TRIWULAN IV 2014 KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Barat TRIWULAN IV 2014

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Publikasi ini beserta publikasi Bank Indonesia yang lain dapat diakses secara online pada: www.bi.go.id/web/id/Publikasi/ Salinan publikasi ini juga dapat diperoleh dengan menghubungi: Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Daerah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Jl. Jenderal Sudirman No. 3 Makassar 90113, Indonesia Telepon: 0411 – 3615188/3615189 Faksimili: 0411 – 3615170

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar Laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) disusun dan disajikan setiap triwulan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, mencakup aspek pertumbuhan ekonomi, keuangan pemerintah, inflasi, sistem keuangan dan pengembangan akses keuangan, sistem pembayaran dan pengelolaan uang, ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat, serta prospek perekonomian ke depan. Kajian ekonomi daerah disamping bertujuan untuk memberikan masukan bagi Kantor Pusat Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan moneter maupun makroprudensial, juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi para stakeholders di daerah dalam membuat keputusan. Keberadaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) di daerah diharapkan dapat semakin berperan sebagai strategic partner bagi stakeholders di wilayah kerjanya. Pada triwulan IV 2014 ekonomi Sulawesi Barat tumbuh sebesar 10,90% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (10,02%; yoy). Dari sisi permintaan, percepatan pertumbuhan disebabkan oleh peningkatan konsumsi pemerintah yang mencapai 16,98% (yoy), serta ekspor yang mencatat akselerasi pertumbuhan sebesar 31,95% (yoy). Sementara itu, dari sisi sektoral pertumbuhan Sulbar, disokong oleh lapangan usaha Industri Pengolahan (56,06%; yoy). Sementara itu, sektor pertanian yang merupakan sektor penyumbang pendapatan terbesar tumbuh 3,44% (yoy). Secara keseluruhan, perekonomian Sulbar tahun 2014 tumbuh 8,73% (yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 sebesar 6,94% (yoy). Percepatan ekonomi bersumber dari lapangan usaha industri pengolahan (35,92%; yoy) dan lapangan pertanian (6,00%; yoy). Di sisi lain, penurunan sektor tambang, perdagangan, konstruksi, dan jasa menjadi penahan pertumbuhan ekonomi di tahun 2014. Inflasi Sulbar di triwulan IV 2014 tercatat sebesar 7,88% (yoy), lebih tinggi dari triwulan III 2014 (4,46%, yoy). Peningkatan laju inflasi disebabkan oleh peningkatan tekanan inflasi pada beberapa kelompok barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Solar.Dari sisi kesejahteraan masyarakat, tantangan yang masih perlu mendapat perhatian adalah ketimpangan pendapatan masyarakat yang semakin lebar dan tingkat kemiskinan yang masih belum berhasil ditekan. Dalam penyusunan laporan, Bank Indonesia memanfaatkan data serta informasi dari berbagai institusi baik secara langsung yaitu melalui survei dan liaison maupun dari data yang sudah tersedia. Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi baik berupa pemikiran maupun penyediaan data/informasi secara kontinyu, tepat waktu, dan reliable. Saran serta masukan dari para pengguna sangat kami harapkan untuk menghasilkan laporan yang lebih baik ke depan.

Makassar, Maret 2015 KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Mokhammad Dadi Aryadi Direktur Eksekutif

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Barat | Triwulan IV 2014 Sektor Industri Pengolahan Pendorong Utama Pertumbuhan

iii

VISI BANK INDONESIA Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.

MISI BANK INDONESIA 1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. 3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional. 4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.

NILAI-NILAI STRATEGIS Merupakan nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen dan pegawai untuk bertindak dan atau berperilaku, yang terdiri atas Trust and Integrity – Professionalism – Excellence – Public Interest – Coordination and Teamwork.

iv


HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN


v

DAFTAR ISI

Daftar Isi KATA PENGANTAR

III

DAFTAR ISI

VI

RINGKASAN EKSEKUTIF

1

TABEL INDIKATOR EKONOMI

5

1. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

9

1.1. PERTUMBUHAN EKONOMI 1.2. SISI PERMINTAAN 1.3. SISI LAPANGAN USAHA

10 11 13

2. KEUANGAN PEMERINTAH

23

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

24 25 26 27

STRUKTUR ANGGARAN PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN APBD SULAWESI BARAT PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN INSTANSI VERTIKAL DI SULAWESI BARAT PERAN REALISASI KEUANGAN PEMERINTAH TERHADAP EKONOMI DAERAH

3. INFLASI DAERAH

29

3.1. INFLASI KELOMPOK BARANG DAN JASA 3.2. DISAGREGASI INFLASI 3.3. KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI

30 35 35

4. SISTEM KEUANGAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

37

4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

38 40 41 42

KONDISI UMUM PERBANKAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

5. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

45

5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

46 47 48 49

TENAGA KERJA PENDUDUK MISKIN RASIO GINI NILAI TUKAR PETANI


vi

6. PROSPEK PEREKONOMIAN

53

6.1. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI 6.2. PROSPEK INFLASI

54 56

LAMPIRAN

59

DAFTAR BOKS BOKS 1.A. PERUBAHAN TAHUN DASAR 2010 DAN SNA 2008 DALAM PELAPORAN PDRB TRIWULAN IV 2014

20

BOKS 4.A. SOSIALISASI CIRI-CIRI KEASLIAN UANG RUPIAH (CIKUR)

43

BOKS 6.A. TIPOLOGI WILAYAHPROVINSI SULAWESI BARAT

51


vii

DAFTAR ISI


viii


RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan Eksekutif

Sektor Industri PengolahanPendorong Utama Pertumbuhan

Gambaran Umum Perekonomian Sulawesi Barat triwulan IV 2014 tumbuh tinggi disertai laju inflasi yang meningkat dari triwulan sebelumnya.

Pada triwulan IV 2014 ekonomi Sulbar tumbuh sebesar 10,90% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (10,02%; yoy). Dari sisi permintaan, percepatan pertumbuhan disebabkan oleh peningkatan konsumsi pemerintah yang mencapai 16,98% (yoy). Di sisi lain, ekspor mencatat akselerasi pertumbuhan sebesar 31,95% (yoy). Sementara itu dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi Sulbar disokong oleh lapangan usaha Industri Pengolahan (56,06%; yoy). Sementara itu, lapangan usahaPertanian yang merupakan sektor penyumbang pendapatan terbesar tumbuh 3,44% (yoy). Tekanan inflasi di triwulan laporan mengalami peningkatan. Pada triwulan IV 2014, inflasi Sulbar tercatat sebesar 7,88% (yoy), jauh lebih tinggi dari triwulan III 2014 (4,46%, yoy). Peningkatan laju inflasi disebabkan oleh peningkatan tekanan inflasi pada beberapa kelompok barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Solar. Sektor Perbankan masih melanjutkan tren perlambatan sejak pertengahan tahun 2013, antara lain terkait dengan kebijakan stabilisasi baik dari sisi moneter maupun makroprudensial. Perlambatan sektor perbankan tersebut juga searah dengan indikator-indikator keuangan Sulbar yang relatif melambat dari triwulan sebelumnya. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Kinerjaekspor dan Industri Pengolahan mendorong penguatan kinerja perekonomian Sulbar.

Perekonomian Sulbar pada triwulan IV 2014 mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dari triwulan sebelumnya, yaitu dari 10,02% (yoy) menjadi 10,90% (yoy). Dari sisi permintaan, percepatan pertumbuhan ditopang oleh akselerasi pertumbuhan ekspor sebesar 31,95% (yoy) dan peningkatan konsumsi pemerintah yang mencapai 16,98% (yoy). Sementara itu dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi Sulbar didorong oleh lapangan usaha Industri Pengolahan (56,06%; yoy). Adapunlapangan usahaPertanian yang merupakan sektor penyumbang pendapatan terbesar tumbuh relatif rendah, yaitu 3,44% (yoy). Secara keseluruhan tahun 2014, perekonomian Sulawesi Barat tumbuh 8,73% (yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 sebesar 6,94% (yoy). Percepatan ekonomi bersumber dari lapangan usaha industri pengolahan (35,92%; yoy) dan lapangan pertanian (6,00%; yoy). Di sisi lain, penurunan sektor tambang, perdagangan, konstruksi, dan jasa menjadi penahan pertumbuhan ekonomi di tahun 2014. Keuangan Pemerintah

Perkembangan ekonomi Sulbar yang masih tinggi mendorong

Realisasi keuangan pemerintah hingga akhir tahun 2014, cenderung lebih baik dibandingkan akhir tahun 2013, terutama pada APBD Provinsi. Dari sisi pendapatan, Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Barat | Triwulan IV 2014 Sektor Industri Pengolahan Pendorong Utama Pertumbuhan

1

RINGKASAN EKSEKUTIF

meningkatnya realisasi pendapatan APBD.

persentase realisasi pendapatan APBD Provinsi masih lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya karena meningkatnya realisasi pendapatan hampir dari semua komponen, didorong oleh upaya optimalisasi pemungutan pajak dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulbar.Sementara dari sisi belanja, persentase realisasi tahun 2014 belanja APBD Provinsi maupun instansi vertikal di Sulbar cenderung lebih rendah dari akhir 2013, meskipun penyerapannya masih tergolong moderat (90,95%). Lebih rendahnya persentase realisasi belanja terebut terutama dalam belanja modal, sehingga perlu menjadi perhatian untuk penyerapannya pada tahun 2015. Inflasi Daerah

Inflasi Sulbar pada triwulan IV 2014 mengalami peningkatan disebabkan oleh kenaikan harga BBM bersubsidi.

Pada triwulan IV 2014, inflasi Sulbar tercatat sebesar 7,88% (yoy), lebih tinggi dari triwulan III 2014 (4,46%, yoy). Peningkatan laju inflasi disebabkan oleh peningkatan tekanan inflasi pada beberapa kelompok barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat pasca kenaikan harga bahan bakar minnyak (BBM) jenis Premium dan Solar. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok barang yang terkait dengan administered price (kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan), dan kelompok barang yang terkait dengan volatile food (kelompok bahan pangan dan makanan jadi). Secara kelembagaan, seluruh TPID di tingkat provinsi dan kabupaten/kota telah terbentuk, diiringi dengan peningkatan kegiatan koordinasi, terutama untuk mengantisipasi implikasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran

Kinerja sistem keuangan melambat namun risiko kredit tetap terjaga dalam batas aman,disertai deselerasi pada kegiatan transaksi RTGS.

Kinerja perbankan di Sulbar pada triwulan IV 2014 mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan III 2014. Perlambatan pertumbuhan terjadi pada beberapa indikator utama seperti penghimpunan dana pihak ketiga, serta penyaluran kredit. LDR tercatat naik dari 133,43% pada triwulan lalu menjadi 146,78%. Total kredit mengalami pertumbuhan sebesar 7,47% (yoy) pada triwulan IV 2014, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 9,13% (yoy). Risiko kredit perbankan masih terjaga pada level yang aman, dengan angka Non Performing Loans (NPLs) secara total berada di bawah 5%. Perlambatan kinerja perbankan juga tercermin pada kinerja sistem pembayaran, salah satunya terefleksi dari transaksi RTGS. Secara nilai dan jumlah transaksi RTGS mengalami kontraksi pada triwulan laporan. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Tingkat pengangguran dan kesejahteraan mengalami penurunan kualitas.

Sebelum kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), indikator ketenagakerjaan dan kemiskinan sudah menunjukkan kondisi yang kurang baik. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Barat pada Agustus 2014 sebesar 2,08% atau lebih tinggi dari periode Februari 2014 (1,60%). Demikian pula, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan, terutama yang berada di kota, menjadi 154,69 ribu (September 2014), dari 153,89 (Maret 2014). Namun, apabila dihitung rasio penduduk miskin dibandingkan seluruh penduduk, persentase penduduk miskin relatif turun menjadi 12,1% pada September 2014 dibandingkan Maret 2014 (12,3%). Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak, indikator kesejahteraan yang tersedia mencerminkan pelemahan kondisi kinerja sektor unggulan (pertanian).Pasca kenaikan harga BBM, Nilai Tukar Petani (NTP)cenderung melemah pada akhir tahun 2014 dibandingkan dengan kuartal ketiga 2014. Adapun dari sisi upah minimum, terjadi peningkatan UMP 2015 yang relatif tinggi sebesar 18,2% menjadi Rp1,655 juta.

2


RINGKASAN EKSEKUTIF

Prospek Perekonomian Perekonomian Sulbar pada triwulan I 2015diperkirakan tumbuh melambat, disertai inflasi yang rendah dan stabil.

Pertumbuhan ekonomi Sulbar triwulan I 2015 diperkirakan tumbuh cukup tinggi namun cenderung melambat, disertai dengan laju inflasi dalam kisaran target nasional. Perekonomian Sulbar pada triwulan I 2015 dan untuk keseluruhan tahun 2015, masing-masing diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 7,8% - 8,8% (yoy) dan 8,0% - 9,0% (yoy). Di sisi permintaan, perlambatan pertumbuhan disebabkan oleh ekspor yang melambat, seiring melemahnya permintaan negara mitra dagang dan tren penurunan harga internasional komoditas perkebunan. Di sisi penawaran, perlambatan terjadi pada sektor Pertanian, Industri Pengolahan, dan Jasa-Jasa, sejalan dengan perlambatan ekspor. Apabila harga minyak dunia dalam tren stabil dan cenderung menurun, laju inflasi akhir 2015 diprakirakan akan rendah dan stabil dalam kisaran 3,0% - 4,0%, atau di dalam cakupan target nasional.


3

RINGKASAN EKSEKUTIF


4


TABEL INDIKATOR EKONOMI PERTUMBUHAN

Tabel

Indikator Ekonomi

A. INFLASI DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)


5

BAB 1 PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

B. PERBANKAN (KREDIT LOKASI BANK, DPK LOKASI KC/KCP) DAN TRANSAKSI RTGS) 2012

INDIKATOR

2013

2014****

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Total Aset (Rp Juta)

3,089,264

3,398,697

3,578,480

3,705,973

3,859,655

4,121,751

4,439,760

4,291,262

4,416,808

4,551,845

4,666,789

4,792,403

DPK - Lokasi Bank Pelapor (Rp Juta)

2,069,117

2,408,952

2,564,590

2,432,838

2,556,662

2,674,766

2,835,539

2,750,875

2,789,405

3,034,975

3,153,958

2,916,043

608,443

704,439

887,749

460,744

794,424

898,572

987,392

466,595

822,227

914,268

981,369

504,877

1,290,902

1,515,993

1,516,620

1,814,780

1,580,271

1,579,961

1,671,632

2,107,967

1,789,238

1,815,013

1,854,824

2,189,909

BANK UMUM :

Giro Tabungan Deposito Kredit - Lokasi Bank (Rp Juta) - Modal Kerja - Investasi - Konsumsi LDR

169,772

188,520

160,221

157,314

181,968

196,233

176,515

176,313

177,941

305,694

317,766

221,257

2,888,791

3,095,029

3,237,469

3,363,738

3,452,371

3,624,778

3,750,679

3,869,600

3,965,668

4,117,600

4,208,431

4,280,052

1,136,219

1,426,747

1,207,855

1,213,518

1,246,201

1,269,822

1,294,881

1,334,227

1,359,152

1,447,789

1,465,940

1,469,731

269,392

271,254

285,691

299,338

312,837

406,515

409,410

415,559

425,897

373,157

394,005

410,852

1,483,181

1,397,028

1,743,923

1,850,882

1,893,334

1,948,441

2,046,388

2,119,814

2,180,619

2,296,654

2,348,486

2,399,469

139.61%

Kredit - Lokasi Bank (Rp Juta) - Pertanian

126.24%

138.26%

135.03%

135.52%

132.27%

140.67%

142.17%

135.67%

133.43%

146.78%

3,095,029

3,237,469

3,363,738

3,452,371

3,624,778

3,750,679

3,869,600

3,965,668

4,117,600

4,208,431

4,280,052

133,679

147,299

166,826

167,586

169,427

196,196

205,451

216,675

228,883

224,084

241,339

254,470

1,551

1,813

1,903

1,903

2,223

1,991

2,026

2,222

1,975

1,912

2,775

2,387

28,283

39,190

38,151

37,659

40,959

33,005

32,585

36,157

37,125

43,340

43,714

46,850

- Pertambangan - Industri pengolahan

128.48%

2,888,791

- Listrik, Gas, dan Air

366

341

355

361

393

656

757

809

863

2,919

3,104

1,511

45,497

47,002

52,248

16,297

36,566

43,711

47,969

45,912

47,810

41,366

44,163

41,843

907,792

1,244,596

1,045,578

1,054,827

1,078,324

1,240,584

1,236,455

1,268,176

1,280,494

1,338,361

1,365,453

1,372,922

3,762

5,239

5,406

7,239

7,081

5,636

6,190

6,992

7,533

9,014

9,624

10,979

39,230

39,098

39,313

69,287

39,546

63,901

64,317

58,940

55,480

58,238

43,237

42,353

110,369

98,008

77,369

68,562

84,591

90,657

108,541

113,904

124,886

83,892

106,536

107,268

1,618,261

1,472,443

1,810,320

1,940,017

1,993,263

1,948,441

2,046,388

2,119,814

2,180,619

2,314,473

2,348,486

2,399,469

1,221,778

1,484,847

1,367,179

1,403,043

1,451,752

1,577,491

1,632,715

1,680,397

1,721,578

1,805,658

1,828,428

1,850,393

479,488

463,446

501,401

488,579

486,291

535,593

533,297

545,251

580,263

644,615

616,127

680,553

384,444

378,290

410,519

393,991

407,242

428,970

441,500

455,362

474,477

543,378

498,659

548,769

- Investasi

95,044

85,156

90,883

94,588

79,049

106,624

91,797

89,889

105,786

101,237

117,468

131,784

- Konsumsi

-

-

-

-

-

-

-

- Konstruksi - Perdagangan - Pengangkutan - Jasa Dunia Usaha - Jasa Sosial Masyarakat - Lain-lain Kredit UMKM - Lokasi Bank (Rp Miliar) Kredit Mikro* (Rp Miliar) - Modal Kerja

Kredit Kecil ** (Rp Miliar)

-

-

-

-

-

668,296

823,413

798,764

838,425

885,271

933,858

971,940

1,017,552

1,014,600

1,020,970

1,087,409

968,344

- Modal Kerja

524,422

672,434

620,106

648,995

669,622

661,626

688,045

723,896

731,644

794,094

857,146

758,625

- Investasi

143,873

150,978

178,658

189,430

215,649

272,232

283,894

293,656

282,957

226,876

230,263

209,719

- Konsumsi Kredit Menengah *** (Rp Miliar)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73,995

197,988

67,014

76,039

80,191

108,039

127,478

117,593

126,715

140,074

124,892

201,496

- Modal Kerja

60,175

184,628

60,544

67,190

67,650

84,203

96,514

88,994

93,324

100,936

86,562

139,859

- Investasi

13,819

13,360

6,470

8,849

12,541

23,837

30,964

28,600

33,391

39,138

38,330

61,637

- Konsumsi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NPL Total gross - Lokasi Bank (%)

3.72%

3.74%

3.68%

2.55%

4.56%

4.46%

4.19%

3.81%

4.68%

4.59%

4.43%

3.43%

NPL UMKM gross - Lokasi Bank (%)

7.31%

6.67%

7.13%

4.04%

4.86%

5.34%

4.74%

3.94%

5.93%

8.79%

8.71%

6.92%

I

II

Sumer : Laporan Bank Umum, diolah. Catatan: * (
INDIKATOR Transaksi RTGS From / Outgoing (Rp Miliar) To / Incoming (Rp Miliar)

6

2012 I 367.93 457.9

II 495.62 501.28

2013 III 515.29 599.6

IV 826.48 642.52

I 222.18 652.23


II 329.92 677.82

2014 III 429.3 959.91

IV 699.95 1077.63

366.44 870.44

503.03 731.74

III 515.54 758.81

IV 848.85 941.82


C. GRAFIK INDIKATOR 18%

Pertumbuhan Ekonomi Sulbar(yoy)

16% 14% 12% 10% 8%

Pertumbuhan Ekonomi Nasional (yoy)

6% 4% I

II

III IV

I

II

2010

III IV

2011

I

II

III IV

I

2012

II

III IV

I

2013

II

III

2014

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Pangsa Perekonomian (PDRB ADHB)

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK)

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Sumbangan Sektor Ekonomi bagi Pertumbuhan Ekonomi Sulbar

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Sumbangan Komponen Penggunaan bagi Pertumbuhan Ekonomi Sulbar

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Inflasi dan BI Rate

Sumber: Laporan Bank, diolah Perbankan Sulbar

(Ribu Orang) 1400

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) - Skala Kanan

Jumlah Penduduk

1200

% Penduduk Miskin - Skala Kanan 18% Jumlah Penduduk Miskin

(Ribu Orang)

5% 5% 4%

165

16%

160

14%

1000

4%

155

800

3%

150

10%

145

8%

12%

3% 600

2%

400

2% 1%

200

1%

0

0% 2009

2010

2011

2012

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Pengangguran Terbuka

2013

2014

6%

140

4% 135

2%

130

0% 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Persentase Penduduk Miskin


7



8


1. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

Bab 1 Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pada triwulan IV 2014 ekonomi Sulbar tumbuh sebesar 10,90% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (10,02%; yoy). Dari sisi permintaan, percepatan pertumbuhan disebabkan oleh peningkatan konsumsi pemerintah yang mencapai 16,98% (yoy), serta ekspor yang akselerasi sebesar 31,95% (yoy). Sementara itu dari sisi sektoral, pertumbuhan Sulbar ditopang oleh lapangan usaha Industri Pengolahan (56,06%; yoy). Adapun sektor pertanian yang merupakan sektor penyumbang pendapatan terbesar tumbuh relatif rendah, yaitu 3,44% (yoy). Perekonomian Sulbar tahun 2014 tumbuh 8,73% (yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 sebesar 6,94% (yoy). Percepatan ekonomi bersumber dari lapangan usaha industri pengolahan (35,92%; yoy) dan lapangan pertanian (6,00%; yoy). Di sisi lain, penurunan sektor tambang, perdagangan, konstruksi, dan jasa menjadi penahan pertumbuhan ekonomi di tahun 2014.


