ini nampak adanya pergeseran pola interaksi yang cukup signifikan di antara negara dan masyarakat, namun pergeseran ini belum cukup untuk dikatakan telah memperlihatkan perubahan.42 Petani, buruh, dan kaum intelektual dipandang sebagai elemen-elemen dalam masyarakat yang memiliki interaksi paling intensif

dengan negara.

42

I. Wibowo, Negara dan Masyarakat: Berkaca dari Pengalaman Republik Rakyat Cina, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Pusat Studi Cina, 2000), hal. 32.


30

Pada tahapan pertama, dominasi negara atas masyarakat jelas terlihat. Warga negara berada di bawah kontrol ganda, yaitu oleh birokrasi negara dan Partai Komunis China (PKC). Ideologi komunis diciptakan oleh pemerintah untuk menjustifikasi kontrol yang dilakukannya dan masyarakat dituntut dan dipaksa untuk memahami ajaran tersebut. Hubungan antara negara dan masyarakat pada tahapan ini bersifat konfliktual dan tidak seimbang. Pada tahapan kedua, yaitu setelah pembaharuan yang dilakukan oleh Deng Xiaoping, kontrol pemerintah atas petani dan buruh menjadi berkurang, namun kontrol tersebut meningkat atas

kaum intelektual, terutama setelah peristiwa Tiananmen 1989.43 Kaum intelektual diberi kebebasan untuk berkreasi dengan ketentuan tidak boleh melanggar “empat prinsip dasar”. Hubungan antara negara dan masyarakat pada era ini masih mengandung konflik, walaupun tidak setegang era sebelumnya.

Pemerintah

China

mengalami

kesulitan

dalam

mengawasi

kaum

intelektual karena kelompok ini bergerak di wilayah ide. Meskipun negara menyensor berbagai publikasi buku dan karya seni, namun kaum intelektual masih dapat meloloskan karya-karyanya karena terdapatnya berbagai penerbitan dan percetakan yang tidak dikuasai oleh negara. Hal ini seperti apa yang disebut oleh Giddens sebagai “dialectic of control”, yang menyatakan bahwa apa yang

terlihat aman dan terkendali belum tentu kenyataannya benar demikian.44 Dengan kata lain, dinamika hubungan antara negara dan masyarakat terlihat pasif dan apatis, tapi sebetulnya di dalamnya terpendam aksi perlawanan (resistance).

Pembahasan mengenai hubungan di antara negara dan masyarakat sipil menarik untuk dibahas dalam contoh kasus negara China. Di bawah rezim komunis pemerintah China, dengan partai tunggal Partai Komunis China (PKC), ruang gerak masyarakat sipil menjadi sangat terbatas. Keterlibatan masyarakat sipil dalam sejarah China dapat dlihat dalam peristiwa Pemberontakan Boxer. Pemberontakan ini ditujukan sebagai perlawanan pada dominasi kekuatan asing yang

menguasai

bidang

politik,

perdagangan,

teknologi,

dan

agama.

Pemberontakan ini melibatkan para petani China dan terjadi pada sekitar akhir

abad 19 hingga awal abad 20. 43 44

Ibid., hal. 278-9. Ibid., hal. 282.


31

Di China, organisasi nonpemerintah mengalami pertumbuhan signifikan sejak pembaharuan yang dilakukan oleh Deng.45 Perkembangan pergerakan masyarakat sipil tersebut bukan hanya nampak dari segi kuantitas organisasi nonpemerintah, namun juga dari ragam isu yang diperjuangkan oleh masyarakat sipil. Organisasi-organisasi yang dilegalkan oleh pemerintah umumnya berada di bawah kendali pemerintah. Sebaliknya organisasi-organisasi yang dianggap ilegal, ditekan oleh pemerintah.46 Dalam menanggapi bentuk protes atas suatu isu tertentu yang bersifat lokal, seperti tuntutan akan gaji buruh atau masalah uang pensiun, pemerintah China cenderung akan mengabulkan permintaan masyarakat. Sebaliknya, apabila pemerintah China melihat ada tendensi protes yang datang dari berbagai daerah dan berbagai kelas masyarakat, reaksi yang muncul dari pemerintah China cenderung menjadi represi.47

Sejumlah kendala yang dialami oleh pergerakan organisasi nonpemerintah di China antara lain meliputi ruang publik yang lemah, organisasi masyarakat sipil yang sangat dipengaruhi oleh pemerintah China, dan kontrol pemerintah terhadap pergerakan sosial sehingga keberadaan organisasi masyarakat sipil tidak memiliki legitimasi politik untuk berfungsi efektif.48 Guobin Yang melihat bahwa kehadiran internet membawa dampak positif bagi artikulasi dan perdebatan politik di China, serta bagi pertumbuhan organisasi-organisasi sosial dan komunitaskomunitas virtual, dan bahkan menjadi arena baru bagi protes yang dilakukan oleh

masyarakat.

II.2 Falun Gong sebagai Pergerakan Sosial

Terdapat beberapa pendefinisian berbeda atas Falun Gong. Komunitas Falun Gong memaknai Falun Gong sebagai sebuah ajaran self-cultivation. Namun, ajaran ini dianggap pemerintah China sebagai ajaran sesat atau kultus

(cult). Bagi sebagian masyarakat, Falun Gong dipandang sebagai sebuah agama;

45

Yiyi Lu, Loc.Cit. Liu Xiaobo, Loc.Cit. 47 Timothy Cheek, Living with Reform: China since 1989, (Nova Scotia: Fernwood Publishing, 2006), hal. 112-3. 48 Guobin Yang, Loc.Cit. 46


32

sebagian masyarakat yang lain, Falun Gong dianggap sebagai sebuah sekte; sedangkan bagi beberapa peneliti, Falun Gong dipandang sebagai sebuah pergerakan. Dalam penelitian ini, penulis mengasumsikan Falun Gong sebagai sebuah pergerakan sosial. Penelitian ini tidak diarahkan untuk mencari pengertian normatif dari ajaran Falun Gong. Segala bentuk penjelasan normatif menyangkut Falun Gong dalam penelitian ini ditujukan untuk menunjang argumen penelitian.

Gagasan mengenai Falun Gong berangkat dari praktik kebugaran qigong, yang merupakan bagian dari tradisi bangsa China. Falun Gong kemudian pada perkembangannya memiliki ajaran yang lebih bersifat religius, sehingga mendapat definisi sebagai sebuah ajaran spiritual. Namun, di mata pemerintah China, Falun Gong dipandang sebagai sebuah ajaran sesat atau kultus (cult). Pemerintah China bahkan mendefinisikan Falun Gong sebagai ancaman paling serius bagi

pemerintahan komunis China dalam 50 tahun belakangan ini.49 Pendefinisian oleh pemerintah China mengenai Falun Gong turut mempengaruhi pengertian masyarakat akan ajaran ini, terutama pada masyarakat awam yang belum pernah mendengar narasi dari sisi Falun Gong.

Falun Gong dapat dipahami sebagai sebuah pergerakan sosial karena memiliki shared values serta kapasitas pengorganisasian dalam memobilisasi massa untuk melakukan protes. Falun Gong memiliki bentuk organisasi yang bersifat fleksibel dan bunglon dengan struktur organisasi yang berubah-ubah dan bervariasi untuk menghadapi represi pemerintah sekaligus menghindari tuntutan dan pendefinisian oleh pemerintah.50 Falun Gong memiliki persamaan strategi dengan Pergerakan Demokrasi China (Chinese Democracy Movement), yang mana kedua pergerakan ini direpresi oleh pemerintah China, sehingga keduanya mengambil ranah perjuangan di tingkat transnasional.51 Setelah mendapat status ilegal pada tahun 1999 dari pemerintah China karena dianggap sebagai sebuah kultus, Falun Gong melakukan pergerakan bawah tanah dengan menggunakan

jaringan transnasional. Pergerakan ini kemudian bergeser ke ranah transnasional

49

Thomas Lum, Loc.Cit., hal. 10. James Tong, Loc.Cit. 51 Andrew Junker, “Religious and Transnational Effect on Tactical Repertoires: The Chinese Democracy Movement and Falun Gong”, dalam presentasi untuk Center for Comparative Research, Yale University, September 20, 2011. 50


33

sejak direpresi dan diilegalkan oleh pemerintah China. Untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai Falun Gong, pada bagian ini akan dijelaskan latar belakang sejarah dari pendirian dan perkembangan Falun Gong.

II.2.1 Kemunculan dan Kontroversi Falun Gong di China

Republik Rakyat China secara resmi mengakui lima agama yang terorganisasi, yaitu agama Buddha, Daoism, Islam, Katolik, dan Protestan. Ketika Partai Komunis China mulai berkuasa pada tahun 1949, gereja, sebagaimana organisasi sosial lainnya, diharuskan untuk menjadi organisasi yang digerakkan oleh Partai.52 Namun, banyak umat Kristiani yang menolak

dan

memilih

untuk

secara sembunyi-sembunyi

menjalankan

kegiatan

ibadahnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran pemerintah China akan keberadaan


tidak

resmi,

yang

ditakutkan

dapat

mengancam legitimasi pemerintah dan stabilitas negara. Karena kekhawatiran yang sama, pemerintah China mengopresi ajaran Falun Gong yang menunjukkan potensi pengorganisasiannya melalui demonstrasi pada tahun 1999 di muka markas Partai di Zhongnanhai, Beijing. Pemerintah China menekan segala bentuk organisasi yang tidak berada dalam kontrol penguasaannya karena takut akan adanya intensi politik tertentu.

Falun Gong merupakan bagian dari praktik spiritual qigong, yang merupakan salah satu olahraga meditasi masyarakat yang biasanya dilakukan di lapangan-lapangan dan memiliki aspek filosofis, sehingga seringkali dikatakan bersifat religius.53 Qigong merupakan rangkaian gerakan yang dikatakan dapat menstimulasi energi vital (qi) dalam tubuh, yang memiliki kaitan dengan ajaran Buddha dan Taoisme. Falun Gong menjadi tidak lazim karena bersifat lebih religius dari praktik olahraga qigong lainnya. Kata falun sendiri memiliki makna sebagai ‘roda hukum ajaran Buddha’, sedangkan kata gong berarti ‘praktik fisik’. Falun Gong, atau biasa pula disebut sebagai Falun

52 53

Timothy Cheek, Op.Cit., hal. 22. Ibid., hal. 22-3.


34

Dafa, memiliki tiga ajaran utama, yaitu kejujuran, kebaikan, dan toleransi

(zhen-shan-ren).54

Penganut Falun Gong percaya bahwa penguasaan atas roda dharma dapat memberikan kesembuhan pada berbagai macam penyakit, sehingga praktik Falun Gong diyakini dapat membawa kesehatan fisik, ketenangan emosional, nilai moral, pengertian akan alam semesta, serta membawa ke tingkat yang lebih tinggi dalam keselamatan. Awalnya, Falun Gong lebih condong berorientasi pada kegiatan olahraga dan turut tergabung dalam asosiasi qigong yang disetujui oleh pemerintah China. Pada perkembangannya, pemimpin Falun Gong Li Hongzhi menunjukkan aspirasi yang bersifat keagamaan, yang dapat berarti pula terdapat tendensi pengorganisasian dari Falun Gong. Keluarnya Falun Gong dari asosiasi resmi qigong karena alasan keuangan dan lainnya menimbulkan kekhawatiran pemerintah China akan adanya pengorganisasian Falun Gong. Sebagai tambahan, pada periode tersebut ajaran qigong juga sedang dilanda kritik dan dugaan bahwa ajaran ini mengandung penipuan.

Praktik Falun Gong populer dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat di berbagai wilayah di China. Falun Gong semakin meraih popularitas pada pertengahan dekade 1990-an. Penganut Falun Gong pun bervariasi, baik dari kalangan buruh, petani, kepala-kepala perusahaan, wiraswasta, kaum intelektual, pelajar, dan bahkan sejumlah pejabat dan mantan pejabat pemerintah. Praktik ini juga menjadi populer di luar negeri, seperti di Amerika Serikat. Hal

ini menimbulkan kekhawatiran dan kecurigaan

pemerintah China pada perkembangan ajaran Falun Gong. Kekhawatiran ini timbul dikarenakan pemerintah China takut ajaran spiritual Falun Gong akan mengganggu legitimasi ajaran komunis di negaranya.

Pemerintah China juga khawatir akan tendensi pengorganisasian Falun Gong, yang dianggap dapat mengancam stabilitas negara. Selain itu pula, pemerintah China juga turut menyalahkan Falun Gong atas kematian sejumlah penganut dan nonpenganut Falun Gong karena Falun Gong dianggap telah

54

Thomas Lum, Loc.Cit., hal. 2.


35

mempengaruhi sejumlah penganut dan nonpenganut untuk tidak menggunakan perawatan medis serta menyebabkan kelainan mental yang berujung pada tindak kekerasan.55 Sebagai catatan, Falun Gong muncul dan menawarkan kekuatan penyembuhan di tengah-tengah situasi transisi ekonomi China yang ketika itu menyebabkan sejumlah warga negara kehilangan jaminan kesehatannya. Aspek kesehatan merupakan salah satu hal yang membuat ajaran ini kontroversial karena terdapat sejumlah penganut yang menolak pengobatan modern karena percaya akan sistem penyembuhan Falun Gong, atau bahkan percaya bahwa sakit yang dideritanya merupakan bagian dari karma.56 Kombinasi antara persebaran ajaran religius dan situasi ekonomi yang tengah

dilanda krisis membuat pemerintah China khawatir dan curiga akan munculnya maksud politis.

Oleh karena sejumlah alasan di atas, pemerintah China melakukan pengamatan dan penyelidikan terhadap Falun Gong, serta melarang peredaran buku-buku ajaran Falun Gong di tengah-tengah masyarakat China. Pemerintah China juga melakukan propaganda dalam media dan memberikan definisi negatif bagi Falun Gong, yaitu dengan mendefinisikan ajaran ini sebagai sebuah kultus atau ajaran sesat. Dalam menghadapi tuduhan pemerintah China, Falun Gong menolak untuk didefinisikan sebagai agama dan menganggap bahwa keterlibatan iman dan spiritual tiap individu berbeda-beda. Falun Gong juga

mendatangi

berbagai

media-media

lokal

dan

nasional

untuk

membersihkan namanya serta mengklarifikasi pencitraannya di mata publik.

Protes yang membuat komunitas ini menjadi kontroversial terjadi pada tahun 1999. Pada 25 April 1999, Li Hongzhi memobilisasi protes di depan markas Partai Komunis China di Zhongnanhai, Beijing. Protes dilakukan secara damai oleh puluhan ribu masyarakat karena ketidakpuasan akan pencitraan pemerintah China atas Falun Gong di muka publik.57 Kekhawatiran

pemerintah timbul akan kapasitas dan kemampuan pengorganisasian Falun

Gong, sehingga pemerintah merepresi komunitas ini. Ditambah lagi, pemberian

55

Ibid. Noah Porter, “Falun Gong in the United States: An Ethnographic Study”, hal. 249-250. 57 Timothy Cheek, Op.Cit., hal. 113. 56


36

visa kepada pemimpin Falun Gong Li Hongzhi oleh pemerintah AS juga menimbulkan kekhawatiran pemerintah China akan keterlibatan AS pada gerakan ini. Karena protes tersebut, pemerintah China melarang keberadaan Falun Gong dan mengeluarkan perintah penahanan Li Hongzhi pada 21 Juli 1999.

Sesungguhnya, Falun Gong memiliki sifat organisasi yang fleksibel namun efektif dan misterius. Noah Porter melihat bahwa Falun Gong memiliki model pengorganisasian yang lebih bergantung pada ideologi daripada pemimpin, sehingga tidak memiliki sistem hirarki yang jelas dan kekuasaan yang dimiliki oleh Li Hongzhi sebagai pemimpin hanya terbatas pada konteks dan pengertian budaya.58 Apabila seorang penganut Falun Gong memutuskan untuk meninggalkan ajaran ini, maka pemimpin Falun Gong Li Hongzhi tidak memiliki kapasitas pengaruh lagi pada orang tersebut.

Pada 30 Oktober 1999, pemerintah China kemudian mengeluarkan undang-undang

anti-kultus,

yaitu

melalui

Pasal

300

Undang-undang

Kriminalitas, yang berlaku retroaktif yang ditujukan untuk menghadapi pergerakan Falun Gong dan sejumlah kultus lain di China.59 Tabel 2.2 menunjukkan kronologi perkembangan dan kontroversi Falun Gong. Represi yang dilakukan pemerintah, baik secara fisik, mental, maupun virtual, membuat banyak penganut Falun Gong yang melarikan diri ke negara lain. Banyak pula di antara penganut tersebut yang secara terpaksa meninggalkan ajaran Falun Gong dan bahkan menyerahkan sejumlah nama yang terlibat dalam protes 1999.

Tabel 2.1 Kronologi Perkembangan Falun Gong hingga Tahun 1999.

Tahun

Peristiwa

1992

Falun Gong mulai populer dan berasosiasi dengan gerakan qigong.

1995

Pemimpin Falun Gong Li Hongzhi menerbitkan buku Zhuan Falun. Li Hongzhi pergi ke AS.

1996

Pemberitaan miring akan Falun Gong di media memuncak.

58 59

Noah Porter, Loc.Cit., hal. 249. Thomas Lum, Op.Cit., hal. 4.


37

Penganut Falun Gong menempuh cara damai untuk menampik pemberitaan miring.

1999

Falun Gong melakukan aksi protes damai. Pembentukan 610 Office untuk memberantas Falun Gong. Falun Gong dinyatakan ilegal.

II.2.2 Perkembangan Falun Gong pasca Larangan Pemerintah China

Protes tahun 1999 membuat Falun Gong dinyatakan ilegal oleh pemerintah. Pada 10 Juni 1999, Jiang Zemin membentuk 6-10 Office yang merupakan agen keamanan rahasia dengan mandat untuk memberantas Falun Gong.60 Pemerintah China secara aktif mencari pihak-pihak yang terlibat dengan Falun Gong dan kemudian melakukan penahanan serta penyiksaan pada penganut-penganut Falun Gong. Pemerintah China menggunakan alasan moral dalam melakukan penangkapan-penangkapan tersebut. Represi dan larangan pemerintah tidak berhasil meredam Falun Gong. Sebaliknya, Falun Gong secara aktif melakukan berbagai upaya untuk memperoleh hak menjalankan praktik spiritualnya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Falun Gong antara lain dengan mengadakan konferensi pers rahasia bagi media asing di Beijing untuk memaparkan represi pemerintah. Mengetahui hal ini, pemerintah China kemudian melakukan penangkapan pada sejumlah partisipan konferensi.

Di antara pemerintah China dan Falun Gong terdapat adu kampanye. Pemerintah China kembali berupaya untuk meredam perkembangan Falun Gong dengan propaganda melalui berbagai saluran media pemerintah dengan klaim bahwa sejumlah tokoh Falun Gong terlibat dalam demonstrasi di Lapangan Tiananmen. Pemerintah China menyebarkan berbagai propaganda, termasuk mengklaim Falun Gong bertanggung jawab atas sejumlah kasus kematian di China. Pada pemberitaan tanggal 20 Maret 2000 dalam People’s Daily, yang merupakan media di bawah penguasaan pemerintah China,

60

Falun Dafa Information Center, “Persecution: Timeline”, diakses dari http://faluninfo.net/topic/4/, pada 21 Februari 2012, pk 21.45.


38

pemerintah mengemukakan data kasus-kasus kematian yang disebabkan oleh ajaran Falun Gong. Data tersebut dapat dilihat dalam Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Laporan Kematian Akibat Falun Gong versi Pemerintah

China

Sumber: http://www.peopledaily.com.cn/item/lhz/t4.html

Dalam menghadapi berbagai propaganda pemerintah, Falun Gong berupaya merespon secara damai, seperti dengan mendatangi kantor-kantor media yang dikuasai oleh pemerintah China, untuk meminta pemulihan nama baik. Cara lain yang ditempuh oleh Falun Gong ialah melakukan interupsi dan sabotase pada sejumlah program televisi di beberapa kota besar di China dan menyiarkan programnya, yang diduga mendapat bantuan asing.61 Atas insiden tersebut, warga negara AS Charles Li ditangkap dan dimasukkan ke dalam

61

Thomas Lum, Op.Cit., hal. 6.


39

penjara.

Hingga perkembangan

terkini,

telah

banyak

terdapat

kasus

penangkapan serta penyiksaan terhadap pengikut Falun Gong dan bahkan tidak sedikit yang meninggal akibat penyiksaan tersebut. Grafik 2.1 menunjukkan data kematian penganut Falun Gong sejak diambilnya tindakan keras oleh pemerintah China di tahun 1999 hingga awal tahun 2011.

Grafik 2.1 Data Kematian Falun Gong per Tahun

(Juli 1999-Maret 2011)

Sumber: http://en.minghui.org/html/articles/2011/5/18/125337.html#.T8_wenktj5l

Terdapat pro dan kontra dalam pandangan masyarakat China pada kasus Falun Gong. Beberapa pengamat mengungkapkan bahwa represi pemerintah China terhadap Falun Gong telah menimbulkan sentimen antipemerintah di sebagian kalangan masyarakat, baik penganut maupun bukan. Namun sebagian lainnya memilih untuk bersikap apatis, kritikal, atau terbawa pada propaganda pemerintah. Pemerintah China bukan hanya berupaya untuk melumpuhkan Falun Gong, namun juga berupaya memberantas pihak manapun yang mendukung keberadaan Falun Gong. Hingga tahun 2005, diperkirakan

masih

terdapat

ratusan

ribu

penganut

di

China

yang

mempraktikkan Falun Gong secara sembunyi-sembunyi di rumah-rumah. Sumber lain menyatakan penganut Falun Gong tersisa sekitar 60.000 orang,

yang setengahnya berada dalam penahanan, sedangkan sebagian sisanya berada


40

di bawah pengawasan pemerintah.62 Sumber lain menyatakan bahwa setengah dari tahanan politik atau agama di China memiliki kaitan dengan Falun Gong.

Dalam Laporan Tahunan Kebebasan Beragama Internasional yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri AS pada November 2005, China dikategorikan sebagai “country of particular concern” (CPC) selama enam tahun berturut-turut dengan catatan atas sejumlah penahanan, hukuman, dan pemenjaraan penganut Falun Gong yang terus terjadi.63 Penganut Falun Gong

yang menolak untuk menanggalkan kepercayaannya mendapatkan perlakuan tidak layak dalam penjara atau memperoleh pendidikan kembali melalui kemah-kemah konsentrasi, dan tidak jarang muncul laporan kematian akibat penyiksaan yang dialami.

