TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BAB X BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI BAGIAN PERTAMA TUGAS DAN FUNGSI Pasal 721 Badan Pembinaan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan konstruksi. Pasal 722 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 721, Badan Pembinaan Konstruksi menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pembinaan konstruksi dan investasi di bidang infrastruktrur meliputi usaha dan kelembagaan, penyelenggaraan konstruksi, sumber daya investasi serta kompetensi dan pelatihan konstruksi; b. pelaksanaan pembinaan konstruksi meliputi usaha dan kelembagaan, penyelenggaraan konstruksi, sumber daya investasi serta kompetensi dan pelatihan konstruksi; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembinaan konstruksi dan investasi di bidang infrastruktur meliputi usaha dan kelembagaan, penyelenggaraan konstruksi, sumber daya investasi serta kompetensi dan pelatihan konstruksi; dan d. pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Konstruksi.
BAGIAN KEDUA SUSUNAN ORGANISASI Pasal 723 Badan Pembinaan Konstruksi, terdiri atas : a. b. c. d. e. f.
Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi; Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan; Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi; Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi; Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi; dan Kelompok Jabatan Fungsional
BAGIAN KETIGA SEKRETARIAT BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI Pasal 724 176
Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan Pembinaan Konstruksi. Pasal 725 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 724, Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta kerjasama antar lembaga; b. pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, administrasi jabatan fungsional, dan urusan hukum; c. pengelolaan keuangan di lingkungan Badan; d. pengelolaan urusan rumah tangga, inventarisasi barang milik negara, penyelenggaraan tata usaha, dokumentasi dan perpustakaan serta penyebarluasan informasi konstruksi; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pasal 726 Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi terdiri dari : a. b. c. d. e.
Bagian Perencanaan; Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Hukum; Bagian Keuangan; Bagian Umum; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 727 Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan serta kerja sama antar lembaga. Pasal 728 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 727, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program dan anggaran satuan kerja; b. penyiapan pelaksanaan urusan kerja sama dan administrasi bantuan dalam dan luar negeri; dan c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta pemantauan sasaran akhir tahun. Pasal 729 Bagian Perencanaan terdiri dari : a. Subbagian Program dan Anggaran; b. Subbagian Kerja Sama; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; Pasal 730
177
(1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran Badan.
(2) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kerja sama dan administrasi bantuan dalam dan luar negeri. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi sasaran akhir tahun dan penyiapan bahan laporan tahunan. Pasal 731 Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan organisasi dan tata laksana, dan pembinaan jabatan fungsional, serta urusan hukum. Pasal 732 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 731, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Hukum menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, data dan informasi kepegawaian, penghargaan, serta administrasi jabatan struktural, serta administrasi jabatan fungsional; b. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, penyusunan rencana formasi pegawai, penyusunan rencana kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan pegawai; dan c. pelaksanaan urusan penelaahan, penyusunan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan, pemberian bantuan hukum, dokumentasi produk hukum, serta urusan disiplin pegawai dan urusan perceraian pegawai. Pasal 733 Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Hukum terdiri dari : a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian; b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; dan c. Subbagian Hukum. Pasal 734 (1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata usaha kepegawaian, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai, penyiapan data dan informasi pegawai, penghargaan, serta pemrosesan administrasi jabatan struktural dan administrasi jabatan fungsional. (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan organisasi dan tata laksana, analisis jabatan, formasi, karir pegawai, pengadaan pegawai, identifikasi, perumusan, dan pengusulan kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan, program pembinaan dan pengembangan pegawai, serta administrasi jabatan fungsional.
