1 of 9
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI NO 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
PROVINSI 2 NANGGROE ACEH DARUSSALAM SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT D.K.I. JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA IRIAN JAYA BARAT
MENTERI KEUANGAN, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI
UANG HARIAN 3 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 350.000 450.000 300.000 350.000 350.000 400.000 350.000 350.000 300.000 300.000 300.000 350.000 300.000 300.000 300.000 350.000 300.000 300.000 300.000 300.000 450.000 400.000
2 of 9
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP FASILITAS TRANSPORT BAGI PEJABAT NEGARA, DAN KELUARGA *)
NO 1 1
2 3.
PEJABAT NEGARA 2 Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri. Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat Lainnya Yang Setara Pejabat Negara Lainnya.
TINGKAT PERJALANAN DINAS 3
PESAWAT UDARA 4
A
Bisnis
VIP/ Kelas I A
Spesial/ Eksekutif
B
Bisnis
Kelas I B
Eksekutif
B.
Ekonomi
Kelas I B
Eksekutif
MODA TRANSPORTASI KAPAL KERETA LAINNYA LAUT API/BUS 5 6 7 Sesuai Kenyataan Sesuai Kenyataan Sesuai Kenyataan
FASILITAS TRANSPORT BAGI PEGAWAI, DAN KELUARGA *) TINGKAT PERJALANAN DINAS 3
PESAWAT UDARA 4
Eselon I.
B
Bisnis
Kelas I B
Eksekutif
Eselon II.
C
Bisnis
Kelas I B
Eksekutif
D
Ekonomi
Kelas II A
Eksekutif
Eselon IV/Golongan III.
E
Ekonomi
Kelas II A
Eksekutif
PNS Golongan II dan I.
F
Ekonomi
Kelas II A
Eksekutif
NO
ESELON, PANGKAT/GOL.
1 1
2
2 3. 4 5.
Eselon III/Golongan IV.
MODA TRANSPORTASI KAPAL KERETA LAUT API/BUS 5 6
*) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam basal 4 ayat (2) huruf g dan h.
MENTERI KEUANGAN, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI
LAINNYA 7 Sesuai Kenyataan Sesuai Kenyataan Sesuai Kenyataan Sesuai Kenyataan Sesuai Kenyataan
3 of 9
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEJABAT NEGARA, DAN KELUARGA *) NO 1 1 2 3
TINGKAT PERJALANAN DINAS
PEJABAT NEGARA 2 Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri. Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat Lainnya Yang Setara
A
KELAS
4
5
Bintang Lima
Suite
Bintang Empat Bintang Empat
B
Pejabat Negara Lainnya
FASILITAS HOTEL
B
Deluxe Deluxe
Keterangan: Untuk Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua dan Angcota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri) diberikan fasilitas Hotel Bintang Lima Kolas Suite. Apablla dalam Provinsi tersebut tidak terdapat Hotel Bintang Lima, maka kepada PeJabat Negara tersebut dapat diberikan tarif kamar hotel tertInggi yang ada di Provinsi tersebut. FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEGAWAI, DAN KELUARGA *) NO
PEJABAT NEGARA
1 1
2
2
TINGKAT PERJALANAN DINAS
Eselon I.
B
Eselon II.
C
3 Eselon III / Golongan IV. D 4 Eselon IV / Golongan III. E 5 PNS Golongan II dan I. F *) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2)