Perwakilan Falun Gong AS menuding pemerintah China telah mengirim ribuan penganut Falun Gong China ke dalam 36 kemah konsentrasi, seperti di Sujiatun, di mana 6.000 penganut Falun Gong dijadikan tahanan dalam penahanan di rumah sakit, dan kebanyakan dari mereka dibunuh dan organ tubuhnya diperjualbelikan. Namun, pada kunjungan perwakilan Kedutaan Besar AS di Beijing pada rumah sakit tersebut, tuntutan tersebut tidak dapat dibuktikan. Pada April 2006, 81 anggota Kongres AS menandatangani surat yang ditulis oleh Dana Rohrabacher kepada Presiden Bush yang mengekspresikan kekhawatiran akan perdagangan organ tubuh penganut Falun Gong di China.

Dalam menyikapi tudingan dunia internasional atas penangkapan dan penyiksaan penganut Falun Gong, pemerintah China menyangkal akan semua tuduhan yang dilayangkan tersebut. Selain menyangkal tuduhan penyiksaan pada penganut Falun Gong, pemerintah China juga menyangkal keberadaan Falun Gong sebagai sebuah agama. Pemerintah China menganggap bahwa Falun Gong sebagai sebuah kultus, sehingga dengan alasan ini dapat menjadi pembenaran bagi pemerintah untuk mengambil langkah represif pada

62 63

Ibid. Ibid., hal. 1.


41

komunitas Falun Gong, yaitu dengan mengatasnamakan perlindungan bagi moral masyarakat.64

Hubungan antara Falun Gong dan pemerintah China juga melibatkan penggunaan media dan teknologi informasi. Masing-masing pihak memiliki narasi yang berbeda untuk mendukung argumen dan kepentingan masingmasing yang disampaikan ke publik dengan menggunakan media informasi. Pemerintah China memanfaatkan berbagai media yang berada di bawah penguasaan negara untuk mempropagandakan pencitraan buruk terhadap Falun Gong di mata masyarakat China. Sebaliknya, Falun Gong menggunakan kendaraan media Barat untuk mencar dukungan bagi eksistensi komunitasnya, baik di dalam, maupun luar negeri. Falun Gong merespon propaganda pemerintah China dengan memunculkan pencitraan yang damai akan sosok pemimpin dan praktik spiritualnya.65 Dengan mengusung isu HAM,

perjuangan Falun Gong menarik perhatian dunia internasional.

Represi pemerintah China atas Falun Gong terus berlangsung di era digital, ditandai dengan penyensoran kata kunci ‘Falun Gong’ dari situs-situs pencari di internet China. Akibatnya, kebanyakan informasi mengenai Falun Gong yang secara mudah dapat diakses oleh masyarakat China hanya berasal dari publikasi negara, sehingga hanya memperlihatkan sudut pandang negara dan bersifat timpang. Represi fisik yang dilakukan oleh pemerintah China atas Falun Gong juga terus terjadi dalam bentuk tindak kekerasan, seperti pembunuhan, pemukulan, dan pemerkosaan.

II.2.3 Falun Gong di Manca Negara

Penganut Falun Gong tersebar di berbagai wilayah dan manca negara. Diaspora penganut Falun Gong di berbagai negara tersebut berhasil menyampaikan pesan perjuangan mereka ke publik internasional melalui saluran media dan juga telah berhasil dalam meyakinkan pemerintah negara-

64 65

Carolyn Evans, Loc.Cit., hal. 11. Haiqing Yu, Op.Cit., hal. 124.


42

negara Barat untuk menekan pemerintah China agar menghentikan atau setidaknya mengurangi kampanye perlawanan terhadap penganut Falun Gong di daratan China.66 Penganut Falun Gong di luar China juga secara aktif mengajukan isu mereka ke berbagai forum HAM internasional.

Penganut Falun Gong tersebar di berbagai kawasan dan benua67, mulai dari benua Afrika, seperti di Afrika Selatan dan Etiopia; benua Amerika, seperti di Amerika Serikat, Argentina, Belize, Bolivia, Brazil, Chile, Ekuador, Guatemala, Kanada, Kolombia, Meksiko, Panama, Peru, Puerto Rico, Republik Dominika, dan Venezuela; benua Asia, seperti di Filipina, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Israel, Jepang, Korea, Makau, Malaysia, Pakistan, Singapura, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Turki, Uni Emirat Arab, dan Vietnam; benua Australia, seperti di berbagai wilayah di negara Australia dan Selandia Baru; hingga benua Eropa, seperti di Albania, Austria, Belanda, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Ceko, Denmark, Finlandia, Hungaria, Inggris, Irlandia, Italia, Jerman, Kroasia, Makedonia, Norwegia, Perancis, Polandia, Portugal, Romania, Rusia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Ukraina, dan Yunani.

Di Hong Kong, Falun Gong dapat dengan bebas dipraktikkan. Penganut Falun Gong di Hong Kong tercatat secara aktif melakukan protes terhadap pemerintah China atas perlakuan pemerintah pada penganut Falun Gong di wilayahnya. Meski demikian, pemerintah Daerah Administratif Khusus Hong Kong seringkali menghalangi masuknya penganut Falun Gong dari luar untuk masuk ke wilayahnya, seperti pada kasus penolakan terhadap 83 penganut Falun Gong yang mayoritas datang dari Taiwan pada bulan Februari 2006.68 Hal ini menimbulkan spekulasi akan kontrol dan penguasaan pemerintah China terhadap penganut Falun Gong di luar negeri.

66

David Ownby, “In Search of Charisma: The Falun Gong Diaspora”, dalam The Journal of Alternative and Emergent Religions, Vol. 12, No. 2, hal. 110, diakses dari JSTOR. 67 Falun Dafa, “Find Your Local Volunteer Contact Person”, diakses dari http://www.falundafa.org/eng/contacts/area/index.html pada 12 Juni 2012, pk 11.30. 68 Thomas Lum, Op.Cit., hal. 7.


43

Di Amerika Serikat, praktik Falun Gong dapat dengan bebas dilakukan. Kebanyakan penganut Falun Gong di wilayah Amerika Utara merupakan imigran dari China yang bermukim di tengah-tengah kota. Kebanyakan dari penganut Falun Gong imigran tersebut berasal dari latar belakang profesional yang turut berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian dan memilih untuk tidak tinggal di daerah pecinan (Chinatown), baik itu di New York, San Fransisco, Toronto, atau Vancouver.69 Pergerakan Falun Gong bersifat

desentralisasi dengan kehadiran Li Hongzhi yang lebih bersifat virtual. Falun Gong tidak memiliki pemimpin-pemimpin lokal ataupun daftar anggota yang komprehensif.

Di wilayah ini, pergerakan Falun Gong nampak aktif dalam membela hakhak penganut Falun Gong di China, seperti dengan melakukan demonstrasi, menyebarkan flyers, serta mengadakan berbagai acara-acara kebudayaan. Penganut Falun Gong di AS juga melayangkan tuntutan atas pelanggaran HAM pemerintah China yang dianggap telah mengingkari Torture Victim Protection Act, Alien Tort Claims Act, dan sejumlah bentuk kejahatan kemanusiaan lain.70 Salah satu contoh kasus tuntutan tersebut nampak pada

tuntutan yang dilayangkan pada Sekretaris Partai Komunis China Liu Qi pada Desember 2004 atas pelanggaran hukum HAM China, internasional, dan AS, karena perlakuannya pada penganut Falun Gong.

Penganut

Falun Gong juga menggunakan media sebagai upaya

menyuarakan aspirasinya ke publik internasional, seperti melalui surat kabar, siaran televisi dan radio, serta berbagai situs internet. Dalam pemberitaannya, penganut Falun Gong seringkali mengkritisi kebijakan pemerintah China, baik dalam maupun luar negeri. Berbagai saluran tersebut menjadi alat bantu bagi penganut Falun Gong untuk mendapat bantuan dan simpati dari luar negeri.

Terhadap berbagai langkah Falun Gong tersebut, pemerintah China secara aktif melakukan kampanye perlawanan dengan berupaya untuk memberikan pencitraan baik akan negaranya di mata dunia. Cara-cara yang ditempuh

69 70

David Ownby, Loc.Cit., hal. 106. Thomas Lum, Op.Cit., hal. 8.


44

pemerintah China antara lain dengan berupaya mendekati petinggi-petinggi negara AS untuk meminta mereka agar tidak mendukung Falun Gong, baik melalui pertemuan personal, surat, maupun telepon. Bahkan, sebagaimana diklaim oleh penganut Falun Gong AS, pemerintah China dituding terlibat dalam sejumlah insiden kekerasan fisik dan verbal terhadap penganut Falun Gong di AS. Tuntutan ini tentu saja disangkal oleh pemerintah China. Selain itu, pemerintah China juga diduga mengirimkan mata-mata untuk mengamati pergerakan Falun Gong di luar negeri, seperti di AS dan Australia.

Situasi berbeda tercermin dari keberadaan Falun Gong di beberapa negara Asia, seperti Kamboja, Korea Selatan, dan Singapura. Pemerintah negaranegara tersebut tidak memberikan ruang gerak bagi Falun Gong sebagaimana diberikan oleh negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat. Pada tahun 2002, polisi Kamboja mendeportasi dua orang berkebangsaan China yang merupakan bagian dari komunitas Falun Gong China, yang tinggal dan bekerja di Phnom Penh

dengan

Sertifikat

Pengungsi

PBB.71

Tindakan

ini

diambil

dilatarbelakangi tekanan Kedutaan Besar China di Phnom Penh.

Represi serupa juga dialami oleh penganut Falun Gong di Singapura. Pada tahun 2009, lima penganut Falun Gong di Singapura ditangkap dan mendapat ancaman deportasi karena memasang sejumlah poster Falun Gong di taman setempat.72 Penangkapan terhadap penganut Falun Gong di Singapura ini bukan merupakan kasus pertama. Sebelumnya, pada tahun 2000, 2004, dan 2006, sejumlah penganut Falun Gong ditangkap oleh pemerintah Singapura karena alasan serupa. Menariknya, penangkapan terhadap sejumlah penganut Falun Gong tersebut terjadi di sekitar peristiwa tertentu yang melibatkan interaksi antara Singapura dan China, seperti kunjungan mantan presiden Zeng Qinghong, yang merupakan salah satu aktor kunci dalam kasus penganiayaan Falun Gong, ke Singapura pada tahun 2001; negosiasi perdagangan bebas

71

Falun Dafa Information Center, “Cambodian Police Violate U.N. Refugee Laws; Deport Two Falun Gong Refugees to China”, diakses dari http://www.faluninfo.net/article/81/, pada 14 Juni 2012, pk 11.30. 72 George Fu, “Singapore Police Arrest Falun Gong Practitioners while Meditating, Displaying Posters”, diakses dari http://www.theepochtimes.com/n2/world/singapore-falun-gong-23680.html, pada 18 Juni 2012, pk 09.45.


45

Singapura-China pada tahun 2004; kedatangan Li Lanqing, yang merupakan mantan wakil perdana menteri sekaligus mantan pimpinan 610 Office, ke Singapura untuk menerima gelar doctor kehormatan pada tahun 2006 dari National University of Singapore; dan perundingan Asia Pacific Economic Cooperation Summit (APEC) pada tahun 2009 di Singapura, yang akan dihadiri oleh Presiden Hu Jintao.73

Kasus serupa juga terjadi di Korea Selatan. Pada tahun 2011, sepasang penganut Falun Gong berkebangsaan China yang mencoba mencari suaka di Korea Selatan dideportasi oleh pemerintah. Di Korea Selatan, permohonan perlindungan pengungsi telah berdatangan sejak tahun 2002, namun baru tahun 2006 pemerintah Korea Selatan memberi respon dan tanggapan yang diberikan oleh pemerintah Korea Selatan ialah dengan mendeportasi lebih dari 30 orang penganut Falun Gong.74 Tindakan ini dipicu oleh pertemuan yang dilakukan antara Menteri Perdamaian Korea Selatan Chun Jung-bae dan pakar keamanan Partai Komunis China Zhou Yongkang pada Maret 2006 yang pada kesempatan tersebut memberi desakan pada pemerintah Korea Selatan. Meski turut mengecam perlakuan pemerintah Korea Selatan, penganut Falun Gong Korea tidak mampu berbuat banyak untuk mengubah keadaan ini.

II.3 Universalisme vs. Partikularisme Hak Asasi Manusia: Memaknai Falun Gong dalam Konteks Hak Asasi Manusia

Sebagaimana telah disinggung pada bagian pendahuluan, konsep hak asasi manusia (HAM) dapat dipahami dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, yaitu universalisme, mengacu pada prinsip-prinsip HAM yang dianggap mutlak dimiliki oleh masing-masing individu. Gagasan ini timbul dari ide-ide kebebasan yang kental dengan pengaruh Barat. Pemahaman mengenai

universalisme HAM menjadi penting dalam penelitian ini mengingat Falun Gong

73

Ibid. Li Zhixing, “Falun Gong Asylum Seekers in South Korea Face Deportation”, diakses dari http://www.theepochtimes.com/n2/world/falun-gong-asylum-seekers-in-south-korea-facedeportation-61394.html, pada 14 Juni 2012, pk 11.40. 74


46

menggunakan prinsip ini sebagai landasan perjuangannya. Pemahaman lain mengenai HAM dapat dilihat dari sudut pandang Partikularisme. Melalui sudut pandang ini, pemahaman dan pengimplementasian HAM menjadi relatif dan berbeda di tiap-tiap negara, tergantung pada latar belakang budaya dan politik di negara tersebut. Pengertian akan sudut pandang ini menjadi penting, terutama agar dapat memahami sudut pandang China. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dibahas pemahaman HAM dari kedua sudut pandang tersebut.

II.3.1 Universalisme sebagai Perspektif Falun Gong dalam Isu HAM

Secara internasional, perlindungan Hak-hak asasi Manusia (HAM) diatur dalam Deklarasi Universal HAM PBB pada tahun 1948. Melalui Deklarasi Universal HAM PBB, HAM dianggap sebagai sebuah nilai yang universal dan mutlak dimiliki oleh setiap individu. Deklarasi ini menjadi acuan internasional dalam menentukan batasan-batasan dan standardisasi HAM, yang pada dasarnya berpegang pada nilai-nilai kebebasan, keadilan, dan perdamaian. Deklarasi HAM PBB menyatakan bahwa seluruh umat manusia terlahir bebas, setara, dan memiliki harga diri dan hak-hak individu. Hak-hak tersebut berlaku bagi siapapun, tanpa pandang apa latar belakangnya. Deklarasi ini juga turut didukung dengan adanya berbagai perjanjian di level regional dan global yang telah diratifikasi oleh berbagai negara. Berbagai perundingan bilateral juga seringkali memasukkan isu HAM dalam agenda pembicaraan. Selain itu, di bawah naungan PBB juga telah dibentuk institusi perlindungan HAM internasional yang bekerjasama dengan berbagai organisasi nonpemerintah.

Dari sudut pandang universalisme, HAM diyakini menjadi hak-hak dasar yang harus dimiliki oleh masing-masing individu. HAM dianggap tertanam dalam diri setiap individu sehingga negara harus menghormati hakhak tersebut.75 Meskipun seringkali disebut “universal”, namun prinsip-prinsip HAM, hak untuk menentukan nasib sendiri, serta kebebasan berekspresi di

75

Antonio Cassesse, Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hal. 71.


47

ruang publik menjadi problematik dalam ranah transnasional.76 Pada penerapannya, HAM diterima, dipahami, dan dipraktikkan secara berbeda di tiap negara, tergantung pada kondisi dan karakteristik nasional suatu negara, terutama

menyangkut

budaya

politiknya.

Kasus-kasus

menyangkut

pelanggaran HAM menjadi demikian problematiknya karena seringkali dianggap telah mengintervensi ranah nasional dari pemerintah negara-bangsa, sehingga dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara. Dengan argumen universalisme, pelanggaran HAM di suatu negara bukan hanya menarik perhatian internasional, namun juga diyakini sebagai masalah yang upaya penyelesaiannya menjadi bagian dari tanggung jawab aktor-aktor internasional.

Dengan melandaskan argumen pada pemahaman HAM sebagai suatu hal yang universal dan dimiliki oleh tiap-tiap individu, Falun Gong menyampaikan perjuangannya di muka publik internasional. Perjuangan Falun Gong ditujukan untuk mencapai pemenuhan hak-hak individu sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi Universal HAM PBB yang di antaranya seperti hak untuk hidup, hak untuk berpikir, bermoral, dan beragama dan mempraktikkan ajaran agama atau kepercayaannya, serta hak untuk berekspresi dan berpendapat.

Deklarasi Universal HAM PBB yang diresmikan oleh Sidang Majelis Umum PBB 10 Desember 1948 mengatur hak-hak sipil dan politik, serta hakhak ekonomi, sosial, dan budaya negara-negara anggotanya, sehingga Deklarasi ini juga turut mengikat China. Falun Gong menggunakan landasan dan justifikasi universalisme HAM sebagai latar belakang perjuangannya. Perjuangan Falun Gong di China diawali dengan niatan untuk memperoleh kebebasan dalam mempraktikkan kepercayaannya serta kebebasan dalam berekspresi. Seiring represi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penganut Falun Gong yang tidak jarang ditunjukkan dalam bentuk kekerasan, perjuangan Falun Gong juga turut menuntut hak-hak yang sangat dasar sekalipun, seperti hak untuk hidup.

76

John A. Guidry, Michael D. Kennedy, dan Mayer N. Zald, Op.Cit., hal. 20.


48

II.3.1.1 Jaringan Advokasi Transnasional dalam Isu Hak Asasi

Manusia

Dalam upaya perjuangan isu HAM, suatu organisasi atau gerakan seringkali membangun jaringan yang sifatnya transnasional untuk membantu perjuangan mereka. Sejarah pembentukan jaringan advokasi HAM transnasional sangat terkait erat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Deklarasi Universal HAM PBB. Kemajuan teknologi dan perkembangan budaya turut mendukung pembentukan jaringan advokasi transnasional. Sebuah jaringan HAM transnasional umumnya melibatkan sejumlah aktor seperti bagian dari organisasi antarpemerintah dari level regional dan internasional, organisasi nonpemerintah internasional, organisasi nonpemerintah domestik, lembaga swasta, dan sebagian pemerintah.

Jaringan pergerakan transnasional dapat dipahami sebagai suatu gabungan pergerakan yang berada di dua negara berbeda atau lebih, yang melakukan pertukaran informasi dan pengalaman, membangun hubungan yang saling mendukung, memiliki suatu basis pengaturan, dan terlibat dalam suatu kampanye perjuangan strategis.77 Ketidakadilan yang terjadi dalam sistem dunia menghadirkan tantangan bagi kapasitas solidaritas internasional suatu pergerakan namun di saat bersamaan juga memberika kesempatan untuk mobilisasi pergerakan lintas batas. Jaringan tersebut kemudian berusaha untuk menemukan sebuah pemahaman isu bersama untuk menyelaraskan perjuangan di berbagai temoat berbeda tersebut.

Keck dan Sikkink berargumen bahwa tekanan HAM internasional dapat mengubah praktik HAM di suatu negara, meski tidak selalu berhasil. Beberapa faktor yang dapat mendukung keberhasilan suatu jaringan HAM antara lain ialah: pendokumentasian tindak kekerasan oleh aktor-aktor nonpemerintah yang kemudian menarik perhatian global, pengeluaran laporan oleh organisasi-organisasi regional dan internasional berdasarkan

77

Joe Brandy dan Jackie Smith (eds.), Coalitions Across Borders: Transnational Protest and the Neoliberal Order, (Lanham: Rowman and Littlefield Publishers Inc., 2005), hal. 231.


49

investigasi

awal


nonpemerintah,

penyediaan

informasi oleh organisasi-organisasi nonpemerintah sebagai landasan untuk menghadapi kebijakan pemerintah, keberadaan organisasi HAM nonpemerintah domestik, serta kerentanan negara yang ditargetkan.78

Kehadiran jaringan dalam menndukung perjuangan HAM penting adanya, tapi belum tentu cukup untuk menghadapi kekuatan pemerintah negara. Terdapat argumen bahwa tekanan HAM internasional tidak dapat berfungsi efektif dalam menghadapi negara-negara kuat yang mampu menghadirkan tantangan bagi negara yang menekan mereka.79 Terlepas dari itu, potensi jaringan dalam pertukaran informasi serta penyampaian isu lokal ke muka publik internasional menjadi aset penting yang dapat menunjang kesuksesan sebuah pergerakan.

II.3.2 Partikularisme sebagai Perspektif Pemerintah China dalam Isu Hak

Asasi Manusia

Meski konsep HAM dianggap universal dan diterima serta diterapkan secara umum di semua negara, implementasi perlindungan HAM berlaku berbeda di tiap negara. Perbedaan implementasi ini ada karena setiap negara memiliki pemahaman yang berbeda akan konsep HAM. Dalam contoh kasus negara China, pemerintah jelas memiliki pemahaman sendiri mengenai HAM yang membuat perlakuan dan pengimplementasian HAM di negara ini seringkali menuai kecaman internasional, yang terutama datang dari dunia Barat. China memiliki pemahaman akan HAM yang sangat berbeda dari pemahaman HAM yang selama ini dipahami oleh bangsa Barat. Pemahaman HAM China sangat dipengaruhi oleh akar sejarah, kondisi domestik, serta perspektif para pemimpin negara China, yang tergabung dalam Partai Komunis China (PKC).

78 79

Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, Op.Cit., hal. 116-7. Ibid., hal. 117.


50

Bagi penganut aliran partikularisme, HAM seringkali dituding sebagai gagasan untuk menjustifikasi intervensi Barat. Penganut partikularisme memiliki interpretasi sendiri terhadap implementasi HAM di negaranya. HungChao Tai, sebagaimana dikutip dalam tulisan Jack Donnelly, mengungkapkan bahwa dalam tradisi Konfusianisme, setiap hak-hak individu dipandang sebagai penghargaan diri terhadap manusia, namun hal ini berbeda dengan konsep pemikiran Barat karena hak itu didapat melalui pemenuhan kewajiban akan kode etik.80 Dengan kata lain, hak tersebut bukan secara mutlak dimiliki,

melainkan diperlukan upaya untuk mendapatkannya. HAM menjadi semacam

reward yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya.

