PEMBERITAAN MEDIA MASSA NASIONAL KEGIATAN DISKUSI PUBLIK VISI DAN MISI CAPRES BAGI PEMBANGUNAN KESEHATAN
KLIPING BERITA/TULISAN
!
1
! !
Sabtu, 19 Juli 2014 | 07:21 WIB
Pelayanan Kesehatan Hanya Fokus di Perkotaan
2
TEMPO/Subekti TEMPO.CO, Jakarta - Negara Harus Menjamin Hak Layanan Kesehatan Masyarakat
Pemerintahan baru harus memasukkan masalah kesehatan masyarakat sebagai prioritas dalam program pembangunan. Negara harus dapat menjamin bahwa setiap warga negara baik di kota maupun di desa untuk mendapatkan hak atas layanan kesehatan yang memadai, tanpa adanya diskriminasi.
Hal itu diungkapkan dalam diskusi publik mengenai kesehatan yang digelar Merdesa Institute bekerjasama dengan Prisma Resources di Jakarta, belum lama ini. Diskusi dilakukan sebagai bahan masukan bagi pemerintahan baru mendatang.
Menurut Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia Zaenal Abidin, selama ini masalah kesehatan hanya diangkat sebatas bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun tidak sampai bagaimana menjadi ketahanan bahkan kedaulatan negara.
“Isu yang paling menarik saat ini adalah disparitas pelayanan kesehatan. Tidak ada pelayanan kesehatan yang memadai di pedesaan, pelayanan hanya difokuskan di perkotaan. Kita harus memikirkan bagaimana terjadinya pemerataan pelayanan kesehatan, melalui pemerataan hak atas pemenuhan kesehatan setiap warga negara,” katanya.(Baca : Banten Provinsi Terkorup Bidang Kesehatan)
Data di IDI menyebutkan bahwa jumlah dokter gigi ada 115 ribu, dokter umum 97 ribu, selebihnya adalah dokter spesialis. Ada 20 ribu dokter ada di Jakarta, baik itu spesialis maupun
3
dokter umum. Tetapi pemerintah lebih memperhatikan dokter PNS.
“Jika jaminan kesehatan ingin berjalan dengan baik, pemerataan kesehatan adalah kuncinya," kata Zaenal.
Hal senada dikemukakan Harry Wibowo, selaku perwakilan NGO/Aktifis Ecosoft. Menurut dia, setelah penandatanganan Helsinsky, secara implisit Pemerintah RI berjanji terhadap rakyatnya untuk mewujudkan hak-hak setiap penduduk yang berada di wilayah RI untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi yang bisa dicapai oleh Negara.
“Ada hak di bidang kesehatan, di sisi lain ada keterbatasan dalam jumlah tenaga kesehatan, keterbatasan anggaran, keterbatasan dalam mengakses pelayanan kesehatan penduduk di daerah, keterbatasan sumber daya. Ada pengakuan hak atas kesehatan tidak dapat dipenuhi saat ini. Pemerintah harus memenuhinya di masa mendatang,” katanya.
Menurut tokoh kesehatan, Dr Kartono Mohamad, kebanyakan politisi masih melihat masalah kesehatan rakyat di Indonesia secara sempit dan short sighted. Menurut dia, kewajiban pemerintah dalam hal kesehatan adalah menjaga agar rakyat mampu hidup sehat.
“Kalau rakyat hidup sehat, mereka akan mampu meningkatkan kemampuan menabung karena biaya yang seharusnya untuk pengobatan dapat dihemat dan digunakan untuk hal lain yang lebih positif. Rakyat akan jadi lebih produktif, dan negara akan diuntungkan dengan peningkatan produktivitas itu,"ujarnya.(Baca : 2013, Sektor Kesehatan Dapat Rp 31 Triliun)
Untuk menjamin agar rakyat dapat hidup sehat diperlukan pemahaman tentang berbagai determinan penyebab sakit, penanggulangan penyebab penyakit termasuk pencegahan penyakit, penyediaan sarana untuk hidup sehat, dan sarana penyembuhan bagi yang sakit.
Dr. dr. Imam Rasyidi, Sp.OG (K) Onk selaku Ketua Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama mengungkapkan, mengenai masalah kesehatan terkait MDGs di 2014 terutama untuk Angka Kematian Ibu (AKI) tidak on track.
"Anggaran harus meningkat untuk kesehatan ibu dan anak. Selain itu, tenaga kesehatan di daerah-daerah juga masih kurang, sehingga harus ada peraturan yang jelas tentang itu," kata dia.
Sementara itu, Hanibal Hamidi selaku inisiator Perdesaan Sehat, yang juga Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan, KPDT mengatakan, program Perdesaan Sehat dibuat guna memastikan adanya paradigma pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan dengan basis perdesaan.
