TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Berdasarkan Peraturan Bupati Sigi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah)
A. Kepala Dinas. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan komunikasi, informatika dan persandian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan dibidang komunikasi, informatika dan persandian; b. pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi, informatika dan persandian; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi, informatika dan persandian; d. pelaksanaan administrasi dibidang komunikasi, informatika dan persandian; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
B. Sekretaris Dinas Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sekretaris menyelenggarakan fungsi : a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika; b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika; c. penyiapan peraturan perundang-undangan dibidang komunikasi dan informatika sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi; e. penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik negara/Daerah di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika; f. pengelolaan data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi; g. pengoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan i. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
Sekretaris, membawahi: a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana program kerja, rencana anggaran, dan penatausahaan keuangan dan aset serta pelaporan. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan rencana anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika; b. penyelenggaraan administrasi dan penatausahaan keuangan; c. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan; d. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; e. penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan; f. penyiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika; g. pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan aset; h. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika; i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan j. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Subbagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan. Subbagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja; b. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain; c. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
d. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain; e. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Komunikasi dan Informatika; f. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai; g. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan i. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
C. Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Persandian Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Persandian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan persandian. Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Persandian menyelenggarakan fungsi : a. perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan persandian; b. pemberian petunjuk teknis dibidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan persandian; c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan persandian; d. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan persandian; e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan persandian; f. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan persandian; g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan h. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Persandian, membawahi: a. Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; b. Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media; dan c. Seksi Persandian.
Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik; b. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik; c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik; d. penyiapan bahan pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Daerah; e. penyiapan bahan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan kabupaten; f. penyiapan bahan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik; g. penyiapan bahan penguatan sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi; h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik; i. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik; j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan k. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media, mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang layanan informasi publik dan hubungan media. Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang layanan informasi publik dan hubungan media;. b. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang layanan informasi publik dan hubungan media; c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang layanan informasi publik dan hubungan media; d. penyiapan bahan pelaksanaan layanan informasi publik; e. penyiapan bahan pelaksanaan layanan hubungan media;
f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang layanan informasi publik dan hubungan media; g. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang layanan informasi publik dan hubungan media; h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan i. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Seksi Persandian, mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang persandian. Seksi Persandian menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang persandian; b. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang persandian; c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang persandian; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah; e. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tata kelola persandian; f. penyiapan bahan pelaksanaan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi; g. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah; h. penyiapan bahan pengelolaan proses pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah; i. penyiapan bahan pelaksanaan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi; j. penyiapan bahan pelaksanaan pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya; k. penyiapan bahan pelaksanaan pengamanan informasi elektronik; l. penyiapan bahan pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi; m. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang persandian; n. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang persandian; o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan p. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
D. Bidang Penyelenggaraan e-Government Bidang Penyelenggaraan e-Government mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan e-Government. Bidang Penyelenggaraan e-Government menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang penyelenggaraan eGovernment; b. pemberian petunjuk teknis dibidang penyelenggaraan e-Government; c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang penyelenggaraan e-Government; d. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang penyelenggaraan e-Government; e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang penyelenggaraan e-Government; f. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan e-Government; g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan h. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Bidang Penyelenggaraan e-Government, membawahi: a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi; b. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi; dan c. Seksi Layanan e-Government. Seksi Infrastruktur dan Teknologi, mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang infrastruktur dan teknologi. Seksi Infrastruktur dan Teknologi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang infrastruktur dan teknologi; b. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang infrastruktur dan teknologi; c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang infrastruktur dan teknologi; d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan dibidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & Teknologi Informasi Komputer (TIK), layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah:
e. penyiapan bahan pemberian layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC); f. penyiapan bahan pemberian layanan pengembangan dan inovasi Teknologi Informasi Komputer (TIK) dalam implementasi eGovernment; g. penyiapan bahan pemberian payanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, Government Cloud Computing; h. penyiapan bahan pemberian layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik; i. penyiapan bahan pemberian layanan filtering konten negatif; j. penyiapan bahan pemberian layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah; k. penyiapan bahan pemberian layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah; l. penyiapan bahan pemberian layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan; m. penyiapan bahan pemberian layanan monitoring trafik elektronik; n. penyiapan bahan pemberian layanan penanganan insiden keamanan informasi; o. penyiapan bahan pemberian layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi; p. penyiapan bahan pemberian layanan keamanan informasi pada sistem elektronik Pemerintah Daerah; q. penyiapan bahan pelaksanaan audit Teknologi Informasi Komputer (TIK), penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif; r. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kebijakan dibidang infrastruktur dan teknologi; s. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang infrastruktur dan teknologi; t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan u. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi, mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pengembangan dan pengelolaan data dan aplikasi. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pengembangan dan pengelolaan data dan aplikasi;
b. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang pengembangan dan pengelolaan data dan aplikasi; c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pengembangan dan pengelolaan data dan aplikasi; d. penyiapan bahan pelaksanaan layanan manajemen data dan informasi e-government; e. penyiapan bahan pelaksanaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi; f. penyiapan bahan pelaksanaan integritas layanan publik dan kepemerintahan; g. penyiapan bahan pelaksanan penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) smart city; h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan dan pengelolaan data dan aplikasi; i. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pengelolaan data dan aplikasi; j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan k. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Seksi Layanan e-Government, mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang layanan e-Government. Seksi Layanan e-Government menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang layanan e-Government; b. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang layanan eGovernment; c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang layanan e-Government; d. penyiapan bahan penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) Pemerintah Daerah; e. penyiapan bahan pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah dan masyarakat; f. penyiapan bahan pelaksanaan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah; g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang layanan e-Government; h. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan eGovernment; i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
j. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya
