Ujian Akhir Nasional Tahun 2002 Tata Negara
UNAS-SMA-02-01 Asas kewarganegaraan seseorang yang ditetapkan menurut pertalian darah orang tuanya adalah asas ... A. ius soli B. ius sanguinis C. staatenloos D. kewarganegaraan rangkap E. naturalisasi
UNAS-SMA-02-06 Yang membedakan antara wilayah teritorial suatu negara dengan wilayah ekstra teritorial adalah ... A. merupakan wilayah tambahan B. secara nyata berada di wilayah negara lain C. berada di dalam maupun di luar wilayah negara D. meliputi darat, laut, dan udara E. merupakan wilayah bebas
UNAS-SMA-02-02 Negara yang menganut asas ius sanguinis menetapkan kewarganegaraan warga negaranya didasarkan pada ... A. tempat kelahiran seseorang B. pertalian darah seorang C. lamanya berdomisili dalam negara D. kesetiaan seseorang pada negara E. jasa seorang pada negara
UNAS-SMA-02-07 Rakyat merupakan salah satu unsur penting dalam berdirinya suatu negara. Oleh karena itu, rakyat dapat dibedakan atas ... A. warga negara dan bukan warga negara B. orang yang tinggal menetap dan tinggal sementara C. orang yang bisa masuk suatu negara dengan visa atau tanpa visa D. orang yang mengakui suatu negara sebagai miliknya atau tidak E. orang sebagai penduduk dan bukan penduduk
UNAS-SMA-02-03 Pengertian negara menurut Prof. Mr. R, Kranenburg dalam bukunya "Algemaene Staatsleer" adalah ... A. organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh bangsa B. organisasi kemasyarakatan yang mengatur masyarakat C. organisasi politik yang ada di dalam masyarakat D. merupakan integrasi antara pemerintah dan rakyat E. organisasi berdasarkan kesusilaan UNAS-SMA-02-04 Yang dimaksud dengan kedaulatan ke dalam adalah ... A. kekuasaan tertinggi untuk memaksa rakyat agar menaati peraturan negara B. kekuasaan untuk mempertahankan kemerdekaannya dari serangan negara lain C. kewarganegaraan pemerintah untuk menghormati hukum yang dibuatnya sendiri D. pelimpahan kekuasaan tertinggi pada rakyat yang dipercayai sekelompok orang E. mendistribusikan kekuasaan untuk menjamin keadilan dalam pemerintahan UNAS-SMA-02-05 Suatu negara yang baru lahir langsung menjadi anggota masyarakat intemasional dan pengakuan merupakan pengukuhan dari negara lain, ini merupakan ... A. pengakuan konstitutif B. pengakuan deklaratif C. pengakuan kuasi D. pengakuan kolektif E. pengakuan de jure
UNAS-SMA-02-08 Perhatikan data berikut! 1. Urusan keuangan 2. Pertahanan negara 3. Kurikulum pendidikan 4. Pos dan telekomunikasi 5. Hubungan luar negeri 6. Pajak-pajak negara Hal-hal yang dapat diatur oleh pemerintahan federal (pusat) adalah … A. 1, 2, 3, dan 4 B. 1, 2, 3, dan 5 C. 1, 2, 4, dan 5 D. 2, 3, 4, dan 6 E. 2, 3, 5, dan 6 UNAS-SMA-02-09 Perhatikan hal-hal berikut ini! 1. Daerah diberi wewenang untuk mengurus daerahnya sendiri. 2. Kedaulatan ke dalam dan ke luar di tangan pemerintah pusat 3. Kedaulatan ke luar tetap di tangan pemerintah pusat. 4. Kekuasaan asli tetap ada pada daerah-daerah. 5. Adanya pelimpahan wewenang (dekonsentrasi). Hal-hal di atas termasuk negara kesatuan sistem desentralisasi adalah nomor ... A. 1, 2, dan 3 B. 1, 2, dan 4 C. 1, 2, dan 5 D. 1, 3, dan 5 E. 1, 4, dan 5
