QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PERKEBUNAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR ACEH, Menimbang
:
a.
b.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa perkebunan merupakan bagian dari kekayaan alam yang dikaruniakan oleh Allah SWT, sehingga perkebunan harus diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, keadilan dan bertanggung jawab, karena perkebunan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pertumbuhan pembangunan, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
c.
bahwa perkebunan dilaksanakan berdasarkan kultur teknis perkebunan dalam kerangka pengelolaan yang mempunyai manfaat ekonomi terhadap sumber daya alam yang berkesinambungan dengan memberi manfaat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara optimal, melalui kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumberdaya alam, modal, informasi, teknologi, dan manajemen;
d.
bahwa untuk adanya kepastian hukum bagi subjek hukum dalam penyelenggaraan perkebunan di Aceh, perlu adanya suatu pengaturan; e. bahwa...
-2-
Mengingat :
e.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perkebunan;
1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Repblik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
8.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
9.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 10. Undang-Undang...
-3-
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633 ); 11. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Wewenang Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
Dengan Persetujuan...
-4Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH dan GUBERNUR ACEH MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
QANUN ACEH TENTANG PERKEBUNAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan: 1.
Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur;
2.
Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3.
Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4.
Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
5.
Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6.
Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan di lingkungan Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota. 8. Perkebunan...
-58.
Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman perkebunan tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
9.
Penyelenggaraan perkebunan adalah upaya terpadu yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian perkebunan.
10. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan. 11. Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya. 12. Pelaku Usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. 13. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan di wilayah Aceh dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu 14. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah Izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki perusahaan yang melakukan Usaha budidaya Perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. 15. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang memperoleh izin untuk mengelola usaha perkebunan. 16. Sengketa Perkebunan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya usaha perkebunan. 17. Lahan adalah sebidang tanah yang dimanfaatkan untuk usaha perkebunan. 18. Masyarakat adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu. 19. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu serta memiliki pemimpin, sumber daya alam, sistem nilai, dan pranata-pranata adat. 20. Hak Adat adalah hak yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam untuk kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.
21. Benih Tanaman...
-621. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman. 22. Benih Bina adalah dari verietas unggul yang diproduksi dan peredarannya diawasi dan telah dilepas oleh Menteri Pertanian. 23. Sertifikasi Benih adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan, pengujian Laboratorium dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan. 24. Label adalah keterangan tertulis, tercetak atau bergambar tentang benih yang ditempatkan atau disertakan secara jelas pada sejumlah benih dalam suatu wadah/kemasan. 25. Izin Produksi Benih Bina adalah pemberian kewenangan oleh pejabat yang berwenang kepada perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah untuk melakukan kegiatan produksi benih bina. 26. Tanda Daftar adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan berlaku sebagaimana layaknya izin. 27. Pengawasan adalah segala kegiatan pemeriksaan yang berkala dan sewaktu-waktu diperlukan terhadap dokumen dan/atau benih yang akan diedarkan atau beredar, untuk mengetahui kesesuaian mutu dan data lainnya dengan label dan standar mutu benih yang ditetapkan. 28. Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah industri yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah dengan menerapkan prinsip-prinsip agribisnis dan teknologi pengolahan hasil yang aman buat kepentingan manusia, hemat energi, dan ramah lingkungan. 29. Benih Perkebunan yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman perkebunan ataupun bagian darinya yang digunakan untuk tujuan memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman perkebunan. 30. Perlindungan Tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan. 31. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebkan kematian tumbuhan 32. Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, OPT, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya OPT di lokasi tertentu.
