Menimbang
UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2004
ACT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 39 YEAR 2004
TENTANG
CONCERNING
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
PLACEMENT AND PROTECTION
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
OF INDONESIAN OVERSEAS WORKER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
WITH GRACE OF GOD THE ALMIGHTY THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
:
a.
bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya;
b.
a.
that to work is a human right that must be up lifted, respected, and guaranteed;
bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;
b.
that every worker has equal right and opportunity without discrimination to obtain a proper work and income, both side and outside the country according to their expertise, skill, talent, interest, and ability;
c.
bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang - wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.
c.
that Indonesian overseas worker is frequently made as human traffic object, including slavery and force work, violence casualty, harsh, crime on human dignity and esteem, and other violated human rights;
d. d.
bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia;
that the country obliged to guarantee and protect her own citizen human right who works both inside and outside the country based on the principles of equality, democracy, social justice, gender equality, anti discrimination, and anti human traffic;
e.
that the placement of Indonesian overseas worker constitutes and effort to realize equal right and opportunity for worker to obtain proper work and income, which implementation in conducted by still taking into account the dignity, human right, and legal protection as well as working opportunity fairness and procurement of worker that in line with national requirement;
f.
that the placement of Indonesian overseas worker must be conducted in an integrated way among government agencies either in Central and Local levels and community participation in a legal system to protect Indonesia overseas worker;
g.
that the existing regulations on manpower has not yet properly, affirmatively and exclusively regulated the employment and protection of Indonesian overseas worker;
h.
that the act Number 13 year 2003 concerning Manpower stated that the placement of Indonesian overseas worker shall be regulated by Law;
e.
f.
bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak,yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat dan hak asasi manusia, dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional; bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan dalam suatu sistem hukum guna melindungi tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri;
g.
bahwa peraturan perundang - undangan di bidang ketenagakerjaan yang ada belum mengatur secara memadai, tegas dan terperinci mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonsia di luar negeri;
h.
bahwa Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri diatur dengan Undang - undang;
Considering
:
1
Mengingat
:
i.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, perlu membentuk Undang - undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri;
1.
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Menetapkan
:
i.
In View of
That base on the consideration as stated in letters a, b, c, d, e, f, g, and h, it is necessary to establish an Act concerning the Placement and Protection of Indonesian Overseas Worker;
: 1.
Article 20, Article 21, Article 27, paragraph (2), Article 28 D paragraph (1) and paragraph (2), Article 28 E paragraph (1) and paragraph (3), Article 29 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
2.
Act Number 13 year 2003 concerning Manpower ( State Gazette of 2003, Supplement of State Gazette Number 4279 );
Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279 );
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
By the Joint Approval Between THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
MEMUTUSKAN :
DECIDED :
UNDANG - UNDANG TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
To Stipulate
:
ACT CONCERNING THE PLACEMENT INDONESIAN OVERSEAS WORKER.
AND
PROTECTION
OF
BAB I CHAPTER I KETENTUAN UMUM GENERAL PROVISION Pasal 1 Article 1 Dalam Undang - undang ini yang dimaksud dengan : In this Act the meaning of : 1.
Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2.
Calon tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Instansi Pemerintah Kabupaten / Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3.
Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
4.
Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI / TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang - undangan, baik sebelum , selama, maupun sesudah bekerja.
1.
Indonesian worker hereinafter called as worker is every Indonesian citizen who met the requirements to work overseas in an employment relation for certain period with payment.
2.
Prospective Indonesian worker hereinafter called as Prospective Worker shall be every Indonesian citizen who met the requirements as job seeker who will work overseas and is registered in District / Municipality Administration agency that responsible for manpower.
3.
Worker placement is the service activities to introduce worker according to his / her talent, interest, and ability with Employer in foreign country that covering the entire process of recruitment, document handling, education and training, accommodation, departure preparation, departure to the destination country, and returning from the destination country.
4.
Protection of worker shall be all efforts to protect the interest of Prospective Worker / Worker in realizing the compliance with his rights according to the regulation, either before, during, or other employment.
2
5.
6.
7.
8.
9.
Pelaksana Penempatan TKI Swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
5.
Private Worker Placement Agency, hereinafter called as private agency is legal entity having obtained written permit from the government to conduct worker placement service abroad.
Mitra Usaha Instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada Pengguna.
6.
Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah Instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan / atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.
Business Partner in Government Institution or Business Entity in the form of legal entity in destination country that responsible for the placement of worker to Employer.
7.
The Employer of Indonesian worker hereinafter called as Employer is Government Legal Entity, Private Legal Entity,and/ or Individual in the destination country that employ worker.
8.
Placement Agreement is a written agreement between the private agency and Business Partner or Employer containing the rights and obligations of each party for the placement and protection of worker in the destination country.
9.
Worker Placement Agreement is a written agreement between private agency and prospective worker that containing each party rights obligations is respect of worker placement in the destinations of each party.
10.
Working Contract is a written agreement between worker and Employer that containing working conditions, rights, and obligations of each party.
11.
Overseas Worker Card hereinafter called as KTKLN is the identity card of worker who met the requirements and procedure to work abroad.
12.
Working Visa is a written permit given by the authority of the representative of a certain country that containing the approval to enter and work in the relevant country.
13.
Worker Placement Agency Permit hereinafter called as SIPPTKI is a written permit given by the Minister to the company that will be private worker placement Agency.
14.
Worker Supply Permit hereinafter called as SIP is the permit given by the Government to private agency to recruit prospective worker from certain area, for specific position, and to be employed with particular Prospective Employer within certain period.
Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara Pelaksana Penempatan TKI Swasta dengan Mitra Usaha atau Pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing - masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI di negara tujuan. Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara Pelaksana Penempatan TKI Swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing - masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
10.
Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat - syarat kerja, hak dan kewajiban masing - masing pihak.
11.
Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
12.
Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
13.
Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi Pelaksana Penempatan TKI Swasta.
14.
Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada Pelaksana Penempatan TKI Swasta untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
15.
Orang adalah pihak orang perseorangan atau badan hukum.
16.
Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pada Menteri.
15.
Person is individual or legal entity.
Menteri adalah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
16.
Government is the apparatus of the Republic of Indonesia that consisting of the President and the Ministers.
17.
Minister is the Minister who responsible of manpower.
17.
3
Pasal 2
Article 2
Penempatan dan perlindungan calon TKI / TKI berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia.
The placement and protection of prospective worker / worker shall be based on integrity, equality, democracy, social justice, gender equivalent and justice, non discrimination, as well as against human trafficking.
Pasal 3 Article 3 Penempatan dan perlindungan calon TKI / TKI bertujuan untuk : The placement and protection of prospective worker / worker is aimed to : a. b. c.
Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; Menjamin dan melindungi calon TKI / TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia; Meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya;
a. b. c.
Empower and employ worker optimally and humanly; Ensure and protect prospective worker / worker in home country, destination country, until return to point of origin in Indonesia; Improve the prosperity or worker and their family;
Pasal 4 Article 4 Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Individual is forbidden to place worker to work abroad.
BAB II
CHAPTER II
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH
DUTIES, RESPONSIBILITY AND OBLIGATION OF THE GOVERNMENT
Pasal 5
Article 5
(1)
Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
(1)
The Government shall arrange, develop, implement, and control the placement and protection worker abroad.
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan / atau tugas perbantuan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
(2)
In conducting the duties as stated in paragraph (1), the Government may delegate a part of its authority and / or delegate duties to Local Administration in accordance with regulations.
Article 6 Pasal 6 The Government shall responsible to improve protection effort of worker abroad. Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pemerintah berkewajiban :
Article 7 5 dan Pasal
6
In implementing the duties and responsibilities as stated in Article 5 and Article 6 the Government shall be required of :
a.
menjamin terpenuhinya hak - hak calon TKI / TKI, baik yang berangkat melalui Pelaksana Penempatan TKI Swasta, maupun yang berangkat secara mandiri;
a.
Ensure the compliance of Prospective worker / worker rights, both those who departed through worker placement institution, or independently;
b.
mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
b.
Supervise the implementation of prospective worker placement;
c.
membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
c.
Establish and develop an information system on prospective worker placement in destination country;
d.
melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan;
d.
Perform diplomacy effort to ensure rights compliance and protections of worker optimally in destination country; and
memberikan perlindungan pada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan;
e.
Protects worker during the period pre departure, during placement and post placement;
e.
4
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN TKI
CHAPTER III RIGHT AND OBLIGATION OF WORKER
Pasal 8
Article 8
Setiap calon TKI / TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk :
Every Prospective worker / worker has equal right and opportunity to :
a. b.
a. b. c. d.
c. d. e. f. g.
h. i.
Bekerja di luar negeri; Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri; Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri; Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya; Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan; Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan di negara tujuan; Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang - undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak - hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan selama penempatan di luar negeri; Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal; Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli;
e. f. g.
Work in the foreign country; Obtain proper information about overseas job market and procedure of worker placement abroad; Obtain request service and treatment in placement abroad; Obtain freedom to embrace his / her religion and belief and opportunity to do their worship according to religion and belief that he / she embrace; Obtain wage according to the salary standard prevails in the destination country; Obtain equal right, opportunity and treatment as obtained by other foreign worker in accordance with regulations in the destination country; Obtain legal protection in accordance with regulations to any action that may harm his / her dignity and violation of rights specified by the regulations during the placement abroad;
h.
Obtain security protection and returning to point of origin safely;
i.
Obtain draft- working contract;
Pasal 9
Article 9
Setiap Calon TKI / TKI mempunyai kewajiban untuk :
Every Prospective worker / worker shall be requires to :
a. b. c.
a.
Adhere the regulations both of the home country and destination country;
b. c.
Comply and perform the job according to working contract; Pay worker placement service fee abroad in accordance with regulation; and
d.
Inform or report the arrival, existence and return of worker to Representative of the Republic of Indonesia in the destination country;
d.
Menaati peraturan perundang - undangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri; Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja; Membayar biaya perjalanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang undangan; dan Memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan;
BAB IV
CHAPTER IV
PELAKSANA PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI
WORKER PLACEMENT INSTITUTION ABROAD
Pasal 10
Article 10
Pelaksana penempatan TKI di luar negeri :
Worker placement institution consisting of :
a. b.
a. b.
Pemerintah Pelaksana Penempatan TKI Swasta; Pasal 11
Government; Private Agency; Article 11
(1)
Penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan.
(1)
The placement of worker abroad by the Government as stated in Article 10 letter a, only conducted based on written agreement between the Government and the Government of worker Employer country of legal entity Employer in destination country.
(2)
Ketentuan mengenai tatacara pelaksanaan penempatan TKI oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
(2)
The provision regarding worker placement procedure by the Government as stated in paragraph (1), shall further be regulated by Government Regulation.
5
Pasal 12
Article 12
Perusahaan yang akan menjadi Pelaksana Penempatan TKI Swasta sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf b, wajib mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri.
Companies that will be private agency as stated in Article 10 letter b, should be written approved in form SIPPTKI from Minister.
Pasal 13
Article 13
(1)
Untuk dapat memperoleh SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalm Pasal 12, Pelaksana Penempatan TKI Swasta harus memenuhi persyaratan : a. b. c. d. e. f.
Berbentuk badan hukum perseroan terbatas ( PT ) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang - undangan; Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurang kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000.- ( tiga milyar rupiah ) Menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp. 500.000.000.- ( lima ratus juta rupiah ) pada bank pemerintah; Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurang - kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan; Memiliki unit pelatihan kerja; dan Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI;
(2)
Sesuai dengan perkembangan keadaan, besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan jaminan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat ditinjau kembali dan diubah dengan peraturan Menteri.
(3)
Ketentuan mengenai penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan bentuk serta standar yang harus dipenuhi untuk sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.
(1)
In order to obtain SIPPTKI as stated in Article 12, private agency should fulfill requirements : a. b. c. d. e. f.
a limited liability company ( PT ) established based on regulations; has deposited capital as stated in the company establishment deed minimum Rp. 3.000.000.000.- ( three billion rupiah ); deposit as guarantee is form of time deposit of Rp. 500.000.000.- ( five hundred million rupiah ) to the Government Banks; has worker placement and protection scheme abroad minimum for 3 ( three ) current years; has training units; and has worked placement facilities and means;
(2)
According to the condition progress, the amount of deposited capital as stated in paragraph (1) letter b, and guarantee in form of deposit as stated in paragraph (1) letter c, may be reviewed and amended by Minister Decree.
(3)
Provision concerning work plan as stated in paragraph (1) letter d, and form and standard that should be met for worker placement facilities and means as stated in paragraph (1), further arranged by Ministerial Decree.
Pasal 14
Article 14
(1)
Izin untuk melaksanakan penempatan TKI di luar negeri diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali.
(1)
Permit to conduct worker placement abroad given for the 5 (five) years term and may be extended every 5 (five) years.
(2)
Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pelaksana Penempatan TKI Swasta selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) juga harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :
(2)
The permit extension as stated in paragraph (1) may be given to private agency beside it should meet requirements as stated in Article 13 paragraph (1) also should meet the requirements as follows :
a. b. c. d. e.
Telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan laporan secara periodik kepada Menteri; Telah melaksanakan penempatan sekurang-kurangnya 75% ( tujuh puluh lima persen ) dari rencana penempatan pada waktu memperoleh SIPPTKI; Masih memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditetapkan; Memiliki neraca keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir tidak mengalami kerugian yang diaudit akuntan publik; dan Tidak dalam kondisi diskors;
a. b. c. d. e.
Has conducted its obligation to hand over periodical report to Minister; Has conducted worker placement minimum 75% ( seventy five percent ) from placement plan at the time obtaining SIPPTKI; Still has facilities and means according to specified standards; Has balance sheet for last 2 (two) years and does not suffer loss audited by public accountant, and Not in suspended condition;
Pasal 15 Tata cara pemberian dan perpanjangan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 16 Deposito hanya dapat dicairkan dalam hal pelaksana penempatan TKI swasta tidak memenuhi kewajiban terhadap calon TKI / TKI sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian penempatan.
Article 15 The procedure on issuance and extension of SIPPTKI as stated in Article 12, Article 13, and Article 14 arranged by Ministerial Decree. Article 16 The deposit maybe withdrawn in case the private agency does not fulfill obligations to prospective worker / worker as agreed in placement agreement.
6
Pasal 17
Article 17
(1)
Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI / TKI apabila deposito yang digunakan tidak mencukupi.
(1)
Private agency should add dispute settlement fee if the used deposit is not sufficient.
(2)
Pemerintah mengembalikan deposito kepada Pelaksana Penempatan TKI Swasta apabila masa berlaku SIPPTKI telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau SIPPTKI dicabut.
(2)
Government return the deposit back to private agency if the SIPPTKI has expired and not be extended or SIPPTKI revoked.
(3)
Ketentuan mengenai penyetoran, penggunaan, pencairan, dan pengembalian deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
(3)
Provision about saving, allocating, withdrawing, and returning of deposit as stated in paragraph (1) and paragraph (2), further arranged by the Ministerial Decree.
Pasal 18 (1)
Menteri dapat mencabut SIPPTKI apabila Pelaksana Penempatan TKI Swasta : a. b.
Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; atau Tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan / atau melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang diatur dalam Undang - undang ini.
(2)
Pencabutan SIPPTKI oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab pelaksana Penempatan TKI Swasta terhadap TKI yang telah ditempatkan dan masih berada di luar negeri.
(3)
Tata cara pencabutan SIPPTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
Article 18 (1)
Minister may revoke SIPPTKI if the private agency : a. b.
does not fulfill the requirements anymore as stated in Article 13; or does not fulfill its obligations and responsibilities and / or violate prohibitions in the worker placement abroad arranged by this Act.
(2)
Revocation of SIPPTKI by Minister as stated in paragraph (1) does not reduce this private agency obligation on workers have been placed and still work abroad.
(3)
SIPPTKI revocation procedure as stated in paragraph (1) further arranged by Ministerial Decree.
Pasal 19 Pelaksana penempatan TKI Swasta dilarang mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI kepada pihak lain.
Article 19 Private agency is prohibited to transfer or hand over the SIPPTKI to other parties.
Pasal 20 (1)
Untuk mewakili kepentingannya, Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib mempunyai perwakilan di negara TKI ditempatkan.
Article 20 (1)
To represent its interest, the private agency should have representative in the country where the workers placed.
Pasal 21 (1)
Pelaksana Penempatan TKI Swasta dapat membentuk kantor cabang di daerah di luar wilayah domisili kantor pusatnya.
(2)
Kegiatan yang dilakukan oleh kantor Cabang pelaksana Penempatan TKI Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab kantor pusat Pelaksana Penempatan TKI Swasta.
(3)
Ketentuan mengenai tata cara pembentukan kantor cabang Pelaksana penempatan TKI Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
Article 21 (1)
The representative of private agency stated in paragraph (1) should be legal body established based on regulations in the destination countries.
(2)
Activities conducted by branch office of private agency as stated in paragraph (1) become responsibility of private worker placement head office.
(3)
Provision concerning procedure on establishment of branch office of private agency as stated in paragraph (1) and paragraph (2), further arranged by Ministerial Decree.
7
Pasal 22 Pelaksana Penempatan TKI Swasta hanya dapat memberikan kewenangan kepada kantor cabang untuk : a. b. c. d.
Melakukan penyuluhan dan pendataan calon TKI; Melakukan pendaftaran dan seleksi calon TKI; Menyelesaikan kasus calon TKI / TKI pada pra atau purna penempatan; dan Menandatangani perjanjian penempatan dengan calon TKI atas nama Pelaksana Penempatan TKI Swasta.
Article 22 Private agency only may delegate the authorities to its branch office to :
a. b. c. d.
Conduct counseling and collecting data of Prospective worker; Conduct registration and selection of Prospective worker; Solve case of Prospective worker / worker in pre or post placement; or Sign the placement agreement with Prospective worker on behalf of private agency;
Pasal 23 Article 23 Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang Palaksana Penempatan TKI Swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, menjadi tanggung jawab kantor pusat Pelaksana Penempatan TKI Swasta.
All activities conducted by branch office of private agency as stated in Article 22, become responsibility of head office of private agency.
Pasal 24 (1) (2)
Penempatan TKI pada Pengguna perseorangan harus melalui Mitra Usaha di negara tujuan. Mitra usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang - undangan di negara tujuan.
Article 24 (1) (2)
Worker placement at individual Employer should be through Business Partners in the destination country. Business partners as stated in paragraph (1) should be legal entity established according the regulations in the destination country.
Pasal 25 Article 25 (1)
(2)
(3)
Perwakilan Republik Indonesia melakukan penilaian terhadap Mitra usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. Hasil penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pertimbangan Perwakilan Republik Indonesia dalam memberikan persetujuan atas dokumen yang dipersyaratkan dalam penempatan TKI di luar negeri Berdasarkan hasil penilaian terhadap Mitra usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perwakilan Republik Indonesia menetapkan Mitra Usaha dan Pengguna yang bermasalah dalam daftar Mitra usaha dan pengguna bermasalah.
(4)
Pemerintah mengumumkan daftar Mitra usaha dan Pengguna bermasalah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
(5)
Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan penetapan Mitra Usaha dan Pengguna baik bermasalah maupun tidak bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
(1)
The representative of the Republic of Indonesia conduct the assessment to Business Partners and Employers as stated in Article 24.
(2)
The assessment result of Business Partners and Employers as stated in paragraph (1), used as consideration of the Republic of Indonesia’s Representative in providing approval of the documents required in worker placement abroad.
(3)
Based on assessment result of Business Partners and Employers as stated in paragraph (2), Representative of The Republic of Indonesia make the list of defaulted Business Partners and Employers.
(4)
Government announces list of defaulted Business Partners and Employers periodically each 3 (three) months.
(5)
Provision about assessing procedure and making the list of defaulted Business Partners and Employers and non defaulted as stated in paragraph (1) and paragraph (3), further arranged by the Government Regulation.
Pasal 26 (1)
(2)
Selain oleh Pemerintah dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, perusahaan dapat menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaannya sendiri atas dasar izin tertulis dari Menteri.
(1)
Besides by government and private agency as stated in Article 10, the company may place worker abroad for its own company itself on the basis of written permit from Minister.
Penempatan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
(2)
Worker placement abroad for its own company itself as stated in paragraph (1), should fulfill the requirements :
a. b. c. d.
Perusahaan yang bersangkutan harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia; TKI yang ditempatkan merupakan pekerja perusahaan itu sendiri; Perusahaan memiliki bukti hubungan kepemilikan atau perjanjian pekerjaan yang diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia; TKI telah memiliki perjanjian kerja;
Article 26
a. b. c. d.
The company should be of legal body establish based on Indonesian law; Workers who will be placed are the worker of the company itself; Company has ownership evidence or job contract known by the Representative of the Republic of Indonesia; Workers have employment contract;
8
e. f.
TKI telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan / atau memiliki polis asuransi; dan TKI yang ditempatkan wajib memiliki KTKLN.
Ketentuan mengenai penempatan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
e. f.
(3)
Workers provided by social security program and / or have insurance policy; and Workers who will be placed should have KTKLN.
Provision concerning worker placement abroad for employed by company itself as stated in paragraph (1) and paragraph (2) further arranged with Ministerial Decree.
BAB V
CHAPTER V
TATA CARA PENEMPATAN Bagian pertama Umum
PLACEMENT PROCEDURE First Part General
Pasal 27
Article 27
(1)
Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang - undangan yang melindungi tenaga kerja asing.
(1)
Worker placement abroad only may be conducted to destination countries with their Government have agreements with the Republic of Indonesia Government or the destination countries which have regulations provide protecting foreign workers.
(2)
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan atas pertimbangan keamanan pemerintah menetapkan negara - negara tertentu tertutup bagi penempatan TKI dengan Peraturan Menteri.
(2)
Based on consideration as stated in paragraph (1), and on the security consideration the Government states certain countries closed for worker placement by Ministerial Decree.
Article 28 Pasal 28 Worker placement for certain employment and position further arranged by Ministerial Decree. Penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Article 29 Pasal 29 (1)
Penempatan Calon TKI / TKI di luar negeri diarahkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan.
(2)
Penempatan Calon TKI / TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak azasi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan kepentingan nasional.
(1)
Prospective worker / worker placement abroad targeted for appropriate positions according to their competence, skill, talent, interest and ability.
(2)
Prospective worker / worker as stated in paragraph (1) carried out by considering dignity, human rights, legal protection, equal employment opportunity and put national interest as a priority.
Article 30 Pasal 30 Setiap orang dilarang menempatkan calon TKI / TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai - nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang undangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau di negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
Every individual is prohibited to place prospective worker / worker for the postions and places oposing to human values and norms and law, both domestic and in destination countries or destination countries stated to be closes as stated in Article 27.
Bagian Kedua Pra Penempatan
Second Part Worker Pre Placement
Pasal 31
Article 31
Kegiatan Pra Penempatan TKI di luar negeri meliputi :
Worker pre placement abroad covers :
a. b. c. d. e.
a. b. c. d. e.
pengurusan SIP; perekrutan dan seleksi; pendidikan dan pelatihan kerja; pemeriksaan kesehatan dan psikologi; pengurusan dokumen;
SIP processing; recruitment and selection; education and training; health and psychological examination; document processing;
9
f. g. h.
uji kompetensi; pembekalan akhir pemberangkatan ( PAP ); dan pemberangkatan;
f. g. h.
competence assessment; pre-departure training (PAP); and departure;
Paragraf 1 Surat Izin Pengerahan
Paragraph 1 Manpower Supply Permit
Pasal 32
Article 32
(1)
Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang akan melakukan perekrutan wajib memiliki SIP dari Menteri;
(1)
Private agency that will conduct recruitment obliged to acquire SIP from Minister;
(2)
Untuk mendapatkan SIP, Pelaksana Penempatan TKI Swasta harus memiliki :
(2)
In order to acquire SIP, the private agency should posses :
a. b. c. d.
Perjanjian kerjasama penempatan; Surat permintaan TKI dari Pengguna; Rancangan perjanjian penempatan; dan Rancangan perjanjian kerja;
a. b. c. d.
Placement agreement; Worker demand letter from Employer; Draft of placement agreement; and Draft of employment contract;
(3)
Surat permintaan TKI dari pengguna, perjanjian kerjasama penempatan, dan rancangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
(3)
Worker demand letter from Employers, placement agreement, and employment contract as stated in paragraph (2) letter a, letter b, and letter d, should be approved by the relevant officials of the Representative of the Republic of Indonesia in destination countries.
(4)
Tata cara penerbitan SIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
(4)
SIP issuance procedure further arranged by Ministerial Decree.
Pasal 33 Pelaksana Penempatan TKI Swasta dilarang mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain untuk melakukan perekrutan calon TKI.
Article 33 Private agency is prohibited to transfer or hand over SIP to other parties to recruit prospective worker.
Paragraph 2 Recruitment and Selection
Paragraf 2 Perekrutan dan Seleksi
Article 34 Pasal 34 (1) (1)
Proses perekrutan didahului dengan memberikan informasi kepada calon TKI sekurang - kurangnya tentang : a. b. c. d. e.