UNAS-SMA-02-10 Negara kesatuan adalah negara yang bersusun tunggal. Sifat negara yang bersusun tunggal adalah sebagaiberikut, kecuali ... A. kedaulatan ke dalam dan ke luar ditangani pemerintah pusat B. hanya ada satu Undang-Undang Dasar C. hanya ada satu kepala negara D. hanya pemerintah pusat yang menentukan UndangUndang E. hanya pemerintah pusat yang mengatur semua urusan negara UNAS-SMA-02-11 Yang membedakan bentuk negara dengan bentuk kenegaraan adalah bentuk negara ... A. negaranya tidak terbagi-bagi ke dalam daerah Bagian B. kedaulatan yang dimiliki negara itu C. kepala negaranya dengan penunjukkan D. kepala negaranya dengan pemilihan E. wilayah negara tidak luas UNAS-SMA-02-12 Salah satu unsur yang membedakan bentuk pemerintahan kerajaan dengan republik adalah ... A. jumlah orang yang memegang kekuasaan B. gaya kekuasaan yang dilaksanakan C. tujuan kekuasaan yang dilaksanakan pemerintah D. usaha-usaha untuk mencapai tujuan negara E. pengangkatan dan masa jabatan kepala negara UNAS-SMA-02-13 Perbedaan antara demokrasi dengan sistem referendum obligatoir dan referendum fakultatif adalah ... A. proses persetujuan rakyat terhadap pembentukan undang-undang B. jumlah partai po1itik yang mendukung jalannya pemerintahan C. tata cara pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan umum D. susunan dan komposisi pembentukan kabinet dalam pemerintahan E. kewajiban pemerintah untuk melaksanakan setiap keputusan parlemen UNAS-SMA-02-14 Demokrasi yang representatif dengan sistem referendum obligator terjadi melalui proses rakyat ... A. diminta persetujuan langsung setelah parlemen menetapkan UU B. langsung memilih calon-calon pemimpin pemerintah C. langsung memilih kepala negara melalui pemilihan umum D. memilih anggota parlemen membentuk kabinet E. memilih calon anggota parlemen lewat parlemen umum
UNAS-SMA-02-15 Perhatikan sistem pemerintahan berikut! No. Presidensial Parlementer 1 2 3
4 5
Rresiden mempunyai hak prerogatif Kabinet bertanggung jawab kepada presiden Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen Dilakukan resuffle kabinet Presiden dapat membubar kan DPR
Presiden sebagai lambang atau simbol Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen Kekuasaan legislatif lebih kuat dari kekuasaan eksekutif Tidak dapat melakukan resuffle kabinet DPR dapat memberhentikan presiden
Berdasarkan label di atas, ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial dan parlemen yang benar, ditunjukkan oleh nomor ... A. 1, 2, dan 3 B. 1, 3, dan 4 C. 1; 4, dan 5 D. 2, 3, dan 4 E. 3, 4, dan 5 UNAS-SMA-02-16 Sistem perwakilan berimbang merupakan salah satu sistem pemilu yang digunakan dalam demokrasi perwakilan yang berarti ... A. besarnya peranan setiap organisasi politik B. partai mengajukan calon, daftar calon sama banyak C. jumlah wakil tetap organisasi politik relatif sama D. berimbang jumlah wakil tiap organisasi politik E. berimbang atas dasar jumlah penduduk UNAS-SMA-02-17 Sistem referendum dalam pemerintahan negara hukum adalah ... A. tugas legislatif dapat dicampuri oleh eksekutif B. pengawasan rakyat terhadap kebijaksanaan pemerintah berjalan baik C. tugas legislatif selalu di bawah pengawasan rakyat secara langsung D. pengaruh rakyat terhadap politik pemerintahan besarsekali E. tugas legislatif selalu diawasi secara langsung oleh yudikatif UNAS-SMA-02-18 Salah satu ciri negara hukum menurut The International Commission of Yurist 1955 adalah ... A. jaminan legalitas hukum B. adanya lembaga yudikatif C. adanya hak yang fundamental D. keamanan pribadi harus dijamin E. pengakuan dan perlindungan hak milik