33. Lingkungan Hidup...
-733. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 34. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur tumbuh dan perangsang tumbuh, bahan lain serta organisme renik atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman. BAB II Asas, Tujuan dan Fungsi Pasal 2 Penyelenggaraan perkebunan berasaskan: a. kemanfaatan; b. keberlanjutan; c. keterpaduan; d. kerakyatan; e. keterbukaan; f.
kemitraan; dan
g. keadilan. Pasal 3 Penyeleggaraan Perkebunan bertujuan: a. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan; b. meningkatkan produktifitas nilai tambah dan daya saing usaha/produk perkebunan. c. meningkatkan pendapatan pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; e. menyediakan lapangan kerja; dan f. memelihara keharmonisan kehidupan margasatwa yang berada di dalam maupun di luar wilayah perkebunan. Pasal 4 Penyelenggaraan perkebunan mempunyai fungsi ekonomi, ekologi, sosial budaya dan lingkungan hidup. BAB III Ruang Lingkup Pasal 5 Ruang lingkup pengaturan perkebunan meliputi, a. perencanaan; b. penggunaan tanah; c. pemberdayaan dan pengelolaan usaha; d. perbenihan...
-8d. perbenihan; e. perlindungan tanaman; f. pengolahan dan pemasaran hasil; g. penelitian dan pengembangan; h. pengembangan sumber daya manusia; i. pembiayaan usaha perkebunan; serta j. pembinaan dan pengawasan; k. perlindungan usaha perkebunan; l. kelembagaan dan jaringan usaha perkebunan; dan m. sengketa usaha perkebunan. BAB IV PERENCANAAN PERKEBUNAN Pasal 6 (1)
Perencanaan perkebunan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan perkebunan bagi kemakmuran masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
(2)
Perencanaan perkebunan pada ayat (1) meliputi:
sebagaimana
dimaksud
a. perencanaan perkebunan jangka pendek; b. perencanaan perkebunan jangka menengah; dan c. perencanaan perkebunan jangka panjang. (3)
Perencanaan perkebunan sebagaimana pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
dimaksud
a. rencana pembangunan nasional; b. rencana tata ruang wilayah Aceh; c. kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan tanah untuk usaha perkebunan; d. kinerja pembangunan perkebunan; e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; f. sosial budaya; g. lingkungan hidup; h. kepentingan masyarakat; i. pasar; dan j. aspirasi daerah dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa dan negara. (4)
Perencanaan perkebunan mencakup: a. wilayah; b. tanaman perkebunan; c. sumber daya manusia; d. kelembagaan;
e. keterkaitan...
-9e. keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir; f. sarana dan prasarana; dan g. pembiayaan. (5)
Penyelenggaraan perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. BAB V PENGGUNAAN TANAH Pasal 7
(1)
Pelaku usaha perkebunan dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan berupa: a. hak milik; b. hak guna usaha; c. hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(2)
Apabila tanah yang diperlukan merupakan tanah adat masyarakat hukum adat, maka mendahului hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon hak dapat melakukan peralihan atas tanah tersebut melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak adat dan/atau warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
(3)
Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, tanpa persetujuan dari instansi yang memberikan hak dan harus mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis.
(4)
Gubernur dapat mencabut Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana yang dipersyaratkan selama 3 (tiga) tahun berturutturut sejak diterbitkan Hak Guna Usaha yang bersangkutan.
(5)
Pencabutan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah dilakukan penilaian usaha perkebunan oleh Pemerintah Aceh.
(6)
Tata cara pencabutan hak guna usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
BAB VI...
- 10 BAB VI PEMBERDAYAAN DAN PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN Bagian Kesatu Jenis Usaha Perkebunan Pasal 8 (1)
Jenis Usaha perkebunan terdiri dari: a. usaha budidaya tanaman perkebunan; b. usaha industri pengolahan hasil perkebunan, dan c. usaha pemasaran hasil perkebunan.
(2)
Usaha budidaya tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan/atau sortasi hasil panen.
(3)
Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan serangkaian kegiatan pengolahan hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah baik dilakukan dalam skala industri kecil, menengah, dan besar.
(4)
Usaha pemasaran hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan serangkaian kegiatan pemasaran hasil perkebunan untuk dipasarkan di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Bagian Kedua Pelaku Usaha Perkebunan Pasal 9
(1)
Usaha perkebunan dapat dilakukan di seluruh Aceh oleh pelaku usaha perkebunan baik pekebun maupun perusahaan perkebunan.
(2)
Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan di wilayah Aceh, wajib bekerjasama dengan Pelaku Usaha Perkebunan Lokal atau Nasional dengan membentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(3)
Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa larangan membuka usaha perkebunan.