Berkaca pada faktor sejarah, imperialisme Jepang dan bangsa Barat telah mempengaruhi perspektif China akan HAM. Trauma akan penjajahan membuat bangsa China melakukan berbagai upaya untuk menghambat pengaruh imperialisme dalam bentuk apapun, sehingga China tidak lantas mengadaptasi nilai-nilai HAM Barat. Sebaliknya, China meyakini bahwa hakhak yang dimiliki oleh individu masyarakat harus sejalan dan mendukung kepentingan negara. Pemerintah negara dianggap mendapatkan mandat mulia untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat – secara menyeluruh, bukan secara individu – sehingga kepentingan negara tetap dominan dan berada di atas kepentingan individu. Hal ini sesuai dengan tradisi Asia yang melihat pola hubungan antara negara dan masyarakat sebagai sebuah hubungan keluarga patriarkal, yang menempatkan pemimpin politik sebagai figur ayah dan masyarakat sebagai anak-anaknya.81

Andrew J. Nathan mengungkapkan sejumlah kategori pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh China, yang antara lain ialah82: 1) pemenjaraan,

penghukuman

yang

sewenang-wenang,

atau

paksaan

pengasingan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan kekerasan namun memiliki pandangan politik yang bertentangan dengan pemerintah; 2) represi terhadap ajaran dan pemeluk agama lain; 3) kekerasan terkait dengan prosedur

80

Hung Chao Tai, Op.Cit. Antonio Cassesse, Op.Cit., hal. 73-4. 82 Andrew J. Nathan, China’s Transition, (New York: Columbia University Press, 1997). 81


51

kriminalitas; 4) penganiayaan terhadap penghuni penjara maupun kemahkemah konsentrasi dan pembeban kerja pada tahanan; 5) paksaan penyelesaian, supresi terhadap oposisi, dan pelanggaran terhadap hak-hak buruh dalam proyek Three Gorges; dan 6) paksaan aborsi dan sterilisasi sebagai bagian dari pengendalian populasi. Selain itu pula, pemerintah China juga mengabaikan hak berdemonstrasi, kebebasan pers lokal dan asing, serta perlakuan buruk terhadap individu homoseksual.

Melalui

pemahaman

partikularisme

HAM,

represi

pemerintah

terhadap kelompok Falun Gong dapat dilihat sebagai upaya perlindungan terhadap kepentingan negara. Kepentingan negara adalah untuk menjalankan pemerintahan dan mempertahankan stabilitas sehingga segala bentuk tindakan yang dianggap membahayakan negara dieliminasi oleh pemerintah. Dengan alasan yang sama, pemerintah China mengilegalkan perkembangan Falun Gong di negaranya karena dianggap sebagai sebuah kultus atau ajaran sesat, yang dapat merusak moral masyarakat. Segala upaya pembocoran informasi mengenai tindak kekerasan terhadap penganut Falun Gong dianggap sebagai bentuk pembongkaran rahasia negara. Hal ini juga turut menjadi justifikasi

represi yang dilakukan oleh pemerintah China atas Falun Gong.


52



53

BAB III

JARINGAN ADVOKASI HAK ASASI MANUSIA TRANSNASIONAL DAN PERGERAKAN FALUN GONG

III.1 Jaringan dalam Pergerakan Hak Asasi Manusia Falun Gong

Untuk mencapai tujuan perjuangan, suatu pergerakan dapat menggunakan jaringan transnasional. Jaringan transnasional tersebut terdiri atas komunitas yang berada setidaknya di dua negara berbeda. Sebagaimana diungkapkan oleh Keck dan Sikkink, jaringan muncul karena tertutupnya akses antara masyarakat dan pemerintah. Tertutupnya akses tersebut menyebabkan masyarakat berupaya mencari solusi di luar, yaitu dengan berjejaring dengan masyarakat di luar batas wilayahnya. Isu yang diadvokasikan juga beragam, mulai dari isu gender hingga lingkungan. Dalam kasus Falun Gong, jaringan yang akan diamati ialah jaringan advokasi HAM transnasional. Dalam kasus ini, penganut Falun Gong China bukan hanya melakukan gerakan perjuangan bawah tanah lokal, seperti dengan

menyebarkan berbagai pamflet dan DVD pada masyarakat China83, namun juga bekerja sama dan membentuk suatu jaringan advokasi.

Jaringan memiliki sifat integrasi dan keterikatan yang paling rendah dalam tingkat organisasi formal. Jaringan umumnya bersifat informal dan terbatas pada perpaduan komunikasi gagasan dan informasi yang tidak terorganisasi, meski terkadang juga dapat memiliki ikatan yang kuat.84 Kemunculan jaringan akibat tertutupnya akses antara negara dan masyarakat menghasilkan apa yang disebut Keck dan Sikkink sebagai pola bumerang (boomerang pattern). Pada studi kasus Falun Gong China, boomerang pattern ini terjadi seperti dalam Bagan 3.1 berikut. Jaringan ini mengindikasikan adanya suatu nilai yang dianut bersama, yang mungkin disebabkan oleh pengalaman yang sama, serta menunjukkan adanya

interaksi dan komunikasi pertukaran informasi di antara anggota jaringan.

83 84

Online Falun dafa Information Center Statement, Loc.Cit. Joe Brandy dan Jackie Smith (ed.), Op.Cit., hal. 3.


54

Kekecewaan Falun Gong China atas represi dan perlakuan pemerintah China yang dinilai tidak adil dan tidak menghormati HAM penganut Falun Gong menyebabkan Falun Gong membangun jaringan dengan penganut Falun Gong di luar negeri. Falun Gong di luar negeri tersebut kemudian juga berjejaring dan meminta bantuan pada berbagai aktor internasional untuk menekan pemerintah China agar mengubah perilakunya teradap penganut Falun Gong di China. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai peranan jaringan Falun Gong yang terbentuk untuk mengadvokasi masalah HAM yang dialami oleh penganut Falun Gong China.

Bagan 3.1 Boomerang Pattern pada Studi Kasus Falun Gong


55

III.1.1 Peran Pergerakan Falun Gong China

Dalam jaringan advokasi HAM transnasional Falun Gong, peran pergerakan Falun Gong di dalam China tidak dapat dilupakan. Falun Gong di dalam China bekerja sama dengan penganut Falun Gong di luar China serta anggota jaringan lainnya untuk memperjuangkan eksistensi ajaran ini di bawah tekanan pemerintah China. Sebelum 1999, Falun Gong China secara aktif melakukan berbagai kampanye damai, baik dalam bentuk protes, demonstrasi di depan kantor media negara, pendekatan terhadap berbagai media untuk mengubah liputan yang mencerminkan citra buruk Falun Gong, serta penggunaan media internet.

Pelarangan atas perkembangan Falun Gong oleh pemerintah China pada tahun 1999 telah membawa dampak besar dalam perubahan strategi perjuangan Falun Gong. Falun Gong kini menjalankan strategi gerilya dan melakukan berbagai kampanye bawah tanah. Penganut Falun Gong China secara aktif bekerja sama dengan penganut Falun Gong di luar negeri dan berupaya menyelundupkan berbagai informasi ke dalam dan ke luar China. Penganut Falun Gong juga secara sembunyi-sembunyi masih melakukan aktivitas ajarannya dan berupaya mempengaruhi pandangan masyarakat China dengan pendekatan personal.

Penganut Falun Gong mengirimkan pesan melalui telepon misterius yang isinya menjunjung Falun Gong, menyelipkan konten-konten mengenai Falun Gong dalam surat kabar resmi China, dan melakukan interupsi pada siaran program yang ditayangkan oleh televisi China, serta melakukan sabotase pada jalur transmisi televisi kabel lokal untuk menayangkan materi audio-visual Falun Gong.85 Selain itu, penganut Falun Gong juga membajak satelit Sinosat

sejak tahun 2002 untuk memasukkan video-video dan slogan pro-Falun Gong pada tayangan televisi China. Falun Gong juga membajak Sembilan saluran CCTV dan setidaknya sepuluh saluran televisi provinsi pada saat final Piala Dunia 2002 untuk memasukkan video pro-Falun Gong.

85

Haiqing Yu, Op.Cit., hal. 131.


56

III.1.2 Peran Penganut Falun Gong di Luar China

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan di bab sebelumnya, penganut Falun Gong tersebar di manca negara di berbagai kawasan dan benua. Para penganut Falun Gong di luar China memiliki peran penting dalam membawa isu perjuangan Falun Gong China ke ranah transnasional. Penganut Falun Gong, khususnya yang tersebar di negara-negara Barat, aktif dalam menyuarakan aspirasi mereka, seperti dalam bentuk kampanye dan protes. Beberapa komunitas Falun Gong di negara-negara Asia juga seringkali turut serta dalam mendukung perjuangan Falun Gong China, walau belum seefektif pergerakan Falun Gong di negara-negara demokrasi Barat.

Setiap penganut Falun Gong bertindak sebagai pengamat media, analis, peneliti, hacker, penyebar, dan ahli dalam hubungan masyarakat.86 Penganut Falun Gong secara aktif mengamati peliputan media Barat atas Falun Gong dan mendorong media tersebut untuk menggunakan bahasa dan istilah-istilah yang lebih bersahabat. Penganut Falun Gong berupaya untuk memberikan pencitraan yang positif akan pergerakan mereka, serta atas pemimpin Falun Gong Li Hongzhi. Langkah antisipasi global serta kampanye juga dilakukan oleh Falun Gong untuk menanggapi perlakuan pemerintah China. Penganut Falun Gong melayangkan tuntutan di beberapa negara terhadap presiden Jiang Zemin dan menyerang legitimasi Partai Komunis China.

Penganut Falun Gong juga secara aktif mencari dukungan dari berbagai pihak, seperti forum-forum HAM internasional, organisasi internasional, pemerintah lokal, kalangan bisnis, dan masyarakat umum. Cara-cara yang ditempuh, antara lain dengan memasang spanduk pada berbagai universitas, membuka booth, menjalankan ritual di tempat umum, membagikan flyers, berpartisipasi dalam berbagai parade, mempersiapkan dan menghadiri konferensi pers, serta menjelaska permasalahan pada pihak manapun yang ingin mengetahui isu ini.87 Upaya lain yang turut dilakukan oleh penganut

Falun Gong antara lain seperti dengan menulis surat yang ditujukan pada

86 87

Ibid., hal. 130. Ibid., hal. 130.


57

politisi, mempraktikkan gerak badan Falun Gong di berbagai kesempatan, menggunakan baju Falun Gong, dan berbicara di muka media.88

Upaya-upaya ini bukan hanya telah berhasil menarik perhatian atas isu HAM yang dialami komunitas Falun Gong di China, namun juga telah berhasil menggalang dukungan dari berbagai pihak. Aktivitas penganut Falun Gong di luar negeri antara lain nampak dari berbagai aksi protes yang dilakukan oleh Falun Gong di Hong Kong ataupun di Amerika Serikat. Selain aksi protes, penganut Falun Gong di AS juga menyebarkan flyers dan mengadakan berbagai acara kebudayaan. Upaya-upaya ini merupakan bentuk persuasi komunitas Falun Gong untuk memperkenalkan ajarannya kepada khalayak internasional, demi mendapatkan dukungan atas isu yang diperjuangkan.

Salah satu contoh upaya yang dilakukan oleh penganut Falun Gong di Amerika Serikat (AS) ialah dalam mencari dukungan dari anggota Kongres AS untuk mendukung eksistensi Falun Gong. Selama enam tahun berturut-turut, Departemen Luar Negeri AS melihat China sebagai “country of particular concern” karena pelanggaran berat dalam kebebasan beragama, termasuk atas perlakuan pemerintah China pada penganut Falun Gong di negaranya.89

Undang-undang AS mengenai Opresi Agama tahun 1998 memberikan otoritas bagi Presiden untuk memberikan sanksi pada negara-negara yang melanggar kebebasan beragama.

Tahun 2005, Kongres AS mengeluarkan House Resolution 608 yang mengutuk opresi keagamaan di China, termasuk kampanye brutal pemerintah untuk membasmi Falun Gong. Tahun 2006, Kongres AS mengeluarkan House Concurrent Resolution 365 untuk mendesak pemerintah China untuk mengembalikan izin praktik bagi pengacara pembela hak sipil Gao Zhisheng yang izinnya dicabut karena memberikan asistensi hukum pada demonstran petani, umat Nasrani, praktisi Falun Gong, dan berbagai komunitas sipil lainnya. Di tahun yang sama, Kongres AS mengeluarkan House Resolution 794 yang isinya berupa kecaman dan desakan pada pemerintah China untuk

88 89

Noah Porter, Loc.Cit., hal. 248. Thomas Lum, Loc. Cit., hal. 10.


58

mengakhiri pelanggaran HAM, termasuk terhadap penganut Falun Gong.90

Selain itu, penganut Falun Gong AS juga melayangkan tuntutan terhadap pemerintah China atas kasus pelanggaran HAM, yang mana hal ini merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang bertentangan dengan Torture Victim Protection Act, Alien Tort Claims Act.91

Terlepas dari upaya-upaya protes oleh penganut Falun Gong di manca negara, terdapat pula beberapa komunitas Falun Gong di negara lain yang bersifat pasif. Di beberapa negara, komunitas Falun Gong hanya sebatas menjalankan

ritual

“senam

kesehatan”

dan

tidak

menunjukkan

keturutsertaannya dalam protes terhadap pemerintah China akan perlakuannya pada penganut Falun Gong di China. Di negara-negara seperti Indonesia, Kamboja, Korea Selatan, dan Singapura, penganut Falun Gong cenderung bersifat pasif, dan bahkan turut mendapat represi dari pemerintah setempat.92

Di Korea Selatan dan Singapura, terdapat beberapa kasus pendeportasian penganut Falun Gong asal China yang berada di kedua wilayah negara tersebut. Di Indonesia, meskipun tidak dilarang, komunitas Falun Gong tidak memiliki status legal di mata pemerintah.

III.1.3 Peran Media dan Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi telah membantu memfasilitasi komunikasi dan mendorong tumbuhnya pemahaman lintas budaya serta tendensi akan munculnya kesalingtergantungan. Hal ini pula yang kemudian mendorong pertumbuhan berbagai asosiasi transnasional. Kolaborasi antara media dan pergerakan sosial terutama dapat dilihat dalam lima isu, yaitu93: dampak media

pada perubahan sosial, mobilisasi politik, framing, jaringan dan masyarat

90

Ibid. Ibid., hal. 8. 92 Nivell Rayda, “After Fleeing China, Falun Gong Practitioners Find Safety in Indonesia, Through Worries and Wishes Remain”, diakses dari http://www.thejakartaglobe.com/home/afterfleeing-china-falun-gong-practitioners-find-safety-in-indonesia-though-worries-and-wishesremain/415977, pada 22 Februari 2012, pk 20.40. 93 John Downing, “Social Movement Theories and Alternative Media: An Evaluation and Critique”, dalam Communication, Culture & Critique, Vol. 1, Issue 1, Maret 2008. 91


59

(audiences),

serta

pergerakan

transnasional.

Kasus

Falun

Gong

mengindikasikan adanya kaitan antara erat antara media dengan gerakan tersebut. Media menjadi sarana Falun Gong untuk menghadapi propaganda pemerintah China. Baik Falun Gong maupun pemerintah China memiliki narasi yang berbeda di media atas kasus HAM ini.

Media memiliki peranan penting dalam perjuangan Falun Gong karena melalui berbagai saluran media, terutama media internasional, isu perjuangan HAM Falun Gong di China mampu menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan dan ragam negara. Media menjadi sarana bagi penganut Falun Gong untuk mengungkapkan aspirasi sekaligus mengkritisi kebijakan pemerintah China, serta sarana dalam melakukan kampanye perjuangan isu HAM dan membangun jaringan advokasi. Fungsi media juga bukan hanya signifikan untuk menyalurkan informasi ke pihak luar, tapi juga penting dalam distribusi informasi internal jaringan. Penganut Falun Gong menggunakan berbagai bentuk media, mulai dari media cetak, media televisi, radio, hingga internet.

Persebaran penganut Falun Gong di manca negara memiliki andil besar dalam efektivitas penggunaan media. Dengan mengusung isu HAM, kasus Falun Gong China mampu menyentuh publik internasional. Penganut Falun Gong di manca negara memiliki kedekatan hubungan dengan berbagai saluran media, seperti beberapa situs internet, surat kabar the Epoch Times yang beredar secara cuma-cuma di 30 negara dalam delapan bahasa, stasiun televisi New Tang Dynasty Television (NTDTV) yang berpusat di New York dengan koresponden yang tersebar di 50 kota di dunia, serta stasiun radio Sound of Hope di bagian utara Kalifornia yang didirikan oleh anggota Falun Gong.94

Berbagai media tersebut memfasilitasi pengabaran mengenai pelanggaran HAM di China, khususnya atas penganut Falun Gong, kepada publik internasional, serta mempublikasikan berbagai laporan kritis, yang seringkali negatif, mengenai kebijakan domestik dan luar negeri China. Kehadiran media memberikan kesempatan bagi penganut Falun Gong untuk angkat bicara

94

Thomas Lum, Loc. Cit., hal. 7.


60

menghadapi tekanan pemerintah China. Strategi media ini penting bagi upaya pencitraan positif Falun Gong di mata masyarakat, terutama untuk menghadapi propaganda pemerintah China. Penyiaran yang dilakukan oleh NTDTV, misalnya, telah menyiarkan tayangan satelit ke China dari Amerika Utara sejak tahun 2002, yang mana tayangan ini dapat diakses melalui internet.95 Kepemilikan

ilegal

satelit,

terlepas

dari

larangan

pemerintah,

telah

memungkinkan hal ini. Bahkan, tayangan NTDTV telah meluas ke Asia, Australia, dan Eropa dengan tayangan 24 jam dalam bahasa Inggris dan Mandarin. NTDTV juga memiliki situs interaktif dalam berbagai bahasa.

Media lain, seperti radio Sound of Hope, juga turut berperan dalam jaringan advokasi transnasional Falun Gong dalam perjuangan HAM. Sound of Hope merupakan stasiun radio China di San Francisco yang berdiri sejak tahun 2001 dan memiliki program penyiaran dalam lima bahasa di 11 negara dikawasan Amerika Utara, Asia, dan Eropa.96 Siaran radio ini juga dapat diakses melalui internet. Harian The Epoch Times asal kota New York yang terbit sejak tahun 2003 juga merupakan salah satu media yang digunakan oleh penganut Falun Gong. Surat kabar ini telah dicetak dalam 10 bahasa dan didistribusikan di 29 negara di Amerika Utara dan Selatan, Asia, dan Eropa, serta dalam 17 bahasa melalui akses internet.97

Kehadiran internet juga telah membawa dampak perubahan pada pergerakan sosial, termasuk pada pergerakan Falun Gong. Internet memberi harapan akan hubungan sosial yang horisontal, kebebasan berbicara di muka publik, serta semakin besarnya kesempatan partisipasi bagi individu.98 Internet menjadi bentuk komunikasi baru yang membuka peluang bagi sirkulasi pemberitaan lintas negara. Peran internet bagi Falun Gong China antara lain dapat dilihat dari bagaimana internet memfasilitasi komunikasi di antara

sesama penganut Falun Gong yang tersebar di manca negara, memfasilitasi

95

Haiqing Yu, Op.Cit., hal. 204. Ibid., hal. 205. 97 Ibid. 98 Franck Rebillard dan Annelise Touboul, “Promises Unfulfilled? Journalism 2.0, User Participation and Editorial Policy on Newspaper”, dalam Media Culture Society 32, No. 2 (2010), hal 323-334. 96


61

penyebaran informasi, baik internal maupun eksternal Falun Gong, serta menjadi alat publikasi dan penyebaran ajaran Falun Gong. Perkembangan internet di China bertumbuh pesat, terutama pada pertengahan dekade 1990-an. Namun karena kekhawatiran pemerintah China terhadap pengaruh internet bagi stabilitas negara, pemerintah mengambil kebijakan sensor. China memiliki sistem penyaringan internet yang sangat canggih dan sistematis, serta secara efektif menyensor konten-konten yang dianggap sebagai isu sensitif.99

“Falun Gong” merupakan salah satu kata yang tidak dapat diakses melalui internet China. Tabel 3.1 menunjukkan sejumlah situs yang terkait dengan Falun Gong yang diblokir aksesnya dari internet di China. Grafik 3.1, yang terdapat di halaman selanjutnya, menunjukkan berbagai situs yang berkaitan dengan pergerakan religius Falun Gong, baik yang berbahasa China, maupun Inggris, tidak dapat diakses melalui situs pencari Google di China. Penelitian yang dilakukan oleh OpenNet Initiative juga menemukan bahwa konten-konten berhubungan dengan Falun Gong juga semakin tidak dapat diakses pada tahun 2005, apabila dibandingkan dengan tahun 2002.

Tabel 3.1 Uji Coba Akses Situs-Situs Falun Gong

Sumber: Derek E. Bambauer, et.al., “Internet Filtering in China in 2004-2005: A Country Study”, dalam Berkman Center for Internet & Society at Harvard Law School Research Publication, No. 2005-10, hal. 24, diakses dari SSRN.

99

Derek E. Bambauer, et.al., Loc.Cit.


62

Grafik 3.1 Hasil Pencarian Google mengenai Falun Gong

Sumber: Derek E. Bambauer, et.al., “Internet Filtering in China in 2004-2005: A Country Study”, dalam Berkman Center for Internet & Society at Harvard Law School Research Publication, No. 2005-10, hal. 24, diakses dari SSRN.

Meski berhasil membatasi akses masyarakat China terhadap kontenkonten mengenai Falun Gong di internet, pemerintah China tidak dapat mengontrol sirkulasi informasi dan akses internet bagi masyarakat di luar China. Internet memegang peranan penting bagi pergerakan Falun Gong dan Falun Gong merupakan contoh pergerakan yang mampu menantang dominasi propaganda pemerintah China dalam media. Sejak awal pergerakannya, terutama ditandai dengan momentum pengilegalan status oleh pemerintah pada tahun 1999, Falun Gong menggunakan media tradisional dan digital. Melalui berbagai fitur yang ditawarkan, seperti dengan e-mail dan bulletin board sites (BBS), internet menjadi media yang berperan dalam mobilisasi politik. Protes yang dilakukan oleh belasan ribu penganut Falun Gong pada tahun 1999 merupakan salah satu contoh peran internet bagi pergerakan Falun Gong.

Kehadiran berbagai situs Falun Gong seperti ditunjukkan pada Tabel 3.2, menjadi portal komunikasi dan informasi Falun Gong untuk mendapat dukungan dari khalayak ramai, baik dalam dan luar negeri, sekaligus berperan dalam menarik “anggota” baru. Situs-situs tersebut tersedia dalam berbagai bahasa dan domain. Konten-kontennya bervariasi, mulai dari informasi

mengenai Falun Gong, artikel-artikel Li Hongzhi, catatan mengenai represi


63

pemerintah China, pengalaman penganut Falun Gong, kontak lokal Falun Gong, sambungan ke halaman situs lain, berita mengenai Falun Gong, berita dunia, serta kritik terhadap pemerintah China, yaitu atas Partai Komunis China.100 Tersedianya sambungan ke alamat situs lain juga mengindikasikan adanya bentuk jaringan yang terbentuk di dunia maya. Selain itu, Li Hongzhi juga membuat situs seperti Clearwisdom.net dan Minghui.org, yang tersedia dalam bahasa Inggris dan Mandarin, untuk mempublikasikan berbagai hal tentang Falun Gong.101

Tabel 3.2 Empat Situs Inti Falun Gong

Sumber: Yi Da Chen, Ahmed Abbasi, dan Hsinchun Chen, “Framing Social Movement Identity with Cyber-Artifacts: A Case Study of the International Falun Gong Movement”, dalam C. Yang, et.al. (eds.), Security Informatics: Annals of Information Systems, Vol. 9, (Springer: 2010), hal. 11.

