TUGAS MAKALAH PENDIDIKAN PANCASILA “PANCASILA DULU, KINI, DAN AKAN DATANG” Disusun Guna Memenuhi Tugas Drs. M Khalis Purwanto, MM
Nama
: Nugroho Hari Prasetyo
Nomor Mahasiswa
: 11.02.8082
Kelompok
:A
Program Studi
: Pendidikan Pancasila
Jurusan
: Manajemen Informatika
STMIK AMIKOM YOGYAKRTA TAHUN 2011
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, penulis masih diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Karya Tulis Mahasiswa ini dengan judul Pancasila Dulu Kini dan Akan Datang. Karya Tulis Mahasiswa ini dibuat untuk menyelesaikan Tugas Akhir Mata Kuliah Pendidikan Pancasila. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. M Khalis Purwanto, MM, selaku Dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila yang telah banyak memberikan bekal pengetahuan untuk membuat karya tulis ini. Demikianlah Karya Tulis Mahasiswa ini disusun, Sebagai manusia biasa, tentunya penulis tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan maupun pembuatan karya tulis dikemudian hari. Sleman, 15 September 2011 Penulis
DAFTAR ISI Halaman Judul ........................................................................................................
i
Kata Pengantar .......................................................................................................
ii
Daftar Isi ..................................................................................................................
iii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ...................................................................................................
1
B. Tujuan Penulisan ................................................................................................
2
C. Rumusan Masalah ..............................................................................................
2
BAB II PEMBAHASAN A. Nilai-Nilai Dalam Pancasila ..............................................................................
3
B. Pancasila Dari Masa Ke Masa ...........................................................................
4
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ........................................................................................................
7
B. Saran ..................................................................................................................
7
DAFTAR PUSTAKA
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para penemu ketika negara Indonesia didirikan. Namun dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam aktualisasi nilai-nilainya. Deviasi pengamalan Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna yang seharusnya. Walaupun seiring dengan itu sering pula terjadi upaya pelurusan kembali. Pancasila sering digolongkan ke dalam ideologi tengah di antara dua ideologi besar dunia yang paling berpengaruh, sehingga sering disifatkan bukan ini dan bukan itu. Pancasila bukan berpaham komunisme dan bukan berpaham kapitalisme. Pancasila tidak berpaham individualisme dan tidak berpaham kolektivisme. Bahkan bukan berpaham teokrasi dan bukan perpaham sekuler. Posisi Pancasila inilah yang merepotkan aktualisasi nilai-nilainya ke dalam kehidupan praksis berbangsa dan bernegara. Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia, kita sepakat mendasarkan diri pada ideologi Pancasila dan UUD 1945 dalam mengatur dan menjalankan kehidupan negara. Namun sejak Nopember 1945 sampai sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 pemerintah Indonesia mengubah haluan politiknya dengan mempraktikan sistem demokrasi liberal. Pemerintah Indonesia menjadi pro Liberalisme.Deviasi ini dikoreksi dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.Dengan keluarnya Dekrit Presiden ini berartilah haluan politk negara dirubah. Kebijakan ini sangat menguntungkan dan dimanfaatkan oleh kekuatan politik di Indonesia yang berhaluan kiri. Hal ini tampak pada kebijaksanaan pemerintah yang anti terhadap Barat (kapitalisme) dan pro ke Kiri dengan dibuatnya poros Jakarta-Peking dan Jakarta- Pyong yang puncaknya adalah peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu tumbangnya pemerintahan Orde Lama (Ir.Soekarno) dan berkuasanya pemerintahan Orde Baru (Jenderal Suharto). Pemerintah Orde Baru berusaha mengoreksi segala penyimpangan yang dilakukan oleh regim sebelumnya dalam pengamalan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah Orde Baru merubah haluan politik yang tadinya mengarah ke posisi Kiri dan anti Barat menariknya ke posisi Kanan. Namun regim Orde Barupun akhirnya dianggap penyimpang dari garis politik Pancasila dan UUD 1945, Ia
dianggap cenderung ke praktik Liberalisme-kapitalistik dalam menggelola negara. Pada tahun 1998 muncullah gerakan reformasi yang dahsyat dan berhasil mengakhiri 32 tahun kekuasaan Orde Baru. Setelah tumbangnya regim Orde Baru telah muncul 4 rezim Pemerintahan Reformasi sampai saat ini. Pemerintahan-pemerintahan regim Reformasi ini semestinya mampu memberikan koreksi terhadap penyimpangan dalam mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam praktik bermasyarakat dan bernegara yang dilakukan oleh Orde Baru.
