KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN SEBELUM DAN SESUDAH DITERBITKANNYA PERDA TAHUN 2003 TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk Mencapai Derajat Gelar Sarjana Ahli Madya Program Studi D3 Perpajakan
Oleh : NANANG DWI JATMIKO F. 3402046
PROGRAM D3 PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2005
MOTTO
“Ternyata dalam menjalani aneka pernik kehidupan ini, manusia dihadapkan pada satu kenyataan, bahwa ia sesungguhnya hanya akan mendapatkan sesuatu dari apa yang diberikannya, bukan dari apa yang diminta” (KH. Abdullah Gymnastiar) “Orang yang takut melakukan terlalu banyak akhirnya selalu melakukan terlalu sedikit” (Peribahasa Jerman) “Lihatlah, dalam kehidupan ini banyak orang yang tahu apa yang seharusnya dikerjakan, tapi sedikit sekali yang mengerjakan apa yang dia tahu. Tahu saja tidak cukup! Anda harus berbuat” (Anthony Robin) “Ora Et Labora” (NN)
PERSEMBAHAN
Ayah dan Ibu tercinta Kakakku Waone’s Sobat dan teman-temanku semua Mahadewiku Almamaterku
KATA PENGANTAR Assalaamu’ alaikum Wr.wb Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, serta inayah-Nya yang dilimpahkan kepada kami, sehingga penulisan Tugas Akhir yang berjudul “Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebelum dan Sesudah Diterbitkannya Perda Tahun 2003 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo”, dapat terselesaikan dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Penulis menyadari bahwa terselesainya tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut ini. 1. Ibu Drs. Salamah Wahyuni, SU., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Bapak Drs. Santosa Tri Hananto, Msi., Ak. selaku ketua Program Diploma III Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 3. Bapak Drs. Subekti Djamaluddin, Msi., Ak selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmunya selama masa kuliah. 5. Bapak Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo yang telah memberikan ijin penelitian. 6. Bapak Kepala Kesbanglinmas Kabupaten Sukoharjo. 7. 4-JAR COM yang telah membantu dalam penulisan sampai selesai. 8. Teman-teman Pajak angkatan 2002, khususnya pajak B terima kasih atas kebersamaan dan keakrabannya selama ini semoga tercapai apa yang kalian cita-citakan. 9. Kakak-kakak Pajak 2001 yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya semoga sukses selalu. 10. Mahadewiku yang telah memberikan seluruh perhatian, kesabaran dan do’a sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan. 11. Gitar bisuku yang selalu menemani tiap malam kesendirianku dan memberikan aspirasi hidupku untuk menempuh kerasnya kehidupan. 12. Semua pihak yang belum saya sebutkan yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini, terima kasih banyak. Akhirnya
penulis
menyadari
Tugas
Akhir
ini
masih
banyak
kekurangannya, untuk itu penulis mohon saran dan kritik demi perbaikan Tugas Akhir ini, yang selanjutnya penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga para pembaca sekalian. Wassalaamu’alaikum Wr.Wb. Surakarta,
Agustus 2005 Penulis
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i ABSTRAK ..................................................................................................... ii HALAMAN PERSETUJUAN ....................................................................... iii HALAMAN PENGESAHAN .........................................................................iv HALAMAN MOTTO......................................................................................v HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................vi KATA PENGANTAR ...................................................................................vii DAFTAR ISI ..................................................................................................ix DAFTAR TABEL……………………………………………………………..xii DAFTAR BAGAN ...................................................................................... xiii BAB
I
PENDAHULUAN………………………………………………… 1
A. Gambaran Umum Objek Penelitian...................................................1 B. Perumusan Masalah ..........................................................................2 C. Tujuan Penelitian..............................................................................2 D. Manfaat Penelitian...........................................................................2 E. Metodologi Penelitian ......................................................................3 F. Sistematika Pembahasan ..................................................................8 G. Deskripsi Kabupaten Sukoharjo......................................................10 1. Sejarah Kabupaten Sukoharjo .................................................10 2. Tata Letak Kabupaten Sukoharjo ............................................11 3. Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Sukoharjo ........11
4. Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Sukoharjo…………………12 H. Badan Pengelola Keuangan Daerah………………………….……..14 1. Sejarah Terbentuknya BPKD...………………………….……14 2. Susunan dan Struktur Organisasi BPKD….…………….…….14 3. Tugas Pokok dan Fungsi…….………………………….……..16 I. Tata Kerja BPKD………….………………………………….…….19 BAB II LANDASAN TEORI…….. .…………………………………………22 A. Pajak Daerah……………………………………………………….22 1. Pengertian ..................................................................................22 2. Jenis-Jenis Pajak Daerah…………………………………….…..22 3. Tinjauan Umum Pajak Hotel dan Pajak Restoran.……………....23 B. Data Realisasi Penerimaan………………………………………....30 BAB
III ANALISIS DAN PEMBAHASAN………………………………32 A. Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran 1. Kontribusi Terhadap Pajak Daerah ..............................................32 2. Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah……………………34 3. Pengujian Beda Dua Rata-Rata Terhadap Pajak Daerah………….36 4. Pengujian Beda Rata-Rata Terhadap PAD……………………….38 B. Hambatan yang Timbul Dalam Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran .......................................................................................41 C. Temuan..........................................................................................41 1. Kelebihan ....................................................................................41 2. Kelemahan ..................................................................................42
BAB IV
PENUTUP ...................................................................................43
A. Kesimpulan ...................................................................................43 B. Saran .............................................................................................45 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel II. 1
Halaman : Realisasi Penerimaan Pos-Pos Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Diterbitkannya Perda Tahun 2003........................................................ 30
II. 2
: Realisasi Penerimaan Pos-Pos Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Diterbitkannya Perda Tahun 2003.......................................... 31
III. 1 : Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah ... 33 III. 2 : Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD .......................... 35
DAFTAR BAGAN
Halaman Bagan I. 1. Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sukoharjo..................................................... ….21
ABSTRAKSI Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebelum dan Sesudah Diterbitkannya Perda Tahun 2003 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo Nanang Dwi Jatmiko F 3402046 Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting dalam upaya pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pajak hotel dan pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang cukup potensial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis ingin mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel dan pajak restoran yang diberikan kepada pajak daerah maupun Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo sebelum dan sesudah adanya pemisahan pajak hotel dan pajak restoran dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran. Dari penelitian yang telah dilakukan, sebelum diterbitkannya peraturan daerah, pajak hotel dan pajak restoran memberikan kontribusi rata-rata sebesar 1,76% terhadap pajak daerah dan sebesar 0,79% terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sesudah diterbitkannya peraturan daerah, pajak hotel dan pajak restoran rata-rata memberikan kontribusi rata-rata sebesar 1,67% terhadap pajak daerah dan sebesar 0,82% terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan oleh penulis, ternyata kontribusi yang diberikan pajak hotel dan pajak restoran sesudah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 dan 4 Tahun 2003 baik terhadap pajak daerah maupun Pendapatan Asli Daerah tidak terdapat perbedaan rata-rata baik sebelum maupun sesudah diterbitkannya peraturan daerah tersebut. Jadi kontribusi yang diberikan tidak mengalami kenaikan yang bermakna (significance). Dalam pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo mengalami hambatan yaitu masalah tunggakan pajak. Sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut agar dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak hotel dan pajak restoran.
