MANAGEMENT OF COOPERATION ON AGRICULTURAL INVESTMENT AMONG ISLAMIC COUNTRIES: A STRATEGY FOR ACHIEVING FOOD SECURITY AND SOLVING POVERTY OF THE MOSLEM WORLD
Ulfa Jamilatul Farida, SIP., SHI.,MSI ABSTRACT One of definitions of Islamic Economic expresses that Islamic economic aims to study and realize the human being prosperity (al-falah) achieved through organizing natural resources based on cooperation and participation. From the definition, Islamic Economic as previously mentioned above, Islamic economic issues are not merely islamic financial institution and islamic banking, but also concerning about all dimensions of economic problem of people including food insecurity and poverty issues. Global food crises occurred post 2008 have clearly figured out the susceptibility of food security of world countries not only in poor countries but also welfare countries. World Bank data shows that there are millions of hungry people everyday. Referring to FAO data, it is known that the buried countries in the world caused by food are primarily faced by Muslim countries. This research aims to study strengthening food security in Muslim countries and resolution mechanism. Food problem is a common problem that is difficult to be overcome by each country alone. That is why a cooperation mode becomes important to overcome food problem of Muslim countries. Food problem is economic problem both conventional and Islamic economic. A multitude of factors are expected to cause continued food price increases as evidenced by World Bank’s food price index in January 2011, which rose 29% above its level from a year earlier. From Egypt, Indonesia, Bangladesh, and Sudan, to Pakistan–many of the 57 OIC (Organization of Islamic Conference) member countries are facing some of the worst pains of this global food crisis. This study uses an approach of food management and integration patterns issued by Ernst B .Hass. The basic idea is an integration process to realize an effective "political community". In addition, by using a classification model of OIC member states based on the potential of natural resources, especially agriculture and food, this research aims to figure out a pattern of agricultural investment cooperation among Muslim countries. Finally, this
1893
paper provides a unique explanation of the OIC countries in terms of food resources and the possibilities of cooperation that can be done to overcome the food crisis and the Islamic world poverty. Keywords: food security, poverty, investment in agriculture. Latar Belakang Masalah Berbicara mengenai kajian Islam dalam bidang ekonomi atau sering disebut ilmu ekonomi Islam atau ekonomi syariah senantiasa menarik dan dinamis. Salah satu definisi ekonomi Islam menyatakan bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk mengkaji dan mewujudkan kesejahteraan manusia (al-falāh) yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi. 530 Definisi tersebut diatas adalah ekonomi Islam yang berkerangkakan maqāşid alsyarī’ah.531 Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falāh), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayāt at-tayyibah). 532 Dari definisi dan tujuan ekonomi Islam sebagaimana tersebut di atas jelas ekonomi Islam bukan hanya lembaga keuangan Islam dan perbankan Islam, namun menyangkut semua dimensi masalah ekonomi umat termasuk dalam hal ini masalah pangan. Di tengah kehidupan sejahtera dan serba berkecukupan di hampir seluruh penduduk negara maju dan beberapa kelompok di negara yang sedang berkembang, fakta memperlihatkan bahwa terdapat 25000 orang yaitu terdiri 18000 anak-anak dan 7000 orang dewasa meninggal karena kelaparan dan lebih dari 1 milyar orang kelaparan setiap malamnya di seluruh pelosok dunia. 533 Hal ini berlawanan dengan hak dasar bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan makanan dan kebutuhan dasar lainnya. Makanan adalah hak yang pertama harus dipenuhi untuk sebuah kehidupan di dunia ini. Dari data FAO daftar sebaran penduduk yang mengalami kelaparan dan ketidaktahanan pangan adalah negara-negara muslim yang juga merupakan kelompok negara anggota
530
Lihat Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashriy al-Bagdady al-Mawardy, al-Ahka`m al-Sultha`niyyah, Dar al-Fikr, Beirut [nd]. Juga lihat A.A. Islahi, “Economic Concept of Ibn Taimiyyah”, dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (Ed), Reading in Islamic Economic Thought, (Malaysia: Reading in Islamic Economic Thought, 1992). 531 Lihat juga M.B. Hendri Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islami, (Yogyakarta: EKONISIA, 2003). 532 Al-Qur’an menyebut kata falāh dalam 40 tempat. Falāh mencakup konsep kebahagiaan dalam dua dimensi yaitu dunia dan akhirat. Kebahagiaan dimensi duniawi, falāh mencakup tiga aspek, yaitu: (1). Kelangsungan hidup, (2). Kebebasan dari kemiskinan, (3). Kekuatan dan kehormatan. Sedangkan dalam kebahagiaan dimensi akhirat, falāh mencakup tiga aspek pokok juga, yaitu: (1).Kelangsungan hidup yang abadi di akhirat, (2).Kesejahteraan abadi, (3).Berpengetahuan yang bebas dari segala kebodohan. Lihat Ibid., hal.7. 533 Lihat Md Sirajul Islam Molla, “18000 Children Die of Starvation Everyday: Cannot We Save Them?”, dalam Mohamed Behnassi, Sidney Draggan, Sanni Yaya (Ed.), Global Food Insecurity, Rethinking Agricultural and Rural Development Paradigm and Policy, (New York: Springer, 2011), hal. 127.
1894
organisasi konferensi islam (OKI) yaitu antara lain: Banglades dan negara-negara Afrika sub Sahara.534 Dalam konteks ini, masyarakat yang tidak dapat mengembangkan penyesuaian diri terhadap kerentanan-kerentanan yang ada akan mengakibatkan terjadi ketahanan pangan yang tidak baik. Bentuk ketidaktahanan pangan ada dua macam yaitu bersifat transitori dan bersifat kronik. Ketidaktahanan transitori adalah masyarakat yang kekurangan makanan akibat bencana alam atau gagal panen, sementara ketidaktahanan kronik adalah kekurangan makanan yang terus menerus karena daya beli dan sumber daya insan yang rendah. 535 Kondisi kemiskinan di negara-negara muslim ini rata-rata adalah kelaparan atau ketidaktahanan pangan kronik. Mengapa terjadi kemiskinan dan siapa yang idealnya bertanggung jawab terhadap masalah kemiskinan tersebut? Secara umum kemiskinan yang berakibat pada kondisi kelaparan dan ketidaktahanan pangan disebabkan oleh sistem proteksi yang berakibat pada penyalahgunaan fungsi makanan, makanan yang berkualitas rendah, sistem pasar yang buruk, kekerasan dalam suatu negara atau kondisi perang, jumlah penduduk yang berlebihan, wabah penyakit, dan lain sebagainya.536 Kondisi sebagaimana terurai di atas adalah kondisi riil masyarakat dunia pada umumnya dan rakyat di negara muslim pada khususnya. Berangkat dari gambaran ini penelitian ini fokus bagaimana sikap Islam secara operasional menjawab masalah buruknya ketahanan pangan negara-negara muslim. Dalam konteks tujuan ekonomi Islam maka penelitian ini membahas bagaimana secara konseptual masalah ketahanan pangan di negara-negara muslim dapat diatasi. Pembahasan ketahanan pangan dalam ekonomi Islam idealnya masuk kategori isu utama ekonomi Islam mengingat sebagian besar negara muslim mengalami hal tersebut. Sistem ekonomi dunia selama ini (kapitalis) menjadikan negara-negara muslim menjadi negara pinggiran, sehingga secara sistemik rentan dengan masalah kemiskinan dan kekurangan pangan.537 Selain itu terdapat data yang lebih menyudutkan masalah ketahanan pangan negara-negara muslim yaitu proporsi impor bahan pangan di negaranegara muslim jauh lebih besar dibandingkan dengan ekspornya, dan hal ini diperparah dengan keadaan seringkali terjadi goncangan harga jual beli bahan pangan dunia yang tidak imbang dengan harga domestik.538 Masalah ketahanan pangan di negara-negara muslim sudah demikian kompleks namun belum terlambat untuk diatasi dan hal ini dapat menjadi entry point ekonomi Islam memasuki isu ketahanan pangan. 534
Ibid. John Shaw, World Food Security: A History Since 1945, (New York: Palgrave Macmillan, 2007) 536 Lihat Md Sirajul Islam Molla, “18000 Children Die …., hal. 129. 537 Lihat Immanuel Wallerstein, World System Analysis: An Introduction, (Amerika: Duke University Press, 2005). 538 Ibid. 535
1895
Rumusan Masalah Dari latar belakang masalah di atas maka muncul pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana pola manajemen kerjasama yang efektif untuk mencapai penguatan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan di dunia Islam?