UNAS-SMA-02-19 Immanuel Kant berpendapat bahwa pengertian negara hukum dalam arti sempit adalah ... A. negara berfungsi untuk menjaga ketertiban saja B. negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum C. negara menegakkan hukum dan menyelenggarakan rakyat D. hukumlah yang tertinggi dan harus dipatuhi rakyat E. kekuasaan hukum yang terorganisasi dengan baik UNAS-SMA-02-20 Negara hukum adalah negara yang berlandaskan ... A. peraturan perandangan yang ditetapkan oleh rakyat B. hukum yang menjamin keamanan suatu wilayah tertentu C. peraturan perundangan yang mengatur hubungan dalam negeri D. hukum yang rnenjamin keadilan bagi warga negaranya E. hukum yang menjamin ketertiban masyarakat UNAS-SMA-02-21 Salah satu upaya partai politik dalam sosialisasi politik adalah ... A. melaksanakan kampanye menjelang pemilihan umum B. menyiapkan kader untuk meneruskan perjuangan C. menyampaikan program kepada masyarakat D. penguasaan pemerintah dengan memenangkan setiap pemilu E. mengadakan kompromi politik dengan saingannya UNAS-SMA-02-22 Kegiatan mendidik anggota masyarakat menjadi warga negara yang sadar dan mengerti hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara merupakan fungsi partai politik sebagai ... A. komunikasi politik B. sosialisasi politik C. kaderisasi politik D. pengatur konflik E. manajemen konflik UNAS-SMA-02-23 Partai politik dapat menentukan langsung terhadap kebijakan politik di suatu negara, sedang kelompok penekan ... A. membantu dalam pengambilan kebijakan politik B. bertugas memberi materi pokok kebijakan politik C. membantu sosialisasi kebijakan politik D. merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan partai politik E. hanya dapat mempengaruhi terhadap perubahan kebijakan politik
UNAS-SMA-02-24 Anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR, maka jika dewan menganggap presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara yang ditetapkan MPR, maka DPR dapat meminta kepada MPR untuk menyelenggarakan sidang istimewa, hal itu merupakan ... A. kekuasaan DPR yang diatur UUD 1945 B. fungsi pengawasan yang diatur dalam UUD 1945 C. tugas DPR yang diatur dalam UUD 1945 D. fungsi legislatif DPR yang diatur dalam UUD E. wewenang DPR yang diatur dalam UUD 1945 UNAS-SMA-02-25 Presiden tidak "neben" tetapi " under goerdned" kepada Majelis, artinya presiden ... A. tidak diangkat tetapi dipilih oleh majelis B. tidak berada di samping tetapi di bawah majelis C. dan majelis sama-sama lembaga tinggi negara D. harus bekerja sama dengan majelis E. mendengarkan sungguh-sungguh suara majelis UNAS-SMA-02-26 Tugas utama DPR sesuai dengan amandemen I UUD 1945 adalah ... A. mengawasi pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan B. mengadakan penyelidikan atas kebijakan pemerintah C. mengajukan usul rancangan undang-undang D. mengadakan perubahan suatu rancangan UU E. membentuk undang-undang UNAS-SMA-02-27 Tahap II dalam proses pembuatan ketetapan MPR adalah ... A. pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis terhadap bahan-bahan B. pembahasan rapat paripurna mejelis didahului penjelasan C. pembahasan keputusan rapat paripurna majelis D. pembahasan komisi/panitia Ad Hoc terhadap hasilhasil E. pengambilan keputusan oleh rapat paripurna majelis UNAS-SMA-02-28 Kepala daerah mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai kepala daerah otonom dan kepala wilayah, yang membedakan daerah otonom dengan kepala wilayah tertetak pada ... A. manajemen pemerintahannya B. intensitas pekerjaannya C. sumber urusan yang menjadi tugasnya D. kualifikasi sumber daya manusianya E. wilayah kekuasaannya
