TUGAS AKHIR PERANAN PAJAK KENDARAAN ALAT BERAT DALAM PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENDAPATAN KABUPATEN KAMPAR DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Ahli madya Jurusan Administrasi Perpajakan Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
DI SUSUN OLEH : Fadila Sagita Nim : 01076202425
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 2013
ABSTRAK PERANAN PAJAK KENDARAAN ALAT BERAT DALAM PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENDAPATAN KABUPATEN KAMPAR DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU Oleh: FADILA SAGITA
Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan KabupatenKampar, yang dilakukan pada tanggal 1 februari 2013 dan selesai pada tanggal 30 Maret 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pajak daerah di UPT Pendapatan Kabupaten Kampar dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan UPT Pendapatan Kabupaten Kampar dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan berat. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : peranan pajak kendaraan alat berat dalam penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun terus meningkat. Jadi, pajak kendaraan alat berat mempunyai peranan nyata terhadap penerimaan pajak daerah, yang mana pajak ini membantu menunjang pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.
Kata Kunci : Peranan Pajak Kendaraan Alat Berat dalam Penerimaan Pajak Daerah di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan Provinsi Riau
KATA PENGANTAR Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho, petunjuk dan ilmunya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semangat dan dukungan yang penulis dapatkan dari semua pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada : 1. Teristimewa buat keluarga Ayahanda tercinta PANUT NURIDI, ibunda tercinta JAMILAH, dan saudara kandungku ADI SETIAWAN, BUDI DARMAWAN, DEDI RAMADHANA, EPOS GUSRIANTO, GEFRI MULYADI dan RIDHO ILLAHI, terimakasih atas cinta, dukungan, kesabarannya, nasehat, pengertiannya dan do’a yang tidak terbatas untuk penulis, pengorbanan moril dan materil serta kasih sayang yang berlimpah selama ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dan akhirnya sampai ke tahap penyusunan tugas akhir ini. 2. Prof. Dr. H. M. Nazir sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 3. DR. Mahendra Romus, M.Ec. PhD sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 4. Bapak
Mahmuzar,
M.Hum
selaku
ketua
jurusan
Administrasi
Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
ii
5. Ibu Mustiqowati Ummul Fitryyah, M.Si selaku Dosen Konsultasi Proposal yang telah mengarahkan penulis selama penulisan proposal 6. Bapak Khairil Henry, SE, M.Si, Ak selaku Pembimbing Tugas Akhir yang telah banyak mengorbankan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, saran dan arahan serta nasehat agar penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik 7. Bapak Yon Azhari, S.Pi Kepala UPT Pendapatan Kabupaten Kampar, Ibu Hj. Annisa, SE.Ak, selaku Sub Bagian Tata Usaha telah memberi arahan serta informasi 8. Bapak Junaidi, sebagai pegawai bidang pajak kendaraan alat berat dan karyawan-karyawan di UPT Pendapatan yang membantu penulis selama melakukan penelitian 9. Teman-temanku Administrasi Perpajakan angkatan 2010 Rini Retnowati, Yesika Putri, Al-amin, Norepiza, Hamad Sabri semoga persahabatan kita selamanya, teman-temanku Rika, Fika, ina, Ade, fuji, Tini, Fara, Nurzi, Jailani, dan teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu 10. Teman-teman seperjuangan Nelvy Damayanti, Yuni, Afita Fasziah, dan kakak-kakak di kost kak Anggi Utami, Kak Mutia Radifta Fitri, Kak Riza Purnamasari, yang memotivasi penulis untuk bersaing dan selalu giat belajar dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.
Pekanbaru, Mei 2013 Penulis
FADILA SAGITA
iii
DAFTAR ISI ABSTRAK KATA PENGANTAR DAFTAR ISI .......................................................................................................... i DAFTAR TABEL ……………………………………………………………… ii DAFTAR GAMBAR ………………………………..………………………… iii BAB I.
PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang .............................................................................. 1 I.2. Rumusan Masalah .......................................................................... 9 I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...................................................... 9 1.3.1. Tujuan Penelitian ............................................................... 9 1.3.2. Manfaat Penelitian ............................................................. 9 I.4. Metode Penelitian ......................................................................... 10 I.4.1.
Lokasi Penelitian .............................................................. 10
I.4.2.
Waktu Penelitian .............................................................. 10
I.4.3.
Jenis Data ......................................................................... 10
I.4.4.
Teknik Pengumpulan Data ............................................... 11
I.4.5.
Analisis Data .................................................................... 11
I.5. Sistematika Penulisan ................................................................... 12 BAB II. GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN II.1. Sejarah Berdirinya UPT Pendapatan .......................................... 14 II.2. Susunan Organisasi ..................................................................... 16 II.3. Uraian Tugas ................................................................................ 17 BAB III. TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTEK III.1. TINJAUAN TEORI …………………………………………… 22 III.1.1. Pengertian Pajak.............................................................. 22 III.1.2. Peranan dan Fungsi Pajak …………………………….. 23 III.1.3. Jenis-Jenis Pajak …………………………..…………... 26 A. Pajak Negara (Pusat) ………….…….………………. 26
i
B. Pajak Daerah ………………..….……………………. 26 III.1.4. Pengertian Pajak Alat Berat ........................................... 27 III.1.5. Ketentuan Umum Peraturan Daerah Propinsi Riau Tentang Pajak Kendaraan Bermotor…………………….…………………............. 28 III.1.6. Subjek,Objek dan Bukan Objek Pajak Kendaraan Alat Berat .............................................................................. 32 III.1.7. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat ……………………..…….………………... 33 III.1.8. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Alat Berat ,Tarif Cara Perhitungan Serta Masa Pajak dan Terutang Pajak ………..……………….………….……………. 34 III.1.9. Penetapan Pajak Alat Berat ……………………..……. 38 III.1.10. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Alat berat…….……………..…………………...…………. 41 III.1.11. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan atau pengurangan Sanksi Administrasi………………..………..……………… 42 III.1.12. Keberatan dan Banding……………..………….…..... 43 III.1.13. Pandangan Islam Terhadap Pajak ……………..…...... 45 III.2. TINJAUAN PRAKTEK ………………………………………. 50 III.2.1. Daftar Wajib Pajak Dan Wajib Pajak Yang Patuh Melapor Kendaraan Alat Berat …………………………………. 50 III.2.2.Perhitungan Pajak Kendaraan Alat Berat di UPT Pendapatan Kabupaten Kampar ………………..……... 51 III.2.3. Peranan Pajak Alat Berat ……..…...……..……...…..... 52
i
III.2.4. Kendala-kendala yang terjadi dalam pemungutan pajak kendaraan alat berat ……………..……...…………….. 53 III.2.5. Upaya – Upaya Yang Dilakukan UPT Pendapatan Kabupaten Kampar dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Alat Berat ……...…………...……… 54 BAB IV. PENUTUP A. Kesimpulan ………………………….……………………......... 55 B. Saran ……………………………………………………………. 56 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
i
BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Masalah Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin di rasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di indonesia, yaitu mulai tanggal 1 januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan
pengeluaran
daerah
dari
berbagai
alternatif
sumber
penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah. Undang-undang tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari daerah dan dapat dikembangkan sesuai daerah masing-masing daerah. Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan 1
terjamin bahwa kas Negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang mana Pajak daerah yang merupakan salah satu pendapatan asli daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan meningkatkan
pemerintahan
dan
meratakan
dan
pembangunan
kesejahteraan
daerah
masyarakat.