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah
yang
penting
guna
membiayai
penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemerintah
Kabupaten
Sukoharjo
mempertimbangkan
bahwa
dengan
berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran perlu disesuaikan. Dalam rangka itu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel dan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran. Perubahan tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo guna meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan dasar hukum pemungutan dan pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengharapkan dengan adanya pemisahan antara Pajak Hotel dan Pajak Restoran, akan meningkatkan kontribusi dari dua sektor pajak tersebut terhadap pajak daerah maupun Pendapatan Asli Daerah.
2
B. Perumusan Masalah Atas dasar uraian di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Apakah kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan setelah adanya perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 dan 4 Tahun 2003 ? 2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh pihak BPKD Kabupaten Sukoharjo dalam memungut Pajak Hotel dan Pajak Restoran ? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan gambaran umum dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian dan penyusunan Tugas Akhir ini adalah : 1. Untuk mengetahui apakah kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan setelah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 dan 4 Tahun 2003. 2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh pihak BPKD Kabupaten Sukoharjo dalam memungut Pajak Hotel dan Pajak Restoran. 3. Untuk mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi D3 Perpajakan Universitas Sebelas Maret. D. Manfaat Penelitian 1. Bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah Dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam menentukan langkah ke depan, baik dalam perencanaan kegiatan maupun
3
dalam pelaksanaan pemungutan sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah dari pajak hotel serta pajak restoran. 2. Bagi Penulis Dapat memahami pengaruh dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap pembangunan daerah Sukoharjo, serta menambah pengetahuan dalam menerapkan ilmu perpajakan yang telah didalami ke dalam kenyataan yang sesungguhnya, khususnya tentang pajak hotel maupun pajak restoran. 3. Bagi Pihak Lain Bahwa penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dan bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam, serta menambah perbendaharaan kepustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. E. Metodologi Penelitian 1. Lokasi penelitian Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. 2. Sumber Data a. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh penulis langsung melalui objeknya dengan wawancara. Data primer disini berupa hambatan yang dihadapi oleh BPKD dalam pemungutan pajak hotel dan pajak restoran. b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi yang terkait berupa data yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah
4
Kabupaten Sukoharjo. Data sekunder disini berupa laporan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 (sampai bulan Mei). 3. Teknik Pengumpulan Data a. Teknik Wawancara Teknik ini dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. Teknik wawancara digunakan oleh penulis untuk mengetahui adakah hambatan yang dihadapi oleh BPKD Kabupaten Sukoharjo dalam pemungutan pajak hotel dan pajak restoran. b. Teknik Dokumentasi Yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data, laporan-laporan, ataupun tulisan dari petugas/pejabat yang berwenang. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar realisasi pajak hotel dan pajak restoran serta kontribusinya terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah dengan meminta laporan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 (sampai bulan Mei). Selain itu penulis juga meminta peraturan daerah yang digunakan sebagai dasar hukum pemungutan dan pengaturan pajak hotel dan pajak restoran. 4. Teknik Pengolahan Data a. Untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak hotel dapat dilihat dari dua perbandingan :
5
1) Terhadap Pajak Daerah, dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan realisasi pajak daerah, yang dapat dirumuskan sebagai berikut : Kontribusi =
Realisasi Penerimaan Pajak Hotel x 100% Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah, dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dapat dirumuskan sebagai berikut : Kontribusi =
Realisasi Penerimaan Pajak Hotel x 100% Realisasi Penerimaan PAD
b. Untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak restoran dapat
dilihat
dari dua perbandingan : 1) Terhadap Pajak Daerah, dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak restoran dengan realisasi pajak daerah, yang dapat dirumuskan sebagai berikut : Kontribusi =
Realisasi Penerimaan Pajak Restoran x 100% Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah, dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak restoran dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dapat dirumuskan sebagai berikut : Kontribusi =
Realisasi Penerimaan Pajak Restoran x 100% Realisasi Penerimaan PAD
6