178
(3) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan peraturan perundang-undangan, penyusunan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan, pemberian bantuan hukum, dokumentasi produk hukum, pemberian saran/pertimbangan pembuatan dan penyelesaian masalah hukum, serta urusan disiplin pegawai dan urusan perceraian pegawai. Pasal 735 Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan. Pasal 736 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 735, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan dan pengelolaan anggaran; b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; c. pelaksanaan verifikasi dan pembukuan serta penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) di tingkat Badan; dan d. penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan masyarakat di tingkat Badan. Pasal 737 Bagian Keuangan terdiri dari : a. Subbagian Pembiayaan; b. Subbagian Perbendaharaan; dan c. Subbagian Verifikasi dan Pembukuan. Pasal 738 (1) Subbagian Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan anggaran operasional Badan dan melakukan bimbingan pengembangan Pendapatan Negara Bukan Pajak. (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan tata laksana keuangan, pembayaran gaji pegawai, administrasi ganti rugi, serta penyiapan bahan laporan hasil pemeriksaan, laporan pengawasan masyarakat dan memberikan bimbingan akuntansi di tingkat Badan. (3) Subbagian Verifikasi dan Pembukuan mempunyai tugas melakukan verifikasi dan pembukuan pertanggungjawaban anggaran serta penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). Pasal 739 Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan,
179
dokumentasi, kepustakaan, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara, pengolahan data dan informasi, serta penyebarluasan informasi konstruksi. Pasal 740 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 739, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, tata persuratan, tata kearsipan dan keprotokolan pimpinan; b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan penyediaan inventaris serta perlengkapan kantor; c. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan inventaris kantor serta pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara; dan d. pelaksanaan kegiatan pengolahan data dan informasi, buletin, dan hubungan masyarakat. Pasal 741 Bagian Umum terdiri dari : a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; b. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan c. Subbagian Data dan Informasi. Pasal 742 (1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan ketatausahaan, tata persuratan, kearsipan dan urusan keprotokolan, urusan rumah tangga, pemeliharaan inventaris kantor dan pemeliharaan kendaraan dinas serta penyediaan fasilitas rapat dan pelayanan telekomunikasi. (2) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan inventarisasi dan pengelolaan barang milik kekayaan negara. (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan publikasi dan media informasi, hubungan masyarakat, sistem informasi, buletin, serta dokumentasi dan perpustakaan.
BAGIAN KEEMPAT PUSAT PEMBINAAN USAHA DAN KELEMBAGAAN Pasal 743 Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan di bidang usaha dan kelembagaan konstruksi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Pasal 744 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 743, Pusat
180
Pembinaan Usaha dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :
a. b. c. d.
pembinaan bidang pengembangan usaha; pembinaan bidang regulasi usaha dan perizinan; pembinaan bidang kelembagaan; fasilitasi pelaksanaan tugas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat. Pasal 745 Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan terdiri dari : a. b. c. d. e.
Bidang Pengembangan Usaha; Bidang Regulasi dan Perijinan; Bidang Kelembagaan; Subbagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 746 Bidang Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan di bidang pengembangan usaha. Pasal 747 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 748, Bidang Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penyiapan fasilitasi penyelenggaraan penyiapan kapasitas penyedia jasa konstruksi dan akses pasar jasa konstruksi; b. pelaksanaan penyiapan pembinaan dan pengembangan kemitraan usaha serta kinerja penyedia jasa; c. pelaksanaan penyiapan pembinaan terhadap akses material dan peralatan kerja konstruksi; dan d. pelaksanaan penyiapan pembinaan terhadap akses modal usaha dan sistem penjaminan. Pasal 748 Bidang Pengembangan Usaha terdiri dari : a. Subbidang Manajemen Usaha; dan b. Subbidang Pendukung Usaha. Pasal 749 (1) Subbidang Manajemen Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan peningkatan kapasitas penyedia jasa konstruksi dan akses pasar jasa konstruksi. (2) Subbidang Pendukung Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan kemitraan penyedia jasa konstruksi antar klasifikasi dan kualifikasi,
181
dan pengembangan akses terhadap peralatan dan material, serta akses modal usaha dan sistem penjaminan.