Tata cara perekrutan; Dokumen yang diperlukan; Hak dan kewajiban calon TKI / TKI; Situasi , kondisi dan resiko di negara tujuan; dan Tata cara perlindungan bagi TKI;
(2)
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lengkap dan benar.
(3)
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan disampaikan oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta.
Recruitment process prior providing information to prospective worker contains at least : a. b. c. d. e.
Recruitment procedure; Required document; Rights and duties of prospective workers; Situation, condition, and risks in destination countries; and Protection procedure for worker;
(2)
Information as stated in paragraph (1) submitted completely and correctly;
(3)
Information as stated in paragraph (1) and paragraph (2) should obtain approval from Institutions responsible in manpower and conveyed by private agency.
Article 35 Pasal 35 Perekrutan calon TKI oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan :
The recruitment of prospective worker by private agency to be carried out to prospective worker who fulfill the requirements : a.
a.
Berusia sekurang - kurangnya 18 (delapan belas ) tahun kecuali bagi calonTKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang - kurangnya berusia 21 ( dua
Aged minimum 18 ( eighteen ) years old except for prospective worker who will be employed by individual Employers minimum aged 21 ( twenty one ) years old;
10
b. c. d.
puluh satu ) tahun; Sehat jasmani dan rohani; Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan Berpendidikan sekurang - kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat;
b. c. d.
Healthy physically and mentally; Not in pregnancy for prospective female worker; and Have education background minimum Junior High School ( SMP ) graduates or equivalent;
Article 36 Pasal 36 (1)
Pencari kerja yang berminat bekerja ke luar negeri harus terdaftar pada Instansi Pemerintah Kabupaten / Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
(2)
Pendaftaran pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri.
(1)
Job seeker who wants to work abroad should be registered in District / City Government Institutions responsible in manpower.
(2)
Registration of job seeker as stated in paragraph 91, conducted according to Ministerial Decree.
Article 37 Pasal 37 Perekrutan dilakukan oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta dari pencari kerja yang terdaftar pada instansi Pemerintah Kabupaten / Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pada 36 ayat (1).
Recruitment carried out by private agency of job seeker registered in District / City institution responsible in the manpower as stated in Article 36 paragraph (1).
Article 38 Pasal 38 (1)
Pelaksana Penempatan TKI Swasta membuat dan menandatangani perjanjian penempatan dengan pencari kerja yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dalam proses perekrutan.
(2)
Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten / Kota.
(1)
Private agency makes and signs placement agreement with job seeker who fulfills administrative requirements.
(2)
Placement agreement as stated in paragraph (1) approved by institution responsible in manpower in District / City.
Pasal 39
Article 39
Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan perekrutan calon TKI, dibebankan dan menjadi tanggung jawab Pelaksana Penempatan TKI Swasta.
All cost required in prospective worker requirements process imposed and become responsibility of private agency.
Pasal 40
Article 40
Ketentuan mengenai tata cara perekrutan calon TKI, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
Provision concerning prospective worker recruitment procedure, further arranged by Ministerial Decree.
Paragraf 3 Pendidikan dan Pelatihan Kerja
Paragraph 3 Education and Training
Pasal 41
Article 41
(1)
Calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan.
(1)
Prospective worker obliged to process working competence certificate according to job requirements.
(2)
Dalam hal TKI belum memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.
(2)
In case of workers have not yet working competence certificate as stated in paragraph (1), the private agency should hold education and training according to job required.
Pasal 42 (1)
Calon TKI berhak mendapat pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.
(2)
Pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon TKI sebagaimana diamaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk :
Article 42 (1)
Prospective worker shall have the right to obtain education and training according to job required.
(2)
Education and training for prospective worker as stated in paragraph (1) aimed to :
11
a. b. c. d.
a. b.
Membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja calon TKI; Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya, agama, dan resiko bekerja di luar negeri; Membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan; dan Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban calon TKI / TKI;
c. d.
Prepare, improve, develop prospective worker competence; Provide knowledge and understand about situation, condition, customs, culture, religion, risk to work abroad; Prepare communication and language ability of destination countries; and Provide knowledge and understand about rights and duties of prospective worker. Article 43
Pasal 43 (1)
Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta atau lembaga pelatihan yang telah memenuhi persyaratan.
(2)
Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan paraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan kerja. Pasal 44
(1)
Education and training carried out by private agency or training institute that fulfilling the requirement.
(2)
Education and training as stated in paragraph (1) should meet the requirement according to regulations, related to education and training. Article 44
Calon TKI memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, dalam bentuk sertifikat kompetensi dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang apabila lulus dalam sertifikat kompetensi kerja.
Prospective worker acquires working competence recognition after attending education and training held by education or training institutes as stated in Article 43, in form of competence certificates from education and training institutes accredited by relevant institutions if they pass working competence examination.
Pasal 45
Article 45
Pelaksana Penempatan TKI Swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja. Pasal 46
Private agency is prohibited placing prospective worker who do not pass in working competence examination. Article 46
Calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan dilarang untuk dipekerjakan.
Prospective worker who attending education and training is prohibited to employ.
Pasal 47 Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
Article 47 Provisions concerning education and training further arranged by Ministerial Decree.
Paragraf 4 Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi
Paragraph 4 Health and Psychological Examination
Pasal 48 Article 48 Pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI dimaksudkan untuk mengetahui derajat kesehatan dan tingkat kesiapan psikis serta kesesuaian kepribadian calon TKI dengan pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan.
Health and psychological examination for prospective worker aimed to know their health condition and psychological readiness condition and also the personality of prospective worker with the jobs are about to conduct in destination countries.
Pasal 49 Article 49 (1)
(2)
Setiap Calon TKI harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang diselenggarakan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi, yang ditunjuk oleh Pemerintah. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI dan penunjukan sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.
(1) (2)
Every prospective worker must undergo health and psychological examination held by health institutions and institution holding psychological examination appointed by the Government. Provisions about health, and psychological examination for prospective worker and the appointment of health institutions and institution holding psychological examination as stated in paragraph (1), further arranged by Presidential Decree.
Pasal 50
Article 50
Pelaksana Penempatan TKI Swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan psikologi.
Private agency is prohibited to place prospective worker who not meet the health and psychological requirements.
12
Paragraph 5 Document Processing
Paragraf 5 Pengurusan Dokumen
Article 51 Pasal 51 To be placed abroad, prospective worker must possess the document covering : Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau surat keterangan kenal lahir; Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan buku nikah; Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali; Sertifikat kompetensi kerja; Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi; Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat; Visa kerja; Perjanjian penempatan TKI; Perjanjian kerja; dan KTKLN;
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Identity card, last education diploma, birth certificate; Marital status certificate, for married person to attach copy of marriage book; Written permit from husband or wife, permit from parents or guardian; Working competence certificate; Health certificate as the result of health and psychological examinations; Passport issued by local Immigration Office; Working visa; Worker placement agreement; Employment contract; KTKLN;
Pasal 52 Article 52 (1)
(2)
Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf h, dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh calon TKI dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta setelah calon TKI yang bersangkutan terpilih dalam perekrutan.
(1)
Worker placement agreement as stated in Article 51 letter h, made in writing and signed by prospective worker and private agency after the said prospective worker selected by the recruitment.
(2)
Worker placement agreement as stated in paragraph (1), should contains at least :
Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang - kurangnya memuat : a. b. c. d.
e. f. g. h. i. j. k.
nama dan alamat Pelaksana Penempatan TKI Swasta; nama, Jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat calon TKI; nama dan alamat calon Pengguna; hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat - syarat yang ditentukan oleh calon Pengguna tercantum dalam perjanjian kerjasama penempatan; jabatan dan jenis pekerjaan calon TKI sesuai permintaan Pengguna; jaminan Pelaksana Penempatan TKI Swasta kepada calon TKI dalam hal Pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai perjanjian kerja; waktu keberangkatan calon TKI; biaya penempatan yang harus ditanggung oleh calon TKI dan cara pembayarannya; tanggung jawab pengurusan penyelesaian masalah; akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh salah satu pihak; dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI;
(3)
Ketentuan dalam perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang - undangan.
(4)
Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sekurang kurangnya rangkap 2 (dua) dengan bermeterai cukup dan masing - masing phak mendapat 1 (satu) perjanjian penempatan TKI yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. Pasal 53
a. b. c. d.
e. f. g. h. i. j. k.
name and address of private agency; name, sex, age, marital status, address of prospective worker; name and address of prospective Employers; right and duties of parties in order to placement abroad which should be in according to agreement and requirements determinated by prospective Employers contained in placement agreement; prospective worker position and type of job according to Employer’s requirements. Guarantee of private agency to prospective worker in case the Employers not fulfill their obligations to workers according to employment contract; Prospective worker departure time; Placement fee should borne by prospective worker and its payment procedure; Responsibility on dispute settlement; Results on the placement contract violation by either parties; and Signatures of the parties in placement agreement;
(3)
Provisions related to worker placement agreement as stated in paragraph (2) may not againts law and regulation.
(4)
Worker placement agreement as stated in paragraph (1) and paragraph (2) made minimum double (2) copies with sufficient stamp duty and each obtain 1 (one) copy of worker placement agreement having equal legal force.
Perjanjian penempatan TKI tidak dapat ditarik kembali dan / atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak. Article 53 Worker placement agreement may be not revoked and / or amended, except on mutual agreement of the parties.
13
Article 54 Pasal 54 (1) (2)
Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib melaporkan setiap perjanjian penempatan TKI kepada Instansi Pemerintah Kabupaten / Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melampirkan copy atau salinan perjanjian penempatan TKI.
(1)
Worker placement agreement may be not revoked and / or amended, except on mutual agreement of the parties.
(2)
Reporting as stated in paragraph (1), carried out by attaching copy of worker placement agreement. Third Part Working Agreement
Bagian Ketiga Perjanjian Kerja
Article 55 Pasal 55 (1) (1) (2) (3) (4) (5)
Hubungan kerja antara Pengguna dan TKI terjadi setelah perjanjian kerja di sepakati dan ditandatangani oleh para pihak. Setiap TKI wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum TKI yang bersangkutan diberangkatkan ke luar negeri. Perjanjian kerja ditandatangani dihadapan pejabat instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta. Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sekurang - kurangnya memuat : a. b. c. d. e. f.
(2) (3)
Industrial relation between Employers and workers shall be occurred after employment contract approved and signed by the parties. Every worker should sign employment contract before the worker departing abroad. Employment contract signed before officials responsible in manpower.
(4)
Employment contract as stated in paragraph (2) prepared by private agency.
(5)
Employment contract as stated in paragraph (2) and paragraph (3), contains at least : a. name and address of Employers; b. name and address of workers; c. worker position and type of job; d. rights and obligations of the parties; e. working conditions and requirements covering working hours, wage and payment procedure, leave right and rest time, facilities and social security; and f. period of employment contract;
nama dan alamat pengguna; nama dan alamat TKI; jabatan atau jenis pekerjaan TKI; hak dan kewajiban para pihak; kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial; dan jangka waktu perjanjian kerja;
Article 56 (1)
Pasal 56 (2) (1) (2) (3)
Perjanjian kerja dibuat untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan atau jenis pekerjaan tertentu. Ketentuan mengenai jabatan atau jenis pekerjaan tertentu yang dikecualikan dari jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Pasal 57 (1) (2)
Perpanjangan waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1), dapat dilakukan oleh TKI yang bersangkutan atau melalui Pelaksana Penempatan TKI Swasta. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disepakti oleh para pihak sekurang kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja pertama berakhir.
(3)
Article 57 (1)
The extention of employment contract period as stated in Artcle 56, paragraph (1), may be conducted by worker itself or through private agency.
(2)
Extention as stated in paragraph (1) should be mutually agreed by the parties at least 3 (three) months before the first employment contract terminate.
Pasal 58 (1)
(2) (3)
Perjanjian kerja perpanjangan dan jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja wajib mendapat persetujuan dari pejabat berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. Pengurusan untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pelaksana Penempatan TKI Swasta. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan perjanjian kerja dan perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
Working contract made for period maximum for two (2) years and can be extended for the period maximum 2 (two) years. Excemt from working contract period provisions as stated in paragraph (1) for certain position or type of job. Provision concerning certain position and type of job exempted from employment contract period as stated in paragraph (2), further arranged by Ministerial Deceee.
Article 58 (1) (2)
(3)
The extention of employment contract and its period should be approved by officials of the Representative of the Republic of Indonesia in the destination countries. Processing to acquire approval as stated in paragraph (1) carried out and responsibility of the private agency. Provision concerning requirement and procedure to acquire employment contract and its extension as stated in paragraph (1) and paragraph (2) further arranged by Minister Decree.
