ISSN E-ISSN
Wacana– Vol. 16, No. 1 (2013)
: 1411-0199 : 2338-1884
Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 Di Desa Jembul Dan Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Implementation of Village Fund Allocation Policy 2011 in Sumengko & Jembul Village Jatirejo District, Mojokerto Try Raharjo1.2, Sjamsiar Sjamsuddin1.3, Imam Hardjanto1.3 1
Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Indonesia. 2 Pemerintah Kabupaten Mojokerto 3 Fakultas Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Indonesia.
Abstrak Salah satu tantangan yang dihadapi dari kebijakan yang tertuju pada desa adalah problem kesiapan dikarenakan pemerintah desa selaku pengelola/pelaksana dari kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini akan memiliki andil yang sangat besar dalam menyukseskan atau bahkan menjadi penyebab kegagalan kebijakan yang tertuju ke desa. Sehingga pemerintah desa harus memiliki sumber daya dan pengetahuan yang cukup dalam melaksanakan kebijakan alokasi dana desa yang akan menentukan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Sumengko dan Desa Jembul Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. Adapun penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle. Model ini berangkat dari ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukan implementasi kebijakan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability kebijakan tersebut, menyangkut isi dan konteks implementasinya. Isi suatu kebijakan mencakup : Kedudukan pembuat kebijakan; Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; Siapa pelaksana program; Derajat perubahan yang diinginkan; Jenis manfaat yang dihasilkan; dan Sumber daya yang dikerahkan. Isi dari suatu kebijakan tersebut disinkronisasikan dengan kondisi riil yang ada di desa penelitian yang mana peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam kegiatan belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa di Desa Jembul dan Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo belum dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Faktor usia dan Faktor SDM mempengaruhi kinerja dari Aparatur Pemerintah Desa Sedangkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Jembul belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena alokasi dana desa yang terlalu kecil. Kepala Desa memprioritaskan penggunaan alokasi dana desa pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang lebih urgent dan memiliki dampak positif yang tampak pada masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan sumber daya aparatur Pemerintah Desa dan peningkatan jumlah besaran Alokasi Dana Desa adalah kunci kesuksesan dari Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa. Kata kunci: Pemerintahan Desa, Implementasi, Kebijakan, Alokasi Dana Desa
Abstract One of the challenges facing rural policy is focused on the readiness problem because the village government as the manager / implementer of policy Village Allocation Fund ( ADD ) it will have an enormous stake in the success or even the cause of the failure of policies which are mapped to the village . So that the village government should have the resources and knowledge sufficient to implement allocation policy that will determine the sustainability of rural services to the community . The purpose of this study to describe and analyze the Fund Allocation Policy Implementation in Rural Villages and Countryside Jembul Sumengko Jatirejo Mojokerto district . The study used qualitative methods . This study uses a model developed by Merilee S. Grindle . This model departs from the basic idea is that after the policy is transformed , made policy implementation . Its success is determined by the degree of implementability of the policy, concerning the content and context of implementation. The contents of a policy include : Position policymakers ; interests are affected by the policy ; Who implemented the program ; degree of desired change ; Type the benefits generated , and resources are deployed . The contents of a policy that is synchronized with the real conditions that exist in the village where the study authors concluded that the implementation of policies in the rural allocation apparatus and operational activities of the village administration in the Village and the Village Sumengko Jembul Jatirejo district can not achieve as expected . The age factor and human factors affecting the performance of the Government Apparatus Village Whereas in community development activities in the village Jembul not correspond to the expected goals . This is because the allocation of village funds are too small . The village head village prioritize the use of funds allocated to community development is more urgent and has a positive impact on the community looks . It can be concluded that the
Corresponding Address: Try Raharjo Email :
[email protected] Address : Pemerintah Kabupaten Mojokerto
32
Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 di Mojokerto (Raharja, et al) increase of personnel resources and the increase in the number of Village Government Village Allocation Fund size is the key to the success of the implementation of the Village Fund Allocation Policy. Keywords: Village Governance, Implementation, Policy, Rural Fund Allocation
PENDAHULUAN Melihat sejarah pembangunan desa, di masa Orde Baru bantuan keuangan pemerintah bertujuan untuk membantu naiknya angka pertumbuhan ekonomi nasional (national Economic growth) dan stabilitas keamanan nasional dan daerah, maka model pemberian keuangan kepada desa bernuansa subsidi (Abdur Rozaki:2004). Mekanismenya adalah transfer keuangan yang diperuntukkan bagi tingkatan pemerintah dibawah dimasukkan dalam belanja rutin dalam APBD, sehingga bantuan keuangan ini di setiap kabupaten/kota cenderung memiliki nama yang beragam dan bias tujuan. Selanjutnya pada era ini, sejumlah kebijakan pembangunan desa telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Salah satu contohnya adalah bagi hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan harapan untuk membangun partisipasi masyarakat dan pembangunan di desa. Pembangunan desa perlu menjadi prioritas mengingat desa memiliki karakteristik permasalahan yang selalu membelit desa dan cenderung telah menjadi stigma bagi desa yaitu misalnya : Pertama, Desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Ke dua, kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi Desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi. Ke tiga, masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional Desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat, Tidak kalah penting bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya sebagian kecil yang melibatkan masyarakat (Bambang Hudayana, 2005). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 212 ayat 3 yang berbunyi sumber pendapatan desa terdiri dari : (a) Pendapatan asli desa; (b) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; (c) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota; (d) Bantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota; dan (e) Hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga. Perolehan ADD masing-masing desa ditentukan berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) dan asas adil adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara 33
proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus berdasrkan beberapa variabel yaitu : kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan, jumlah penduduk, dan luas wilayah, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP) sesuai dengan ketentuan umum dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011. Selanjutnya sebagai pelaksana ADD di tingkat desa ditetapkan sebagai berikut, yaitu: Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Desa dari Sekretaris Desa, Pemimpin Kegiatan untuk operasional kegiatan adalah Kepala Urusan Umum, Pemimpin Kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Kaur. Ekonomi Pembangunan, sedangkan Bendahara Desa adalah Kepala Urusan Keuangan. Sedangkan Pengawas dalam pelaksanaan adalah Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Camat. Hal sebagaimana diatas diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011. Salah satu tantangan yang dihadapi dari kebijakan yang tertuju pada desa adalah problem kesiapan dikarenakan pemerintah desa selaku pengelola/pelaksana dari kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini akan memiliki andil yang sangat besar dalam menyukseskan atau bahkan menjadi penyebab kegagalan kebijakan yang tertuju ke desa (Rozaki:2004). Sehingga pemerintah desa harus memiliki sumber daya dan pengetahuan yang cukup dalam melaksanakan kebijakan alokasi dana desa yang akan menentukan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Persoalan lain dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Jembul dan Desa Sumengko di Kecamatan Jatirejo terletak pada besaran jumlah anggaran yang diterima. Adapun jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) di desa daerah pedalaman sulit berkembang daripada desa yang terletak diperkotaan kecamatan Jatirejo. Permasalahan terkait terbatasnya anggaran ini merupakan permasalahan yang cukup krusial. Studi ini bertujuan untuk: Mendeskripsikan dan Menganalisis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam kegiatan Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa dan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Jembul dan Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto; serta Mendeskripsikan dan Menganalisis faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di
Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 di Mojokerto (Raharja, et al) Desa Jembul dan Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo. METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang diambil oleh peneliti ini termasuk jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian ini lebih menekankan pada pengungkapan makna dan proses yang merupakan hal yang emosional, latar belakang alami (natural setting) digunakan sebagai sumber data langsung dan peneliti sendiri sebagai instrument kunci menurut Lincoln dan Guba dalam (Sugiyono: 2005). Pada tahap ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi sebagai berikut : (a) Wawancara; Wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide)wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relatif lama (b) Observasi; Manfaat dari observasi ini aantara lain peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh, dengan observasi akan diperoleh pengalaman langsung, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya dan (c) Dokumentasi; Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan sumber bukan manusia, non human resources, diantaranya dokumen, dan bahan statistik. Selanjutnya Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman. Dalam model jenis ini terdapat 3 (tiga) komponen analisis, yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman : 1984). Selanjutnya analisis dilakukan dengan memadukan (secara interaktif) ketiga komponen utama tersebut. HASIL DAN PEMBAHASAN Otonomi daerah adalah kewenangan Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang- undangan (Rozaki:2004). Dalam bukunya, (Widjaja:2005) menjelaskan bahwa tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah adalah mencapai efisiensi dan
efektifitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Desa merupakan salah satu contoh terbawah dalam pelaksanaan otonomi dan merupakan pelaksanaan otonomi sesungguhnya, di mana dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat merupakan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat desa dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Pemerintah Desa berpedoman pada aturan yang berlaku dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Menurut Friedrick (dalam Islamy, 2004:17) kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, peneliti menyamakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto sama seperdi Model yang di kembangkan oleh Merilee S. Grindle dimana model ini berangkat dari ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukan implementasi kebijakan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability kebijakan tersebut, menyangkut isi dan konteks implementasinya (Nugroho:2006). Isi kebijakan itu mencakup : kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; jenis manfaat yang akan dihasilkan; derajat perubahan yang diinginkan; kedudukan pembuat kebijakan; siapa pelaksana program dan sumber daya yang dikerahkan. Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengeluarkan kebijakan untuk Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang di tuangkan melalui Peraturan Bupati mengenai dana Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam peraturan Bupati No. 12 Tahun 2011 mengatur segala prosedur atau ketentuan yang berkaitan tentang penggunaan Alokasi Dana Desa. Sasaran pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Mekanisme penyaluran dan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) juga di atur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 12 Tahun 2011. Alokasi Dana Desa (ADD) dialokasikan dalam APBD Kabupaten Mojokerto setiap Tahun Anggaran. Kepala Desa menunjuk Bendahara Desa (Kepala Urusan Keuangan atau Perangkat Desa lainnya) dengan Keputusan Kepala Desa. Selanjutnya Bendahara Desa yang ditunjuk dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk. Selanjutnya Kepala Desa 34
Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 di Mojokerto (Raharja, et al) mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan. Selanjutnya Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya Kepada Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset danselanjutnya Kepala DPPKA menerbitkan SP2D sebagai dasar pembayaran ADD dan langsung menyalurkan ADD dimaksud dari Kas Daerah ke rekening desa melalui bank yang ditunjuk. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dibagi dalam 2 (dua) tahap meliputi (1) Tahap I adalah 50% dari nilai ADD keseluruhan tahun berjalan dan (2) Tahap II adalah 50% dari Nilai ADD keluruhan tahun berjalan apabila mampu melunasi pagu PBB. Dalam hal ini Kecamatan Jatirejo merupakan tempat yang diteliti oleh peneliti merupakan Kecamatan yang lunas Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebelum jatuh tempo. Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan setelah ada permohonan pencairan ADD dari Desa kepada Bupati melalui Camat. Ada 2 (dua) tahapan pencairan alokasi dana desa (ADD) yang tercantum pada petunjuk teknis dalam Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2011 sebagaimana berikut : I. Pencairan ADD Tahap I Permohonan pencairan ADD Tahap I sebesar 50% dengan dilampiri : 1) Rencana Penggunan Dana (RPD) 1 Tahun; 2) Foto Kondisi Fisik 0 %; 3) Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukkan Tim Pelaksana Desa; 4) Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Bendahara Desa; 5) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) tahun sebelumnya; 6) Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan; 7) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya. II. Pencairan ADD Tahap II bagi desa yang lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun berjalan permohonan pencairan ADD Tahap II dengan dilampiri : 1. Laporan perkembangan pelaksanaan ADD Tahap sesuai dengan format yang telah di sediakan; 2. Tanda bukti pelunasan PBB Desa tahun berjalan. Pada tahun 2011 di Kabupaten Mojokerto terdapat sedikit permasalahan tentang nominal Alokasi Dana Desa (ADD) di tiap-tiap Kecamatan. Pada tanggal 28 April 2011 Pemerintah Kabupaten 35