Pasal 750 Bidang Regulasi dan Perijinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan di bidang regulasi usaha dan perijinan. Pasal 751 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 750, Bidang Regulasi dan Perijinan menyelenggarakan fungsi : a. pengembangan produk pengaturan konstruksi, klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi; b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi produk-produk pengaturan lembaga; c. pelaksanaan penyiapan pembinaan dan bantuan teknik perijinan usaha jasa konstruksi; d. pelaksanaan administrasi perijinan penyedia jasa konstruksi asing; dan e. pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi Nasional. Pasal 752 Bidang Regulasi dan Perizinan terdiri dari : a. Subbidang Regulasi; dan b. Subbidang Perijinan. Pasal 753 (1) Subbidang Regulasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan produk pengaturan konstruksi, pengaturan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi, serta pemantauan dan evaluasi produk-produk pengaturan lembaga. (2) Subbidang Perijinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan bantuan teknik perijinan usaha jasa konstruksi, pelaksanaan administrasi perijinan penyedia jasa konstruksi asing, pemantauan dan evaluasi perijinan usaha jasa konstruksi, pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi Nasional dan sosialisasi Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Nasional. Pasal 754 Bidang Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan kelembagaan pengembangan jasa konstruksi. Pasal 755 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 754, Bidang Kelembagaan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan pembinaan tata laksana dan kinerja kelembagaan jasa konstruksi; b. penyiapan pembinaan kelembagaan unsur-unsur masyarakat jasa konstruksi; 182
c. pengembangan kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait pembinaan kelembagaan jasa konstruksi. d. penyiapan pembinaan kinerja Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi; dan e. pengembangan kinerja kelembagaan penyedia jasa konstruksi (badan usaha dan tenaga kerja); Pasal 756 Bidang Kelembagaan terdiri dari : a. Subbidang Tata Laksana; dan b. Subbidang Kinerja. Pasal 757 (1) Subbidang Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan unsur-unsur mayarakat jasa konstruksi, dan fasilitasi pelaksanaan forum jasa konstruksi nasional serta bantuan teknik forum jasa konstruksi daerah, pengembangan organisasi dan tata laksana Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan Daerah, pengembangan kerja sama dan koordinasi antar instansi terkait pembinaan kelembagaan jasa konstruksi. (2) Subbidang Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan Daerah serta penyiapan bahan pembinaan kinerja Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, pelaksanaan pengawasan kinerja Unit Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Tenaga Kerja, pelaksanaan pengembangan kinerja kelembagaan penyedia jasa konstruksi (badan usaha dan tenaga kerja). Pasal 758 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, dan tata persuratan serta kearsipan Pusat.
BAGIAN KELIMA PUSAT PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI Pasal 759 Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyelenggaraan konstruksi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Pasal 760 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 759, Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi menyelenggarakan fungsi : a. pembinaan pemilihan penyedia barang dan jasa; b. pembinaan administrasi kontrak;
183
c. pembinaan teknik konstruksi berkelanjutan; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.
Pasal 761 Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi terdiri dari : a. b. c. d. e.
Bidang Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa; Bidang Administrasi Kontrak; Bidang Teknik Konstruksi Berkelanjutan; Subbagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 762 Bidang Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rekomendasi yang terkait proses pemilihan, dan tanggapan atas sanggah banding penetapan pemenang yang merupakan kewenangan Menteri. Pasal 763 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 762, Bidang Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan rekomendasi proses pemilihan; b. penyiapan penyusunan rekomendasi tanggapan atas sanggahan banding; c. penyiapan pembinaan dan bantuan teknis pemilihan penyedia barang / jasa; dan d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan. Pasal 764 Bidang Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa terdiri dari : a. Subbidang Wilayah I; dan b. Subbidang Wilayah II. Pasal 765 (1) Subbidang Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rekomendasi penyelenggaraan pemilihan, tanggapan atas sanggahan banding, dan pembinaan dan bantuan teknis pemilihan penyedia barang dan jasa, penyiapan standard dan pedoman penyelenggaraan pemilihan di Wilayah Sumatera dan Jawa. (2) Subbidang Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rekomendasi penyelenggaraan pemilihan, tanggapan atas sanggahan banding, dan pembinaan dan bantuan teknis pemilihan penyedia barang dan jasa, penyiapan standard dan pedoman penyelenggaraan pemilihan di Wilayah Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.