14
(2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Article 59 Pasal 59 TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan yang telah berakhir perjanjian kerjanya dan akan memperpanjang perjanjian kerja, TKI yang bersangkutan harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia.
Worker who works in individual Employers whose their employment contract expired and intend to extend the employment contract, worker must return firstly to Indonesia.
Pasal 60
Article 60
Dalam hal perpanjangan dilakukan sendiri oleh TKI yang bersangkutan, maka Pelaksana Penempatan TKI Swasta tidak bertanggung jawab atas resiko yang menimpa TKI dalam masa perpanjangan perjanjian kerja.
In case of extension conducted by worker his / herself, then the private agency has no responsibility on the risks that may happened to worker during the employment contract extension. Article 61
Pasal 61 Bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan, apabila selama masa berlakunya perjanjian kerja terjadi perubahan jabatan atau jenis pekerjaan, atau pindah Pengguna, maka perwakilan Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib mengurus perubahan perjanjian kerja dengan membuat perjanjian kerja baru dan melaporkannya kepada Perwakilan Republik Indonesia.
For the worker who works in Individual Employers, and during the employment contract period change in position or type of job, or move to other Employers, then the private agency representative oblige to process the employment by making new agreement and report to the Representative of the Republic of Indonesia.
Article 62 Pasal 62 (1) (2)
Setiap TKI yang ditempatkan di luar negeri, wajib memiliki dokumen KTKLN yang dikeluarkan oleh Pemerintah. KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kartu identitas TKI selama masa penempatan TKI di negara tujuan. Pasal 63
(1)
telah memenuhi persyaratan dokumen penempatan TKI di luar negeri telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); dan telah diikutsertakan dalam perlindungan program asuransi.
(1)
KTKLN as stated in Article 62, only may given if worker him / herself :
a. b. c. (2)
Ketentuan mengenai bentuk, persyaratan, dan tata cara memperoleh KTKLN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Pasal 64
Every worker who placed abroad must posses KTKLN documents issued by the Governments. KTKLN as stated in paragraph (1) used as worker identity cards during the placement in destination countries. Article 63
KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 hanya dapat diberikan apabila TKI yang bersangkutan : a. b. c.
(2)
(1) (2)
has fulfilled document requirement of worker placement abroad; has attended pre-departure training (PAP); and has Insured in insurance program protection.
Provison about forms, requirements, and procedure to acquire KTKLN further arranged by Ministrial Decree. Article 64
Private agency is prohibited to place prospective worker who not possess KTKLN.
Pelaksana Penempatan TKI Swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memiliki KTKLN. Pasal 65
Article 65 Private agency is responsible on the completely required placement documents.
Pelaksana Penempatan TKI Swasta bertangung jawab atas kelengkapan dokumen penempatan yang diperlukan. Article 66 Pasal 66 Pemerintah wajib menyediakan pos - pos pelayanan di pelabuhan pemberangkatan dan pemulangan TKI yang dilengkapi dengan fasilitas yang memenuhi syarat.
The Government obliged to provide service offices at worker departure and returning point that equipped with proper facilities. Article 67
Pasal 67 (1) (1)
Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 51, sesuai dengan perjanjian
Private agency obliged to depart workers abroad who have met the document completion requirements as stated in Article 51 according to placement agreement as stated in Article 52 paragraph (2).
15
(2) (3)
penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Pelaksana penempatan TKI Swasta wajib melaporkan setiap keberangkatan calon TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. Pemberangkatan TKI ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tempat pemeriksaan Imigrasi yang terdekat.
(2) (3)
Pasal 68 (1) (2)
Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib mengikutsertakan TKI yang diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi. Jenis program asuransi yang wajib diikuti oleh TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
Article 68 (1)
Private agency obliges to insure workers departed abroad in insurance program.
(2)
Type of insurance program oblige for workers as stated in paragraph (1), further arranged by Minister Decree.
Pasal 69 (1) (2)
(3) (4)
Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam pembekalan akhir pemberangkatan. Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap : a. peraturan perundang - undangan di negara tujuan kerja; dan b. materi perjanjian kerja. Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) menjadi tanggungjawab Pemerintah. Ketentuan mengenai pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
Article 69 (1) (2)
Private agency obliges to train worker departed abroad in pre-departure training (PAP) PAP aimed to give understanding and comprehension on : a. Regulation and law in destination countries; and b. Employment contract contents.
(3) (4)
PAP falls into Government responsibility Provision concerning PAP as stated in paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3), further arranged by Ministerial Decree.
Bagian Keempat Masa Tunggu di Penampungan Pasal 70 (1) (2) (3) (4)
Pelaksana Penempatan TKI Swasta dapat menampung calon TKI sebelum pemberangkatan. Lamanya penampungan disesuaikan dengan jabatan dan / atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan. Selama masa penampungan, Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib memperlakukan TKI secara wajar dan manusiawi. Ketentuan mengenai standar tempat penampungan dan lamanya penampungan diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.
Fouth Part Placement Period Article 70 (1) (2) (3) (4)
Bagian Kelima Masa penempatan Pasal 71 (1) (2)
Setiap TKI wajib melaporkan kedatangannya kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. Kewajiban untuk melaporkan kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan dilakukan oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta.
Private agency must report every prospective worker departure to Representative of the Republc of Indonesia in destination countries. The departure of worker abroad as stated in paragraph (1) conducted through the nearest immigration checkpoint.
Private agency may accommodate the prospective worker before the departure. Duration of accomodating adjusted to position and / or type of job required in destination countries. During the accomodating time, the private agency treats by prospective worker properly and humanly. Provisions concerning accomodations standard and accomodating duration further arranged by Ministerial Decree.
Fifth Part Placement Period Article 71 (1) (2)
Every worker obliges to report his / her arrival to the Representative of the Republik of Indonesia in destination countries. Obligations to report on the arrival as stated in paragraph (1) for works at individual Employers carried out by the private agency.
Pasal 72 Pelaksana Penempatan TKI Swasta dilarang menempatkan TKI yang tidak sesuai dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani TKI yang bersangkutan.
Article 72 Private agency is prohibited to place workers who are not in with job as meant in employment contract and signed by concerned worker.
16
Sixth Part Post Placement
Bagian Keenam Purna penempatan
Article 73 Pasal 73 (1) (1)
a. b. c. d. e. f. (2)
b. c.
d. e. f.
a. b. c. d. e. f. g.
Berakhirnya masa perjanjian kerja; Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir; Terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan; Mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi; Meninggal dunia di negara tujuan kerja; Dideportasi oleh pemerintah setempat;
Dalam hal TKI meninggal dunia di negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Pelaksana Penempatan TKI Swasta berkewajiban : a.
(3)
memberitahukan tentang kematian kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut; mencari informasi tentang sebab - sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan; memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan; mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan; memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan anggota keluarganya; dan mengurus pemenuhan semua hak-hak TKI yang seharusnya diterima;
(2)
(3)
Dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf g, Perwakilan Republik Indonesia, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah bekerja sama mengurus kepulangan TKI sampai ke daerah asal TKI.
(2)
(2)
Pasal 75 (1) (2)
(3) (4)
Kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab Pelaksana Penempatan TKI Swasta. Pengurusan kepulangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal : a. pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI; b. pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam kepulangan; dan c. pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI dalam kepulangan; Pemerintah dapat mengatur kepulangan TKI. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
In case worker died in destination countries as stated in paragraph (1) letter e, the private agency obliged to : notify about worker death to his / her family at least 3 (three) time 24 (twenty four) hours since the death known; b. seek information concerning the death causes and inform them to officials of the Representative of the Republic of Indonesia and death worker family member; c. send the worker body to his / her origin with proper way and bears all the required costs, including the burial cost according to religious he / she embraces; d. take care of the burial of death worker in destination countries based on the death worker family’s approval or according to provision applicable in the concerned country; e. provide protection to all worker belongings for his / her family members interest; and f. take care the completion of all rights that should be received by the deceased worker; In case of war, natural disater, epidemic, and deportation as stated in paragraph (1) letter c, and letter g, the Representative of the Republik of Indonesia, National Agency for Worker Placement and Protection, Government, and Local Government in cooperation to take care returning worker to his / her origin. Article 74
(1)
Setiap TKI yang akan kembali ke Indonesia wajib melaporkan kepulangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia negara tujuan. Pelaporan bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan dilakukan oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta.
termination of employment contract; employment termination before the employment terms expires; in case of war, natural disaster, epidemic in destination countries; have working accident causing them unable to continue their employment; died in destination countries; take a leave; or deported by local government;
a.
Pasal 74 (1)
Workers return shall be due to :
Kepulangan TKI terjadi karena :
Every worker who will return to Indonesia obliged to report his / her returning to the Representative of the Republc of Indonesia in destination countries. Reporting for workers who work with individual Employer carried out by private agency. Article 75
(1) (2)
(3) (4)
Returning worker from destination country to his / her origin point departure become responsibility of private agency. Worker returning processing as stated in paragraph (1) over : a. Provide facilities for returning worker; b. Provide the health facilities for sick workers in his / her returning; and c. Provide protection efforts for worker in case other parties irresponsible and may harm the workers in the returning. Government may arrange the worker returning. Further provisions concerning the worker returning as stated in paragraph (1), paragraph (2),and paragraph (3) further arranged by Ministerial Decree.
17
Seventh Part Financing Article 76
Bagian Ketujuh Pembiayaan Pasal 76 (1) (1)
(2) (3)
Pelaksana Penempatan TKI Swasta hanya dapat membebankan biaya penempatan kepada calon TKI untuk komponen biaya : a. Pengurusan dokumen jatidiri; b. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi; dan c. Pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja; Biaya selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus transparan dan memenuhi asas akuntabilitas. BAB VI PERLINDUNGAN TKI Pasal 77
(1) (2)
Setiap calon TKI / TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan. Pasal 78
(1) (2) (3)
Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang - undangan serta hukum dan kebiasaan Internasional. Dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, Pemerintah dapat menetapkan jabatan Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia tertentu. Penugasan Atase Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Pasal 79
(2) (3)
CHAPTER VI WORKER PROTECTION Article 77 (1) (2)
(1)
The Representative of the Republic of Indonesia provides protection to worker abroad according the regulation and law as well as international practise.
(2)
In order for worker protection abroad, the Government may point Labour Attaché in certain Represertative of the Republic of Indonesia. The appointment of Labour Attaché as stated in paragraph (2) carried out according to regulations.
(3)
Article 79 In order providing protection during placement abroad, the Representative of the Republik of Indonesia conducts development and supervision to representative of private agency and worker abroad. Article 80 (1)
Pasal 80
(2)
(1)
(2)
(3)
Perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan antara lain : a. Pemberian bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang - undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional; b. Pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan / atau peraturan perundang - undangan di negara TKI ditempatkan; Ketentuan mengenai pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 81 Dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI / TKI, pemerataan kesempatan kerja dan / atau untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional. Pemerintah dapat menghentikan dan / atau melarang penempatan TKI di luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan TKI pada jabatan - jabatan tertentu di luar negeri. Dalam penghentian dan / atau melarang penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI. Ketentuan mengenai penghentian dan pelarangan penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada
Every prospective worker has right to obtain protection according to the prevailing worker regulations. Protection as stated in paragraph (1) carried out from pre placement, during placement, until post placement. Article 78
Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan Pelaksana Penempatan TKI Swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri.
(1)
Private agency only may impose placement fee to prospective worker for cost component : a. Self identity document processing; b. Health and psychological examination; and c. Training and competence certificate; Cost besides cost as stated in paragraph (1) further arranged by Ministerial Decree. Cost component as stated in paragraph (1) and paragraph (2) must be transparent and meet accountability principle.
(2)
Protection during placement abroad carried out among other : a. Providing legal assistance according to law and regulation in destination countries and international law and practies; b. Advocacy on rights according to employment contract and / or law and regulation in a country where worker placed; Provisions concerning the protection during placement abroad as stated in paragraph (1), further arranged by Government Regulation. Article 81
(1)
(2)
(3)
By considering protecting prospective worker / worker, employment distribution and / or for labour supply to national demand, the Government may stop and / or prohibit the worker placement abroad for certain countries or worker placement on certain job position. In stoping and / or prohibiting worker placement as stated in paragraph (1), Government pays attention to suggestion and consideration from National Agency For Worker Placement and Protection. Provisions concerning the stoping and prohibiting or worker placement as stated in paragraph (1), further arranged by Government Regulation.