9


1.1. Pertumbuhan Ekonomi Ekonomi Sulbar di triwulan IV 2014 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.Pada triwulan IV 2014 1 ekonomi Sulbar tumbuh 10,90% (yoy) sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dimana tercatat 2 sebesar 10,02% (yoy) . Dari sisi permintaan, pertumbuhan didorong oleh konsumsi khususnya konsumsi pemerintah yang tercatat mengalami pertumbuhan paling tinggi (16,98%; yoy) diantara komponen pengeluaran konsumsi yang lain. Ekspor di triwulan IV 2014 juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu 31,95% (yoy) disertai dengan pertumbuhan impor yang cukup besar (20,95%; yoy). Sementara itu komponen investasi yang tercermin dari pembentukan PMTB dan perubahan inventori tercatat mengalami kontraksi, dimana secara berurutan kedua komponen ini mengalami kontraksi sebesar -0,76% (yoy) dan -8,90% (yoy). Dari sisi lapangan usaha, seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di triwulan IV 2014. Pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan yang mampu tumbuh 56,06% (yoy), sedangkan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan lapangan usaha dengan share terbesar tumbuh 3,44% (yoy). Secara tahunan, ekonomi di Sulbar tahun 2014 tumbuh lebih tinggi dibanding tahun 2013.Pertumbuhan ekonomi Sulbar di tahun 2014 tercatat sebesar 8,73% (yoy), atau merupakan pertumbuhan daerah tertinggi di Indonesia. Pertumbuhan tersebut juga lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2013 yang tercatat sebesar 6,94% (yoy) (Grafik 1.1). Pertumbuhan Sulbar tahun 2014 ini berlawanan arah dengan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, yang mengalamai penurunan dari 6,03% (yoy) pada tahun 2013 menjadi 5,02% (yoy) pada tahun 2014. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan Sulbar di tahun 2014 didorong oleh peningkatan seluruh komponen , terutama ekspor yang mampu tumbuh 12,08% (yoy) tertinggi dari seluruh komponen pengeluaran. Sedangkan dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan Sulbar tahun 2014 didorong oleh industri pengolahan yang mampu tumbuh 35,92% (yoy) dan memberikan andil 3,18% dari total pertumbuhan. Selain itu, sektor pertanian yang menyumbang 40,38% dari total PDRB tahun 2014 tumbuh sebesar 6,00 % (yoy).

Sumber: BPS Grafik 1.1. Perkembangan PDRB Sulbar

Sumber: BPS Grafik 1.2. Struktur Ekonomi Sulbar Berdasarkan Kelompok Usaha

Sumber: BPS Grafik 1.3. Struktur Ekonomi Sulbar Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

1

Berdasarkan tahun dasar 2010 Berdasarkan tahun dasar 2000

2

10



1.2. Sisi Permintaan Dari sisi permintaan, penguatan ekonomi Sulbar pada triwulan IV 2014 terutama didorong oleh peningkatan konsumsi pemerintah dan ekspor.Konsumsi pemerintah tumbuh 16,98% (yoy), lebih besar dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga (4,88%; yoy) dan konsumsi LNPRT (5,45%; yoy). Ekspor Sulbar periode pelaporan mampu tumbuh 31,95% (yoy) yang diimbangi dengan pertumbuhan impor sebesar 20,95% (yoy). Di sisi lain, kondisi investasi mengalami penurunan yang tercermin dari kontraksi PMTB (-0,76%; yoy) dan perubahan inventori (-8,90%; yoy) (Tabel 1.1). Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Komponen Pengeluaran Tahun Dasar 2010 Komponen 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 5. Perubahan Inventori 6. Ekspor 7. Impor PDRB

Tahun Dasar 2000

2010

2011

2012

2013

5.39 8.74 4.11 -6.66 -452.33 17.86 13.08 11.23

4.27 8.86 6.73 14.65 -55.27 5.73 -6.63 10.73

5.07 5.05 4.37 7.23 72.22 2.65 -1.25 9.25

5.69 7.36 3.84 11.83 7.87 8.87 9.00 6.94

2014 III

I

II

6.01

5.87

6.21

3.38 14.98 41.48 13.71 7.49 8.85

1.28 6.99 51.71 19.36 3.39 8.93

2.34 4.33 -67.41 22.65 2.33 10.02

Tahun Dasar 2010 IV 4.88 5.45 16.98 -0.76 -8.90 31.95 20.95 10.90

TOTAL 5.03 13.80 6.95 6.32 9.65 19.53 12.08 8.73

Sumber: Badan Pusat Statistik *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Ekspor menjadi motor pertumbuhan Sulbar di tahun 2014. Komponen pengeluaran ini memberikan andil sebesar 7,96% dari total pertumbuhan Sulbar di Tahun 2014. Dari sisi pertumbuhan, ekspor juga tercatat sebagai komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi yaitu 19,35% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2013 yang tercatat sebesar 8,87% (yoy). Komponen pengeluaran lain yang mengalami pertumbuhan lebih tinggi di tahun 2014 adalah konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah, perubahan inventori dan impor yang secara berurut mengalami pertumbuhan sebesar 13,80% (yoy), 6,95% (yoy), 9,65% (yoy) dan 12,08% (yoy). Disisi lain, komponen konsumsi rumah tangga tercatat mengalami perlambatan dimana di tahun 2014 tercatat 5,03% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yang tercatat sebesar 5,69% (yoy). Investasi yang tercermin dari PMTB juga mengalami perlambatan di tahun 2014. PMTB tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 6,32% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 11,83% (yoy) (Tabel 1.1).

1.2.1

Konsumsi

Konsumsi pada triwulan IV 2014 tumbuh positif.Hal ini tercermin dari ketiga komponen konsumsi yang menunjukkan pertumbuhan positif, dimana konsumsi rumah tangga tumbuh 4,88% (yoy), konsumsi LNPRT tumbuh 5,45% (yoy), dan konsumsi pemerintah tumbuh 16,98% (yoy). Tingginya pengeluaran pemerintah diperkirakan berasal dari realisasi keuangan daerah (APBD Provinsi dan APBN).Sampai dengan triwulan IV 2014 penyerapan anggaran di Sulbar mencapai 94,22%, sedikit lebih tinggi dari periode tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 94,15%. Secara tahunan, konsumsi tahun tahun 2014 tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi tahun 2013.Secara agregat, konsumsi di tahun 2014 tumbuh 5,56% (yoy), lebih tinggi dari tahun 2013 yang tercatat sebesar 5,25% (yoy). Pendorong utama pertumbuhan pada komponen konsumsi di periode pelaporan adalah konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 6,95% (yoy) lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 3,84% (yoy). Konsumsi LNPRT juga mengalami percepatan pertumbuhan di tahun 2014, yaitu 7,36% (yoy) di tahun 2013 menjadi 13,80% (yoy) di tahun 2014. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan, dimana di periode pelaporan komponen pengeluaran ini tercatat tumbuh sebesar 5,03% (yoy), lebih rendah dari periode sebelumnya yang tercatat sebesar 5,69% (yoy). Perlambatan konsumsi rumah tangga disebabkan penurunan daya beli masyarakat, yang dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Perlambatan yang terjadi lebih dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas konsumsi masyarakat. Kenaikan harga BBM jenis Premium dan Solar, secara langsung mengakibatkan penyesuaian tarif angkutan umum, dan secara tidak langsung mendorong peningkatan harga di berbagai komoditas utama. Efek langsung dan tidak langsung tersebut, mengakibatkan daya beli masyarakat menurun.


11


1.2.2

Investasi

Investasi di triwulan IV 2014 menurun.Penurunan investasi tercermin dari PMTB dan perubahan inventori yang mengalami kontraksi di periode pelaporan. PMTB tercatat mengalami kontraksi sebesar –0,76% (yoy) sedangkan perubahan inventori mengalami kontraksi sebesar -9,90% (yoy). Secara tahunan, investasi tahuh 2014 di Sulbar mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013.Total investasi Sulbar tercatat turun dari 11,29% (yoy) di tahun 2013 menjadi 6,73% (yoy). Penyebab penurunan investasi berasal dari komponen PMTB, dimana pada tahun periode pelaporan tercatat tumbuh sebesar 6,32% (yoy) melambat dibandingkan tahun 2013 yang tercatat sebesar 11,83% (yoy). Di sisi lain, komponen investasi lainnya yaitu inventori mengalami pertumbuhan dari 7,58% (yoy) di tahun 2013 menjadi 9,65% (yoy) di tahun 2014. Penurunan investasi diakibatkan tidak adanya investasi baru sepanjang periode pelaporan. Saat ini investasi di Sulbar hanya mengandalkan kelanjutan proyek-proyek investasi jangka panjang dan mega proyek yang saat ini tengah berjalan seperti pembangunan jalan Mamuju Multy Mood Access Road to Port Belang-Belang, PLTU, Rumah Sakit Sulbar, Depo Pertamina dan jalan strategis nasional. Pembangunan jalan MamujuMulty Mood Access Road to Port Belang-Belang dirancang sepanjang 102 kilometer dengan lebar jalan 30 meter (Rp800 miliar). Kemudian pembangunan PLTU berkapasitas 2x25 megawatt di Mamuju oleh PT Rekayasa Industri dengan investasi sekitar USD100 juta (dana berasal dari pinjaman bank lokal sebesar 70% dan internal perusahaan 30%). Kemudian untuk pembangunan rumah sakit bekerjasama dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Rumah sakit tersebut akan dibangun bertipe B dengan kualitas pelayanan internasional. Di sisi lain, perlambatan pertumbuhan investasi tercermin pertumbuhan kredit investasi yang negatif. Trend penurunan kredit investasi sejak awal tahun 2013 terus berlanjut hingga akhir tahun 2014 (Grafik 1.4).

Sumber: Laporan Bank, diolah Grafik 1.4. Penyaluran Kredit Investasi

1.2.3

Ekspor dan Impor

Neraca perdagangan Sulbar pada triwulan IV 2014 menunjukkan perbaikan meskipun masih defisit.Perbaikan neraca perdagangan ini dikarenakan pertumbuhan ekspor yang signifikan. Pertumbuhan ekspor di triwulan IV 2014 mencapai 31,95% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan impor yang mencapai 20,95% (yoy). Pertumbuhan ekspor yang signifikan ini mengakibatkan perbaikan defisit neraca perdagangan, dimana neraca perdagangan Sulbar pada triwulan IV 2014 berada di level Rp177 milyar. Secara agregat, kinerja perdagangan Sulbar di tahun 2014 mengalami perbaikan meskipun masih defisit.Neraca perdagangan Sulbar di tahun tercatat mengalami defisit sebesar Rp277 milyar lebih baik dari tahun 2013 yang tercatat deficit sebesar Rp851 milyar. Perbaikan neraca perdagangan ini di dorong kinerja ekspor, dimana pada tahun 2014 ekspor tumbuh sebesar 19,53% (yoy) lebih tinggi dari tahun 2013 yang tercatat sebesar 8,87% (yoy). Disisi lain, impor di tahun 2014 juga mengalami peningkatan sebesar 12,08% (yoy) lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 9,00% (yoy). Peningkatan ekspor didorong oleh peningkatan sektor tradable.Dorongan dari tingkat produksi sektor tradable, khususnya berasal dari sektor pertanian yang menghasilkan komoditas unggulan Sulbar seperti kakao, kopi, kelapa sawit, dan jagung yang tumbuh menguat pada triwulan laporan. Adapun penguatan ekspor didorong oleh peningkatan produksi

12



CPO yang menjadi produk olahan unggulan dari Sulbar, seiring mulai meningkatnya hasil pengolahan CPO yang dimulai

sejak awal 2014.

Sumber: BPS, diolah Grafik 1.5. Perkembangan Ekspor Neto

1.3. Sisi Lapangan Usaha Pada triwulan IV 2014, ekonomi Sulbar mengalami pertumbuhan sebesar 10,90% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2014. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan 56,06% (yoy), disusul oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian (20,55%; yoy), dan lapangan usaha administrasi pemerintahan (16,78%; yoy). Mulai triwulan IV 2014, BPS menerapkan perubahan kategori sektor ekonomi dan tahun dasar. Semula 9 sektor menjadi 17 kategori lapangan usaha (sektor), dan semula tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010 (Tabel 1.2 dan boks 1.A). Tabel 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (Per Triwulan) Tahun Dasar 2000 Sektor Berdasarkan Tahun Dasar 2000 1 2 3 4

5 6

7

8

9

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air Bersih

Bangunan Perdagangan, Hotel, dan Restoran

Sektor Berdasarkan Tahun Dasar 2010 A B C

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan

D E F

Pengadaan Listrik, Gas Pengadaan Air Konstruksi

G I

Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

H J

Transportasi dan Pergudangan Informasi dan Komunikasi

K L

Jasa Keuangan Real Estate

Pengangkutan dan Komunikasi

Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

Jasa-jasa

PDRB

M,N O P Q R,S,T,U PRDB

I 7.59 7.57 29.67 27.19

II 6.63 8.05 47.42 10.90

9.60 10.14

4.78 7.10

10.16

5.86

6.06

6.14

0.38

-1.45

8.85

8.93

Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya

Tahun Dasar 2010 2014* III IV TOTAL 4.51 3.44 6.00 3.97 20.55 8.04 74.49 56.06 35.92 11.30 1.09 9.65 10.22 6.46 3.96 2.83 8.11 4.80 4.03 7.10 4.98 6.51 5.12 10.73 7.39 9.51 7.20 2.98 6.70 3.35 3.60 4.14 0.75 -2.08 2.98 16.78 4.19 10.71 4.02 15.62 6.05 10.69 8.92 10.02 10.90 8.73

Sumber: Badan Pusat Statistik *) Angka sangat sementara

Pada tahun 2014, kinerja ekonomi Sulbar (8,73% yoy) dengan pendorong utama berasal dari sektor industri pengolahan. Industri pengolahan tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi di tahun 2014, dimana sektor ini tercatat tumbuh sebesar 35,92% (yoy), lebih tinggi dari tahun 2013 yang tercatat sebesar 7,09% (yoy). Sektor lain yang mengalami percepatan pertumbuhan adalah sektor pertanian (6,00%; yoy), sektor transportasi (7,39%), sektor jasa kesehatan (6,05%; yoy) dan sektor jasa lainnya (8,92%; yoy) (Tabel 1.3).


13


Tabel 1.3. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (Per Tahun) Sektor Berdasarkan Tahun Dasar 2010 A B C D E F G H I J K L M,N O P Q R,S,T,U PRDB

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik, Gas Pengadaan Air Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya

2011

2012

2013*

2014**

8.39 12.13 14.90 12.84 27.00 9.95 9.08 8.10 15.85 9.09 20.75 5.03 14.79 19.05 18.01 16.68 5.13 10.73

7.32 11.77 6.79 17.27 12.38 7.74 7.71 5.39 7.49 9.89 15.53 2.79 6.83 20.37 16.77 16.59 9.27 9.25

5.71 10.60 7.09 13.32 12.76 10.09 8.15 6.37 7.61 11.11 5.81 4.38 7.16 7.15 6.94 5.63 6.72 6.94

6.00 8.04 35.92 9.65 6.46 8.11 7.10 7.39 6.51 7.20 3.35 4.14 2.98 4.19 4.02 6.05 8.92 8.73

Sumber: Badan Pusat Statistik *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Pertanian masih menjadi sektoryang memiliki share PDRB terbesar di tahun 2014, meski dalam trend yang menurun. Sharesektor pertanian pada PDRB 2014 sebesar 40,38%, lebih kecil dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 41,38%. Hal ini diakibatkan oleh peningkatan sektor industri pengolahan yang cukup pesat di beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014 share industri pengolahan mencapai 11,06%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 8,85% (Grafik 1.6).

Sumber: BPS, diolah Grafik 1.6. Share PDRB Per Lapangan Usaha

1.3.1

Lapangan Usaha Pertanian

Pada triwulan IV 2014, lapangan usaha pertanian mengalami penurunan akibat gangguan produksi di subsektor tanaman bahan makanan (tabama) dan subsektor perikanan.Sektor pertanian tumbuh sebesar 3,44% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 4,51% (yoy). Subsektor tabama, dalam hal ini komoditas padi palawija, menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya pertumbuhan. Baru masuknya musim tanam menjadi pendorong turunnya produksi beras di triwulan pelaporan.Hal ini terkonfirmasi dari Indeks NTP yang lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya dan juga pertumbuhan NTP pada triwulan IV 2014 yang masih negatif (Grafik 1.7). Meski demikian, sektor pertanian Sulbar diharapkan masih dapat tumbuh tinggi,sejalan dengan upaya pemerintah Sulbar 14



untuk meningkatkan produksi padi hingga mencapai 1 (satu) juta ton per tahun. Upaya tersebut dilakukan dengan caramemperluas areal tanam padi dan peningkatan sarana pertanian (sarana irigasi, pemupukan berimbang, dan pemanfaatan benih unggul bermutu).

Sumber: BPS Grafik 1.7. Nilai Tukar Petani

Perlambatan pertumbuhan juga dialami subsektorperikanan,sebagai dampak dari peningkatan intensitas hujan sepanjang periode triwulan laporan. Curah hujan yang terus meningkat selama periode Oktober sampai dengan Desember 2014 membuat aktivitas penangkapan ikan terkendala gelombang yang tinggi. Di samping itu, peningkatan intensitas hujan juga mengakibatkan terganggunya kegiatan budidaya ikan.

1.3.2

Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

Ekspor hasil tambang yang kembali berjalan mendorong pertumbuhan lapangan usaha pertambangan dan penggalian di triwulan IV 2014. Pada periode pelaporan, lapangan usaha ini tumbuh 22,55% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan triwulan III 2014 yang tercatat sebesar 3,97% (yoy). Ekspor tambang meningkat pasca pemberian izin ekspor hasil tambang kembali berjalan.Perbaikan sektor ini diindikasikan oleh perkembangan ekspor komoditas pertambangan yang kinerjanya juga membaik pada triwulan laporan seiring harga internasional komoditas tambang yang sedikit meningkat pada periode laporan. Kedepan sektor pertambangan diharapkan akan terus meningkat mengingat masih terdapat tiga blok migas yang masih pada tahap eksplorasi. Di sisi lain, tingginya pertumbuhan sektor ini tidak dibarengi dengan peningkatan penyaluran kredit perbankan untuk sektor pertambangan. Hal ini terlihat dari menurunnya kredit di sektor pertambangan (Grafik 1.8).