MENTERI KEUANGAN, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI
FASILITAS HOTEL
4 Bintang Empat Bintang Empat Bintang Tiga Bintang Dua Bintang Satu huruf g dan h.
KELAS 5 Deluxe Deluxe Standar Standar Standar
4 of 9
LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH Tingkat Pegawai NO 1 2
URAIAN Biaya Pemetian Pengangkutan
Tingkat E 4.500.000 4.000.000 3.000.000 2.500.000 2.500.000 Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan
Tingkat A
Tingkat B
MENTERI KEUANGAN, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI
Tingkat C
Tingkat D
5 of 9
LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL
NO
PROVINSI
TARIF HOTEL KELAS SUITE
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
2 NANGGROE ACEH DARUSSALAM SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT D.K.I. JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA IRIAN JAYA BARAT
3 875.000 3.930.000 2.670.000 3.100.000 813.000 2.670.000 1.440.000 2.220.000 650.000 975.000 2.750.000 1.630.000 7.920.000 3.232.000 3.722.000 4.770.000 7.233.000 4.650.000 1.625.000 682.000 622.000 1.800.000 5.250.000 2.380.000 796.000 198.000 2.500.000 900.000 340.000 650.000 200.000 1.220.000 960.000
TARIF RATA-RATA HOTEL KELAS STANDAR/ DELUXE NON SUITE BINTANG BINTANG BINTANG BINTANG BINTANG LIMA EMPAT TIGA DUA SATU 4 5 6 7 8 650.000 500.000 350.000 250.000 200.000 800.000 550.000 400.000 300.000 200.000 800.000 550.000 400.000 300.000 200.000 700.000 450.000 350.000 200.000 150.000 600.000 500.000 300.000 200.000 150.000 850.000 600.000 400.000 300.000 250.000 750.000 500.000 350.000 250.000 200.000 550.000 400.000 350.000 300.000 200.000 600.000 400.000 350.000 300.000 200.000 550.000 400.000 350.000 250.000 150.000 700.000 500.000 400.000 300.000 200.000 800.000 600.000 450.000 350.000 250.000 1.200.000 700.000 550.000 400.000 300.000 800.000 600.000 450.000 350.000 250.000 750.000 550.000 400.000 300.000 200.000 800.000 600.000 450.000 350.000 250.000 1.500.000 1.100.000 850.000 700.000 450.000 750.000 600.000 450.000 300.000 200.000 600.000 500.000 350.000 250.000 200.000 700.000 500.000 350.000 250.000 200.000 650.000 500.000 350.000 250.000 200.000 650.000 500.000 400.000 250.000 150.000 800.000 650.000 500.000 350.000 200.000 750.000 600.000 500.000 350.000 200.000 650.000 500.000 450.000 300.000 150.000 600.000 500.000 400.000 300.000 150.000 800.000 650.000 500.000 350.000 200.000 700.000 500.000 400.000 300.000 150.000 700.000 500.000 400.000 300.000 200.000 600.000 450.000 300.000 200.000 150.000 600.000 450.000 300.000 200.000 150.000 850.000 600.000 450.000 350.000 250.000 650.000 500.000 400.000 300.000 200.000
MENTERI KEUANGAN, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI
6 of 9
LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP Kementeian Negara/Lembaga : ………………………….. . :
Lembar Ke Kode No Nomor
: : :
Surat Perintah Perjalanan Dinas 1 2 3
4 5 6 7
8
9
10
Pejabat berwenang yang memberi perintah Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan a. Pangkat dan Golongan ruang gaji menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas Maksud Perjalanan Dinas Alat angkutan yang dipergunakan a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *) Pengikut : Nama 1. 2. 3. 4. 5. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran
a. b. c.
a. b. a. b. c. Tanggal Lahir
Keterangan
a. b.
Keterangan lain-lain
coret yang tidak perlu
Dikeluarkan di Tanggal
: : (Pejabat Yang Berwenang)
(……………………………) NIP
7 of 9
LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
I. Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Ke Pada Tanggal Kepala
II.
Tiba di Pada Tanggal Kepala
:
: :
: : : :
(……………………………) NIP Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala
III.
(……………………………………) NIP Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :
(…………………………………………) NIP Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala
IV.
(……………………………………) NIP Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :
(…………………………………………) NIP Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala
V.
(……………………………………) NIP Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :
(…………………………………………) NIP Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala
(……………………………………) NIP VI.
Tiba di : (Tempat kedudukan) Pada Tanggal :
NIP Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan sematamata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk
Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk
(……………………………………) NIP VII.
(…………………………………………)
(…………………………………………) NIP
Catatan Lain-Lain
VIII. PERHATIAN : Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan
8 of 9
kealpaannya.
9 of 9
LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP Lampiran SPPD Nomor : Tanggal : No. 1 2 3 4 5 6 7 8
RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
PERINCIAN BIAYA
JUMLAH : Terbilang
JUMLAH
KETERANGAN
Rp
…………………, ………………………………………… Telah dibayar sejumlah Rp ………………………………
Telah menerima jumlah uang sebesar Rp ………………………………………………………
Bendahara
Yang Menerima
(……………………………) NIP…………………………
(………………………………) NIP …………………………
PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG Ditetapkan sejumlah Yang telah dibayar semula Sisa kurang/lebih
: Rp ……………………………… : Rp ……………………………… : Rp ………………………………
Pejabat Yang Berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk
(……………………………………………) NIP