Kerangka Teori Definisi Ekonomi Islam Mengingat banyaknya definisi ekonomi Islam maka dalam konteks penelitian ini definisi ekonomi Islam merujuk pada definisi ekonomi Islam oleh Muhammad Akram Khan. Muhammad Akram Khan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu yang bertujuan untuk mengkaji kesejahteraan manusia (al-falāh) 539 yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi. Adapun definisi sebagaimana tersebut di atas memiliki tiga kunci konsepsional, yakni: al-falāh yakni kesejahteraan; resources atau sumber-sumber daya, dan; kooperasi dan partisipasi. 540
Prinsip Hubungan Ekonomi Internasional dalam Islam M.N. Siddiqi 541 dalam tesisnya yang berjudul “Principles of International Economic Relations in Islam” menyatakan bahwa dalam konteks hubungan ekonomi internasional prinsip Islam yang diterapkan adalah sebagai berikut:542 Universality 539
Lihat Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashriy al-Bagdady al-Mawardy, al-Ahka`m alSultha`niyyah, Dar al-Fikr, Beirut [nd]. Juga lihat A.A. Islahi, “Economic Concept of Ibn Taimiyyah”, dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (Ed), Reading in Islamic Economic Thought, (Malaysia: Reading in Islamic Economic Thought, 1992). 540 Disarikan dari Muhammad Akram Khan, An Introduction to Islamic Economics, (Islamabad, Pakistan: International Institute of Islamic Thought and Institutes of Policy Studies, IIIT, 1994), hal.33-49. Dan lihat dalam Anas Zarqa’, “Islamic Economics: An Approach to Human Welfare”, dalam Aidid Ghazali dan Syed Omar (eds), Reading in the Concept and Methodology of Islamic Economics, (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1989), hal. 29-38. 541 Professor, Department of Economics and Center for Reseacrh in Islamic Economics, King Abdul Aziz University, Jeddah. 542 Disarikan dari M.N. Siddiqi, “Principles of International Economic Relations in Islam”, dalam Islamic Development Bank and Islamic Research and Training Institute, International Economic Relations from Islamic Perspectives, (Jeddah, Saudi Arabia: IDB-IRTI, 1992).
1896
Brotherhood and cooperation Justice and fair dealings Selanjutnya dalam tujuan eksistensi “Ummah” maka dalam hubungan ekonomi internasional penting untuk mewujudkan kebijakan internal dan eksternal yang berbasis dengan syari’ah Islam. Islam sangat menekankan kebebasan dalam perdagangan sehingga jika melihat konteks sekarang di mana negara-negara besar sangat dominan maka dalam perspektif Islam kerjasama ekonomi internasional harus bermuatan nilai humanitarian dan perlindungan terhadap hak pihak yang lemah. Dalam hal ini maksudnya bahwa ketika terjadi gerakan agresif dari negara industri besar untuk mengembangkan bisnis ekonomi di negara berkembang khususnya negara muslim yang masuk kategori berkembang sehingga sangat mendesak negara berkembang ini maka idealnya terdapat institusi yang mengatur gerak modal dan tenaga kerja dan juga melindungi sektor industri mereka. Jika negara muslim yang sedang berkembang tidak mampu bargaining position dengan industri negara kaya maka harus ada lembaga yang mewakilinya sehingga hak-hak nya terlindungi.
Kerangka Fungsionalisme dalam Integrasi Neo fungsionalisme adalah salah satu pemikiran dari teori integrasi yang paling menyeluruh, sekalipun banyak mendapat kritikan. Pendekatan ini mempunyai peran yang signifikan dalam analisa ekonomi politik internasional. Neo fungsionalisme pada dasarnya dapat dilihat sebagai sebagai kelanjutan dari tradisi berfikir kaum fungsionalisme. Berbicara mengenai teori integrasi, dalam hal ini akan diambil beberapa pendapat tentang integrasi dari aliran fungsionalisme. Menurut Ernst B. Hass, integrasi adalah: “integration as a process “whereby political actors in several distinc national settings are persuaded to shift their loyalities, expectations, and political activities toward a new center, whose institutions process or demand jurisdiction over the preexisting national states.”543 Tampak dalam definisi ini bahwa integrasi adalah suatu proses di mana aktor-aktor politik di beberapa wilayah nasional yang berbeda terdorong untuk memindahkan kesetiaan, harapan, dan kegiatan politik mereka ke suatu pusat baru yang lembagalembaganya memiliki atau menuntut jurisdiksi atas negara-negara nasional yang ada sebelumnya. Yang terpenting dari definisi ini adalah gagasan bahwa hasil akhir suatu proses integrasi berujud “komunitas politik”.
543
James Daugherty and Robert L. Pfaltzgraff, Jr., Contending Theories of Internastional Relations A Comprehensive Survey Third Edition, (New York: Harper Collins Publisher, 1990), hal. 433.
1897
Masih dalam kerangka integrasi, terdapat satu dasar konseptual dalam Islam yang penting yaitu masalah kerjasama. Secara filosofi al-Quran menyebutkan tentang pentingnya kerjasama sesama muslim yang salah satunya terdapat dalam SQ. al Maidah (5):2, yaitu: … Artinya: “…dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”
Tesis utama neo fungsionalisme adalah bahwa integrasi dalam satu sektor cenderung ekspansif merangsang timbulnya integrasi di sektor-sektor lain. Ini merupakan strategi yang ditawarkan untuk menuju unifikasi politik. Dalam konteks mengatasi ketahanan pangan negara-negara muslim dengan adanya kerjasama dan integrasi ekonomi dapat meminimalisir keterbatasan-keterbatasan yang muncul sehingga masalah dapat teratasi.544 Ketiga kerangka konseptual di atas yakni: hubungan ekonomi internasional dalam Islam, manajemen strategi, dan teori integrasi berfungsi secara terpadu dan membentuk kerangka teoretik yang selanjutnya menjadi pisau analisa untuk menjawab masalah penelitian ini. Hubungan ekonomi internasional dalam Islam menjadi akan pemetaan ekonomi makro dan mikro dalam ekonomi Islam dan posisi isu ketahanan pangan dalam ekonomi Islam. Setelah itu manajemen strategi membantu membuat formulasi penyelesaian masalah ketahanan pangan dunia Islam termasuk di dalamnya pemetaan potensi investasi dan selanjutnya integrasi menjadi kerangka penyelesaian.