1.3.3

Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Lapangan usaha industri pengolahan pada triwulan IV 2014 mencatat akselerasi pertumbuhan tertinggidibandingkan sektor lainnya. Sektor industri pengolahan mencatat pertumbuhan tertinggi diantara lapangan usaha lainnya. Sektor ini tumbuh 56,06% (yoy) di triwulan IV 2014. Peningkatan pertumbuhan ini dinilai merupakan dampak dari peningkatan produksi beberapa subsektor industri pengolahan di Sulbar sehingga terjadi peningkatan kinerja pada subsektor tersebut dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 1.9). Mulai beroperasinya perusahaan CPO terbesar di Sulbar menjadi faktor pendorong utama lapangan usaha industri pengolahan di tahun 2014.Peresmian PT Tanjung Sarana Lestari (TSL) yang merupakan anak dari PT Astra Agro Lestari Tbk di periode pelaporan menjadi pendorong industri pengolahan yang signifikan.Pabrik tersebut termasuk dalam mega proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) koridor Sulawesi.Kapasitas produksi industri ini mencapai 2.000 metrik ton crude palm oil (CPO) per hari, yang menghasilkan olein, stearin dan PFAD.Selain minyak sawit mentah dari Sulawesi Barat, perusahaan ini juga mengolah minyak sawit mentah Grup Astra Agro dari Kalimantan Timur.


15


Sumber: Laporan Bank, diolah Grafik 1.8. Kredit Sektor Pertambangan

1.3.4

Sumber: BPS Grafik 1.9. Pertumbuhan Produksi Industri

Lapangan Usaha Listrik, Gas, dan Air Bersih (LGA)3

Lapangan usaha LGA tumbuh lebih tinggi di triwulan laporan.Pada lapangan usahaPengadaan Listrik danGas mengalami pertumbuhan sebesar 1,09% (yoy), sedangkan lapangan usaha Pengadaan Air mengalami pertumbuhan sebesar 10,22% (yoy). Makin luasnya jangkauan listrik di pelosok seiring perkembangan harga jual usaha sektor LGA diperkirakan menjadi faktor pendorong peningkatan di sektor ini. Terus meningkatnya jumlah gabungan pelanggan listrik di Sulbar, Sulbar, dan Sultra menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan sektor LGA.Hingga saat ini provinsi Sulawesi Barat terus menambah PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Mini-Hidro) sebagai alternatif pembangkit listrik. Sulbar saat ini telah memiliki sejumlah pembangkit PLTM, yaitu diantaranya : PLTM Balla (2 x 0,35 MW), PLTM Kalukku (2 x 0,7 MW), PLTM Bona Hau (2 x 2 MW) dan PLTM Budongbudong (2 x 1 MW) dan pada tahun 2013 hampir 67% kebutuhan listrik di Mamuju dapat dipasok dengan energi air yang lebih murah dibanding BBM. Kedepan, pasokan listrik Sulbar akan meningkat seiring dengan pembangunan PLTA Tumbuan Mamuju yang pengerjaannya dilakukan Kalla Group, dimanaground breaking-nya telah dilakukan pada bulan Februari 2014.

1.3.5

Lapangan Usaha Bangunan

Pada triwulan IV 2014, lapangan usaha bangunan tumbuh melambatdibandingkan triwulan sebelumnya. Sektor ini tercatat tumbuh sebesar 2,83% (yoy) pada triwulan laporan, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,96% (yoy). Rendahnya realisasi proyek yang tengah berjalan menjadi faktor penyebab penurunan lapangan usaha bangunan.Penurunan pertumbuhan pada lapangan usaha bangunan terkonfirmasi dari penurunan penyaluran kredit di sektor konstruksi di triwulan laporan (Grafik 1.10).Selain itu, penurunan juga terkonfirmasi dari data realisasi pengadaan semen selama periode laporan. Tercatat pada triwulan IV 2014 realisasi pengadaan semen mengalami penurunandari 59,99% (yoy) di tahun 2013 menjadi 6,78% (yoy) di tahun 2014 (Grafik 1.11).Hingga saat ini, beberapa proyek yang masih dikerjakan secara berkelanjutan adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tumbuan oleh Kalla Group, yang diringi dengan pembangunan jalan ke lokasi PLTA Tumbuan di Desa Karama Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju.

3

Berdasarkan pembagian SNA 2008 menggunakan tahun dasar 2010, perkembangan sektor LGA dapat di lihat dari lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas dan lapangan usahan Pengadaan Air (Berita Resmi Statistik Provinsi Sulawesi Barat No. 13/02/73/Th. V, 5 Februari 2015).

16



Sumber: Laporan Bank, diolah Grafik 1.10. Kredit Sektor Konstruksi

1.3.6

Sumber: ASI, diolah Grafik 1.11. Realisasi Pengadaan Semen

Lapangan Usaha Perdagangan, Hotel, dan Restoran4

Pada triwulan IV 2014, lapangan usaha PHR tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Kendaraan mengalami pertumbuhan sebesar 4,03% (yoy), sedangkan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi Makan Minum tumbuh sebesar 4,98% (yoy). Secara agregat, bila dibandingkan dengan pertumbuhan sektor PHR di triwulan IV 2014 maka terjadi percepatan dibandingkan triwulan sebelumnya (4,80%; yoy). Peningkatan konsumsi mendorongpeningkatan di sektor perdagangan.Dari sisi lapangan usaha perdagangan, pertumbuhan lapangan usaha ini didiorong oleh komponenkonsumsi yang secara keseluruhan mengalami peningkatan.Peningkatan lapangan usaha perdagangan terkonfirmasi dari peningkatan penyaluran kredit ke sektor perdagangan di triwulan IV 2014 (Grafik 1.12).Di sisi lain, pertumbuhan lapangan usaha penyediaan akomodiasi makan minum sejalan dengan peningkataan pariwisata menjelang akhir tahun. Hal ini terkonfirmasi dari peningkatan rata-rata tamu hotel di triwulan IV 2014 (Grafik 1.13).

Sumber: Laporan Bank, diolah Grafik 1.12. Kredit Sektor Perdagangan

1.3.7

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 1.13. Rata-rata Tamu Per Kamar Hotel & Akomodasi Lainnya

Lapangan Usaha Angkutan dan Komunikasi5

Di triwulan laporan, kelompok transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 10,73% (yoy). Sedangkan kelompok informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 9,51% (yoy). Secara agregat, sektor angkutan dan komunikasi mengalami percepatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Percepatan yang terjadi terutama disebabkan oleh meningkatnya kinerja 4

Berdasarkan pembagian SNA 2008 menggunakan tahun dasar 2010, perkembangan sektor PHR dapat di lihat dari kategoriPerdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Kendaraan serta kategoriPenyediaan Komodasi Makan Minum(Berita Resmi Statistik Provinsi Sulawesi Barat No. 13/02/73/Th. V, 5 Februari 2015). 5 Berdasarkan pembagian SNA 2008 menggunakan tahun dasar 2010, perkembangan sektor Angkutan dan Komunikasi dapat dilihat dari pendekatan kategoriTransportasi dan Pergudangan dan kategoriInformasi Dan Komunikasi(Berita Resmi Statistik Provinsi Sulawesi Barat No. 13/02/73/Th. V, 5 Februari 2015). Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Barat | Triwulan IV 2014 Sektor Industri Pengolahan Pendorong Utama Pertumbuhan

17


moda transportasi udara dan laut. Hal ini terlihat dari indikator lalu lintas penumpang udara (Grafik 1.14) dan laut (Grafik 1.15) yang meningkat di triwulan IV 2014.Meski meningkat secara triwulanan seiring kegiatan liburan Natal dan tahun baru, peningkatan yang terjadi tidak signifikan yang dinilai dipengaruhi oleh naiknya harga tiket. Pada indikator yang lain, kredit ke sektor pengangkutan menunjukkan perlambatan pada triwulan laporan (Grafik 1.16). Potensi transportasi kelautan di wilayah Sulbar sangat besar. Sulbar memiliki luas lautan sekitar 20.000 kilometer persegi dan sedang terus melakukan peningkatan percepatan pembangunan dermaga untuk memperlancar alur transportasi laut guna mendorong peningkatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat di daerah ini.Terdapat lima pelabuhan yang akan menjadi motor tonggak penggerak perekonomian Sulbar, yaitu pelabuhan Pasangkayu di Mamuju Utara, pelabuhan Mamuju, pelabuhan Belang-Belang dan pelabuhan tanjung Selopa di Kabupaten Polman.

Sumber: BPS, diolah Grafik 1.14. Jumlah Penumpang Pesawat Udara

Sumber: BPS, diolah Grafik 1.15. Jumlah Penumpang Kapal Laut

Sumber: BPS, diolah Grafik 1.16. Kredit Sektor Pengangkutan

1.3.8

Lapangan Usaha Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan6

Pada periode pelaporan, lapangan usaha keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2014.Di triwulan laporan, kategori jasa keuangan tumbuh sebesar 6,70% (yoy). Sedangkan kategori real estate tumbuh sebesar 3,60% (yoy). Secara agregat, bila dibandingkan dengan pertumbuhan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan di triwulan III 2014 maka terjadi akselerasi pertumbuhan di periode pelaporan. Kinerja perbankan masih menjadi pendorong utama lapangan suaha ini.Akselerasi penghimpunan DPK dan penyaluran kredit mendorong peningkatan nilai tambah bruto perbankan di Sulbar pada triwulan IV 2014. Di sisi lain, lapangan usaha real estate tumbuh stabil di periode pelaporan. Hal ini tercermin dari kredit jasa dunia usaha yang stagnan di triwulan IV 2014 (Grafik 1.17).

6

Berdasarkan pembagian SNA 2008 menggunakan tahun dasar 2010, perkembangan sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan dapat dilihat dari pendekatan kategoriJasa Keuangan dan kategori Real Estate(Berita Resmi Statistik Provinsi Sulawesi Barat No. 13/02/73/Th. V, 5 Februari 2015).

18



1.3.9

Lapangan Usaha Jasa-jasa7

Lapangan usaha jasa-jasa tumbuh lebih tinggi di triwulan IV 2014.Di triwulan pelaporan, kategori jasa perusahaan; kategori administrasi pemerintah; kategori jasa pendidikan; kategori jasa kesehatan & kegiatan sosial; dan kategori jasa lainnya, secara berturut-turut tumbuh sebesar -2.08% (yoy); 16,78% (yoy); 10,71% (yoy); 15,62% (yoy); dan 10,69% (yoy). Secara agregat, bila dibandingkan dengan pertumbuhan sektor jasa-jasa triwulan III 2014, maka terjadi akselerasi pertumbuhan di periode pelaporan. Peningkatan konsumsi masyarakat mendorong akselerasi di sektor usaha jasa-jasa.Peningkatan konsumsi masyarakat diperkirakan menjadi faktor pendorong akselerasi di periode pelaporan. Selain itu, banyaknya kegiatan menjelang natal dan akhir tahun juga mendorong peningkatan sektor usaha jasa khususnya beberapa subsektor jasa swasta. Hal ini terkonfirmasi oleh indikator kredit ke sektor jasa sosial masyarakat, yang tercatat mengalami peningkatan pada triwulan IV 2014 (Grafik 1.18).

Sumber: Laporan Bank, diolah Grafik 1.17. Kredit Jasa Dunia Usaha

Sumber: Perusahaan Properti Grafik 1.18. Kredit Jasa Sosial Masyarakat

7

Berdasarkan pembagian SNA 2008 menggunakan tahun dasar 2010, perkembangan sektor Jasa-Jasa Perusahaan dapat dilihat dari pendekatan lapanganusaha yang baru antara lain kategoriJasa Perusahaan, kategoriAdministrasi Pemerintah, kategoriJasa Pendidikan, kategoriJasa Kesehatan & Kegiatan Sosial, dan kategoriJasa Lainnya(Berita Resmi Statistik Provinsi Sulawesi Barat No. 13/02/73/Th. V, 5 Februari 2015). Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Barat | Triwulan IV 2014 Sektor Industri Pengolahan Pendorong Utama Pertumbuhan

19


Boks 1.A.

Perubahan Tahun Dasar 2010 dan SNA 2008 dalam Pelaporan PDRB Triwulan IV 2014

Sejak terbitnya berita resmi statistik Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulan IV 2014, Badan Pusat Statistik (BPS) menerapkan perubahan tahun dasar dan metodologi dalam perhitungan PDRB. Perubahan yang dilakukan adalah penggantian tahun dasar (dari tahun dasar 2000 ke 2010), serta metodologi System of National Accounts (SNA) 1993 ke SNA 2008. SNA 2008 atau Sistem Neraca Nasional (SNN) adalah rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator tertentu seperti PDRB. Perubahan antara SNA 1993 ke SNA 2008 terlihat dari pendekatan konsep pada beberapa hal seperti perhitungan output pertanian, metode perhitungan bank komersial, proses valuasi, dan pencatatan biaya eksplorasi mineral dan pembuatan produk (Tabel 1.A.1). Implementasi SNA 2008 juga mengubah klasifikasi lapangan usaha yang sebelumnya terdiri dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha (Tabel1.A.2.). Latar belakang perubahan metodologi adalah adanya pengaruh perekonomian global terhadap struktur perekonomian nasional dalam sepuluh tahun terakhir; rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengimplementasikan System of National Accounts 2008 (SNA 2008) dalam penyusunan PDB melalui kerangka Supply and Use Tables (SUT); dan menjaga konsistensi antara tiga pendekatan PDB dan memperkecil perbedaan antara PDB nasional dan PDRB. Tabel 1.A.1 Perbandingan Konsep dan Metode SNA

Tabel1.A.2. Perbandingan Klasifikasi PDB menurut Lapangan Usaha

20



Perubahan tahun dasar dari 2000 ke 2010 menimbulkan beberapa efek, diantaranya adalah perubahan nominal PDRB. Sebagai contoh, total nominal PDRB ADHK Sulbar tahun 2014 berdasarkan tahun dasar 2000 mencapai Rp 6.649milyar sedangkan berdasarkan tahun dasar 2010 mencapai Rp 24.169milyar atau naik 263%. Perubahan tahun dasar juga akan mengakibatkan perubahan indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perubahan tahun dasar juga akan menyebabkan perubahan pada input data untuk modeling dan forecasting. Tabel1.A.3. Perbandingan Klasifikasi PDB menurut Pengeluaran

Sumber : Sosialisasi Perubahan Tahun Dasar PDRB Berbasis SNA 2008 (BPS, 2014)


21



22

2. KEUANGAN PEMERINTAH

Bab 2 Keuangan Pemerintah

Realisasi keuanganpemerintah hingga akhir tahun 2014, cenderung lebih baik dibandingkan akhir tahun 2013 Dari sisi pendapatan, persentase realisasi pendapatan APBD Provinsi masih lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya karena meningkatnya realisasi pendapatan hampir dari semua komponen, didorong oleh upaya optimalisasi pemungutan pajak dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulbar. Sementara dari sisi belanja, persentase realisasi tahun 2014 belanja APBD Provinsimaupun instansi vertikal di Sulbar cenderung lebih rendah dari akhir 2013 meskipun penyerapannya masih tergolong rendah (90,95%). Lebih rendahnya persentase tersebut, didorong oleh realisasi belanja modal, sehingga perlu menjadi perhatian untuk penyerapannya pada tahun 2015.


23

BAB 2 KEUANGAN PEMERINTAH

2.1. Struktur Anggaran Keuangan Pemerintah di Sulbar terbagi atas keuangan pemerintah daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD) dan keuangan pemerintah pusat di daerah, dengan porsi terbesar adalah APBD Kabupaten/Kota. Keuangan pemerintah daerahterdiri atas APBD Provinsi Sulbar dan APBD 6 (enam) Kabupaten. Sementara keuangan pemerintah pusat di daerah, merupakan anggaran instansi vertikal yang berada di Sulbar. Pada tahun 2014, jumlah anggaran belanja keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat di daerah, berjumlah sebesar Rp7,42 triliun (39,88% PDRB ADHB), dengan perincian APBD Provinsi sebesar Rp1,31 triliun (17,59%), APBD Kabupaten/Kota sebesar Rp3,63 trilun (48,91%), dan instansi vertikal sebesar Rp2,49 triliun (33,50%). Sementara pada tahun 2015, jumlah anggaran belanja keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat di daerah mencapai sekitar Rp8,81 triliun dengan proporsi masing-masing yaitu APBD Provinsi 17,07%, APBD Kabupaten/Kota sekitar 49,35%, dan instansi vertikal senilai 33,58%. APBD Provinsi 17,6% Rp1,31 triliun

Anggaran Instansi Vertikal 33,5%

APBD Provinsi 17,1% Rp1,50 triliun

Anggaran Instansi Vertikal 33,6%

Rp2,48 triliun

Rp2,96 triliun

APBD Kabupaten/Kota 48,9%

APBD Kabupaten/Kota 49,4%

Rp3,63 triliun

Grafik 2.1. Struktur Keuangan Pemerintah di Sulbar Tahun 2014

Grafik 2.2. Struktur Keuangan Pemerintah di Sulbar Tahun 2015

Anggaran pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2015 secara nominal naik 16,79% (yoy)dibandingkan tahun 2014. Pada tahun 2015 pendapatan Provinsi Sulbar dianggarkan sebesar Rp 1,44triliun, sementara tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp1,23triliun. Peningkatan anggaran pendapatan daerah pada 2015 tersebut didorong oleh peningkatan pada pos Pendapatan Asli Daerah terutama komponen Pajak Daerah. Transfer dari pemerintah pusat juga meningkat 16,81% (yoy) didukung oleh Dana Alokasi Umum(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang masing-masing naik 15,38% (yoy) dan 19,49% (yoy), menjadi Rp895,58miliar dan Rp60,45miliar. 100% 90%

100% Rp64,0M

Rp82,2M

Rp103,5M

Rp134,9M

Rp164,5M

90%

80%

80%

70%

70% Rp483,9M

Rp456,8M

Rp511,7M

Rp663,0M

Rp769,8M

Rp148,5M

Rp228,2M

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

Rp240,3M

60%

60% 50%

Rp186,8M Rp230,7M

Rp26,2M

Rp47,5M

Rp109,0M

Rp154,0M

Rp155,8M

2011

2012

2013

2014

2015

Dana Perimbangan

Rp535,7M

Rp820,5M

Rp961,3M

10% 0%

0% PAD

Rp421,8M Rp373,2M

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Grafik 2.3. Proporsi Pendapatan APBD Provinsi

2011

2012 Belanja Modal

2013

2014

2015

Belanja Operasional

Grafik 2.4. Proporsi Belanja APBD Provinsi

Anggaran belanja daerah provinsi Sulawesi Barat tahun 2015secara nominal naik 10,74% (yoy) dibandingkan 2014. Pada tahun 2015 belanja Provinsi Sulbar dianggarkan sebesar Rp 1,36triliun, sementara tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp1,50triliun. Anggaran belanja daerah mengalami peningkatan karena terdapat kenaikan pada komponen belanja modal sebesar 47,88% (yoy) menjadi Rp443,41miliar. Di dalam komponen tersebut, pos belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan meningkat 124,56% (yoy) menjadi Rp265,83miliar. Peningkatan pada pos belanja modal menunjukkan bahwa pemerintah provinsi memberi perhatian pada pembangunan infrastruktur di wilayah Sulawesi Barat. Di sisi lain, struktur anggaran belanja pada instansi vertikal di Sulawesi Barat juga mengalami perubahan pada kurun lima tahun terakhir (Grafik 2.5). Secara nominal, terjadi penurunan anggaran belanja berturut-turut pada tahun 2013 dan 2014 sebesar -4,00% (yoy) dan -7,90% (yoy). Turunnya anggaran belanja instansi vertikal terutama terjadi pada subkomponen belanja modal sementara belanja operasi baru mengalami penurunan pada tahun 2014 dari Rp 1,2 triliun

24



menjadi Rp1,1 triliun. Namun jika dilihat dari persentasenya, porsi belanja modal masih menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya dengan porsi tertinggi mencapai 51,7% pada tahun 2012. 3.000 Rp miliar 2.500 1.454