Situs-situs tersebut bukan sekedar menyebarkan ajaran pemimpin Li Hongzhi, berbagai literatur dan prinsip-prinsip dasar Falun Gong, namun juga menjadi sarana komunikasi antara sesama penganut ataupun bukan, serta menjadi ruang untuk memaparkan perlakuan buruk pemerintah China pada penganut Falun Gong di negaranya kepada masyarakat dunia. Internet juga menjadi sarana Falun Gong untuk mengatur kegiatan pertemuan lokal dan internasional, serta memobilisasi keanggotaan transnasional untuk gerakan bersama. Karena kapabilitas dan intensitas penggunaan internet yang dilakukan

100

Yi Da Chen, Ahmed Abbasi, dan Hsinchun Chen, “Framing Social Movement Identity with Cyber-Artifacts: A Case Study of the International Falun Gong Movement”, dalam C. Yang, et.al. (eds.), Security Informatics: Annals of Information Systems, Vol. 9, (Springer: 2010), hal. 11. 101 Noah Porter, Loc.Cit., hal. 248.


64

oleh komunitas ini, Falun Gong mendapat julukan sebagai sebuah ‘gerakan religius baru’ dan ‘new cybersect’.102

Perkembangan pesat penggunaan internet di China berbanding terbalik dengan keterbukaan dan kebebasan akses akan konten-konten internet. Sejak awal dekade 2000-an, pemerintah China secara aktif melakukan penyensoran dan penangkapan sejumlah tokoh yang menyebarkan artikel mengenai perlakuan buruk yang dialami oleh penganut Falun Gong China. Contohnya dapat dilihat pada kasus penangkapan Huang Qi, seorang pakar dan pengguna internet yang berdomisili di kota Chengdu, yang menyebarkan berbagai internet sehubungan dengan perlakuan pemerintah atas penganut Falun Gong, serta berbagai tulisan lain yang berhubungan dengan pembantaian Tiananmen dan korupsi pemerintah China.103

Dalam upaya menghadapi sistem great firewall yang dibangun China dalam akses internetnya, penganut Falun Gong di China bekerja sama dengan penganut di luar negeri. Upaya ini dapat dilihat melalui pendirian perusahaanperusahaan internet di AS oleh penganut Falun Gong China, seperti Dynaweb Internet Technology Inc. dan UltraReach Internet Corporation.104 Kedua

perusahaan ini telah mengembangkan perangkat lunak untuk membantu para pengguna internet di China untuk dapat meloloskan diri dari penyensoran yang dilakukan oleh pemerintah China sehingga dapat mengakses sejumlah situs yang diblokir oleh pemerintah. Dewan Direksi Penyiaran AS memberikan pendanaan

pada

perusahaan-perusahaan

tersebut

untuk

memfasilitasi

pemberdayaan pengguna internet di China agar dapat mengakses sejumlah situs, seperti Voice of America dan Radio Free Asia, secara bebas.

Kasus Falun Gong menunjukkan sebuah contoh jaringan advokasi transnasional dengan isu perjuangan HAM yang anggota jaringannya bukan hanya meliputi penganut Falun Gong di luar negeri, namun juga media. Peran penganut Falun Gong di luar negeri dan pengaruhnya terhadap media tidak

102

Haiqing Yu, Op.Cit., hal. 125. Zixue Tai, Op.Cit., hal. 102. 104 Thomas Lum, Loc.Cit., hal. 8. 103


65

dapat dipisahkan satu sama lain. Melalui media, Falun Gong telah mem-frame isu HAM yang dialami oleh penganut Falun Gong China. Melalui jaringan tersebut, isu HAM Falun Gong di China mampu menarik perhatian masyarakat luas. Media juga telah menjadi sarana untuk mobilisasi politik Falun Gong untuk pergerakan transnasionalnya, yang ujung perjuangannya mengharapkan adanya suatu perubahan sosial.

III.1.4 Anggota Lain dari Jaringan HAM Transnasional Falun Gong Jaringan advokasi hak asasi manusia transnasional Falun Gong juga turut melibatkan berbagai aktor lain. Seperti telah disinggung di bagian sebelumnya, Falun Gong memiliki badan bernama Falun Dafa Information Center, yang merupakan badan resmi yang menyediakan informasi mengenai pelanggaran HAM yang dialami oleh Falun Gong. Falun Dafa Information Center juga tersedia dari Falun Gong Australia. Badan lain yang turut menginvestigasi dan mengawasi opresi China terhadap Falun Gong ialah World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong. Selain itu, sebuah investigasi mandiri juga dilakukan terhadap tuduhan transplantasi organ tubuh penganut Falun Gong di China, yang dapat diakses melalui situs buatan David Matas dan David Kilgour, yaitu organharvestinvestigation.net.

Adapula Falun Gong Human Rights Working Group yang sejak tahun 2001 telah secara aktif mengajukan isu Falun Gong China ke forum-forum internasional,

seperti

PBB,

pemerintah

dunia,

dan

organisasi

HAM

internasional. Badan ini juga aktif berpartisipasi dalam berbagai konferensi dan pertemuan HAM, termasuk dalam wawancara media untuk meningkatkan perhatian pada represi pemerintah China atas penganut Falun Gong China. Falun Gong juga terhubung dengan Global Coalition to Bring Jiang to Justice. Koalisi ini ditujukan untuk alasan kemanusiaan dengan memobilisasi kelompok dan individual di seluruh dunia untuk tujuan menghentikan penyiksaan dan genosida. Koalisi ini memiliki komitmen untuk mebeberkan

tindak kriminalitas atas kemanusiaan yang dilakukan pada rezim Jiang Zemin.


66

Falun Gong, bersama-sama dengan organisasi HAM dunia mencoba memaparkan fakta-fakta tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan pemerintah ke muka publik.105 Falun Gong mengajukan isu perjuangan mereka ke muka berbagai forum internasional, seperti PBB. Berbagai aktor lain dari jaringan ini telah membantu mengekspose permasalahan Falun Gong ke muka publik internasional, baik pemerintah negara lain, organisasi internasional, dan masyarakat transnasional. Peran jaringan tidak terbatas pada menghimpun simpati publik, tapi juga dukungan atas perjuangan Falun Gong.

III.2 Keterlibatan Jaringan dalam Pergerakan HAM Falun Gong Margaret Keck dan Kathryn Sikkink mengidentifikasi empat taktik yang biasa digunakan oleh sebuah jaringan. Empat taktik tersebut antara lain ialah information politics, symbolic politics, leverage politics, dan accountability politics. Berbagai taktik ini digunakan oleh jaringan untuk mencapai tujuan perjuangannya, baik melalui bentuk tindakan persuasi, sosialisasi, maupun tekanan. Pada bagian ini, penulis akan berupaya mengidentifikasi elemen-elemen dalam taktik perjuangan yang digunakan oleh jaringan Falun Gong untuk mendukung perjuangannya dalam isu HAM, terutama atas jaminan HAM bagi penganut Falun Gong di China.

III.2.1 Information Politics

Taktik perjuangan politik informasi (information politics) merupakan upaya perjuangan jaringan yang ditempuh dengan mengumpulkan informasi secara cepat dan menggunakan informasi tersebut untuk mencapai tujuan perjuangan jaringan. Informasi memiliki peranan penting dalam keberhasilan sebuah jaringan. Sebaliknya, jaringan memiliki peranan penting dalam pendistribusian informasi lintas wilayah, sehingga suatu isu perjuangan dapat menarik perhatian publik internasional. Informasi tersebut dapat berasal dari

105

Online Falun dafa Information Center Statement, Loc.Cit.


67

siapa saja, dapat berupa fakta maupun pengalaman tokoh-tokoh yang terlibat, dan umumnya bersifat informal.

Dalam proses distribusinya, informasi seringkali memiliki jenjang antara apa yang disampaikan pada mulanya dan apa yang kembali diceritakan. Informasi diinterpretasikan dalam konteks ‘benar atau salah’ oleh para aktivis dalam jaringan agar dapat mempersuasi dan menstimulasi masyarakat untuk bertindak dan memberikan dukungan atas isu yang diperjuangkan oleh jaringan.106 Untuk mencapai keberhasilan, jaringan harus dapat menyampaikan

pesan yang mampu menggerakan masyarakat untuk memberikan dukungan pada isunya. Oleh karenanya, informasi yang sampai kepada publik umumnya telah didramatisasi.

Sebuah jaringan memerlukan informasi yang terpercaya sekaligus keluar di saat yang tepat dan memiliki efek dramatis agar nampak kredibel dan dapat menarik perhatian khalayak umum di berbagai negara. Jaringan juga turut berperan dalam membuka dan menginvestigasi isu, serta memperingatkan pers dan para pembuat kebijakan mengenai urgensi dari isu yang tengah dihadapi. Untuk mendukung keberhasilan politik informasi ini, jaringan perlu bekerja sama dengan organisasi lokal dan media. Kedua relasi ini penting untuk dibina agar jaringan dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan serta pula menyebarkan informasi tersebut ke masyarakat yang lebih luas.

Pada bagian ini, penulis akan mengamati politik informasi yang digunakan oleh Falun Gong. Politik informasi ini meliputi teknik pengumpulan informasi dan identifikasi isu oleh jaringan HAM Falun Gong, serta teknik persebaran informasi ke berbagai pihak sebagai langkah untuk mendukung perjuangan jaringan.

III.2.1.1 Pengumpulan Informasi dan Identifikasi Isu

Dalam teknik pengumpulan informasi dan identifikasi isu oleh jaringan advokasi HAM transnasional Falun Gong, penganut Falun Gong

106

Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, Op.Cit., hal. 19.


68

di China memiliki peranan yang besar. Penganut Falun Gong China, yang merupakan target represi pemerintah China, menjadi aktor sekaligus sumber informasi dalam kasus represi HAM China, terutama terhadap komunitas Falun Gong. Informasi tersebut dapat berasal dari pengalaman pribadi aktivis dan penganut Falun Gong China, maupun laporan pengamatan akan perilaku buruk yang dilakukan oleh pemerintah China.

Falun Gong memiliki badan informasi bernama Falun Dafa Information Center. Badan ini bertujuan untuk mendokumentasikan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah China atas penganut Falun Gong dan menyalurkan informasi tersebut ke berbagai saluran media, pemerintah, organisasi nonpemerintah, institusi penelitian, dan institusi pendidikan. Badan ini mengamati dan menganalisis peliputan media atas Falun Gong sekaligus mendorong keterwakilan aspirasi Falun Gong di muka publik. Badan ini juga ditujukan untuk mengadvokasi HAM Falun Gong China serta mendukung pergerakan bawah tanah Falun Gong. Selain itu, investigasi isu Falun Gong juga dilakukan oleh World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong.

Berbagai informasi yang didapatkan oleh Falun Gong China kemudian disebarkan pada anggota jaringan lain, seperti penganut Falun Gong di luar negeri. Dalam proses mediasi informasi pada jaringan pada umumnya seringkali terjadi kesalahpahaman karena kendala jarak, bahasa, dan budaya. Pada kasus Falun Gong, kesalahpahaman ini dapat terminimalisasi karena penganut Falun Gong di luar negeri, yang merupakan anggota dominan dalam jaringan ini, kebanyakan berasal dari China. Informasi yang diterima oleh anggota jaringan ini kemudian dianalisis dan dibuka ke muka publik internasional.

Penganut Falun Gong secara aktif membuka dan menginvestigasi isu pelanggaran HAM pemerintah China atas penganut Falun Gong di negaranya. Pada tahapan ini, perlu diingat bahwa isu yang akan diangkat ke permukaan harus mengandung urgensi dan ditanggapi secara negatif

oleh negara. Kasus Falun Gong menggambarkan urgensi dari segi isu hak


69

asasi manusia serta norma-norma dan moralitas perlindungan negara. Urgensi kasus Falun Gong juga dilatarbelakangi karena perlakuan buruk yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap penganut Falun Gong, yang di antaranya dapat dilihat dari sejumlah penangkapan dan berbagai tindak kekerasan yang dilakukan pada penganut Falun Gong China.

III.2.1.2 Distribusi Informasi Dalam teknik penyebaran informasi, media dan penganut Falun Gong China berperan besar. Media menjadi sarana para anggota jaringan untuk berkomunikasi dan bertukar informasi, sehingga distribusi informasi dapat dilakukan meskipun anggota jaringan terpisahkan oleh jarak. Informasi akan pengalaman maupun observasi yang datang dari penganut Falun Gong China atau narasumber lain di China disalurkan melalui berbagai media, seperti dengan e-mail, telepon, atau bahkan melalui kunjungan penganut Falun Gong di luar negeri. Informasi ini kemudian disalurkan oleh anggota jaringan lain ke muka publik internasional.

Penganut Falun Gong menggunakan berbagai saluran media, baik tradisional maupun digital, dalam kampanye perjuangan HAM-nya. Media-media seperti surat kabar The Epoch Times, televisi NTDTV, dan radio Sound of Hope merupakan beberapa contoh saluran media yang digunakan oleh Falun Gong untuk mendistribusikan informasi ke penonton yang lebih luas. Berbagai informasi tersebut dijadikan landasan argumen untuk membela nasib penganut Falun Gong yang direpresi oleh pemerintah China.

Informasi-informasi

itu juga digunakan untuk

memperingatkan pers dan perumus kebijakan, baik di dalam dan luar China.

Dalam mendistribusikan informasi ke muka publik internasional, jaringan melakukan dramatisasi isu. Isu yang diangkat juga ditempatkan dalam konteks benar atau salah. Kasus Falun Gong sendiri didramatisasi dengan mengangkat norma-norma benar atau salah, sehubungan dengan

nilai-nilai moral HAM. Falun Gong menggambarkan sosok pemerintah


70

China dengan pencitraan buruk dan jahat karena telah melakukan kampanye propaganda serta represi terhadap perkembangan Falun Gong di negaranya. Berbagai data-data dan informasi yang diperoleh dari sumber lokal dijadikan senjata untuk menghadapi represi pemerintah China dan mendapatkan dukungan internasional.

III.2.2 Symbolic Politics

Taktik perjuangan politik simbolik (symbolic politics) merupakan upaya perjuangan jaringan yang ditempuh dengan menggunakan berbagai simbolsimbol yang dapat menarik perhatian serta memberi penjelasan meyakinkan demi keberhasilan dalam menghimpun dukungan masyarakat. Taktik ini diawali dengan pertama-tama mengidentifikasi isu dan kemudian dengan berupaya memberikan penjelasan yang meyakinkan dengan menggunakan sejumlah simbol yang dapat mempengaruhi pemahaman dan menciptakan kesadaran bagi masyarakat luas atas isu yang diperjuangkan oleh jaringan. Simbol-simbol ini berperan penting dalam mendukung kemajuan dan keberhasilan jaringan.

Pada bagian ini, penulis akan mengamati politik simbolik yang digunakan oleh Falun Gong. Politik simbolik ini dapat dilihat dengan teknik penjelasan isu perjuangan jaringan HAM Falun Gong kepada masyarakat sebagai langkah untuk mendukung perjuangan jaringan.

III.2.2.1 Penjelasan Isu kepada Masyarakat

Untuk menghadapi narasi propaganda pemerintah yang bertumpu pada rasa nasionalisme dan pendekatan ilmiah, Falun Gong menggunakan narasi yang lebih bersifat natural dan individual.107 Politik simbolik yang dilakukan oleh Falun Gong sangat dipengaruhi dengan strategi kampanye media atas isu HAM. Falun Gong memanfaatkan prinsip-prinsip universalisme HAM sebagai dasar argumennya. Dalam konteks universal,

107



71

HAM dilihat sebagai hak mutlak yang dimiliki oleh setiap individu. Oleh karenanya,

negara

berkewajiban

melindungi

hak

setiap

anggota

masyarakatnya. Konteks HAM universal diterima oleh masyarakat internasional dan oleh karenanya kasus HAM ini menarik perhatian, simpati, serta dukungan internasional.

Strategi merupakan salah satu aspek penting dalam politik simbolik Falun Gong. Falun Gong memanfaatkan berbagai media internasional untuk memperjuangkan hak-hak politiknya. Haiqing Yu mengidentifikasi dua strategi politik yang dimiliki oleh Falun Gong, yaitu melalui “visibility of concealment” dan “politics of revelation”.108 Jaringan ini menggunakan

strategi reaktif dengan membongkar perlakuan buruk yang dialami oleh penganut Falun Gong China karena represi pemerintah China. Salah satu contohnya ialah dengan memperlihatkan pada publik upaya-upaya propaganda yang dilakukan pemerintah China, seperti melalui tayangantayangan CCTV.

Di sisi lain, jaringan juga menggunakan strategi proaktif, yaitu dengan membuat perjuangan mereka diketahui dan didengar oleh masyarakat internasional, seperti dengan membuat berbagai headlines dan menggunakan isu HAM sebagai landasan perjuangan. Falun Gong juga aktif dalam melakukan berbagai intervensi dan upaya sabotase pada tayangan-tayangan media China dan menggunakan images sebagai strategi dalam

menghadapi

memenangkan

opini

propaganda

pemerintah

China

masyarakat

yang

terkontaminasi

telah

dan

untuk oleh

propaganda pemerintah tersebut. Gambar-gambar tersebut memberikan makna dan memancing emosi para audience, sehingga mampu membangkitkan simpati aktor-aktor internasional dan masyarakat umum.

108

Ibid., hal. 133.


72

III.2.3 Leverage Politics

Salah satu indikator keberhasilan sebuah jaringan dapat dilihat dari seberapa jauh jaringan tersebut mampu mengubah perilaku aktor yang ditargetkan, baik aktor negara maupun nonnegara, terutama dalam bentuk perubahan kebijakan. Keberhasilan jaringan untuk mengubah kebijakan aktor yang ditargetkan bergantung pada strategi jaringan dalam menekan dan mempersuasi aktor yang ditargetkan untuk mengubah perilakunya.109 Kunci keberhasilan dari bentuk tekanan atau persuasi yang dilakukan oleh jaringan bergantung pada pengaruh yang dimiliki oleh jaringan tersebut terhadap aktor yang ditargetkan.

Pengaruh yang dimiliki jaringan terhadap aktor yang ditargetkan dapat berupa pengaruh material (material leverage), maupun moral (moral leverage). Pengaruh material dapat berupa uang, barang, atau berbagai bentuk keuntungan lainnya. Dalam isu hak asasi manusia, bantuan ekonomi dan militer serta hubungan diplomatik sering menjadi pengaruh material yang membuka kesempatan untuk diadakannya negosiasi antara dua pihak atau lebih. Pengaruh moral merujuk pada “mobilization of shame”110, yang menempatkan perilaku

aktor yang ditargetkan sebagai pusat perhatian internasional. Meski demikian, kerentanan aktor target terhadap bentuk tekanan seperti ini bervariasi.

Pada bagian ini, penulis akan mengamati politik pengaruh yang digunakan oleh Falun Gong. Politik pengaruh ini dapat dilihat dari pengaruh material dan moral yang dimiliki oleh jaringan HAM Falun Gong sebagai langkah untuk mendukung perjuangan jaringan.

III.2.3.1 Material Leverage

Pengaruh material merujuk pada kemampuan jaringan untuk mempengaruhi aktor target karena berbagai bentuk pengaruh material, seperti uang, barang, maupun bentuk insentif lainnya. Bantuan ekonomi dan militer serta kerjasama diplomatik juga dapat menjadi pengaruh

109 110

Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, Op.Cit., hal. 23. Ibid.


73

material. Dalam kasus Falun Gong, pengaruh material tidak berlaku signifikan pada pemerintah China. Hal ini dikarenakan China tidak membutuhkan bantuan ekonomi atau militer yang besar dari negara-negara Barat.111 Hanya pengaruh di bidang perdagangan yang mungkin dipakai dalam mengahadapi China. Namun hal ini juga berpengaruh negatif pada eksportir di negara-negara Barat.

III.2.3.2 Moral Leverage

Pengaruh moral yang digunakan oleh jaringan ini ialah dalam konteks hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang dianggap universal oleh masyarakat transnasional menjadi latar belakang perjuangan Falun Gong. Falun Gong mengacu pada nilai dan norma yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948, yang menjadi standar HAM internasional, yang mengandung prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, dan perdamaian. Falun Gong menggunakan prinsip-prinsip HAM ini sebagai landasan perjuangannya untuk memperoleh kebebasan mempraktikan ajarannya, kebebasan berkespresi, serta kebebasan untuk hidup.

Pengaruh moral yang dimiliki oleh Falun Gong berperan dalam mendukung pergerakannya di luar negeri. Pengaruh moral menjadi landasan Falun Gong untuk mendekati aktor kuat dalam hubungan internasional. Melalui pendekatan hak asasi manusia, Falun Gong menarik perhatian negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara di Eropa akan isu yang diperjuangkannya. Meski demikian, moral leverage ini belum mampu membuat China mengubah perilakunya.

111

Ibid., hal. 208.


74

III.2.4 Accountability Politics

Jaringan berperan dalam melakukan upaya untuk meyakinkan pemerintah dan aktor lain untuk mengubah posisi mereka dalam suatu isu.112 Ketika aktor target telah memberi komitmen untuk mengubah perilakunya atas suatu isu, jaringan kemudian menggunakan posisinya untuk mengamati dan mengontrol jenjang di antara janji dan praktiknya. Fungsi ini dinamakan dengan politik akuntabilitas (accountability politics). Taktik ini perlu dilakukan oleh jaringan agar tidak terjadi penyimpangan dari komitmen aktor target. Keberhasilan taktik politik akuntabilitas oleh jaringan bergantung pada struktur domestik suatu aktor target.

Pada bagian ini, penulis akan mengamati politik akuntabilitas yang digunakan oleh Falun Gong. Politik akuntabilitas ini dapat dilihat dari teknik pengawasan terhadap komitmen aktor target, yang dalam hal ini ialah pemerintah China, dalam isu perjuangan jaringan HAM Falun Gong.

III.2.4.1 Pengawasan terhadap Komitmen Aktor Target

Politik akuntabilitas diterapkan ketika sang aktor target telah membuat komitmen, yang lahir atas keberhasilan perjuangan aktivis atau jaringan. Politik akuntabilitas merupakan langkah jaringan dalam mengawasi dan mengontrol gerak-gerik negara untuk tetap pada jalurnya dan menepati janji yang telah dibuatnya. Dalam kasus perjuangan jaringan advokasi HAM transnasional Falun Gong, politik akuntabilitas ini belum dapat

diterapkan

karena

pemerintah

China

belum

menyatakan

komitmennya untuk mendukung perjuangan pergerakan jaringan ini.

Pemerintah China memiliki posisi yang sangat bertentangan dengan upaya perjuangan Falun Gong. Sejak awal kemunculan dan popularitas Falun Gong, pemerintah China tidak pernah mendukung pertumbuhan ajaran ini. Terutama pasca protes 1999, posisi pemerintah China terhadap perjuangan Falun Gong semakin jelas dan keras.