Konsep New Economy Strategies (NES) Konsep New Economy Strategies dipergunakan untuk analisa pemetaan kerjasama. Konsep New Economy Strategies merupakan kerangka strategi ekonomi yang konstruktif yang dikemukakan oleh Richard Seline.545 Dalam kerangka ini terdapat pemetaan dengan mekanisme pengidentifikasian terhadap kekurangan dan kelebihan masing-masing negara sehingga muncul formulasi kerjasama efektif yang dapat 544
Lihat A.H.M. Sadeq, Islamic Economics Some Selected Issues, (Lahore-Pakistan: Islamic Publications (PVI) Ltd., 1989), hal. 101. 545 Richard Seline, "Global Hubs and Global Nodes: Challenging Traditional Views of Communities, Clusters and Competitiveness", Community College Journal, Vol. 76 (3), 2005, 38-41. Dapat diakses: http://www.aacc.nche.edu/Publications/CCJ/Pages/default.aspx
1898
dilakukan. Kerangka NES Richard Seline dihasilkan dari penelitian dan pengujian di wilayah Amerika, namun demikian kerangka ini sangat relevan untuk dipergunakan dalam konteks negara muslim sebagaimana konteks penelitian ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan NES Richard Seline sebagai berikut:
Gambar di atas memperlihatkan perubahan kecenderungan klaster ekonomi atau kluster perilaku ekonomi yang tradisional berubah ke perilaku kluster ekonomi yang baru yang memetakkan hubungan antara negara-negara “hub” dengan negara-negara “node”. 546 Dalam rangkaian klaster NES di atas, pusat (hub) merupakan wilayah khusus yang mempunyai komoditas cukup penting untuk mendukung arah pembangunan, sedangkan Node adalah suatu lokasi yang secara signifikan dapat mendukung pusat dengan program-program yang berfungsi melengkapi. Teknis Analisis Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Critical Discourse Analysis atau disingkat CDA (analisis wacana). CDA merupakan bantuan dalam analisis berbasis bahasa-data. Selanjutnya analisa ekonomi politik membantu dalam analisa proses integrasi. Dengan demikian posisi CDA adalah sarana mengatasi masalah positionality dimana pengetahuan tidak pernah menjadi fenomena netral atau objektif, tetapi sangat tergantung dengan masalah tempat dari mana orang berbicara, kepada siapa, dan untuk apa tujuannya.547
546
Ibid. Baca Chris Baker and Dariuzs Galasinaaski, Cultural Studies and Discourse Analysis: A Dialogue on Language and Identity, (London: SAGE Publications Ltd., 2001), hal. 22. 547
1899
Pembahasan 1.
Pangan sebagai Senjata Baru dalam Dominasi Global
a) Konteks Global Pasca perang-perang besar seperti perang dunia I, perang dunia II, dan perang dingin, maka dominasi global tidak lagi diwarnai dengan perang yang berskala dunia, namun dominasi global tetap ada melalui perang model baru atau penjajahan model baru. Penjajahan model baru lebih bersifat gerakan yang agresif dari negara maju untuk menguasai sumber-sumber daya alam di dunia melalui sistem ekonomi politik internasional. Krisis pangan global tahun 2007-2008 menjadi sebuah momentum penting bahwa basis negara kepada sektor pertanian sangat penting. Jika dilihat dalam sejarah pasca perang dunia II, memang ada beberapa kali krisis pangan dunia dan salah satu yang berskala besar adalah tahun 2007-2008.548 Dari masalah krisis pangan tahun 2008 ini, dampaknya masih terjadi sampai sekarang, sehingga pangan menjadi masalah yang sangat penting dan serius. Pada dasarnya sudah sejak lama negara-negara maju/kaya mengincar dan melakukan investasi pertanian namun memang filosofinya adalah penguasaan akan sumber, dan karena dipicu krisis pangan tersebut maka gerak investasi pertanian negara maju di negara berkembang yang potensial semakin agresif. Dari kondisi krisis ini mengakibatkan harga pangan labil dan negara-negara mulai membuat strategi mengatasi dan mengantisipasinya. Fakta ini bahwa pangan menjadi senjata baru dominasi global. Menurunnya harga komoditas pangan akibat krisis ekonomi global pasca 2008 ibaratnya hanya semacam ambil napas sebelum harga kembali merangkak naik dengan naiknya permintaan dunia sejalan dengan mulai pulihnya ekonomi global, terus bertumbuhnya dengan kuat ekonomi China dan India, serta adanya faktor lain yang menjadi kendala produksi, seperti faktor iklim dan kompetisi penggunaan lahan antara komoditas pangan dan biofuel.
b)
Gerak Invasi Lahan Pertanian untuk Pemenuhan Pangan
Komoditas pertanian dan pangan menjadi komoditas emas baru yang diburu. Melalui agricultural outsourcing, negara-negara maju dan korporasi multinasional menggelontorkan dana miliaran dollar AS untuk investasi di sektor produksi pangan dan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel). Muncul fenomena ”negara melakukan investasi di lahan pertanian negara lain untuk mengamankan pasokan pangan di dalam 548
Disarikan dari: Baris Karapinar and Christian Harbeli (Ed), Food Crisis and The World Trade Organization, (New York: Cambridge University Press, 2010), hal. 1-23.
1900
negerinya sendiri” dengan mengakuisisi lahan-lahan pertanian (land grab) di negaranegara berkembang dan negara-negara miskin, serta memanfaatkan buruh tani murah lokal dan berbagai kemudahan yang ditawarkan negara tuan rumah.549 Target ”pencaplokan tanah” mereka terutama adalah negara-negara Afrika, Asia, dan Amerika Latin, kawasan dengan ratusan juta penduduk masih mengalami kelaparan. Negara yang diincar bukan hanya negara berlahan subur, seperti Brasil, Rusia, atau Ukraina, tetapi juga negara pertanian miskin, seperti Kamerun, Etiopia, Madagaskar, dan Zambia, yang selama ini tak banyak dipertimbangkan sebagai lahan investasi. Negara-negara ini mendadak sangat menarik dan mengundang investor dari seluruh dunia yang menginginkan lahan pertanian mereka. Jumlah investor yang mengajukan izin menggarap lahan di Etiopia dalam beberapa tahun terakhir mencapai 80.000 investor lebih, tetapi hanya 2.000 yang berhasil mendapatkan konsesi lahan.550 Berdasarkan perkembangan investasi pertanian di atas, sektor pangan menjadi komoditas investasi yang sangat diminati dan yang menjadi masalah adalah negara kaya ataupun investor swasta hanya mengutamakan keuntungan semata. Dalam hal ini jelas tidak saja negara atau investor non muslim namun juga negara dan investor muslim hanya mementingkan keuntungan dan keberlanjutan bisnisnya sehingga jelas logika kapitalis yang berorientasi keuntungan yang besar dengan eksploitasi menjadi dasar investasi mereka.
c)
Eksistensi WTO untuk Keamanan Pangan Negara-negara muslim
Sistem perdagangan internasional yang dipromosikan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) termasuk di dalamnya sistem liberalisasi pasar sangat merugikan para petani kecil di negara-negara miskin. Sistem perdagangan WTO ini juga meningkatkan risiko dan ketergantungan negara miskin terhadap produsen besar, mengancam keamanan pangan, menimbulkan kelaparan dan kemiskinan.551 Menurut De Schutter teori keamanan pangan yang memisahkan antara wilayah penghasil pangan (food-surplus regions) dan wilayah yang kekurangan pangan (food-deficit regions), antara negara eksportir dan importir pangan, antara pemenang dan pecundang tidak lagi bisa diterima.552 549
http://regional.kompas.com/read/2009/09/04/0419296/Menyemai.Bibit.Baru.Krisis. Pangan. Diakses 10 Maret 2012, jam 10.00 wib. 550 Ibid. 551 Mohamed Behnassi, Sidney Draggan, Sanni Yaya (Ed.), Global Food Insecurity, Rethinking Agricultural and Rural Development Paradigm and Policy,…, hal. 103-104. 552 Olivier De Schutter was appointed the Special Rapporteur on the right to food in May 2008 by the UN Human Rights Council. He is independent from any government or organization. Baca: "The World Trade Organization and the Post-Global Food Crisis Agenda: Putting Food Security First in the International Food System, see: http://www.srfood.org/images/stories/pdf/ otherdocuments/20111116_briefing_note_05_en.pdf
1901
De Schutter menekankan, WTO harus menyadari bahaya ketergantungan negara miskin terhadap sistem perdagangan pangan dunia. Negara miskin akan dirugikan oleh volatilitas (risiko naik turunnya) harga pangan sehingga mereka akan terjebak pada kemiskinan dan kelaparan yang berkepanjangan yang akan dirasakan baik oleh masyarakat perkotaan maupun di pedesaan. Biaya untuk memenuhi kebutuhan pangan negara miskin meningkat lima hingga enam kali lipat antara 1992 dan 2008. Sebanyak 25% kebutuhan pangan negara miskin saat ini dipenuhi melalui impor.553 Dari fakta tersebut di atas maka khususnya di bidang pangan, eksistensi WTO tidak dapat mewakili kepentingan negara-negara dunia Ketiga di mana mayoritas negara muslim di dalamnya. Kebijakan WTO selama ini selalu mempromosikan liberalisasi atau perdagangan bebas sangat merugikan petani miskin. Negara miskin selain kesulitan mengakses pasar internasional juga menjadi korban eksploitasi lahan, air dan sumber daya alam dari perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang seringkali adalah perusahaan multinasional asing melalui pola bagi hasil yang tidak adil di sektor pertanian bahkan di sektor pertambangan.
