UNDANG-UNDANG REBUPLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG USAHA KECIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang
: a. bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila Dan Undangundang Dasar 1945 melaksanakan pembangunan Nasional yang bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual bagi seluruh rakyatIndonesia; b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat telah dan akan terus melaksanakan Pembangunan Nasional; c. bahwa dalam Pembangunan Nasional ,usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan ,potensi,dan peranb yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian Nasional yang makin seimbang berdasarkan Demokrasi Ekonomi; d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut ,Usaha Kecil perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi dimasa yang akan dating; a. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,untuk memberikan dasar hokum bagi pemberdayaan Usaha Kecil perlu dibentuk Undang-undang tentang Usaha Kecil.
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) ,Pasal 27 ayat (2),dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA KECIL.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undnag-undang ini ; 2. Usaha menengah dan Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Usaha Kecil ; 3. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengengembangan sehingga Usaha Kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; 4. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangandan kebijaksanaan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Kecil memperoleh kepastian ,kesempatan yang sama, dan dukungan usaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; 5. Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; 6. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah , dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, atau melalui lembaga lain dalam rangka memperkuat permodalan Usaha Kecil; 7. Penjaminan adalah pemberian jaminan Usaha Kecil oleh lembaga penjamin sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pembiayaan dalam rangka memperkuat permodalannya; 8. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
BAB II LANDASAN,ASAS,DAN TUJUAN Pasal 2 Pemberdayaan Usaha Kecil berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pasal 3 Pemberdayaan Usaha Kecil diselenggarakan atas asas kekeluargaan. Pasal 4 Pemberdayaan Usaha Kecil bertujuan : a. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi Usaha Menengah; b. meningkatkan peranan Usaha Kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha,peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan
pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkukuh struktur perekonomian Nasional .
BAB III KRITERIA Pasal 5 (1) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut : a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,; atau b. memilki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah ); c. milik Warga Negara Indonesia ; d. berdiri sendiri , bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; e. berbatuk usaha orang perseorang, badan usaha yang tidak berbadan hukum , atau badan usaha yang berbadan hukum , termasuk Koperasi (2) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perkonomian yang diatur dengan Peaturan Pemerintah.
BAB IV IKLIM USAHA Pasal 6 (1) Pemerintah menumbuhkan iklim usaha bagi Usaha Kecil melalui penetepan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan meliputi aspek : a. pendanaan; b. persaingan; c. prasarana; d. informasi; e. kemitraan; f. perizinan usah; dan g. perlindungan. (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 7 Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dengan menetpkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:
a. memperluas sumber pendanaan ; b. meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan ; c. memberikan kemudahan dalam pendanaan. Pasal 8 Pemeritah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek persaingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk : a. meningkatkan kerja sama sesama Usaha Kecil dalam bentuk Koperasi ,asosiasi ,dan perhimpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar Usaha Kecil ; b. mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli , oligopoly, dan monopsoni yang merugikan Usaha Kecil. c. mencegah terjadinya pengusaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-perseorang atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Kecil . Pasal 9 Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk : a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertu mbuhan Usaha Kecil ; b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu usaha bagi Usah Kecil. Pasal 10 Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek informasi sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk : a. membentuk dan memanfaatkan bank dan jaringan informasi bisnis; b. mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, teknologi, desain, dan mutu. Pasal 11 Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk : a. mewujudkan kemitraan ; b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Usaha Kecil dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar. Pasal 12 Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk :
a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan dengan mengupayakan terwujudnya sistem pelayanan satu atap; b. memberikan kemudahan persyaratan untuk memperoleh perizinan. Pasal 13 Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan sebagamana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk : a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar,ruang pertokoan , lokasi sentra industri , lokasi pertanian rakyat,lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima ,serta lokasi lainnya; b. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya ,serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun temurun ; c. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan Usaha Kecil melalui pengadaan secara langsung dari Usaha Kecil ; d. mengatur penggunaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah ; e. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
BAB V PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 14 Pemerintah, dunia usaha ,dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dalam bidang : a. produksi dan pengolahan ; b. pemasaran ; c. sumber daya manusia, dan d. teknologi. Pasal 15 Pemerintah ,dunia usaha ,dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimnana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dengan : a. meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan ; b. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan ; c. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan ,bahan baku ,bahan penolong,dan kemasan . Pasal 16 Pemerintah,dunia usaha,dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang pemasaran baik didalam maupun diluar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dengan
a. b. c. d. e.
melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran ; meningkatkan kemampuan manajemen dan dan teknik pemasaran ; menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar ; mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi ; memasarkan produk Usaha Kecil. Pasal 17
Pemerintah , dunia usaha ,dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana di maksud dalam Pasal 14 huruf c dengan : a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial ; c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan ,pelatihan , dan konsultasi Usaha Kecil ; d. menyediakan tenaga penyuluh dan konsultasi Usaha Kecil . Pasal 18 Pemerintah ,dunia usaha , dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dengan : a. meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian mutu; b. meningkatkan kemampuan dibidang penelitian untuk mengembangkan desain dan tenologi baru ; c. memberikan inentif kepada Usaha Kecil yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup; d. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi; e. meningkatkan kemampuan memenuhi standarisasi teknologi; f. menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitan dan pengembangan dibidang desain dan teknologi bagi Usaha Kecil. Pasal 19 (1) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang menyangkut tata cara, bobot, intensitas ,prioritas ,dan jangka waktu pembinaan dan pengembangannya , dilaksanakan denagan memperhatikan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Kecil yang bersangkutan . (2) Ketentuan mengenai tata cara, bobot, intensitas ,prioritas,dan jangka waktu pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Pemerintah. Pasal 20 (1) Usaha Kecil yang telah dibina dan berkembang menjadi Usaha Menengah masih dapat diberikan pembinaan dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun.