untuk Dengan
demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pajak daerah juga merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah , yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya untuk digunakan untuk pengeluaran pemerintah daerah. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pasal 2 Pajak Daerah dibedakan menjadi dua bagian, yaitu : 1. Pajak Provinsi
2
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota . Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya, dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya. Hal ini dimaksud untuk menghindari adanya tumpang tindih (perebutan kewenangan) dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat. Dan karena pemerintah daerah terbagi menjadi dua, maka pemerintah daerah di beri kewenangan untuk mengurus rumah tangga daerah sendiri. Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, maka Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan daerah. Di samping itu, pajak daerah dan pajak nasional merupakan suatu system perpajakan Indonesia, yang pada dasarkan merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan system perpajakan nasional. Pembinaan ini dilakukan secara terusmenerus, terutama mengenai objek dan tarif pajak sehingga antara pajak pusat dan daerah saling melengkapi. Pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah menurut undang-undang No. 18 tahun 1997, undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang sumber pendapatan daerah, salah satu pendapatan daerah adalah
3
pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan diatas air. Pajak kendaraan bermotor salah satunya ada pajak alat berat. Alat berat merupakan salah satu kendaraan adalah peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi gerak kendaraan. Kendaraan alat berat adalah kendaraan yang dipakai untuk suatu pekerjaan yang bersifat berat dan dalam lingkup yang besar. Misalnya pengaspalan jalan, penggalian tanah, dan lain-lain. Kendaraan alat berat ini termasuk di dalamnya adalah forklift , buldozer, traktor dan lain-lain. Pemberlakuan pajak sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak daerah yang terutang. Hal ini menunjukkan pada akhirnya proses pemungutan pajak daerah akan memberikan beban kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami ketentuan pajak dan peranan pajak daerah terutama dari sektor alat berat yang penulis bahas, secara jelas agar mau memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.
4
Berikut ini data-data penerimaan pajak daerah dari pajak kendaraan alat berat, adalah sebagai berikut : Tabel I.1 Penerimaan Pajak Alat Berat di UPT Pendapatan Kabupaten Kampar
No
Tahun
Target
Realisasi
Persentase
1
2010
Rp. 99.748.835
Rp. 75.758.235
75,94 %
2
2011
Rp. 90.555.236
Rp. 110.332.060
121,83 %
3
2012
Rp. 96.958.465
Rp. 187.913.882
193,80 %
Sumber : UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa presentase penerimaan pajak alat berat dari tahun ke tahun semakin meningkat, pada tahun 2010 presentase penerimaan pajak terutang pajak kendaraan alat berat adalah 75,94% sepanjang tahun 2010, tetapi tidak mencapai target yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan pada tahun 2011 presentase meningkat menjadi 121,83%, tetapi target yang ingin dicapai pada penerimaan pajak pada tahun 2011 lebih rendah dari pada tahun 2010. Pada tahun 2011 ini target yang ditentukan
tercapai seperti yang
diharapkan. Lalu, pada tahun 2012 presentase penerimaan pajak kendaraan alat berat mengalami peningkatan drastis menjadi 193,80%. Pada tahun ini penerimaan pajak alat berat melampaui target yang telah ditentukan. Jadi, perusahaan yang melapor pajak terutangnya setiap tahun meningkat. Presentase penerimaan pajak kendaraan alat berat dari tahun ke
5
tahun mengalami peningkatan dengan target yang berbeda-beda. Berikut ini adalah wajib pajak atau badan yang kendaraan alat beratnya terdaftar di kabupaten Kampar dan jumlah perusahaan yang patuh melapor dan membayar pajak kendaraan alat berat, adalah sebagai berikut : Tabel I.2 Jumlah Perusahaan Yang Terdaftar di UPT Pendapatan Kabupaten Kampar
No
Nama Perusahaan
1.
PT. Adimulia Agrolestari
2.
PT. Ganda Buanindo
3.
PT. Sewangi Sawit Sejahtera
4.
PT. Sewangi Sejati Luhur
5.
PT. Ramajaya Pramukti
6.
PT. Egasuti Nasakti
7.
PT. Tasma Puja
8.
PT. Arindo Tri Sejahtera
9.
PT. Bina Pitri Jaya
10.
PT. Sekar Bumi Alam Lestari
11.
PT. Subur Arum Makmur
12.
PT. Ciliandra Perkasa
13.
PT. Perkebunan Nusantara V Sei Galuh
14.
PT. Perkebunan Nusantara V Sei Berlian
15.
PT. Perkebunan Nusantara V Sei Lindai
16.
PT. Buana Wira Lestari
Sumber : UPT Pendapatan Kabupaten Kampar
6
Tabel I.3 Jumlah Perusahaan yang Patuh Melapor dan Membayar Pajak Kendaraan Alat Berat Pada Tahun 2010, 2011, 2012 Unit No
2010
Nama Perusahaan
2011
2012
Yang terdaftar
Yang dibayar
Yang terdaftar
Yang dibayar
Yang terdaftar
Yang dibayar
1.
PT. Adimulia Agrolestari
-
-
6
6
6
6
2.
PT. Ganda Buanindo
3
3
3
-
3
3
3.
PT. Sewangi Sawit Sejahtera
1
1
1
1
1
1
4.
PT. Sewangi Sejati Luhur
3
3
3
3
3
3
5.
PT. Ramajaya Pramukti
-
-
8
8
8
8
6.
PT. Egasuti Nasakti
2
2
2
1
2
1
7.
PT. Tasma Puja
-
-
-
-
8
8
8.
PT. Arindo Tri Sejahtera
4
4
4
4
4
4
9.
PT. Bina Pitri Jaya
10
10
10
10
10
10
10.
PT. Sekar Bumi Alam Lestari
9
9
9
9
9
-
11.
PT. Subur Arum Makmur
4
4
4
4
4
4
12.
PT. Ciliandra Perkasa
4
4
4
4
4
4
13.
PT. Perkebunan Nusantara V Sei Galuh
1
1
1
-
2
2
14.
PT. Perkebunan Nusantara V Sei Berlian
-
-
-
-
4
4
15.
PT. Perkebunan Nusantara V Sei Lindai
-
-
-
-
1
1
16.