2.
Kebutuhan Pangan dalam Ekonomi Islam
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa salah satu definisi ekonomi Islam yang sangat relevan adalah definisi yang menyatakan bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk mengkaji kesejahteraan manusia (al-falāh) 554 yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi. Definisi menurut Muhammad Akram Khan ini berimplikasi secara positif dalam ekonomi Islam baik secara makro maupun mikro yang mana dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.
Tabel.1 Aspek Mikro dan Aspek Makro dalam Fālah555 Unsur Fālah
Aspek Mikro
Kelangsungan hidup Kelangsungan biologis; kesehatan, Hidup kebebasan keturunan, dan sebagainya. 553
Aspek Makro Keseimbangan ekologi dan lingkungan
Ibid. Lihat Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashriy al-Bagdady al-Mawardy, al-Ahka`m alSultha`niyyah, Dar al-Fikr, Beirut [nd]. Juga lihat A.A. Islahi, “Economic Concept of Ibn Taimiyyah”, dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (Ed), Reading in Islamic Economic Thought, (Malaysia: Reading in Islamic Economic Thought, 1992). 555 Muhammad Akram Khan, An Introduction to Islamic Economics…., hal. 35-36. 554
1902
Kebebasan berkeinginan
Kelangsungan hidup ekonomi; kepemilikan faktor produksi
Pengelolaan sumber daya alam
Kelangsungan hidup sosial; persaudaraan dan harmoni hubungan sosial.
Kebersamaan sosial, ketiadaan konflik antar kelompok.
Kelangsungan hidup politik; kebebasan dalam partisipasi politik.
Jati diri dan kemandirian
Terbebas dari kemiskinan
Penyediaan sumber daya untuk seluruh penduduk
Penyediaan kesempatan berusaha untuk semua penduduk.
Dari tabel diatas dan jika ditarik dalam konteks penelitian ini menjelaskan bahwa dalam ekonomi Islam kebutuhan pangan masuk kategori pertama yaitu terkait kelangsungan hidup dan selebihnya tentu tetap terkait kategori lainnya. Dari kerangka ini mulai terjawab rasionalisasi dan signifikansi penelitian ketahanan pangan dalam konteks ekonomi Islam. Kemudian masih terkait dengan isu pangan bagaimana akar permasalahan ekonomi membuat sebuah deskripsi? Dalam hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:556
556
Munrohim Misanam, M. Bekti Hendri Anto, Priyonggo Suseno, Textbook, Ekonomi Islam…., hal.
10.
1903
Bagan.2 Akar Permasalahan Ekonomi
Konflik antar berbagai tujuan hidup
Ketidakmerataan distribusi sumber daya
Keterbatasan manusia
Permasalahan Ekonomi Kelangkaan Relatif
1. 2. 3.
Konsumsi: Komoditas apa yang diperlukan untuk mewujudkan maslahah? Produksi: Bagaimana komoditas dihasilkan agar maslahah dapat terwujud? Distribusi: Bagaimana sumber daya dan komoditas didistribusikan sehingga mencapai maslahah?
Dalam pembahasan mengenai akar masalah ekonomi yang diawali dari konflik antarberbagai tujuan hidup, ketidakmerataan distribusi sumber daya, dan keterbatasan manusia. Terkait ketahanan pangan, pertama mengenai konflik antarberbagai tujuan hidup, maka jelas tatanan ekonomi dunia yang sekarang ini secara mayoritas dikuasai kapitalisme, bahkan paradigma kapitalisme juga secara praktis dijalankan di negaranegara muslim. Dalam logika ini maka konflik antarberbagai tujuan hidup seirama dengan teori sistem dunia yang menyebutkan klasifikasi negara dengan tiga kategori: negara core (inti), negara semi phery-phery (semi pinggiran) dan negara phery-phery (pinggiran).557 Ketidaktahanan pangan biasa terjadi di dua kategori negara yang terakhir. Dari realitas ini jelas dalam logika kapitalis, ketika terjadi kekurangan di negara lemah maka itulah kesempatan negara core (kuat) untuk membuat negara lemah (semi phery-phery dan phery-phery) tersebut tergantung dengan negara kuat (core). Kondisi sekarang ini, bukan hal yang aneh jika rantai pertambahan nilai dipotong dengan cara menempatkan potongan aktivitas yang padat karya dalam produksi barang-barang yang secara
557
Immanuel Wallerstein, World System Analysis: An Introduction….
1904
tradisional dianggap sebagai produk padat modal, teknologi dan memerlukan keahlian tinggi di wilayah dengan upah buruh yang rendah.558 Lebih lanjut dalam kerangka kapitalisme global, pembagian kerja global yang baru sedang menggeser hubungan core-periphery dengan memasukkan beberapa segmen dari Dunia Ketiga menjadi bagian dari core sembari mendegradasi beberapa unsur lainnya dari core di pusat maupun di Negara-negara berkembang menjadi periphery. Hubungan pusat dan pinggiran menjelma menjadi hubungan sosial, tidak lagi hubungan berbasis geografis. 559 Ketika hal ini secara praktis dilakukan maka yang terjadi adalah bukan pengentasan dari ketidaktahanan pangan namun justru pembuatan kemiskinan berkelanjutan, hal ini dapat melalui mekansime hutang melalui lembaga keuangan dunia seperti IMF, World Bank, dan lain sebagainya. Selanjutnya tentang ketidakmerataan distribusi sumber daya. Dalam konteks ini jelas pada dasarnya masing-masing negara bangsa mempunyai potensi sumber daya yang jika dikelola dengan baik akan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Masalah distribusi sumber daya dalam konteks negara tentu pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengatur sehingga rakyat tidak mengalami masalah. Dalam konteks ketahanan pangan, banyak sekali penyimpangan dalam masalah pengelolaan bahan pangan, dan ironisnya seringkali ketika kelangkaan pangan terjadi justru penimbunan dilakukan oknum yang dekat dengan pemerintah dan mengendalikan harga. Selanjutnya mengenai keterbatasan manusia. Manusia sebagai agen dari aktifitas ekonomi jelas memiliki keterbatasan-keterbatasan. Manusia jika ditarik secara makro sebagai pelaku ekonomi maka identitas ini melekat pada negara dan pemerintahan. Ketika terjadi keterbatasan secara ideal akan melakukan upaya untuk mengatasinya yaitu dapat melalui mekanisme kerjasama. Dari ketiga akar masalah ekonomi diatas maka muncul permasalahan ekonomi yaitu kelangkaan relatif. Jika terjadi kelangkaan relatif maka dalam konteks ini pihak yang berkewajiban (pemerintah atau negara) wajib melakukan upaya-upaya solutif untuk mengatasinya. Mekanisme mengatasi masalah ini meliputi penyelesaian masalah konsumsi, produksi, dan distribusi. Dalam ekonomi Islam dimana sudah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa orientasi ekonomi Islam adalah kesejahteraan maka dalam konteks penelitian ini jelas kesejahteraan yang ingin dicapai adalah ketercukupan pangan. Dari uraian di atas jelas masalah pangan merupakan isu ekonomi Islam yang sudah seharusnya mendapat perhatian dan upaya penyelesaian. Hal ini sangat signifikan untuk dibahas mengingat
558
Paul Krugman, “Growing World Trade” in Brookings Papers on Economic Activity (1995), hal. 327-
377.