184
Pasal 766 Bidang Administrasi Kontrak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pengembangan sistem administrasi kontrak. Pasal 767 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 766, Bidang Administrasi Kontrak menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan standar dan pedoman administrasi kotrak; b. bantuan penyelesaian hukum dan permasalahan kontrak; c. pengembangan sistem administrasi kontrak; d. pembinaan teknis sistem dan administrasi kontrak; e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kontrak; dan f. pemberian opini hukum kontrak. Pasal 768 Bidang Administrasi Kontrak terdiri dari : a. Subbidang Pengaturan Administrasi Kontrak; dan b. Subbidang Pemberdayaan Administrasi Kontrak. Pasal 769 (1) Subbidang Pengaturan Administrasi Kontrak mempunyai tugas menyusun pedoman, standar, dan petunjuk pelaksanaan administrasi kontrak, memberikan bantuan penyelesaian permasalahan pelaksanaan kontrak, serta mengembangkan sistem administrasi kontrak barang dan jasa. (2) Subbidang Pemberdayaan Administrasi Kontrak mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan teknis sistem administrasi kontrak, melakukan monitoring dan evaluasi kontrak/penelitian perjanjian kontrak barang dan jasa, memberikan opini hukum kontrak, serta memberikan rekomendasi penerapan prosedur pelaksanaan kontrak. Pasal 770 Bidang Teknik Konstruksi Berkelanjutan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan di bidang teknik konstruksi, sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan konstruksi, dan sistem manajemen lingkungan. Pasal 771 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 770, Bidang Teknik Konstruksi Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi : a. pengembangan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan konstruksi dan sistem manajemen lingkungan serta teknik konstruksi berkelanjutan; b. penyiapan pedoman, standar, dan petunjuk pelaksanaan teknik konstruksi, sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan konstruksi serta sistem manajemen lingkungan dan teknik konstruksi berkelanjutan;
185
c. bimbingan teknis dan bantuan teknis sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan konstruksi dan sistem manajemen lingkungan dan teknik konstruksi berkelanjutan; dan d. diseminasi, monitoring dan evaluasi penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan konstruksi serta sistem manajemen lingkungan dan teknik konstruksi berkelanjutan. Pasal 772 Bidang Teknik Konstruksi Berkelanjutan terdiri dari : a. Subbidang Teknik Konstruksi; dan b. Subbidang Pemberdayaan Konstruksi. Pasal 773 (1) Subbidang Teknik Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan norma, standar, pedoman, kriteria, dan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, diseminasi serta melakukan monitoring dan evaluasi penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan sistem manajemen lingkungan serta teknik konstruksi berkelanjutan. (2) Subbidang Pemberdayaan Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan bantuan teknis dan bimbingan teknis, penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan konstruksi dan sistem manajemen lingkungan serta teknik konstruksi berkelanjutan. Pasal 774 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan dan koordinasi penyusunan program serta monitoring dan evaluasi kegiatan Pusat.
BAGIAN KEENAM PUSAT PEMBINAAN SUMBER DAYA INVESTASI Pasal 775 Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan sumber daya investasi infrastruktrur berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Pasal 776 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 776, Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi menyelenggarakan fungsi : a. b. c. d.
pengembangan pola investasi infrastruktur; pembinaan sumber daya material dan peralatan; pembinaan pasar dan daya saing; dan pelaksanaan urusan tata usaha Pusat. Pasal 777 186
Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi terdiri dari : a. b. c. d. e.
Bagian Tata Usaha; Bidang Pengembangan Pola Investasi; Bidang Material dan Peralatan; Bidang Pasar dan Daya Saing; dan Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 778 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran tahunan, penerapan sistem manajemen mutu, tata usaha dan rumah tangga Pusat. Pasal 779 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 778, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan program dan anggaran, keuangan, pengelolaan sarana kantor, sistem manajemen informasi dan produksi bahan publikasi, serta inventarisasi barang milik negara; dan b. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, kesejahteraan pegawai, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta penerapan sistem manajemen mutu. Pasal 780 Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Subbagian Program, Keuangan dan Sarana; dan b. Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga. Pasal 781 (1) Subbagian Program, Keuangan dan Sarana mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, administrasi keuangan, pembayaran gaji pegawai, pengadaan sarana dan prasarana, sistem manajemen informasi, produksi bahan publikasi, serta melakukan inventarisasi barang milik negara, koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pusat serta pembinaan dan pengembangan PNBP. (2) Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, dan rumah tangga, kesejahteraan pegawai, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta penerapan sistem manajemen mutu. Pasal 782 Bidang Pengembangan Pola Investasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan pengembangan pola investasi infrastruktur. Pasal 783 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 782, Bidang Pengembangan Pola Investasi menyelenggarakan fungsi :