1.236

1.297

1.356

1.463

1.331

2011

2012

2013

2014

2.000

1.155

856 1.500

639

1.000 500

1.030

0 2010

Belanja Modal

Belanja Operasional

Grafik 2.5 Proporsi Belanja Instansi Vertikal di Sulbar

2.2. Perkembangan Realisasi Anggaran APBD Sulawesi Barat 2.2.1

Pendapatan

Realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada triwulan IV 2014tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan daerah pada akhir tahun 2014sebesar Rp1,5 triliun atau mencapai 101,22% dari target pendapatan sebesar Rp1,254 triliun.Persentase dan nilai inilebih tinggi dibandingkan realisasi pada triwulan yang sama tahun 2013 yang mencapai 98,50% atau sebesar Rp1,07 triliun dari target Rp1,09 triliun pada APBD 2013. Peningkatan kinerja realisasi pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Baratdidorong oleh peningkatan realisasi yang terjadi hampir pada semua subkomponen, baik di pendapatan asli daerah (antara lain pajak daerah (104,14%) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (525,64%), maupun transfer dari pemerintah pusat (dana bagi hasil pajak/bukan pajak (134,45%)). Peningkatan pendapatan asli daerah didorong oleh upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak. Sumber pendapatan APBD Provinsi Sulawesi Barat, terutama berasal dari transfer Pemerintah Pusat, dengan persentase realisasi yang relatif meningkat dari tahun 2013. NominalDana Alokasi Umum (DAU) mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sedangkan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami penurunan. Realisasi DAU hingga triwulan IV 2014 meningkat menjadi Rp776,21 miliar (100,0%) dibanding triwulan IV tahun sebelumnya (Rp685,50miliar ; 100,0%). Demikian pula, persentase realisasi DAK dan Dana Bagi Hasil cenderung meningkat dari 100,0% dan 106,1% pada triwulan IV tahun 2013 menjadi 100,0% dan 134,5% pada triwulan IV 2014. Peningkatan dana bagi hasil tersebut diperkirakan terkait dengan peningkatan ekonomi Sulbar, misalnya hasil penjualan ekspor dan cukai rokok. Tabel 2.1. Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah s.d. Triwulan IV Uraian Pendapatan PAD Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Anggaran 1.090.245,64 163.935,07 120.322,49 4.529,00 1.508,19

Realisasi 1.073.860,19 154.131,86 132.801,33 2.320,66 530,81

% 98,50% 94,02% 110,37% 51,24% 35,20%

Anggaran 1.231.411,12 220.715,26 175.605,90 4.141,00 1.175,00

Realisasi 1.246.403,49 229.854,73 196.816,80 4.002,39 6.176,25

% 101,22% 104,14% 112,08% 96,65% 525,64%

Rp Juta 2015 Anggaran 1.438.115,51 239.795,82 216.196,52 4.141,80 1.175,00

37.575,38 769.834,36 37.319,77 685.497,59 47.017,00 153.579,98 2.896,23

18.479,06 772.106,14 39.591,55 685.497,59 47.017,00 147.500,63 121,56

49,18% 100,30% 106,09% 100,00% 100,00% 96,04% 4,20%

39.793,36 849.334,74 22.534,91 776.214,12 50.585,71 158.615,54 2.745,58

22.859,29 857.098,93 30.299,10 776.214,12 50.585,71 159.046,70 403,12

57,44% 100,91% 134,45% 100,00% 100,00% 100,27% 14,68%

18.282,50 992.140,19 36.113,90 895.580,93 60.445,35 206.179,50

Triwulan IV - 2013

Triwulan IV-2014

Sumber: Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat


25


2.2.2

Belanja

Persentase realisasi belanja daerah Sulawesi Baratpada triwulan IV2014 lebih rendah dibanding pencapaian pada triwulan IV2013. Realisasi belanja daerah hingga akhir 2014 adalah sebesar Rp1.235,66 miliar atau 90,95% dari target pengeluaran dalam APBD 2014, sementara realisasi belanja pada triwulan IV 2013 adalah sebesar Rp1.043,99triliun atau 91,27% dari target dalam APBD 2013. Penurunan realisasi belanja terutama disebabkan oleh menurunnya realisasi belanja modal dari 92,24% pada triwulan IV 2013 menjadi 86,38% pada akhir 2014. Persentase realisasi belanja modal tahun 2014 Sulawesi Barat yang cenderung lebih rendah menjadi perhatian untuk percepatan belanja modal tahun 2015. Secara nominal, realisasi belanja modal mengalami kenaikan, menjadi Rp259,0 miliar dari tahun 2013 (Rp183,45miliar). Namun demikian, penambahan anggaran belanja modal di tahun 2014, belum diikuti dengan persentase realisasi yang optimal. Persentase realisasi belanja modal tahun 2014 hanya mencapai 86,38% dibandingkan tahun 2013 yang dapat mencapai 92,24%. Beberapa fokus pembangunan infrastruktur pada tahun 2014 sudah dilakukan, antara lain pembangunan jalan arteri dan poros, serta jembatan. Oleh karena itu, pada tahun 2015 dengan anggaran belanja modal yang meningkat menjadi Rp443,41 miliar, perlu upaya optimalisasi penyerapan anggaran belanja modal, sehingga persentase realisasinya meningkat. Tabel 2.2. Realisasi Anggaran Belanja Daerah s.d. Triwulan IV Uraian Belanja Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes Belanja Modal Belanja tidak terduga Transfer Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa Surplus/(Defisit) Pembiayaan Netto Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan

Triwulan IV - 2013

Triwulan IV-2014

Anggaran 1.143.812,90 894.767,22 249.124,81 442.443,24

Realisasi 1.043.985,31 808.730,32 235.038,45 285.242,58

% 91,27% 90,38% 94,35% 64,47%

169.484,60 1.548,08 32.166,48

259.988,94 122,40 28.337,95

153,40% 7,91% 88,10%

198.882,55 2.500,00 47.663,14 47.663,14 (53.567,27)

183.451,34 265,00 51.538,65 51.538,65 29.874,88 (2.000,00) 2.000,00

53.567,27 55.567,27 2.000,00

Rp Juta 2015 Anggaran 1.504.425,99 973.735,29 241.369,99 427.173,46 222.942,80 11.500,00 70.749,05

Anggaran 1.358.580,62 988.242,73 228.048,08 526.558,16 178.236,52 12.137,06 43.262,90

Realisasi 1.235.660,20 915.200,01 221.687,78 466.638,31 173.152,93 11.125,74 42.595,24

% 90,95% 92,61% 97,21% 88,62%

92,24% 10,60% 108,13% 108,13%

299.837,89 500,00 70.000,00 70.000,00 (127.169,50)

259.009,46 61.450,73 61.450,73 10.743,29

86,38% 0,00% 87,79% 87,79%

443.409,75 1.000,00 86.280,96 86.280,96 (66.310,49)

-3,73% 0,00% 100,00%

127.168,70 129.168,70 2.000,00

127.465,59 129.465,59 2.000,00

100,23% 100,23% 100,00%

66.310,49 68.310,49 2.000,00

97,15% 91,67% 98,46%

Sumber: Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Realisasi belanja operasi meningkat, baik nominal maupun persentasenya, terutama didorong oleh penyerapan anggaran belanja barang dan jasa. Secara nominal dan persentase realiasasi belanja barang dan jasa mengalami peningkatan dari Rp285,24 miliar (64,47% dari target) di tahun 2013, menjadi Rp466,64 miliar (88,62% dari target) pada tahun 2014. Secara persentase terhadap pagu dalam APBD, realisasi Belanja Pegawai hingga triwulan IV2014 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada triwulan IV2013, demikian pula dengan persentase realisasi belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan. Persentase belanja pegawai mengalami kenaikan seiring bertambahnya jumlah pegawai negeri sipil pada tahun 2014.

2.3. Perkembangan Realisasi Anggaran Instansi Vertikal di Sulawesi Barat Hingga akhir tahun 2014, realisasi belanja instansi vertikal di Sulawesi Barat relatif tinggi, dan terjadi peningkatan realisasi dibandingkan tahun 2013.Realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV 2014 sebesar 94,22% sementara pada triwulan IV 2013 realisasi anggaran tercatat 94,15%.Namun secara nominal, realisasi anggaran per jenis belanja instansi vertikal di Sulawesi Barat pada tahun 2014 sebesar Rp2,44 triliun, sedangkan pada tahun 2013 sebesar Rp2,54triliun. Peningkatan persentase realisasi anggaran belanja APBN di Sulawesi Barat terutama terjadi pada belanja pegawai dan belanja barang. Hingga triwulan IV 2014, realisasi belanja pegawai APBN di Sulbarsebesar Rp392,9 miliar (95,74%), disusul oleh belanja barang sebesar Rp 628,6 miliar (90,62%).Sementara belanja modal dan belanja bantuan sosial juga terealisasi dengan baik, masing-masing mencapai 95,40% (Rp1,10 trliun) dan 95,78% (Rp312,9 miliar).

26



Tabel 2.3. Pagu Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Instansi Vertikal

NO 1 2 3 4

JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA BANTUAN SOSIAL TOTAL

PAGU 387,78 703,63 1.235,67 358,37 2.699,10

2013 REALISASI % Realisasi 354,79 91,49% 631,57 89,76% 1.191,50 96,43% 351,36 98,04% 2.541,23 94,15%

PAGU 410,40 693,70 1.155,40 326,70 2.586,20

(miliar Rp) TAHUN 2014 REALISASI % Realisasi 392,90 95,74% 628,60 90,62% 1.102,20 95,40% 312,90 95,78% 2.436,60 94,22%

2.4. Peran Realisasi Keuangan Pemerintah terhadap Ekonomi Daerah 8

Peran realisasi komponen pendapatan asli daerah (PAD)terhadap ekonomi daerah pada tahun 2014 relatif meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio PAD per PDRB ADHB (atas dasar harga berlaku) pada tahun 2014 sebesar 0,78% meningkat dari tahun 2013 yang hanya sebesar 0,60%. Meskipun mengalami penurunan secara persentase terhadap pagu APBD, namun secara nominal realisasi PAD tumbuh sebesar 43,13% sehingga kontribusinya terhadap APBD PDRB ikut meningkat. Di sisi lain, rasio dana perimbangan terhadap PDRB ADHB mengalami sedikit penurunan dari 3,06% pada tahun 2013 menjadi 2,92% pada tahun 2014. 10

3,5

3,0 2,5

2,97 2,66

3,06

8,71

9

2,92

2,54

9,07

8,77

8,21 7,65

8 7

2,0

6

1,5

1,0 0,52

0,62

0,57

0,60

0,78

5,22

5

5,47

5,43

4,67

4,63

4

0,5

3

0,0 2010

2011

2012

Pendapatan Asli Daerah

2013

2010

2014

2011

2012

Belanja Operasional

Dana Perimbangan

Grafik 2.6. Rasio Realisasi Pendapatan APBD Terhadap PDRB ADHB

2013

2014

Belanja Modal

Grafik 2.7. Rasio Realisasi Belanja APBD Terhadap PDRB ADHB 9

Pada tahun 2014, peran realisasi komponen belanja APBD Sulbar untuk stimulus ekonomi daerah relatif menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio belanja operasional turun dari 8,77% pada tahun 2013 menjadi 7,65% pada tahun 2014. Rasio belanja modal terhadap PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) juga menurun pada tahun 2014 dari 5,43% menjadi 4,63%. Namun demikian, Sulbar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi tahun 2014 sebesar 8,73% (yoy) yang sekaligus merupakan pertumbuhan ekonomi daerah tertinggi se-Indonesia pada tahun 2014. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Sulbar dapat menekan belanja daerah dan menggerakkan sektor swasta/rumah tangga untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

8 9

Dihitung dengan rumus realisasi komponen pendapatan APBD dibagi dengan PDRB ADHB kumulatif Dihitung dengan rumus realisasi komponen belanja APBD dibagi dengan PDRB ADHB kumulatif Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Barat | Triwulan IV 2014 Sektor Industri Pengolahan Pendorong Utama Pertumbuhan

27



28


3. INFLASI DAERAH

Bab 3 Inflasi Daerah

Pada triwulan IV 2014, inflasi Sulbar tercatat sebesar 7,88% (yoy), lebih tinggi dari triwulan III 2014 (4,46%, yoy). Peningkatan laju inflasi disebabkan oleh peningkatan tekanan inflasi pada beberapa kelompok barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat pasca kenaikan harga bahan bakar minnyak (BBM) jenis Premium dan Solar. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok barang yang terkait dengan administered price (kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan), dan kelompok barang yang terkait dengan volatile food (kelompok bahan pangan dan makanan jadi). Secara kelembagaan, seluruh TPID di tingkat provinsi dan kabupaten/kota telah terbentuk, diiringi dengan peningkatan kegiatan koordinasi, terutama untuk mengantisipasi implikasi kenaikan harga BBM bersubsidi.


29

BAB 3 INFLASI DAERAH

3.1. Inflasi Kelompok Barang dan Jasa10 Inflasi Provinsi Sulbar pada triwulan IV2014 tercatat sebesar 7,88% (yoy), lebih tinggidibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 4,46% (yoy).Faktor utama penyebab peningkatan inflasi adalah kenaikan harga BBM jenis premium dan solar sebesar Rp 2.000 per liter atau 30,77% untuk premium dan 36,36% untuk solar. Kenaikan harga bahan bakar ini berimplikasi pada kenaikan tarif angkutan umum yang tercermin pada kenaikan tekanan inflasi pada kelompok komoditas transportasi. Kelompok transportasi merupakan kelompok dengan kenaikan tertinggi, dimana pada triwulan pelaporan kalompok ini mengalami inflasi sebesar 11,34% (yoy) melonjak tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,90% (yoy). Selain pada kelompok transportasi, kenaikan harga premium dan solar juga mengakibatkan kenaikan pada kemompok bahan makanan, kelompok perumahan-air-listrik-gas-bahan bakar, kelompok sandang, dan kelompok pendidikan. Ketiga kelompok ini secara berturut-turut mengalami inflasi sebesar 5,73% (yoy), 8,28% (yoy), 5,28% (yoy) dan 4,70% (yoy). Di lain sisi, kelompok makanan jadi dan kelompok kesehatan mengalami penurunan tekanan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada periode pelaporan, ketiga kelompok ini secara berurut tercatat mengalami inflasi sebesar 9,05% (yoy) dan 3,36% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan III 2014 yang secara berturut-turut mengalami inflasi sebesar -0,01% (yoy) dan 6,76% (yoy). Tabel 3.1. Inflasi Kelompok Barang dan Jasa 2011 KETERANGAN

I

Bahan Makanan Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Sandang Kesehatan Pendidikan, Rekreasi & Olahraga Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan UMUM/TOTAL

II

2012 III

14.18 12.77 8.02 1.71 3.47 5.43 5.41 6.28 7.01 3.07 2.64 10.61 3.44 4.18 4.39 6.35 7.22 10.97 -0.03 0.20 -0.30 5.92 6.18 6.05

2013

IV

I

II

III

IV

I

II

2.05 6.61 9.30 7.98 3.35 4.12 1.16 4.91

-0.31 6.09 7.75 9.02 4.33 3.34 0.90 3.81

-1.47 6.57 6.74 8.05 4.22 2.46 0.92 3.24

1.46 5.38 5.56 3.68 4.45 5.06 0.67 3.70

3.34 4.40 3.06 5.18 2.45 6.21 0.88 3.28

8.52 3.27 2.53 3.65 1.52 6.88 0.45 4.19

6.54 4.31 2.88 3.54 1.28 7.01 2.89 4.30

2014 III

IV

I

II

III

6.78 5.65 1.09 3.93 -0.01 5.06 5.98 9.31 8.02 9.39 4.72 5.03 5.82 6.51 5.43 2.97 0.85 2.79 3.61 4.36 4.99 7.00 14.49 15.41 6.76 4.17 4.25 3.38 3.56 4.62 8.73 10.06 11.81 9.62 3.90 5.86 5.91 6.24 6.65 4.46

IV 5.73 9.05 8.28 5.28 3.36 4.70 11.34 7.88

Sumber: Badan Pusat Statistik

Inflasi Sulbar lebih rendah dari inflasi Nasional.Bila dibandingkan dengan nasional, inflasi Sulbar tetap lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Nasional melanjutkan tren sejak triwulan II 2014. Pada triwulan pelaporan, inflasi Nasional tercatat sebesar 8,36% (yoy) lebih tinggi 0,48% dibandingkan inflasi Sulbar yang tercatat mencapai 7,88% (yoy). Bila dibandingkan dengan data triwulan III 2014, Sulbar mengalami tekanan yang lebih rendah dibandingkan dengan agregat nasional, hal ini terlihat dari peningkatan inflasi dari triwulan III 2014 ke triwulan IV 2014 dimana Sulbar mengalami peningkatan sebesar 3,42% sedangkan inflasi Nasional naik sebesar 3,83%.

Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 3.1. Perkembangan Inflasi Sulawesi Barat

10

Terdapat 7 (tujuh) kelompok barang dan jasa dalam perhitungan inflasi

30



3.1.1

Kelompok Bahan Makanan

Efek lanjutan kenaikan harga Premium dan Solar mengakibatkan inflasi kelompok bahan makanan melonjak tinggi. Kelompok bahan makanan merupakan kelompok yang mengalami lonjakan inflasi paling tinggi dibandingkan dengan kelompok lainnya. Pada triwulan III 2014, kelompok ini tercatat mengalami deflasi sebesar -3,91% (yoy) yang kemudian angka ini melonjak tinggi menjadi 5,73% (yoy) di triwulan pelaporan (Grafik 3.2). Inflasi tertinggi berasal dari sub kelompok bumbu-bumbuan (23,70%; yoy) di susul oleh sub kelompok telur-susu-dan hasilnya (10,50%; yoy), dan sub kelompok daging dan hasilnya (9,25%, yoy). Di sisi lain, sub kelompok ikan segar dan sub kelompok kacang-kacangan mengalami deflasi (-2,61% (yoy) dan -1,36% (yoy)) dan menjadi salah satu faktor penahan inflasi di kelompok bahan makanann sehingga tidak meningkat lebih tinggi (Tabel 3.2). Tabel 3.2. Inflasi Kelompok Bahan Makanan y.o.y (%) SUB KELOMPOK I-2014

II-2014

III-2014

IV-2014

Padi-padian

4.74

4.55

5.19

5.16

Daging & Hasilnya

-4.89

4.09

-3.45

9.25

Ikan Segar

11.08

10.11

2.15

-2.61

Ikan Diawetkan

7.03

7.03

7.50

4.47

Telur, Susu & Hslnya

5.56

7.87

1.81

10.50

Sayur-sayuran

2.81

0.59

-3.70

7.39

Kacang-kacangan

9.92

6.34

-3.93

-1.36

5.88

6.61

0.83

6.17

Bumbu-bumbuan

-30.81

-12.71

-16.97

23.70

Lemak & Minyak

-3.95

-1.20

-0.82

7.25

Bahan Makan Lainnya

1.65

1.77

-0.82

3.89

Inflasi Kelompok

1.09

3.93

-0.01

5.73

Buah-buahan

Grafik 3.2. Inflasi Kelompok Bahan Makanan

Sumber: BPS

Melonjaknya harga bumbu-bumbuan menjadi pendorong utama inflasi di triwulan IV 2014.faktor musiman dimana beberapa sentra bumbu-bumbuan baru memasuki musim tanam baru menjadi salah satu penyebab peningkatan inflasi di kelompok bahan makanan. Keadaan stok yang terbatas ini, ditengarai dimanfaatkan untuk mencari untung dengan meningkatkan harga.Secara trend, permintaan bumbu-bumbuan khususnya cabai dan bawang di Sulbar terus meningkat namun peningkatan ini tidak di imbangi dengan pengingkatan produksi.Saat ini, kebutuhan bumbu khususnya cabai masih di pasok dari wilayah Sulawesi Barat.Ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah Sulbar ini mengakibatkan rentannya fluktuasi harga bumbu di Sulawesi Barat. Fakor cuaca menjadi salah satu faktor penyebab peningkatan tekanan inflasi. Intensitas hujan terus meningkat sepanjang akhir tahun 2014 dan diperkirakan akan mencapai puncak pada bulan Januari-Februari 2015. Peningkatan intensitas hujan ini mengakibatkan peningkatan gelombang laut yang berakibat pada terganggunya aktifitas melaut yang dilakukan oleh para nelayan. Intensitas hujan yang tinggi juga bepengaruh pada produktifitas ikan budidaya. Terganggunya pH air kolam budidaya mengakibatkan ikan yang di budidayakan tidak tumbuh secara optimal. Selain faktor cuaca, kendala pasokan BBM jenis solar juga menjadi kendala para nelayan untuk melaut. Berdasarkan informasi anecdotal, kelangkaan Solar sempat terjadi pada bulan November 2014 dan akibatnya nelayan tradisional umumnya memilih libur melaut akibat kelangkaan solar tersebut. Akibat kelangkaan tersebut, harga solar di tingkat pengecer sempat melonjak hingga Rp.20.000 per liter.Tidak adanya SPBU khusus bagi nelayan juga menjadi kendala sendiri bagi nelayan di wilayah Sulbar.