559
Ibid.
1905
cita-cita mulia ekonomi Islam tentang al-falāh tidak mungkin tercapai ketika umat masih mengalami krisis pangan.
3.
Gambaran Masalah Ketahanan Pangan Negara-negara Muslim
Dari data FAO memperlihatkan bahwa mayoritas penderita ketidaktahanan pangan adalah negara-negara di Afrika sub-Sahara yang nota bene negara muslim maka untuk wilayah ini akan lebih komprehensif pembahasannya. Dalam perkembangannya sampai tahun 2011 di wilayah negara berkembang secara umum sektor pertanian mampu mencukupi pangan bahkan meningkat 40%, namun di Afrika sub-Sahara justru menurun sebesar 5%. Hal ini cukup tragis yaitu ketika sekitar 70% penduduk Afrika sub-Sahara bertani namun mereka semua mengalami ketidaktahanan pangan kronik.560 Meskipun lahan Afrika-sub Sahara sangat luas dibandingkan dengan wilayah negara lain di dunia namun lahan ini tidak subur untuk pertanian dikarenakan kemarau panjang membuat lahan kering, dan juga ketika bertani terdapat tanaman-tanaman parasit yang sulit diatasi akhirnya mengakibatkan gagal panen. Selanjutnya untuk mengetahui beberapa masalah ketahanan pangan di negaranegara muslim dapat dilihat sample data pada tabel berikut ini:
Tabel. 2 Kondisi Ketidaktahanan Pangan Negara Muslim561 Negara
Afganistan
560
Populasi (juta jiwa)
HDI Ranking
25.067 (2005) (Source: UNDPHDR 2007/2008).
181 dari 182 (UNDP – statistical update 2009)
Masalah Ketahanan Pangan
% penduduk krisis pangan
(1) harga pangan dunia 35-40% tinggi sehingga harga lokal naik; (2) gagal panen karna curah hujan yang tinggi, (3) panen gandum sedikit karena kemarau; (4) keamanan tidak stabil dan transportasi minim, dan (5) batasan ekspor oleh
Ibid. Disarikan dari FAO, High Level Task Force on the Global Food Security Crisis Progress Report April 2008-October 2009 (United Nations-FAO, 2009). 561
1906
Negara
Populasi (juta jiwa)
HDI Ranking
Masalah Ketahanan Pangan
% penduduk krisis pangan
negara lain (pajak) (Pakistan, Iran) Banglades
153.3 (UNDP HDR 2007/2008)
146 dari 182 (UNDP Human Developm ent Report 2009)
Kazakhstan,
(1).Harga makanan tinggi; (2).Pembatasan ekspor dari para penyalur normal; bencana alam
31-50% (30 juta penduduk termasuk ‘Hardcore poor’)
(banjir, angin puyuh Aila), menyebabkan 4 juta petani menganggur.
Mozambiq 20.5 (2005) 172 dari ue (UNDP 182 HDR 2007) (UNDP HDR 2009)
(1).sangat peka ke 29% bencana alami (kekeringan), (2). Rendahnya daya beli bahan pangan karena kemiskinan.
Niger
(1).Kurang dari 12% 50% daratan cocok untuk bertanam; pertanian.
14.3 juta 182 dari (2008) (INS 182 2009) (UNDP – statistical update 2009)
(2)Kekeringan berkelanjutan dan lahan lemah/miskin membatasi produktivitas; (3)Krisis politik sehingga harga pangan tinggi, (4).Ketergantungan tinggi terhadap bantuan eksternal.
Pakistan
173.2 (2007) (UNDP HDR 2009)
141 dari 182(UND P –HDR 2009)
(1). Gap dalam masalah 18% impor bahan makan (gandum), (2). konflik politik.
1907
Negara
Populasi (juta jiwa)
Tajikistan
HDI Ranking
6.74 million 124 dari (2007) 179 (WB) (statistical update 2008; UNDP)
Masalah Ketahanan Pangan
(1).masalah struktural, (2). 30% Kelangkaan sumber daya dasar ( kelangkaan air dan daratan), (3).efek perubahan iklim, (4).perang saudara yang panjang, (5).musim dingin yang ekstrim, (4).Harga pangan tidak terjangkau. yang] yang beredar.
Yaman
21.1 (2005) 138 dari (UNDP 179 HDR 2007) (UNDP – statistical update 2008)
% penduduk krisis pangan
berikutnya
(1).Kekurangan gizi, yang 22% diperburuk krisis bahan pangan. (2).Ketidakstabilan politik ,(3).Merosotnya pendapatan minyak. (4).Tingginya ketergantungan impor.
Dari kondisi ketidaktahanan pangan negara-negara muslim diatas dengan varian masalah yang mengakibatkan lemahnya keamanan pangan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa jenis ketidaktahan pangan secara merata dikarenakan ketidaktahanan pangan kronik, hanya ada beberapa yang diakibatkan ketidaktahanan pangan transitori seperti ketika ada banjir, angin puyuh, dan badai musim dingin. Berdasarkan data FAO tahun 2011, dari total penduduk di 57 negara anggota Organisasi Konferensi Islam memperlihatkan bahwa 15% penduduknya dalam kondisi kelaparan yang parah. 562 Lebih lanjut fakta menyebutkan bahwa di negara-negara miskin ini 60-65% pendapatan digunakan untuk mendapatkan makanan, sedangkan di negara maju pengeluaran untuk makanan 10-15% dari pendapatan. Hal ini tentu saja memunculkan masalah baru bagi masyarakat di negara miskin yaitu dimana tidak
562
FAO “FAO Food Security 2011” Report, available at: http://www.fao.org/publications /sofi/en/.
1908
adanya biaya untuk alokasi pendidikan dan juga pemeliharaan kesehatan dari pendapatan. Negara-negara muslim jika diklasifikasikan dalam konteks kondisi ketahanan pangan, tingkat pendapatan dan impor pangan, maka dapat dibedakan dalam empat kelompok negara yaitu: 1) Negara dengan mal-nutrisi yang tinggi dan pengimpor pangan tinggi, misalnya: Somalia, Tajikistan, Yaman. 2) Negara dengan mal-nutrisi yang tinggi dan penghasil pertanian yang baik, misalnya: Pakistan, Sudan. 3) Negara dengan pendapatan tinggi (kaya) dan pengimpor pangan tinggi, misalnya: Uni Emirat Arab, Saudi Arabia. 4) Negara dengan kondisi ketahanan pangan baik dan ekspor pangan tinggi, misalnya: Malaysia, Turki. 563 Selanjutnya dalam angka dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel. 3 High Income and Most Undernourished States HIGH INCOME - NET FOOD IMPORT COUNTRIES
MOST UNDERNOURISHED OIC COUNTRIES
Facing Food supply fluctuation
Facing immediate human crisis
COUNTRY
563
Net Food Trade Balance, (USD thousand)
COUNTRY
Proportion of undernourished in population (2005-07)
Saudi Arabia
($9,782,137)
Somalia
62%
UAE
($6,932,653)
Comoros
46%
Kuwait
($2,061,772)
Mozambique
38%
Lebanon
($2,033,512)
Chad
37%
Libyan
($1,795,207)
Afghanistan
35%
Jordan
($1,399,942)
Sierra
35%
Oman
($1,163,893)
Yemen
31%
Dinar Standard Analysis, dapat di akses pada: dinarstandardanalysis.org.
1909
Qatar
($852,540)
Tajikistan
30%
Albania
($709,377)
Togo
30%
Bahrain
($450,717)
Djibouti
28%
Brunei
($272,279)
Bangladesh
27%
Source: ITC Trade Map Data 2009, FAO State of Food Insecurity, 2010, Dinar Standard Analysis
Dari gambaran di atas sangat jelas bagaimana buruknya kondisi ketahanan pangan di mayoritas negara muslim, dan di sisi lain beberapa negara muslim juga mempunyai tingkat kemakmuran yang tinggi. Dari fakta ini dalam konteks menyelesaikan krisis pangan idealnya banyak hal yang dapat dikerjasamakan.
4.
Strategi Kerjasama Efektif antar Negara Muslim untuk Ketahanan Pangan
Wacana Terbentuknya Islamic World Trade Organization (IWTO) Sebagaimana terurai sebelumnya bahwa pergerakan investasi pertanian oleh para pemodal besar jika tidak ada yang mampu dan berkuasa mengatur akan sangat membahayakan bagi negara miskin tujuan investasi. Sesuai dengan kerangka M.N. Siddiqi mengenai hubungan ekonomi internasional dalam Islam, dalam konteks ini terintegrasinya negara-negara muslim secara terstruktur dan berfungsi efektif menjadi satu kekuatan baru yang sangat penting dan strategis. Untuk membuat model integrasinya, penelitian ini menggunakan fungsionalisme yang merupakan cabang dari strukturalisme, yaitu bentuk strukturalisme yang menggunakan metode keseimbangan. Pencetus fungsionalisme Emile Durkheim menyatakan bahwa fakta-fakta sosial membutuhkan penjelasan kemasyarakatan yang bersifat fungsionalis. Sebagai model yang diambil dari ilmu-ilmu alam, fungsionalisme menerima analogi “organisme”, bahwa suatu satuan sosial atau politis akan mempunyai kualitas penyesuaian diri tertentu. Paduan antara neo fungsionalisme dan integrasi maka diharapkan muncul sesuatu yang baru yaitu sebuah komunitas ekonomi politik. Dalam proses ini akan dibedakan antara organisasi dengan integrasi. Tidak seperti organisasi internasional yang menetapkan mekanisme kelembagaan antar bangsa, integrasi internasional membentuk mekanisme pembuatan keputusan di atas mereka (supranasionalisme). Singkatnya organisasi internasional adalah menetapkan mekanisme kelembagaan antar negara dan integrasi internasional merupakan bentuk mekanisme pembuatan keputusan. Pada dasarnya sampai hari ini mengenai aktifitas perdagangan dan investasi ekonomi
1910
internasional secara terstruktur terdapat World Trade Organization (WTO) yang berperan, namun seringkali keberpihakan WTO bukan kepada negara-negara dunia Ketiga/negara-negara muslim yang marginal. Selanjutnya terkait dengan tujuan integrasi tersebut strategi yang dapat diambil dunia Islam adalah pembentukan sebuah lembaga yang berperan sebagai Islamic World Trade Organization (IWTO). Jika melihat lembaga yang Lebih jelasnya lihat diagram berikut ini: Bagan. 2 Proses Integrasi Proses dari Hass: Aktor Nasional (negara-negara muslim)
Loyalitas Aktivitas EkonomiPolitik
Institusi Pusat Baru (Wacana terbentuknya Islamic World Trade Organization)
Memiliki dan mengambil alih yurisdiksi eko-pol negara bangsa. (Mengatur mekanisme mengatasi ketahanan pangan)
Tesis utama neo fungsionalisme adalah bahwa integrasi dalam satu sektor cenderung ekspansif merangsang timbulnya integrasi di sektor-sektor lain. Ini merupakan strategi yang ditawarkan untuk menuju unifikasi politik. Melalui IWTO negara-negara muslim akan terintegrasi dan memberikan loyalitas aktivitas ekonomi politiknya terhadap organisasi tersebut sebagai wakilnya dan selanjutnya organisasi IWTO akan memiliki dan mengambil alih yurisdiksi negara bangsa dalam konteks pengaturan ekonomi, perdagangan, dan investasi. Dari kerangka ini seluruh anggota IWTO harus tunduk terhadap apa yang menjadi aturan main dan ketentuan dalam aktivitas organisasi. Terkait penelitian ini, melalui fungsi kontrol terhadap laju investasi pertanian negara maju (kaya) di negara berkembang akan dapat terkendali dan perlindungan terhadap pihak yang lemah dapat dilakukan. Dalam konteks negara muslim yang ketahanan pangannya baik dan yang ketahanan pangannya buruk akan dapat bekerja sama dengan mutualis melalui IWTO sebagai mediator dan regulator. Integrasi ekonomi internasional dalam IWTO seperti yang diuraikan oleh Siddiqi dalam kerangka teoretik dimana universalitas, kooperasi, dan keadilan juga transaksi yang fair menjadi prinsip dasarnya harus dijalankan. IWTO secara ideal harus
1911
mampu menjadi pengatur lalu lintas perdagangan dan investasi antar negara muslim khususnya dan antara negara muslim dengan negara non-muslim. Selanjutnya bagaimana IWTO mampu menjadi sebuah lembaga supranasional yang mampu mewakili eksistensi negara-negara muslim? Berbicara mengenai peluang dan tantangan IWTO dalam mengatasi krisis pangan atau ketahanan pangan maka untuk memudahkan melihat bagaimana sebenarnya kata kunci munculnya masalah pangan dapat dilihat dalam diagram yang didasarkan faktor supply dan demand, faktor pasar dan regulasi, serta faktor sosial, sebagai berikut:564
Dalam driver di atas sangat jelas bagaimana tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan di negara-negara muslim khususnya dan dunia pada umumnya. Untuk menjelaskan bagan pengarah tantangan terhadap pemenuhan pangan dunia berdasar analisa dari dinar standard adalah sebagai berikut:
Demand side driver (sisi permintaan)
Population growth, mengenai pertumbuhan penduduk estimasi pertambahan penduduk dari PBB yang terakhir menyebutkan penduduk tahun 2011 meningkat 7 milyar.565 Dari jumlah ini jelas berapa pertambahan di tahun-tahun ke depan. Jumlah penduduk yang demikian pesat dan semuanya membutuhkan makan dan bahan pangan. Faktanya 38% senantiasa dalam kondisi ketahanan pangan yang buruk. Affluence. Dalam konteks ini adalah adanya negara dengan permintaan pangan yang tinggi seperti China dan India.
564
Lihat Dinar Standard Research & Advisory, Global Food Insecurity Drivers, 2011. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2011). World Population Prospects: The 2010 Revision. 565
1912
Bio-energy, hal ini berhubungan dengan kurangnya lahan yang berkualitas untuk tumbuhan pangan.
Supply side driver (sisi penawaran/persediaan)
Rising input prices, kecenderungan meningkatnya mengakibatkan kenaikan harga pangan juga.
harga
minyak
dunia
Climate change, natural disasters, drought, beberapa negara yang menjadi lumbung pangan dunia mengalami gagal panen yang diakibatkan oleh perubahan cuaca, bencana alam, dan kemarau. Water Scarcity, semua hal membutuhkan air dan antara ketersediaan dan kebutuhan tidak berimbang mengakibatkan kelangkaan air. 566 Lack of productivity & other best practices, hal ini dipengaruhi oleh faktor produksi dan model permodalan di dalam mengupayakan produktivitas. Banyaknya masalah dalam hal akses akan modal dan sumber daya untuk produksi bahan pangan. Loss of agricultural land, hal ini jelas bahwa menyempitnya lahan pertanian dari tahun ke tahun. Menyempitnya lahan dipengaruhi faktor jumlah penduduk, ketinggian air laut, dan kadar garam air laut dalam tanah yang membuat lahan tidak subur, pengeringan lahan untuk industri.567
Market barriers (batasan-batasan pasar)
Speculation & Hoarding, adanya spekulasi pasar uang dan pembatasan secara nyata memberikan pengaruh terhadap harga pangan dunia. Trade policies, regulasi atau aturan mengenai perdagangan pangan semakin dipersulit terlebih lagi pasca krisis pangan tahun 2008, pembatasan ekspor atau aturan ekspor sangat dikontrol.