Mojokerto mengeluarkan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/241/HK/416-012/2011 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011 dan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kecamatan Jatirejo sebesar Rp. 735.236.000 (tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Kondisi yang terjadi di Kabupaten Mojokerto Asosiasi Kepala Desa se-Kabupaten Mojokerto sepakat untuk tidak menyetujui besaran jumlah Alokasi Dana Desa pada Tahun 2011 dikarenakan jumlah yang diterima lebih kecil daripada yang terima pada tahun lalu. Adanya tuntutan dari Asosiasi Kepala Desa se-Kabupaten Mojokerto, Pemerintah Kabupaten mengeluarkan Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Mojokerto sebelumnya tentang besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 dengan besaran untuk Kecamatan Jatirejo sebesar 1.006.771.000 (satu milard enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan berjanji akan memberikan tambahan pada PAK 2011. Adapun penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), dialokasikan dengan rincian sebagai berikut : Pertama, sebesar 30% digunakan untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa dan sebesar 70% untuk Pemberdayaan Masyarsakat. Adapun pembagian prosestase tersebut termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa seperti yang tercantum pada Peraturan Bupati nomor 12 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa meliputi : a. Biaya Operasional Pemerintah Desa yang terdiri dari : b. Biaya Tunjangan Kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa (Kades dan Perangkat Desa). c. Biaya Operasional BPD. d. Administrasi Pemerintahan Desa. Berkaitan dengan pelaksanaan implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam kegiatan Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa di Desa Jembul dan Sumengko ada beberapa hal yang perlu diberikan deskripsi dan mendapat analisis dari penulis terkait penggunaan ADD dan pelaksanaannya. Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Jembul sebesar Rp. 40.275.000,- dan untuk Desa Sumengko sebesar Rp.55.423.000,- pada tahun 2011. Pada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 kegiatan Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa sebesar 30% dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD). Untuk kegiatan belanja aparatur dan operasional pemerintah desa pada tahun 2011 sudah sesuai besarnya seperti yang diatur pada Perbup No. 12 Tahun 2011, desa jembul sebesar Rp. 12.082.500,dan desa sumengko sebesar Rp. 16.626.900. Data
Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 di Mojokerto (Raharja, et al) diperoleh mengacu pada SPJ atau pertanggungjawaban penggunaan dana ADD. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Jembul, peng-implementasian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kegiatan belanja aparatur dan operasional pemerintah desa meliputi kegiatan: 1) Biaya operasional pemerintah desa yang meliputi : a. Biaya Perjalanan Dinas Dipergunakan untuk biaya perjalanan rapat dari desa ke kecamatan yang peruntukannya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. b. Biaya Rapat-rapat Dipergunakan untuk biaya penyelenggaraan rapat. Dalam hali ini dipergunakan untuk konsumsi peserta rapat. c. Biaya Alat Tulis Kantor Dipergunakan untuk penunjang pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Desa Jembul. d. Biaya listrik, air, telepon, kantor desa Dipergunakan untul membiayai listrik, air dan telepon kantor desa. e. Biaya penyusunan pelaporan (LPPDesa, LKPJ dan APBDesa) Biaya penyusunan pelaporan dipergunakan untuk pembuatan dan penyusunan pelaporan LPPDesa, LKPJ Kepala Desa dan APBDesa Jembul Kecamatan Jatirejo. f. Biaya SPJ ADD Biaya ini dipergunakan untuk pembuatan dan penyusunan pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana dana desa (ADD). 2) Biaya Kesejahteraan Aparat Biaya tunjangan kesejahteraan aparat pemerintah desa (Kades dan Perangkat Desa) besarannya sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011. Besarannya ditetapkan sebagai berikut : 1) Kepala Desa : Rp. 60.000,- per bulan 2) Sekretaris Desa : Rp. 50.000,- per bulan 3) Kaur/Kasi/Kadus : Rp. 40.000,- per bulan Tunjangan kesejahteraan diberikan kepada Aparatur Pemerintah Desa (Kepala Desa dan perangkat desa) yang secara definitif menduduki jabatannya berdasarkan Surat Keputusan yang berlaku. Dalam hal terdapat jabatan kosong, maka dana yang tersedia dialihkan untuk operasional pemerintah desa. Apabila jabatan yang kosong tersebut kemudian diisi, maka tunjangan kesejahteraan aparatur pemerintah desa diberikan sejak tanggal pengangkatannya.