3.1.2

Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau

Kelompok Makanan Jadi – Minuman – Rokok – Tembakautercatat mengalami inflasi sebesar 9,05% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 9,39% (yoy).Tingkat inflasi terbesar pada sub kelompok makanan jadi, yaitu sebesar 11,92% (yoy), kemudian tembakau dan minuman beralkohol 6,43% (yoy), terakhir minuman tidak beralkohol sebesar 4,89% (yoy). Masih tingginya tekanan inflasi di kelompok makanan jadi disebabkan oleh beberapa komoditas seperti ikan bakar, rokok kretek, dan mie seiring dengan peningkatan permintaan menjelang akhir tahun. Selain faktor permintaan, meningkatnya harga bahan baku juga menjadi faktor pendorong inflasi di kelompok makanan jadi khususnya produk-produk olahan berbahan dasar beras dan ikan. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Barat | Triwulan IV 2014 Sektor Industri Pengolahan Pendorong Utama Pertumbuhan

31


Tabel 3.3. Inflasi Kelompok Makanan Jadi SUB KELOMPOK

I-2014

y.o.y (%) II-2014 III-2014

IV-2014

Makanan Jadi Minuman Tdk Beralkohol

9.59 4.69

8.78 3.60

12.95 3.97

11.92 4.89

Tembakau & Min. Beralkohol

12.54

10.02

6.45

6.43

Inflasi Kelompok

9.31

8.02

9.39

9.05

Sumber: BPS

Grafik 3.3. Inflasi Kelompok Makanan Jadi

3.1.3

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar

Kelompok Perumahan Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar pada triwulan IV 2014 mencatat inflasi sebesar 8,28% (yoy), meningkat tajamdibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 5,43% (yoy).Peningkatan tekanan inflasi terutama adanya peningkatan inflasi di sub kelompok bahan bakar, penerangan dan air sebagai dampak kenaikan BBM jenis Premium dan Solar di bulan November 2014. Pada triwulan pelaporan, inflasi di sub kelompok ini mencapai 17,30% (yoy) meningkat dibandingkan inflasi di triwulan sebelumnya yang mencapai 10,59% (yoy). Kenaikan harga BBM juga berakibat pada kenaikan harga komoditas pada sub kelompok lainnya, hal ini terlihat dari kenaikan tekanan inflasi di sub kelompok biaya tempat tinggal, sub kelompok perelngkapan rumah tangga dan sub kelompok penyelenggaraan RT dimana pada triwulan pelaporan ketiga sub kelompok ini secara berurut mengalami inflasi sebesar 6,46% (yoy), 4,05% (yoy) dan 8,08% (yoy) lebih besar dibandingkan triwulan III 2014 yang secara berurut mengalami inflasi sebesar 4,18% (yoy), 2,95% (yoy) dan 8,05% (yoy). Tabel 3.4. Inflasi Kelompok Perumahan SUB KELOMPOK

Biaya Tempat Tinggal Bhn Bkr, Penerangan & Air Perlengkapan Rumah Tangga Penyelenggaraan RT Inflasi Kelompok

I-2014 4.92 9.02 6.49 4.10 5.82

y.o.y (%) II-2014 III-2014 6.70 4.18 6.84 10.59 5.52 2.95 5.34 8.05 6.51 5.43

IV-2014 6.46 17.30 4.05 8.08 8.28

Sumber: BPS

Grafik 3.4. Inflasi Kelompok Perumahan

3.1.4

Kelompok Sandang

Inflasi kelompok sandang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.Pada triwulan pelaporan inflasi kelompok ini tercatat sebesar 5,28% lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2014 yang tercatat sebesar 4,36%. Peningkatan tekanan inflasi di dorong oleh inflasi di sub kelompok sandang laki-laki, sub kelompok sandang wanita, dan sub kelompok sandang anak-anak dimana pada triwulan pelaporan ketiga sub kelompok ini secara berurut mengalami inflasi sebesar 7,84% (yoy), 3,46% (yoy) dan 6,08% (yoy) meningkat dibandingkan inflasi di periode sebelumnya yang secara perurut tercatat sebesar 5,43% (yoy), 2,91% (yoy) dan 5,14% (yoy). Di sisi lain penurunan tekanan inflasi terjadi di sub kelompok barang pribadi dan sandang lainnya, dimana pada triwulan IV 2014 inflasi tercatat sebesar 3,13% (yoy) menurun dibandingkan periode sebelumnya (5,28%; yoy). Peningkatan permintaan menjelang akhir tahun menjadi faktor pendorong inflasi kelompok sandang di triwulan IV 2014.Sesuai dengan pola tahun-tahun sebelumnya, permintaan barang sandang di akhir tahun mengalami peningkatan

32



dibandingkan triwulan sebelumnya.Even hari raya Natal yang di barengi dengan libur panjang akhir tahun meningkatkan permintaan masyarakat terhadap komoditas sandang. Tabel 3.5. Inflasi Kelompok Sandang SUB KELOMPOK Sandang Laki-laki Sandang Wanita Sandang Anak-anak Brg Pribadi & Sandang Lainnya Inflasi Kelompok

I-2014

2.15 3.81 2.70 2.28 2.79

y.o.y (%) II-2014 III-2014

1.89 3.75 3.72 6.02 3.61

5.43 2.92 5.14 4.05 4.36

IV-2014

7.84 3.46 6.08 3.13 5.28

Sumber: BPS

Grafik 3.5. Inflasi Kelompok Sandang

Dilain sisi, penurunan harga emas dunia menjadi faktor penahan inflasi kelompok sandang.Pada triwulan IV 2014, harga emas dunia kembali menunjukan penurunan melanjutkan tren sepanjang tahun 2014. Tercatat pada triwulan IV 2014 rata-rata harga emas dunia mencapai 1,199.48 USD/troy oz turun sebesar 5,56% (qtq) dibandingkan periode sebelumnya. Implikasi nya adalah pada harga emas perhiasan yang mengalami penurunan di triwulan IV 2014 (2,78%; qtq) yang selanjutnya menahan inflasi kelompok sandang tidak terakselerasi lebih lanjut.

3.1.5

Kelompok Kesehatan

Kelompok kesehatan kembali mengalami penurunan tekanan inflasi di triwulan IV 2014.Setelah mengalami penurunan tekanan yang signifikan di triwulan III 2014, kelompok ini kembali mengalami penurunan tekanan meski dalam level yang lebih rendah. Tercatat pada periode pelaporan kelompok ini mengalami inflasi sebesar 6,36% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat mengalami inflasi sebesar 6,76% (yoy) (Grafik 3.6). Turunnya laju inflasi kelompok ini terutama karena penurunan inflasi sub kelompok perawatan jasmani & kosmetika, dimana pada triwulan IV 2014 sub kelompok ini mengalami penurunan inflasi dari 7,36% (yoy) ke 5,02% (yoy). Di sisi lain, sub kelompok obatobatan dan sub kelompok jasa perawatan jasmani mengalami kenaikan inflasi dimana pada triwulan pelaporan kedua kelompok ini secara berurut mengalami inflasi sebesar 7,08% (yoy) dan 28,42% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang secara berurut mengalami inflasi sebesar 5,26% (yoy) dan 7,08% (yoy) (Tabel 3.6). Tabel 3.6. Inflasi Kelompok Kesehatan SUB KELOMPOK Jasa Kesehatan Obat-obatan Jasa Perawatan Jasmani Perawatan Jasmani & Kosmetika Inflasi Kelompok

y.o.y (%) I-2014

II-2014

III-2014

IV-2014

31.06 7.21 17.45 6.20 14.49

31.06 8.56 17.63 7.63 15.41

3.69 5.26 24.01 7.36 6.76

3.69 7.08 28.42 5.02 6.36

Sumber: BPS

Grafik 3.6. Inflasi Kelompok Kesehatan

Penurunan permintaan dan mulai stabilnya nilai tukar rupiah terhadap USD menjadi faktor utama penyebab penurunan tekanan inflasi di kelompok kesehatan. Permintaan akan layanan kesehatan serta produk kosmetika menurun pasca musim perayaan hari besar keagamaan di triwulan sebelumnya. Selain itu itu, dampak penyesuaian harga produk impor seiring mulai stabilnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap uang dollar Amerika Serikat (US$).Hal ini dinilai membuat harga produk perawatan jasmani dan kosmetik ikut mengalami penyesuaian (imported inflation).


33


3.1.6

Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga

Kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga mengalami peningkatan tekanan inflasi pada triwulan IV 2014. Pada triwulan laporan, inflasi kelompok ini tercatat sebesar 4,70% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang mencapai 4,62%(yoy) (Grafik 3.7). Naiknya inflasi tersebut di dorong oleh peningkatan inflasi di sub kelompok Olahraga dan sub kelompok rekreasi , dimana pada periode pelaporan dua sub kelompok ini secara berurut mengalami inflasi sebesar 7,26% (yoy) dan 10,28% (yoy) lebih tinggi dari triwulan III 2014 yang tercatat sebesar 6,77% (yoy) dan 10,12% (yoy). Sementara itu inflasi di sub kelompok jasa pendidikan dan sub kelompok kursus/pelatihan tercatat meningkat stabil di level 3,38% (yoy) dan 2,46% (yoy). Di sisi lain, sub kelompok perlengkapan pendidikan kembali mengalami deflasi sebesar -0,29% (yoy). Efek musiman menjadi faktor pendorong peningkatan inflasi di triwulan IV 2014.Peritiwa hari raya natal, musim liburan panjang akhir tahun, dan event hari jadi Sulawesi Barat ke-10 di awal periode pelaporan dinilai menjadi faktor penyebab peningkatan permintaan khususnya di sub kelompok rekreasi. Selain itu, berlangsungnya beberapa event olahraga dalam rangka hari jadi Sulawesi Barat ke-10 seperti Katinting racedanSandeq race menyebabkan kenaikan inflasi pada subkelompok olahraga. Tabel 3.7. Inflasi Kelompok Pendidikan SUB KELOMPOK

Jasa Pendidikan Kursus-kursus/Pelatihan Perlengkapan/Peralatan Pendd Rekreasi Olahraga Inflasi Kelompok

I-2014

4.27 2.46 1.99 2.59 4.47 3.38

y.o.y (%) II-2014 III-2014

4.27 2.46 0.76 3.87 6.11 3.38

3.38 2.46 -0.40 10.12 6.77 4.62

IV-2014

3.38 2.46 -0.29 10.28 7.26 4.70

Sumber: BPS

Grafik 3.7. Inflasi Kelompok Pendidikan

3.1.7

Kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Kenaikan BBM berdampak besar pada peningkatan inflasi di kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.Selain kenaikan harga BBM Solar dan Premium, kenaikan BBM juga di ikuti dengan penyesuaian tarif angkutan umum. Hal ini tercermin dari kenaikan inflasi sub kelompok transport dari 4,85% (yoy) di triwulan III 2014 menjadi 15,19% (yoy) di triwulan IV 2014. Inflasi terjadi merata di seluruh jenis angkutan, baik angkutan dalam kota, luar kota, angkutan penyebrangan, taxi, bahkan angkutan udara ikut mengalami kenaikan tekanan inflasi. Efek kenaikan BBM juga mengakibatkan kenaikan biaya pengiriman barang yang merupakan salah satu komponen perhitungan inflasi di subkelompok komunikasi dan pengiriman. Selain efek kenaikan BBM, kenaikan tekanan inflasi juga terjadi akibat kenaikan di sub kelompok jasa keuangan akibat dari kenaikan biaya administrasi kartu ATM dan biaya administrasi transfer uang. Tabel 3.8. Inflasi Kelompok Transpor SUB KELOMPOK

Transpor Komunikasi & Pengiriman Sarana & Penunjang Transpor Jasa Keuangan Inflasi Kelompok

I-2014

y.o.y (%) II-2014 III-2014

16.08 1.78 4.57 0.00 11.81

12.74 1.83 4.70 0.00 11.81

4.85 0.97 3.58 0.00 3.90

IV-2014

15.19 0.87 3.54 9.72 11.34

Sumber: BPS

Grafik 3.8. Inflasi Kelompok Transpor

34



3.2. Disagregasi Inflasi11 Bila dilihat dari disagregasi berdasarkan kelompoknya, peningkatan laju inflasi pada triwulan IV2014 didorong oleh peningkatan pada komponen inflasi inti, volatile food, dan administered price.Tekanan paling tinggi berasal dari komponen administered price sebagai dampak dari kenaikan harga BBM jenis Premium dan Solar yang di ikuti dengan kenaikan tarif angkutan umum. Peningkatan juga terjadi pada kelompok core terutama terjadi pada kelompok makanan jadin akibat meningkatnya harga bahan baku dan penigkatan permintaan menjelang event natal dan tahun baru. Selain itu, inflasi volatile food juga mengalami peningkatan terutama terjadi pada kelompok bahan makanan akibat terbatasnya pasokan beberapa bahan makanan seperti daging, telur, susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, dan bumbu-bumbuan.

3.3. Koordinasi Pengendalian Inflasi Perkembangan koordinasi pengendalian inflasi di Sulbar kembali menunjukkan perkembangan yang lebih baik lagi dari sisi kelembagaan dengan telah berdirinya TPID di seluruh kabupaten. Dengan peresmian TPID Kabupaten Majene pada tanggal 8 Juli 2014, maka saat ini TPID telah berdiri di seluruh kabupaten Sulawesi Barat (Tabel 3.9). Dengan telah berdirinya TPID di seluruh kabupaten maka diharapkan kedepannya koordinasi dan proses pengendalian inflasi dapat berjalan lebih baik. Tabel 3.9. TPID Di Sulawesi Barat NO

TPID

SURAT KEPUTUSAN NOMOR

TANGGAL

KET

1

Provinsi Sulawesi Barat

225 Tahun 2010

06-Apr-10

-

2

Kabupaten Mamuju Tengah

751/035/KPTS/XII/2013

23-Des-13

-

3

Kabupaten Mamasa

700/KPTS-II.b/I/2014

08-Jan-14

-

4

Kabupaten Mamuju Utara

170 Tahun 2014

20-Jan-14

-

5

Kabupaten Polewali Mandar

KPTS/580/241/HUK

21-Apr-14

-

6

Kabupaten Mamuju

18845/293/KPTS/V/2014

01-Mei-14

SAMPEL IHK

7

Kabupaten Majene

1489/HK/KEP-BUP/VII/2014

08-Jul-14

-

Selama triwulan IV 2014, TPID Sulbar telah melakukan koordinasi baik di tingkat provinsi.Salah satu kegiatan yang dilakukan TPID Sulbar di triwulan IV 2014 adalah penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) TPID yang dilaksanakan pada tanggal 6 s/d 7 November 2014 yang di pimpin oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan Provinsi Sulawesi Barat dengan agenda evaluasi perkembangan Inflasi Mamuju menjelang Kenaikan BBM, proyeksi dan antisipasi Dampak Kenaikan BBM Bersubsidi terhadap Sulbar, dan potensi Inflasi Sulawesi Barat menjelang Kenaikan BBM Bersubsidi dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Inflasi. Dari hasil HLM tersebut ditetapkan langkah langkah antisipasi untuk meminimalkan dampaknya terhadap resiko inflasi yang lebih tinggi antara lain : 1. Melakukan pembahasan terkait batas atas tariff angkutan baik antar kota maupun dalam kota secara wajar ( tidak berlebihan) dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat.

2.

Menjaga kelancaran pasokan dan distribusi barang (terutama bahan pangan)sehingga tidak memberikan tambahan tekanan inflasi.

3. 4.

Memperkuat program komunikasi kepada masyarakat dalam rangka mengelola ekspektasi inflasi

5.

Memperkuat dan memperbaiki sistim distribusi LPG 3 kg untuk meminimalkan penyalahgunaan mengingat subsidi pada komoditas ini masih cukup besar dan disparitas harganya dengan LPG 12 kg sangat lebar.

6.

Mempersiapkan stock pangan yang cukup, khususnya beras, karena penurunan produksi dan pengaruh El-Nino yang menyebabkan bergesernya musim tanam.

Mencegah dan melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan (penimbunan dan penyelewengan) BBM bersubsidi

11

Analisis disagregasi membagi inflasi menjadi inflasi inti (core inflation) dan inflasi non inti (volatile food dan administered price). Hal ini dilakukan untuk menghasilkan indikator inflasi yang lebih menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Barat | Triwulan IV 2014 Sektor Industri Pengolahan Pendorong Utama Pertumbuhan

35


7.

Melakukan penguatan pada beberapa sector yang dianggap penting untuk menjaga keterkaitan ekonomi terutama pada hasil peningkatan pertanian masyarakat di daerah masing masing.

8.

SKPD/instansi/lembaga terkait terus memonitor perkembangan harga harga ditingkat masyarakat sehingga intervensi pasar ( operasi pasar ) dapat ditempuh sewaktu waktu jika diperlukan.

9.

Menghimbau para pedagang dan distributor untuk tidak memanfaatkan situasi untuk kepentingan sesaat dengan melakukan spekulasi dan penimbunan barang yang menyebabkan langkanya pasokan ditingkat masyarakat. Terkait hal ini Pemprov/Pemkab/Lembaga/Institusi terkait dapat menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap aktivitas spekulasi yang melanggar hukum.

Hasil HLM TPID ini juga di tindak lanjuti dengan penyelenggaraan rapat teknis yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2014 dengan agenda tindak lanjut rekomendasi rapat koordinasi (High Level Meeting) Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan diskusi tentang pelaksanaan teknis pengendalian inflasi akibat dari kenaikan BBM bersusidi. Rapat teknis ini menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya:

1.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat diperintahkan agar segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan segera melakukan pembahasan untuk menetapkan batas atas tarif angkutan baik antar kota maupun dalam kota.

2.

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat agar segera melakukan koordinasi dengan Bulog dan Lembaga terkait dalam mempersiapkan stock pangan yang cukup terutama beras.

3.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bekerjasama dengan Kepolisian agar melakukan pengawasan, pencegahan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan (penimbunan dan penyelewengan) BBM bersubsidi dan LPG 3 kg.

4.

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat agar terus menerus memonitor perkembangan harga ditingkat masyarakat sehingga intervensi pasar (Operasi Pasar) dapat ditempuh sewaktu waktu jika diperlukan, dan juga menghimbau kepada para pedagang dan distributor untuk tidak melakukan aktifitas spekulasi.

5.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Biro Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat agar memberikan informasi kepada masyarakat melalui media massa dalam rangka mengelola ekspektasi inflasi bahwa dampak dari penyesuaian harga BBM ini hanya berlangsung dalam 3 bulan ke depan, penyesuaian harga yang terjadi adalah bukan menaikkan harga BBM tetapi menghilangkan subsidi BBM dan dampak dari dihilangkannya subsidi BBM tersebut adalah merupakan upaya reformasi dibidang energi yang diperlukan untuk kesehatan, dan perekonomian dalam jangka waktu panjang, dan juga kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat seyogyanya terukur karena hanya diakibatkan oleh kenaikan distribusi saja sementara stok mencukupi.