18
ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 82 Pasal 82 Private agency responsible to protect prospective worker / worker according the placement contract. Pelaksana Penempatan TKI Swasta bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI / TKI sesuai dengan perjanjian penempatan. Pasal 83
Article 83 Every prospective worker / worker who works abroad through individually and placed by private agency obliged to follow worker development and protection program.
Setiap calon TKI / TKI yang bekerja di luar negeri baik secara perseorangan maupun yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI. Article 84 Pasal 84 Program pembinaan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Worker development and protection program as stated in Article 83, further arranged by Government Regulation. CHAPTER VII DISPUTE SETTLEMENT Article 85
BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 85 (1)
(2)
Dalam hal terjadi sengketa antara TKI dengan Pelaksana Penempatan TKI Swasta mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara bermusyawarah. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten / Kota, Provinsi atau Pemerintah.
BAB VII PEMBINAAN Pasal 86 (1) (2) (3)
Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri. Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dapat mengikutsertakan Pelaksana Penempatan TKI Swasta, organisasi dan / atau masyarakat. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.
(1)
In case any dispute between worker and private agency concerning the placement agreement implemetation, then the parties seek to solve through negotiation.
(2)
In case of negotiation not reached,then one of the parties may ask the assistance of relevant institution responsible in manpower in District / City, Province or Central Government.
CHAPTER VIII DEVELOPMENT Article 86 (1) (2)
(3)
Government conducts development all activities related to the worker placement and protection abroad. In conducting development as stated in paragraph (1), the Government may ask private agency, organization and / or society. Development as stated in paragraph (1) and paragraph (2), carried out in integrated and coordinated. Article 87
Pasal 87 Pembinaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 86, dilakukan dalam bidang : a. Informasi; b. Sumber daya manusia; dan c. Perlindungan TKI;
The a. b. c.
development conducted by Government as stated in Article 86, carried out in Information; Human resources; and Worker protector;
matters :
Article 88 Pasal 88 Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a, dilakukan dengan :
The development conducts by Government in information matter as stated in Article 87, letter a, carried out by : a.
a. b.
membentuk sistem jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat; memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan TKI di luar negeri termasuk resiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan TKI di luar negeri.
b.
Establishing integrated information and network concerning overseas employment market that may be accessed widely by the society; Providing information on entire process and procedure concerning worker abroad including risk possibly occurred during the placement abroad;
19
Article 89 Pasal 89 Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, huruf b, dilakukan dengan : a. b.
meningkatkan kualitas keahlian dan / atau keterampilan kerja calon TKI / TKI yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing. membentuk dan mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan.
The development conducted by Government in human resource matter as stated in Article 87, letter b, carried out by : a.
Promoting competence quality and / or skills of prospective worker / worker to place abroad including communication ability in foreign language;
b.
Establishing and developing vocational training according to standards and requirements; Article 90
Pasal 90 Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, huruf c, dilakukan dengan :
The development conducted by Government in worker protection matter as stated in Article 87, letter c, carried out by : a.
a. b. c. d.
memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan; memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI / TKI dengan Pengguna dan / atau Pelaksana Penempatan TKI Swasta; menyusun dan mengumumkan daftar, Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang - undangan. melakukan kerja sama Internasional dalam rangka perlindungan TKI sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Pasal 91
(1) (2)
Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah berjasa dalam pembinaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk piagam, uang, dan / atau bentuk lainnya.
BAB IX PENGAWASAN Pasal 92 (1)
(2) (3)
Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota. Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
b. c. d.
Article 91 (1) (2)
(1) (2) (3)
(2)
Supervision on worker placement and protection abroad carried out by institutions responsible in manpower in Central Government, Provincial Government, and District / City Government. Supervision on the worker placement and protection abroad conducted by the Representative of the Republic of Indonesia in destination countries. Implementation of supervision on worker placement and protection abroad as stated in paragraph (1) and paragraph (2), further arranged by the Government Regulation. Article 93
(1)
(2) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang ada di daerahnya sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya kepada Menteri. Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
Government may give appreciation award to person or institution having achievement in developing worker placement and protection abroad. Appreciation award as stated in paragraph (1), may be in form of certificate, money, and / or others.
CHAPTER IX SUPERVISION Article 92
Pasal 93 (1)
providing guidance and advocacy for worker from pre placement, during placement, and post placement; providing facilities dispute settlement for prospective worker / worker with Employers and / or worker placement institution; making and announcing list of default Business Partner and Employers periodically according to prevealing regulations; promoting international cooperation in order providing worker protection according to regulations.
Institutions responsible in manpower in Provincial Government and District / City Government obliged to report its supervision performance result to worker placement and protection abroad located in their region according to their duties, functions, authorities to Minister. Provision concerning reporting procedures as stated in paragraph (1), further arranged by Ministre Decree.
20
CHAPTER X NATIONAL AGENCY FOR WORKER PLACEMENT AND PROTECTION Article 94
BAB X BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI Pasal 94 (1) (2) (3)
Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, diperlukan pelayanan dan tanggung jawab yang terpadu. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan TKI. Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang berkedudukan di Ibukota Negara.
(1)
In order to ensure and accelerate realization of worker placement and protections purpose abroad, required integrated services and responsibilities.
(2)
To each the purpose as stated in paragraph (1), National Agency for Worker Placement and Protection shall be established. National Agency for Worker Placement and Protection as stated in paragraph (2) shall be government institution non misnistry which responsible to President domicile in State Capital.
(3)
Article 95 Pasal 95 (1)
Badan Nasional Penempatan Dan Pelindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.
(2)
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI bertugas :
(1)
National Agency for Worker Placement and Protection as stated in Article 94, has a function as policy implementation in worker placement and protection abroad and implemented by coordinated and integrated.
(2)
To conduct function as stated in paragraph (1), National Agency for Worker Placement and Protection has duties : a.
a.
b.
melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah Negara Pengguna atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, ayat (1); memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai : 1) dokumen; 2) pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); 3) penyelesaian masalah; 4) sumber-sumber pembiayaan; 5) pemberangkatan sampai pemulangan; 6) peningkatan kualitas calon TKI; 7) informasi; 8) kualitas Pelaksana Penempatan TKI; 9) peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya;
b.
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
Pasal 96 (1) (2)
Keanggotaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI terdiri dari wakil - wakil Instansi Pemerintah terkait. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, ayat (2) dapat melibatkan tenaga - tenaga profesional.
To conduct placement on the basis written agreement between Government and Government of worker Employers or legal body Employers in the placement destination countries as stated in Article 11, paragraph (1); To provide service, coordinate and conduct supervision concerning : document; pre-departure training (PAP) problem solving; financing sources; departure up to returning; prospective worker quality improvement; information; worker placement institution quality; and workers and their family welfare improvement; Article 96
(1) (2)
The membership of National Agency for Worker Placement and Protection consists of relevant Government Institution representative. In conducting its duties, National Agency for Worker Placement and Protection as stated in Article 95, paragraph (2) may involve professionals.
Pasal 97
Article 97
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas struktur organisasi, dan tata kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI diatur dengan Peraturan Presiden.
Further provisions concerning establishment, function, duties, organizational structure, and working procedure of National Agency for Worker Placement and Protection arranged by Presidential Decree.
Pasal 98
Article 98
(1)
(2)
Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan TKI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI membentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI di Ibukota Propinsi dan / atau tempat pemberangkatan TKI yang dianggap perlu. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI.
(1)
(2)
For the smooth implement service of Indonesia, National Agency for Worker Placement and Prorection establishes Worker Placement and Protection Service Institute in Provincial Capital and / or worker embarkation area if considered necessary. Worker Placement and Protection Service Institute as stated in paragraph (1) has a duty to provide service on processing all worker placement document.
21
(3) (3)
Pemberian pelayanan pemrosesan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan bersama - sama dengan instansi terkait.
Providing document processing service as stated in paragraph (2) conducted together with related institutions. Article 99
Pasal 99 (1) (1) (2)
Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, barada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Tata cara pembentukan dan susunan organisasi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Kepala Badan.
(2)
CHAPTER XI ADMINISTRATIVE SANCTION Article 100
BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 100 (1) (1)
(2)
(3)
Menteri menjatuhkan sanksi administrasi atas pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 20, Pasal 30, Pasal 32 ayat (1),Pasal 33, Pasal 34 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (2) dan ayat 93), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62 ayat (1), Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69 ayat (1), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 ayat (2), Pasal 74, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82, Pasal 83, atau Pasal 105. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. Peringatan tertulis; b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI; c. Pencabutan izin; d. Pembatalan keberangkatan calon TKI; dan / atau e. Pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri; Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
(2)
(3)
(2)
(3)
Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan / atau Pemerintah Kabupaten / Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang - undang ini. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang : a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI; d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI; e. melakukan pemeriksaan atas surat dan / atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI; g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI; Kewenangan penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Minister imposes administrative sanctions on the violations to the provisions as stated in Article 17 paragraph (1), Article 20, Article 30, Article 32 paragraph (1), Article 33, Artcle 34 paragraph (3), Article 38 paragraph (2), Article 54, paragraph (1), Article 55 paragraph (2),and paragraph (3), Article 58 paragraph (1) and paragraph (2), Article 62 paragraph (1), Article 71, Article 72, Article 73, paragraph (2), Article 74, Article 76 paragraph (1)Article82, Article 83 or Article 105. Administrative sanctions as stated in paragraph (1) in the form of : a. written reprimand; b. temporary termination a part of all worker placement activities; c. permit revocation; d. prospective worker embarkation cancellation; and / or e. returning worker from abroad with its own cost; Further provision concerning the administrative sanctions as stated in paragraph (1) and paragraph (2), further arranged by Ministerial Decree. CHAPTER XII INVESTIGATION Article 101
BAB XII PENYIDIKAN Pasal 101 (1)
Worker placement and Protection Service Institute as stated in Article 98 under and responsible to Head of Agency Procedure on establish and organizational structure of Worker Placement and Protection Service Institute as stated in paragraph (1) further arranged by the Decree of Head of Agency.
(1)
Beside Investigator National Police Officials to certain Civil Servant Officials in Government Institution, Provincial Government and / or District / City Government responsible in manpower given special authority as Investigator as stated in Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Law, to conduct criminal investigation as arranged in this Act.
(2)
Investigator as stated in paragraph (1) has authorization : a. to conduct investigation concerning the truth of the report on criminal acts related to worker placement and protection; b. to conduct investigation towards any one allegedly conducts criminal acts related to worker placement and protection; c. to ask information and evidence from any person or legal body in order to crime occurred related to worker placement and protection; d. to conduct investigation and material or evidence confiscation in criminal acts in worker placement and protection; e. to carry out investigation related to letter and / or other document concerning criminal act in worker placement and protection; f. to ask expert assistance in order to crime investigation duties execution related to worker placement and protection; g. to stop investigation if no sufficient evidence that proving criminal acts to worker placement and protection; Civil Servant Investigator Authorities as stated in paragraph (2) carried out according to Law Number 8 of 1981 on Criminal Law.
(3)
22
CHAPTER XIII CRIME PENALTY PROVISION Article 102
BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 102 (1) (1)
(2)
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000.00 ( dua milyar rupiah) dn paling banyak Rp. 15.000.000.000.00 ( lima belas milyar rupiah ), setiap orang yang : a. menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; b. menempatkan TKI tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; atau c. menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.
Sentenced in jail minimum 2 (two) years and maximum 10 (ten) years and / or fined minimum Rp. 2.000.000.000.00 ( two billion rupiah ) and maximum Rp. 15.000.000.000.00 ( fifteen billion rupiah ) every person who : a. b. c.
(2)
Places Indonesia citizen to work abroad as stated in Article 4; Places worker without permit as stated in Article 12; or Places worker in job position or employ worker in work place opposed to human values and norms as stated in Article 30;
Act as stated in paragraph (1) as criminal acts.
Pasal 103 (1)
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000.00 ( satu milyar rupiah ) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 ( lima milyar rupiah ) , setiap orang yang :
(1)
Sentenced in jail minimum 1 (one) year and maximum 5 (five) years and / or fined minimum Rp. 1.000.000.000.00 ( one billion rupiah ) and maximum Rp. 5.000.000.000.00 ( five billion rupiah ) every person who :
a. b.
(2)
mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33; c. melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35; d. menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45; e. menempatkan TKI yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50; f. menempatkan calon TKI / TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51; g. menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; atau h. memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3); Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.