Dalam hal ini peneliti mengamati dan menggaris bawahi terhadap RPD (Rencana Penggunaan Dana) Desa Jembul sebagai syarat dikeluarkannya pencairan ADD Tahap I. Dalam Rencana Penggunaan Dana terdapat kesalahan dalam penulisan volume/orang. Dalam RPD Desa Jembul disebutkan biaya kesejahteraan aparatur untuk 4 (empat) orang dan kondisi riil bahwa aparatur pemerintah desa jembul sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari (Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 (tiga) kasi dan 1 (satu) kepala dusun. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa baik dalam hal administrasi kantor ataupun pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan ketelitian dan Sumber Daya Manusia yang mencukupi. Peneliti menganalisa perangkat di desa jembul kecamatan jatirejo kurang mendukung diakibatkan faktor usia dan SDM. 3) Biaya Operasional BPD Digunakan untuk biaya kegiatan/operasional dan tunjangan pimpinan/anggota BPD, yang besarnya ditentukan sebagai berikut : 1) Jumlah anggota BPD 5 s/d 7 orang, maksimal Rp. 3.000.000,2) Jumlah anggota BPD 9 s/d 11 orang, maksimal Rp. 4.000.000,Dalam hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2011 dengan anggota BPD Desa Jembul sebanyak 5 (lima) orang, Pemerintah Desa Jembul menggunakan dana sebesar Rp. 3.000.000,- untuk biaya operasional BPD. 4) Administrasi Pemerintahan Desa Penyusunan biaya administrasi pemerintahan desa di Desa Jembul dipergunakan untuk pembuatan papan monografi desa Jembul. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sumengko, pengimplementasian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kegiatan belanja aparatur dan operasional pemerintah di Desa Sumengko meliputi kegiatan: 1) Biaya operasional pemerintah desa yang meliputi : a. Biaya Perjalanan Dinas Dipergunakan untuk biaya perjalanan rapat dari desa ke kecamatan atau rapat koordinasi yang terkait dengan penggunaan ADD yang wilayahnya masih berda di Kecamatan Jatirejo. b. Biaya Rapat-rapat Biaya rapat dipergunakan untuk pembelian snack atau minum (konsumsi) bagi peserta rapat dalam rangka koordinasi untuk penyelenggaraan alokasi dana desa di Desa Sumengko. c. Biaya Alat Tulis Kantor 36
Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 di Mojokerto (Raharja, et al) Dipergunakan untuk penunjang pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Desa Sumengko. d. Biaya listrik, air, telepon kantor desa Dipergunakan untul membiayai listrik, air dan telepon kantor desa. e. Biaya penyusunan pelaporan (LPPDesa, LKPJ dan APBDesa) Biaya penyusunan pelaporan dipergunakan untuk pembuatan dan penyusunan pelaporan LPPDesa, LKPJ Kepala Desa dan APBDesa SUmengko Kecamatan Jatirejo. f. Biaya SPJ ADD Biaya ini dipergunakan untuk pembuatan dan penyusunan pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana dana desa (ADD). g. Seragam Dinas Penggunaan dana untuk pembelian seragam dinas tidak tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa. Seragam dinas yang dipergunakan atau di beli Pemerintah Desa adalah Seragam Batik yang dijadikan seragam khas perangkat desa sumengko. 2) Biaya Kesejahteraan Aparat Biaya tunjangan kesejahteraan aparat pemerintah desa (Kades dan Perangkat Desa) besarannya sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011. Besarannya ditetapkan sebagai berikut : 1) Kepala Desa : Rp. 60.000,- per bulan 2) Sekretaris Desa : Rp. 50.000,- per bulan 3) Kaur/Kasi/Kadus : Rp. 40.000,- per bulan Dalam hal pemberian biaya kesejahteraan aparat pemerintah desa Sumengko sudah sesuai dengan Peraturan yang ada. 3) Biaya Operasional BPD Digunakan untuk biaya kegiatan/operasional dan tunjangan pimpinan/anggota BPD, yang besarnya ditentukan sebagai berikut : 1) Jumlah anggota BPD 5 s/d 7 orang, maksimal Rp. 3.000.000,2) Jumlah anggota BPD 9 s/d 11 orang, maksimal Rp. 4.000.000,Dalam hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2011 dengan anggota BPD Desa Sumengko sebanyak 9 (sembilan) orang, Pemerintah Desa Sumengko menggunakan dana sebesar Rp. 4.000.000,untuk biaya operasional BPD. 4) Administrasi Pemerintahan Desa Pemerintah Desa Sumengko tidak menganggarkan kegiatan administrasi pemerintahan desa. Adapun pemerintah desa sumengko menganggarkan kegiatan administrasi pemerintahan desa setelah 37