PT. Buana Wira Lestari
-
-
-
-
8
8
Jumlah Unit
Jumlah Unit Keseluruhan
41 unit
50 unit
67 unit
161 unit
Sumber : UPT Pendapatan Kabupaten Kampar
7
Tabel diatas menjelaskan jumlah wajib pajak atau badan (perusahaan) yang terdaftar dan jumlah unit pajak alat berat pada tahun 2010, 2011, 2012. Di tabel tersebut bisa kita simpulkan bahwa perusahaan yang patuh melapor dan membayar pajak kendaraan alat berat pada tahun 2010, 2011, 2012 ada 7 perusahaan, yaitu, PT. Sewangi Sawit Sejahtera, PT. Sewangi Sejati Luhur, PT. Egasuti Nasakti, PT. Arindo Tri Sejahtera, PT. Bina Pitri Jaya, PT. Subur Arum Makmur, PT. Ciliandra Perkasa. Hal ini terjadi karena kurang sadarnya WP dan Badan dalam membayar pajak, dan
WP dan Badan tidak mengetahui peran dan
ketentuan pajak kendaraan alat berat, bahwa pajak sangat penting untuk menunjang semua penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat luas. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis memiliki suatu keinginan untuk menetapkan ilmu yang diperoleh penulis selama dibangku kuliah. Serta penulis juga memiliki keinginan untuk menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana peranan pajak alat berat dalam penerimaan daerah untuk kabupaten kampar dengan judul “ PERANAN PAJAK
ALAT
BERAT DALAM
PENERIMAAN PAJAK
DAERAH DI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENDAPATAN KABUPATEN KAMPAR DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU”
8
I.2. Perumusan Masalah Adapun permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian adalah : a. Bagaimana peranan pajak alat berat dalam penerimaan pajak daerah di UPT Pendapatan Kabupaten Kampar? b. Apa saja upaya yang harus dilakukan oleh UPT Pendapatan Kabupaten Kampar dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan alat berat? I.3. Tujuan dan Manfaat penelitian I.3.1. Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui peranan pajak alat berat dalam penerimaan pajak daerah di UPT Pendapatan Kabupaten Kampar. b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan UPT Pendapatan Kabupaten Kampar dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan alat berat. I.3.2. Manfaat Penelitian 1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada wajib pajak, khususnya wajib pajak alat berat yang dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa rekontruksi. 2. Dengan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama di bangku kuliah dan juga para wajib pajak alat berat pada umumnya.
9
3. Sebagai bahan referensi, masukan dan juga informasi untuk peneliti yang melakukan penelitian pada permasalahan yang sama. I.4. Metode Penelitian I.4.1. Lokasi Penelitian Penelitian ini akan dilaksanakan pada kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang beralamat di jalan Letnan Boyak Bangkinang. I.4.2. Waktu Penelitian Penelitian ini akan dilaksanakan penulis pada tanggal 1 februari 2013 dan direncanakan akan selesai pada tanggal 30 Maret 2013. I.4.3. Jenis Data Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Data primer Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi melalui wawancara, yang dalam hal ini penulis akan mewawancarai langsung kepada kepala UPT, Kasubbag Umum, Kepala Seksi penerimaan dan beberapa pegawai di UPT Pendapatan Kabupaten Kampar yang dianggap bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian. 2. Data sekunder Data sekunder yaitu data di peroleh secara tidak langsung dari media perantara dalam bentuk laporan catatan, dokumen, serta arsip melalui
10
tempat atau lokasi penelitian yaitu dikantor UPT Pendapatan Kabupaten Kampar. I.4.4. Teknik Pengumpulan Data 1. Observasi Observasi adalah pengamatan secara langsung di UPT Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang berhubungan langsung kepada permasalahan penelitian penulis. 2. Interview Interview adalah suatu pengumpulan data yang di peroleh dengan memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber, dan langsung dijawab narasumber. 3. Dokumentasi dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya. I.4.5. Analisis Data Setelah data-data yang dikumpulkan tersusun secara sistematis, maka penulis melakukan analisis terhadap masalah yang terkait. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang tidak dinyatakan dengan angka-angka tetapi dengan deskripsi saja.
11
I.5. Sistematika penulisan Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan proposal ini penulis susun atas 3 bab dan akan disajikan secara menyeluruh yang akan di jabarkan pada bab-bab berikut ini : I : PENDAHALUAN Pada bab ini merupakan pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan. II : GAMBARAN TEMPAT PENELITIAN Pada bab ini merupakan gambaran tempat penelitian .pada bab ini akan di uraikan tentang sejarah singkat kantor
UPT Pendapatan
Kabupaten Kampar, susunan organisasi, struktur organisasi, uraian tugas (job description), visi, misi, tujuan kantor UPT Pendapatan Kabupaten Kampar. III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK Pada bab ini merupakan tinjauan teori dan praktek. Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian pajak, pengertian pajak bermotor, pengertian pajak alat berat, ketentuan umum peraturan daerah provinsi riau tentang pajak kendaraan bermotor, subjek dan objek pajak, landasan atau dasar hukum pemungutan pajak alat berat , peranan dan fungsi pajak, dasar pengenaan pajak alat berat, tarif, cara perhitungan, masa dan saat terhutang
12
pajak, penetapan pajak alat berat, tata cara pembayaran dan penagihan pajak, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, keberatan dan banding, peranan pajak kendaraan alat berat dalam penerimaan, kendala dan upaya-upaya yang dilakukan. IV : PENUTUP Pada bab ini merupakan penutup. Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran. DAFTAR PUSTAKA
13
BAB II GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN II.1.
Sejarah Singkat Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan Propinsi Riau Berlandaskan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Provinsi Riau di pandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan, maka berdirilah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendapatan Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan Provinsi Riau, yang mana UPTD ini diresmikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau yang menjabat pada masa itu yaitu Bapak Soeripto, pada tanggal 4 Juli 1989. Dalam peraturan gubernur riau nomor 30 tahun 2010 Tentang pembentukan Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan pasal 57 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Provinsi Riau dipandang perlu membentuk organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Riau organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas pendapatan provinsi, dan bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau Nomor 188/2/DPD/2010/114.4 Tanggal 29 Januari 2010 tentang penyampaian untuk penyempurnaan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Lalu, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf
b di atas,
14
dipandang perlu Menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Mengingat, Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swantantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646), Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Undangundang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi , dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran
15
Negara Republik Indonesia Nomor 4737), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2), Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor. II.2. Susunan Organisasi a.
b.
Susunan Organisasi UPT adalah sebagai berikut : a.
Kepala UPT
b.
Sub Bagian Tata Usaha
c.
Kasi Penerimaan Pendapatan Daerah
d.
Kasi Pengawasan dan Pembukuan
Sub Bagian dan Seksi di pimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepala UPT
c.
Bagan organisasi UPT adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari peraturan Gubernur ini.
1. Visi dan Misi UPT Pendapatan Kabupaten Kampar a.
Terwujud Peningkatan Pendapatan dan Pelayanan
b. Meningkatkan pendapatan Daerah c.
Menerapkan system dan prosedur pendapatan Daerah 16
d. Melakukan Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat pengelola pendapatan daerah. Gambar II.1 Bagan Organisasi UPT Pendapatan Kabupaten Kampar
Kepala UPT Yon Azhari, S.Pi
Sub Bagian Tata Usaha Hj. Annisa, SE.Ak
Kasi Penerimaan Pendapatan Daerah Hj.Faykhar, SE.M.Si
Kasi Pembukuan dan pengawasan Chairul Anwar
Sumber : UPT Pendapatan kabupaten kampar II.3. Uraian Tugas Bagian/Unit Kerja Tempat Pelaksanaan Penelitian 1) Kepala UPT Mempunyai tugas melaksakan sebagian kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu
17
atau sebagian daerah Kabupaten /kota dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat (1) Kepala UPT menyelenggarakan fungsi : a. Melaksanakan pemungutan pajak daerah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendraan bermotor, air bawah tanah / air permukaan (PKB,BBN-KB ABT/AP)di wilayah kerja yang telah di tetapkan; b. Mengadakan kegiatan pelayanan samsat dalam pengurusan PKB,BBN_KB kepada masyarakat; c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait samsat antara lain Kepolisian Daerah dan PT.Jasa Raharja (Persero); d. Melaksanakan kegiatan Teknis Operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah ; e. Melaksanakan
koordinasi
dengan
Pemerintah
Kabupaten/Kota terkait dengan Pemungutan Pendapatan Asli daerah; f. Melaksanakan tugas ketatausahaan ; g. Melaksanakan pelayanan masyarakat h. Memberi laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
18
2) Kepala Sub bagian Tata Usaha a. Menerima, menganalisa dan mengendalikan administrasi surat menyurat; b. Mengetik, mengolah, mencatat serta mengatur klarifikasi dan mengadakan naskah dinas dan surat menyurat; c. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan menghimpun serta menyusun inventarisasi data kepegawaian; d. Menyusun rencana anggaran; e. Melaksanakan penyelessaian administrasi gaji pegawai; f. Menyusun
laporan
pertanggungjawaban
pengelolaan
keuangan; g. Mengelola serta membuat laporan pengadaan barang dan menyusun inventarisasi barang; h. Mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga, pemeliharaan kantor, keamanan; i. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, Kehumasan, Kearsipan; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. 3) Kepala Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah a. Menyusun kegiatan seksi Penerimaan Pendapatan Daerah; b. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan wilayah kerja UPT yang telah di tetapkan; c. Pengkoordinasian dan pengelolaan pelayanan samsat; 19
d. Membuat laporan Realisasi penerimaan Pajak Daerah pada kantor samsat setiap harinya; e. Melaksanakan perencanaan teknis di bidang penerimaan pendapatan daerah; f. Melaksanakan pelayanan di bidang penerimaan pendapatan daerah; g. Menerbitkan surat tagihan pajak daerah(STPD); h. Membuat laporan segala kegiatan –kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya; i. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan. 4) Kepala Seksi Pengawasan dan Pembukuan a. Menyusun
rencana
kegiatan
seksi
pengawasan
dan
pembukuan ; b. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan penagihan ,pembukuan dan pelaporan; c. Melakukan penagihan pasif dan aktif atas piutang pajak daerah; d. Membuat daftar himpunan pembayaran ,dan tunggakan pajak daerah; e. Menyusun laporan penerimaan pajak daerah; f. Melaksanakan perencanaan teknis dibidang pengawasan dan pembukuan;
20
g. Melaksanakan pelayanan di bidang pengawasan ddan pembukuan; h. Melaksanakan
monitoring
dan
evaluasi
di
bidang
pengawasan dan pembukuan; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
21
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK III.1. Tinjauan Teori III.1.1. Pengertian Pajak Pengertian pajak menurut Soemitro (Mardiasmo, 2009: 1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian pajak menurut Djajadiningrat Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kas Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. Jadi dari penjelasan di atas dapat dikutip pengertian pajak adalah “iuran masyarakat kepada Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dapat di paksakan, yang kontraprestasinya tidak dapat dirasakan secara langsung”. Pajak yang dipungut digunakan sebagai alat untuk
membiayai
pengeluran-pengeluaran
yang
bermanfaat
bagi
masyarakat. (Mardiasmo, 2009: 1)
22
Dari definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak: 1. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun daerah) berdasarkan kekuatan Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. 2. Dalam pembayaran pajak tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu. 3. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi dari negara. 4. Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah dan jika masih surplus digunakan untuk “public invesment”. 5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang. 6. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter yaitu mengatur. III.1.2. Peranan Pajak dan Fungsi Pajak Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak membayarnya dengan tidak merasakan kontraprestasi secara langsung. Berikut peranan pajak secara umum yaitu: ( Mardiasmo, 2009:2 ) 1. Hasilnya di gunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah 2. Untuk pembiayaan rumah tangga daerah
23
3. Untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi 4. Menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali
ke
masyarakat
dalam
bentuk
pemeliharaan
kesejahteraan masyarakat. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan pajak sangat penting bagi Negara dan Daerah, yang mana peranan pajak adalah untuk menunjang pengeluaran-pengeluaran Negara dan daerah, yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pengeluran
yang
dimaksud adalah penyelengaraan pemerintah dalam pembangunan daerah, seperti membangun sekolah, pengaspalan jalan dan lain-lain. Pajak juga berperan dalam mengatur kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Yang mana pajak sebagai alat dalam pencapaian suatu tujuan, seperti pengurangan pajak dalam hal penanaman modal. Tujuan dari pengurangan pajak dapat meningkatkan realisasi penanaman modal asing ke indonesia, sehingga perekonomian meningkat secara riil. ( Mardiasmo, 2009: 1 ) Berikut ini adalah fungsi dan peranan pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara : 1.
Fungsi Stabilitas Pajak memberi kesempatan pada pemerintah untuk dapat menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas 24
harga sehingga dapat mengendalikan laju inflasi. Fungsi stabilitas ini dapat berjalan dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak seefisien mungkin. 2.
Fungsi Budgeter ( Anggaran ) Dalam fungsi budgeter, pajak menjalankan fungsinya untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun pembangunan, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain- lain. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.
3.
Fungsi Retribusi Pendapatan Pajak dipungut kepentingan
untuk digunakan membiayai
umum.
Salah
satunya
adalah
semua untuk
peningkatan lapangan kerja yang bermanfaat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat luas. 4.
Fungsi Regulatif ( Mengatur ) Melalui kebijaksanan pajak, pemerintah memiliki peluang yang lebih baik untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. 25
Disini pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan, seperti kebijakan pengurangan pajak dalam hal penanaman modal. III.1.3. Jenis-Jenis Pajak Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu: A. Pajak Negara (Pusat) 1. Pajak penghasilan (PPh) 2. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN & PPn BM) 3. Bea meterai 4. Pajak bumi dan bangunan (PBB) 5. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) B. Pajak Daerah Menurut Undang-undang republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan retribusi daerah, pasal 2 Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 3. Pajak Provinsi, terdiri dari: a. Pajak Kendaraan Bermotor b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan 4. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
26
a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. III.1.4. Pengertian Pajak Alat Berat Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan berada dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen. Jadi pajak kendaraan alat berat adalah kendaraan yang bergerak berupa mesin atau motor yang dimanfaatkan untuk mengubah sumber daya
27
energy tertentu, dan
kendaraan yang tidak melekat secara permanen.
(marihot, 2005:137) III.1.5. Ketentuan Umum Peraturan Daerah Propinsi Riau Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 13 tahun 2002 tentang pajak kendaraan bermotor
mempunyai ketentuan umum yang
yang harus di ketahui, yang mana ketentuan umum ini harus diketahui makna dan pengertian yang terkandung di dalamnya. Ketentuan umum nya adalah sebagai berikut: 1.
Daerah adalah Propinsi Riau
2.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah
3.
Gubernur adalah Gubernur Riau
4.
Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi Riau
5.
Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak
6.
Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan motor yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran menggunakan Tanda Nomor Kendaraan 28
Bermotor (TNKB) dengan dasar plat kuning dan huruf hitam 7.
Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor
8.
Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar adalah kendaraan bermotor yang menurut bentuk dan sifatnya
memiliki
kekhususan,
antara
lain,
forklift,
bulldozer, wheel loader, log loader, skider, shovel, motor grader, excavator, back hoe, vibrator, compactor dan scraper ; 9.
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, Obyek Pajak dan / atau bukan Obyek Pajak, dan / atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
10. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melalakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ketempat pemabayaran lain yang ditunjuk oleh Gubernur;
29
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak; 12. Surat Ketetapan Pajak Darerah Kurang Bayar, yang selanjutnya
dapat
disingkat
SKPDKB,
adalah
surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar; 13. Surat Ketetapan Pajak Derah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan; 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menetukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang; 15. Surat Ketetapan Pajak Derah Nihil yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak;
30
16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda; 17. Isi silinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat torak pasa mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin; 18. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan; 19. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam table nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku; 20. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara daatu Daeah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi poltik, atau organisasi yang sejenis, lembaga , bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
31
21. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa pajak atas banding terhadap Surat Keputusan yang diajukan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk; 22. Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diajukan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk; 23. surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. III.1.6. Subjek, Objek Dan Bukan Objek Pajak Kendaraan Alat Berat 1. Subjek pajak alat berat Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Jadi berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan untuk subjek pajak alat berat sama dengan orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan alat berat. 2. Objek pajak alat berat Objek pajak adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pengertian kepemilikan dan atau penguasaan meliputi semua
32
kendaraan bermotor yang terdaftar didaerah propinsi yang bersangkutan, termasuk kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai angkutan orang atau barang dijalan umum dan Termasuk Objek Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah kendaraan bermotor yang berada di Daerah lebih dari 90 (Sembilan puluh ) hari. 3. Bukan objek pajak kendaraan alat berat Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek adalah sebagai berikut : 1. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah 2. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asa timbal balik. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan pajak kendaraaan bermotor bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan. 3. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh subjek pajak lainnya yang di atur dengan peraturan daerah. III.1.7. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat Setiap jenis pajak yang berlaku di Indonesia harus dilandasi dasar hukum
yang
kuat
agar
menjamin
kelancaran
pengenaan
dan
33
pemungutannya. Hal ini juga berlaku untuk pajak kendaraan alat berat, sebagaimana di bawah ini. 1. Undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah 2. Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah 3. Peraturan daerah provinsi yang mengatur pajak kendaraan bermotor dan kendaraan atas air. Peraturan daerah ini dapat menyatu yaitu satu peraturan daerah untuk pajak kendaraan bermotor dan kendaraan atas air . 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang pajak Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal tanggal diundangkan, yaitu 4 juli1997. 5. Peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. 6. Keputusan Gubernur yang mengatur tentang Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan atas air. Aturan pelaksanaan peraturan daerah untuk PKB dan KAA. III.1.8. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Alat Berat , Tarif, Cara Perhitungan serta Masa Pajak dan Terutang Pajak 1. Dasar pengenaan Pajak kendaraan alat berat Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok, yaitu:
34
a. Nilai jual kendaran bermotor (NJKB), yaitu nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku; dan b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencerminan lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencermaran lingkungan akibat
penggunaan
kendaraan
bermotor
dihitung
berdasarkan faktor-faktor dibawah ini 1. Tekanan gandar, yang dibedakan atas jumlah sumbu/as, roda, dan kendaraan bermotor. 2. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor, yang dibedakan antara lain atas solar, bensin , gas, listrik, atau tenaga surya. 3. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan, yang dibedakan antara lain atas jenis mesin yang 2 tak atau 4 tak; dan ciri-ciri mesin yang 1000 cc atau 2000 cc. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Tabel ini ditinjau kembali setiap tahun.
35
Dengan demikian, besarnya dasar pengenaan pajak dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan harga pasaran. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar dasar pengenaan pajak nya adalah perkalian tarif, klasifikasi kendaraan (umum dan bukan umum ), dan nilai jual yang ditetapkan Gubernur. 2. Tarif Pajak Kendaraan Alat Berat 3. Pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di tuliskan bahwa pajak alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,20 %. Jadi, berdasarkan yang telah dijelaskan di atas bahwa dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,20% dari dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB). ( Peraturan Gubernur Riau No. 24 th 2012 ) 4. Cara perhitungan pengenaan PKB alat-alat berat dan alat-alat besar Contoh:
Jenis / merek /type
=komatsu PWE xcavator
Tahun pembuatan
= 2012
NJKB
= Rp.1.058.070.000
Dasar pengenaan PKB
= NJKB x tarif
PKB alat-alat berat baru
= Rp. 1.058.070.000 x 0,20%
36
= Rp. 2.116.000 5. saat terutang pajak, masa pajak, dan Wilayah Pemungutan pajak a. Saat terutang Pajak Pajak yang terhutang merupakan pajak kendaraan bermotor yang harus di bayar oleh wajib pajak pada suatu saat. Dalam masa pajak atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi setempat. Saat pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat pendaftaran kendaraan bermotor. b. Masa Pajak Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak terhutang pada saat kepemilikan atau
penguasaan
kendaraan
bermotor.