112

Ibid., hal. 24.


75

Pemerintah China bukan hanya menolak untuk mengakui dan mengizinkan perkembangan Falun Gong di negaranya, namun juga melakukan sejumlah penangkapan dan penyiksaan atas penganut Falun Gong. Bentuk represi yang dilakukan pemerintah China terhadap penganut Falun Gong juga terjadi lintas negara, sebagai langkah melawan perjuangan Falun Gong di luar negeri.

Berbagai tuntutan, tekanan, dan upaya perjuangan telah dilakukan oleh Falun Gong untuk memperjuangkan nasib serta mendapatkan jaminan HAM bagi penganut Falun Gong yang berada di China. Usaha Falun Gong dalam

menarik

dukungan

kongres

AS

menunjukkan

salah

satu

keberhasilan jaringan ini untuk menekan aktor yang memiliki kekuatan. Upaya-upaya

ini,

meski

telah

berhasil

dalam

menarik

simpati

internasional, tapi belum betul-betul berhasil dalam mempengaruhi pemerintah China untuk merubah perilaku dan kebijakannya atas perkembangan Falun Gong di China. Berbagai bentuk represi seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya menunjukkan bahwa perjuangan Falun Gong belum membuahkan hasil signifikan dalam bentuk kebijakan pemerintah China, sehingga politik akuntabilitas ini belum dapat diterapkan oleh jaringan advokasi HAM transnasional Falun Gong.

Tabel 3.3 Keterlibatan Jaringan dalam Pergerakan HAM Falun Gong

Taktik Jaringan

Ada

Information

Politics

Tidak

Keterangan

Ada

Jaringan melakukan pengumpulan informasi dan identifikasi isu, serta



distribusi informasi.

Symbolic Politics



Leverage Politics

Jaringan melakukan penjelasan isu kepada masyarakat.



Jaringan memiliki pengaruh moral


76

Accountability

Politics



terhadap aktor kuat dalam hubungan internasional. Jaringan tidak memiliki fungsi pengawasan terhadap komitmen pemerintah China.

III.3 Reaksi Pemerintah China terhadap Perjuangan Falun Gong

Protes tahun 1999 yang dilakukan oleh Falun Gong membuat pemerintah mengambil langkah tegas dan melarang pertumbuhan komunitas ini di wilayah negaranya pada tahun yang sama. Pengilegalan status Falun Gong juga ditandai dengan kampanye propanda pemerintah atas komunitas ini dengan memberikan pencitraan yang negatif dan menjuluki Falun Gong sebagai suatu “evil cult”. Berbagai media yang dikuasai oleh pemerintah menjadi kendaraan pemerintah China untuk mempengaruhi opini publik. Dua media yang berperan besar dalam propaganda pemerintah dalam hal ini ialah China Central Television (CCTV) dan People’s Daily.

Salah satu contoh penggunaan media oleh pemerintah China dalam kasus Falun Gong nampak pada upaya propaganda melalui CCTV. Beberapa minggu setelah pengilegalan Falun Gong di bulan Juli tahun 1999, CCTV menunda acara berita sore yang berdurasi tiga puluh menit dan menggantinya dengan sebuah tayangan berdurasi satu jam yang berbentuk laporan khusus anti-Falun Gong dan

diikuti dengan tayangan investigasi dan analisis isu dengan tema antisekte.113 Program-program ini turut memaparkan sejumlah bukti-bukti ilmiah serta kesaksian para korban yang merasa dirugikan karena ajaran Falun Gong, karena berdampak pada kematian. Perlu diingat, Falun Gong muncul dengan menawarkan aspek kesehatan dengan mempraktikkan ajarannya. Tayangantayangan tersebut juga turut memasukkan komentar-komentar masyarakat serta

pengumuman resmi pemerintah.

113



77

Selain saluran media yang bersifat formal, seperti berita dan surat kabar, propaganda pemerintah China juga menggunakan sejumlah acara populer, seperti program talk show Talk As It Is (Shi hua shi shuo).114 Pada tahun 2002, program Talk As It Is menayangkan 20 episode dengan judul ‘Secret Disclosures’ yang mencoba memberikan pembenaran dan meyakinkan publik akan tindakan pelarangan

perkembangan

kultus

oleh

negara.

Pemerintah

China

juga

menggerakan penulis-penulis ilmiah populer, seperti He Zuoxiu dan Sima Nan. Selain itu, propaganda pemerintah juga ditujukan pada pencitraan pemimpin Falun Gong Li Hongzhi, yang dikatakan sebagai seseorang yang tidak berpendidikan, pelaku tindak kriminal, koruptor, dan bahkan dikatakan sebagai alat internasional untuk menekan bangsa China.115

Propaganda pemerintah China atas kasus Falun Gong menelan banyak biaya.116 Hal ini menunjukkan kegentingan dari isu ini bagi pemerintah China. Dalam narasinya, pemerintah China juga menggunakan justifikasi HAM, gerakan antikultus, dan penegakkan hukum untuk mendukung tindakannya. Ajaran Falun Gong dianggap sebagai ajaran sesat yang menyimpang, sehingga langkah tegas pemerintah dibutuhkan untuk melindungi moral masyarakat. Argumen China juga turut menyertakan sejumlah contoh gerakan antikultus di negara lain, seperti Branch Davidians, Aum Shinryko, Solar Temple, dan ‘Restore the Ten

Commandments’ di Uganda.

Media membawa dampak besar bagi pembentukan opini publik. Penggambaran Falun Gong dalam berbagai saluran media pemerintah sangat mempengaruhi opini publik, terutama bagi masyarakat awam.117 Karena ketidaktahuan masyarakat dan propaganda pemerintah, dukungan terhadap keputusan pemerintah China untuk melarang pertumbuhan Falun Gong di China meningkat. Hingga kini, isu Falun Gong tetap menjadi isu sensitif bagi China.

Media China juga bersikap waspada terhadap kemungkinan gangguan dari penganut Falun Gong.

114

Ibid., hal. 127. Ibid. 116 Ibid. 117 Ibid., hal. 128. 115


78

Propaganda pemerintah China juga mencapai luar batas negara untuk mengimbangi perjuangan transnasional Falun Gong, seperti dengan adanya berbagai literatur mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Falun Gong, yang dapat diakses melalui kedutaan besar ataupun konsulat China di luar negeri. Bahkan, pemerintah China juga berhasil menekan pemerintah di beberapa negara untuk membatasi aktivitas Falun Gong. Strategi lintas batas China terus berubah, mulai dari upaya menghambat pertumbuhan Falun Gong, upaya penangkapan dan penyiksaan penganut Falun Gong, hingga operasi polisi rahasia dan melalui dunia

maya.118

Propaganda pemerintah China atas Falun Gong melalui internet memiliki empat aspek, yaitu dengan pemblokiran akses, penyensoran konten dan selfcensorship, penangkapan, serta penyerangan dan hacking.119 Pemerintah China memiliki sistem pengawasan dan pengendalian internet yang paling canggih di dunia dan terus melakukan berbagai langkah pengembangan sehubungan dengan upaya untuk mengendalikan akses internet oleh masyarakat. Sejak tahun 1999, pemerintah China telah memblokir berbagai situs Falun Gong dan situs-situs lainnya yang mendukung pergerakan ini. Pemerintah China juga menangkap siapapun yang berupaya untuk mengedarkan pesan-pesan yang sifatnya mendukung pergerakan Falun Gong. Selain itu, pemerintah China juga menggerakan berbagai penyedia jasa internet China untuk membuat halaman situs untuk menyerang Falun Gong.

Upaya pemberantasan Falun Gong oleh pemerintah China juga dapat dilihat dalam bentuk penangkapan, pemenjaraan, dan bahkan penyiksaan bagi penganut Falun Gong. Penganut Falun Gong juga dipaksa untuk menanggalkan kepercayaannya. Pemerintah China juga diduga mengirimkan mata-mata untuk mengamati pergerakan Falun Gong di luar negeri, seperti di Amerika Serikat dan Australia. Bahkan, penganut Falun Gong mengklaim bahwa pemerintah China melakukan transplantasi organ tubuh penganut Falun Gong. Berbagai tuduhan yang dilayangkan pada pemerintah China tersebut disangkal. Perwakilan

diplomatik China di negara lain menjadi perpanjangan tangan propaganda 118 119

Ibid., hal. 128-9. Ibid., hal. 129.


79

pemerintah China atas Falun Gong. Salah satu bukti efektivitas represi pemerintah China di luar batas negaranya nampak dari pembatalan tayangan dokumeter Falun Gong oleh Canadian Broadcasting Corporation (CBC) pada November 2007 karena adanya telepon dari diplomat China dan karena saluran TV CBC

dijadwalkan akan menayangkan Olimpiade Beijing beberapa bulan setelah itu.120

120

William A. Hachten, “Overseas Media Serve Chinese Diaspora”, dalam James F. Scotton dan William A. Hachten (eds.), New Media for a New China, (West Sussex: John Wiley & Sons, 2010), hal. 205.


80



81

BAB IV

ANALISIS PERAN JARINGAN TRANSNASIONAL BAGI PERGERAKAN FALUN GONG DALAM ISU HAK ASASI MANUSIA

IV.1 Analisis Jaringan Pergerakan Falun Gong

John A. Guidry, Michael D. Kennedy, dan Mayer N. Zald menuliskan bahwa pergerakan sosial dapat dijelaskan melalui beberapa tipologi analisis seperti berikut121: political opportunity structures, mobilizational structures, dan cultural framing. Pada bagian ini, penulis akan menganalisis tipologi jaringan pergerakan Falun Gong.

IV.1.1 Political Opportunity Structures

Analisis gerakan dapat dilihat melalui struktur kesempatan politik (political opportunity structures), yang dapat mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh pergerakan sosial. Konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Peter Eisenger ini memiliki pengertian yang mengacu pada:

“dimensions of the political environment that provide incentives for people to undertake collective action by affecting their expectations for success or failure.”122

Political opportunity structures mengacu pada lingkungan politik, terutama pada kehadiran sumber daya eksternal, yang dapat membuka kesempatan sekaligus menghadirkan tantangan bagi pertumbuhan pergerakan sosial. Kesempatan ini bergantung pada tertutup atau terbukanya sistem politik, ada atau tidaknya aliansi elit, serta ada atau tidaknya represi dari pemerintah.

121

John A. Guidry, Michael D. Kennedy, dan Mayer N. Zald, Op.Cit. Sidney Tarrow, “Social Movements in Contentious Politics: A Review Article”, dalam American Political Science Review, 90(4), 1996, hal. 41, sebagaimana dikutip dalam Karl-Dieter Opp, Theories of Political Protest and Social Movements: A Multidisciplinary Introduction, Critique, and Synthesis, (New York: Taylor & Francis, 2009), hal. 170. 122


82

Struktur kesempatan politik bersifat lebih terbatas ketika diterapkan di negara otoriter. Menurut Herbert Kitschelt, ketika sistem politik tertutup dan memiliki kapasitas untuk menghalau ancaman terhadap pengimplementasian kebijakan, pergerakan condong menggunakan strategi konfrontasi yang digerakkan di luar wilayah kebijakan.123 Struktur kesempatan politik mengandung empat jenis perubahan, yaitu memperluas akses untuk power dalam proses pembuatan kebijakan, mengubah aliansi politik, membentuk aliansi baru, dan mengubah pembagian di antara elit.

Karena tidak adanya ruang bagi pergerakan di dalam negeri, Falun Gong China memanfaatkan kesempatan politik di luar negeri melalui jaringan transnasional. Pergerakan Falun Gong memanfaatkan keberadaan Falun Gong di luar negeri dan posisi negara-negara Barat yang mendukung penegakkan implementasi HAM. Cita-cita Falun Gong ialah untuk mengubah perilaku represif pemerintah China serta agar ajaran ini memperoleh kebebasan untuk dipraktikkan. Adapun sasaran minimum Falun Gong ialah untuk menghentikan tindak kekerasan pemerintah China atas komunitas ini. Jaringan Falun Gong terutama berkembang di negara-negara liberal. Salah satu negara yang membuka kesempatan untuk praktik ajaran Falun Gong ialah Amerika Serikat (AS). Aktivitas Falun Gong nampak di berbagai kota di AS, termasuk di Akron, Boston, California, Chicago, Cincinnati, Cleveland, Columbus, Dayton, Houston, Massachusetts, Maryland, Michigan, New Jersey, New York, Oakland, Orlando, San Fransisco, Tampa, dan Washington, D.C.124 Praktik ini

telah berlangsung bahkan sebelum tindakan keras yang diambil oleh pemerintah China di tahun 1999.

Badan legislatif AS, sebagaimana terlihat dalam House Concurrent Resolution 304, mendefinisikan Falun Gong sebagai “a peaceful spiritual movement that originated in the People’s Republic of China but has grown in popularity worldwide and is now accepted and practiced by thousands in the

123

James M. Jasper, The Art of Moral Protest: Culture, Biography, and Creativity in Social Movements, (Chicago: University of Chicago Press, 1999), hal. 235. 124 Noah Porter, Loc.Cit., hal. 121-125.


83

United States”125. Falun Gong dapat dengan bebas dipraktikkan di AS karena Konstitusi AS menjamin kebebasan beragama, berkumpul, dan berbicara. Nilai-nilai ini dihormati dan diterima oleh masyarakat AS, yang percaya bahwa individu berhak untuk hidup tanpa rasa takut sesuai kepercayaan yang dianut masing-masing. Berkat berbagai upaya pendekatan dan perjuangan Falun Gong AS, pemerintah AS memberi dukungan terhadap Falun Gong China.

Bentuk dukungan pemerintah AS terhadap Falun Gong, selain dapat dilihat dari pemberian kebebasan praktik ajaran ini di wilayah negaranya, juga dapat dilihat dari pemberian visa bagi Li Hongzhi, pemimpin Falun Gong, serta perlindungan terhadap pemimpin Falun Gong tersebut, yaitu dengan tidak menyerahkannya ke tangan pemerintah China.126 Selain itu, pemerintah AS juga memberikan suaka pada sejumlah penganut Falun Gong. Mayoritas dari penganut Falun Gong di AS merupakan imigran dari China. Penganut Falun Gong AS secara aktif melakukan berbagai aksi damai untuk memperjuangkan nasib penganut Falun Gong di China. Situasi politik AS yang liberal memberikan kesempatan bagi penganut Falun Gong AS tersebut untuk melakukan berbagai aksi demonstrasi dan protes damai sebagai upaya menarik perhatian dan dukungan akan isu yang dibelanya. Taktik lain yang digunakan oleh penganut Falun Gong AS, antara lain dengan menyebarkan flyers, berpartisipasi dalam berbagai parade, dan menggelar acara kebudayaan.

Upaya Falun Gong untuk menggalang dukungan dari pemerintah AS menuai hasil. Dikeluarkannya House Concurrent Resolution 188 tahun 2002, House Concurrent Resolution 304 tahun 2004, House Resolution 608 tahun 2005, serta House Concurrent Resolution 365 dan House Resolution 794 tahun

2006 oleh Kongres AS menunjukkan bahwa pergerakan ini mendapat perhatian dari pemerintah AS. Selain itu, Departemen Luar Negeri AS menganggap China sebagai “country of particular concern” selama enam tahun berturutturut karena pelanggaran berat dalam kebebasan beragama, yang turut

125

House Concurrent Resolution 304, 108th Congress, 2D Session, diakses dari http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-108hconres304eh/pdf/BILLS-108hconres304eh.pdf, pada 5 Juni 2012, pk 19.30. 126 Noah Porter, Loc.Cit., hal. 252.


84

menyorot isu Falun Gong.127 Undang-undang AS mengenai Opresi Agama tahun 1998 memberikan otoritas bagi Presiden AS untuk memberi sanksi pada negara-negara yang dianggap telah melanggar kebebasan beragama.

Pada tahun 2010, Dewan Perwakilan Rakyat AS mengeluarkan House Resolution 605 yang isinya meminta China untuk menghentikan penganiayaan, pengintimidasian, pemenjaraan dan penyiksaan penganut Falun Gong dan agar segera menutup kantor 6-10, yang merupakan aparat keamanan di luar hukum dengan mandat untuk membasmi Falun Gong.128 Di tahun yang sama, pemerintah AS juga memutuskan untuk memberikan dana sebesar $1,5 juta kepada Global Internet Freedom Consortium (GIFC), sebuah kelompok yang didominasi oleh penganut Falun Gong, dalam proyek pengembangan perangkat lunak untuk menerobos sistem penyensoran internet di seluruh dunia.129 Beberapa perangkat lunak yang dikembangkan, seperti Freegate dan Ultrasurf, telah digunakan oleh masyarakat di beberapa negara untuk dapat menerobos sensor pemerintah terhadap internet, seperti di negara Iran.

Bentuk lain dari keberhasilan Falun Gong AS dalam menarik perhatian pada isu Falun Gong China dapat dilihat pada tahun 2003, yaitu dengan adanya 38 anggota Kongres yang mengajukan Amended Brief of Amicus Curiae untuk mendukung Falun Gong dalam Pengadilan Distrik AS, Distrik Timur Laut dari Illinois, Bagian Timur.130 Penganut Falun Gong AS juga melayangkan berbagai tuntutan terhadap pemerintah China karena dianggap telah melakukan pelanggaran HAM dan mengingkari Torture Victim Protection Act, Alien Tort Claims Act, serta sejumlah bentuk kejahatan kemanusiaan lain.131 Selain memanfaatkan lingkungan politik AS yang liberal, Falun Gong juga memanfaatkan agenda HAM yang ada dalam relasi bilateral AS-China. Isu

127

Thomas Lum, Loc. Cit., hal. 10. Jan Jekielek dan Gary Feuerberg, “U.S. House Calls for End to Falun Gong Persecution”, diakses dari http://www.theepochtimes.com/n2/world/us-house-calls-for-end-to-falun-gongpersecution-31505.html, pada 5 Juni 2012, pk 21.50. 129 John Pomfret, “U.S. Risks China’s Ire with Declaration to Fund Software Maker Tied to Falun Gong”, diakses dari http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2010/05/11/AR2010051105154.html?sid=ST2010051105253, pada 5 Juni 2012, pk 22.05. 130 House Concurrent Resolution 304, 108th Congress, 2D Session, Loc.Cit. 131 Thomas Lum, Op.Cit., hal. 8. 128


85

HAM merupakan salah satu isu sensitif yang sering muncul dalam agenda pembicaraan di antara kedua negara. Perlindungan yang diberikan oleh AS bagi penganut Falun Gong dan dukungan AS terhadap perjuangan HAM komunitas ini tidak dapat dipisahkan dari agenda politik yang dimiliki AS terhadap pemerintah China. AS juga mengambil tindakan serupa atas kasus Uighur murni karena motif politik.132

Dalam sejumlah kesempatan, AS mengecam implementasi HAM di China karena dinilai bertentangan dengan standar HAM internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB yang diresmikan tahun 1948 telah menjadi acuan bagi negara-negara di dunia mengenai hak-hak individu. Sebagai salah satu anggota PBB, China memiliki kewajiban untuk memenuhi standar-standar tersebut. Selain itu, konstitusi China sesungguhnya mengakui kebebasan berpendapat, berkumpul, berkelompok, dan beragama. Jaminan tersebut nampak dalam Konstitusi Republik Rakyat China Pasal 35 dan 36 yang berbunyi sebagai berikut:

“Citizens of the People's Republic of China enjoy freedom of speech, of the press, of assembly, of association, of procession and of demonstration.” (Pasal 35)

“Citizens of the People's Republic of China enjoy freedom of religious belief.” (Pasal 36a)

Terdapat kesenjangan antara perangkat normatif dan praktik implementasi HAM di China. Hal ini seringkali mendapat sorotan dan mengundang kecaman dari masyarakat internasional.

Keterbukaan sistem ekonomi China belum diimbangi dengan keterbukaan dalam sistem politiknya. Beberapa kasus pelanggaran HAM China, yang menarik perhatian internasional, antara lain seperti kasus Tiananmen, Tibet, Uighur, peraih penghargaan Nobel Liu Xiaobo, termasuk pula kasus Falun Gong. Sebetulnya, sejak menjalin hubungan di tahun 1979, AS terus menerus mendorong China untuk memberikan kebebasan berpolitik dan beragama yang

132

Noah Porter, Loc.Cit., hal. 252.


86

lebih luas.133 Kritik lain yang dilayangkan AS atas isu HAM China nampak pada kritik yang dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri AS Hillary Clonton pada tahun 2010 lalu mengenai penyensoran internet yang dilakukan oleh pemerintah China.134

Pembicaraan HAM di antara AS dan China bersifat fluktuatif dan problematik. Meski terus menerus mengawasi implementasi HAM China, pemerintah AS tidak selalu melayangkan kritik keras terhadap pelanggaran HAM pemerintah China mengingat masih terdapatnya kepentingan nasional AS di China. Pemerintahan Obama menyatakan tidak akan membuat isu HAM ini sebagai penghalang dalam kerjasama AS-China, terutama menyangkut kerjasama ekonomi dan keamanan.135 Presiden Obama sendiri dalam

pertemuannya dengan Presiden Hu Jintao, mengatakan bahwa ia akan lebih fokus pada area-area pembicaraan yang disepakati bersama, daripada yang tidak. Dengan kata lain, agenda HAM di antara kedua negara tersebut bergantung pada agenda ekonomi dan politik lain yang dimiliki masing-masing negara pada periode tertentu.

Sebaliknya, Presiden Hu Jintao mengatakan bahwa meskipun China dan AS memiliki pandangan berbeda dalam isu HAM, China akan membuka diri terhadap dialog, yang dilangsungkan dengan tetap menganut prinsip noninterference pada urusan dalam negeri negara masing-masing.136 Presiden Hu menekankan bahwa dialog tersebut harus dilandasi rasa saling menghormati, terutama atas perbedaan posisi dan pandangan nasional terkait dengan nilainilai universal dan hak asasi manusia.

Sumber daya eksternal lain yang digunakan oleh Falun Gong selain menggunakan negara-negara demokrasi, seperti AS, ialah dengan mengajukan isu ini ke forum-forum HAM internasional, termasuk PBB. Tahun 2010 lalu,

133

Mike McCarthy, “Human Rights Stays Prominent in US-China Relations”, diakses dari http://www.monstersandcritics.com/news/asiapacific/features/article_1613069.php/Human-rightsstays-prominent-in-US-China-relations-News-Feature, pada 30 Mei 2011, pk 18.45. 134 Lihat USAsialawNYU, “Human Rights and US-China Relations”, diakses dari http://www.usasialaw.org/?p=2867, pada 30 Mei 2011, pk 18.30. 135 Mike McCarthy, Loc. Cit. 136 Ibid.