36


4. SISTEM KEUANGAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Bab 4 Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran

Kinerja perbankan di Sulbar pada triwulan IV 2014 mengalami pertumbuhan namun lebih lambat dibandingkan dengan triwulan III 2014. Beberapa indikator utama seperti penghimpunan dana pihak ketiga, serta penyaluran kredit tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan. LDR tercatat naik dari 133,43% pada triwulan lalu menjadi 146,78%. Total kredit mengalami pertumbuhan sebesar 7,47% pada triwulan IV 2014 lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 9,13%. Risiko kredit perbankan masih terjaga pada level yang aman dengan angka Non Performing Loans (NPLs secara total berada di bawah 5%). Perlambatan kinerja perbankan juga tercermin pada kinerja sistem pembayaran, salah satunya terefleksi dari transaksi RTGS. Baik total nilai dan jumlah transaksi RTGS mengalami kontraksi pada triwulan laporan.


37

BAB 4 SISTEM KEUANGAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

4.1. Kondisi Umum Perbankan12 4.1.1

Perkembangan Kelembagaan

Dari sisi kelembagaan, pada triwulan IV 2014, jumlah bank umum di Sulbar relatif tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebanyak 14 bank. Dari jumlah tersebut, 12 diantaranya merupakan bank konvensional sedangkan sisanya merupakan bank syariah. Kemudian, jumlah BPR juga tercatat masih tetap sama seperti periode sebelumnya yaitu sebanyak 3 (tiga) BPR. Sementara itu, jumlah jaringan kantor bank di Sulbar hingga periode laporan tercatat sebanyak 82 kantor, atau tidak terdapat perubahan (Tabel 4.1). Tabel 4.1. Perkembangan Kelembagaan Bank Umum dan BPR

2012

RINCIAN

I

Bank Umum (Konv. + Syariah) Konvensional Syariah Jumlah Kantor* BPR

II

2013 III

IV

I

II

2014 III

IV

I

II

III

IV

12

12

12

12

13

13

13

14

14

14

14

14

10

10

10

10

11

11

11

12

12

12

12

12

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

70

74

74

75

76

76

76

81

81

81

82

82

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

*) Termasuk Kanwil, KP, KC, KCP, BRI Unit, KK, KF

4.1.2

Aset Perbankan

Total aset bank umum Sulbar pada triwulan IV 2014 tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Aset perbankan tercatat tumbuh sebesar 11,67% (yoy) atau menjadi Rp4,79 triliun, lebih tinggi dari triwulan III 2014 yang tumbuh sebesar 5,11% (yoy) (Tabel 4.2). Meningkatnya pertumbuhan aset perbankan disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan aset bank pemerintah. Aset bank pemerintah tercatat tumbuh 13,87% (yoy) menjadi Rp4,32 triliun setelah sebelumnya tumbuh sebesar 4,94% (yoy). Aset bank swasta turun dari 6,63% (yoy) pada triwulan III 2014 menjadi -5,25% (yoy) dengan total aset sebesar Rp0,47 triliun. Tabel 4.2. Aset Bank Umum Menurut Kelompok Bank Pertumbuhan (%, yoy) Aset Menurut Kelompok Bank

Nominal (Rp Miliar)

2013

2014

I

II

III

IV

I

II

Total Aset

24.94

21.27

24.07

15.79

14.44

10.43

Bank Pemerintah

24.97

21.27

23.11

13.74

12.98

Bank Swasta Nasional

24.62

21.28

33.05

34.43

27.40

4.1.3

2013 III

2014

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

5.11

11.67

3,860

4,122

4,440

4,291

4,417

4,552

4,667

4,792

9.76

4.94

13.87

3,471

3,704

3,980

3,796

3,922

4,065

4,176

4,323

16.44

6.63

(5.25)

389

418

460

495

495

487

491

469

Intermediasi Perbankan

Pada triwulan IV 2014, baik penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) maupun penyaluran kredit mengalami pertumbuhan walaupun terjadi perlambatan. Melambatnya pertumbuhan pada tabungan dan simpananmenyebabkan perlambatan kinerja DPK secara keseluruhan. Jenis simpanan tabungan tumbuh melambat dengan angka pertumbuhan tercatat sebesar 3,84% (yoy) di triwulan IV 2014 setelah sebelumnya tumbuh mencapai 10,96% (yoy). Sejalan dengan tabungan, jenis simpanan dalam bentuk deposito juga mengalami perlambatan pertumbuhan dari 80,02% (yoy) pada triwulan III 2014 menjadi 25,35% (yoy) pada triwulan IV 2014. Sebaliknya, jenis simpanan giro mengalami ekspansi pada triwulan laporan. Kinerja giro tercatat meningkat hingga 8,02% (yoy) setelah sebelumnya turun sebesar -0,61% (yoy) pada triwulan III 2014.Selanjutnya, DPK secara total tumbuh sebesar 6,0% (yoy) menjadi Rp2,92 triliun, atau tumbuh lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat11,23% (yoy)(Tabel 4.3).

12

Dimulai dengan publikasi pada triwulan I 2014, asesmen perkembangan indikator perbankan menggunakan data lokasi bank untuk kredit yang disalurkan serta menggunakan data lokasi bank pelapor untuk DPK yang dihimpun

38



Dalam aspek penyaluran kredit mengalami pertumbuhan positif meskipun terjadi perlambatanyang didorong oleh perlambatan kredit modal kerja dan kredit konsumsi. Kredit modal kerja tercatat tumbuh walaupun lebih lambat pada triwulan IV 2014 sebesar 10,10% (yoy) setelah sebelumnya mencatat angka pertumbuhan sebesar 13,21% (yoy) pada triwulan III 2014. Kredit konsumsi juga masih menunjukkan kinerja yang melambat. Pada triwulan laporan, kredit konsumsi tumbuh 13,17% (yoy), lebih rendah dari triwulan III 2014 (14,76%, yoy). Sementara itu, meski masih mengalami kontraksi, kredit untuk keperluan investasi mencatat sedikit perbaikan menjadi -1,34% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar -3,76% (yoy). Total kredit secara keseluruhan tumbuh sebesar 10,61% (yoy) menjadi Rp4,28 triliun setelah pada triwulan III 2014 tumbuh sebesar 12,20% (yoy). Dengan pertumbuhan kredit yang lebih tinggi daripada pertumbuhan DPK, LDR perbankan tercatat meningkat dari 133,43% menjadi 146,78% pada triwulan laporan (Tabel 4.3). Tabel 4.3. Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit Bank Umum Pertumbuhan (%, yoy) Komponen

2014

I

II

23.56

11.03

10.57

a. Giro

30.57

27.56

11.22

1.27

3.50

b. Tabungan

22.42

4.22

10.22

16.16

13.22

c. Deposito

7.18

4.09

10.17

12.08

(2.21)

19.51

17.12

15.85

15.04

DPK

Kredit a. Modal Kerja

Nominal (Rp Miliar)

2013 III

IV 13.07

I

II

9.10

2013 III

13.47

IV

I

II

III

(0.61)

8.02

794

899

987

467

822

914

981

504

3.84

1,580

1,580

1,672

2,108

1,789

1,815

1,855

2,189

55.78

80.02

25.35

182

196

177

176

178

306

318

221

14.87

13.60

12.20

10.61

3,452

3,625

3,751

3,870

3,966

4,118

4,208

4,280

1,246

1,270

1,295

1,334

1,359

1,448

1,466

1,469

313

407

409

416

426

373

394

410

1,893

1,948

2,046

2,120

2,181

2,297

2,348

2,399

135.03

135.52

132.27

140.67

142.17

135.67

133.43

146.78

4.56

4.46

4.19

3.81

4.68

4.59

4.43

3.43

7.21

9.95

9.06

14.02

13.21

10.10

43.31

38.83

36.14

(8.21)

(3.76)

(1.34)

c. Konsumsi

27.65

39.47

17.34

14.53

15.17

17.87

14.76

13.17

LDR (%) NPLs Gross (%)

3,035

IV

10.96

49.87

2,789

III

1.75

(11.00)

2,751

II

14.88

9.68

2,836

I

6.00

16.13

2,675

IV

11.23

b. Investasi

2,557

2014

3,154

2,916

Berdasarkan sektor ekonomi, pertumbuhan kreditpada triwulan IV 2014 tumbuh lebih lambat dibanding triwulan III 2014, antara lain disebabkan olehperlambatan kinerja kredit dengan memiliki pangsa terbesar yaitu kredit pada sektor perdagangan yang tumbuh sebesar 8,26% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 10,43% (yoy). Perlambatan pertumbuhan dialami hampir seluruh jenis kredit yang disalurkan seperti sektor listrik, gas, dan air (LGA), sektor pertambangan, sektor konstruksi dan industri pengolahan. Sektor LGA tercatat mengalami perlambatan dari sebelumnya tumbuh 310,04% (yoy) menjadi 86,77% (yoy) pada triwulan laporan. Meski demikian, terdapat sektor lain yangmengalami perbaikan kinerja yaitu sektor pengangkutan (Tabel 4.4). Dari segi kualitas, rasio Non Performing Loans (NPLs) perbankan mengalami perbaikan dantetap terjaga pada level aman (di bawah 5%), yaitu sebesar 3,43% pada triwulan IV 2014 atau lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4.43% (Tabel 4.3). Tabel 4.4. Kredit Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi Pertumbuhan (%, yoy) Komponen

Nominal (Rp Miliar)

2013

2014 IV

2013

17.12

15.85

15.04

14.87

13.60

12.20

8.75

3,452

3,625

3,751

3,870

3,966

4,118

4,208

4,208

26.74

33.20

23.15

29.29

35.09

14.21

17.47

17.44

169

196

205

217

229

224

241

254

Pertambangan

43.33

9.82

6.46

16.76

(11.16)

(3.97)

36.97

7.43

2.2

2.0

2.0

2.2

2.0

1.9

2.8

2.4

Industri Pengolahan

44.82

(15.78)

(14.59)

31.31

34.15

29.57

41

33

33

36

37

43

44

47

7.38

92.38

113.24

344.97

310.04

86.77

0.4

0.7

0.8

0.8

0.9

2.9

3.1

1.5

119.59

II

III

IV

I

II

IV

19.51

124.10

I

III

Pertanian

(9.36)

II

2014

Kredit

(3.99)

I

IV

II

Listrik, Gas, Air

III

III

I

Konstruksi

(19.63)

(7.00)

(8.19) 181.72

30.75

(5.36)

(7.93)

(8.86)

37

44

48

46

48

41

44

42

Perdagangan

18.79

(0.32)

18.26

18.75

7.88

10.43

8.26

1,078

1,241

1,236

1,268

1,280

1,338

1,365

1,373

Pengangkutan

88.22

7.58

14.50

(3.41)

6.38

59.94

55.48

57.02

7.1

5.6

6.2

7.0

7.5

9.0

9.6

11.0

0.81

63.44

63.60

(14.93)

40.29

(8.86)

(32.78)

(28.14)

40

64

64

59

55

58

43

42

(7.46)

(1.85)

(5.83)

85

91

109

114

125

84

107

107

18.79

14.76

13.19

1,993

1,948

2,046

2,120

2,181

2,314

2,348

2,399


39

Jasa Dunia Usaha

20.23

Jasa Sosial Masyarakat

(23.36)

(7.50)

40.29

66.13

47.64

Lain-lain

23.17

32.33

13.04

9.27

9.40


4.2. Stabilitas Sistem Keuangan 4.2.1

Ketahanan Sektor Korporasi Daerah

Di triwulan IV 2014, penyaluran kredit korporasi di Sulbar tetap didominasi sektor perdagangan. Kredit korporasi tercatat memiliki pangsa sangat rendah yaitu 1,61% terhadap total kredit produktif. Hal tersebut mengindikasikan perkembangan UMKM dan kredit konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga lebih dominan dalam menggunakan jasa pembiayaan perbankan di Sulbar. Dari kredit korporasi, kredit kepada sektor perdagangan memiliki pangsa terbesar yaitu 89% atau Rp26,86 miliar (kredit produktif non-UMKM). Pangsa sektor perdagangan tersebut melebihi setengah dari total kredit yang disalurkan pada triwulan IV 2014. Selain sektor perdagangan, sektor yang memiliki pangsa terbesar adalah sektor jasa sosial masyarakat, sektor konstruksi dan sektor industri pengolahan dimana sumbangan masing-masing adalah 6,80%, 1,95% dan 1,08% (Grafik 4.1).

Dari aspek pertumbuhan, penyaluran kredit kepada sektor korporasi pada triwulan IV 2014 mengalami penurunan atau terkontraksi. Penurunan ini terutama didorong oleh kinerja sektor pertanian dan jasa dunia usaha yang menurun pada triwulan laporan. Sektor ini tercatat menurun masing-masing hingga -99,94% (yoy) dan -98,58% (yoy) pada triwulan IV 2014. Sementara sektor perdagangan mampu menahan laju penurunan yang lebih dalampada kredit sektor korporasi dengan pertumbuhan mencapai 146,20%. Secara total, kredit korporasi mengalami penurunan sebesar -56,49% (yoy) lebih tinggi angka penurunan yang tercatat pada triwulan sebelumnya sebesar -55,97% (yoy)(Grafik 4.2).

Dari aspek kualitas, penyaluran kredit korporasi secara keseluruhan mengalami perbaikan kinerja. Pada triwulan laporan, kualitas penyaluran kredit yang diukur dari rasio non-performing loans atau NPLs kembali mengalami perbaikan menjadi 0,04% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,06% (Grafik 4.3). Turunnya NPLs sektor perdagangan menjadi faktor utama penyebab turunnya rasio NPLs secara keseluruhan. Meski memiliki kualitas yang membaik, dampak penyaluran kredit korporasi terhadap keseluruhan kredit tidak signifikan mengingat pangsanya yang sangat kecil dibandingkan kredit UMKM maupun kredit lain-lain (konsumsi).

40

Pangsa Triwulan IV 2014 Pertanian (0.1%) Industri (1.1%) Konstruksi (1.9%) Perdagangan (89%)

Jasa Sosial Masyarakat (6.8%) Lainnya (1.1%)

Grafik 4.1. Pangsa Kredit Menurut Sektor Korporasi

250

%, yoy

200

Pertanian

Perdagangan

Total

Jasa Dunia Usaha

150 100 50

0 (50)

(100) I

II

III

IV

I

II

2012

III

IV

I

II

2013

III

IV

2014

Grafik 4.2. Pertumbuhan Kredit Korporasi

Total

Jasa Dunia Usaha

Pertanian - Skala Kanan

Perdagangan - Skala Kanan

%

%

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0


0 I

II

III 2012

IV

I

II

III

IV

I

2013

Grafik 4.3. NPLs Kredit Korporasi

II

III 2014

IV


4.2.2

Ketahanan Sektor Rumah Tangga Daerah

Kredit rumah tangga multiguna beserta kredit rumah tangga jenis lainnya mengambil pangsa yang terbesar dalam struktur kredit rumah tangga pada triwulan IV 2014. Dari total kedit yang disalurkan kepada rumah tangga sebesar Rp2,39 triliun, kredit multiguna memiliki pangsa mencapai lebih dari 50%, disusul kredit rumah tangga lainnya (37,8%), KPR (10,3%), dan terakhir kredit kendaraan bermotor atau KKB (0,5%) dengan pangsa yang terkecil (Grafik 4.4).

Pangsa Triwulan IV 2014 Kredit Pemilikan Rumah, KPR (10.3%) Kredit Kendaraan Bermotor, KKB (0.5%) Kredit Multiguna (51.5%) Kredit Rumah Tangga Lainnya (37.8%)

Grafik 4.4. Pangsa Jenis Kredit Rumah Tangga

Searah dengan kredit pada umumnya, penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga mengalami pertumbuhan namun melambat di triwulan IV 2014. Perlambatan tersebut disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan kredit yang disalurkan untuk hampir seluruh jenis kredit rumah tangga, kecuali kredit multiguna dan kredit kendaraan bermotor (KKB) yang masih mengalami akselerasi pertumbuhan. Secara keseluruhan, kredit rumah tangga tumbuh lebih kecil dari triwulan sebelumnya yaitu dari 14,76% (yoy) menjadi 13,19% (yoy).

Total Lainnya Multiguna - Skala Kanan

%, yoy 390 340 290 240 190 140 90 40 (10) (60)

KPR KKB - Skala Kanan

%, yoy 2,000

1,500 1,000 500 0

(500) I

II

III

IV

I

II

2012

III

IV

I

II

2013

III

IV

2014

Grafik 4.5. Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga

Secara total, kualitas kredit ke sektor rumah tangga tetap masih terjaga pada tingkat yang aman di triwulan IV 2014. Seluruh jenis kredit rumah tangga memiliki angka NPLs di bawah angka batas atas yang ditetapkan yaitu 5%. KPR yang mencatat angka NPLs tertinggi, sebesar 2,25% juga tetap memiliki rasio yang tergolong aman (Grafik 4.6). Angka NPLs yang tercatat secara total adalah 0,78% atau mengalami perbaikan dibandingkan triwulan triwulan sebelumnya yang memiliki NPLs sebesar 1,14%. Cukup rendahnya NPLs didukung oleh kualitas kredit yang baik pada jenis KKB, kredit multiguna, maupun kredit rumah tangga lainnya.

Total

3.0

KKB

Lainnya

Multiguna

KPR - Skala Kanan

%

%

12

2.5

10

2.0

8

1.5

6

1.0

4

0.5

2

0.0

0 I

II

III 2012

IV

I

II

III

IV

I

2013

II

III

IV

2014

Grafik 4.6. NPLs Kredit Rumah Tangga

4.3. Pengembangan Akses Keuangan Penyaluran kredit UMKM kembali mengalami pertumbuhan yang positif namun terjadi perlambatan pada triwulan IV 2014. Melambatnya pertumbuhan kredit di UMKM dari 11,99% pada triwulan III 2014 menjadi 10,12% pada triwulan IV 2014 lebih disebabkan kepada unsur kehati-hatian yang diterapkan dari pihak perbankan. Angka NPLs kredit UMKM bergerak membaik pada triwulan IV 2014 hingga mencapai 6,92% dibanding triwulan III 2014 yang tercatat sebesar 8,71% (Grafik 4.7). Angka tersebut telah berada di atas batas aman yang ditetapkan yaitu sebesar 5%. Meskipun NPLs untuk keseluruhan kredit perbankan Sulbar masih di bawah 5%, kualitas kredit UMKM harus terus ditingkatkan melalui pendampingan dari para pemangku kepentingan. Sementara itu, pangsa kredit UMKM terhadap total kredit produktif di Sulbar mencapai 43,23% atau sebesar Rp1,85 triliun. Dari nilai tersebut, sebesar 78% merupakan kredit UMKM yang digunakan untuk modal kerja sedangkan sisanya digunakan untuk investasi (Grafik 4.8).


41


NPLs UMKM 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Pertumbuhan Kredit UMKM - Skala Kanan %, yoy

%

Pangsa Kredit UMKM 35

Modal Kerja

30

Investasi

25 20

22%

15

Total Kredit UMKM 43%

Total Kredit Non-UMKM 57%

10 5

78%

0 I

II

III

IV

2012

I

II

III

IV

I

II

2013

III

IV

2014

Grafik 4.7. Pertumbuhan dan NPLs Kredit UMKM

Grafik 4.8. Pangsa Kredit UMKM

4.4. Perkembangan Sistem Pembayaran Transaksi nontunai melalui sarana RTGS ditandai dengan pertumbuhan yang mengalami kontraksi pada triwulan IV 2014 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Secara total, nilai transaksi BI-RTGS Sulbar di triwulan IV 2014 sebesar Rp1,9 triliun atau turun -16,70% (yoy), jauh lebih baik jika dibandingkan triwulan III 2014 yang penurunannya relatif besaryaitu -25,52% (yoy) (Tabel 4.5). Transaksi BI-RTGS pada periode laporan masih didominasi aliran dana yang masuk (to) ke perbankan Sulbar dengan nilai Rp0,98 triliun, lebih tinggi dari aliran yang keluar (from) dari perbankan Sulbar yang tercatat sebesar Rp0,88 triliun pada triwulan IV 2014 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp0,59 triliun. Sementara itu, kegiatan RTGS antarbank di Sulbar (From-To) tercatat mencapai Rp0,51 triliun. Volume transaksi RTGS juga tercatat mengalami kinerja yang menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Setelah terjadi penurunan pertumbuhan volume sebesar -3,77% (yoy) pada triwulan III 2014, jumlah transasksi RTGS di Sulbar pada triwulan IV 2014 mengalami penurunan yang lebih dalam hingga mencapai -14,07% (yoy) (Tabel 4.5). Tabel 4.5. Perkembangan Transaksi RTGS

Keterangan Nilai (Rp Miliar)

From

Volume Nilai (Rp Miliar)

To

Volume

From-To TOTAL

42

Nilai (Rp Miliar) Volume Nilai (Rp Miliar) Volume

2013 I

II

2014 III

IV

I

II

Pertumbuhan Tw IV 2014

III

IV

(qtq)

(yoy) 19.27%

268.59

387.58

489.35

740.60

406.16

558.63

586.93

883.35

50.50%

2,463

2,838

2,761

2,831

2,367

2,643

2,693

2,822

4.79%

-0.32%

1,036.43

973.12

1,474.24

1,454.40

1,129.64

789.08

865.07

981.58

13.47%

-32.51%

742

905

1,287

1,893

848

929

1,212

1,556

28.38%

-17.80%

14.75

30.92

42.92

105.88

21.87

27.71

42.47

51.79

21.94%

-51.08%

59

117

195

644

58

88

178

235

32.02%

-63.51%

1,319.77

1,391.62

2,006.51

2,300.88

1,557.67

1,375.42

1,494.48

1,916.72

28.25%

-16.70%

3,264

3,860

4,243

5,368

3,273

3,660

4,083

4,613

12.98%

-14.07%



Boks 4.A.