Untuk
pajak
kendaraan bermotor yang karena keadaan kahar (force majoure) masa pajaknya tidak sampai 12 bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui. Tata cara pelaksanaan restitusi ditetapkan oleh Gubernur dan Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung 1 (satu) bulan penuh . 37
c. Wilayah pemungutan Pajak Pajak kendaraan bermotor dipungut di wilayah provinsi tempat kendaraan bermotor terdaftar. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi yang hanya terbatas atas kendaraan bermotor yang terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya. III.1.9. Penetapan Pajak Alat Berat 1. Berdasarkan SPTPD, pajak ditetapkan dengan
menerbitkan SKPD atau
dokumen lain yang dipersamakan 2. Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD, ini ditetapkan oleh Gubernur 3. Dalam jangka waktu (lima ) tahun terhitung saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan : a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dalam hal : 1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar 2. Apabila
Surat
Pemberitahuan
Pajak
Daerah
tidak
disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis 3. Apabila kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan
38
b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil apabila jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak 4. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 20 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak 5. Jumlah kekurangna pajak yang terutang dalam surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi admnistrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut 6. Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan 7. Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen ) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bung 2% (dua persen)
39
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak 8. Gubernur dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah apabila : a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar : b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terdpat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa buinga dan atau denda 9. Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b pasal ini ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15(lima belas) bulan sejak saat terhutang pajak 10. Surat ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebualn sejak, ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah 11. Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh gubernur.
40
III.1.10. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Alat Berat Berikut adalah tata cara pembayaran dan penagihan pajak kendaraan alat berat berdasarkan Peraturan daerah propinsi riau Nomor 13 tahun 2002 Tentang Pajak kendaraan bermotor, sebagai berikut : 1. Pajak harus dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan 2. Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah 3. Gubernur atas Permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan
yang
ditentukan
dapat
memberikan
persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur dan menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 (dua persen) sebulan 4. Tata cara pembuatan angsuran atau penundaan ditetapkan oleh Gubernur 5. Pembayaran dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur ( pasal 17 ) 6. Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak
41
atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa 7. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (pasal 18 ) 8. Pemilik kendaraan bermotor uang telah membayar lunas pajaknya diberi tanda pelunasan pajak dan penning 9. Penning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditempelkan pada tanda nomor kendaraan bermotor roda empat atau lebih maupun kendaraan bermotor roda dua atau tiga 10. Bentuk, isi, kualitas dan ukuran tanda pelunasan pajak dan penning serat cara penempelan penning ditetapkan oleh Gubernur ( pasal 19). III.1.11. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
1. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB
atau
SKPDKBT
atau
STPD
yang
dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
42
2. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau permohonan wajib pajak dapat : a.Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangnan perpajakan darah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kehilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar 3. Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pembatalan atau pengurangan keteapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur dengan keputusan Gubernur. III.1.12. Keberatan dan Banding Jika terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak, wajib pajak atau badan bisa mengajukan keberatan. Dan syarat-syarat untuk mengajukan keberatan adalah : 1. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya Kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas suatu : a. Surat Ketetapan Pajak Daerah b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
43
e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku 2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertakan alasan-alasan yang jelas 3. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketatapan pajak tersebut 4. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat, kecuali apabila wajib pajak dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena kekuasaannya 5. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan 6. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak 7. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan 8. Keputusan Gubenur atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terhutang 9. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi
44
suatu
keputusan,
keberatan
yang
diajukan
tersebut
dianggap
dikabulkan. Apabila wajib pajak atau badan yang mengajukan keberatan tidak puas dengan hasil yang di putuskan, maka wajib pajak atau badan bisa mengajukan banding. Syarat-syarat pengajuan banding, sebagai berikut : 1. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang dietapkan oleh gubernur 2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut 3. Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Apabila
pengajuan
keberatan
atau
permohonan
banding
dikabulkan sebahagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2%( dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. III.1.13. Pandangan Islam Terhadap Pajak
Pajak yang diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk mencegah kerugian yang menimpa, sedangkan perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi demikian
45
ulama telah memfatwakan bolehnya menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka menerapkan mashalih al-mursalah dan berdasarkan kaidah “tafwit adnaa al-mashlahatain tahshilan li a’laahuma” (sengaja tidak mengambil mashlahat yang lebih kecil dalam rangka memperoleh mashalat yang lebih besar) dan “yatahammalu adl-dlarar al-khaas li daf’i dlararin ‘aam” (menanggung kerugian yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar).
Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hamid al-Ghazali dalam alMustashfa dan asy-Syatibhi dalam al-I’tisham ketika mengemukakan bahwa jika kas Bait al-Maal kosong sedangkan kebutuhan pasukan bertambah, maka imam boleh menetapkan retribusi yang sesuai atas orangorang kaya. Sudah diketahui bahwa berjihad dengan harta diwajibkan kepada kaum muslimin dan merupakan kewajiban yang lain di samping kewajiban zakat. Allah ta’ala berfirman,
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar [Al Hujuraat: 15]
dan firman-Nya, ﷲِ وَﻻ ﺗُ ْﻠﻘُﻮا ﺑِﺄَ ْﯾﺪِﯾ ُﻜ ْﻢ إِﻟَﻰ اﻟﺘﱠ ْﮭﻠُ َﻜ ِﺔ ( َوأَ ْﻧﻔِﻘُﻮا ﻓِﻲ َﺳﺒِﯿ ِﻞ ﱠ١٩٥)
46
Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan [Al Baqarah: 195]. َﷲِ ﺑِﺄَ ْﻣ َﻮاﻟِ ُﻜ ْﻢ َوأَ ْﻧﻔُ ِﺴ ُﻜ ْﻢ َذﻟِ ُﻜ ْﻢ َﺧ ْﯿ ٌﺮ ﻟَ ُﻜ ْﻢ إِ نْ ُﻛ ْﻨﺘُ ْﻢ ﺗَ ْﻌﻠَﻤُﻮن ﺗُﺆْ ِﻣﻨُﻮنَ ﺑِﺎ ﱠ ِ َو َرﺳُﻮﻟِ ِﮫ َوﺗُ َﺠﺎ ِھﺪُونَ ﻓِﻲ َﺳﺒِﯿ ِﻞ ﱠ (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui [Ash Shaff: 11].
Dengan demikian, salah satu hak penguasa kaum muslimin adalah menetapkan berapa besaran beban berjihad dengan harta kepada setiap orang yang mampu. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh pengarang Ghiyats al-Umam dan juga pendapat An Nawawi dan ulama Syafi’iyah yang lain, dimana mereka merajihkan pendapat bahwa kalangan kaya dari kaum muslimin berkewajiban membantu kaum muslimin dengan harta selain zakat.