c. Untuk menguji apakah kenaikan penerimaan pajak dari sebelum dan sesudah dibuat Perda adalah bermakna (significance), maka dilakukan uji hipotesis beda dua mean atau uji beda rata-rata. Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis beda dua mean dengan sampel kecil (n1, n2 < 30) : 1) Menyusun formulasi H0 dan H1 a) H0 : μ1 μ 2 atau (μ1 - μ 2 ) 0 H1 : μ1 μ 2 atau (μ1 μ 2 ) 0 b) H0 : μ1 μ 2 atau (μ1 - μ 2 ) 0 H1 : μ1 μ 2 atau (μ1 μ 2 ) 0 c) H0 : μ1 μ 2 atau (μ1 - μ 2 ) 0 H1 : μ1 μ 2 atau (μ1 μ 2 ) 0 Menentukan alternatif pengujian : a) Formulasi a digunakan untuk pengujian dua sisi b) Formulasi b digunakan untuk pengujian satu sisi kanan c) Formulasi c digunakan untuk pengujian satu sisi kiri 2) Menentukan level of significance ( α ) 3) Rule of the test : a) Daerah tolak
Daerah terima
t ( / 2 ; n1 n 2 2 )
Daerah tolak
t ( / 2 ; n1 n 2 2 )
7
H0 diterima apabila
: t ( / 2;n1 n2 2) t t ( / 2;n1 n2 2 )
H0 ditolak apabila
:
t t ( / 2;n1 n2 2 ) t t( / 2; n1 n2 2)
b)
Daerah terima
Daerah tolak
t (α : n 1 n 2 2 ) H0 diterima apabila
: t t( / 2; n1 n2 2)
H0 ditolak apabila
: t t( / 2; n1 n2 2)
c)
Daerah tolak
Daerah terima t ( ;n1 n2 2)
H0 diterima apabila
: t t
H0 ditolak apabila
: t t
4) Perhitungan nilai t hitung t=
x1 x2 (n 1 1)S12 (n 2 1)S 22 1 1 n1 n 2 2 n1 n 2
8
5) Kesimpulan : H0 diterima atau ditolak. H0 diterima apabila
: -t tabel t hitung t tabel
H0 ditolak apabila
: t hitung t tabel t hitung -t tabel
5. Teknik Analisis Data Teknik Analisis data yang penulis gunakan adalah: a. Analisis Kualitatif. Adalah proses analisis data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Analisis ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak hotel dan pajak restoran. b. Analisis Kuantitatif. Adalah proses analisis data yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, serta kontribusinya terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli
Daerah dan juga tentang adakah kebermaknaan perubahan
peraturan. F. Sistematika Pembahasan BAB I
PENDAHULUAN Di bab ini diuraikan tentang gambaran umum objek penelitian, perumusan metodologi
masalah,
tujuan
penelitian,
penelitian,
sistematika
manfaat
pembahasan,
penelitian, deskripsi
Kabupaten Sukoharjo dan gambaran umum BPKD Kabupaten Sukoharjo.
9
BAB II
LANDASAN TEORI Di bab ini disajikan landasan teori tentang pajak daerah, terutama tentang pajak hotel dan restoran, peraturan daerah yang digunakan sebagai dasar hukum pemungutan dan pengaturan pajak hotel dan pajak restoran, seta data realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sebelum dan sesudah diterbitkannya Peraturan Daerah tahun 2003.
BAB III
ANALISIS DAN PEMBAHASAN Di bab ini berisi tentang kontribusi pajak hotel dan pajak restoran sebelum dan sesudah diterbitkannya Peraturan Daerah tahun 2003, pengujian beda rata-rata untuk mengetahui apakah penerimaan pajak hotel dan pajak restoran mengalami kenaikan yang bermakna bermakna (significance) setelah diterbitkannya Peraturan Daerah tahun 2003, hambatan yang dihadapi oleh BPKD dalam memungut pajak hotel dan pajak restoran, serta kelebihan dan kelemahan mengenai pajak hotel dan pajak restoran yang penulis temukan.
BAB IV
PENUTUP Di bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis mengenai upaya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang penulis temukan.
10
G. Deskripsi Kabupaten Sukoharjo 1. Sejarah Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo sebelum menjadi Pemerintah Daerah Tingkat II yang memiliki otonomi sendiri, merupakan kewedanan yang sekarang disebut Pembantu Kepala Daerah (Bupati). Sukoharjo merupakan salah satu kewedanan (sekarang pembantu bupati) dari 4 kewedanan yang ada di Surakarta, yaitu kewedanan Kartosuro, Surakarta, Bekonang, dan Sukoharjo. Seiring berjalannya waktu, kewedanan Surakarta berubah menjadi Hominto Surakarta atau Kotapraja (sekarang Kotamadya) yang terpisah dari kabupaten Surakarta. Sedangkan kabupaten Surakarta berubah menjadi kabupaten Sukoharjo yang meliputi kewedanan Kartosuro, Bekonang, dan Sukoharjo dengan semboyan “SUKOHARJO
MAKMUR”
kepanjangan
dari
Maju,
Aman,
Konstitusional, Mantap, Unggul, Rapi. Mengenai hari lahir dari kabupaten Sukoharjo, ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD tanggal 15 Juli 1946, tim yang dibentuk dengan SK Keputusan Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor: 433/ 851/ 1986 Tanggal 24 Februari 1986 tentang Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo. Kemudian hal itu disahkan dengan SK Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/ 480/ 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1987 Seri D Nomor 2 Tanggal 9 Januari 1987, maka tanggal 15 Juli 1946 ditetapkan sebagai hari lahirnya kabupaten Sukoharjo.
11
2. Tata Letak Kabupaten Sukoharjo Luas wilayah Kabupaten Sukoharjo 446.666 Km2 terbagi atas : a. 3 (tiga) wilayah Pembantu Bupati. b. 12 (dua belas) Kecamatan. c. 164 (seratus enam puluh empat) Desa/ Kelurahan. Kabupaten Sukoharjo dibatasi oleh beberapa kabupaten di sekitarnya. Batas wilayah kabupaten Sukoharjo adalah: a. Sebelah utara: kota Surakarta dan kabupaten Karanganyar. b. Sebelah timur: kabupaten Karanganyar. c. Sebelah selatan: kabupaten Wonogiri dan Gunung Kidul (DIY). d. Sebelah barat: kabupaten Boyolali dan kabupaten Klaten. Adapun letak kabupaten Sukoharjo secara geografis adalah: a.
Bagian ujung sebelah timur: 1100 51’ 33,70’’ BT
b.
Bagian ujung sebelah barat: 1100 42’ 06,79’’ BT
c.
Bagian ujung sebelah utara: 70 32’ 7,00’’ LS
d.