Sosialisasi Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah (CIKUR)

Selain sosialisasi GNNT di atas, pada akhir triwulan tahun 2014, sosialisasi tentang sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai dilakukan di Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamasa. Selain bertujuan untuk memasyarakatkan penggunaan alat pembayaran non-tunai, sosialisasi yang dihadiri oleh kalangan perbankan, instansi pemerintah, pelajar dan masyarakat umum ini juga mengupas studi kasus penanganan tindak pidana pemalsuan uang.

Gambar 4.1.A Sosialisasi Sistem Pembayaran di Kabupaten Mamuju Tengah


43



44


5. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Bab 5 Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Barat pada Agustus 2014 sebesar 2,08% atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya 1,60% (Agustus 2013). Demikian pula, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan, terutama berada di kota. Namun, apabila dihitung rasio penduduk miskin dibandingkan seluruh penduduk, persentase penduduk miskin relatif turun menjadi 12,1% pada September 2014 dibandingkan Maret 2014 (12,3%). Sementara itu, indikator kesejahteraan yang dapat mencerminkan kondisi kinerja sektor unggulan (pertanian) pasca kenaikan harga BBM, yaitu Nilai Tukar Petani (NTP),juga cenderung melemah pada akhir tahun 2014 dibandingkan dengan kuartal ketiga 2014.Namun demikian, dari sisi upah minimum, terjadi peningkatan UMP 2015 yang relatif tinggi mencapai 18,2% menjadi Rp1,655 juta.


45

BAB 5 KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

5.1. Tenaga Kerja Jumlah penduduk yang bekerja di Sulbar pada Agustus 2014 meningkat tipis dibandingkan periode sebelumnya. Per Agustus 2014, angkatan kerja Sulbar tercatat sebanyak 608,4 ribu orang, mengalami peningkatan sebesar 6,65% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2013. Dari jumlah tersebut jumlah penduduk yang bekerja sejumlah 595,8 ribu orang, meningkat 13,71% (yoy) dibandingkan kondisi tenaga kerja Agustus 2013. Jumlah penduduk usia kerja, namun bukan angkatan kerja pada Agustus 2014 mengalami penuruan sebesar -6,96% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Sulbar pada Agustus 2014 tercatat sebesar 71,06%, mengalami peningkatan dari Agustus 2013 yang tercatat 66,82%. Peningkatan TPAK sebagai indikasi penyerapan tenaga kerja yang semakin membaikdi periode laporan. Peningkatan penduduk yang bekerja terutama didorong oleh peningkatan jumlah pekerja penuh dan pekerja paruh waktu, sementara jumlah pekerja setengah penganggur mengalami penurunan pada Agustus 2014. Sektor primer (pertanian) pada Agustus 2014 menyerap lebih sedikit tenaga kerja dibandingkan Agustus 2013. Sektor primer pada bulan Agustus 2014 masih merupakan penyerap tenaga kerja terbesar yaitu sebanyak 338,6 ribu orang meskipun porsinya sedikit berkurang dari 57,6% pada Agustus 2013 menjadi 56,84% pada Agustus 2014. Jumlah tenaga kerja sektor sekunder (industri dan konstruksi) mencatat pertumbuhan paling tinggi yaitu sebesar 9,3% (yoy) sementara tenaga kerja sektor tersier mengalami penurunan sebesar -0,4% (yoy). Peningkatan jumlah tenaga kerja sektor sekunder sehubungan dengan telah dimulainya proyek-proyek pemerintah pada triwulan III 2014. Sektor formal dan informal pada Agustus 2014 menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan Agustus 2014. Jumlah tenaga kerja pada sektor formal dan informal mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan masing-masing sebesar 19,4 ribu orang (13,9%) dan 52,39 ribu orang (13,7%) dibandingkan Agustus 2013. Namun, jika dilihat dari periode sebelumnya, terjadi penurunan tenaga kerja formal dari 179,77 ribu orang (30,4%) pada Februari 2013 menjadi 159,8 ribu orang (26,8%) pada Agustus 2014. Sementara tenaga kerja informal mengalami peningkatan dari 411,35 ribu orang (69,6%) menjadi 435,99 ribu orang (73,2%). Pekerja formal merupakan kategori pekerja yang berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan dengan porsi masing-masing sebesar 2,01% dan 24,81% pada Agustus 2014. Sisanya adalah pekerja informalyang mencakup kategori pekerja yang berusaha sendiri (16,06%), berusaha dibantu buruh tidak tetap (24,93%), pekerja bebas (6,59%) dan pekerja tidak dibayar (25,59%).

Sumber: BPS Grafik 5.1. Komposisi Pekerja per Sektor Ekonomi

Sumber: BPS Grafik 5.2. Komposisi Pekerja per Sektor Formal - Informal

Tabel 5.1. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama

Sumber: BPS

46



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Barat mengalami kenaikan pada Agustus 2014 namunmasih merupakan yang terendah di Sulawesi. Angka TPT Sulbar tercatat sebesar 2,08% mengalami kenaikan dari 1,60% pada Februari 2014. Dengan persentase tersebut, selama empat tahun berturut-turut, Sulbar selalu menjadi provinsi dengan TPT yang paling rendah di Sulawesi. Tingkat pengangguran Sulbar juga lebih rendah dibandingkan tingkat pengangguran nasional yang tercatat 5,94%. Tabel 5.2. Tingkat Pengangguran di Provinsi se-Sulawesi

Sumber: BPS, diolah Sumber: BPS, diolah Grafik 5.3. Pengangguran di Sulbar

5.2. Penduduk Miskin13 Jumlah penduduk miskin di Sulbar hingga September 2014 meningkat dibanding Maret 2014, yang terutama terjadi di kota. Jumlah penduduk miskin di Sulbar mengalami peningkatan menjadi 154,69 ribu pada September 2014, dari 153,89ribu per Maret 2014, atau naik tipis sebesar 0,32% (yoy). Jumlah penduduk miskin kota mengalami peningkatan sebesar 21,47% (yoy) menjadi 29,87 ribu orang (Grafik 6.3). Sementara penduduk pedesaan yang mengalami penurunan sebesar -3,70% (yoy), menjadi 124,82 ribu orang (Grafik 6.3). Penduduk miskin di pedesaan menyumbang 80,69% dari total penduduk miskin yang ada, sedangkan sisanya sebesar 19,31% disumbang oleh penduduk kota. Sementara itu, apabila dihitung rasio penduduk miskin dibandingkan seluruh penduduk, persentase penduduk miskin turun menjadi 12,1% pada September 2014 dibandingkan Maret 2014 (12,3%). 180

ribu orang

%

160

140

14,0

13,9

30

90%

13,5

70%

13,0

60%

13,2 13,0

100

126,9

80

129,6

127,58

124,82

26,3

27,8

132,3

135,19

131,5

12,2

12,3 12,1

12,0 11,5

29,68

28,2

29,1

27,1

24,6

26,31

29,87

Sep-11

Mar-12

Sep-12

Mar-13

Sep-13

Mar-14

Sep-14

0

Desa

Kota

% Total Penduduk Miskin - sisi kanan

12,1

30% 7,4

8,3

12,8

18,4

13,6

15

10

9,5

5

10%

11,0

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 5.4. Jumlah Penduduk Miskin Sulawesi Barat

40%

20%

25 20

17,4

50%

12,5 12,3

40

20

100%

80%

120

60

14,5

0%

0

Malut Sulut Sulsel Sulbar Sultra Sulteng Gor Maluku Irjabar Papua

Desa

Kota

% Total Penddk Miskin - kanan

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 5.5. Persentase Jumlah Penduduk Miskin Sulampua Menurut Provinsi September 2014

Pertumbuhan garis kemiskinan pada September 2014 baik di kota maupun di desa mengalami perlambatan di bandingkan dengan Maret 2014. Perlambatan tersebut sejalan dengan perlambatan inflasi pada September 2014 menjadi sebesar 4,47% (yoy) dari yang sebelumnya sebesar 5,01% (yoy) pada Maret 2014. Turunnya inflasi didorong oleh pelemahan tekanan inflasi kelompok bahan makanan, kelompok perumahan, serta kelompok kesehatan. Pelemahan tekanan inflasi kelompok bahan makanan terjadi pada komponen volatile food yang didukung oleh harga barang yang turun setelah Ramadhan. Namun demikian, kondisi kemiskinan di atas belum mencerminkan dampak setelah kenaikan 13

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki ratarata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Barat | Triwulan IV 2014 Sektor Industri Pengolahan Pendorong Utama Pertumbuhan

47


harga bahan bakar minyak pada November 2014, sehingga mendorong inflasi pada akhir 2014 meningkat menjadi 7,89% (yoy). Tabel 5.3. Garis Kemiskinan Sulsel Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)

Pertumbuhan YoY

Inflasi YoY

Sep-13

Mar-14

Sep-14

Sep-13

Mar-14

Sep-14

Sep-13

Mar-14

Sep-14

Kota

230.973

235.934

245.959

8,65%

8,01%

6,49%

5,86%

5,01%

4,47%

Desa

228.346

233.215

246.695

11,18%

10,08%

8,04%

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Persentase jumlah penduduk miskin di Sulbar relatif cukup rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain seSulampua. Persentase penduduk miskin Sulbar berada pada urutan keempat terendah (12,1%) setelah Provinsi Maluku Utara (7,4%), Sulawesi Utara (8,3%), dan Sulawesi Barat (9,5%) (Grafik 6.4). Urutan Provinsi Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat tersebut juga tidak mengalami perubahan dibandingkan kondisi pada Maret 2014. Sedangkan persentase jumlah penduduk miskin tertinggi di Sulampua tercatat sebesar 27,8% dan masih terdapat di Provinsi Papua. Peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP)tetap tinggi pada tahun 2015.PeningkatanUMP Sulbar tahun 2015 lebih dari dua digit, mencapai 18,2% dibandingkan tahun 2014, sehingga UMP Provinsi Sulawesi Barat 2015mencapai sebesar Rp1,655 juta. Namun demikian, peningkatan UMP Sulbar tersebut tercatat masih lebih rendah dibandingkan rata-rata kenaikan Komponen Hidup Layak (KHL) yang sebesar 32,95%, sehingga nilainya menjadi Rp1,981 juta. Peningkatan UMP Sulbar diperkirakan sudah mempertimbangkan ukuran ekonomi Sulbar yang cenderung ditopang oleh sektor informal. 2.500

25%

Rp ribu 20,2%

2.000

20% 18,2%

15%

1.165

12,0%

1.000

1.200

1.500

10%

1.981

1.655

1.490

3,4%

1.400

1.127

1.127

1.006

1.006

6,5%

500 -

5% 0%

2011 UMP

2012

2013

KHL

2014

2015

% Kenaikan UMP - sisi kanan

Sumber: BPS Grafik 5.6. Perkembangan UMP Provinsi Sulbar

5.3. Rasio Gini14 Gini ratio Provinsi Sulawesi Barat kembali memburuk setelah 2 tahun terakhir menunjukkan pembaikan. Nilai giniratio Sulbar pada tahun 2013 meningkat menjadi 0,35 atau memburuk dibandingkan tahun 2012 yang tercatat sebesar 0,31. Semakin besarnya indikator yang menunjukkan ketimpangan pendapatan penduduk tersebut yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh melemahnya indikator ketenagakerjaan dan NTP pada periode dimaksud. Namun demikian, giniratio Sulbar masih lebih rendah daripada angka Nasional (0,41). Dibandingkan provinsi lain di Sulampua, nilai gini ratio Sulawesi Barat relatif rendah. Angka gini ratio tertinggi masih tercatat di Gorontalo dan Papua dengan nilai yang sama dengan tahun lalu yaitu 0,44. Angka berikutnya sebesar 0,43 tercatat untuk Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat. Sementara itu, nilai gini ratio terendah (0,32) terjadi di Maluku Utara yang sedikit menurun dibandingkan tahun 2012 (0,34).

14

Angka koefisien gini adalah ukuran kemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan.Angka koefisien gini terletak antara 0 (nol) dan 1 (satu).Nol mencerminkan kemerataan sempurna dan satu menggambarkan ketidakmeraaan sempurna.

48



Tabel 5.4. Nilai Gini Ratio

Provinsi

2010

2011

2012

2013

Gorontalo

0,43

0,46

0,44

0,44

Papua

0,41

0,42

0,44

0,44

Sulawesi Barat

0,40

0,41

0,41

0,43

Sulawesi Tenggara

0,42

0,41

0,40

0,43

Papua Barat

0,38

0,40

0,43

0,43

Sulawesi Utara

0,37

0,39

0,43

0,42

Sulawesi Tengah

0,37

0,38

0,40

0,41

Maluku

0,33

0,41

0,38

0,37

Sulawesi Barat

0,36

0,34

0,31

0,35

Maluku Utara

0,34

0,33

0,34

0,32

0,38

0,41

0,41

0,41

Indonesia

Sumber: Indikator Kersejahteraan Rakyat, BPS

5.4. Nilai Tukar Petani15 Indikator kinerja sektor unggulan (pertanian) melemah, tercermin dari turunnya Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan IV 2014 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. NTP Sulbar pada triwulan IV 2014 kembali turun menjadi sebesar 101,40 dibandingkan triwulan sebelumnya (103,37) (Grafik 5.6). Penurunan tersebut secara umum disebabkan oleh kenaikan inflasi, sehingga indeks harga yang dibayar petani (IB) naik lebih tinggi daripada indeks harga yang diterima petani (IT). Indeks harga yang dibayar petani meningkat 7,17% (yoy) dari 110,60 pada triwulan sebelumnya menjadi 114,47 pada triwulan laporan. Sementara indeks harga yang diterima petani naik lebih rendah daripada IT (6,07%; yoy) dari 114,33 menjadi 116,07.NTPSulbar yang masih di atas 100, namun mulai mendekati batas garis 100, menunjukkan bahwa kemampuan/daya beli petani Sulbar justru semakin menurun, dengan adanya kenaikan bahan bakar minyak yang diikuti harga barang-barang yang dibayarkan oleh petani. Inflasi berkorelasi negatif dengan perkembangan NTP, semakin tinggi inflasi, maka perkembangan kesejahteraan petani ditengarai juga semakin melemah. 120 115

3,0%

yoy

indeks

10,0%

2,5% IT

IB

NTP Sulbar

g.NTP - sisi kanan

2,0%

110

105

yoy

NTP

Inflasi

8,0%

1,5%

6,0%

1,0%

4,0%

0,5%

100

0,0%

2,0%

-0,5%

0,0%

-1,0%

95

-2,0%

-1,5% 90

-2,0% I

II

III

2011

IV

I

II

III

IV

2012

I

II

III

IV

I

II

2013

III

-4,0%

IV

I

2014

II

III

IV

2011

Sumber: BPS, diolah Grafik 5.7. Perkembangan NTP di Sulawesi Barat

I

II

III

2012

IV

I

II

III

IV

I

2013

II

III

IV

2014

Sumber: BPS, diolah Grafik 5.8. Perkembangan NTP di Sulawesi Barat

Tabel 5.5. Perkembangan NTP Sulbar

KOMPONEN Tanaman Pangan Hortikultura Tanaman Perkebunan Rakyat Peternakan Perikanan NILAI TUKAR PETANI (NTP) a Indeks yang Diterima (It) b Indeks yang Dibayar (lb)

Trw I 94,7 102,2 109,0 101,2 96,2 102,4 110,2 107,7

2014 Trw II Trw III 92,1 100,7 114,1 101,2 97,0 103,3 112,5 108,9

91,3 102,4 112,9 103,0 97,3 103,4 114,3 110,6

Trw IV 92,9 100,9 108,5 100,5 96,3 101,4 116,1 114,5

Tw III-14 y.o.y q.t.q 10,75% 15,49% -15,44% -9,19% -7,95% 2,54% 6,39% 3,75%

-0,83% 1,73% -1,07% 1,74% 0,31% 0,10% 1,64% 1,54%

Tw IV-14 y.o.y q.t.q -2,53% -4,54% 1,36% -0,92% 0,30% -1,02% 6,07% 7,17%

1,80% -1,46% -3,91% -2,44% -1,06% -1,91% 1,52% 3,50%

Sumber: BPS, diolah

15

NTP merupakan keseimbangan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan yang dibayar petani (Ib). Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Barat | Triwulan IV 2014 Sektor Industri Pengolahan Pendorong Utama Pertumbuhan

49


Berdasarkan subsektornya, penurunan NTP didorong oleh subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura, dan subsektor peternakan. Subsektor tersebut secara tahunan (yoy) masing-masing turun -2,53%; -4,54%; dan -0,92%. Peningkatan inflasi kelompok bahan makanan yang mencapai 16,02% (yoy) tidak diikuti dengan peningkatan harga di tingkat petani, sementara biaya transportasi yang harus dibayarkan mengalami kenaikan signifikan. Sementara untuk subsektor perkebunan dan subsektor perikanan, petani kedua subsektor tersebut masih mengalami peningkatan pendapatan, dikarenakan hasil kedua komoditas subsektor tersebut juga diekspor. Perkembangan harga internasional komoditas perkebunan (kopi) dan ikan, serta peningkatan nilai dolar terhadap rupiah, ditengarai mendorong NTP kedua subsektor tersebut masih tumbuh positif.

50



Boks 6.A.

Tipologi WilayahProvinsi Sulawesi Barat16

Seiring pemekaran wilayah, selama 10 tahun terakhir, jumlah desa semakin meningkat.Berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa(Podes) 2014, pada bulan April 2014 di Sulawesi Barat (Sulbar) tercatat 648 wilayah administrasi setingkat desa yang terdiri dari 575 desa, 71 kelurahan, dan 2 UPT. Podes juga mencatat sebanyak 69 kecamatan dan 6 kabupaten.Dari 648 desa/kelurahan di Sulawesi Barat terdapat 152 desa/kelurahan (23,46%) yang berbatasan dengan tepi laut dan yang berbatasan dengan bukan tepi laut sebanyak 496 desa/kelurahan (76,54%).