Termasuk dari apa yang kami sebutkan, (pungutan dari) berbagai fasilitas umum yang bermanfaat bagi seluruh individu masyarakat, yaitu (yang memberikan) manfaat kepada seluruh masyarakat dan perlindungan mereka dari segi keamanan (militer) dan ekonomi yang tentunya membutuhkan biaya (harta) untuk merealisasikannya sementara hasil dari zakat tidak mencukupi. Bahkan, apabila dakwah kepada Allah dan penyampaian risalah-Nya membutuhkan dana, (maka kewajiban pajak dapat diterapkan untuk memenuhi keperluan itu), karena merealisasikan
47
hal tersebut merupakan kewajiban bagi tokoh kaum muslimin dan biasanya seluruh hal itu tidak dapat terpenuhi dengan hanya mengandalkan zakat. Kewajiban tersebut hanya bisa terealisasi dengan penetapan pajak di luar kewajiban zakat. Oleh karena itu, kewajiban ini ditopang kaidah “maa laa yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib“, sesuatu dimana sebuah kewajiban tidak sempurna kecuali denganya, maka sesuatu itu bersifat wajib.
Kemudian, setiap individu yang memanfaatkan fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah Islam untuk dimanfaatkan dan untuk kemaslahatan individu, maka sebaliknya sudah menjadi kewajiban setiap individu untuk memberi kompensasi dalam rangka mengamalkan prinsip “al-ghurm bi al-ghunm”, tanggungan kewajiban seimbang dengan manfaat yang diambil. Namun, ketetapan ini terikat dengan sejumlah syarat, yaitu:
1. Bait al-maal mengalami kekosongan dan kebutuhan negara untuk menarik pajak memang sangat dibutuhkan sementara sumber pemasukan negara yang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak ada. 2. Pajak yang ditarik wajib dialokasikan untuk berbagai kepentingan umat dengan cara yang adil. 3. Bermusyawarah dengan ahlu ar-ra’yi dan anggota syura dalam menentukan berbagai kebutuhan negara yang membutuhkan dana tunai dan batas maksimal sumber keuangan negara dalam memenuhi kebutuhan
48
tersebut disertai pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian dana tersebut dengan cara yang sejalan dengan syari’at.
Pajak jenis ini, yang dibagikan secara adil dan dengan cara yang benar telah disebutkan oleh para ahli fikih empat madzhab dengan penamaan yang berbeda-beda sebagaimana hal ini didukung oleh perbuatan ‘Umar in al-Khathab radliallahu ‘anhu di masa kekhalifahannya, dimana beliau mewajibkan pajak sebesar 10% kepada para pedagang ahlu al-harb, sedangkan untuk pedagang ahlu adz-dzimmah sebesar 5%, dan 2,5% bagi pedagang kaum muslimin.
49
III.2. Tinjauan Praktek III.2.1. Daftar Wajib Pajak Dan Wajib Pajak Yang Patuh Melapor Kendaraan Alat Berat di Kabupaten Kampar Tabel III.1 Jumlah Perusahaan yang Patuh Melapor dan Membayar Pajak Kendaraan Alat Berat Pada Tahun 2010, 2011, 2012 Unit No
2010
Nama Perusahaan
2011
Yang terdaftar
Yang dibayar
Yang terdaftar
Yang dibayar
2012 Yang Yang terdaftar dibayar
1.
PT. Adimulia Agrolestari
-
-
6
6
6
6
2.
PT. Ganda Buanindo
3
3
3
-
3
3
3.
PT. Sewangi Sawit Sejahtera
1
1
1
1
1
1
4.
PT. Sewangi Sejati Luhur
3
3
3
3
3
3
5.
PT. Ramajaya Pramukti
-
-
8
8
8
8
6.
PT. Egasuti Nasakti
2
2
2
1
2
1
7.
PT. Tasma Puja
-
-
-
-
8
8
8.
PT. Arindo Tri Sejahtera
4
4
4
4
4
4
9.
PT. Bina Pitri Jaya
10
10
10
10
10
10
10.
PT. Sekar Bumi Alam Lestari
9
9
9
9
9
-
11.
PT. Subur Arum Makmur
4
4
4
4
4
4
12.
PT. Ciliandra Perkasa
4
4
4
4
4
4
1
1
1
-
2
2
-
-
-
-
4
4
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
8
8
13.
14.
15. 16.
PT. Perkebunan Nusantara V Sei Galuh PT. Perkebunan Nusantara V Sei Berlian PT. Perkebunan Nusantara V Sei Lindai PT. Buana Wira Lestari Jumlah Unit
41 unit
50 unit
67 unit
Sumber : UPT Pendapatan Kabupaten Kampar
50
Tabel di atas menjelaskan daftar wajib pajak badan yang terdaftar perusahaannya di UPT Pendapatan Kabupaten Kampar. Tabel ini juga menjelaskan tentang wajib pajak yang patuh melapor dan membayar pajak kendaraan alat berat. Dari tabel di atas bisa disimpulkan bahwa sebagian dari wajib pajak badan patuh melapor dan membayar pajak kendaraan bermotor dan sebagiannya lagi menunggak. III.2.2. Perhitungan Pajak Kendaraan Alat Berat di UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di tuliskan bahwa pajak alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,20 %. Cara perhitungannya adalah sebagai berikut : -
Cara perhitungan pengenaan PKB alat-alat Contoh:
Jenis / merek /type
=komatsu PWE xcavator
Tahun pembuatan
= 2012
NJKB
= Rp.1.058.070.000
Dasar pengenaan PKB
= NJKB x tarif
PKB alat-alat berat baru
= Rp. 1.058.070.000 x 0,20% = Rp. 2.116.000
51
III.2.3. Peranan Pajak Alat Berat dalam Penerimaan Pajak Daerah Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa peranan pajak adalah sebagai sumber dana bagi Negara yang menunjang pengeluaran-pengeluaran Negara. Dan salah satu pajak yang memberikan sumber dana bagi Negara adalah pajak kendaraan alat berat. Untuk mengetahui seberapa besar peranan
pajak kendaraan alat berat dalam
menunjang pengeluaran-pengeluaran Negara dan daerah, bisa dilihat pada tabel berikut ini : Tabel III.2 Perbandingan Penerimaan Pajak Kendaraan Alat Berat dan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya Pada tahun 2010, 2011, 2012 Jumlah No
2010 1
2
3 4
Persentase
Jenis Pajak Pajak Kendaraan Alat Berat Pajak kendaraan R2&R4 Bea balik nama kendaraan bermotor Pajak air permukaan
2011
2012
Rp. 110,332,060
Rp.187,913,882
Rp.26,953,857,330
Rp.30,680,215,983
Rp.16,260,976,440
Rp.305,242,700
Rp. 75,758,235
2010
2011
2012
0,17%
0,21%
0,39 %
Rp.28,661,536,985
61,82%
59,26%
60,71%
Rp.20,643,390,783
Rp.17,690,229,246
37,29%
39,87%
37,47%
Rp.329,968,345
Rp.663,240,266
0,70%
0,63%
1,40%
Sumber :UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa peranan pajak kendaraan alat berat dalam penerimaan pajak daerah yaitu sebesar 0,17% pada tahun 2010, pada tahun 2011 penerimaan pajak kendaraan alat berat mengalami peningkatan menjadi 0,21%, sedangkan pada tahun 2012 penerimaan pajak kendaraan alat berat sebesar 0,39%, ini berarti penerimaan pajak 52
kendaraan alat berat mengalami kenaikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya pajak kendaraan alat berat, sebagai berikut : 1. Tahun 2010 terjadi perubahan tata cara pembayaran pajak kendaraan alat berat sesuai arahan tim pemeriksa Badan Pemberantas Korupsi Republik Indonesia Pekanbaru, yang tidak memperkenankan pihak UPT Dipenda membuka rekening penampungan untuk pembayaran pajak kendaraan alat berat. 2. Mulai tahun 2010, 2011 wajib pajak kendaraan alat berat tidak diperkenankan melakukan pembayaran
melalui
rekening
penampungan dan harus melakukan secara tunai. 3. Pada tahun 2012 Dipenda Kabupaten Kampar sangat gencar melakukan himbauan kepada Wajib Pajak kendaraan alat berat untuk
melakukan
pembayaran
tanpa
melalui
rekening
penampungan dan penagihan atas pajak kendaraan alat berat yang telah menunggak pada tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah yang dipungut di UPT Pendapatan Kabupaten Kampar lainnya, maka penerimaan pajak kendaraan alat berat sangat rendah. Walaupun rendah tapi pajak kendaraan alat berat tetap memiliki kontribusi yang nyata terhadap penerimaan daerah.