EVIETA FADJAR
4
5
!
IDI Keluhkan Disparitas Pelayanan Kesehatan Selasa, 15 Juli 2014, 10:32 WIB
Komentar : 0
Antara
!
Posko Kesehatan A+ | Reset | A- REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan baru harus memasukkan masalah kesehatan masyarakat sebagai prioritas dalam program pembangunan. Negara harus dapat menjamin setiap warga negara baik di kota maupun di desa untuk mendapatkan hak atas layanan kesehatan yang memadai, tanpa adanya diskriminasi.
Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zaenal Abidin, mengatakan selama ini masalah kesehatan hanya diangkat sebatas bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sayangnya hal tersebut, kata dia, tidak pernah sampai bagaimana menjadi ketahanan bahkan kedaulatan negara. Zaenal menyampaikan hal tersebut dalam diskusi publik mengenai kesehatan yang digelar Merdesa Institute bekerjasama dengan Prisma Resources di Jakarta. Diskusi ini dilakukan sebagai bahan masukan bagi pemerintahan baru mendatang.
''Isu yang paling menarik saat ini adalah disparitas pelayanan kesehatan. Tidak ada pelayanan kesehatan yang memadai di perdesaan, pelayanan hanya difokuskan di perkotaan. Kita harus memikirkan bagaimana terjadinya pemerataan pelayanan kesehatan,'' kata Zaenal dalam keterangan tertulis yang diterima ROL di Jakarta, Selasa (15/7).
6
Merujuk data dari IDI, Zaenal menyebutkan, saat ini jumlah dokter gigi baru ada 115 ribu, dokter umum 97 ribu, selebihnya adalah dokter spesialis. Lalu 20 ribu dokter berada di Jakarta, baik itu spesialis maupun dokter umum. ''Tetapi pemerintah lebih memperhatikan dokter PNS.''
Jika jaminan kesehatan ingin berjalan dengan baik, Zaenal mengatakan, pemerataan kesehatan adalah kuncinya. ''Ketika orang-orang di perbatasan diwajibkan membayar iuran atau dibayarkan oleh negara, maka di saat bersamaan mereka juga mendapatkan hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang diberikan di Jakarta, harus ada persamaan agar terbentuk NKRI,'' ujarnya. Hal itu mengemuka dalam diskusi publik mengenai kesehatan yang digelar Merdesa Institute bekerjasama dengan Prisma Resources di Jakarta. Diskusi ini dilakukan sebagai bahan masukan bagi pemerintahan baru mendatang.
7
Negara Harus Menjamin Hak Layanan Kesehatan Masyarakat TRIBUNNEWS.COM
Selasa, 15 Juli 2014 09:28 WIB Share Tweet
!
net ilustrasi TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan baru harus memasukkan masalah kesehatan masyarakat sebagai prioritas dalam program pembangunan. Negara harus dapat menjamin bahwa setiap warga negara baik di kota maupun di desa untuk mendapatkan hak atas layanan kesehatan yang memadai, tanpa adanya diskriminasi. Hal itu mengemuka dalam diskusi publik mengenai kesehatan yang digelar Merdesa Institute bekerjasama dengan Prisma Resources di Jakarta, belum lama ini. Diskusi dilakukan sebagai bahan masukan bagi pemerintahan baru mendatang. Menurut Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia, Zaenal Abidin, selama ini masalah kesehatan hanya diangkat sebatas bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun tidak sampai bagaimana menjadi ketahanan bahkan kedaulatan negara. “Isu yang paling menarik saat ini adalah disparitas pelayanan kesehatan. Tidak ada pelayanan kesehatan yang memadai di perdesaan, pelayanan hanya difokuskan di perkotaan. Kita harus memikirkan bagaimana terjadinya pemerataan pelayanan kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan ditujukan untuk mengangkat harkat warga negara Indonesia, dan menjaga harga diri kita sebagai warga negara Indonesia, melalui pemerataan hak atas pemenuhan kesehatan setiap warga negara,” katanya.