mendapat penambahan besaran ADD pada bulan Desember sebesar Rp. 2.122.800,- yang dipergunakan pada tahun 2012. Anggaran untuk administrasi pemerintahan desa ini dipergunakan untuk pembuatan papan nama balai desa. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Jembul Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Jembul dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 28.192.500 dengan tambahan sebesar Rp. 3.599.400,00. Sehingga total anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 31.791.900,00. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Jembul, Sekretaris Desa Jembul dan tokoh masyarakat kegiatan tersebut dipergunakan untuk : 1. Pembangunan sarana prasarana pemerintahan desa. Pembangunan ini dipergunakan pemerintah desa jembul untuk rehab (pengecetan) kantor desa dan perbaikan lantai kantor desa. 2. Pembangunan prasarana perekonomian. Pembangunan desa/daerah sebagai perwujudan dari pembangunan nasional diarahkan untuk mampu mengembangkan dan menyerasikan laju pertumbuhan , memperbaiki kondisi di daerah, serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di suatu daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu menuju suatu kemandirian daerah dan kemajuan yang merata. Pembangunan diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi suatu daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan masyarakat dan potensi ekonomi daerah. Pembangunan ini dipergunakan pemerintah desa jembul membuat plengsengan penguat kantor desa. 3. Pelaksanaan 10 program PKK. Pelaksanaan program PKK dipergunakan untuk mendukung program-program PKK Kabupaten Mojokerto, yakni : 1) Penghayatan dan pengamalan pancasila; 2) Gotong-royong; 3) Pangan; 4) Sandang; 5) Perumahan dan tata laksana rumah tanga; 6) Pendidikan dan ketrampilan; 7) Kesehatan; 8) Pengembangan kehidupan berkoperasi; 9) Kelestarian lingkungan hidup; 10) Perencanaan hidup sehat.
Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 di Mojokerto (Raharja, et al) Anggaran yang dipergunakan untuk mendukung 10 program PKK Kabupaten Mojokerto. 4. Perbaikan kesehatan dan pendidikan. Hal ini dipergunakan pemerintah desa jembul untuk pemberdayaan remaja karang taruna, penunjang kegiatan posyandu dan penunjang kegiatan pemberdayaan anak. 5. Biaya penunjang kegiatan pemberdayaan Linmas/Hansip Pemerintah desa jembul menggunakan anggaran untuk pemberdayaan Linmas/Hansip yang dipergunakan untuk melengkapi peralatan kebutuhan Linmas desa setempat. 6. Biaya penunjang kegiatan pemberdayaan RT/RW. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sumengko Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sumengko dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 38.796.100,00 dengan tambahan sebesar Rp. 4.953.200,00. Sehingga total anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 43.749.300,00. Adapun hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa Sumengko dan Tokoh Masyarakat Desa Sumengko kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Sumengko meliputi : 1. Pembangunan sarana prasarana pemerintahan desa. Adanya suatu pembangunan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pembangunan ini dipergunakan pemerintah desa Sumengko untuk rehab (pengecetan) kantor desa dan perbaikan kamar mandi kantor desa. 2. Pembangunan prasarana perekonomian. Pembangunan prasarana perekonomian di Desa Sumengko diwujudkan untuk pembangunan draenase di dusun sumengko sekitar 200 meter dan pembangunan draenase di dusun kedungrupit sebesar 90 meter dananya menggunakan dana ADD untuk pembangunan dan partisipasi warga. Perangkat desa sumengko bersama-sama dengan masyarakat sumengko bekerja membangun draenase secara bersamasama untuk pencegahan terhadap banjir. Pada kegiatan ini pemerintah desa sumengko melakukan pendekatan program langsung yang dilaksanakan masyarakat agar mencapat tujuan yang dingin dicapai. Program dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran dengan tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka, meningkatkan keberdayaan (empowering) masyarakat dengan pengalaman dalam
3.