UNAS-SMA-02-29 Alasan pemerintah pusat memberi kekuasaan kepada daerah dengan asas tugas pembantuan adalah ... A. agar daerah turut serta membantu tugas pemerintah pusat B. pusat tidak dapat menyelesaikan semua urusan daerah C. pemerintah daerah lebih berhasil melaksanakan pembangunan daerahnya D. pemerintah pusat kurang dapat bertanggung jawab atas daerahnya E. pemerintah daerah lebih bertanggung jawab atas daerahnya UNAS-SMA-02-30 Sesuai dengan isi Ketetapan MPR No. I/MPR/1999, bahwa wewenang MPR antara lain sebagai berikut kecuali ... A. memberikan penjelasan bersifat penafsiran terhadap putusan majelis B. menetapkan peraturan teta tertib majelis C. mengubah Undang Undang Dasar D. menetapkan pimpinan majelis yang dipilih dari dan oleh anggota E. memilih dan mengangkat presiden dan Wakil presiden UNAS-SMA-02-31 Di bawah ini tidak termasuk badan peradilan yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 yaitu … A. peradilan umum B. peradilan agama C. peradilan adat D. peradilan militer E. peradilan tata usaha negara UNAS-SMA-02-32 Macam-macam peradilan menurut UU No. 14 tahun 1970 pasal 10 terdiri dari 4 lingkungan peradilan, kecuali ... A. peradilan umum B. peradilan agama C. peradilan adat D. peradilan militer E. peradilan tata usaha negara UNAS-SMA-02-33 Perhatikan beberapa hukum berikut ini! 1. Hukum Pidana 2. Hukum Perorangan 3. Hukum Adat 4. Hukum keluarga 5. Hukum Waris 6. Hukum Tata Negara Dari jenis-jenis hukum di atas yang termasuk hukum perdata adalah nomor ... A. 1, 3, dan 5 B. 1, 4, dan 5 C. 2, 4, dan 5 D. 2, 3, dan 6 E. 3, 5, dan 6
UNAS-SMA-02-34 Pengadilan.tingkat pertama bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan adalah Pengadilan Negeri, sedangkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai ... A. peradilan istimewa B. peradilan KKN C. peradilan perkara berat dan lebih berat D. peradilan banding dan kasasi E. peradilan khusus UNAS-SMA-02-35 Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai berikut, kecuali ... A. upaya untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat B. menumbuhkan prakarsa dan kreativitas C. meningkatkan peran serta masyarakat D. mengembangkan peran dan fungsi DPRD E. memberdayakan sistem peradilan dan hukum, UNAS-SMA-02-36 Persamaan pemilihan umum yang dilaksanakan Indonesia sebelum berdasarkan UU No. 3 tahun 1999 dan sesudahnya adalah ... A. partai politik peserta pemilihan umum B. asas-asas pemilihan umum C. penerapan sistem proporsional D. jumlah anggota lembaga yang dibentuk E. landasan operasional yang mendasarinya UNAS-SMA-02-37 Tujuan diadakan pemilu tidak sekadar memilih wakilwakil rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan saja, akan tetapi merupakan ... A. penyusunan tata kehidupan yang dilakukan daalm pembangunan negara B. penggunaan sendi-sendi demokrasi, menjauhkan penderitaan rakyat C. pemilihan wakil-wakil rakyat untuk membawa aspirasi rakyat D. pemilihan presiden dan wakil presiden E. pemberian suara pada kartu suara dalam pemilu UNAS-SMA-02-38 Kedudukan presiden dalam bidang legislatif setelah amandemen I UUD 1945 dalam pasal 5 disebutkan presiden ... A. menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang B. berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR C. memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar D. dengan persetujuan DPR menyatakan perang dan membuat perdamaian E. menyatakan keadaan bahaya yang ditetapkan dengan Undang-Undang
UNAS-SMA-02-39 Penyimpangaq yang prinsipil pemerintahan orde baru terhadap UUD 1945 adalah lahirnya produk hukum yang memberikan peluang terhadap aparatur negara untuk melakukan ... A. tuntutan perbaikan nasib B. pemberantasan terhadap kemiskinan C. kolusi, korupsi, dan nepotisme D. pembenahan administrasi pemerintahan E. penyimpangan dalam melaksanakan tugas UNAS-SMA-02-40 Salah satu penyimpangan orde lama terhadap UUD 1945 adalah ... A. konsepsi Pancasila berubah menjadi konsepsi Nasakom B. tidak berfungsinya MPRS setagai lembaga penyalur aspirasi C. tidak adanya pengawasan dari DPR terhadap pemerintah D. monopoli di segala bidang kehidupan oleh penguasa E. tidak adanya kebebasan berpendapat