8
Data di IDI menyebutkan bahwa jumlah dokter gigi ada 115 ribu, dokter umum 97 ribu, selebihnya adalah dokter spesialis. 20 ribu dokter ada di Jakarta, baik itu spesialis maupun dokter umum. Tetapi pemerintah lebih memperhatikan dokter PNS. “Jika jaminan kesehatan ingin berjalan dengan baik, pemerataan kesehatan adalah kuncinya. Ketika orang-orang di perbatasan diwajibkan membayar iuran atau dibayarkan oleh negara, maka disaat bersamaan mereka juga mendapatkan hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang diberikan di Jakarta, harus ada persamaan agar terbentuk NKRI,” paparnya. Hal senada dikemukakan Harry Wibowo, selaku perwakilan NGO/aktivis Ecosoft. Menurut dia, setelah penandatanganan Helsinsky, secara implisit Pemerintah Indonesia berjanji terhadap rakyatnya untuk mewujudkan hak-hak setiap penduduk yang berada di wilayah RI untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi yang bisa dicapai oleh negara. “Ada hak di bidang kesehatan, di sisi lain ada keterbatasan dalam jumlah tenaga kesehatan, keterbatasan anggaran, keterbatasan dalam mengakses pelayanan kesehatan penduduk di daerah, keterbatasan sumber daya. Ada pengakuan hak atas kesehatan tidak dapat dipenuhi saat ini. Pemerintah harus memenuhinya di masa mendatang,” katanya. Tokoh kesehatan, Dr Kartono Mohamad mengatakan, kebanyakan politisi masih melihat masalah kesehatan rakyat di Indonesia secara sempit dan short sighted. Menurut dia, kewajiban pemerintah dalam hal kesehatan adalah menjaga agar rakyat mampu hidup sehat. “Kalau rakyat hidup sehat, mereka akan mampu meningkatkan kemampuan menabung karena biaya yang seharusnya untuk pengobatan dapat dihemat dan digunakan untuk hal lain yang lebih positif. Rakyat akan jadi lebih produktif, dan negara akan diuntungkan dengan peningkatan produktivitas itu," ujarnya. Untuk menjamin agar rakyat dapat hidup sehat diperlukan pemahaman tentang berbagai determinan penyebab sakit, penanggulangan penyebab penyakit termasuk pencegahan penyakit, penyediaan sarana untuk hidup sehat, dan sarana penyembuhan bagi yang sakit. Dr. dr. Imam Rasyidi, Sp.OG (K) Onk selaku Ketua Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama mengungkapkan, mengenai masalah kesehatan terkait MDGs di 2014 terutama untuk Angka Kematian Ibu (AKI) tidak on track. Karenanya, kata dia, anggaran harus meningkat untuk kesehatan ibu dan anak. Selain itu, tenaga kesehatan di daerah-daerah juga masih kurang, sehingga harus ada peraturan yang jelas tentang itu. Sementara itu, Hanibal Hamidi selaku inisiator Perdesaan Sehat, yang juga Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan, KPDT) mengatakan program Perdesaan Sehat dibuat guna memastikan adanya paradigma pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan dengan basis perdesaan. Penulis: sanusi
9
INDOPOS Jakarta, 18 Juli 2014
10
MEDIA INDONESIA
11
SUARA PEMBARUAN
12
SUARA RAKYAT MERDEKA
13
Paradigma Kesehatan di Indonesia Masih Sempit Anton C Rabu, 23 Juli 2014 − 22:22 WIB
Ilustrasi (Sindonews) JAKARTA - Pengamat Kesehatan Dr Kartono Mohamad menilai kebanyakan politisi masih melihat masalah kesehatan rakyat di Indonesia secara sempit dan short sighted. Menurut dia, kewajiban pemerintah dalam hal kesehatan adalah menjaga agar rakyat mampu hidup sehat.
“Kalau rakyat hidup sehat, mereka akan mampu meningkatkan kemampuan menabung karena biaya yang seharusnya untuk pengobatan dapat dihemat dan digunakan untuk hal lain yang lebih positif. Rakyat akan jadi lebih produktif, dan negara akan diuntungkan dengan peningkatan produktivitas itu," ujarnya di Jakarta, Rabu (23/7/2014).
Untuk menjamin agar rakyat dapat hidup sehat diperlukan pemahaman tentang berbagai determinan penyebab sakit, penanggulangan penyebab penyakit termasuk pencegahan penyakit, penyediaan sarana untuk hidup sehat, dan sarana penyembuhan bagi yang sakit.
Sementara, Ketua Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama Dr dr Imam Rasyidi Sp.OG (K) Onk
14
mengungkapkan, mengenai masalah kesehatan terkait MDGs di 2014 terutama untuk Angka Kematian Ibu (AKI) tidak on track.
Karenanya, kata dia, anggaran harus meningkat untuk kesehatan ibu dan anak. Selain itu, tenaga kesehatan di daerah-daerah juga masih kurang, sehingga harus ada peraturan yang jelas tentang itu.
Hanibal Hamidi selaku inisiator Pedesaan Sehat, yang juga Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan Kementerian PDT mengatakan, program Pedesaan Sehat dibuat guna memastikan adanya paradigma pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan dengan basis pedesaan
15
KBN Antara D0170714000969 17-JUL-14 KSR JKT
KEMENTERIAN PDT: KESEHATAN HARUS JADI PRIORITAS PEMBANGUNAN
Oleh Faisal Yunianto
Jakarta, 16/7 (Antara) - Pemerintahan baru harus memasukkan masalah kesehatan masyarakat sebagai prioritas program pembangunan agar setiap warga negara di kota maupun desa mendapatkan hak atas layanan kesehatan yang memadai.