Article 103
a.
transfer or hand over SIPPTKI as stated in Article 19;
b.
transfer or hand over SIP to other parties as stated an Article 33;
c.
conducts recruitment of prospective workers who are not qualified as stated in Article 35; places worker who not pass competence examination as stated in Article 45;
d. e. f. g. h. (2)
places workers who not satisfy health and psychological requirements as stated in Artcle 50; places prospective worker / worker who not possess documents as stated in Article 51; places workers abroad without insurance program coverage as stated in Article 68; or places prospective worker unfairly and inhumane during the dispatch period as stated in Article 70 paragraph (3); Criminal acts as stated in paragraph (1) as criminal act.
Pasal 104 Article 104 (1)
(2)
Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan / atau paling sedikit Rp. 100.000.000.00 ( seratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 ( satu milyar rupiah ), setiap orang yang : a. menempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 24; b. menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri tanpa izin tertulis dari Menteri sebagimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1); c. mempekerjakan calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46; d. menempatkan TKI di luar negeri yang tidak memiliki KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64; atau e. tidak memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67; Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.
(1)
Sentenced in jail minimum 1 (one) month and maximum 1 (one) year and / or fined minimum Rp. 1.00.000.000,00 ( one hundred million rupiah ) and maximum Rp. 1.000.000.000.00 ( one billion rupiah ) every person who : a. Places worker not through Business Partners as required in Article 24; b. c. d.
(2)
places worker abroad for company itself without written permit from Minister as stated in Article 26 paragraph (1); employs prospective worker who taking part in education and training as stated in Article 46; places workers abroad who not possess KTKLN as stated in Article 64; or
e. not depart workers abroad who have fulfilled completed document as stated in Article 67; Criminal acts as stated in paragraph (1) as non-criminal act.
23
CHAPTER XIV OTHER PROVISONS Article 105
BAB XIV KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal 105 (1) (2)
TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan melapor pada instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan Perwakilan Republik Indonesia. Selain dokumen yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan harus memiliki KTKLN.
(1)
Worker who work abroad individually shall report to Government Institution responsible in manpower and the Representative of the Republic of Indonesia.
(2)
Besides document required working abroad, workers who work abroad individually should acquire KTKLN.
Pasal 106 (1) (2)
TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan berhak untuk memperoleh perlindungan. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
Article 106 (1)
Workers working abroad individually entitled to be protected.
(2)
Protection as stated in paragraph (1) conducted by the Representative of the Republic of Indonesia according to regulation and law.
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 107 (1)
(2)
(3)
Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang telah memiliki izin penempatan TKI di luar negeri sebelum berlakunya Undang - undang ini wajib menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Undang undang ini paling lambat 2 ( dua) tahun sejak berlakunya Undang - undang ini. Bagi Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang menempatkan TKI sebelum berlakunya Undang undang ini, maka jangka waktu penyesuaian terhitung mulai sejak Undang - undang ini berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja TKI terakhir yang ditempatkan sebelum berlakunya Undang - undang ini. Apabila Pelaksana Penempatan TKI Swasta dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyesuaikan persyaratan - persyaratan yang diatur dalam Undang undang ini, maka izin Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang bersangkutan dicabut oleh Menteri.
CHAPTER XV TRANSITION PROVISIONS Article 107 (1)
The private agency having permit of worker placement abroad before force of this act obliged to adjust requirement arranged in this Act maximum 2 (two) years since the coming force of this act.
(2)
For private agency placing workers before the coming force of this Act, the adjustment terms counted since this Act is applicable up to the expiration of worker employment lastly placed before the coming force of this Act.
(3)
If private agency in specified term as stated in paragraph (1) not adjust requirements arranged in this Act, then the permit of concerned private agency shall be revoked by Minister.
Pasal 108 Article 108 Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang - undang ini.
Establishment of National Agency for Worker Placement and Pretection as stated in Article 94 paragraph (2) carried out in terms maximum 2 (two) years since the coming force of this Act.
24
CHAPTER XVI CLOSING PROVISIONS Article 109
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 109 Undang - undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang - undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
This Act shall be coming force since the enactment date In order that every person knows, instructs this Act enactment with this placement in State Gazette of the Republik of Indonesia.
Promulgated in Jakarta On October 18, 2004 PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Disahkan di Jakarta Pada tanggal 18 Oktober 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Signed Ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 18 Oktober 2004 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Enacted in jakarta On October 18, 2004 STATE SECRETARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Signed Ttd. BAMBANG KESOWO BAMBANG KESOWO STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA YEAR 2004 NUMBER 133 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 133 Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang - undangan,
Copy according to its original copy Deputy Cabinet Secretary Legal and Legislation Division Lambock V. Nahattands
Lambock V. Nahattands
25
EXPLANATION OF ACT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 39 YEAR 2004 CONCERNING PLACEMENT AND PROTECTION OF INDONESIAN OVERSEAS WORKER
PENJELASAN ATAS UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI I. I.
UMUM Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan bagi dirinya dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga sesorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak azasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati. Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia / TKI mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri namun mempunyai pula sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri maupun setelah pulang ke Indonesia. Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan agar resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI sebagaimana disebutkan dia atas dapat dihindari atau minimal dikurangi. Pada hakekatnya ketentuan - ketentuan yang dbutuhkan dalam masalah ini adalah ketentuan ketentuan yang mampu mengatur pemberian pelayanan penempatan bagi tenaga kerja secara baik. Pemberian pelayanan penempatan secara baik didalamnya mengandung prinsip murah, cepat, tidak berbelit - belit dan aman. Pengaturan yang bertentangan dengan prinsip tersebut memicu terjadinya penempatan tenaga kerja illegal yang tentunya berdampak kepada minimnya perlindungan bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sekarang bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus perlakuan yang tidak menusiawi terhadap TKI baik di dalam maupun di luar negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib TKI semain beragam dan bahkan berkembang ke arah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
GENERAL Employment has a very significant meaning in human life so that every person needs a job. A job can be mean as some income source to meet his / her needs for her / himself and his / her family. Also can be meant as a means to actualize self so someane feels his / her life meaningful for his / herself, family, and environtment. Therefore the rights on a job represent a human right attched on someone that obliged to be respected. Meaning and significance of a job for every person reflected in 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 27 paragraph (2) stating that each Indonesian national reserve right on employment and living decent for humanity.But in fact, the limited employment opportunity in the country causes numerous Indonesian/workers seek the job abroad. From year to year their numbers that work abroad increasingly improved. The increasing number of workers who want to work abroad and great number of workers work abroad in one hand has a positive side, namely coping with a part of domestic unemployment issue but on the other hand has negative side as well in form of possible inhumane treatment to workers. Workers may experience the mentioned risk either during the departure process, during employment abroad and atfer returning to Indonesia. Thus, it is necessary to conduct arrangement in order that inhuman risks to workers as mentioned above may be hindered or minmum risk. In principle legal provision required to solve these problems are provisions, which are able to arrange placement service for worker properly. Placement service properly means cheap, quickly, uncomplicated and safe principle. Arrangemend opposed to the principle creats the illegal worker placement, which of course impacts on the minimum protection for the workers themselves. In line with increasing number of workers to work abroad and number of workers currently work abroad, in humane treatment cases also inrease toward workers both domestic and overseas. The cases related to the workers increase variously and even tends to human trafficking that may be catagorized as crime againts humanity. During the time, regulations concerning worker placement and protection abroad is Oedinance (Staatsblaad of 1887 Number 8 ) and Ministrial Decree and its impelementation regulation. Provison of the ordinance is very simple so practically not accommodate increasing demands. The weakness of this ordinance and the absence of law and so arranging worker placement and protection abroad during the time handled through arrangement in Ministerial Decree and its implementation regulation.
Selama ini, secara yuridis peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar acuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8 ) dan Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan dalam ordonansi sangat sederhana / sumir sehingga secara praktis tidak memenuhi kebutuhan yang berkembang. Kelemahan ordonansi itu dan tidak adanya undang-undang yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri selama ini diatasi melalui pengaturan dalam keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya.
26
Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan di Luar Negeri dinyatakan tidak berlaku lagi dan diamanatkan penempatan tenaga kerja ke luar negeri diatur dalam undang-undang tersendiri. Pengaturan melalui undang-undang tersendiri, diharapkan mampu merumuskan norma-norma hukum yang melindungi TKI dari berbagai upaya dan perlakuan exploitatif dari siapapun. Dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka undang-undang ini intinya harus memberi perlindungan warga negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan, khsusnya pekerjaan di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan tetap megutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya. Dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masalah penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri menyangkut juga hubungan antar negara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah. Namun Pemerintah tidak dapat bertindak sendiri, karena itu perlu melibatkan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten / Kota serta institusi swasta.
Di lain pihak karena masalahpenempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia langsung berhubungan dengan masalah nyawa dan kehormatan yang sangat azasi bagi manusia, maka institusi swasta yang terkait tentunya haruslah mereka yang mampu , baik dari aspek komitmen, profeionalisme maupun secara ekonomis, dapat menjamin hak-hak aZasi warga negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi.
By the enactment of Law Number 13 year 2003 concerning Manpower, Ordinance concerning Indonesian Supply to Conduct Employment Abroad declared to be annulled and void and declared the worker placement abroad arranged in a separate law, expected to be able formulate legal norms protecting workers from a variety of exploitative efforts and treatment from whomever. Article 27 paragraph (2) Constitution of the Repbulik of Indonesia year 1945, this law should give protection Indonesian citizen who will use their rights to seek employment, especially employment abroad, and so that they may obtain quick services and easily by keeping and to emphasize to worker safety of their physics. moral,and dignity. Realated to adminstration practice in Indonesia the issue of worker placement and protection abroad, also related to international relationship, then it is natural if the authority of worker placement and protection abroad shall be the Central Government cannot do itself, as it is necessary to involve Provincial Government and District / City and private institutions. On the other hand as the worker placement and protection issue directly related to life of human and principle of human rights then the relevant aspect, professionalism, economically, able to guarantee human rights of Indonesia citizen who work abroad shall be protected. Every worker who works outside dis / her country shall be foreigner in the country that he / she works. They can be employed in any area of the country, in the conditions that may beyond their prediction or expectation as they are still in their country.. Based on the reason we should admit that firstly the best protection comes from worker her / himself, so we cannot hinder to give necessity certain limitations for worker to work abroad. The main limitations are skill education minimum age that allowed working abroad. By existinglimitations to be expected possible exploitation to workers may be minimized.
Setiap tanaga kerja yang bekrja di luar wilayah negaranya merupakan orang pendatang atau orang asing di negara tempat ia bekerja. Mereka dapat dipekerjakan di wilayah manapun di negara tersebut, pada kondisi yang mungkin di luar dugaan atau harapan ketika meraka masih berada di tanah airnya. Berdasarkan pemahaman tersebut kita harus mengakui bahwa pada kesempatan pertama perlindungan yang terbaik harus muncul dari diri tenaga kerja itu sendiri, sehingga kita tidak dapat menghindari perlunya diberikan batasan-batasan tertentu bagi tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri. Pembatasan yang utama adalah keterampilan atau pendidikan dan usia minimum yang boleh bekerja di luar negeri. Dengan adanya pembatasan tersebut diharapkan dapat diminimalisasikan kemungkinan eksploitasi terhadap TKI.
The fulfillment of Indonesian citizen right to have jobs as stated in Constitution of the Republic of Indonesia year 1945 may be conducted by each citizen individually. Moreover by the easy to acquire information related to job opportunity abroad. The society who capable to take advantages of information technology certainly they who have relatively high education and skills.
Pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dilakukan oleh setiap warga negara secara perseorangan. Terlebih lagi dengan mudahnya memperoleh Informasi yang berkaitan dengan kesempatan kerja yang ada di luar negeri. Kelompok masyarakat yang dapat memanfaatkan teknologi informasi tentunya mereka yang mempunyai pendidikan atau keterampilan yang relatif tinggi.
Difference service and treatment is not to discriminate certain group to other people group, but to enforce citizen rights in acquiring employment and living descent for humanity.
While for them having relatively low education and skill which impact they usually employd in “ rough “position or job, certainly requiring different arrangement from those having high skills and education. For them more required government intervention to provide maximum service and protection.
Therefore this act, the principle of worker placement and protection are equality, fairness, gender equality, and non-discrimination.
Sementara bagi mereka yang mempunyai pendidikan dan keterampilan yang relatif rendah yang dampaknya mereka biasanya dipekerjakan pada jabatan atau pekerjaan-pekerjaan “ kasar”, tentunya memerlukan penaturan berbeda dari pada mereka yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi. Bagi mereka lebih diperlukan campur tangan Pemerintah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang maksimal. Perbedaan pelayanan atau perlakuan bukan untuk mendiskriminasikan suatu kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya, namun justru untuk menegakkan hak-hak warga negara dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu dalam Undang-undang ini, prinsip pelayanan penempatan dan perlindungan TKI adalah persamaan hak, berkeadilan, kesetaraan gender serta tanpa diskriminasi.