Bagian Ketiga...
- 11 Bagian Ketiga Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 10 (1)
Setiap pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan, kecuali bagi pekebun.
(2)
Izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. izin usaha dan/atau
budidaya
tanaman
perkebunan;
b. izin usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Pasal 11 (1)
Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan.
(2)
Untuk usaha perkebunan dengan luas lahan di bawah 25 (dua puluh lima) hektar harus didaftarkan pada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
(3)
Untuk usaha perkebunan dengan luas lahan 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 200 (dua ratus) hektar, izin usaha perkebunan dikeluarkan oleh Bupati/Walikota. Pasal 12
(1)
Untuk usaha perkebunan dengan luas lahan 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 200 (dua ratus) hektar yang terletak pada lintas kabupaten/kota, izin usaha perkebunan dikeluarkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat.
(2)
Untuk usaha perkebunan dengan luas lahan di atas 200 (dua ratus) hektar, izin usaha perkebunan dikeluarkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota. Pasal 13
(1)
Pelaku usaha perkebunan yang telah mendapat izin usaha perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala paling kurang 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin.
(2)
Ketentuan dan tata cara tentang izin usaha budidaya tanaman pekebunan dan izin usaha industri pengolahan hasil perkebunan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
Bagian Keempat....
- 12 -
Bagian Keempat Peranserta Masyarakat Pasal 14 Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperanserta dalam usaha perkebunan. Bagian Kelima Kemitraan Usaha Perkebunan Pasal 15 (1)
Setiap perusahaan perkebunan harus melaksanakan kemitraan yang saling menguntungkan, saling memperkuat, saling bertanggungjawab, saling menghargai, saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat di sekitar perkebunan.
(2)
Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
(3)
a.
penyertaan aset sebagai kepemilikan saham dan kerjasama penyediaan sarana produksi;
b. c.
pembangunan kebun; produksi;
d.
pengelolaan dan pemasaran;
e.
transportasi;
f. g.
operasional; bagi hasil; serta
h.
jasa pendukung lainnya.
Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disahkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 16
(1)
Kepemilikan saham kemitraan dapat dilakukan dengan mengkonversi nilai hak atas lahan milik perorangan, karyawan perusahaan perkebunan, dan/atau hak adat masyarakat hukum adat.
(2)
Perusahaan perkebunan yang mengembangkan budidaya perkebunan wajib menfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang layak sesuai dengan standar prosedur paling kurang 30 (tiga puluh) persen dari luas areal yang diusahakan atau memberikan porsi 30 (tiga puluh) persen dari saham kepada pihak mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
(3)
Perusahaan perkebunan yang mengembangkan budidaya perkebunan untuk tanaman semusim wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang layak sesuai dengan standar prosedur paling kurang 20 (dua puluh) persen dari luas areal yang diusahakan atau memberikan porsi 20 (dua puluh) persen dari saham kepada pihak mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1). (4) Perusahaan....
- 13 (4)
Pembangunan kebun plasma untuk masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan bersamaan dengan pembangunan kebun inti.
(5)
Tata cara pembangunan dan penyerahan kebun plasma kepada masyarakat dan memberikan porsi saham dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bagian Keenam Kawasan Pengembangan Perkebunan Pasal 17
(1)
Usaha Perkebunan dilakukan secara terpadu dan terkait dalam agribisnis perkebunan dengan pendekatan kawasan pengembangan perkebunan.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur. Bagian Ketujuh Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Pasal 18
(1)
Setiap Pelaku untuk:
usaha
perkebunan
berkewajiban
a.
memelihara dan menjaga fungsi hidup secara baik dan lestari;
lingkungan
b.
mencegah kerusakan lingkungan hidup; dan
c.
menanggulangi kerusakan lingkungan hidup. Pasal 19
(1)
(2)
Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, perusahaan perkebunan wajib: a.
membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
b.
memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik;
c.
membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan/atau pengelolaan lahan.
d.
mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran dilakukan kegiatan pengendalian, yang meliputi: pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran.
Setiap usaha perkebunan yang AMDAL atau UKL-UPL wajib lingkungan.
wajib memiliki memiliki izin
(3) Setelah....
- 14 (3)
Setelah memperoleh izin usaha perkebunan, perusahaan perkebunan wajib menerapkan usaha pencegahan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(4)
Setiap Pelaku usaha perkebunan yang membuka lahan perkebunan harus sesuai elevasi yang ditentukan dengan memperhatikan tekstur dan potensi kerusakan tanah yang dapat menyebabkan erosi tanah
(5)
Setiap perusahaan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan, tetapi tidak menerapkan usaha pencegahan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut izin usahanya. Pasal 20
Untuk menanggulangi kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Setiap Pelaku usaha perkebunan wajib: a. menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup; b. menerapkan upaya pengelolaan lingkungan hidup; c. menerapkan pemantauan lingkungan hidup. d. menerapkan analisis lingkungan hidup; serta
dan
manajemen
resiko
e. melaksanakan pemantau penerapan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d. BAB VII PERBENIHAN Bagian Kesatu Produksi Benih Pasal 21 (1)
Produksi benih bina dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang memiliki sarana pengolahan benih, sarana penunjang dan tenaga yang mempunyai pengetahuan di bidang benih.
(2)
Produksi benih bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihasilkan melalui perbanyakan vegetatif dan/atau generatif.
(3)
Dalam hal Aceh memiliki produksi benih bina, maka penggunaan benih bina mengutamakan produksi setempat.
Pasal 22...
- 15 Pasal 22 (1)
Produsen benih bina yang mempekerjakan paling sedikit 10 (sepuluh) orang tenaga tetap, memiliki aset di luar tanah dan bangunan paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan hasil penjualan benih bina selama setahun paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) harus memiliki izin produksi benih bina.
(2)
Produsen benih bina yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup dilakukan pendaftaran melalui Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP).
(3)
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur dan Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh instansi teknis.
(4)
Tata cara penerbitan izin produksi benih bina, pembinaan dan pengawasan serta pencabutan izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. Bagian Kedua Sertifikasi Benih Pasal 23
(1)
Benih bina yang akan diedarkan wajib melalui proses sertifikasi dan pelabelan.
(2)
Lembaga yang melaksanakan proses sertifikasi dan pelabelan ditetapkan oleh Gubernur setelah adanya rekomendasi dinas terkait. Bagian Ketiga Pengawasan Peredaran Benih Pasal 24
(1)
Pengawasan peredaran pengawas benih.
benih
dilakukan
oleh
(2)
Pengawas benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota berdasarkan usulan instansi teknis.
(3)
Tatacara pengawasan peredaran benih sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. BAB VIII PERLINDUNGAN TANAMAN Bagian Kesatu Mekanisme Pelaksanaan Pasal 25
(1) Perlindungan tanaman dilaksanakan pada masa: a. pra tanam; b. pertumbuhan; c. pasca panen. (2) Perlindungan....
- 16 (2) Perlindungan tanaman dilaksanakan melalui sistem pengendalian terpadu dengan tindakan: a. pencegahan masuknya OPT ke dalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Aceh; b. pengendalian pengganggu tumbuhan; c. eradikasi OPT. (3) Perlindungan tanaman dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan cara yang tidak mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya alam dan atau lingkungan hidup. (4) Tata cara pencegahan masuknya, pengendalian dan eradikasi OPT, pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. Bagian Kedua Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Pasal 26 (1) Sarana pengendalian OPT dalam rangka perlindungan tanaman perkebunan meliputi: a. alat dan mesin; b. musuh alami;dan/atau c. pestisida. (2) Alat dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dimanfaatkan secara langsung untuk mematikan, melemahkan, mengusir atau mengumpulkan organisme pengganggu tanaman atau secara tidak langsung untuk mendukung penggunaan musuh alami dan pestisida. (3) Musuh alami sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk mengendalikan OPT secara biologi. (4) Penggunaan pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara tepat guna dengan memperhatikan persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja. (5) Penggunaan pestisida dalam rangka pengendalian OPT merupakan alternatif terakhir dengan menekan seminimal mungkin dampak negatifnya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penggunaan alat dan mesin, musuh alami serta pestisida diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. Pasal 27 Pengendalian OPT berupa satwa liar yang dilindungi dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Perundang – undangan. Pasal 28...
- 17 Pasal 28 Pengendalian OPT dilakukan secara efektif, efisien dan aman kesehatan. Bagian Ketiga Eradikasi Pasal 29 (1) Eradikasi dilakukan apabila serangan OPT dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas. (2) OPT dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas, apabila OPT tersebut telah atau belum pernah ditemukan di wilayah yang bersangkutan dan penyebaran sangat cepat serta belum ada teknologi pengendaliannya yang efektif. (3) Pelaksanaan eradikasi dilakukan oleh: a. perorangan atau badan hukum yang memiliki dan atau menguasai tanaman atau benda lain yang di eradikasi; b. kelompok masyarakat yang berkepentingan atas dasar musyawarah; c. Pemerintah; d. Pemerintah Aceh; dan/atau e. Pemerintah Kabupaten/Kota. BAB VIX PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN Bagian Kesatu Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Pasal 30 Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mendukung pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan untuk mencapai nilai tambah yang maksimal. Pasal 31 (1)
Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dapat dilakukan di dalam atau di luar Kawasan Pengembangan Perkebunan dan dilakukan secara terpadu dengan usaha budidaya tanaman perkebunan.
(2)
Ketentuan penerapan, pembinaan, dan pengawasan usaha industri pengolahan hasil perkebunan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
Bagian Kedua...
- 18 Bagian Kedua Pemasaran Hasil Perkebunan Pasal 32 (1)
Pelaku usaha perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, kelembagaan lainnya, dan/atau masyarakat bekerjasama menyelenggarakan informasi pasar, promosi dan menumbuhkembangkan pusat pemasaran baik di dalam maupun di luar negeri.
(2)
Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi kerjasama antara pelaku usaha perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, kelembagaan lainnya dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 33
(1)
Setiap pelaku usaha perkebunan yang melakukan pengolahan, peredaran dan/atau pemasaran hasil perkebunan dilarang: a.
memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan;
b.
menggunakan bahan tambahan terlarang dalam pengolahan; dan/atau
c.
mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak mutu, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.
(2)
Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen.
(3)
Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan, pencurian, dan/atau perbuatan pidana lainnya. BAB X PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 34
(1)
Penelitian dan pengembangan perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil perkebunan Aceh, agar menjadi produk perkebunan yang andal dan/atau unggul.
(2)
Penelitian dan pengembangan perkebunan dapat dilaksanakan oleh perseorangan, kelompok orang, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dan/atau swasta, yang telah memiliki otoritas melakukan penelitian dan pengembangan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan. (3) Pemerintah...
- 19 (3)
Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan dana dan/atau menyediakan fasilitas penelitian dan pengembangan untuk mendukung peningkatan kinerja pelaksanaan penelitian dan pengembangan perkebunan.
(4)
Pelaku usaha perkebunan sangat dianjurkan untuk memberikan kontribusi demi keberhasilan usahausaha pelaksanaan penelitian dan pengembangan perkebunan. Pasal 35
(1)
Perseorangan warga negara asing dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan asing yang akan melakukan penelitian dan pengembangan perkebunan serta alih teknologi wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.
(2)
Pelaksana penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan hasil penelitian perkebunan dan melaporkan hasilnya kepada instansi yang berwenang.
(3)
Pelaksanaan penelitian dan pengembangan perkebunan serta penerapan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. BAB XI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pasal 36
(1)
Sumber daya manusia dibidang perkebunan meliputi a.
aparatur; dan
b.
pelaku usaha perkebunan maupun kelompok.
baik
perorangan
(2)
Pengembangan sumber daya manusia dibidang perkebunan bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas, profesionalisme, kemandirian dan dedikasi sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan/atau metode pengembangan lainnya, secara terencana, terpadu, efesien, efektif dan berkelanjutan.
(3)
Penyelenggaraan peningkatan sumber daya manusia bidang perkebunan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha perkebunan dan/atau pihak lainnya.