87

PBB mengeluarkan Laporan Pelanggaran atas Penganut Falun Gong dan Situasi HAM di China periode 2000-2010, yang berisi sejumlah laporan pelanggaran HAM atas penganut Falun Gong oleh pemerintah China. Falun Gong mendirikan sebuah badan bernama Falun Gong Human Rights Working Group, yang memiliki misi untuk mengungkap pelanggaran-pelanggaran HAM China atas penganut Falun Gong sekaligus menyalurkan informasi tersebut ke berbagai pihak.

Sumber daya eksternal lain yang bekerja secara signifikan dalam membantu perjuangan Falun Gong ialah adanya peran media, terutama dengan kehadiran internet. Internet dapat diakses dari mana saja dan kapan saja, serta menjadi alat komunikasi dan informasi. Sensor internet pemerintah China tidak dapat sepenuhnya melumpuhkan akses masyarakat terhadap konten-konten Falun Gong, baik dari dalam, maupun luar China. Penganut Falun Gong telah mengembangkan perangkat lunak untuk dapat mencurangi sistem penyensoran internet China, sehingga konten-konten Falun Gong dapat lolos kepada publik China, dan informasi dari dalam China dapat lolos ke publik internasional. Internet menjadi harapan baru bagi pergerakan bawah tanah di China.

IV.1.2 Research Mobilization Structures

Analisis gerakan sosial dapat dilihat melalui struktur mobilisasi penelitian (research mobilizing structures). Analisis ini bertumpu pada dinamika dan konfigurasi pergerakan secara internal. Faktor internal ini dapat dilihat dari keberadaan kelompok lokal serta dinamika politik. Struktur mobilisasi penelitian dapat dipahami sebagai:

“the collective vehicles, informal as well as formal, through which people mobilize and engage in collective action.”137

137

D. McAdam, J. McCarthy, dan M. N. Zald (eds.), Comparative Perspectives on Social Movements. Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings, (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), sebagaimana dikutip dalam Michael Liu, Kim Geron, dan Tracy A. M. Lai, The Snake Dance of Asian American Activism: Community, Vision, and Power, (Lanham: Lexington Books, 2008), hal. 8.


88

Teori mobilisasi sumber daya ini mengacu pada keberadaan suatu organisasi formal yang mendukung perkembangan pergerakan sosial.138 Teori ini juga bergantung pada ketersediaan sumber daya, yang berpengaruh pada keberhasilan pergerakan sosial tersebut, sehingga pembahasan dalam kerangka pemikiran ini berpusat pada eksplorasi kekuatan gerakan, seperti dalam bentuk sumber daya manusia dan sumber daya material. Gagasan, identitas, dan nilai bukan menjadi perhatian utama dalam analisis ini.

Tipologi pembahasan pergerakan ini tidak nampak dominan dalam pergerakan Falun Gong. Falun Gong tidak memiliki sistem organisasi yang formal. Sistem organisasi Falun Gong bersifat informal dan fleksibel. Karakteristik pengorganisasian seperti ini diambil Falun Gong untuk menghindari pendefinisian oleh pemerintah China. Selain itu, dalam situasi internal China, Falun Gong merupakan komunitas yang terepresi, sehingga gerakan yang dilakukan oleh Falun Gong cenderung bersifat gerilya, sembunyi-sembunyi, dan bawah tanah. Eksistensi Falun Gong China sangat bergantung pada keberadaan Falun Gong di luar negeri, sebagai perpanjangan tangan perjuangan HAM. Sumber daya yang digunakan oleh Falun Gong China kebanyakan merupakan sumber daya eksternal.

Langkah keras yang diambil pemerintah China pada tahun 1999 atas komunitas ini membuat minimnya literatur mengenai perkembangan pasti dari Falun Gong di wilayah domestik China. Mayoritas aktivitas pergerakan, seperti protes dan demonstrasi, nampak di luar negeri. Pemerintah China merepresi dan memperlakukan secara semena-mena penganut Falun Gong China, seperti dengan melakukan pemukulan dan penangkapan, yang tidak jarang berakhir dengan kematian. Represi ini bahkan turut berlangsung di luar batas negara China. Pemerintah China masih memiliki pengaruh di luar negeri, seperti dalam mempengaruhi pemerintah negara lain untuk turut mengecam Falun Gong atau untuk mendeportasi penganut Falun Gong. Aksi kekerasan yang diindikasikan mengandung keterlibatan China juga terjadi di luar negeri,

138

Elizabeth D. Hutchison, Dimensions of Human Behavior: Person and Environment, (California: SAGE Publications, 2010), hal. 537.


89

seperti dengan adanya aksi pemukulan dan pengiriman mata-mata China ke luar negeri.

IV.1.3 Cultural Framing

Analisis gerakan sosial dapat dilihat melalui pembingkaian secara budaya (cultural framing). Pembingkaian isu secara budaya ini memberikan ruang strategis bagi pergerakan sosial yang mengalami ketidakadilan dan penderitaan untuk melakukan perjuangan dan bergabung dalam suatu langkah kolektif. Pembingkaian ini berupaya mencari kaitan antara hubungan individu dan pergerakan. Melalui kerangka ini, suatu pergerakan hanya dapat berhasil apabila anggotanya memiliki pemahaman yang sama akan situasi yang tengah dialami.139 Pemahaman yang sama dibutuhkan untuk mendorong diambilnya

langkah kolektif. Karena gagasan yang diusung oleh jaringan pergerakan merupakan gagasan baru, jaringan pergerakan harus mencari cara yang tepat untuk membingkai isu tersebut sehingga dapat diterima oleh pemerintah dan masyarakat umum.140

Elizabeth D. Hutchison melihat bahwa dalam perspektif pembingkaian kultural ini, pergerakan sosial harus secara aktif mengungkapkan bukti-bukti ketidakadilan sekaligus mampu mengkonstruksi pemikiran bahwa perubahan sosial mungkin untuk dilakukan.141 Tujuan dari pergerakan sosial itu harus diartikulasikan kepada publik dan mampu melakukan pembingkaian cultural yang dapat diterima oleh masyarakat luas dengan ragam latar belakang. Pergerakan

sosial

diharapkan

dapat

mencapai

keberhasilan

melalui

pembingkaian gagasan, identitas, dan nilai-nilai normatif yang kemudian mampu memotivasi diambilnya langkah kolektif.

Dua konteks pembingkaian yang digunakan oleh Falun Gong ialah konteks HAM dan ajaran Falun Gong itu sendiri. Ajaran Falun Gong itu sendiri menjadi bingkai yang menyatukan perjuangan sesama penganut Falun Gong di

139

Ibid., hal. 460. Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, Op.Cit., hal. 204. 141 Ibid. 140


90

manca negara. Dengan solidaritas inilah penganut Falun Gong di negaranegara demokrasi, seperti AS, mendasarkan perjuangannya untuk membela situasi Falun Gong China. Penganut Falun Gong merasa bahwa pemerintah China tidak seharusnya memperlakukan penganut Falun Gong China secara semena-mena, dan sebaliknya seharusnya memberikan kesempatan untuk masyarakat China mengenal dan mempraktikkan Falun Gong.

Dengan pemahaman bahwa ajaran Falun Gong membawa kebaikan dan pesan perdamaian, penganut Falun Gong di luar negeri mendorong pemerintah China untuk mengizinkan praktik ajaran ini, termasuk dengan menghentikan tindakan penyiksaan dan segala bentuk represi lain yang dilakukan pemerintah kepada penganut Falun Gong di dalam dan luar China. Atas pemahaman isu yang sama, penganut Falun Gong di China bekerja sama dengan penganut Falun Gong di berbagai negara untuk membongkar dan membeberkan perlakuan buruk pemerintah China. Kehadiran badan-badan pro-Falun Gong, seperti Falun Dafa Information Center dan Falun Gong Human Rights Working Group menjadi dua contoh badan investigasi Falun Gong yang secara aktif memaparkan informasi pelanggaran HAM pemerintah China atas Falun Gong.

Dalam upaya mendapatkan perhatian dari masyarakat luas, Falun Gong menggunakan perspektif HAM yang dianggap sebagai nilai-nilai universal. Asumsi HAM sebagai suatu hal yang universal ini diambil dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB yang diresmikan pada 10 Desember 1948 dan sejak saat itu telah menjadi acuan standar internasional atas hak-hak yang mutlak dimiliki oleh setiap individu. Deklarasi ini pada dasarnya mengacu pada nilai-nilai kebebasan, keadilan, dan perdamaian dan mengandung pesan bahwa setiap manusia, apapun latar belakangnya, terlahir bebas, setara, dan memiliki harga diri serta hak-hak individu. Berdasarkan pemahaman ini, setiap negara berkewajiban untuk melindungsi setiap warga negaranya, dan menghormati hak-hak setiap individu.

Atas nama solidaritas internasional yang didasari oleh pemahaman HAM sebagai sesuatu hal yang diterima secara universal, masyarakat


91

internasional dapat mengecam pelanggaran HAM yang dilakukan oleh suatu negara. Permasalahan HAM dianggap sebagai tanggung jawab bersama, sehingga pada praktiknya bersifat problematik karena dianggap mengintervensi kedaulatan negara. Perjuangan Falun Gong berangkat dari argumen universalisme HAM ini. Falun Gong mendasarkan argumennya bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup, bebas dari rasa takut, berpikir, bermoral, berkumpul, berekspresi, berpendapat, beragama, serta mempraktikkan ajaran kepercayaannya, sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal HAM PBB. Sebagai negara anggota PBB, Deklarasi ini turut mengikat China. Oleh karenanya, pelanggaran HAM China atas penganut Falun Gong di negaranya mampu menarik perhatian dan simpati dari berbagai kalangan masyarakat dunia.

Jaringan advokasi HAM transnasional sebagai perpanjangan pergerakan Falun Gong China terbentuk karena gagasan universalisme HAM ini. Falun Gong membangun kerjasama di antara sesama penganut Falun Gong di manca negara, terutama di negara-negara demokratis; melakukan berbagai kampanye, protes, dan demonstrasi; menggunakan kendaraan media-media, terutama media Barat; memberikan penjelasan kepada individu dan kelompok manapun yang mau mendengarkan; serta melakukan pendekatan pada sejumlah forum, institusi, dan organisasi HAM untuk turut mendukung perjuangannya. Meski tidak semua anggota jaringan menganut dan mempraktikkan ajaran Falun Gong, namun anggota jaringan tersebut memiliki pemahaman dan posisi yang sama dalam isu HAM, yaitu bahwa HAM merupakan hak mutlak yang harus dihormati dan dimiliki oleh setiap individu di muka bumi ini.

Pembingkaian isu Falun Gong dalam konteks HAM ini mendapat tanggapan bervariasi dari masyarakat. Di China, kebanyakan masyarakat tidak memahami kasus ini karena hanya mendengar narasi isu dari sisi pemerintah China saja. Oleh karenanya, banyak masyarakat yang percaya pada propaganda yang dilontarkan oleh pemerintah China. Selain itu, banyak pula masyarakat yang memilih untuk bersikap apatis terhadap isu ini. Namun, pembingkaian

ajaran Falun Gong berhasil menghimpun solidaritas Falun Gong di luar negeri,


92

terutama di negara-negara Barat, terhadap Falun Gong China. Meskipun belum terdapat bukti konkrit dukungan masyarakat internasional terhadap perjuangan HAM Falun Gong, tidak dapat dipungkiri bahwa pembingkaian isu ini dalam kacamata HAM telah membuat kasus Falun Gong memperoleh perhatian publik internasional serta dukungan politisi, seperti pada anggota Kongres AS.

IV.2 Analisis Peran Jaringan bagi Pergerakan Falun Gong dalam Isu Hak Asasi Manusia

Blokade akses di antara pemerintah China dan Falun Gong menyebabkan Falun Gong berupaya mencari solusi di luar batas negara, yaitu dengan cara membentuk jaringan. Hal ini sesuai dengan apa yang disebut Keck dan Sikkink sebagai sebuah “pola bumerang”, yang menggambarkan bahwa tertutupnya akses tersebut membuat pergerakan masyarakat berjejaring dan mencari dukungan masyarakat, pemerintah, ataupun institusi lain untuk mendesak pemerintah negara yang merepresi untuk mengubah perilakunya. Keberhasilan suatu jaringan HAM umumnya bergantung pada pengaruh kebijakan bantuan luar negeri. Oleh karena itu, jaringan perlu mencari dukungan dari aktor negara yang memiliki

pengaruh.142 Dalam kasus ini, Falun Gong mencari dukungan dari negara-negara dengan agenda dan pengaruh HAM, seperti AS.

Globalisasi telah mengakselarasi proses pembentukan jaringan. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi membuka peluang bagi perkembangan jaringan serta distribusi informasi di antara sesama anggota jaringan. Kemajuan teknologi didukung dan mendukung proses globalisasi, yang telah mengaburkan batasan negara serta memudahkan perpindahan manusia dan distribusi informasi. Globalisasi ini juga menyebabkan mengaburnya batasan antara permasalahan domestik dan internasional, sehingga pergerakan Falun Gong yang direpresi oleh pemerintah China pada tahun 1999 mampu bergeser ke wilayah transnasional. Jaringan pergerakan Falun Gong ini memiliki sasaran utama, yaitu untuk

mengubah perilaku pemerintah China terhadap penganut Falun Gong, terutama 142

Ibid., hal. 202-3.


93

untuk mendapatkan pengakuan pemerintah atas komunitas ini. Penghentian represi pemerintah atas penganut Falun Gong di China menjadi sasaran minimum yang ingin dicapai oleh gerakan ini. Dalam strateginya, Falun Gong memanfaatkan kesempatan politik di negara-negara dengan agenda HAM, seperti AS. Falun Gong juga menggunakan framing isu HAM untuk menarik perhatian masyarakat yang lebih luas. Falun Gong juga menggunakan sejumlah taktik jaringan, seperti politik informasi, politik simbolik, serta politik pengaruh moral. Berbagai taktik dan strategi tersebut digunakan Falun Gong untuk mencapai tujuan perjuangannya, namun perjuangan itu masih terbatasi oleh sejumlah hambatan. Tekanan aktor internasional belum dapat membuat China mengubah perilakunya atas Falun Gong.

Keterbatasan jaringan advokasi HAM Falun Gong dalam mengubah perilaku pemerintah China salah satunya disebabkan karena ketidakmampuan aktor internasional untuk menerapkan politik pengaruh, baik dalam bidang militer maupun ekonomi, atas China. Sesungguhnya, karakteristik aktor target dan kerentanannya terhadap pengaruh moral dan material inilah faktor yang paling menentukan keberhasilan suatu jaringan advokasi HAM.143 Namun, kedua hal ini sulit untuk diterapkan kepada China.

Pengaruh moral juga tidak berhasil diterapkan pada pemerintah China karena adanya perbedaan pemahaman atas pengertian HAM. Narasi HAM pemerintah China melihat hak-hak individu berada di bawah kepentingan masyarakat umum, sehingga prinsip ini menjustifikasi pemerintah China untuk mencapai kepentingan negara, meskipun dengan cara yang tidak mengindahkan kepentingan individu. Satu-satunya pengaruh yang mungkin diterapkan atas China ialah dalam pengaruh material di bidang perdagangan, yang dapat dicapai jaringan dengan mendekati aktor-aktor internasional, seperti pemerintah di negara-negara Barat, untuk menerapkan sanksi perdagangan bagi pemerintah China atas pelanggaran HAM yang dilakukannya. Namun, hal inipun akan membawa

pengaruh negatif bagi eksportir negara Barat.

143

Ibid., hal. 207.


94

Selain itu, lemahnya pergerakan di ranah domestik China juga menjadi kendala bagi keberhasilan jaringan. Pada kasus China, kondisi domestik, pergerakan yang lemah, direpresi, dan terbagi-bagi, serta sedikitnya kesempatan akan leverage politics membuat tekanan HAM terhadap China sulit untuk berhasil.144 Kesulitan pergerakan domestik untuk melakukan perjuangan dan melakukan sinkronisasi pergerakan di dalam negeri menjadi salah satu faktor yang membatasi peranan jaringan. Represi yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pembatasan terhadap pergerakan, yang dapat dilihat dari undang-undang,

mempersulit pergerakan Falun Gong di China.

Alasan lain yang menjadi penghambat kesuksesan jaringan Falun Gong ialah pengaruh yang dimiliki oleh pemerintah China di luar batas negaranya. Pengaruh pemerintah China di luar negeri antara lain dapat dilihat dari kasuskasus deportasi penganut Falun Gong di negara-negara seperti Kamboja, Korea Selatan, dan Singapura. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah China memiliki power and leverage di luar batas negaranya sehingga mampu mempengaruhi perilaku pemerintah negara lokal terhadap Falun Gong. Di sejumlah negara seperti Indonesia, praktik Falun Gong tidak mendapat status legal dari pemerintah setempat; sedangkan di sejumlah negara maju, seperti AS dan Australia, pemerintah China mampu meluaskan pengaruhnya dengan memasang mata-mata untuk mengamati gerak-gerik Falun Gong. Pemerintah China juga mengutus perwakilan diplomatiknya di beberapa negara untuk mempengaruhi pemerintah dan media lokal untuk mengubah posisi dan pandangannya terhadap Falun Gong.

Strategi media dan kemampuan propaganda pemerintah China juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan upaya jaringan. Selain itu, kegagalan upaya jaringan ini juga dipengaruhi oleh kondisi domestik, kepentingan nasional, dan politik luar negeri negara lokal. Mengambil contoh AS, meskipun vokal dalam mengkritik pelanggaran HAM di China, AS tidak secara konsisten melayangkan kritik dan kecaman terhadap pemerintah China. Agenda HAM dalam relasi di antara AS dan China bersifat fluktuatif, tergantung dengan agenda

kepentingan yang dimiliki oleh AS di saat itu.

144

Ibid., hal. 118.


95

Represi yang dialami Falun Gong membuat pergerakan ini berpindah ke ranah transnasional, terutama sejak tahun 1999. Falun Gong, difasilitasi oleh jaringan transnasionalnya, melakukan lobi pendekatan pada pemerintah AS. Dukungan AS terhadap Falun Gong salah satunya dapat dlihat dari keputusan kongres tahun 2002. Dukungan ini meningkat di tahun-tahun berikutnya, seiring dengan dikeluarkannya berbagai resolusi kongres yang sifatnya menekan pemerintah China dan mendukung Falun Gong. Dukungan tersebut cenderung menurun saat pergantian presiden, namun pada tahun 2010, dukungan tersebut kembali meningkat. Bentuk dukungan AS terhadap Falun Gong di tahun 2010 dapat dilihat melalui dikeluarkannya House Resolution 605 dan pemberian dana bagi GIFC untuk mengembangkan perangkat lunak yang dapat menerobos pemfilteran internet oleh pemerintah China. Hal ini berjalan seiring dengan kampanye AS untuk mempromosikan kebebasan berinternet sebagai sumber informasi. Oleh karena itu, sepanjang tahun 1999 hingga 2011, dapat dilihat adanya fluktuasi dukungan terhadap Falun Gong.

Falun Gong dan pemerintah China memiliki dua narasi HAM yang berbeda. Perjuangan Falun Gong kental terlihat pada negara-negara Barat yang menganut prinsip-prinsip demokrasi liberal. Negara-negara tersebut mengakui universalisme HAM, yang secara normatif berarti penghormatan hak-hak individu oleh negara, dan bahkan seringkali mengecam dan menekan negara-negara yang dianggap melakukan pelanggaran HAM. Oleh karenanya, perjuangan Falun Gong dapat lebih leluasa bergerak. Falun Gong bukan hanya secara bebas dapat dipraktikkan, namun juga diperbolehkan untuk melakukan berbagai aktivitas pergerakan, seperti dengan melakukan pendekatan personal dengan masyarakat, menyebarkan flyers, melakukan kampanye, protes, dan demonstrasi, serta mendekati tokoh-tokoh politik dan pemerintah negara, seperti Kongres AS. Upaya-upaya ini telah berhasil menarik perhatian dan simpati internasional atas kasus Falun Gong China.

Dengan melandaskan perjuangannya pada prinsip universalisme HAM, Falun Gong menyampaikan narasi perjuangan HAM-nya di mata publik

internasional. Argumen universalisme HAM mengandung gagasan bahwa HAM


96

merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh setiap individu dan oleh karenanya harus dihormati dan dipenuhi oleh negara. Gagasan universalisme HAM ini dapat ditelusuri dari gagasan-gagasan pemikir liberal Barat, seperti Immanuel Kant dan John Locke. Permasalahan HAM di suatu negara di anggap sebagai permasalahan bersama yang menuntut tanggung jawab berbagai aktor internasional untuk mengupayakan penyelesaiannya.

Narasi universalisme HAM ini bertolak belakang dengan apa yang dipercaya oleh China. China memiliki pandangan tersendiri terhadap HAM. China menganggap kepentingan masyarakat secara kolektif lebih tinggi posisinya dibandingkan kepentingan sekolompok kecil warga negara, apalagi individu. Gagasan HAM sebagaimana berkembang di negara-negara Barat ditolak oleh China karena dianggap bertentangan dengan proses nation-building. Hak dipahami bangsa China sebagai sesuatu yang harus didahului dengan

kewajiban.145

Konsep

HAM

diterima

semata-mata

untuk

melegitimasi

kepentingan negara dan oleh karenanya konsep tersebut disesuaikan dengan gagasan Konfusianisme.

China juga bersikukuh bahwa permasalahan HAM merupakan isu domestik China, yang harus dihormati dan tidak boleh diintervensi oleh pihakpihak lain karena menyangkut martabat dan kedaulatan China. China mengambil posisi “defensive nationalism”. China juga balik menyerang AS, yang secara aktif mengkritik kasus pelanggaran HAM China. Respon China terhadap tudingan AS ialah dengan turut pula melakukan upaya pengungkapan sejumlah pelanggaran HAM AS dan juga menuduh AS memiliki standar ganda sehubungan dengan isu HAM. Perbedaan narasi ini menjadi landasan masing-masing aktor dalam argumennya menyangkut HAM di mata dunia internasional.

Dalam

mengamati

jaringan

pergerakan

Falun

Gong,

penulis

mengidentifikasi adanya suatu karakter unik dari keberadaan Falun Gong di manca negara. Telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya bahwa keberadaan Falun Gong di luar negeri memberi dampak signifikan bagi perjuangan Falun Gong

China. Namun, terlepas dari kesamaan nama dan praktik ajaran, penulis 145

Robert Weatherley, Op.Cit., hal. 152.


97

menemukan bahwa tidak semua Falun Gong di manca negara tersebut terlibat dalam pergerakan sosial untuk memperjuangkan nasib penganut Falun Gong yang berada di bawah represi pemerintah China. Oleh karena itu, tidak semua Falun Gong terlibat dalam jaringan perjuangan HAM. Di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, Kamboja, Korea Selatan, dan Singapura, pemerintah China mampu menekan pemerintah di negara-negara tersebut untuk mengambil langkah tegas, seperti deportasi, bagi penganut Falun Gong. Karakteristik jaringan yang demikian memperkuat argumen penulis sebelumnya akan pengaruh kondisi domestik, kepentingan nasional, dan politik negeri suatu negara terhadap posisinya dalam kasus ini.