(2) Pemerintah menetapkan bidang pembinaan dan pengembangan yang masih perlu diberikan kepada Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Usaha Kecil yang telah dibina dann berkembang menjadi Usaha Menengah tetap menempati lokasi usaha dan melakukan kegiatan usaha yang dicadangkan.
BAB IV PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN Pasal 21 Pemerintah ,dunia usaha ,dan masyarakat menyediakan pembiayaan yang meliputi : a. kredit perbankan; b. pinjaman lembaga keuangan bukan bank c. modal ventura; d. pinjaman dari dana penyisihan sebagian laba usaha milik Negara (BUMN); e. hibah; dan f. jenis pembiayaan lainnya. Pasal 22 Untuk meningkatkan akses Usaha Kecil terhadap pembiayaan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 21dilakukan dengan : a. meningkatkan kemampuan dalam pemupukan modal sendiri; b. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan ; c. meningkatkan kemampuan manajemen keuangan; d. menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penjamin. Pasal 23 (1) Pembiayaan bag Usaha Kecil dapat dijamin oleh lembaga penjamin yang dimiliki Pemerintah dan/atau swasta. (2) Lembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjamin pembiayaan Usaha Kecil dalam bentuk : a. penjaminan pembiyaan kredit perbankan; b. penjaminan pembiayaan atas bagi hasil; c. penjaminan pembiayaan lainnya. Pasal 24 Lembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas : a. lemnbaga penjamin yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. lembaga lainnya yang ditetapkan sebagai lembaga penjamin.
Pasal 25 Pembiayaan dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 23 yang menyangkut alokasi , tata cara ,prioritas, serta jangka waktu pembiayaan dan penjaminan dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Kecil.
BAB VII KEMITRAAN Pasal 26 (1) Usaha Menengah dan Usaha Besar melaksanakan hubungan kemitraan dengan Usaha Kecil , baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha . (2) Pelaksaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha . (3) Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan ,pemasaran permodalan ,sumber daya manusia,dan teknologi. (4) Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara. Pasal 27 Kemitraan dialaksanakan dengan pola : a. inti plasma; b. sub kontrak; c. dagang umum; d. warabala; e. keageanan;dan. f. Bentuk-bentuk lain. Pasal 28 Usaha Kecil yang melaksanakan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah usaha yang telah terdata dan pengeloaannya sebagian besar dilakukan Oleh warga Negara Indonesia. Pasal 29 Hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan.hak dan kewajiban masing-masing pihak , bentuk pembinaan dan pengembangan,serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.
Pasal 30 Pelaksanaan hubungan kemitraan yang berhasil antara Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Usaha Kecil ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Menengah atau Usaha Besar oleh Usaha Kecil mitra usahanya dengan harga wajar. Pasal 31 Dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ,Usaha Menengah atau Usaha Besar dilarang memiliki dan/ atau mengusai Usaha Kecil mitra usahanya. Pasal 32 Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan datur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah.
BAB VIII KOORDINASI DAN PENGENDALIAN Pasal 33 (1) Presiden menunjuk Mentri yang membidangi Usaha Kecil yang bertanggung jawab atas,serta mengkoordinasikan dan mengendalikan pemberdayaan Usaha Kecil. (2) Untuk memantapkan koordinasi dan pengendalian ,Presiden dapat membentuk lembaga koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Kecil yang dipimpin oleh Mentri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan anggota-anggotannya terdiri dari unsur Pemerintah,pengusaha tenaga ahli ,tokoh dan lembaga swadaya masyarakat. (3) Koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pen yusunan kebijaksanaan dan program pelaksanaan ,pemantauan ,evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan Usaha Kecil.
BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 34 Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mengaku atau memakai nama Usaha Kecil sehingga memperoleh fasilitas kemudahan dana , keringanan tarif, tempat usaha ,bidang dan kegiatan usaha ,atau pengadaan barang dan jasa atau pemborongan pekerjaan Pemerintah yang diperuntukan dan dicadangkan bagi Usaha Kecil dincam dengan penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
Pasal 35 Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 adalah tindak pidana kejahatan.
BAB X SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 36 (1) Usaha Menengah atau Usaha Besar yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan atau Denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) oleh instansi yang berwenang. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan atas nama Badan usaha ,dapat dikenakan sanksi administrative berupa pencabutan sementara atau pencabutan tetap izin usaha oleh instasi yang berwenang.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 37 Dengan berlakunya Undang-undang ini ,seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan Usaha Kecil dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini . Pasal 38 Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini Dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta Pada tanggal 26 Desember 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO
Diundangkan di jakarta Pada tanggal 26 Desember 1995 MENTRI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA ttd MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 74.