Social driver (faktor sosial)
Food Loss & Waste, hal ini disebabkan tidak efisiennya dalam produksi dan penggunaan atau pola konsumsi makanan. Misalnya: jumlah makanan yang dibuang di negara kaya/maju adalah sejumlah produksi makanan di negara kurang pangan di Afrika sub-Sahara.568 Rich & Poor divide, adanya distribusi kemakmuran yang tidak merata antara negara dengan pendapatan tinggi dan negara dengan pendapatan rendah. 566
Lihat Fiona Harvey, “Water scarcity: We must wring more from each precious drop,” Financial Times, October 14, 2010, available at: http://goo.gl/MTSZf. 567 Lihat FAO, State World’s Forests 2011. 568 FAO, Global Food Losses & Food Waste (2011), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), available at: http://goo.gl/0qBdZ.
1913
Over-Consumption, hal ini dipengaruhi oleh pola konsumsi di negara-negara kaya/maju, yang mana di satu sisi terjadi konsumsi makanan yang berlebih dan di sisi lain terjadi kekurangan pangan. Un-sustainable Methods, hal ini dipengaruhi gagal panen, sistem pertanian yang tidak berhasil, dan sebagainya, sehingga hubungan sinergis antara kebutuhan pangan dan ketersediaan pangan tidak imbang. Berbicara mengenai peluang maka penelitian ini akan fokus dengan apa yang bisa dilakukan oleh IWTO sebagai lembaga ekonomi Islam internasional. Melihat tantangan yang sangat kompleks maka tidak mungkin semua hal akan di selesaikan oleh IWTO. Dalam konteks ini maka paling tidak seharusnya IWTO dapat mengaktualkan fungsi dalam mengatasi supply side dan market barriers. Dalam hal supply side maka negara-negara anggota IWTO akan memetakkan negara-negara mana yang dapat berfungsi substitusi jika terjadi masalah dalam pengadaan bahan pangan atau kongkritnya masalah pada sektor pertanian di negara potensial. Selanjutnya juga memetakkan negara mana yang mempunyai modal tinggi (kaya) namun impor bahan pangannya tinggi. Selanjutnya dalam hal keterbukaan dalam keanggotaan IWTO maka dipetakkan pula para investor dari entitas bisnis dari negara muslim maupun tidak misalnya perusahaan atau pelaku bisnis MNCs. Kemudian mengenai market barriers jelas dalam uraian sektor pangan pada konteks global dan kondisi ketidaktahanan pangan dunia maka IWTO harus mampu mengantisipasinya. Langkah antisipasi sangat penting agar pelaku yang bermodal sedikit atau negara tujuan investasi yang tidak kaya tidak merugi ataupun dieksploitasi oleh pemodal kaya. Hal ini melihat fakta gerak agresif pemodal besar akan investasi pertanian di negara-negara muslim yang pada beberapa periode sebelumnya sama sekali tidak diminati seperti: Afrika sub-Sahara, Zambia, Kamerun, dan seterusnya. Dalam mengatasi ini posisi IWTO yang bebas dan objektif sudah seharusnya berfungsi mengatur laju investasi untuk kontrol sehingga ketahanan pangan di negara-negara muslim dapat diatasi. Lebih dari itu IWTO idealnya menjadi mediator dalam upaya pengentasan dari masalah ketidaktahanan pangan dan kemiskinan di negara muslim. Selanjutnya jika IWTO sudah berusaha melaksanakan fungsinya maka negaranegara muslim yang menjadi anggota dan entitas bisnis yang menjadi anggotanya harus tunduk terhadap aturan main dalam investasi pertanian sebagai usaha mengatasi ketidaktahanan pangan bersama yang ditetapkan IWTO. Kemudian penting untuk ditekankan bahwa jika IWTO terwujud maka lembaga ini hendaknya mempunyai kewenangan menindak terhadap kemungkinan pelanggaran negara anggotanya, dan mampu mewakili semua elemen dan mengupayakan keadilan. Dengan bersama-sama mempunyai visi dan misi yang sama maka kekuatan ini akan mampu meminimalisir monopoli dan investasi besar-besaran yang berorientasi laba semata.
1914
Strategi Pemetaan Negara-negara Muslim Berdasarkan Potensi Ekspor Impor Dalam konteks terwujudnya IWTO maka untuk melihat pemetakkan potensi masingmasing negara anggota IWTO langkah awal dapat dilihat pemetakkan yang dilakukan Dinar Standard sebagai berikut:569
569
Dinar Standard Research and Advisory, dapat di akses di www.dinarstandard.org.
1915
Selanjutnya contoh aplikasi mekanisme New Economy Strategy (NES) adalah sebagai berikut:
Saudi Arabia
UEA
Turkey
Banglades
Yemen
Qatar Indonesia Pakistan
Kuwait
Dalam angka aplikasi pola klaster ini didasarkan pada tabel sebagai berikut: Tabel 3. Value of Agricultural Imports and Export570
FAO Statistical Yearbook 2010
IMPORTS
EXPORTS
(US$ million)
(US$ million)
19992001
20032005
2006
2007
2008
19992001
20032005
2006
2007
2008
Bangladesh
1,726
2,093
2,723
3,517
3,079
107
140
259
334
236
Indonesia
4,292
4,926
5,949
8,633
10,55 0
4,815
9,110
14,27 0
62
96
Kuwait
1,246
1,179
1,703
1,868
2,297
55
44
48
334
345
COUNTRIES
570
Diolah dari Statistics Division FAO 2010, lihat: www.fao.org
1916
1,893
2,294
3,475
3,723
5,281
1,093
1,395
2,026
13,48 2
14,16 8
355
543
858
1,059
1,671
8
23
20
429
512
Saudi Arabia
4,929
7,215
9,252
11,71 0
12,26 6
392
1,042
1,495
7,735
7,901
Turkey
2,769
4,560
5,223
7,251
10,27 5
3,975
6,165
6,329
646
954
Uganda
146
303
396
477
629
272
297
454
3
13
2,816
4,154
7,098
7,641
10,60 3
905
1,946
1,690
4
4
Yemen
766
1,166
1,438
2,122
2,601
66
121
145
22,87 4
24,99 3
World
439,4 46
621,2 19
747,0 25
906,8 87
1,104, 776
414,1 67
595,5 37
721,9 51
18
23
Pakistan Qatar
United Arab Emirates
Sumber: Diolah dari FAO Stastistical Yearbook 2010, www.fao.org
Dari diagram NES di atas dapat dijelaskan bahwa negara hubs dalam hal ini adalah Indonesia dan Turkey. Negara hub direpresentasikan sebagai negara yang mempunyai lahan yang cocok untuk pertanian (arable land) yang luas dan angka ketahanan pangan yang rendah dan lebih dari itu mempunyai komoditas pangan yang cukup penting untuk mendukung arah pembangunan antar negara Islam. Negara nodes direpresentasikan oleh antara lain UEA, Qatar, Kuwait, dan Saudi Arabia sebagai negara kaya dan import tinggi, sedang Pakistan dan Banglades menjadi subklaster lainnya yang mempunyai karakter ketidaktahanan pangan tinggi namun lahan pertanian luas sehingga dapat membuat jaringan di luar hub juga dengan negara kaya. Aplikasi NES sebagaimana tergambar di atas merupakan salah satu contoh rangkaian klaster dan subklaster, sehingga dapat pula dibuat dalam pola klaster lainnya dengan catatan sesuai dengan kerangka hub dan node. Pada dasarnya masing-masing negara telah berupaya untuk mengambil kebijakan-kebijakan negara baik kebijakan nasional maupun regional yang ditujukan untuk mengatasi krisis pangan antar negara muslim. Namun demikian, fakta memperlihatkan bahwa untuk mengatasi ketahanan pangan dan kemiskinan tidak dapat diatasi hanya dengan kebijakan pemerintah (sektor pemerintah saja) namun juga keterlibatan pelaku bisnis dan investasi. Dalam konteks fakta ini maka pendekatan itntegrasi dan NES menjawab pola manajemen kerjasama antar negara Islam yang efektif dalam mengatasi krisis pangan dan kemiskinan.