4.
5.
6.
merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya (Kartasasmita:1996). Pelaksanaan 10 program PKK. Pelaksanaan program PKK dipergunakan untuk mendukung program-program PKK Kabupaten Mojokerto, yakni : 1) Penghayatan dan pengamalan pancasila; 2) Gotong-royong; 3) Pangan; 4) Sandang; 5) Perumahan dan tata laksana rumah tanga; 6) Pendidikan dan ketrampilan; 7) Kesehatan; 8) Pengembangan kehidupan berkoperasi; 9) Kelestarian lingkungan hidup; 10) Perencanaan hidup sehat. Anggaran yang dipergunakan untuk mendukung 10 program Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto. Biaya perbaikan kesehatan dan pendidikan. Berdarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sumengko, anggaran untuk pemberdayaan karang taruna guna meningkatkan ketrampilan pemuda desa sumengko. Pengembangan sosial budaya. Pemerintah desa sumengko memberikan bantuan kepada anggota muslimat desa sumengko untuk bantuan acara pengajian muslimatan selama 1 (satu) tahun. Biaya penunjang kegiatan pemberdayaan RT/RW. Pemerintah Desa Sumengko memberikan biaya penunjang kegiatan pemberdayaan per dusun yang dikelola tiap-tiap Kepala Dusun.
KESIMPULAN 1. Implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam kegiatan belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa di Desa Jembul dan Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo belum dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan belanja aparatur dan operasional pemerintahan ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja para penyelenggara pemerintahan. Desa Jembul dan Desa Sumengko belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan akibat adanya hambatan-hambatan yang terjadi. Untuk pelayanan kepada masyarakat dan kinerja para penyelenggaraan pemerintahan, aparatur pemerintahan Desa Sumengko lebih baik daripada Pemerintahan Desa Jembul. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan pemerintahanan Desa Sumengko lebih baik daripada tingkat pendidikan aparatur Desa Jembul. Selanjutnya 38
Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 di Mojokerto (Raharja, et al) usia aparatur pemerintahan desa sumengko yang relatif produktif. Selain itu, komitmen Kepala Desa Sumengko selaku penanggungjawab kebijakan alokasi dana desa lebih baik daipada Kepala Desa Jembul; 2. Implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Jembul belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pemerintahan Desa Jembul tidak menganggarkan pembangunan fisik yang mempunyai dampak langsung pada masyarakat. Pembangunan atau pemeliharaan fisik hanya dipusatkan pada Kantor Balai Desa Jembul. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat untuk kelompok masyarakat, bantuan pemerintahan Desa Jembul terlalu sedikit sehingga manfaatnya tidak tampak langsung pada masyarakat. Sebaliknya, di Desa Sumengko hampir sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Permasalahan dikarenakan tidak adanya bantuan bagi kelompok masyarakat di bidang kesehatan dan keamanan. Hal ini disebabkan karena alokasi dana desa yang terlalu kecil. Kepala Desa memprioritaskan penggunaan alokasi dana desa pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang lebih urgent dan memiliki dampak positif yang tampak pada masyarakat. 3. Faktor-faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jembul dan Desa Sumengko di antara lain : a). Faktor Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa; b). Komitmen Pimpinan; c). Tidak adanya anggaran pembangunan fisik dan minimnya anggaran untuk pemberdayaan kelompok masyarakat; dan d). Jumlah besaran alokasi dana desa terlalu kecil.