Bagian ujung sebelah selatan: 70 49’ 32,00’’ LS
3. Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Sukoharjo Pembagian wilayah administratif Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut: a. Wilayah Pembantu Bupati Sukoharjo untuk Sukoharjo meliputi: 1) Kecamatan Sukoharjo 2) Kecamatan Tawangsari 3) Kecamatan Bulu
12
4) Kecamatan Weru 5) Kecamatan Nguter b. Wilayah Pembantu Bupati Sukoharjo untuk Kartasura meliputi: 1) Kecamatan Kartasura 2) Kecamatan Gatak 3) Kecamatan Baki 4) Kecamatan Grogol c. Wilayah Pembantu Bupati Sukoharjo untuk Bekonang meliputi: 1) Kecamatan Bendosari 2) Kecamatan Mojolaban 3) Kecamatan Polokarto 4. Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Sukoharjo Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo terus membenahi diri dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas Kabupaten Sukoharjo. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yaitu dengan membentuk struktur organisasi dan tata kerja yang baru. Struktur dan tata kerja tersebut sebagai unit pelaksana teknis di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari: a. Sekretariat Daerah b. Sekretariat Dewan c. Badan Pengawas dan Pengendalian Daerah (Bawaspada) d. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
13
e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) f. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) g. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) h. Kantor Pengolahan Data Elektronik (PDE) i.
Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan Umum (Arda dan Pusum)
j.
Kantor Humas Informasi dan Komunikasi (HIK)
k. Kantor
Kesatuan
Bangsa
dan
Perlindungan
Masyarakat
(Kesbanglinmas) l.
Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
m. Kantor Pemberdayaan Masyarakat n. Kantor Kesejahteraan Sosial o. Dinas Pertanian p. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) q. Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan (Dishubparbud) r. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal (Disperindagkop dan PM) s. Dinas Lingkungan Hidup t.
Dinas Pengelolaan Kekayaan Daerah (DPKD)
u. Dinas Kesehatan v. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
14
H. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) 1. Sejarah Terbentuknya BPKD Sebelum dipegang oleh BPKD, tugas untuk membantu bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dipegang oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 20 tahun 1990 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo. Namun sekarang, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo mengubah Dinas Pendapatan Daerah menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Keputusan tersebut berdasarkan Peraturan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan daerah. Sehingga Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1990 mulai tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun pejabat struktural Dipenda yang ada sekarang ini masih tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai dilantik pejabat struktural BPKD. 2. Susunan dan Struktur Organisasi BPKD Struktur organisasi merupakan gambaran secara sistematika tentang tugas dan tanggung jawab serta hubungan antara bagian-bagian dalam suatu instansi. Adapun tujuannya untuk memperoleh pimpinan atau keputusan instansi dalam mengkoordinasi bawahannya. Dengan struktur organisasi dapat diketahui wewenang dan tanggung jawab dari para personil dalam memangku jabatannya.
15
Susunan organisasi BPKD adalah: a. Sekretariat, terdiri atas: 1) Sub Bagian Kepegawaian. 2) Sub Bagian Keuangan. 3) Sub Bagian Umum. b. Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, terdiri atas: 1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran. 2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Penerimaan. 3) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja. c. Bidang Pendapatan, terdiri atas: 1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan. 2) Sub Bidang Penetapan. 3) Sub Bidang Penagihan. 4) Sub Bidang Pendapatan Lain-lain. d. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas: 1) Sub Bidang Belanja Rutin Non Pegawai. 2) Sub Bidang Belanja Rutin Pegawai. 3) Sub Bidang Belanja Modal/Pembangunan. e. Bidang Verifikasi, terdiri atas: 1) Sub Bidang Verifikasi Kas. 2) Sub Bidang Verifikasi Belanja Rutin Non Pegawai. 3) Sub Bidang Verifikasi Belanja Rutin Pegawai. 4) Sub Bidang Verifikasi Belanja Modal/Pembangunan.
16
f. Bidang Kas, terdiri atas: 1) Sub Bidang Penerimaan. 2) Sub Bidang Pengeluaran. 3) Sub Bidang Pengendalian Kas. g. Bidang Penatausahaan dan Akuntansi terdiri atas: 1) Sub Bidang Tata Usaha Keuangan dan Pembukuan. 2) Sub Bidang Pelaporan, Analisis Data Keuangan dan Sistem Akuntansi. 3. Tugas Pokok dan Fungsi Dari struktur organisasi akan terlihat tugas dan fungsi masingmasing
bagian
dan
kepada
siapa
bagian
tersebut
harus
mempertanggungjawabkan pelaksanaaan pekerjaannya. Tugas pokok adalah tugas jabatan yang paling pokok yang memberi gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan. Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian BPKD adalah: a.
BPKD
mempunyai
penyelenggaraan
tugas
pokok
pemerintahan
membantu
daerah
di
bupati
bidang
dalam
pengelolaan
keuangan daerah. Dalam menjalankan tugas pokoknya, BPKD mempunyai fungsi:
17
1) Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. 2) Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. b. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD di bidang kesekretariatan. Dalam menjalankan tugas pokoknya, sekretariat melaksanakan fungsi kesekretariatan yang meliputi keseluruhan aktivitas mengenai kepegawaian, keuangan dan umum yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada sekretariat. c. Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran. Dalam menjalankan tugas pokoknya, Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
melaksanakan fungsi
perencanaan dan penyusunan anggaran meliputi keseluruhan aktivitas mengenai perencanaan anggaran, penyusunan anggaran penerimaan dan penyusunan anggaran belanja yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada Bidang Perencanan dan Penyusunan Anggaran. d. Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas BPKD di bidang pendapatan. Dalam menjalankan tugas pokoknya, Bidang Pendapatan melaksanakan fungsi pendapatan meliputi keseluruhan aktivitas mengenai pendaftaran dan pendataan, penetapan, penagihan, dan pendapatan lain-lain yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada Bidang Pendapatan.