(4)
Peningkatan sumber daya manusia di bidang perkebunan dilaksanakan berpedoman dan memakai standar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. BAB XII...
- 20 BAB XII PEMBIAYAAN USAHA PERKEBUNAN Pasal 37 (1)
Pembiayaan usaha perkebunan dapat bersumber dari: a. pelaku usaha perkebunan; b. masyarakat; c. lembaga pendanaan dalam dan luar negeri; d. Pemerintah; e. Pemerintah Aceh; dan/atau f. Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2)
Pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota diperuntukan untuk kepentingan para Pekebun.
(3)
Pembiayaan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat diperuntukan untuk mendukung kegiatan usaha perkebunan, meliputi: a. pendidikan dan pelatihan; b. penilaian usaha perkebunan; c. penelitian dan pengembangan; d. promosi; dan/atau e. pengendalian gangguan usaha. Pasal 38
(1) Perbankan konvensional dan syariah serta lembaga keuangan lainnya yang beroperasi di Aceh wajib menyediakan fasilitas kredit perkebunan. (2) Penyedian fasilitas kredit perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas jaminan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Lembaga Penjamin. (3) Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Gubernur Aceh dan/atau Bupati/Walikota berdasarkan Peraturan Perundangundangan. (4) Lembaga penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan. (5) Perbankan maupun lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persyaratan yang mudah dan pinjaman lunak kepada para Pekebun berskala kecil.
BAB XIII...
- 21 BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 39 (1)
Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan upaya pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas usaha perkebunan.
(2)
Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. BAB XIV PERLINDUNGAN USAHA PERKEBUNAN Bagian Kesatu Perlindungan Bagi Pelaku Usaha Perkebunan Pasal 40
(1)
Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib: a. memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan; dan b. membantu memfasilitasi tata niaga hasil produksi Pelaku Usaha Perkebunan.
(2)
Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jaminan keamanan; b. kepastian hukum; dan c. kepastian berusaha. Pasal 41
(1)
Perusahaan perkebunan wajib memberikan perlindungan dan jaminan kelayakan hidup kepada para karyawannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(2)
Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam perjanjian kerja dan/atau dalam peraturan perusahaan perkebunan.
(3)
Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 42
Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan penggunaan tanah tanpa izin yang berakibat terganggunya usaha perkebunan.
Bagian Kedua...
- 22 Bagian Kedua Perlindungan Hak Adat Pasal 43 (1)
Pelaku usaha perkebunan harus melindungi Hak Adat masyarakat hukum adat.
(2)
Penetapan lahan untuk perusahaan perkebunan tidak mencakup lahan adat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat.
(3)
Apabila lahan yang diperlukan merupakan lahan Hak adat, maka terlebih dahulu pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang Hak Adat dan warga pemegang hak atas lahan yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan lahan dan imbalannya. BAB XV
KELEMBAGAAN DAN JARINGAN USAHA PERKEBUNAN Bagian Kesatu Kelembagaan Usaha Perkebunan Pasal 44 (1)
Kewenangan kelembagaan teknis di bidang perkebunan dilakukan oleh Gubernur melalui dinas teknis yang membidangi perkebunan.
(2)
Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi dan mendorong pertumbuhan lembaga-lembaga usaha perkebunan.
(1)
(2)
(3)
Bagian Kedua Jaringan Usaha Perkebunan Pasal 45 Para Pekebun dapat membentuk jaringan usaha perkebunan dalam rangka memperkuat posisi tawar dan daya saing usaha perkebunan guna meningkatkan kesejahteraan komunitas pekebun. Bentuk jaringan usaha perkebunan dapat berupa: a. saling tukar informasi mengenai penyediaan sarana produksi; b. pengelolaan usaha dan pemasaran bersama, penghimpunan dana; c. pengembangan sumber daya manusia; d. penelitian dan pengembangan; e. promosi perkebunan; dan f. kerjasama lainnya yang sejenis. Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan pihak-pihak terkait dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat, saling menghargai, dan saling ketergantungan. BAB XVI...