Dalam pengamatan akan peran jaringan Falun Gong, strategi media memegang peranan penting dan telah menjadi bagian dari taktik perjuangan kedua aktor dalam kasus ini. Pemerintah China menggunakan berbagai saluran medianya, termasuk perpanjangan tangannya di luar negeri, yaitu perwakilan diplomatik, untuk melakukan propaganda atas Falun Gong dan memberi label “cult” pada ajaran ini. Menanggapi propaganda pemerintah, Falun Gong menempuh berbagai jalur tradisional dan digital untuk mengkampanyekan nasib Falun Gong sekaligus memberikan pencitraan positif akan ajaran Falun Gong serta perjuangannya. Di antara pemerintah China dan Falun Gong nampak jelas adanya adu kampanye di antara kedua belah pihak.

Berdasarkan pengamatan akan kasus Falun Gong China, penelitian ini melihat bahwa internet memberi harapan bagi perjuangan dan pergerakan sosial di China. Keberadaan internet mengandung gagasan kosmopolitanisme yang menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang atas suatu bentuk solidaritas. Internet menawarkan suatu ruang pergerakan baru bagi pergerakan sosial yang terepresi oleh pemerintah. Berbagai situs pro-Falun Gong dapat diakses di seluruh dunia dalam berbagai bahasa untuk memperkenalkan kasus ini. Internet dapat menjadi sarana baru untuk memobilisasi pergerakan Falun Gong. Bekerjasama dengan Falun Gong di luar negeri, Falun Gong menggunakan internet untuk meloloskan informasi sekaligus mengakses informasi ke publik China. Penganut

Falun Gong juga mengupayakan pengembangan berbagai perangkat lunak untuk


98

menerobos

"Great

Firewall China". Internet membuka

kesempatan

untuk

meloloskan

pemikiran-pemikiran yang lebih liberal, meski pada akhirnya

keberhasilan

suatu pergerakan sosial tetap bergantung pada kesadaran dan

kesiapan masyarakat sipil.



99

BAB V KESIMPULAN

Falun Gong merupakan sebuah ajaran spiritual yang berkembang dan populer di China. Popularitas ajaran ini serta keluarnya Falun Gong dari asosiasi qigong di China, ditambah dengan tendensi religius yang ditunjukkan oleh pemimpin Falun Gong Li Hongzhi, menimbulkan kekhawatiran pemerintah China akan kapasitas pengorganisasian Falun Gong yang dicurigai dapat berujung pada motif politik. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah China melakukan propaganda melalui berbagai saluran media dan memberi pencitraan buruk atas ajaran Falun Gong. Menanggapi propaganda ini, Falun Gong melakukan berbagai upaya untuk membersihkan namanya. Protes yang dilakukan oleh ribuan penganut Falun Gong di depan markas Partai Komunis China di Zhongnanhai pada tahun 1999 akibat propaganda pemerintah China menjadi aksi paling kontroversial dan menyebabkan pemerintah China mengilegalkan dan merepresi komunitas ini.

Pemerintah China sangat merepresi Falun Gong. Bentuk represi tersebut dapat dilihat dari upaya propaganda, pemberian status ilegal, serta tindak kekerasan terhadap penganut Falun Gong. Pasca 1999, pergerakan Falun Gong China bersifat gerilya dan di bawah tanah. Tertutupnya akses di antara masyarakat dan pemerintah menyebabkan Falun Gong berupaya untuk mencari solusi di luar China, yaitu dengan jalan membangun jaringan advokasi transnasional. Pergerakan ini sangat terbantu dengan kerjasama di antara Falun Gong China dan penganut Falun Gong di luar negeri, terutama di negara-negara Barat seperti AS. Berdasarkan tinjauan permasalahan di atas, studi penelitian ini diarahkan untuk menjawab bagaimana Falun Gong menggunakan jaringan HAM transnasional untuk advokasinya.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kerangka pemikiran: 1) pergerakan sosial, 2) jaringan advokasi transnasional, dan 3) konsep hak asasi manusia. Penelitian ini akan diawali

dengan pembahasan mengenai latar belakang historis pergerakan sosial di China,


100

dengan fokus khusus pada pergerakan Falun Gong. Konsep pergerakan sosial ini berusaha meneliti strategi pergerakan Falun Gong melalui tiga tipologi pergerakan,

yaitu political opportunity structures, research mobilization

structures, dan cultural framing. Penelitian ini juga menggunakan konsep jaringan advokasi transnasional sebagai instrumen untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas. Melalui konsep ini, penelitian ini menganalisis taktik yang digunakan oleh jaringan Falun Gong, yang meliputi politik informasi (information politics), politik simbolik (symbolic politics), politik pengaruh (leverage politics), dan politik akuntabilitas (accountability politics). Dalam penelitian ini, konsep hak asasi manusia digunakan untuk menjelaskan perbedaan narasi di antara pemerintah China dan jaringan transnasional: pemerintah China menganut azas partikularisme,

sedangkan

jaringan

transnasional

menggunakan

azas

universalisme.

Melalui studi yang telah dilakukan di atas, penelitian ini memiliki beberapa temuan. Pertama, penggunaan jaringan transnasional oleh Falun Gong China untuk mengadvokasi permasalahan HAM-nya menuai keberhasilan dalam upaya menarik perhatian aktor-aktor internasional, baik pemerintah negara, forum HAM internasional, maupun masyarakat transnasional, akan adanya isu ini, sehingga aktor-aktor tersebut menjadi aware akan isu ini. Dengan mengetahui pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap Falun Gong, aktor-aktor internasional memiliki simpati dan memberikan dukungan terhadap Falun Gong, yang salah satunya ditunjukkan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) yang mengeluarkan beberapa resolusi kongres untuk mendesak China agar mengubah perilakunya. Falun Gong China menggunakan jaringan transnasional untuk mencapai sasaran minimumnya, yaitu agar terlepas dari represi pemerintah China, yang terutama berwujud kekerasan fisik. Adapun cita-cita jangka panjang yang dimiliki oleh pergerakan Falun Gong melalui penggunaan jaringan transnasional ini ialah untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah China atas keberadaan dan kebebasan praktik ajaran ini, yang ditunjukkan dengan perubahan

perilaku.


101

Setiap anggota jaringan memiliki peranannya masing-masing, mulai dari peranan Falun Gong China dalam menyelundupkan informasi ke dalam ataupun ke luar China; peranan diaspora Falun Gong China di luar negeri dalam melakukan pergerakan kampanye dukungan bagi Falun Gong China sehingga mendapat perhatian dan dukungan dari aktor internasional lain; hingga peranan media dan teknologi informasi yang mendukung penyampaian informasi mengenai isu ini ke muka publik, hingga masyarakat internasional mengetahui adanya permasalahan ini. Peranan ini dijalankan oleh jaringan transnasional melalui beberapa taktik jaringan, seperti politik informasi, politik simbolik, dan politik pengaruh, yang khususnya menggunakan pendekatan moral untuk mempengaruhi aktor kuat lain dalam hubungan internasional, seperti AS.

Kedua, jaringan transnasional belum mampu untuk mentransformasi kondisi China ataupun mengubah perilaku pemerintah China terhadap kelompok Falun Gong. Hal ini dikarenakan tidak adanya leverage dalam bidang ekonomi ataupun militer atas China. Adapun leverage dalam bidang perdagangan yang mungkin diterapkan akan turut berdampak buruk bagi eksportir Barat. Sebaliknya, pemerintah China memiliki power and leverage di manca negara. Pemerintah China mampu mempengaruhi pemerintah di host countries untuk mengubah perilakunya atas Falun Gong. Kegagalan jaringan dalam mengubah perilaku China juga disebabkan oleh keterbatasan pergerakan domestik serta propaganda yang dilakukan oleh pemerintah China. Adanya dua narasi yang berbeda atas konsep HAM turut menimbulkan kesulitan dalam menyatukan dua pandangan berbeda ini.

Kedua temuan di atas membawa penelitian ini pada temuan ketiga, yaitu bahwa strategi advokasi dan taktik pergerakan yang dilakukan oleh jaringan transnasional masih memiliki keterbatasan dalam ruang manuvernya karena tidak optimalnya

political

opportunity

structures.

Efektivitas

jaringan

dalam

memanfaatkan kesempatan politik aktor kuat dalam hubungan internasional, yang dalam penelitian ini banyak merujuk pada AS, untuk mendesak pemerintah China sangat terbatasi oleh kepentingan politik nasional aktor kuat tersebut. Mengambil

contoh AS, AS tidak secara konsisten terus menerus mengkritik pelanggaran


102

HAM China karena AS juga memiliki kepentingan nasional yang ingin dicapai. Oleh karenanya, agenda HAM ini pun bersifat fluktuatif dan bergantung pada kondisi domestik dan kebijakan luar negeri aktor kuat tersebut dalam suatu periode tertentu. Selain itu, meski berhasil menarik dukungan sesama penganut Falun Gong di manca negara untuk melakukan aksi advokasi melalui pembingkaian ajaran Falun Gong, cultural framing berdasarkan isu HAM yang dilakukan oleh jaringan terbatas pada fungsi peningkatan awareness masyarakat transnasional akan adanya isu pelanggaran HAM yang dialami Falun Gong China.

Studi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan gambaran kasus akan keberadaan masyarakat transnasional dan signifikansi perannya dalam studi hubungan internasional. Studi ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan penelitian dengan topik jaringan advokasi HAM transnasional. Studi ini telah menjelaskan bagaimana jaringan transnasional terbentuk sebagai reaksi dari tertutupnya akses masyarakat ke pemerintah, sebagaimana disebut oleh Keck dan Sikkink sebagai sebuah pola bumerang. Studi ini juga menyoroti strategi media yang mewarnai adu kampanye di antara Falun Gong dan pemerintah China. Jaringan informasi memainkan peranan penting dalam kasus ini karena mempengaruhi pembentukan opini publik, yang akhirnya menentukan sejauh mana keberhasilan atau kegagalan yang dialami oleh jaringan transnasional.

Penelitian ini juga menemukan keunikan dari karakteristik jaringan Falun Gong, yang meskipun tersebar di berbagai negara dengan prinsip ajaran yang sama, namun sifat pergerakannya tidak dapat digeneralisasi. Aktivitas perjuangan untuk membela HAM penganut Falun Gong China nampak dominan di negaranegara dengan paham liberal, seperti AS, Eropa, dan Kanada. Di negara-negara tersebut, penganut Falun Gong secara aktif melakukan kampanye, protes, dan aksi-aksi lain. Sebaliknya, di negara-negara seperti Indonesia, Kamboja, dan Korea Selatan, Singapura, komunitas Falun Gong bersifat lebih pasif karena tidak mendapat status legal dan dan menghadapi ancaman sanksi penangkapan dan deportasi oleh pemerintah setempat apabila melakukan aktivitas yang dinilai

“meresahkan” masyarakat lain. Tindakan ini diambil oleh pemerintah lokal karena


103

kerentanan pemerintah tersebut akan pengaruh China. Sehingga dengan kata lain, tidak semua Falun Gong yang tersebar di manca negara tersebut memiliki pergerakan dan menjadi alat perpanjangan tangan pergerakan Falun Gong China.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang diharapkan dapat dikembangkan di penelitian-penelitian sebelumnya. Studi mengenai Falun Gong dapat dilakukan melalui berbagai angle. Penelitian ini spesifik membahas peran jaringan transnasional bagi Falun Gong China yang berada di bawah represi pemerintah China. Pembahasan pada penelitian ini banyak terfokus pada Falun Gong di Amerika Serikat, sehingga studi ini tidak dapat digeneralisasi pada setiap Falun Gong yang persebarannya terdapat di manca negara. Studi ini juga tidak ditujukan untuk memprediksi apakah pemerintah China akan mengubah perilakunya atau tidak. Penelitian ini fokus melihat pada data-data yang telah lampau dan analisis peran jaringan yang telah berlangsung hingga tahun 2011. Studi ini juga fokus pada kacamata HAM, sehingga untuk melihat isu Falun Gong dari perspektif lain akan memerlukan riset yang lebih mendalam dalam penelitianpenelitian selanjutnya.

Oleh karena sejumlah keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis mengharapkan adanya penelitian lanjutan akan kasus ini. Penelitian lebih mendalam dapat dilakukan terhadap diaspora Falun Gong di negara-negara ataupun kawasan lain, untuk melihat dan membandingkan sifat pergerakan di tempat-tempat tersebut. Studi lanjutan mengenai Falun Gong juga dapat dilihat dari perspektif historis pergerakan sosial di China untuk melihat apakah terdapat kemiripan dalam pola pergerakan tersebut, serta sejauh mana pergerakan tersebut terhubung dengan kasus-kasus pergerakan sosial lain di China. Studi lebih mendalam juga dapat dilakukan sebagai pengembangan penelitian ini di tahun-

tahun berikutnya, dengan periodisasi yang berbeda.


104

Tmuan Penelitian

Bagan 5.1 Temuan Penelitian

,

.

China

J i\Ui!U

lr Go

...

.

T!(lU l!S! i mi!l

: : Stti!l i£m:W!Jsim:

·-·..:.

• Political

U lli!Ci! !:llWiAS,

I

:..., Ii!ktik J.i!tiurum:

I

Opportunity Structures • Cult ural Framing

• Infor mation Politics • Symbolic Politics • Leverage Politics (Moral Leverage)

T i\Ui!U

...

!l liWHJij

A ii\

!:llll!:ti. SiUG(llll!Ci!.

Univers as Advokasi hak..., Romarga Waworuntu, FISIP UI, 2012

105

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anheier, Helmut dan Hagai Katz. Global Civil Society 2001. Oxford: Oxford University Press, 2001. Anheier, Helmut dan Stefan Toepler. International Encyclopedia of Civil Society. New York: Springer Publications, 2010. Anheier, Helmut, Marlies Glasius, and Mary Kaldor. Global Civil Society 2001. Oxford: Oxford University Press, 2001. Brandy, Joe dan Jackie Smith (eds.). Coalitions Across Borders: Transnational Protest and the Neoliberal Order. Lanham: Rowman and Littlefield Publishers Inc., 2005.

Bryman, Alan. Social Rearch Methods, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2004. Cassesse, Antonio. Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994. Cheek, Timothy. Living with Reform: China since 1989. Nova Scotia: Fernwood Publishing, 2006. Donnelly, Jack. Universal Human Rights in Theory and Practice, 2nd ed. New York: Cornell University Press, 2003. Friedman, Thomas L. Hot, Flat and Crowded: Why We Need a Green Revolutionand How It Can Renew America. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2008.

Guidry, John A., Michael D. Kennedy, dan Mayer N. Zald. Globalizations and Social Movements: Culture, Power, and the Transnational Public Sphere.

Michigan: The University Press, 2003.


106

Hutchison, Elizabeth D. Dimensions of Human Behavior: Person and Environment. California: SAGE Publications, 2010. Jasper, James M. The Art of Moral Protest: Culture, Biography, and Creativity in Social Movements. Chicago: University of Chicago Press, 1999. Keck, Margaret E. dan Kathryn Sikkink. Transnational Advocacy Network. Oxford: Blackwell Publishers, 1999. Liu, Michael, Kim Geron, dan Tracy A. M. Lai. The Snake Dance of Asian American Activism: Community, Vision, and Power. Lanham: Lexington Books, 2008.

Nathan, Andrew J. China’s Transition. New York: Columbia University Press, 1997. Newman, Lawrence. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 5th ed., (Boston: Allyn and Bacon, 2003). Opp, Karl-Dieter. Theories of Political Protest and Social Movements: A Multidisciplinary Introduction, Critique, and Synthesis. New York: Taylor & Francis, 2009.

Scholte, Jan Aart. Government and Opposition. Oxford: Blackwell Publishing, 2004. Scotton, James F. dan William A. Hachten (eds.). New Media for a New China. West Sussex: John Wiley & Sons, 2010. Tai, Zixue. The Internet in China: Cyberspace and Civil Society. New York: Routledge, 2006.

Weatherley, Robert. The Discourse of Human Rights in China: Historical and Ideological Perspectives. London: Macmillan Press, 1999. Wibowo, I. Negara dan Masyarakat: Berkaca dari Pengalaman Republik Rakyat Cina. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Pusat Studi Cina, 2000.


107

Yu, Haiqing. Media and Cultural Transformation in China. London: Routledge, 2009.

Jurnal:

Bambauer, Derek E., et.al. “Internet Filtering in China in 2004-2005: A Country Study”, dalam Berkman Center for Internet & Society at Harvard Law School Research Publication, No. 2005-10, diakses dari SSRN.

Castells, Manuel. “The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication Networks and Global Governance,” dalam ANNALS, AAPSS, 616 (March 2008). Chen, Yi Da, Ahmed Abbasi, dan Hsinchun Chen. “Framing Social Movement Identity with Cyber-Artifacts: A Case Study of the International Falun Gong Movement”, dalam C. Yang, et.al. (eds.), Security Informatics: Annals of Information Systems, Vol. 9, (Springer: 2010)).

Downing, John. “Social Movement Theories and Alternative Media: An Evaluation and Critique”, dalam Communication, Culture & Critique, Vol. 1, Issue 1, Maret 2008.

Evans, Carolyn. “Chinese Law and the International Protection of Religious Freedom”, dalam Journal of Church and State, Vol. 44, Autumn 2002, diakses dari SSRN.

Junker, Andrew. “Religious and Transnational Effect on Tactical Repertoires: The Chinese Democracy Movement and Falun Gong”, dalam presentasi untuk Center for Comparative Research, Yale University, September 20, 2011.

Lu, Yiyi. “The Growth of Civil Socety in China: Key Challenges for NGOs”, dalam Asia Programme Briefing Paper, ASP BP 05/01, Feb 2005.

Lum, Thomas. “China and Falun Gong”, dalam Laporan CRS untuk Kongres, 25 Mei 2006, The Library of Congress.


108

Ownby, David. “In Search of Charisma: The Falun Gong Diaspora”, dalam The Journal of Alternative and Emergent Religions, Vol. 12, No. 2, diakses dari JSTOR.

Porter, Noah. “Falun Gong in the United States: An Ethnographic Study”. Rebillard, Franck dan Annelise Touboul. “Promises Unfulfilled? Journalism 2.0, User Participation and Editorial Policy on Newspaper”, dalam Media Culture Society 32, No. 2 (2010).

Tong, James. “An Organizational Analysis of the Falun Gong: Structure, Communications, Financing”, dalam The China Quarterly, No. 171, Sep

2002, diakses dari JSTOR. Xiaobo, Liu. “The Rise of Civil Society in China”, dalam Seeds of Change: China Rights Forum, No. 3, 2003. Yang, Guobin. “The Internet and Civil Society in China: A Preliminary Assessment”, dalam Journal of Contemporary China (2003), 12(36), Agustus.

Dokumen Resmi: Bill Text, 107th Congress (2001-2002), H.Con.Res.188.EH, http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c107:H.CON.RES.188.EH:, (21 Juni

2012, pk 22.00). Bill Text, 108th Congress (2003-2004), H.Con.Res.304.EH, http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c108:H.CON.RES.304.EH:, (21 Juni

2012, pk 22.00). Constitution of the People’s Republic of China,

http://www.hkhrm.org.hk/english/law/const03.html, (21 Juni 2012, pk 22.00).


109

House Concurrent Resolution 304, 108th Congress, 2D Session, http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-108hconres304eh/pdf/BILLS

108hconres304eh.pdf, (5 Juni 2012, pk 19.30). H.Res.605, http://www.unitedstatesaction.com/real/HR605.html, (21 Juni 2012, pk 22.00).

The Universal Declaration of Human Rights. http://www.un.org/en/documents/udhr/, (1 Maret 2012, pk. 18.00).

Dokumen Internet:

After 12 Years, Falun Gong’s Peaceful Resistance Brings Hope Amidst Repression, http://www.canadafreepress.com/index.php/article/38670, (22 Februari 2012, pk 17.20). Cambodian Police Violate U.N. Refugee Laws: Deport Two Falun Gong Refugees to China, http://www.faluninfo.net/article/81/, (14 Juni 2012, pk 11.30).

Falun Dafa, Find Your Local Volunteer Contact Person, http://www.falundafa.org/eng/contacts/area/index.html, (12 Juni 2012, pk

11.30). Fu, George. Singapore Police Arrest Falun Gong Practitioners while Meditating, Displaying Posters, http://www.theepochtimes.com/n2/world/singaporefalun-gong-23680.html, (18 Juni 2012, pk 09.45).

How You Can Help!, http://www.falunhr.org/index.php?option=content&task=view&id=413&Item id=91, (1 Maret 2012, pk 23.00).

Human Rights and US-China Relations, http://www.usasialaw.org/?p=2867, (30 Mei 2011, pk 18.30). Introduction to Falun Dafa, http://www.falundafa.org/eng/home.html, (18 April 2012, pk 22.20).


110

Jekielek, Jan dan Gary Feuerberg. U.S. House Calls for End to Falun Gong Persecution, http://www.theepochtimes.com/n2/world/us-house-calls-forend-to-falun-gong-persecution-31505.html, (5 Juni 2012, pk 21.50).

McCarthy, Mike. Human Rights Stays Prominent in US-China Relations, http://www.monstersandcritics.com/news/asiapacific/features/article_161306 9.php/Human-rights-stays-prominent-in-US-China-relations-News-Feature, (30 Mei 2011, pk 18.45).

Our Mission, http://faluninfo.net/topic/19/, (1 Maret 2012, pk 23.00). Overview of Death Cases of Falun Gong Practitioners Due to Persecution (Graphs and Photos), http://en.minghui.org/html/articles/2011/5/18/125337.html#.T8_wenktj51, (21 Mei 2012, pk 11.30).

People’s Daily, http://www.peopledaily.com.cn/item/lhz/t4.html, (1 Maret 2012, pk 23.30).

Persecution Timeline, http://faluninfo.net/topic/4/, (21 Februari 2012, pk 21.45). Pomfret, John. U.S. Risks China’s Ire with Declaration to Fund Software Maker Tied to Falun Gong, http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2010/05/11/AR2010051105154.html?sid=ST2010051105

253, (5 Juni 2012, pk 22.05). Rayda, Nivell. After Fleeing China, Falun Gong Practitioners Find Safety in Indonesia, Through Worries and Wishes Remain, http://www.thejakartaglobe.com/home/after-fleeing-china-falun-gongpractitioners-find-safety-in-indonesia-though-worries-and-wishesremain/415977, (22 Februari 2012, pk 20.40).

S., Iyan Afriani H, Metode Penelitian Kualitatif, http://www.penalaranunm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/116-metode-penelitian-

kualitatif.html, (27 Februari 2012, pk 20.00).