18
e. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD di bidang perbendaharaan. Dalam menjalankan tugas pokoknya, Bidang Perbendaharaan melaksanakan fungsi perbendaharaan meliputi keseluruhan aktivitas mengenai belanja rutin non pegawai, belanja rutin pegawai dan belanja modal/pembangunan yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada Bidang Perbendaharaan. f. Bidang Verifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD di bidang verifikasi. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bidang Verifikasi melaksanakan fungsi verifikasi meliputi kesuruhan aktivitas mengenai verifikasi kas, verifikasi belanja rutin non pegawai, verifikasi belanja rutin pegawai, dan verifikasi belanja modal/pembangunan yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada Bidang Verifikasi. g. Bidang Kas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD di bidang penerimaan, pengeluaran, dan pengendalian kas. Dalam menjalankan tugas pokoknya, Bidang Kas melaksanakan fungsi kas meliputi keseluruhan aktivitas mengenai penerimaaan, pengeluaran, dan pengendalian kas yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada Bidang Kas. h. Bidang Penatausahaan dan Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD di bidang penatausahaan dan akuntansi.
Dalam
melaksanakan
tugas
pokoknya,
Bidang
19
Penatausahaan dan Akuntansi melaksanakan fungsi penatausahaan dan akuntansi meliputi keseluruhan aktivitas mengenai tata usaha keuangan dan pembukuan, pelaporan, analisis data keuangan dan sistem akuntansi yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada Bidang Penatausahaan dan Akuntansi. I. Tata Kerja BPKD Untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal, setiap unit organisasi BPKD diharapkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masingmasing dengan
sebaik-baiknya. Selain itu diharapkan juga agar masing-
masing unit organisasi dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaannya. Maka dari itu, disusunlah suatu tata kerja, yang akan mengatur cara kerja setiap unit organisasi. Adapun tata kerja dari BPKD adalah: 1. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Unit Organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit Organisasi masingmasing
maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah
Daerah dengan instansi lain di luar pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. 2. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundangan yang berlaku.
20
3.
Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
4. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. 5. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan digunakan sebagai
bahan penyusunan
laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan. 6. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 7. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala. Dibawah ini merupakan bagan susunan organisasi BPKD Kabupaten Sukoharjo:
21
BAB II LANDASAN TEORI
E. A. Pajak Daerah 1. Pengertian Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah (melalui Peraturan Daerah) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah (Mardiasmo, 1999). Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Selain itu pajak daerah juga didefinisikan sebagai pajak yang wewenang pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya (Munawir, 1990). Dari beberapa definisi pajak daerah diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari
dilakukan
oleh
Dipenda
(BPKD)
menurut
peraturan
perundangan yang berlaku untuk membiayai pengeluaran daerah. 2. Jenis-Jenis Pajak Daerah a. Pajak Propinsi, terdiri dari : 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaaraan di Atas Air. 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
22
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. b. Pajak Kabupaten / Kota, terdiri dari : 1) Pajak Hotel. 2) Pajak Restoran. 3) Pajak Hiburan. 4) Pajak Reklame. 5) Pajak Penerangan Jalan. 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. 7) Pajak Parkir. 3. Tinjauan Umum Pajak Hotel dan Pajak Restoran a. Dasar Hukum Dasar hukum pemungutan pajak hotel dan pajak restoran pada kantor BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten Sukoharjo adalah : 1) Undang-undang Nomor: 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor: 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 2 Tahun 1998, tentang Pajak Hotel dan Restoran, jo Peraturan Daerah Nomor: 3 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah Nomor: 4 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran.
23
b. Pengertian Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan hotel atau penginapan dengan pembayaran, sedangkan pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan restoran, rumah makan, warung makan dan sejenisnya dengan pembayaran. c. Objek Pajak Hotel dan Pajak Restoran 1) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel atau penginapan dengan pembayaran termasuk: a) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain hotel, motel, losmen, pasanggrahan (hostel), gubug /wisma pariwisata (cottage) dan rumah penginapan termasuk rumah indekos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih. b) Pelayanan penunjang antara lain, telepon, faximile, telex, foto copy, pelayanan cuci, seterika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel atau penginapan. c) Fasilitas olah raga dan hiburan, antara lain pusat kebugaran (fitness center), kolam renang, tennis, golf, karaoke, pub, dan diskotik yang disediakan atau dikelola hotel atau penginapan. d) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel atau penginapan. Tidak termasuk objek pajak hotel adalah:
24
a)
Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel atau penginapan.
b) Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren. c) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel atau penginapan yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel atau penginapan dengan pembayaran. d) Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh umum di hotel atau penginapan. e) Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel atau penginapan dan dapat dimanfaatkan oleh umum. 2) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran, rumah makan, warung makan dan sejenisnya meliputi penjualan makanan dan atau minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya dengan pembayaran tidak termasuk dalam objek pajak restoran adalah : a) Pelayanan jasa boga atau katering. b) Pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, warung makan dan sejenisnya yang peredarannya tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Bupati.
d. Subjek Pajak Hotel dan Pajak Restoran
25
Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel atau penginapan, sedangkan wajib pajaknya adalah pengusaha hotel atau penginapan. Subjek pajak restoran adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran, rumah makan, warung makan dan sejenisnya, sedangkan wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran, rumah makan, warung makan dan sejenisnya. e. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif 1) Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel atau penginapan. Ada dua lapisan tarif dalam pengenaan pajak hotel : a) Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran. b) Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) khusus untuk tarif pajak rumah indekos. 2) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran, rumah makan, warung makan dan sejenisnya. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). f. Ketentuan Umum 1) Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan di hotel atau penginapan.