187
a. pengembangan strategi investasi infrastruktur; dan b. pelaksanaan fasilitasi investasi infrastruktur. Pasal 784 Bidang Pengembangan Pola Investasi terdiri dari : a. Subbidang Pengembangan Strategi Investasi; dan b. Subbidang Fasilitasi Investasi. Pasal 785 (1) Subbidang Pengembangan Strategi Investasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan investasi infrastruktur, menyusun norma, standar, pedoman dan kriteria investasi infrastruktur, dan mengembangkan pola-pola investasi dan pemetaan sumber daya investasi. (2) Subbidang Fasilitasi Investasi mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi dan diseminasi kebijakan, strategi dan pola-pola investasi yang telah dikembangkan, dan melaksanakan fasilitasi investasi di bidang infrastruktur. Pasal 786 Bidang Material dan Peralatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan sumber daya material dan peralatan untuk mendukung pengembangan investasi infrastruktur. Pasal 787 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 786, Bidang Material dan Peralatan menyelenggarakan fungsi : a. pembinaan sumber daya material; dan b. pembinaan sumber daya peralatan. Pasal 788 Bidang Material dan Peralatan terdiri dari : a. Subbidang Sumber Daya Material; dan b. Subbidang Sumber Daya Peralatan. Pasal 789 (1) Subbidang Sumber Daya Material mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan dan strategi pembinaan sumber daya material untuk mendukung pengembangan investasi infrastruktur. (2) Subbidang Sumber Daya Peralatan mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan dan strategi pembinaan sumber daya peralatan untuk mendukung pengembangan investasi infrastruktur. Pasal 790 Bidang Pasar dan Daya Saing mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan pasar dan daya saing.
188
Pasal 791 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 790, Bidang Pasar dan Daya Saing menyelenggarakan fungsi :
a. pembinaan peningkatan daya saing; b. pembinaan pasar; dan pelaksanaan perundingan liberalisasi perdagangan jasa konstruksi. Pasal 792 Bidang Pasar dan Daya Saing terdiri dari : a. Subbidang Peningkatan Pasar; dan b. Subbidang Peningkatan Daya Saing. Pasal 793 (1) Subbidang Peningkatan Pasar mempunyai tugas menyiapkan perumusan, melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pembinaan peningkatan pasar serta pelaksanaan perundingan liberalisasi perdagangan jasa konstruksi. (2) Subbidang Peningkatan Daya Saing mempunyai tugas menyiapkan perumusan, melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi peningkatan daya saing untuk mendukung pengembangan investasi infrastruktur.
BAGIAN KETUJUH PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI Pasal 794 Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Pasal 795 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 794, Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana dan program pembinaan kompetensi, dan pelatihan konstruksi; b. penyiapan bakuan kompetensi dan pengembangan metode pelatihan konstruksi; c. penyiapan dan pengembangan materi pelatihan; d. penyusunan pedoman penyelenggaraan pelatihan; e. pengembangan bimbingan lembaga pelatihan dan instruktur serta assesor; f. penyusunan laporan dan evaluasi hasil pelatihan konstruksi;
189
g. penyiapan pelaksanaan penyetaraan kompetensi keahlian regional; h. pengembangan manajemen unit pelaksana tugas kompetensi dan pelatihan konstruksi; dan i. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat. Pasal 796 Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi terdiri dari : a. b. c. d. e.
Bagian Tata Usaha; Bidang Kompetensi Konstruksi; Bidang Pengembangan Keahlian Konstruksi; Bidang Pelatihan Keterampilan Konstruksi; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 797 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran tahunan, penerapan sistem manajemen mutu, tata usaha dan rumah tangga Pusat. Pasal 798 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 797, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan program dan anggaran, keuangan, pengelolaan sarana kantor, sistem manajemen informasi dan produksi bahan publikasi serta inventarisasi barang milik negara; dan b. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, kesejahteraan pegawai, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta penerapan sistem manajemen mutu. Pasal 799 Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Subbagian Program, Keuangan dan Sarana; dan b. Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga. Pasal 800 (1) Subbagian Program, Keuangan dan Sarana mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, administrasi keuangan, pembayaran gaji pegawai, pengadaan sarana dan prasarana, sistem manajemen informasi, produksi bahan publikasi, serta melakukan inventarisasi barang milik negara, koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pusat serta pembinaan dan pengembangan PNBP. (2) Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, dan rumah tangga, kesejahteraan pegawai, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta penerapan sistem manajemen mutu.