UNAS-SMA-02-41 Perbedaan penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945 antara orde lama dengan orde baru yaitu orde lama ... A. politik mercusuar, sedangkan orde baru asas tunggal politik B. ideologi dan politik, sedangkan orde baru pada politik dan ekonomi C. ideologi, sedangkan orde baru ekonomi D. Pancasila, sedangkan orde baru mental E. politik, sedangkan orde baru bidang ekonomi UNAS-SMA-02-42 Bentuk pengkhususan peradilan dalam lingkungan peradilan umum adalah ... A. Pengadilan Agama B. Pengadilan Tata Usaha Negara C. Pengadilan Militer D. Pengadilan Luar Biasa E. Pengadilan Lalu Lintas
UNAS-SMA-02-43 Berikut ini adalah corak pemilu .di Indonesia! 1. Kebebasan memilih bagi pegawai negeri 2. Tujuan pemilu memilih sebagian besar anggqta DPR 3. Pemilu dilaksanakan dengan sistem proporsional 4. Penyelenggara pemilu melibatkan unsur-unsur partai politik 5. Setiap calon anggota DPR mengikuti penelitian khusus. 6. Anggota TNI/POLRI dapat menggunakan hak memilih Berdasarkan corak pemilu 1955 dan pemilu masa orde baru di atas, yang termasuk pada corak pemilu 1955 nomor ... A. 1, 3, dan 5 B. 1, 3, dan 6 C. 1, 4. dan 6 D. 2, 3, dan 6 E. 2, 4, dan 5 UNAS-SMA-02-44 Perubahan sistem pemilu orde baru kepada pemilu 1999 adalah ... A. sistem pemilu proporsional kepada sistem distrik B. asas pemilu LUBER menjadi asas jujur dan adil C. kampanye pemilu berbentuk pawai menjadi kampanye dialog D. penampilan simbol partai menjadi penampilan pribadi calon E. penyelenggara oleh pemerintah kepada komisi independen UNAS-SMA-02-45 Kebaikan pemilu tahun 1999 adalah sebagai berikut, kecuali ... A. penyelenggara dari unsur parpol dan pemerintah B. penyelenggara pemilu dilaksanakan di hari libur C. PNS tidak dibenarkan menjadi pengurus parpol D. pejabat negara tidak dibenarkan menjadi juru Kampanye E. penggunaan sistem distrik secara tegas UNAS-SMA-02-46 Perubahan yang prinsip pelaksanaan demokrasi masa reformasi dengan sebelumnya adalah ... A. mengedepankan kebhinekaan asas dan golongan B. mengedepankan perbedaan dengan sistem multi partai C. perubahan sistem pemilu dan pelaksanaannya D. kebebasan mendirikan parpol dan orrrias E. menegakkan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan pengawasan
UNAS-SMA-02-47 Pada dasarnya sistem pemilu tahun 1955 maupun pada periode 1971 sampai 1997 sama saja, namun di dalam prakteknya ada perbedaan yaitu ... A. sistem distrik dipakai pada pernilu 1955 B. pemilu 1971 – 1997 menerapkah sistem proporsional C. jumlah anggota DPR yang dipilih adalah sama D. anggota DPR petiode 1971 – 1997 yang diangkat hanya sedikit E. anggota DPR periode 1971 – 1997 terdiri atas dipilih dan diangkat UNAS-SMA-02-48 Salah satu kebaikan pemilu tahun 1999 masa reformasi adalah ... A. tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara disatukan B. penanggung jawab pemilihan umum adalah Presiden C. hak suara dari unsur pemerintah dan wakil partai ditentukan berimbang D. sistem pemilihan menggunakan sistem proporsional E. calon legislatif ditentukan oleh masing-masing pimpinan pusat UNAS-SMA-02-49 Cara seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan tersebut disampaikan dengan tertulis dan ditujukan kepada ... A. Menteri Luar Negeri melalui Pengadilan Negeri atau perwakilan RI di tempat tinggal pemohon B. Menteri Sekretaris Negara melalui Pengadilan Negeri atau perwakilan RI di tempat tinggal pemohon C. Menteri Dalam Negeri melalui Pengadilan Negeri atau perwakilan RI di tempat tinggal pemohon D. Jaksa Agung melalui Pengadilan Negeri atau perwakilan RI di tempat tinggal pemohon E. Menteri Kehakiman Negara melalui Pengadilan Negeri atau perwakilan RI di tempat tinggal pemohon UNAS-SMA-02-50 Naturalisasi istimewa dapat diberikan bagi negara asing atas jasanya kepada Indonesia oleh presiden dengan persetujuan ... A. Mahkamah Agung B. Majelis Permusyawaratan Rakyat C. Dewan Pertimbaagan Agung D. Kejaksaan Agung E. Dewan Perwakilan Rakyat