26
2) Hotel atau penginapan adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat dalam jangka waktu tertentu dengan memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan yang menyatu yang dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. 3) Pengusaha hotel atau penginapan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel atau penginapan untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. 4) Pajak Restoran yang selanjutnya disebut sebagai Pajak adalah pungutan Daerah atas pelayanan di restoran, rumah makan, warung makan dan sejenisnya. 5) Restoran, rumah makan, warung makan dan sejenisnya adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran tidak termasuk jasa boga atau katering. 6) Pengusaha Restoran, rumah makan, warung makan dan sejenisnya adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran atau rumah makan untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. 7) Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk
27
apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 8) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 9) Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati. 10) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak. 11) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran
pokok
pajak,
besarnya
sanksi
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 12) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak
28
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 13) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya dibayar. 14) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 15) Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
29
B. Data Realisasi Penerimaan 1. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Daerah Tabel II.1 Realisasi Penerimaan Pos-Pos Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Diterbitkannya Perda Tahun 2003 Realisasi Penerimaan Sebelum Perda Pos Pajak Daerah
Tahun 2000
Tahun 2001
Tahun 2002
64.227.168
113.964.642
119.077.757
3. Pajak Reklame
36.488.800
47.756.000
40.279.510
4. Pajak Penerangan Jalan
91.354.700
145.992.045
265.290.075
2.624.118.443
5.077.544.239
8.290.432.189
7.177.000
14.297.500
12.035.000
304.053.800
438.399.300
505.543.350
3.127.469.911
5.837.953.726
1. Pajak Hotel dan Restoran 2. Pajak Hiburan
5. Pajak Pengelolaan Galian Golongan C 6. Pajak Pemanfaatan ABT dan APT Jumlah Pajak Daerah Realisasi Penerimaan
Tahun 2003
Tahun 2004
Sesudah Perda Pos Pajak Daerah 26.820.000
29.650.000
2. Pajak Restoran
106.650.788
186.677.892
3. Pajak Hiburan
56.725.800
47.617.450
4. Pajak Reklame
640.764.500
754.563.350
8.465.747.815
10.240.387.090
14.859.000
12.550.000
1. Pajak Hotel
5. Pajak Penerangan Jalan 6.
Pajak
Pengambilan
&
Pengelolaan Bahan Galian
9.232.657.881
30
Golongan C 7. Pajak Parkir Jumlah Pajak Daerah
4.743.000
13.200.000
9.315.887.903
11.284.645.782
Sumber : BPKD Kabupaten Sukoharjo
2. Realisasi Penerimaan Pos-Pos Pendapatan Asli Daerah Tabel II.2 Realisasi Penerimaan Pos-Pos Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Diterbitkannya Perda Tahun 2003 Realisasi Penerimaan Tahun 2000
Tahun 2001
Tahun 2002
Sebelum Perda Tahun 2003 Pendapatan Asli Daerah 1. Pajak Daerah
3.127.469.911
5.837.953.726
9.232.657.881
2. Retribusi Daerah
3.123.650.118
6.342.303.034
6.923.059.713
35.411.346
224.689.425
290.857.830
418.749.449
2.382.767.913
1.935.270.579
6.705.280.824
14.787.714.098
18.381.846.003
3. Laba Usaha Daerah 4. Lain-lain Pendapatan yang sah Jumlah PAD Realisasi Penerimaan
Tahun 2003
Tahun 2004
Sesudah Perda Tahun 2003 Pendapatan Asli Daerah 1. Pajak Daerah
9.315.887.903
11.284.645.782
2. Retribusi Daerah
7.159.586.984
8.229.905.297
416.294.715
784.551.366
3.
Hasil
Perusahaan
Milik
31
Daerah
dan
Pengelolaan
Hasil Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan 4. Lain-lain Pendapatan yang
3.037.499.911
1.576.743.396
19.929.269.513
21.875.845.841
sah Jumlah PAD
Sumber : BPKD Kabupaten Sukoharjo
.
32
BAB III F. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Untuk dapat mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh pajak hotel terhadap pajak daerah dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan realisasi pajak daerah, yang dapat dirumuskan sebagai berikut : Kontribusi =
Realisasi Penerimaan Pajak Hotel x 100% Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Untuk dapat mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh pajak
restoran
terhadap
pajak
daerah
dapat
dihitung
dengan
membandingkan antara realisasi penerimaan pajak restoran dengan realisasi pajak daerah, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :
Kontribusi =
Realisasi Penerimaan Pajak Restoran x 100% Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Dikarenakan pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 pajak hotel dan pajak restoran masih menjadi satu, maka untuk mencari kontribusinya terhadap pajak daerah dapat dirumuskan sebagai berikut: Kontribusi =
Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran x 100% Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
33
Tabel III.1 Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah
TAHUN
REALISASI REALISASI PENERIMAAN PH PENERIMAAN PD DAN PR
SEBELUM PERDA TAHUN 2003 2000 64.227.168 2001 113.964.642 2002 119.077.757 RATA-RATA TAHUN
3.127.469.911 5.837.953.726 9.232.657.881
2,05% 1,95% 1,29% 1,76%
REALISASI REALISASI PENERIMAAN PH PENERIMAAN PD DAN PR
SESUDAH PERDA TAHUN 2003 2003 PH 26.820.000 PR 106.650.788 2004 PH 29.650.000 PR 186.677.892 RATA-RATA
KONTRIBUSI
9.315.887.903 11.284.645.782
KONTRIBUSI
0,29% 1,14% 0,26% 1,65%
1,43% 1,91% 1,67%
Sumber : BPKD Kabupaten Sukoharjo, data diolah
Keterangan: PH = Pajak Hotel PR = Pajak Restoran Dari tabel
di atas dapat diketahui bahwa sebelum dibuat peraturan
daerah, pajak hotel dan restoran rata-rata memberikan kontribusi sebesar 1,76%, sedangkan sesudah dibuat peraturan daerah, Pajak Hotel dan Restoran rata-rata memberikan kontribusi sebesar 1,67%. Dari tabel di atas dapat diketahui pula bahwa sebelum dibuat peraturan daerah, pajak hotel dan restoran dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 terjadi penurunan kontribusi sebesar 0,1% yakni dari 2,05%