B. Tujuan Penulisan Makalah ini merupakan suatu upaya awal yang sederhana ke arah pengembangan suatu paradigma yang lebih fungsional terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara, dengan harapan agar Pancasila tidak lagi menjadi sekedar dasar pembenaran kegiatan seorang oknum ataupun penafsiran yang kurang baik dari Pancasila tetapi benar-benar dapat ditindaklanjuti ke dalam kebijakan nasional oleh dan dalam sistem nasional Indonesia.
C. Rumusan Masalah Berikut beberapa permasalahan yang saya angkat dalam pembuatan makalah ini : 1. Nilai apa saja yang terdapat dalam Pancasila 2. Dinamika Pancasila
BAB II PEMBAHASAN A. Nilai-Nilai Dalam Pancasila Pertama, nilai dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu.Nilai dasar merupakan prinsip, yang bersifat amat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma.Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu, yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara.Nilai dasar Pancasila tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan rakyat, maupun dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat. Kedua, nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamik dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu.Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR. Ketiga, nilai praksis, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan social politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi, oleh pimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh warganegara secara perseorangan.
B. Pancasila Dari Masa ke Masa Selama kurun waktu berkuasanya pemerintahan orde lama, secara perlahan tetapi pasti nilai-nilai luhur Pancasila seakan-akan lumat oleh sebuah proses akumulasi kekuasaan yang sangat agresif tanpa mengindahkan cita-cita luhur yang dijadikan alasan untuk membangun kekuasaan itu sendiri. Retorika politik yang bersumber dari gagasan bahwa revolusi belum selesai, termasuk cara-cara revolusioner untuk membangun tatanan dunia baru, dijadikan legitimasi politik untuk membenarkan perlunya seorang pemimpin revolusi yang ditaati oleh seluruh rakyatnya. Dengan semangat dan alasan melaksanakan amanat revolusi 1945 itu pulalah nilai-nilai luhur, konstitusi, norma dan aturan dapat ditabrak kalau tidak sesuai dengan jalannya revolusi. Sedemikian membaranya semangat berevolusi waktu itu, sehingga andai kata revolusi memerlukan korban, apapun harus diberikan. Hal itu sesuai dengan ungkapan yang seringkali diucapkan oleh Pemimpin Besar Revolusi bahwa pengorbanan adalah sesuatu yang dianggap sebagai konsekwensi logis dari hakekat revolusi, karena demi sebuah perjuangan yang revolusioner kadangkadang revolusi bahkan harus tega memakan anaknya sendiri. Dalam gegap gempitanya atmosfir revolusioner, Pancasila sebagai falsafah bangsa serta UUD 45 sebagai konstitusi negara, akhirnya tidak berdaya dan harus tunduk kepada hukum revolusi. Konsekwensinya, mereka hanya dijadikan sekedar sebuah alat revolusi. Retorika yang selalu dikumandangkan bahwa revolusi adalah menjebol dan membangun, dilakukan secara pincang. Pada kenyataannya selama kurun waktu itu, kekuasaan yang sentralistik lebih banyak menjebolnya dari pada melaksanakan pembangunan. Babak baru dalam sejarah perjuangan bangsa muncul sejalan dengan berakhirnya pemerintahan Orde Lama. Sebuah kekuatan baru muncul dengan tekad melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekwen. Semangat tersebut muncul berdasarkan pengalaman sejarah dari pemerintahan sebelumnya yang telah menyelewengkan Pancasila serta menyalahgunakan UUD 45 untuk kepentingan kekuasaan. Dari itulah dibangun suatu tatanan Pemerintahan yang disebut Ode Baru. Salah satu agenda besar adalah menghilangkan kotak-kotak ideologi politik dalam masyarakat yang menjadi warisan masa lalu dan membangun sistem kekuasaan yang berorientasi kepada kekaryaan. Ideologi kekaryaan ini dikumandangkan untuk membedakan secara lebih jelas dengan pemerintahan sebelumnya yang hanya dianggap bermain pada tataran ideologis, tanpa sesuatu karya yang nyata bagi rakyat
banyak. Untuk itu diperlukan stablitas politik sebagai cara melaksanakan karya-karya yang dianggap secara kongkrit dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya dalam tataran politik misalnya adalah menciptakan sistem politik yang menegarakan semua organisasi sosial dan politik dengan tujuan agar tercapai stabilitas politik. Politik yang stabil dibutuhkan untuk membangun perekonomian yang kacau akibat ketidakstabilan politik masa lalu. Upaya tersebut diawali oleh pemerintah Orde Baru dengan menata struktur politik. berdasarkan UUD 45 dan mencoba membuat garis pemisah yang jelas antara apa yang disebut suprastruktur politik