UNAS-SMA-02-51 Perhatikan pernyataan berikut! 1. Belum menikah dan mempunyai kekayaan 2. Laki-laki yang sudah kawin mendapat izin dari istrinya 3. Menguasai lebih dari tiga bahasa 4. Dapat berbahasa Indonesia 5. Sehat jasmani yang dinyatakan oleh dokter 6. Tidak mempunyai kewarganegaraan lain Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk syaratsyarat untuk menjadi WNI adalah nomor ... A. 1, 2, dan 3 B. 1, 2, dan 4 C. 1, 3, dan 5 D. 2, 3, dan 5 E. 2, 4, dan 6 UNAS-SMA-02-52 Di bawah ini adalah aparat perwakilan konsuler menurut Konvensi Wina 1963, kecuali ... A. atase B. konsul jenderal C. konsul D. wakil konsul E. agen konsuler UNAS-SMA-02-53 Suatu tugas yang termasuk lingkungan kekuasaan perwakilan konsuler adalah ... A. mewakili negara pengirim di negara penerima yang telah ditentukan B. memberi keterangan kepada negara penerima sesuai dengan UU C. melakukan pendaftaran kelahiran/kematian di lingkungan wilayah tugas D. memelihara persahabatan antara negara penerima dengan pengirim E. melindungi kepentingan negara dan warga pengirim di negara penerima UNAS-SMA-02-54 Tujuan pemberian kekebalan diplomatik terhadap petugas diplomatik adalah … A. memberi keamanan kepada diplomat beserta keluarganya B. meningkatkan kedudukan staf diplomatik dan profesi lain C. memberikan penghargaan karena tugasnya sangat berat D. bertindak secara leluasa sesuai dengan keinginan negaranya E. hubungan kedua negara dapat berjalan untuk selamanya
UNAS-SMA-02-55 Salah satu tugas perwakilan diplomatik adalah ... A. mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah negara penerima B. mengabdikan sepenuhnya kepada kepentingan negara penerima C. mengikuti setiap kegiatan perundingan internasional D. mewakili negara pengirim di negara penerima E. melakukan diplomasi dengan kecakapan yang dimiliki UNAS-SMA-02-56 Politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif artinya ... A. tegas menentukan sikap dalam pergaulan internasional dan regional B. ikut menciptakan perdamaian dunia dalam pergaulan internasional C. ikut serta menciptakan ketertiban dunia dan tidak memihak D. bebas dalam pergaulan internasional dan ikut mewujudkan perdamaian dunia E. bersikap aktif reaktif dalam pergaulan internasional dan tidak memihak UNAS-SMA-02-57 Masalah-masalah yang diatur oleh hukum internasional adalah sebagai berikut, kecuali … A. ketentuan tentang cara-cara memasuki suatu negara B. cara-cara melakukan kunjungan antarkepala negara C. ketentuan tentang batas wilayah suatu negara D. ketentuan permulaan dan penggunaan senjata dalam perang E. kebiasaan-kebiasaan individu yang bersifat umum UNAS-SMA-02-58 Penggolongan perjanjian internasional berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi dua yaitu perjanjian ... A. antamegara dengan perjanjian antarpemerintah B. tiga tahap dan perjanjian dua tahap C. yang menentukan dan perjanjian yang dilaksanakan D. yang membentuk hukum dan perjanjian yang bersifat kontrak E. bilateral dan perjanjian multilateral UNAS-SMA-02-59 Istilah yang digunakan untuk perjanjian internasional tentang Hukum Laut Internasional di Jamaica 10 Desember 1982 adalah ... A. treaty B. konvensi C. agreement D. statute E. modus vivendi
UNAS-SMA-02-60