34
menjadi 1,95%. Pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 terjadi penurunan kontribusi sebesar 0,66% yakni dari 1,95% menjadi 1,29%. Sesudah dibuat peraturan daerah, pajak hotel dan pajak restoran dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 terjadi kenaikan kontribusi sebesar 0,48% yakni dari 1,43% menjadi 1,91%. 2. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Untuk dapat mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah, yang dapat dirumuskan sebagai berikut : Kontribusi =
Realisasi Penerimaan Pajak Hotel x 100% Realisasi Penerimaan PAD
Untuk dapat mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak restoran dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah, yang dapat dirumuskan sebagai berikut : Kontribusi =
Realisasi Penerimaan Pajak Restoran x 100% Realisasi Penerimaan PAD
Dikarenakan pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 pajak hotel dan pajak restoran masih menjadi satu, maka untuk mencari kontribusinya terhadap pajak daerah dapat dirumuskan sebagai berikut: Kontribusi=
Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran x 100% Realisasi Penerimaan PAD
Tabel III.2
35
Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah
TAHUN
REALISASI PENERIMAAN PH DAN PR
SEBELUM PERDA TAHUN 2003 2000 64.227.168 2001 113.964.642 2002 119.077.757 RATA-RATA TAHUN
REALISASI PENERIMAAN PH DAN PR
SESUDAH PERDA TAHUN 2003 2003 PH 26.820.000 PR 106.650.788 2004 PH 29.650.000 PR 186.677.892 RATA-RATA
REALISASI PENERIMAAN PAD
KONTRIBUSI
6.705.280.824 14.787.714.098 18.381.846.003
0,96% 0,77% 0,65% 0,79%
REALISASI PENERIMAAN PAD 19.929.269.513 21.875.845.841
KONTRIBUSI
0,13% 0,53% 0,13% 0,85%
0,66% 0,98% 0,82%
Sumber : BPKD Kabupaten Sukoharjo, data diolah
Keterangan: P H = Pajak Hotel P R = Pajak Restoran PAD = Pendapatan Asli Daerah Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebelum dibuat peraturan daerah, pajak hotel dan restoran rata-rata memberikan kontribusi sebesar 0,79%. Sesudah dibuat Perda, pajak hotel dan pajak restoran rata-rata memberikan kontribusi sebesar 0,82%. Dari tabel di atas dapat diketahui pula bahwa sebelum dibuat peraturan daerah, pajak hotel dan restoran dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 terjadi penurunan kontribusi sebesar 0,19% yakni dari 0,96%
36
menjadi 0,77%. Pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 terjadi penurunan kontribusi sebesar 0,12% yakni dari 0,77% menjadi 0,65%. Sesudah dibuat peraturan daerah, pajak hotel dan pajak restoran dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 terjadi terjadi kenaikan kontribusi sebesar 0,32% yakni dari 0,66% menjadi 0,98%. 3. Pengujian Beda Dua Rata-Rata Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Untuk mengetahui apakah kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap
pajak
daerah
mengalami
kenaikan
yang
bermakna
(significance) sesudah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 tahun 2003 tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 tahun 2003 tentang Pajak Restoran, maka dilakukan pengujian dua rata-rata sebelum dan sesudah adanya peraturan daerah tersebut. Pengujian Beda Dua Rata-Rata Dengan Sampel Kecil (n1, n2 < 30) : a. Formulasi H0 dan H1 H0
: sebelum = sesudah
H1
: sebelum sesudah
Digunakan pengujian dua sisi b. Level of significance ()
= 0,05
d.f : n1 + n2 – 2 t
: 3,183
37
c. Kriteria pengujian
Daerah tolak
Daerah terima
– 3,183
3,183
H0 diterima apabila
: -3,183 t 3,183
H0 ditolak apabila
: t 3,183 t -3,183
d. Perhitungan nilai t t
=
=
=
=
=
Daerah tolak
X1 X 2 n1 1 S12 n 2 1 S22 1 1 n1 n 2 2 n1 n 2
1,76 1,67 3 1 0,41 2 1 0,742 1 1 3 2 2 3 2 2
0,09 2 0,17 1 0,55 5 3 6
0,09 0,34 0,55 5 3 6 0,09 0,89 5 3 6
38
=
=
=
0,09 4,45 18
0,09 0,25
0,09 0,5
= 0,18 e. Kesimpulan Oleh karena nilai t yang dicari berada di antara –t dan t pada tabel atau (-3,183 0,18 3,183) maka hipotesis H0 diterima. Jadi sesudah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 dan 4 tahun 2003, kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pajak daerah tidak terdapat perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah diterbitkannya perda. 4. Pengujian Beda Dua Rata-Rata Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Untuk mengetahui apakah kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan yang bemakna (significance) sesudah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 dan 4 tahun 2003, maka dilakukan pengujian dua rata-rata sebelum dan sesudah adanya perda tentang pemisahan antara pajak hotel dan pajak restoran. a. Formulasi H0 dan H1 H0
: sebelum = sesudah
39
: sebelum sesudah
H1
Digunakan pengujian dua sisi b. Level of significance ()
= 0,05
d.f : n1 + n2 – 2 t
: 3,183
c. Kriteria pengujian
Daerah tolak
Daerah terima
– 3,183
Daerah tolak
3,183
H0 diterima apabila
: -3,183 t 3,183
H0 ditolak apabila
: t 3,183 t -3,183
e. Kesimpulan Oleh karena t yang dicari berada di antara –t dan t pada tabel atau ( -3,183 -0,14 3,183) maka hipotesis H0 diterima. Jadi sesudah adanya perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 dan 4 tahun 2003, kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak terdapat perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah diterbitkannya peraturan daerah.
40
Hambatan yang Timbul Dalam Proses Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pemungutan pajak hotel dan pajak restoran yang dilakukan oleh pihak BPKD Kabupaten Sukoharjo hanya menghadapi sebuah hambatan, yakni masalah tunggakan pajak (lihat lampiran daftar tunggakan pajak dari tahun 2002-2004) dari para wajib pajak. Untuk mengatasi hambatan yang terjadi, maka upaya yang telah dilakukan oleh pihak BPKD Kabupaten Sukoharjo adalah: 1. Memberikan surat teguran dan peringatan kepada wajib pajak agar segera melunasi tunggakan pajak. 2. Mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak hotel maupun
pajak restoran dalam menunjang pembangunan daerah.