1917
Dengan menggunakan pola ini maka dapat diidentifikasi wilayah negara-negara muslim mana yang mempunyai kesempatan untuk tumbuhnya investasi bahan pangan dan industri makanan. Dalam pola hubungan hub dan node sebagaimana tergambar nama negara dapat diwakili oleh aktor negara itu sendiri ataupun pelaku bisnis dari negara tersebut. Dan wacana terbentuknya IWTO akan berfungsi sangat signifikan terutama dalam pengaturan supply side dan market barrier. IWTO akan berfungsi tidak jauh berbeda dengan WTO yang ada sekarang ini namun IWTO mempunyai filosofi keberpihakan kepada negara-negara miskin di wilayah dunia Islam. Dari dasar filosofi yang berbeda dengan WTO maka IWTO tentu tidak akan menjadi wakil dari kepentingan segelintir pemodal besar dan berhaluan liberal yang merugikan petani. Selanjutnya IWTO juga akan mengidentifikasi dan mengatur investasi pelaku bisnis pangan agar tepat sehingga disatu sisi negara muslim kaya namun import pangan tinggi akan berinvestasi di negara muslim berkembang atau miskin namun lahan pertanian luas. Pola manajemen kerjasama yang efektif “intergrasi hub dan node” ini akan dapat menjadi langkah positif dan kongkrit jika diterapkan dalam kerangka mengatasi ketidaktahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Di setiap pola klaster ini diharapkan mampu mewujudkan spillover effect sehingga setiap jaringan akan berdampak secara efektif pula bagi jaringan yang lainnya.
Kesimpulan Fakta ketidaktahanan pangan tang tinggi dan jumlah kemiskinan di negara muslim yang signifikan adalah sesuatu yang sangat penting dibahas dalam konteks ekonomi Islam. Terwujudnya al-falah sebagai tujuan ekonomi Islam hanya akan menjadi idealisme jika masalah krisis pangan dan kemiskinan di negara muslim belum dapat diselesaikan. Penelitian ini menghasilkan manajemen strategi dalam mengatasi masalah krisis pangan negara muslim dan juga kemiskinan di dalamnya. Strategi yang pertama adalah sesuai kerangka Siddiqi tentang ekonomi internasional dalam Islam yakni prinsip kerjasama dengan sarat nilai humanitarian dan berpihak pada yang lemah. Berawal dari filosofi Siddiqi ini maka penting untuk membangun mekanisme terintegrasinya ekonomi negara muslim melalui suatu lembaga supranasional yang tidak liberal dan berpihak pada yang lemah yakni wacana terwujudnya Islamic World Trade Organization (IWTO). Selanjutnya, IWTO akan bertindak sebagai fungsi perlindungan supply side dan market barrier dalam investasi pangan antar negara muslim. Selanjutnya mekanisme investasi terwujud melalui kerjasama saling menguntungkan dan saling melengkapi melalui pola klaster New Economy Strategies yakni jaringan antara hub dan node. Dari seluruh pembahasan di atas jelas bahwa melalui manajemen strategi dimana filosofi ekonomi Islam menjadi dasar utama, maka ketahanan pangan masing-masing negara muslim akan lebih kuat dan kemiskinan dengan perlahan dapat teratasi.
1918
REFERENSI
Anto, M.B. Hendri. 2003. Pengantar Ekonomika Mikro Islami, (Yogyakarta: EKONISIA). Baker, Chris and Dariuzs Galasinaaski. 2001. Cultural Studies and Discourse Analysis: A Dialogue on Language and Identity, (London: SAGE Publications Ltd.). Behnassi, Mohamed, Sidney Draggan, and Sanni Yaya (Ed.). 2011. Global Food Insecurity, Rethinking Agricultural and Rural Development Paradigm and Policy, (New York: Springer, 2011). Daugherty, James and Robert L. Pfaltzgraff, Jr. 1990. Contending Theories of Internastional Relations A Comprehensive Survey Third Edition, (New York: Harper Collins Publisher). FAO. 2009. High Level Task Force on the Global Food Security Crisis Progress Report April 2008-October 2009 (United Nations-FAO). Ghazali, Aidid dan Syed Omar (eds). 1989. Reading in the Concept and Methodology of Islamic Economics, (Petaling Jaya: Pelanduk Publications). Islahi , A.A. 1992. “Economic Concept of Ibn Taimiyyah”, dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (Ed), Reading in Islamic Economic Thought, (Malaysia: Reading in Islamic Economic Thought). Karapinar, Baris and Christian Harbeli (Ed). 2010., Food Crisis and The World Trade Organization, (New York: Cambridge University Press). Khan, Muhammad Akram. 1994. An Introduction to Islamic Economics, (Islamabad, Pakistan: International Institute of Islamic Thought and Institutes of Policy Studies, IIIT) Krugman, Paul. 1995. “Growing World Trade” in Brookings Papers on Economic Activity. al-Mawardy, Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashriy al-Bagdady al-, al-Ahka`m al-Sultha`niyyah, Dar al-Fikr, Beirut [nd]. Sadeq, A.H.M. 1989. Islamic Economics Some Selected Issues, (Lahore-Pakistan: Islamic Publications (PVI) Ltd.). Sadeq, Abul Hasan M. dan Aidit Ghazali (Ed). 1992. Reading in Islamic Economic Thought, (Malaysia: Reading in Islamic Economic Thought). Seline, Richard. 2005. "Global Hubs and Global Nodes: Challenging Traditional Views of Communities, Clusters and Competitiveness", Community College Journal,
1919
Vol. 76 (3), 2005, 38-41. Dapat http://www.aacc.nche.edu/Publications/CCJ/Pages/default.aspx
diakses:
Shaw, John. 2007. World Food Security: A History Since 1945, (New York: Palgrave Macmillan). Siddiqi . M.N. 1992. “Principles of International Economic Relations in Islam”, dalam Islamic Development Bank and Islamic Research and Training Institute, International Economic Relations from Islamic Perspectives, (Jeddah, Saudi Arabia: IDB-IRTI). United Nations. 2010. Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2011). World Population Prospects: The 2010 Revision. Wallerstein, Immanuel. 2005. World System Analysis: An Introduction, (Amerika: Duke University Press).
Website: Baca: "The World Trade Organization and the Post-Global Food Crisis Agenda: Putting Food Security First in the International Food System, see: http://www.srfood.org/images/stories/pdf/ otherdocuments/20111116_briefing_note_05_en.pdf Dinar Standard Analysis, dapat di akses pada: dinarstandardanalysis.org. Dinar Standard Research & Advisory, Global Food Insecurity Drivers, 2011. Dinar Standard Research and Advisory, dapat di akses di www.dinarstandard.org. FAO “FAO Food Security 2011” Report, available at: http://www.fao.org/publications /sofi/en/. FAO, Global Food Losses & Food Waste (2011), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), available at: http://goo.gl/0qBdZ. FAO, State World’s Forests 2011. Fiona Harvey, “Water scarcity: We must wring more from each precious drop,” Financial Times, October 14, 2010, available at: http://goo.gl/MTSZf. http://regional.kompas.com/read/2009/09/04/0419296/Menyemai.Bibit.Baru.Krisis. Pangan. Diakses 10 Maret 2012, jam 10.00 wib. Statistics Division FAO 2010, lihat: www.fao.org
1920