mensukseskan segala kebijakan pemerintahan daerah yang dialokasikan kepada pemerintahan desa. Dengan dukungan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan yang handal, perencanaan , pelaksanaan dan pertanggungjawaban dapat terwujud sehingga keberhasilan akan implementasi kebijakan akan tercapai. 4. Pendampingan dan pengawasan dari tingkat kecamatan dalam mensukseskan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dibutuhkan mengingat Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa yang terbatas. Pendampingan dan pengawasan dapat berupa adanya rapat koordinasi terkait Alokasi Dana Desa. Pendampingan dan pengawasan bukan berarti segala laporan dan pengajuan untuk pencairan alokasi dana desa dibuatkan oleh Tim Pendamping di tingkat Kecamatan dikarenakan hal tersebut akan membuat pemerintahan desa bergantungan pada tim pendampingan yang ada di Kecamatan. Dikhawatirkan akan tidak berkembangannya Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa. 5. Permasalahan dan kondisi di desa cukup berat. Desa sebagai pemerintahan terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan juga kondisi perekonomian masyarakat disekitarnya menjadi tanggung jawab pemerintahan desa. Sehingga pemerintahan desa membutuhkan anggaran dan bantuan yang besar guna menunjang permasalahanpermasalahan yang ada di desa. Oleh sebab itu, diharapkan pemerintah kabupaten mojokerto dapat memberikan tambahan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) ditiap-tiap desa di Kabupaten Mojokerto.
SARAN 1. Dalam rangka mensukseskan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Mojokerto pada umumnya dan pada desa jembul serta desa sumengko pada khusunya diperlukan pembinaan dan sosialisasi terkait petunjuk teknis atau pedoman tata cara pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa; 2. Diadakan rapat koordinasi antara Bupati selaku pembuat kebijakan dengan Kepala Desa selaku pelaksana implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) terkait dengan komitmen pelaksana kebijakan alokasi dana desa. 3. Pemerintahan desa seharusnya melakukan peremajaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa. Peremajaan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa sangat penting dalam
DAFTAR PUSTAKA [1]. Hudayana, Bambang. 2005. Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan ADD. Makalah Seminar FP2M tanggal 27-29 Januari 2005 dalam Situs: http://www.fppm.org/Makalah/Peluang%20P engembangan%20Partisipasi%20Masyarakat% 20melalui%20Alokasi%20Dana%20Desa,%20P engalaman%20Enam%20Kabupaten.,pdf. Tanggal 10 Desember 2007. [2]. lslamy, M. lrfan. 1984. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bina Aksara. Jakarta. [3]. ______. 2004. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara Jakarta. [4]. Kartasasmita, Ginanjar. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Cidensindo. Jakarta.
39
Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 di Mojokerto (Raharja, et al) [5]. Keban, Yeremias T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu). Gava Media. Yogyakarta. [6]. Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/241/HK/416-012/2011 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 [7]. Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/241/HK/416-012/2011 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011. [8]. Miles, M. B. & Huberman, M.A, 1984, Analisa Data Kualitatif, UI-Press, Jakarta. [9]. Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. [10]. Nugroho, D Riant. 2006. Kebijakan Publik, untuk Negara-Negara Berkembang. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta. [11]. Nugroho, Riant. 2006. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. ElexMedia Computindo. Jakarta. [12]. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Fokus Media. [13]. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. [14]. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa. [15]. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa. [16]. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.
[17]. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa. [18]. Rozaki, Abdur, dkk. 2004. Memperkuat Kapasitas Desa dalam Membangun Otonomi. lRE dan Ford Foundation. Yogyakarta. [19]. Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi, CV. Alfabeta Bandung. [20]. Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Refika Aditama. Bandung. [21]. Sumodiningrat, Gunawan. 1999. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat, Bina Rena Pariwara, Jakarta. [22]. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640|SJ tentang Pedoman ADD dari Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada Pemerintah Desa. [23]. Tjokroamidjojo, Bintoro. 1996. Perencanaan Pembangunan, PT. Gunung Agung. Jakarta. [24]. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. [25]. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. [26]. Wahab, S.A. 1997. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Bumi Aksara. Jakarta. [27]. Widjaja, HAW. 2005. Otonomi Desa (merupakan otonomi yang Asli Bulat dan Utuh. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
40