111

Schmitz, Hans Peter. Transnational Human Rights Networks: Significance and Challenges, http://www.isacompss.com/info/samples/transnationalhumanrightsnetworks_ sample.pdf, (13 Maret 2012, pk 21.00).

Zhixing, Li. Falun Gong Asylum Seekers in South Korea Face Deportation, http://www.theepochtimes.com/n2/world/falun-gong-asylum-seekers-in-

south-korea-face-deportation-61394.html, (14 Juni 2012, pk 11.40).


112



113

Lampiran I House Concurrent Resolution 304 yang merupakan salah satu resolusi dukungan terhadap Falun Gong yang dikeluarkan oleh Kongres AS.

Sumber: Bill Text, 108th Congress (2003-2004), H.Con.Res.304.EH, http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c108:H.CON.RES.304.EH:, (21 Juni 2012, pk 22.00).

H.CON.RES.304 -- Expressing the sense of Congress regarding oppression by the Government of the People's Republic of China of Falun Gong in the United States and in China. (Engrossed in House [Passed House] - EH)

108th CONGRESS 2d Session H. CON. RES. 304 CONCURRENT RESOLUTION Expressing the sense of Congress regarding oppression by the Government of the People's Republic of China of Falun Gong in the United States and in China. HCON 304 EH 108th CONGRESS 2d Session H. CON. RES. 304 CONCURRENT RESOLUTION Whereas Falun Gong is a peaceful spiritual movement that originated in the People's Republic of China but has grown in popularity worldwide and is now accepted and practiced by thousands in the United States; Whereas demonstrations by Falun Gong practitioners in the People's Republic of China and the United States have been peaceful, meditative sessions; Whereas the Constitution of the People's Republic of China provides to the citizens of that country freedom of speech, assembly, association, and religious belief; Whereas members of the Falun Gong spiritual movement, members of Chinese prodemocracy groups, and advocates of human rights reform in the People's Republic of China have been harassed, libeled, imprisoned, and beaten for demonstrating peacefully inside that country; Whereas the Chinese Government has also attempted to silence the Falun Gong movement and Chinese prodemocracy groups inside the United States; Whereas on June 12, 2003, 38 Members of Congress filed an Amended Brief of Amicus Curiae in support of the Falun Gong at the United States District Court, Northeastern District of Illinois, Eastern Division; Whereas Chinese consular officials have pressured local elected officials in the United States to refuse or withdraw support for the Falun Gong spiritual group; Whereas Dr. Charles Lee, a United States citizen, has reportedly been mentally and physically tortured since being detained by Chinese authorities in early 2003;


114 Whereas the apartment of Ms. Gail Rachlin, the Falun Gong spokeswoman in the United States, has been broken into 5 times by agents of the Chinese regime since the regime banned Falun Gong in 1999 in China; Whereas over the past 5 years China's diplomatic corps has been actively involved in harassing and persecuting Falun Gong practitioners in the United States; Whereas on June 23, 2003, Falun Gong practitioners were attacked outside a Chinese restaurant in New York City by local United States-based individuals with reported ties to the Chinese Government; Whereas 5 Falun Gong practitioners were assaulted outside of the Chinese Consulate in Chicago on September 7, 2001, while exercising their constitutionally protected rights to free speech, leading to battery convictions in Cook County Criminal Court of Jiming Zheng on November 13, 2002, and Yujun Weng on December 5, 2002, both assailants being members of a Chinese-American organization in Chicago, the Mid-USA Fujian Township Association, which maintains close ties with the Chinese Consulate; Whereas individuals that physically harassed Falun Gong practitioners in San Francisco on October 22, 2000, were later seen at anti-Falun Gong meetings and the Chinese Consulate in San Francisco; Whereas San Francisco City Supervisor Chris Daly, after receiving complaints that Chinese officials were intimidating his constituents, authored a resolution condemning human rights violations and persecution of Falun Gong members by the Chinese Government; Whereas Mr. Daly and the other members of the San Francisco City Council subsequently received a letter from the Chinese Consul General in San Francisco, claiming that Falun Gong was an `evil cult' that was undermining the `normal social order' in the People's Republic of China, and that Mr. Daly's resolution should therefore be rejected, which it subsequently was; Whereas in November 2000, the former Mayor of Saratoga, California, Stan Bogosian, issued a proclamation honoring the contributions of Falun Gong practitioners to the Saratoga community, which prompted the Chinese Consulate in San Francisco to write to Mr. Bogosian urging him to retract his support for local Falun Gong activities; Whereas many local and national media organizations have reported that other local officials across the United States, including the mayors of several major cities, have been pressured by Chinese consular officials to recant statements of support for the Falun Gong; Whereas journalists have cited fear of hurting trade relationships as the motivation for some local United States officials to recant their support for Falun Gong after receiving pressure from Chinese consular officials; and Whereas the Constitution of the United States guarantees freedom of religion, the right to assemble, and the right to speak freely, and the people of the United States strongly value protecting the ability of all people to live without fear and in accordance with their personal beliefs: Now, therefore, be it Resolved by the House of Representatives (the Senate concurring), That it is the sense of Congress that-(1) the Government of the People's Republic of China should-(A) immediately stop interfering in the exercise of religious and political freedoms within the United States, such as the right to practice Falun Gong, that are guaranteed by the United States Constitution; (B) cease using the diplomatic missions in the United States to spread falsehoods about the nature of Falun Gong; (C) release from detention all prisoners of conscience, including practitioners of Falun Gong, who have been incarcerated in


115 violation of their rights as expressed in the Constitution of the People's Republic of China; (D) immediately end the harassment, detention, physical abuse, and imprisonment of individuals who are exercising their legitimate rights to freedom of religion, including the practices of Falun Gong, freedom of expression, and freedom of association as stated in the Constitution of the People's Republic of China; and (E) demonstrate its willingness to abide by international standards of freedom of belief, expression, and association by ceasing to restrict those freedoms in the People's Republic of China; (2) the President should, in accordance with section 401(a)(1)(B) of the International Religious Freedom Act of 1998 (22 U.S.C. 6401(a)(1)(B)), and with the intention of dissuading the Chinese Government from attempting to stifle religious freedom in the People's Republic of China and the United States, take action such as-(A) issuing an official public demarche, a formal protest, to the Chinese Foreign Ministry in response to the repeated violations by the Chinese Government of basic human rights protected in international covenants to which the People's Republic of China is a signatory; and (B) working more closely with Chinese human rights activists to identify Chinese authorities who have been personally responsible for acts of violence and persecution in the People's Republic of China; (3) the Attorney General should investigate reports that Chinese consular officials in the United States have committed illegal acts while attempting to intimidate or inappropriately influence Falun Gong practitioners or local elected officials, and, in consultation with the Secretary of State, determine an appropriate legal response; and (4) officials of local governments in the United States should-(A) in accordance with local statutes and procedures, recognize and support organizations and individuals that share the goals of all or part of the local community, including Falun Gong practitioners; and (B) report incidents of pressure or harassment by agents of the People's Republic of China to Members of Congress, the Attorney General, and the Secretary of State. Passed the House of Representatives October 4, 2004. Attest: Clerk.


116

Lampiran II House Concurrent Resolution 188 yang merupakan salah satu resolusi dukungan terhadap Falun Gong yang dikeluarkan oleh Kongres AS.

Sumber: Bill Text, 107th Congress (2001-2002), H.Con.Res.188.EH, http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c107:H.CON.RES.188.EH:, (21 Juni 2012, pk 22.00).

H.CON.RES.188 -- Whereas Falun Gong is a peaceful and nonviolent form of personal belief and practice with millions of adherents in the People's Republic of China and elsewhere; (Engrossed in House [Passed House] - EH)

HCON 188 EH

107th CONGRESS 2d Session H. CON. RES. 188

CONCURRENT RESOLUTION Whereas Falun Gong is a peaceful and nonviolent form of personal belief and practice with millions of adherents in the People's Republic of China and elsewhere; Whereas the Government of the People's Republic of China has forbidden Falun Gong practitioners to practice their beliefs, and has systematically attempted to eradicate the practice and those who follow it; Whereas this policy violates the Constitution of the People's Republic of China as well as the International Covenant on Civil and Political Rights and the Universal Declaration of Human Rights; Whereas Jiang Zemin's regime has created notorious government `610' offices throughout the People's Republic of China with the special task of overseeing the persecution of Falun Gong members through organized brainwashing, torture, and murder; Whereas propaganda from state-controlled media in the People's Republic of China has inundated the public in an attempt to breed hatred and discrimination; Whereas the number of known deaths from torture has reached 422 so far, tens of thousands have been tortured while confined in labor camps, prisons, and mental hospitals, and hundreds of thousands have been forced to attend brainwashing classes; Whereas official measures have been taken to conceal all atrocities, such as the immediate cremation of victims, the blocking of autopsies, and the false labeling of deaths as from suicide or natural causes; Whereas women in particular have been the target of numerous forms of sexual violence, including rape, sexual assault, and forced abortion; Whereas the campaign of persecution has been generated by the Government of the People's Republic of China, is carried out by government officials and police at all levels, and has permeated every segment of society and every level of government in the People's Republic of China; and


117 Whereas several United States citizens and permanent resident aliens have been subjected to arbitrary detention, imprisoned, and tortured in the People's Republic of China: Now, therefore, be it Resolved by the House of Representatives (the Senate concurring), That it is the sense of Congress that-(1) the Government of the People's Republic of China should cease its persecution of Falun Gong practitioners, and its representatives in the United States should cease their harassment of citizens and residents of the United States who practice Falun Gong and cease their attempts to put pressure on officials of State and local governments in the United States to refuse or withdraw support for the Falun Gong and its practitioners; (2) the United States Government should use every appropriate public and private forum to urge the Government of the People's Republic of China-(A) to release from detention all Falun Gong practitioners and put an end to the practices of torture and other cruel, inhumane, and degrading treatment against them and other prisoners of conscience; and (B) to abide by the International Covenant on Civil and Political Rights and the Universal Declaration of Human Rights by allowing Falun Gong practitioners to pursue their personal beliefs; and (3) the United States Government should investigate allegations of illegal activities in the United States of the Government of the People's Republic of China and its representatives and agents, including allegations of unlawful harassment of United States citizens and residents who practice Falun Gong and of officials of State and local governments in the United States who support Falun Gong, and should take appropriate action, including but not limited to enforcement of the immigration laws, against any such representatives or agents who engage in such illegal activities. Passed the House of Representatives July 24, 2002. Attest: Clerk. 107th CONGRESS 2d Session H. CON. RES. 188 CONCURRENT RESOLUTION Expressing the sense of Congress that the Government of the People's Republic of China should cease its persecution of Falun Gong practitioners.


118

Lampiran III House Resolution 605 yang merupakan salah satu resolusi dukungan terhadap Falun Gong yang dikeluarkan oleh Kongres AS. Sumber: H.Res.605, http://www.unitedstatesaction.com/real/HR605.html, (21 Juni 2012, pk 22.00). H. Res. 605 In the House of Representatives, U. S., March 16, 2010.

Whereas Falun Gong is a traditional Chinese spiritual discipline founded by Li Hongzhi in 1992, which consists of spiritual, religious, and moral teachings for daily life, meditation, and exercise, based upon the principles of truthfulness, compassion, and tolerance;

Whereas according to the 2008 Annual Report of the Congressional-Executive Commission on China, "tens of millions of Chinese citizens practiced Falun Gong in the 1990s and adherents to the spiritual movement inside of China are estimated to still number in the hundreds of thousands despite the government’s ongoing crackdown," and other estimates published in Western press place the number of Falun Gong adherents currently in China at the tens of millions;

Whereas in 1996, Falun Gong books were banned in China and state media began a campaign criticizing Falun Gong;

Whereas in 1999, Chinese police began disrupting Falun Gong morning exercises in public parks and began searching the homes of Falun Gong practitioners;

Whereas on April 25, 1999, over 10,000 Falun Gong practitioners gathered outside the State Council Office of Petitions in Beijing, next to the Communist Party leadership compound, to request that arrested Falun Gong practitioners be released, the ban on publication of Falun Gong books be lifted, and that Falun Gong practitioners be allowed

to resume their activities without government interference;


119

Whereas on the same day, immediately after then-Premier Zhu Rongji met with Falun Gong representatives in his office and agreed to the release of arrested practitioners, Communist Party Chairman Jiang Zemin criticized Zhu’s actions and ordered a crackdown on Falun Gong;

Whereas in June 1999, Jiang Zemin ordered the creation of the 6-10 office, an extrajudicial security apparatus, given the mandate to "eradicate" Falun Gong;

Whereas in July 1999, Chinese police began arresting leading Falun Gong practitioners; Whereas on July 22, 1999, Chinese state media began a major propaganda campaign to ban Falun Gong for "disturbing social order" and warning Chinese citizens that the practice of Falun Gong was forbidden;

Whereas in October 1999, Party Chairman Jiang Zemin, according to western press articles, "ordered that Falun Gong be branded as a 'cult', and then demanded that a law be passed banning cults";

Whereas Chinese authorities have devoted extensive time and resources over the past decade worldwide to distributing false propaganda claiming that Falun Gong is a suicidal and militant "evil cult" rather than a spiritual movement which draws upon traditional Chinese concepts of meditation and exercise;

Whereas on October 10, 2004, the House of Representatives adopted by voice vote House Concurrent Resolution 304, which had 75 bipartisan co-sponsors, titled "Expressing the sense of Congress regarding oppression by the Government of the People's Republic of China of Falun Gong in the United States and in China," and that the text of this

resolution noted that "the Chinese Government has also attempted to silence the Falun Gong movement and Chinese prodemocracy groups inside the United States"; Whereas, on October 18, 2005, highly respected human rights attorney Gao Zhisheng wrote a letter to Chinese Communist Party Chairman Hu Jintao and Premier Wen Jiabao calling for an end to the persecution of Falun

Gong and Chinese authorities, in response, closed his law office and took away his law license, with Chinese security forces suspected of being directly involved in Mr. Gao's


120

disappearance on February 4, 2009; Whereas Gao Zhisheng's family has subsequently been granted political asylum in the United States;

Whereas the United Nations Committee Against Torture in its fourth periodic report of China, issued on December 12, 2008, stated that "The State party should immediately conduct or commission an independent investigation of the claims that some Falun Gong practitioners have been subjected to torture and used for organ transplants and take measures, as appropriate, to ensure that those responsible for such abuses are prosecuted and punished.";

Whereas the Amnesty International 2008 annual report states that "Falun Gong practitioners were at particularly high risk of torture and other ill-treatment in detention * * * during the year 2007 over 100 Falun Gong practitioners were reported to have died in detention or shortly after release as a result of torture, denial of food or medical

treatment, and other forms of ill-treatment."; Whereas according to the 2008 Department of State's Human Rights Report on China, "Some foreign observers estimated that Falun Gong adherents constituted at least half of the 250,000 officially recorded inmates in re-education through labor (RTL) camps, while Falun Gong sources overseas placed the number even higher.";

Whereas according to the 2008 Annual Report of the Congressional-Executive Commission on China, "The (Chinese) central government intensified its nine-year campaign of persecution against Falun Gong practitioners in the months leading up to the

2008 Beijing Summer Olympic Games."; Whereas Falun Gong-related websites remain among the most systematically and hermetically blocked by China's Internet firewall; and

Whereas, according to an April 2009 New York Times report, "In the past year, as many

as 8,000 (Falun Gong practitioners have been detained, according to experts on human


121

rights, and at least 100 have died in custody": Now, therefore, be it

Resolved, That the House of Representatives— (1) expresses sympathy to Falun Gong practitioners and their family members who have suffered persecution, intimidation, imprisonment, torture, and even death for the past decade solely because of adherence to their personal beliefs;

(2) calls upon the Government of the People’s Republic of China to immediately cease and desist from its campaign to persecute, intimidate, imprison, and torture Falun Gong practitioners, to immediately abolish the 6- 10 office, an extrajudicial security apparatus given the mandate to "eradicate" Falun Gong, and to immediately release Falun Gong practitioners, detained solely for their beliefs, from prisons and re-education through labor (RTL) camps, including those practitioners who are the relatives of United States citizens and permanent residents; and

(3) calls upon the President and Members of Congress to mark the 11th anniversary of Chinese official repression of the Falun Gong spiritual movement appropriately and effectively by publicly expressing solidarity with those practitioners in China persecuted solely because of their personal beliefs, and by meeting with Falun Gong practitioners whenever and wherever possible to indicate that support for freedom of conscience

remains a fundamental principle of the United States Government.


122

Lampiran IV Bab Dua dari Konstitusi Republik Rakyat China yang memuat hak-hak fundamental serta kewajiban warga negara.

Sumber: Constitution of the People’s Republic of China, http://www.hkhrm.org.hk/english/law/const03.html, (21 Juni 2012, pk 22.00).

CONSTITUTION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

CHAPTER TWO - THE FUNDAMENTAL RIGHTS AND DUTIES OF CITIZENS

Article 33 All persons holding the nationality of the People's Republic of China are citizens of the People's Republic of China. All citizens of the People's Republic of China are equal before the law. Every citizen is entitled to the rights and at the same time must perform the duties prescribed by the Constitution and the law. Article 34 All citizens of the People's Republic of China who have reached the age of 18 have the right to vote and stand for election, regardless of ethnic status, race, sex, occupation, family background, religious belief, education, property status or length of residence, except persons deprived of political rights according to law. Article 35 Citizens of the People's Republic of China enjoy freedom of speech, of the press, of assembly, of association, of procession and of demonstration. Article 36 Citizens of the People's Republic of China enjoy freedom of religious belief. No state organ, public organization or individual may compel citizens to believe in, or not believe in, any religion; nor may they discriminate against citizens who believe in, or do not believe in, any religion. The state protects normal religious activities. No one may make use of religion to engage in activities that disrupt public order, impair the health of citizens or interfere with the educational system of the state. Religious bodies and religious affairs are not subject to any foreign domination. Article 37 Freedom of the person of citizens of the People's Republic of China is inviolable. No citizens may be arrested except with the approval or by decision of a people's procuratorate or by decision of a people's court, and arrests must be made by a public security organ. Unlawful detention or deprivation or restriction of citizens' freedom of the person by other means is prohibited, and unlawful search of the person of citizens is prohibited. Article 38 The personal dignity of citizens of the People's Republic of China is inviolable. Insult, libel, false accusation or false incrimination directed against citizens by any means is prohibited. Article 39


123 The residences of citizens of the People's Republic of China are inviolable. Unlawful search of, or intrusion into, a citizen's residence is prohibited. Article 40 Freedom and privacy of correspondence of citizens of the People's Republic of China are protected by law. No organization or individual may, on any ground, infringe on citizens' freedom of privacy of correspondence, except in cases where to meet the needs of state security or of criminal investigation, public security or procuratorial organs are permitted to censor correspondence in accordance with procedures prescribed by law. Article 41 Citizens of the People's Republic of China have the right to criticize and make suggestions regarding any state organ or functionary. Citizens have the right to make to relevant state organs complaints or charges against, or exposures of, any state organ or functionary for violation of the law or dereliction of duty, but fabrication or distortion of facts for purposes of libel or false incrimination is prohibited. The state organ concerned must deal with complaints, charges or exposures made by citizens in a responsible manner after ascertaining the facts. No one may suppress such complaints, charges and exposures or retaliate against the citizens making them. Citizens who have suffered losses as a result of infringement of their civic rights by any state organ or functionary have the right to compensation in accordance with the law. Article 42 Citizens of the People's Republic of China have the right as well as the duty to work. Through various channels, the state creates conditions for employment, enhances occupational safety and health, improves working conditions and, on the basis of expanded production, increases remuneration for work and welfare benefits. Work is a matter of honor for every citizen who is able to work. All working people in state enterprises and in urban and rural economic collectives, should approach their work as the masters of the country that they are. The state promotes socialist labor emulation, and commends and rewards model and advanced workers. The state encourages citizens to take part in voluntary labor. The state provides necessary vocational training for citizens before they are employed. Article 43 Working people in the People's Republic of China have the right to rest. The state expands facilities for the rest and recuperation of the working people and prescribes working hours and vacations for workers and staff. Article 44 The state applies the system of retirement for workers and staff of enterprises and institutions and for functionaries of organs of state according to law. The livelihood of retried personnel is ensured by the state and society. Article 45 Citizens of the People's Republic of China have the right to material assistance from the state and society when they are old, ill or disabled. The state develops social insurance, social relief and medical and health services that are required for citizens to enjoy this right. The state and society ensure the livelihood of disabled members of the armed forces, provides pensions to the families of martyrs and gives preferential treatment to the families of military personnel. The state and society help make arrangements for the work, livelihood and education of the blind, deaf-mutes and other handicapped citizens. Article 46 Citizens of the People's Republic of China have the right as well as the duty to receive education.


124 The state promotes the all-round development of children and young people, morally, intellectually and physically. Article 47 Citizens of the People's Republic of China have freedom to engage in scientific research, literary and artistic creation and other cultural pursuits. The state encourages and assists creative endeavors conducive to the interests of the people that are made by citizens engaged in education, science, technology, literature, art and other cultural work. Article 48 Women in the People's Republic of China enjoy equal rights with men in all spheres of life, in political, economic, cultural, social and family life. The state protects the rights and interests of women, applies the principle of equal pay for equal work to men and women alike and trains and selects cadres from among women. Article 49 Marriage, the family and mother and child are protected by the state. Both husband and wife have the duty to practice family planning. Parents have the duty to rear and educate their children who are minors, and children who have come of age have the duty to support and assist their parents. Violation of the freedom of marriage is prohibited. Maltreatment of old people, women and children is prohibited. Article 50 The People's Republic of China protects the legitimate rights and interests of Chinese nationals residing abroad and protects the lawful rights and interests of returned overseas Chinese and of the family members of Chinese nationals residing abroad. Article 51 Citizens of the People's Republic of China, in exercising their freedoms and rights, may not infringe upon the interests of the state, of society or of the collective, or upon the lawful freedoms and rights of other citizens. Article 52 It is the duty of citizens of the People's Republic of China to safeguard the unification of the country and the unity of all its nationalities. Article 53 Citizens of the People's Republic of China must abide by the Constitution and the law, keep state secrets, protect public property, observe labor discipline and public order and respect social ethics. Article 54 In is the duty of citizens of the People's Republic of China to safeguard the security, honor and interests of the motherland; they must not commit acts detrimental to the security, honor and interests of the motherland. Article 55 It is the sacred duty of every citizen of the People's Republic of China to defend the motherland and resist aggression. It is the honorable duty of citizens of the People's Republic of China to perform military service and join the militia in accordance with the law. Article 56 It is the duty of citizens of the People's Republic of China to pay taxes in accordance with the law.


UNIVERSITAS INDONESIA ADVOKASI HAK ASASI MANUSIA (HAM) TRANSNASIONAL: STUDI KASUS FALUN GONG ( ) SKRIPSI ROMARGA A. WAWORUNTU

Recommend Documents