53
III.2.4. Kendala-Kendala yang Terjadi Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Alat Berat
Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan alat berat, terkadang mengalami kendala-kendala, yang mana kendala yang terjadi dalam pemungutan pajak kendaraan alat berat di UPT Pendapatan Kabupaten Kampar, sebagai berikut: 1. Kebanyakan wajib pajak kendaraan alat berat yang ada di Kabupaten Kampar merupakan badan usaha yang memiliki pusat di luar kota, seperti: Pekanbaru, Medan dan Jakarta, sehingga setiap tagihan yang dikirimkan kepada wajib pajak harus terlebih dahulu diajukan kepada kantor pusat masing-masing untuk mendapatkan persetujuan. Hal ini tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. 2. Pihak wajib pajak yang harus mendapatkan persetujuan pembayaran dari kantor pusat masing-masing yang berada diluar kota menjadi kesulitan dalam melakukan pembayaran jika tidak dibantu dengan nomor rekening penampungan pajak kendaraan alat berat. III.2.5. Upaya – Upaya Yang Dilakukan UPT Pendapatan Kabupaten Kampar dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Alat Berat Untuk meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya, tentunya pemerintah
daerah
mempunyai
upaya-upaya
untuk
meningkatkan
penerimaan pajak. Berikut adalah upaya-upaya yang dilakukan UPTD Pendapatan Kabupaten Kampar dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kabupaten Kampar adalah, sebagai berikut :
54
1.
Melakukan penagihan pajak yang dimaksud, secara periodic atau berkelanjutan
2.
Memberi laporan tertulis menyangkut wajib pajak yang menunggak dalam pembayaran pajak alat berat kepada kantor dinas pendapatan Provinsi Riau Pekanbaru
3.
Kepala dinas Pendapatan Provinsi Riau telah membentuk tim yustisi yang melibatkan instansi terkait antara lain, Dinas Pendapatan Provinsi Riau, Unsur Polda Riau, Unsur Kejaksaan untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak kendaraan alat berat yang tertunggak.
55
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan uraian yang telah dikemukan penulis dan hasil data yang di peroleh dari UPT Pendapatan Kabupaten Kampar, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Hasil penerimaan pajak, khususnya pajak kendaraan alat berat dari tahun ke tahun terus meningkat. Seiring dengan meningkatnya penerimaan pajak kendaraan alat berat dari tahun ke tahun, sehingga pajak kendaraan alat berat mempunyai kontribusi nyata terhadap penerimaan pajak daerah, yang mana pajak ini membantu menunjang pengeluaran-pengeluaran pemerintah
untuk
mensejahterakan
masyarakat.
Hal
ini
harus
dipertahankan dan tetap ditingkatkan. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan alat berat, tentu saja mengalami kendala-kendala, yang mana kendala-kendalanya adalah, kesulitan dalam melakukan pembayaran jika tidak dibantu dengan nomor rekening penampungan pajak kendaraan alat berat dan setiap tagihan yang dikirimkan kepada wajib pajak harus terlebih dahulu diajukan kepada kantor pusat dan hal ini tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Adapun
upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kampar
dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan alat berat adalah melakukan penagihan pajak secara periodik atau berkelanjutan, memberi
56
laporan tertulis menyangkut wajib pajak yang menunggak dalam pembayaran pajak alat berat dan Kepala dinas Pendapatan Provinsi Riau telah membentuk tim yustisi untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak kendaraan alat berat yang tertunggak. Hal-hal di atas jelas akan menjadi andalan reformasi perpajakan dari pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari wajib pajak. Meskipun, keberhasilan dari usaha tersebut kembali akan bergantung pada moral para wajib pajak dan moral petugas perpajakan itu sendiri. B. Saran -
Pemerintah
sebaiknya
jangan
mempersulit
administrasi
dalam
pengurusan dan pembayaran pajaknya dengan menghapuskan rekening penampungan. Karena, banyak dari wajib pajak yang sulit melakukan pembayaran sebab merupakan badan usaha yang memiliki pusat di luar kota. -
Berdasarkan kendala-kendala yang terjadi petugas sebaiknya lebih gencar lagi melakukan penagihan agar wajib pajak kendaraan alat berat tidak terlalu lama dalam membayar pajak secara tunai.
57
DAFTAR PUSTAKA
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau,Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Devano, Sony, Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu, Kencana Prenada Media Group, 2006. http://hendrakholid.net/blog/2009/10/22/peranan-pajak-dalam-kebijakan-fiskal/ http://iguidepost.blogspot.com/2008/06/peranan-pajak.html http://www.tugaskuliah.info/2010/05/pengertian-hukum-pajak.html Kurnia, Rahayu Siti, Perpajakan Indonesia, Graha Ilmu, 2010. Mardiasmo, Perpajakan, Andi , 2008. Narbuko, cholid Dkk, Metodologi Penelitian, Bumi aksara, 2005. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 13 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Siahaan Marihot, Pajak dan Retribusi Daerah, Raja Grafindo Persada, 2005. Sutedi, Adrian, Hukum Pajak,
, 2011
Waluyo, Perpajakan Indonesia, Salemba 4, 2010.
ii