27
Telah dikemukakan di atas bahwa pada umumnya masalah yang timbul dalam penempatan adalah berkaitan dengan hak azasi manusia, maka sanksi-sanksi yang dicantumkan dalam Undang-undang ini, cukup banyak berupa sanksi pidana. Bahkan tidak dipenuhinya persyaratan salah satu dokumen perjalanan, sudah merupakan tindak pidana. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa dokumen merupakan bukti utama bahwa tenaga kerja yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri. Tidak adanya satu saja dokumen, sudah beresiko tenaga kerja tersebut tidak memenuhi syarat atau illegal untuk bekerja di negara penempatan. Kondisi ini membuat tenaga kerja yang bersangkutan rentan terhadap perlakuan yang yang tidak manusiawi atau perlakuan yang ekspliotatif lainnya di negara tujuan penempatan. Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada serta peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1982 tentang pengesahan Konvensi Wina1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 mengenai hubungan Konsuler, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang pengesahan Konvensi mengenai Misi Khusus ( Special Mission) Tahun 1969,dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dirumuskan dengan bakat, minat dan kemampuannya, dengan tetap melindungi hak - hak TKI.
As describe above in general the arising problems in the placement are related to human rights, then the sanctions states in this Act, sufficiently in form of criminal sanctions. Even the unfulfilled requirement one of the travel documents has represented criminal act. Based on this consideration the documents as main evidence that the related workers have fulfilled requirement to work abroad. The absence of just one document has proved that worker does not fulfill the requirement or illegal worker in placement country. This condition makes the workers vulnerable to inhumane treatment or other exploitative treatments in placement destination countries. By considering existing conditions and regulations, including Law Number 1 year 1982 concerning Vienna Convention 1963 concerning Consular Relationship, Law Number 2 year 1982 concerning Convention Endorsement about Special Mission on 1969, and Law Number 37 year 1999 on Foreign Relationship, Act concerning Placement and Protection Indonesia Worker Abroad formulated with spirit to place workers on the right positions according to their talent, interest, and abilities, by keeping protect worker rights.
Thus this act expected besides may become a protection instrument for workers either during the pre placement, during employment abroad and after employment and returning to their origin in Indonesia also may become an instrument for workers welfare and their families.
Dengan demikian Undang-undang ini diharapkan disamping dapat menjadi instrumen perlindungan bagi TKI baik selama masa kepulangan ke daerah asal di Indonesia juga dapat menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan TKI beserta keluarganya. II. ARTICLE BY ARTICLE II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup Jelas
Article 1 Sufficiently Clear Article 2 Sufficiently Clear Article 3 Sufficiently Clear
Pasal 4 Menempatkan warga negara Indonesia dalam Pasal ini mencakup perbuatan dengan sengaja memfasilitasi atau mengangkut atau memberangkatkan warga negara Indonesia untuk bekerja pada pengguna di luar negeri baik dengan memungut biaya maupun tidak dari yang bersangkutan.
Article 4 To place Indonesian national in this article covers to facilitate or transport or depart Indonesian citizen to work on Employers abroad by collecting fee from Indonesia citizen or not.
Pasal 5 Ayat (1) Penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilakukan secara seimbang oleh Pemerintah dan masyarakat. Agar penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna, pemerintah perlu mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaannya.
Article 5 Paragraph (1) The implementation of worker placement and protection abroad conducted proportionally by Government and society. In order that the worker placement and protection abroad may be sucessful and effective, the Government needs to arrange, develop, and supervise the implementation.
Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8
Paragraph (2) Sufficiently Clear Article 6 Sufficiently Clear Article 7 Sufficiently Clear Article 8 Sufficiently Clear
28
Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Huruf a Cukup Jelas Huruf b Pelaksana Penempatan TKI Swasta sebelum berlakunya Undang-undang ini disebut dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia ( PJTKI ) Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas
Huruf c Jaminan Bank dalam bentuk deposito atas nama Pemerintah dimaksudkan agar ada jaminan untuk biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI di dalam negeri dan / atau TKI dengan Pengguna dan / atau Pelaksana Penempatan TKI Swasta atau mnyelesaikan kewajiban dan tanggung jawab Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang masih ada karena izin dicabut atau izin tidak diperpanjang atau TKI tersebut tidak diikut sertakan dalam program asuransi. Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Huruf f Yang dimaksud dengan sarana prasarana pelayanan penempatan TKI antara lain tempat penampungan yang layak, tempat pelatihan kerja dan kantor. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas
Article 9 Sufficiently Clear Article 10 Letter a Sufficiently Clear Letter b Private agency before coming force this Act stated in Indonesian Worker Service Company ( PJTKI ) Article 11 Sufficiently Clear Article 12 Sufficiently Clear Article 13 Paragraph (1) Letter a Sufficiently Clear Letter b Sufficiently Clear
Letter c Bank guarantee in form of time deposit on behalf of Government intended in order there avaliable guarantee for dispute settlement or worker candidates domestic and/ or private agency or settles the remaining obligations and responsibilities of private agency becouse of revoked or non extended permits or workers are not included in insurance program.
Letter d Sufficiently Clear Letter e Sufficiently Clear Letter f The meaning of worker placement service facilities amount them decent dispatch, working training place, and office. Paragraph (2) Sufficiently Clear Paragraph (3) Sufficiently Clear Article 14 Sufficiently Clear Article 15 Sufficiently Clear Article 16 Sufficiently Clear
Pasal 16
29
Cukup Jelas
Article 17 Sufficiently Clear
Pasal 17 Cukup Jelas
Article 18 Sufficiently Clear
Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Yang dimaksudkan dengan mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI adalah yang dalam praktek sering disebut istilah “ jual bendera’ atau “ numpang proses “. Apabila hal ini ditolerir, akan membuat kesulitan untuk mencari pihak yang harus bertanggung jawab dalam hal terjadi permasalahan terhadap TKI. Pasal 20 Ayat (1) Pembentukan Perwakilan dapat dilakukan secara bersama-sama oleh Penempatan TKI Swasta
beberapa
Pelaksana
Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 21 Ayat (1) Kantor Cabang dapat dibentuk di Provinsi atau Kabupaten / Kota sesuai dengan kebutuhan. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 Ayat (1) Pengguna perseorangan dalam pasal ini adalah orang perseorangan yang mempekerjakan TKI pada pekerjaan-pekerjaan antara lain sebagai penata rumah tangga, pengasuh bayi atau perawat manusia lanjut usia, pengemudi,, tukang kebun / taman. Pekerjaan - pekerjaan tersebut biasa disebut sebagai pekerjaan di sektor informal. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 25 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Persetujuan Perwakilan Republik Indonesia meliputi dokumen perjanjian kerja sama penempatan, surat permintaan TKI, dan perjanjian kerja. Ayat (3) Cukup Jelas
Article 19 The meaning of Transfer or hand over SIPPTKI in practice frequently referred “ flag selling” or “ instant process “. If this is tolerated, will generate difficulties to see the parties responsible in problem arising to workers.
Article 20 Paragraph (1) Establishment of representative may be carried out simultaneously by several private agency. Paragraph (2) Sufficiently clear Article 21 Paragraph (1) Branch office may be established in Province or District / City according to the needs.
Paragraph (2) Sufficiently clear Paragraph (3) Sufficiently clear Article 22 Sufficiently Clear Article 23 Sufficiently Clear Article 24 Paragraph (1) Individual Employers in this Article are individuals employing workers in certain jobs such as housekeper, baby sitter or elderly nurse, driver, and gardener. The job usually stated in jobs in informal sector.
Paragraph (2) Sufficiently clear Article 25 Paragraph (1) Sufficiently clear Paragraph (2) Approval of the Representative of the Republic of Indonesia covers placement agreement documents, demand letter, and working contract.
Paragraph (3) Sufficiently clear
30
Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 26 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Perlindungan asuransi yang dimaksud dalam huruf ini sedikit-dikitnya sama dengan Program jaminan Sosial tenaga kerja yang diatur dalam peraturan periundang-undangan. Huruf f Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 27 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan pertimbangan keamanan pada ayat ini antara lain negara tujuan dalam keadaan perang, bencana alam, atau terjangkit wabah penyakit menular. Pasal 28 Yang dimaksud dengan pekerjaan atau jabatan tertentu dalam Pasal ini antara lain pekerjaan sebagai pelaut.
Paragraph (4) Sufficiently clear Paragraph (5) Sufficiently clear Artickle 26 Paragraph (1) Sufficiently clear Paragraph (2) Letter a Sufficiently clear Letter b Sufficiently clear Letter c Sufficiently clear Letter d Sufficiently clear Letter e Insurance coverage intended in this point at least the same with worker social security program arranged in regulation and law. Letter f Sufficiently clear Paragraph (3) Sufficiently clear Article 27 Paragraph (1) Sufficiently clear Paragraph (2) The meaning of security considerations in this paragraph among them destination countries in the state of war, natural disaster, or epidemic. Article 28 The meaning of certain job or position in this Article among as seamen.
Pasal 29 Cukup Jelas
Article 29 Sufficiently clear
Pasal 30 Cukup Jelas
Article 30 Sufficiently clear
Pasal 31 Huruf a Cukup Jelas
Article 31 Letter a Sufficiently clear
Huruf b Cukup Jelas
Letter b Sufficiently clear
31
Huruf c Pelatihan Kerja bagi calon TKI dapat dilakukan oleh lembaga pelatihan maupun unit pelatihan yang dimiliki Pelaksana Penempatan TKI Swasta. Huruf d Pemeriksaan psikologis dimaksudkan agar TKI tidak mempunyai hambatan psikologis dalam melaksanakan pekerjaannya di negara tujuan. Huruf e Cukup Jelas Huruf f Cukup Jelas Huruf g Cukup Jelas Huruf h Cukup Jelas Pasal 32 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Surat permintaan TKI dari Pengguna dalam huruf ini dikenal dengan sebutan job order,demand letter atau wakalah. Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 33 Cukup Jelas Pasal 34 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Agar informasi dapat diterima secara benar oleh masyarakat,harus digunakan bahasa yang mudah dipahami. Ayat (3) Cukup jelas
Letter c Job training for worker candidates carried out by training institutes, pre-training units owned by private agency. Letter d Psychological examination intended in order that workers will not face psychological limitations in conducting his / her job in destination countries. Letter e Sufficiently clear Letter f Sufficiently clear Letter g Sufficiently clear Letter h Sufficiently clear Article 32 Paragraph (1) Sufficiently clear Paragraph (2) Letter a Sufficiently clear Letter b Worker demand letter from Employers in this pont known as job order, demand letter or wakalah Letter c Sufficiently clear Letter d Sufficiently clear Paragraph (3) Sufficiently clear Paragraph (4) Sufficiently clear Article 33 Sufficiently clear Article 34 Paragraph (1) Sufficiently clear Paragraph (2) In order that the people may receive information properly, it should be used in languages easy to understand Paragraph (3) Sufficiently clear
32
Pasal 35 Huruf a Dalam prakteknya TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan sdlalu mempunyai hubungan personal yang intens dengan Pengguna, yang mendorong TKI yang bersangkutan berada pada keadaan yang rentan dengan pelecehan seksual. Mengingat hal itu, maka pada pekerjaan tersebut diperlukan orang yang betul - betul matang dan aspek kepribadian dan emosi. Dengan demikian resiko terjadinya pelecehan sekdual dapat diminimalisasi.
Article 35 Letter a In practice workers employing in individual Employers always have intense personal relationship with Employers that may lead the concerned workers in vulnerable condition to sexual harassment. Considering this, then the jobs really requires fully matured persons both from personality aspect and emotion.
Huruf b Cukup Jelas
Letter b Sufficiently clear
Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas
Letter c Sufficiently clear
Pasal 36 Cukup Jelas
Letter d Sufficiently clear Article 36 Sufficiently clear
Pasal 37 Ketentuan dalam pasal ini berati bahwa Pelaksana Penempatan TKI Swasta tidak dibenarkan melakukan perekrutan melalui calo atau sponsor baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.
Article 37 Provisions in this article mean that private agency is not justified to conduct recruitment through scalper or sponsor both Indonesian and foreigners.
Pasal 38 Cukup Jelas
Article 38 Sufficiently Clear
Pasal 39 Cukup Jelas
Article 39 Sufficiently Clear
Pasal 40 Cukup Jelas
Article 40 Sufficiently Clear
Pasal 41 Cukup Jelas
Article 41 Sufficiently Clear
Pasal 42 Ayat (1) Cukup Jelas
Article 42 Paragraph (1) Sufficiently Clear
Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas
Paragraph (2) Letter a Sufficiently clear
Huruf b Cukup Jelas
Letter b Sufficiently clear
Huruf c Yang dimaksud dengan mampu berkomunikasi dengan bahasa asing adalah mampu menggunakan bahasa sehari-hari yang digunakan di negara tujuan.