"Program Pedesaan Sehat dibuat guna memastikan adanya paradigma pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan dengan basis perdesaan," kata Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Hanibal Hamidi dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis.
Senada dengan Hanibal, Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia Zaenal Abidin mengatakan bahwa selama ini masalah kesehatan hanya diangkat sebatas bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga tidak sampai menjadi ketahanan bahkan kedaulatan negara.
"Padahal isu yang paling menarik saat ini adalah disparitas pelayanan kesehatan. Tidak ada pelayanan kesehatan yang memadai di pedesaan, pelayanan hanya difokuskan di perkotaan," kata Zaenal dalam suatu diskusi publik mengenai kesehatan yang digelar Merdesa Institute bekerja sama dengan Prisma Resources.
Karena itu harus dipikirkan bagaimana terjadinya pemerataan pelayanan kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan ditujukan untuk mengangkat harkat warga negara Indonesia dan menjaga harga diri masyarakat sebagai warga negara Indonesia, melalui pemerataan hak atas pemenuhan kesehatan setiap warga negara, katanya.
"Jika jaminan kesehatan ingin berjalan dengan baik, pemerataan kesehatan adalah kuncinya. Ketika orang-orang di perbatasan diwajibkan membayar iuran atau dibayarkan oleh negara, maka disaat bersamaan mereka juga mendapatkan hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang diberikan di Jakarta, harus ada persamaan agar terbentuk NKRI," paparnya.
Sementara pembicara lainnya tokoh kesehatan, Dr Kartono Mohamad mengatakan kebTanah Air secara sempit. Menurut dia, kewajiban pemerintah dalam hal kesehatan adalah menjaga agar rakyat mampu hidup sehat.
"Kalau rakyat hidup sehat, mereka akan mampu meningkatkan kemampuan menabung karena biaya yang seharusnya untuk pengobatan dapat dihemat dan digunakan untuk hal lain yang lebih positif. Rakyat akan jadi lebih produktif, dan negara akan diuntungkan dengan peningkatan produktivitas itu," ujarnya.
Untuk menjamin agar rakyat dapat hidup sehat diperlukan pemahaman tentang berbagai determinan penyebab sakit, penanggulangan penyebab penyakit termasuk pencegahan penyakit, penyediaan sarana untuk hidup sehat, dan sarana penyembuhan bagi yang sakit. ***3***
Tz/f004/c/a011 arnaz
(TZ.F004/C/A.F. Firman/A.F. Firman) 17-07-2014 12:24:26
16
merDesa Institute NO
MEDIA
LINK BERITA
1
Investor Daily, 16/7. Hal 20: Cetak
https://mail.google.com/mail/u/0/? ui=2&ik=00ba6ae26e&view=att&th=14769339eedf5d65&attid= 0.1&disp=safe&realattid=1474527790557560832-local0&zw
2
Tempo.com, 19/7: Online
http://www.tempo.co/read/news/2014/07/19/060594193/ Pelayanan-Kesehatan-Hanya-Fokus-di-Perkotaan
3
Republika OL, 15/7: Online
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/07/15/ n8qhuw-idi-keluhkan-disparitas-pelayanan-kesehatan
4
Tribunnews.com, 15/7: http://m.tribunnews.com/kesehatan/2014/07/15/negara-harusOnline menjamin-hak-layanan-kesehatan-masyarakat
5
Indopos, 18/7. Hal Ekonomi: Cetak
https://mail.google.com/mail/u/0/? ui=2&ik=00ba6ae26e&view=att&th=147481c2233bf93e&attid=0 .1&disp=safe&realattid=1473945645872054272-local0&zw
6
Media Indonesia, 16/7. Hal 13: Cetak
https://mail.google.com/mail/u/0/? ui=2&ik=00ba6ae26e&view=att&th=1476934175ffa292&attid=0 .1&disp=safe&realattid=1474527825819074560-local0&zw
7
Suara Pembaharuan, 16/7. Hal A19: Cetak
https://mail.google.com/mail/u/0/? ui=2&ik=00ba6ae26e&view=att&th=147693496d9ba4e7&attid= 0.1&disp=safe&realattid=1474527851081367552-local0&zw
8
Rakyat Merdeka, 19/7. Hal 19: Cetak
https://mail.google.com/mail/u/0/? ui=2&ik=00ba6ae26e&view=att&th=14769351c12b4a24&attid= 0.1&disp=safe&realattid=1474527886916452352-local0&zw
9
Sindonews.com, 24/07: http://m.sindonews.com/read/885872/15/paradigma-kesehatanOnline di-indonesia-masih-sempit
10
KBN Antara, 16/7: Online
KBN Antara
17