- 23 -
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
BAB XVI SENGKETA USAHA PERKEBUNAN Pasal 46 Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membentuk Tim Terpadu dalam penanganan konflik di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyelesaian sengketa perkebunan dapat ditempuh: a. melalui musyawarah mufakat, konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli atau bentuk lain penyelesaian sengketa di luar pengadilan; atau b. melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan apabila tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa perkebunan di luar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak untuk membantu penyelesaian sengketa perkebunan.
Pasal 47 Penyelesaian sengketa perkebunan di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Qanun ini. BAB XVII PENYIDIKAN Pasal 48 (1)
(2)
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perkebunan. PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk: a. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan yang berkenan dengan tindak pidana di bidang perkebunan; b. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang perkebunan; c. memeriksa orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perkebunan; d. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan pengembangan perkebunan; e. menggeledah..
- 24 e. f.
g. h.
(3)
menggeledah dan menyita barang bukti tindak pidana dibidang perkebunan; meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang perkebunan. membuat dan menandatangani berita acara; dan menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang perkebunan.
PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI DAN KETENTUAN PIDANA Bagian Kesatu Sanksi Administrasi Pasal 49
(1)
Gubernur atau Bupati/Walikota berwenang melakukan tindakan sanksi administrasi terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan perkebunan.
(2)
Tindakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a.
mencegah dan pelanggaran;
mengakhiri
terjadinya
b.
menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran;
c.
melakukan tindakan penyelamatan;
d.
memulihkan keadaan lingkungan hidup yang rusak atau tercemar atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan. Pasal 50
(1)
Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk melakukan tindakan sanksi administrasi terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan perkebunan.
(2)
Tindakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat peringatan.
(3)
Mekanisme pemberian surat peringatan diatur dalam Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
(4) Tindakan...
- 25 (4)
Tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang yang besarnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bagian Kedua Ketentuan Pidana Pasal 51
(1)
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan dan denda sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan bidang Perkebunan.
(2)
Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan dan denda sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan bidang Perkebunan.
(3)
Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, diancam dengan pidana kurungan dan denda sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundangundangan bidang Perkebunan.
(4)
Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan penggunaan lahan perkebunan tanpa izin yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, diancam dengan pidana kurungan dan denda sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan bidang Perkebunan.
(5)
Setiap orang yang melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran hasil perkebunan dengan sengaja melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan dan denda sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan bidang Perkebunan.
(6) Setiap...
- 26 (6)
Setiap orang yang melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran hasil perkebunan karena kelalaiannya melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan dan denda sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan bidang Perkebunan.
(7)
Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), diancam dengan pidana kurungan dan denda sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan bidang Perkebunan.
(8)
Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar larangan mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan dan denda sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan bidang Perkebunan.
(9)
Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan, pencurian, dan/atau tindakan pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan dan denda sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan bidang Perkebunan. Pasal 52
(1)
Semua benda hasil tindak pidana termasuk mesin dan/atau alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dapat dirampas dan/atau dimusnahkan oleh negara sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.
(2)
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, merupakan pendapatan Aceh dan/atau pendapatan Kabupaten/Kota, serta harus disetor langsung ke kas Pemerintah Aceh dan/atau kas Pemerintah Kabupaten/Kota. BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 53
(1)
Pada saat berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
(2)
Pengelolaan kawasan lindung dan lingkungan hidup dalam usaha perkebunan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan.
(3) Semua usaha dan/atau kegiatan perkebunan yang
telah ada sejak ditetapkan Qanun ini, wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini. BAB XX....
- 27 BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 54 (1)
Pada saat Qanun ini ditetapkan, semua Qanun yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. Pasal 55 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh. Ditetapkan di Banda Aceh Pada tanggal 19 Nopember 2012 M 5 Muharram 1434 H GUBERNUR ACEH,
Diundangkan di Banda Aceh Pada tanggal
19 Nopember 2012 M 5 Muharram 1434 H
SEKRETARIS DAERAH ACEH,
T. SETIA BUDI
LEMBARAN ACEH TAHUN 2012 NOMOR 6
ZAINI ABDULLAH