Letter c The meaning of communication skills in foreign languages are capable to use daily language used in destination countries.
Huruf d Cukup Jelas
Letter d Sufficiently clear
Pasal 43 Cukup Jelas
Article 43 Sufficiently Clear
33
Pasal 44 Yang dimaksud dengan sertifikat kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi nasional dan / atau internasional. Pasal 45 Cukup Jelas Pasal 46 Cukup Jelas Pasal 47 Cukup Jelas Pasal 48 Cukup Jelas Pasal 49 Ayat (1) Sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan dan psikologi dalam ketentuan ini dapat merupakan milik Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan / atau masyarakat yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
Article 44 The meaning of competece certification in competence certificate award process conducted systematically and objectively through competence examination referring to national and / or international competence standard. Article 45 Sufficiently clear Article 46 Sufficiently clear Article 47 Sufficiently clear Article 48 Sufficiently clear Article 49 Paragraph (1) Health facilities and institutes holding health and psychological examination in this term may be owned by Government both Central and Regional and / or people fulfilling the specified requirements according to the regulation and law.
Ayat (2) Cukup Jelas
Paragraph (2) Sufficiently clear
Pasal 50 Cukup Jelas
Article 50 Sufficiently clear
Pasal 51 Huruf a Cukup Jelas
Article 51 Letter a Sufficiently clear
Huruf b Cukup Jelas
Letter b Sufficiently clear
Huruf c Cukup Jelas
Letter c Sufficiently clear
Huruf d Cukup Jelas
Letter d Sufficiently clear
Huruf e Cukup Jelas Huruf f Paspor diterbitkan setelah mendapat rekomendasi dari dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten / Kota setempat.
Letter e Sufficiently clear Letter f Passport issued after obtaining recommendation from agency responsible in employment in District / City.
Huruf g Cukup Jelas
Letter g Sufficiently clear
Huruf h Cukup Jelas
Letter h Sufficiently clear
Huruf i Cukup Jelas
Letter i Sufficiently clear
34
Huruf j Cukup Jelas Pasal 52 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Huruf f Jaminan yang dimaksudkan dalam huruf ini adalah pernyataan kesanggupan dari Pelaksana Penempatan TKI Swasta untuk memenuhi janjinya terhadap calon TKI yang ditempatkannya. Misalnya, apabila dalam perjanjian penempatan Pelaksana Penempatan TKI Swasta menjanjikan bahwa calon TKI yang bersangkutan akan dibayar sejumlah tertentu oleh Pangguna, dan ternyata dikemudian hari Pengguna tidak memenuhi sejumlah itu ( yang tentunya dicantumkan dalam perjanjian kerja ), maka Pelaksana Penempatan TKI Swasta harus membayar kekurangannya. Demikian juga apabila calon TKI dijanjikan akan diberangkatkan pada tanggal tertentu namun ternyata sampai pada waktunya tidak diberangkatkan, maka Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib mengganti kerugian calon TKI karena keterlambatan pemberangkatan tersebut. Dengan dibuatnya klausul perjanjian penempatan seperti ini, maka Pelaksana Penempatan TKI Swasta didorong untuk mencari dan menempatkan calon TKI pada Pengguna yang tepat.
Letter j Sufficiently clear Article 52 Paragraph (1) Sufficiently clear Paragraph (2) Letter a Sufficiently clear Letter b Sufficiently clear Letter c Sufficiently clear Letter d Sufficiently clear Letter e Sufficiently clear Letter f Guarantee intended in this letter is statement made by private agency to fulfill their promise to prospective worker that they placed. For example if in placement agreement the private agency promises that prospective worker will be paid certain amount by the Employer, and actually later day the Employer not fulfill the amount ( certainly contained in working contract), then the private agency should pay the remaining. And if the prospective worker promised will be departed on certain date but in fact up to the date is not departed, then the private agency obliged to pay the prospective worker loss becouse of the departure delay.
By inserting this clasual in placement agreement, the private agency encouraged to seek and place prospective worker on the right Employer.
Huruf g Cukup Jelas Huruf h Cukup Jelas Huruf i Cukup Jelas Huruf j Dalam perjanjian penempatan dapat diperjanjikan bahwa apabila TKI setelah ditempatkan ternyata mengingkari janjinya dalam perjanjian kerja dengan Pengguna yang akibatnya Pelaksana Penempatan TKI Swasta menanggung kerugian karena dituntut oleh Pengguna akibat perbuatan TKI tersebut, maka dalam perjanjian penempatan dapat diatur bahwa TKI yang melanggar perjanjian penempatan kerja harus membayar ganti rugi kepala Pelaksana Penempatan TKI Swasta. Demikian pula dapat diatur sebaliknya bahwa apabila Pelaksana Penempatan TKI Swasta mengingkari janjinya kepada TKI, maka dapat diperjanjikan bahwa Pelaksana Penempatan TKI Swasta harus membayar ganti rugi kepada TKI.
Letter g Sufficiently clear Letter h Sufficiently clear Letter i Sufficiently clear Letter j In placement agreement can be inserted calusal that if worker after placement actually berach their promise in working contract with Employers and result in the private agency bears loss by the Employers as the result of the worker’s act, then in placement agreement may be arranged that workers violating work agreemant should pay compensation to private agency.
Otherwise can be arranged that if private agency violate their promises to workers, then can be insert calusal thar private agency should pay compensation to workers.
35
Huruf k Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 53 Cukup Jelas Pasal 54 Cukup Jelas Pasal 55 Cukup Jelas
Letter k Sufficiently clear Paragraph (3) Sufficiently clear Paragraph (4) Sufficiently clear Article 53 Sufficiently clear Article 54 Sufficiently clear Article 55 Sufficiently clear
Pasal 56 Cukup Jelas
Article 56 Sufficiently clear
Pasal 57 Cukup Jelas
Article 57 Sufficiently clear
Pasal 58 Cukup Jelas
Article 58 Sufficiently clear
Pasal 59 Cukup Jelas
Article 59 Sufficiently clear
Pasal 60 Cukup Jelas
Article 60 Sufficiently clear
Pasal 61 Cukup Jelas
Article 61 Sufficiently clear
Pasal 62 Cukup Jelas
Article 62 Sufficiently clear
Pasal 63 Cukup Jelas
Article 63 Sufficiently clear
Pasal 64 Cukup Jelas
Article 64 Sufficiently clear
Pasal 65 Cukup Jelas
Article 65 Sufficiently clear
Pasal 66 Cukup Jelas
Article 66 Sufficiently clear
Pasal 67 Cukup Jelas
Article 67 Sufficiently clear
Pasal 68 Cukup Jelas
Article 68 Sufficiently clear
36
Pasal 69 Cukup Jelas Pasal 70 Ayat (1) Oleh karena proses pengurusan dokumen atau pemeriksaan kesehatan calon TKI membutuhkan waktu yang relatif lama, dan mengingat pelaksanaan pelatihan kerja pada umumnya dipusatkan pada lokasi tertentu sehingga untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan mereka dapat tinggal dipenampungan. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 71 Ayat (1) Pada dasarnya kewajiban untuk melaporkan diri sebagai seorang warga negara yang berada di negara asing merupakan tanggung jawab orang yang bersangkutan. Namun mengingat lokasi penempatan yang tersebar, pelaksaan kewajiban melaporkan diri dapat dilakukan oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta. Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 72 Penempatan TKI yang tidak sesuai dengan pekerjaan dalam ketentuan perjanjian kerja, misalnya di dalam perjanjian kerja TKI tersebut dipekerjakan dalam jabatan baby sitter ( pengasuh bayi), maka Pelaksana Penempatan TKI Swasta tersebut dilarang menempatkan pada jabatan selain jabatan yang tercantum dalam perjanjian kerja di maksud. Pasal 73 Cukup Jelas Pasal 74 Cukup Jelas Pasal 75 Cukup Jelas Pasal 76 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Setiap negara tujuan atau Pengguna dapat menetapkan kondisi untuk mempekerjakan tenaga kerja asing di negaranya. Oleh karena itu terdapat kemungkinan adanya tambahan biaya lainnya yang menjadi beban calon TKI. Agar calon TKI tidak dibebani biaya yang berlebihan maka komponen biaya yang dapat ditambahkan serta besarnya biaya untuk dibebankan kepada calon TKI. Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 77
Article 69 Sufficiently clear Article 70 Paragraph (1) Becouse document processing of health examination of the prospective worker relatively needs long time, and considering the job training implementation in general conducted centralized in certain location so for the smooth education and training implementation they may stay in dispatch. Paragraph (2) Sufficiently clear Paragraph (3) Sufficiently clear Paragraph (4) Sufficiently clear Article 71 Paragraph (1) Basically the obligation to report as Indonesian citizen in a foreign country is the responsibility of the concerned person. But, considering the placementlocations spread, the implementation of report obligation may be conducted by private agency. Paragraph (2) Sufficiently clear
Article 72 Worker placement which not according to the jobs as states in working contract, for example in working contract states that the worker employed in position as a baby sitter, then the private agency is prohibited to place to position outside position as stated in working contract.
Article 73 Sufficient clear Article 74 Sufficient clear Article 75 Sufficient clear Article 76 Paragraph (1) Sufficient clear Paragraph (2) Every destination country of Employer may set up conditions relating employ expatriates in its country. Therefore the possibly other fee imposed on prospective worker. In order that prospective worker will not bear much excessive fee, then the fee component can be added and the number of fee impose to worker candidates.
Paragraph (3) Sufficient clear Article 77 Sufficient clear
37
Cukup Jelas Pasal 78 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Penetapan jabatan Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia tertentu, dibahas dan dilakukan bersama oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri. Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan, Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 79 Cukup Jelas Pasal 80 Cukup Jelas Pasal 81 Cukup Jelas Pasal 82 Cukup Jelas Pasal 83 Cukup Jelas Pasal 84 Cukup Jelas Pasal 85 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan Pemerintah termasuk di dalamnya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI dan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI. Pasal 86 Cukup Jelas Pasal 87 Cukup Jelas Pasal 88 Cukup Jelas Pasal 89 Cukup Jelas Pasal 90 Cukup Jelas Pasal 91 Cukup Jelas
Article 78 Paragraph (1) Sufficient clear Paragraph (2) The eatablishment of Labour Attache in certain Representative of the Republc of Indonesia, discussed and carried out with Minister responsible in foreign affairs, Minister responsible in finance, Minister responsible in state apparatus empowerment, and Minister responsible in employment. Paragraph (2) Sufficient clear Article 79 Sufficient clear Article 80 Sufficient clear Article 81 Sufficient clear Article 82 Sufficient clear Article 83 Sufficient clear Article 84 Sufficient clear Article 85 Paragraph (1) Sufficient clear Paragraph (2) The meaning of Government including National Agency for Worker Placement and Protection and Worker Placement and Protection Service Institute.
Article 86 Sufficient clear Article 87 Sufficient Clear Article 88 Sufficient Clear Article 89 Sufficient Clear Article 90 Sufficient Clear Article 91 Sufficient Clear
38
Pasal 92 Cukup Jelas
Article 92 Sufficient Clear
Pasal 93 Cukup Jelas
Article 93 Sufficient Clear
Pasal 94 Cukup Jelas
Article 94 Sufficient Clear
Pasal 95 Cukup Jelas
Article 95 Sufficient Clear
Pasal 96 Cukup Jelas
Article 96 Sufficient clear
Pasal 97 Cukup Jelas
Article 97 Sufficient Clear
Pasal 98 Cukup Jelas
Article 98 Sufficient clear
Pasal 99 Cukup Jelas
Article 99 Sufficient Clear
Pasal 100 Cukup Jelas
Article 100 Sufficient Clear
Pasal 101 Cukup Jelas
Article 101 Sufficient Clear
Pasal 102 Cukup Jelas
Article 102 Sufficient Clear
Pasal 103 Cukup Jelas
Article 103 Sufficient Clear
Pasal 104 Cukup Jelas
Article 104 Sufficient Clear
Pasal 105 Cukup Jelas
Article 105 Sufficient Clear
Pasal 106 Cukup Jelas
Article 106 Sufficient Clear
Pasal 107 Cukup Jelas
Article 107 Sufficient Clear
Pasal 108 Cukup Jelas
Article 108 Sufficient clear
Pasal 109 Cukup Jelas
Article 109 Sufficient Clear ADDENDUM STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 4445
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4445
39
40