dan
infrastruktur politik. Dalam dimensi suprastruktur politik, lembaga-lembaga negara secara formal-struktural ditata sehingga hubungan dan kewenangan menjadi lebih jelas dibanding dengan struktur kelembagaan kekuasaan pada masa Orde Lama. Sementara itu, dalam perspektif politik kemasyarakatan pemerintah Orde Baru melakukan restrukturisasi kehidupan kepartaian, dengan terlebih dahulu mendirikanorganisasi kekaryaan dengan nama Golongan Karya (Golkar) yang merupakan gabungan dari berbagai macam organisasi masyarakat. Organisasi kekaryaan tersebut ikut pemilihan umum dan memperoleh kemenangan lebih dari 60% dari popular vote. Kemenangan tersebut di samping karena Golkar dijagokan oleh pemerintah. Masyarakatpun sudah jenuhdengan permainan politik para elit yang dirasakan tidak pernah mengerti kebutuhan hidup mereka sehari-hari yang dimasa-masa selanjutnya pemilu hanyalah suatu pesta politik yang sudah jelas siapa yang akan menang. Setelah masa Orde Baru runtuh oleh kekuatan masyarakat, bangsa Indonesia seperti mendapatkan peluang untuk membenahi dirinya, teutama bagaimana belajar lagi dari sejarah agar Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara benar-benar diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu UUD45 sebagai penjabaran Pancasila dan sekaligus merupakan kontrak sosial di antara sesama warga negara untuk mengatur kehidupan bernegara mengalami perubahan agar sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman. Karena itu pula orde yang oleh sementara kalangan disebut sebagai Orde Reformasi melakukan aneka perubahan mendasar guna membangun tata pemerintahan baru. Namun upaya untuk menyalakan pamor Pancasila -setelah ideologi tersebut di mata rakyat tidak lebih dari rangkaian kata-kata bagus tanpa makna karena implementasinya diselewengkan oleh pemimpin selama lebih kurang setengah abad- tidak mudah dilakukan. Bahkan, ada kesan bahwa sejalan dengan
runtuhnya
pemerintahan
Orde
Baru
yang
selalu
gembar-gembor
mengumandangkan Pancasila,masyarakat terutama elit politiknya terkesan sungkan meskipun hanya sekedar menyebut Pancasila. Hal itu juga menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara tidak hanya pamornya telah meredup, melainkan sudah mengalami degradasi kredibilitas yang luar biasa sehingga bangsa Indonesia memasuki babak baru pasca jatuhnya pemerintahan otoritarian. Pada masa SBY pun banyak timbul masalah-masalah seperti tentang keagaamaan yang banyak ditinggalkan sehingga banyak muncul aliran-aliran agama baru yang banyak dianggap sesat dan kurangnya tindakan dari pemerintah. Bahkan yang belum begitu lama dan masih teringat di memori kita tentang kasus Bank Century yang tidak jelas.
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Didalam Pancasila terdapat 3 nilai yang pertama nilai dasar yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu dan merupakan prinsip, yang bersifat amat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, nilai instrumental merupakan nilai dalam Pancasila yang dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman, namun nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya, nilai praksis merupakan nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan nilai Pancasila. Dari nilai-nilai tersebut dari masa kemasa Pancasila dijabarkan para pemimpin Indonesia dengan pemikiran mereka masing-masing, dan digunakan untuk menegaskan tujuan mereka. Dari masa orde lama yang digunakan untuk menjadikan kekuasaan tertinggi memusat pada satu orang. Sedangkan dimasa orde baru Pancasila digunakan untuk menegaskan kegiatan kepemimpinan para pemimpin Indonesia untuk memperlama masa kejayaan mereka dan juga menjadikan Pancasila sebagai tameng alasan untuk mendapatkan kekuasaa. Di masa reformasi Pancasila semakin meredup bahkan mengalami degradasi kredibilitas yang luar biasa.
B. Saran Untuk memajukan bangsa Indonesia agar menjadi semakin maju dan kesalahan-kesalahan masa lalu tidak terulang kembali, sudah sewajibnya para pemimpin bangsa Indonesia ini lebih menegaskan penjabaran dari Pancasila agar tidak terjadi simpang siur pemahaman yang nantinya hanya akan digunakan oknum-oknum tertentu untuk membenarkan tindakan mereka.
DAFTAR PUSTAKA www.pinem.info/archive/dinamika-pancasila http://politik.kompasiana.com/2009/11/14/panca-sila-di-era-sby/ http://www.scribd.com/doc/28800100/Makalah-Pancasila-Reformasi http://www.newsviva.com/news-pancasila-masa-orde-lama.html http://www.scribd.com/doc/33589885/Pancasila-Dalam-3-Orde-Kepemimpinan