190
Pasal 801 Bidang Kompetensi Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bakuan kompetensi keahlian dan keterampilan konstruksi. Pasal 802 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 801, Bidang Kompetensi Konstruksi menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan bakuan kompetensi keterampilan konstruksi; b. penyusunan bakuan kompetensi keahlian konstruksi; c. penyiapan dan fasilitasi pengembangan bakuan kompetensi keterampilan dan keahlian konstruksi; dan d. penyiapan pelaksanaan penyetaraan kompetensi keahlian regional. Pasal 803 Bidang Kompetensi Konstruksi terdiri dari : a. Subbidang Bakuan Kompetensi Keterampilan; dan b. Subbidang Bakuan Kompetensi Keahlian. Pasal 804 (1) Subbidang Bakuan Kompetensi Keterampilan mempunyai tugas menyiapkan dan memfasilitasi pengembangan bakuan kompetensi keterampilan. (2) Subbidang Bakuan Kompetensi Keahlian mempunyai tugas menyiapkan dan memfasilitasi pengembangan bakuan kompetensi keahlian serta penyiapan pelaksanaan penyetaraan kompetensi keahlian regional. Pasal 805 Bidang Pengembangan Keahlian Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program pelatihan serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi hasil pelatihan di bidang keahlian konstruksi. Pasal 806 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 805, Bidang Pengembangan Keahlian Konstruksi menyelenggarakan fungsi : a. b. c. d. e.
penyusunan rencana dan pelatihan; penyusunan pedoman penyelenggaraan pelatihan; pelaksanaan pengendalian pelatihan keahlian dan evaluasi hasil pelatihan; penyiapan standar pelatihan keahlian; dan pelaksanaan bimbingan terhadap lembaga pelatihan dan instruktur serta asesor.
Pasal 807 Bidang Pengembangan Keahlian Konstruksi terdiri dari : a. Subbidang Program Pengembangan Keahlian; dan b. Subbidang Pengendalian Pelatihan Keahlian.
191
(1) Subbidang Program Pengembangan Keahlian mempunyai tugas menyiapkan pedoman, program rencana serta materi pelatihan keahlian konstruksi dan evaluasi pelatihan keahlian konstruksi (2) Subbidang Pengendalian Pelatihan Keahlian mempunyai tugas melaksanakan pengorganisasian pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pelatihan keahlian konstruksi dan pelaporan hasil pelatihan keahlian konstruksi serta melaksanakan bimbingan terhadap lembaga pelatihan dan instruktur serta asesor. Pasal 808 Bidang Pelatihan Keterampilan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program pelatihan serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi hasil pelatihan di bidang keterampilan konstruksi. Pasal 809 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 809, Bidang Pelatihan Keterampilan Konstruksi menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana dan program pelatihan keterampilan; b. penyusunan pedoman penyelenggaraan pelatihan keterampilan; c. pelaksanaan pengendalian pelatihan keterampilan dan evaluasi hasil pelatihan; d. penyiapan standar pelatihan keterampilan; dan e. pelaksanaan bimbingan terhadap lembaga pelatihan dan instruktur serta asesor. Pasal 810 Bidang Pelatihan Keterampilan Konstruksi terdiri dari : a. Subbidang Program Pelatihan Keterampilan; dan b. Subbidang Pengendalian Pelatihan Keterampilan. Pasal 811 (1) Subbidang Program Pelatihan Keterampilan mempunyai tugas menyiapkan pedoman, program, rencana serta materi pelatihan keterampilan konstruksi dan evaluasi pelatihan keterampilan konstruksi. (2) Subbidang Pengendalian Pelatihan Keterampilan mempunyai tugas melaksanakan pengorganisasian pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pelatihan keterampilan konstruksi dan pelaporan hasil pelatihan keterampilan konstruksi, serta melaksanakan bimbingan terhadap lembaga pelatihan dan instruktur serta asesor.
192
BAGIAN KEDELAPAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 812 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 813 (1) Kelompok Jabatan Fungsional Instruktur Latihan Kerja dan Jabatan Fungsional lainnya terdiri dari berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
193