3. Memberikan tenggang waktu pelunasan pajak yang terutang. 4. Memberikan toleransi dengan menetapkan besarnya pajak terutang berdasar atas keadaan wajib pajak sebagai pemilik objek pajak hotel dan pajak restoran, serta didasarkan atas kemampuannya dalam membayar pajak. Walaupun telah melakukan upaya di atas, tetap saja ada wajib pajak hotel dan pajak restoran yang menunggak dalam kewajibannya membayar pajak.
41
Temuan
Kelebihan a. Pemungutan pajak hotel dan pajak restoran telah dapat berjalan dengan baik, terbukti dengan semakin meningkatnya realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2004. Sebelum diterbitkannya peraturan daerah prosentase pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pajak Daerah memberikan kontribusi terbesar pada tahun 2000 sebesar 2,05%. Sesudah diterbitkannya peraturan daerah, pada tahun 2004 prosentase pajak hotel dan pajak restoran memberikan kontribusi terbesar terhadap Pajak Daerah yakni sebesar 1,91%. Sebelum diterbitkannya peraturan daerah prosentase pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi terbesar pada tahun 2000 sebesar 0,96%. Sesudah diterbitkannya peraturan daerah, pada tahun 2004 prosentase pajak hotel dan pajak restoran memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah yakni sebesar 0,98%. Kelemahan a. Sebelum diterbitkannya peraturan daerah prosentase pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pajak Daerah memberikan kontribusi terkecil pada tahun 2002 sebesar 1,29%. Sesudah diterbitkannya peraturan
42
daerah, pada tahun 2003 prosentase pajak hotel dan pajak restoran memberikan kontribusi terkecil terhadap Pajak Daerah yakni sebesar 1,43%. b. Kurangnya sanksi yang tegas dalam menindak wajib pajak yang tidak mematuhi Peraturan Daerah yang berlaku.
43
BAB IV G. PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada Bab III, maka penulis dapat mengambil kesimpulan: 1. Pada tahun 2000 pajak hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar 2,05% terhadap Pajak Daerah dan memberikan kontribusi sebesar 0,96% terhadap Pendapatan Asli Daerah. 2. Pada tahun 2001 pajak hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar 1,95% terhadap Pajak Daerah dan memberikan kontribusi sebesar 0,77% terhadap Pendapatan Asli Daerah. 3. Pada tahun 2002 pajak hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar 1,29% terhadap Pajak Daerah dan memberikan kontribusi sebesar 0,65% terhadap Pendapatan Asli Daerah. 4. Pada tahun 2003 pajak hotel dan pajak restoran memberikan kontribusi sebesar 1,43% terhadap Pajak Daerah dan memberikan kontribusi sebesar 0,66% terhadap Pendapatan Asli Daerah. 5. Pada tahun 2004 pajak hotel dan pajak restoran memberikan kontribusi sebesar 1,91% terhadap Pajak Daerah dan memberikan kontribusi sebesar 0,98% terhadap Pendapatan Asli Daerah. 6. Sebelum dibuat peraturan daerah, pajak hotel dan restoran rata-rata memberikan kontribusi sebesar 1,76% terhadap Pajak Daerah, sedangkan
44
sesudah dibuat peraturan daerah, Pajak Hotel dan Restoran rata-rata memberikan kontribusi sebesar 1,67%. 7. Sebelum dibuat peraturan daerah, pajak hotel dan restoran rata-rata memberikan kontribusi sebesar 0,79% terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan sesudah dibuat peraturan daerah, pajak hotel dan pajak restoran rata-rata memberikan kontribusi sebesar 0,82%. 8. Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, pihak BPKD Kabupaten Sukoharjo mengalami hambatan yakni kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan tarif dan tepat waktu, serta sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo. 9. Untuk mengatasi Kabupaten
hambatan yang dihadapi tersebut pihak BPKD
Sukoharjo
menindaklanjutinya
dengan
memberikan
penyuluhan dan sosialisasi tentang arti pentingnya membayar pajak dan memberikan teguran/peringatan kepada wajib pajak yang melanggar aturan. 10. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pajak Daerah maupun Pendapatan Asli Daerah
sesudah diterbitkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor: 3 dan 4 Tahun 2003, tidak terdapat perbedaan rata-rata dengan sebelum diterbitkannya peraturan daerah. Jadi tidak terjadi kenaikan yang signifikan setelah dilakukannya pengujian beda dua rata-rata.
45
B. Saran Setelah melihat kelemahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran, antara lain sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas pemungut pajak, agar dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran dapat memperoleh hasil yang maksimal. Misalnya dengan memberikan pelatihan perpajakan serta menumbuhkan sikap yang jujur dan bertanggungjawab yang dimulai dari pimpinan. 2. Pihak BPKD perlu untuk lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada para wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya membayar pajak dalam rangka pembangunan daerah. 3. Diperlukannya sanksi yang tegas untuk mengatasi tunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak hotel maupun pajak restoran. 4. Pemberian penghargaan kepada pengusaha hotel maupun restoran yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Misalnya penobatan menjadi wajib pajak teladan se-Kabupaten Sukoharjo.
46
DAFTAR PUSTAKA
Djarwanto dan Subagyo, Pangestu. 1994. Statistik Induktif. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE. Mardiasmo. 1999. Perpajakan (Edisi 2). Yogyakarta: Andi Offset.
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel. Peraturan Daerah Kabupaten Sukuharjo Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran. Republik Indonesia. 1997. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Penjelasannya. _______________. 2000. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Penjelasannya. S, Munawir. 1990. Perpajakan. Yogyakarta: Liberty.
47
48
49
50
51
PAJAK HOTEL NGOIK!!!!!!
52
53
54
55
56
57
58
59
PAJAK RESTORAN KI!!!!!!!!
60
61
62
63
64
65
TABEL
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