Pernyataan berikut merupakan beberapa contoh dari perjanjian multilateral, kecuali ... A. konvensi Jenewa tahun 1949 tentang "Perlindungan Korban Perang" B. perjanjian Indonesia – Cina 1958 tentang "Dwi Kewarganegaraan" C. konvensi Wina tahun 1961 tentang "Hubungan Diplomatik" D. konvensi Jamaica tahun 1982 tentang "Hukum Laut Internasional" E. deklarasi Bogor tahun 1994 tentang "Perdagangan Bebas Asia Fasifik" UNAS-SMA-02-61 Kaidah-kaidah yang telah menjalani suatu proses sejarah yang panjang dengan pengakuan masyarakat internasional dapat dijadikan sebagai sumber hukum internasional. Kaidah tetsebut dinamakan dengan ... A. kebiasaan internasional B. traktat-traktat C. yurisprudensi pengadilan internasional D. karya-karya ahli hukum internasional E. keputusan organisasi internasional UNAS-SMA-02-62 Tahap-tahap proses pembuatan perjanjian internasional adalah ... A. persetujuan, penetapan, dan ratifikasi B. pertemuan, keputusan, dan tanda tangan C. penandatanganan, pengesahan, dan perundingan D. pengesahan, perundingan, dan penandatanganan E. perundingan, penandatanganan, dan pengesahan UNAS-SMA-02-63 Salah satu tugas Majelis Umum PBB adalah ... A. meinilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB B. menyelenggarakan kegiatan ekondmi dan sosial yang digariskan PBB C. melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan oleh badan-badan PBB D. memberikan dorongan untuk menghormati hakhak asasi manusia E. menyerukan agar diadakan sanksi ekonomi untuk mencegah peperangan UNAS-SMA-02-6 Salah satu manfaat kerjasama ASEAN bagi Indonesia adalah … A. terciptanya kawasan bebas nuklir B. terciptanya kawasan perdagangan bebas C. stabilitas keamanan di Asia Tenggara D. memperoleh bantuan dari negara tetangga E. terciptanya iklim kondusif bagi pembangunan
UNAS-SMA-02-65 Alat perlengkapan PBB yang berwenang mempertimbangkan dan menyetujui anggaran belanja PBB adalah ... A. Sekretariat Jenderal B. Majelis Umum C. Mahkamah Internasional D. Dewan Ekonomi dan Sosial E. Dewan Keamanan UNAS-SMA-02-66 Tujuan ASEAN yang erat kaitannya dengan keadaan kondisi politik di Indonesia adalah ... A. mempererat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara B. meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional C. meningkatkan kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi D. saling memberikan bantuan dalam sarana-sarana latihan E. meningkatkan penggunaan pertanian dan industri UNAS-SMA-02-67 Badan internasional yang berada di bawah naungan Dewan Ekonomi dan Sosial yang menangani masalah Perburuhan Internasional adalah ... A. FAO B. WHO C. UPU D. 1TU E. ILO UNAS-SMA-02-68 Masalah yang dihadapi ASEAN dalam menghadapi perkembangan ekonomi global adalah ... A. krisis moneter dan persaihgan ekonomi dari negara maju B. proteksi menghadapi persaingan hasil produksi negara maju C. kekurangan bahan mentah karena terkuras oleh negara maju D. kesulitan pengembalian hutang negara karena terjadi krisis moneter E. sulit meminta bantuan kepada IMF karena persyaratannya bernuansa politik UNAS-SMA-02-69 Salah satu peranan lembaga internasional dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional dalam bidang politik adalah ... A. mengadakan dialog-dialog politik bilateral dan regional maupun multilateral B. melakukan tekanan militer terhadap negara yang bersengketa C. menyelesaikan sengketa dengan cara damai dengan melibatkan negara besar D. menciptakan stabilitas di Asia Pasifik dengan imembangun kekuatan-militer E. mewujudkan kerjasama di antara anggota dalam berbagai bidang
UNAS-SMA-02-70 Konsep ASEAN dalam menyelesaikan masalah regional Asia Tenggara di bidang politik dan keamanan adalah ... A. APEC B. TAC C. AFTA D. CEPT E. ZOPFAN