Kabupaten

Kecamatan 69

6 5

Desa/Kelurahan

69

638

648

2011

2014

536

5

65

2008

2011

2014

2008

2011

2008

2014

Grafik 6.A.1 Perkembangan Jumlah Desa di Provinsi Sulawesi Barat

Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa untuk Sulbar masih relatif tinggi yang menunjukkan kesulitan geografis yang masih besar. IKG terendah sebesar 17,74 yang terdapat di Desa Baru (Kabupaten Polewali Mandar) dan IKG tertinggi sebesar 84,58 yang terdapat di Desa Bela (Kabupaten Mamuju). Nilai tengah IKG secara provinsi sebesar 46,18, lebih tinggi dari nilai tengah IKG secara nasional (40,91). Nilai IKG Provinsi terendah berada di Provinsi D.I. Yogyakarta (27,73) dan tertinggi berada di Papua (76,33). Tabel 6.A.1.IKG Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat, 2014 Kabupaten/Kota dan Provinsi

IKG Desa Terendah

Nilai Tengah

Tertinggi

Majene

25,54

40,13

74,43

Polewali Mandar

17,74

39,97

66,61

Mamasa

30,98

49,91

77,69

Mamuju

22,36

53,68

84,58

Mamuju Utara

24,53

38,47

60,94

Mamuju Tengah

30,45

49,99

70,7

Sulawesi Barat

17,74

46,18

84,58

Sumber : Podes 2014, BPS

Keberadaan infrastruktur di Sulbar relatif cukup baik, dari ketersediaan sekolah, sarana kesehatan, pasar, listrik, dan jalan. Pembangunan wilayah desa bisa diarahkan ke desa yang relatif masih minim sarana infrastruktur. Dari hasil Podes 2014 tercatat sebagai berikut: 1. Dari sisi sarana pendidikan, hanya 3,24 persen (21 desa/kelurahan) yang tidak ada SD/MI, sedangkan SMP/MTs sebanyak 46,30 persen (300 desa/kelurahan). Sarana pendidikan menengah atas juga telah tersedia di sebagian wilayah kecamatan di Sulawesi Barat. Sebanyak 69 kecamatan yang tercatat dalam Podes 2014 terdapat 68 kecamatan yang ada SMU/SMK/MA. 2. Dari sisi sarana kesehatan, semua wilayah kecamatan di Sulbar (100 persen) telah mempunyai Puskesmas/Puskesmas Pembantu. 3. Dari sarana pasar, terdapat sebanyak 61 kecamatan (88,41%) sudah ada pasar, sedangkan 8 kecamatan (11,59%) tidak ada pasar.

16

Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2014 (Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Sulsel No. 16/02/73/Th. I, 16 Februari 2015). Pendataan Potensi Desa (Podes) dilaksanakan 3 kali dalam 10 tahun, yaitu tahun 2008, 2011, dan 2014 Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Barat | Triwulan IV 2014 Sektor Industri Pengolahan Pendorong Utama Pertumbuhan

51


4.

5.

52

Dari sisi sarana listrik, tercatat sebanyak 403 desa/kelurahan (47,75%) terdapat keluarga pengguna listrik yang disalurkan oleh PLN. Selain itu, pula ada 1 desa/kelurahannya dimana seluruh keluarga tidak menggunakan listrik, yaitu Desa Saludurian (Kabupaten Mamasa). Dari sisi sarana jalan, terdapat sebanyak 622 desa/kelurahan (95,99%) menggunakan sarana transportasi darat dan diantaranya ada sebanyak 468 desa/kelurahan (72,22%) sudah tersedia jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun. Namun demikian, masih terdapat 180 desa/kelurahan (27,78%) yang lalu-lintasnya masih bergantung pada kondisi jalan dan cuaca.


6. PROSPEK PEREKONOMIAN

Bab 6 Prospek Perekonomian

Perekonomian Sulbar pada triwulan I 2015 dan untuk keseluruhan tahun 2015, masing-masing diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 7,8% - 8,8% (yoy) dan 8,0% - 9,0% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Sulbar triwulan I 2015diperkirakan melambat, walaupun tumbuh tetap tinggi. Di sisi permintaan, perlambatan didorong oleh ekspor, seiring tren penurunan harga internasional komoditas perkebunan.Di sisi penawaran, perlambatan terjadi pada Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, dan Jasa-Jasa. Apabila harga minyak dunia dalam tren stabil dan melambat, laju inflasi akhir 2015 diprakirakan akan melambat, dalam kisaran 3,0% - 4,0%, atau di dalam cakupan target nasional.


53

BAB 6 PROSPEK PEREKONOMIAN

6.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Sulbar diprakirakan melambat sebesar 7,8%-8,8% pada triwulan I2015 dan 8,0% - 9,0% pada 2015, seiring melambatnyaproduksi dari sektor-sektor utama.Ekonomi Sulbar cenderung melambat namun dalam level yang tinggi pada triwulan I 2015, sehubungan dengan melambatnya sektor Pertanian dan sektor Industri Pengolahan. Sektor Pertanian didorong oleh penurunan produksi perkebunan kelapa sawit. Sementara Pertumbuhan sektor industri pengolahan tahun cenderung tetap di atas dua digit, seiring rencana penambahan pabrik pengolahan kelapa sawit. Sementara secara keseluruhan 2015, perkembangan Sektor Industri Pengolahan, masih tetap akan meningkat seiring penambahan pabrik baru. Selanjutnya, perkembangan tersebut diikuti oleh pertumbuhan di sektor Bangunan dan sektor Jasa-jasa yang akan ikut terdorong naik, seiring peningkatan pembangunan infrastruktur pendukung dan insentif dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 12

%, yoy

11 10 9

8 7 6

2015 Q4

2015 Q2

2015 Q1

2014 Q4

2015: 8,3% - 9,3% 2014 Q3

2014 Q1

2013 Q4

2013 Q3

2013 Q2

2013 Q1

4

2014 Q2

2014 : 8,73%

2015 Q3

2013 : 6,94%

5

Grafik 6.1. Perkembangan PDRB Sulbar dan Proyeksinya

6.1.1

Prospek Sisi Permintaan

Dari sisi permintaan, pada triwulan I 2015, akan terjadi perlambatan ekspor, seiring harga internasional yang melemah. Ekspor komoditi utama diperkirakan melambat, karena permintaan negara mitra dagang yang masih rendah, yangterpantau dari Purchasing Managers Index (PMI) dari negara Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan yang cenderung melemah. Demikian pula, harga CPO cenderung terkoreksi atau turun 22,0% (yoy) menjadi USD 701,3/mt. Di sisi lain, terjadipeningkatan konsumsi dan investasi, didukung oleh pembangunan infrastruktur dan ekspansi industri pengolahan. Peningkatan konsumsi terutama terjadi pada konsumsi rumah tangga dan lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT), didorong olehkenaikan konsumsi karena peningkatan upah minimum provinsi tahun 2015, yang sebesar 18,2% dari tahun 2014 menjadi Rp1.655.000,-. Sementara untuk investasi, pembangunan infrastruktur akan mulai pada tahun 2015, antara lain sarana jalan, dua bendungan, dan tambahan lima pabrik kelapa sawit. 1400

Jepang

58

Tiongkok

yoy

1200

Indeks

56

1000

54

800

52

600

50

60%

CPO

50%

g.CPO - sisi kanan

40% 30% 20% 10% 0%

400

-10%

48

200

46

2013

2014

Sumber: Bloomberg p) Proyeksi

-20%

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

-30% I

2015

II

III

IV

2011

I

II

III

2012

IV

I

II

III

IV

I

2013

Sumber: World Bank Grafik 6.2. PMI Index Asia

54

USD/mt

Zona Eropa


Grafik 6.3. Harga Internasional CPO

II

III

2014

IV Jan

2015


70

100,0%

TPK (%)

60

Hotel Berbintang

90,0%

Akomodasi Lainnya

80,0%

50

70,0%

40

60,0%

88,4%

55,0% 48,0%

50,0%

30

40,0%

20

30,0%

32,4% 24,3%

7,9%

10,0%

0

45,6%

25,8%

20,0%

10

91,0%

88,0%

16,5%

13,0%

7,8%

0,0%

1 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121

2012

2013

2014

II

III

IV

I

II

2012

2015

III

IV

I

II

2013

III

IV

2014

I-p

2015

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Sulbar Grafik 6.5. Perkiraan Belanja Fiskal Daerah

Sumber: BPS Grafik 6.4. Tingkat Hunian Kamar Hotel

6.1.2

I

Prospek Sisi Penawaran

Sektor Pertanian diproyeksikan tumbuh stabil dengan kecenderungan melambat pada triwulan I2015, seiring penurunan produksi dan harga komoditas perkebunan. Hasil angka sementara(ASEM) BPS, produksi tanaman padi diperkirakan turun-0,87%, lebih dalam dari angka ramalan II (ARAMII) yang memperkirakan melambat 1,50%.Demikian pula jagung turun 14,5%%, lebih dalam dari ARAMII hanya akan turun 3,33%. Sementara kedelai, ASEM melambat 239,2% daripada ARAM II (253,6%). Perlambatan tersebut seiring mayoritas lahan pertanian Sulbar yang masih berupa non irigasi teknis (lebih dari 80%). Di sisi komoditas perkebunan, harga komoditas coklat melambat. Harga coklat hingga Januari 2015melambat 3,4% (yoy) menjadi sekitar USD2,92/kg.Demikian pula, harga tandan buah segar (TBS) sawit untuk 17 industri pengolahan minyak sawit relatif stabil . 500

18

Padi

450

16

400

60

Jagung

50

120

14

350

12

300 250 200

80

8

60

4 2

20

0

0

0

2012

Produksi (ribu ton)

ATAP 2013

3,5

3,0

1,5

4

30%

200

3

20%

-50

0,0

-100

g.produksi (%) - sisi kanan

Sumber: BPS, diolah Grafik 6.8. Perkembangan Produksi Kedelai


3,5

0,5 ASEM 2014

ASEM 2014

250

0

ATAP 2013

ATAP 2013

300

1,0

2012

2012

Produksi (ribu ton)

50

Produksi (ribu ton)

2011

Sumber: BPS, diolah Grafik 6.7. Perkembangan Produksi Jagung

100

2,0

2011

-20 2010

150

2,5

2010

-10


Kedelai

4,0

0

ASEM 2014

Sumber: BPS, diolah Grafik 6.6. Perkembangan Produksi Padi 4,5

10

40

50 2011

30 20

100

2010

40

100

10

6

150

17

140

yoy

USD/kg

2,5

40%

10%

2

0%

1,5

-10%

1

-20%

0,5

-30%

0

-40%

I

II

III IV

2011

I

II

III IV

2012

Harga Internasional Coklat

I

II

III IV

2013

I

II

III IV Jan

2014

2015

g.Harga Internasional Coklat - sisi kanan

Sumber: BPS, diolah Grafik 6.9. Harga Internasional Coklat

Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar, menyatakan, harga TBS sawit petani di Sulbar pada bulan Januari 2015ditetapkan sebesar Rp Rp1.472,24 per Kilogram untuk tanaman sawit petani berumur sekitar 10 sampai 20 tahun. Penetapan harga sawit berdasarkan kesepakatanantara pemerintah, petani dan pihak perusahaan di Sulbar. Harga TBS sawit di Sulbar yang ditetapkan tersebut hanya mengalami kenaikansekitar Rp0,24 dibandingkan harga sawit pada bulan sebelumnya, atau padaakhir tahun 2014. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Barat | Triwulan IV 2014 Sektor Industri Pengolahan Pendorong Utama Pertumbuhan

55


Sektor Industri Pengolahan diperkirakan tumbuh melambat pada triwulan I2015.Produksi industri pengolahan CPO terus meningkat, meskipun tidak setinggi tahun 2014, seiring beroperasinya pabrik pengolahan (refinery) di Sulawesi Barat. Hasil survei industri menengah kecil (IMK) melambat7,49%(yoy) pada triwulan IV 2014, dibandingkan triwulan III 2014 (-12,02%; yoy). Sementara hasil survei industri besar sedang (IBS) melambat1,09% (yoy) pada triwulan IV2014, dibandingkan triwulan III2014 (4,78%; yoy). Sektor Jasa-jasa diprakirakan akan meningkatpada triwulan I 2015, seiring optimalisasi penyerapan belanja daerah.Sektor jasa-jasa di dalamnya termasuk belanja pemerintah daerah. Realisasi belanja hingga triwulan IV2014 terus meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mencapai 91,0%, sementara realisasi pendapatan melebihi target atau mencapai 101,22%. Dengan perkembangan tersebut, berdasarkan pola historisnya, diperkirakan pada kuartal pertama akan terealisasi 16,5%.Selain itu juga transfer dana dari pusat diperkirakan juga menambah belanja fiskal daerah.

6.2. Prospek Inflasi Dengan asumsi perkembangan harga tidak berubah, yaitu harga bakar minyak dalam tren stabil atau turun, maka diperkirakan laju inflasi Sulbar tahun 2015melambat dalam rentang 3,0% - 4,0% (yoy). Adapun Bank Indonesia senantiasa akan mencermati risiko kenaikan inflasi terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. Berbagai langkah koordinasi akan dilakukan, untuk meminimalisasi dampak kenaikan harga BBM baik dampak langsung maupun dampak tidak langsung (ekspektasi harga serta tarif angkutan). Meskipun terjadi peningkatan harga dalam jangka pendek, namun dengan bauran kebijakan Bank Indonesia dan koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah), tekanan inflasi diperkirakan akan tetap terkendali dan bersifat temporer. Kegiatan untuk menjaga ketersediaan barang dan kelancaran distribusi terus dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulbar maupun TPID di tingkat kabupaten/kota. TPID Provinsi Sulbar melakukan pemantauan harga yang berlakudi pasar tradisional setelah pemerintah pusat menurunkan harga bahanbakar minyak (BBM). TPID melakukan pemantauan lebih awal terhadap perkembangan harga sembilan bahan pokok untuk memastikan hargajual sembako terpengaruh dampak harga BBM ataukah karena faktor stok. Kegiatan pemantau harga tersebut, juga dilakukan di setiap kabupaten. Kenaikan inflasi volatile foodperlu diwaspadai. Produksi padi akan terancam, seiring terjadinya gagal panen karena sebagaian besar lahan pertanian di Sulbar belum terairi oleh irigasi teknis. Hingga Februari 2015, inflasi kelompok bahan makanan yang mencerminkan inflasi volatile food mengalami kenaikan 7,12% (yoy). 9

1800

2015: 3,0% - 5,0%

%, yoy

8 7

USD/troy onz

yoy

50%

1700

40%

1600

30%

1500

20%

6

1400

10%

5

1300

0%

1200

-10%

1100

-20%

4 3 2 I

III

III

2014: 7,89%

2013: 5,91%

2012 : 3,28%

1000

-30% I

IV

I

III

III

IV

I

III

III

IV

I

III

III

II

III

IV

I

II

2013

2014

Sumber: Bank Indonesia Grafik 6.10. Fan Chart Inflasi Sulawesi Barat

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV Jan

IV

2011 2012

III

2015

2012

Emas

2013

2014

2015

g.Emas - sisi kanan

Sumber: Blommberg Grafik 6.11. Harga Internasional Emas

Inflasi inti diperkirakan stabil.Konsumsi masyarakat yang masih relatif kuat, perlu diimbangi dengan ketersediaan barang 18 yang memadai , sehingga akan mendorong ekspektasi yang positif kepada konsumen dan pedagang. Tren perkembangan harga emas juga cenderung stabil. Harga emas terkoreksi menjadi US$ 1.208,9 per troy oz atau masih turun3,1% (yoy) dari akhir2014 (-5,7%; yoy).

18

Ketersediaan stok beras Bulog Sulselbar memadai sampai dengan 10 (sepuluh) bulan ke depan.

56



Tabel 6.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Provinsi Sulawesi Barat Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Provinsi Sulsel Sisi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi LNPRT Konsumsi Pemerintah Pembentukan Modal Tetap Bruto Ekspor Impor Sisi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik, Gas Pengadaan Air Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya PDRB Inflasi

2014 IV Total

2011

2012

2013

4,26 9,35 6,73 14,64 5,73 (6,63)

5,07 4,61 4,37 7,23 2,65 (1,26)

5,69 7,55 3,85 11,84 8,86 9,00

4,88 5,45 16,98 (0,76) 31,95 20,95

8,39 12,13 14,90 12,84 27,00 9,95 9,08 8,10 15,85 9,09 20,75 5,03 14,79 19,05 18,01 16,68 5,13 10,73

7,32 11,77 6,79 17,27 12,38 7,74 7,71 5,39 7,49 9,89 15,53 2,79 6,83 20,37 16,77 16,59 9,27 9,25

5,71 10,60 7,09 13,32 12,76 10,09 8,15 6,37 7,61 11,11 5,81 4,38 7,16 7,15 6,94 5,63 6,72 6,94

4,91

3,28

5,91

2015P P

I

Total

5,03 13,80 6,95 6,32 19,53 12,08

4,8 - 5,8 11,9 - 12,9 5,5 - 6,5 7,7 - 8,7 13,8 - 14,8 9,3 - 10,3

5,8 - 6,8 13,3 - 14,8 7,5 - 8,5 8,6 - 9,6 15,1 - 16,1 10,4 - 11,4

3,44 20,55 56,06 1,09 10,02 2,83 4,03 10,73 4,98 9,51 6,70 3,60 (2,08) 16,78 10,71 15,62 10,69 10,90

6,00 8,04 35,92 9,64 6,46 8,11 7,10 7,39 6,53 7,20 3,35 4,14 3,01 4,19 4,02 6,05 8,92 8,73

2,9 - 3,9 9,4 - 10,4 34,2 - 35,2 12,8 - 13,8 11,3 - 12,3 6,8 - 7,8 7,4 - 8,4 5,5 - 6,5 4,2 - 5,2 7,2 - 8,2 4,1 - 5,1 8,0 - 9,0 1,8 - 2,8 5,4 - 6,4 3,7 - 4,7 9,6 - 10,6 10,8 - 11,8 7,8 - 8,8

5,3 - 6,3 10,5 - 11,5 20,7 - 21,7 9,9 - 10,9 8,4 - 9,4 9,6 - 10,6 7,6 - 8,6 6,7 - 7,7 5,5 - 6,5 7,6 - 8,6 3,5 - 4,5 7,5 - 8,5 2,9 - 3,9 5,6 - 6,6 5,3 - 6,3 7,6 - 8,6 9,6 - 10,6 8,0 - 9,0

7,89

7,89

5,8 - 6,8

3,0 - 4,0

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah p

proyeksi Bank Indonesia


57



58


LAMPIRAN

Lampiran A. Daftar Istilah Istilah

Keterangan

Administered price

Komponen inflasi berupa harga-harga barang dan jasa yang diatur pemerintah

Abenomics

Mencakup serangkaian langkah-langkah kebijakan yang dirancang untuk mengatasi masalah ekonomi makro Jepang dari resesi berkepanjangan di negara itu, isu-isu seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan investasi swasta untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri sekaligus meningkatkan ekspor

Austerity program

Program kebijakan ekonomi yang bertujuan mengurangi defisit atau belanja pemerintah

Bail out

Injeksi dana talangan bagi pihak yang mengalami kesulitan dana/likuiditas

Balance sheet

Neraca

Banking union

Kerangka kerja perbankan yang terintegrasi dengan tujuan menjaga stabilitas perbankan

Barrel

Satuan pengukur volume yang biasa digunakan dalam perdagangan minyak internasional

Basel III

Standar regulasi global mengenai tingkat kesehatan bank yang didasarkan pada kecukupan modal bank, stress testing, dan risiko likuiditas pasar; disepakati oleh ang gota Basel Committee on Banking Supervision dan akan diimplementasikan 20132018

BI rate

Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Branchless banking

Strategi pemberian pelayanan jasa keuangan perbankan tanpa bergantung pada keberadaan kantor cabang

Bullish

Kecenderungan harga untuk meningkat

Clean money policy

Kebijakan penggantian uang rusak dengan uang layak edar

Consensus forecast

Prediksi masa depan yang dibuat dengan menggabungkan bersama beberapa perkiraan terpisah yang sering dibuat menggunakan metodologi yang berbeda

Core-deposit

Sumber dana andalan bank yang bersifat stabil sebagai basis pinjaman bank

Cost push inflation

Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya

Cost of capital

Biaya riil yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi perusahaan

Credit Limit

Batas kredit

Credit rating

Sebuah penaksiran kelayakan kredit dari individu atau korporasi

Crisis management protocol

Prosedur manajemen krisis ini menetapkan protokol penggelaran tim manajemen dan mendefinisikan peran dan tanggung jawab anggota tim itu

Debt ceiling

Pagu hutang

Debt service ratio

Rasio beban pembayaran utang terhadap penerimaan ekspor suatu Negara

Debt swap

Serangkaian transaksi yang mempertukarkan pembayaran utang oleh dua entitas ekonomi

Deflasi

Penurunan harga-harga barang dan jasa secara umum

Dependency ratio

Rasio ketergantungan penduduk usia nonproduktif terhadap penduduk yang produktif

Deposit facility

Fasilitas deposit untuk membuat deposito overnight dengan bank sentral

Deposit rate

Tingkat suku bunga simpanan

Deposito

Produk bank sejenis jasa tabungan yang memiliki jangka waktu penarikan, berdasarkan kesepakatan antara bank dengan


59

LAMPIRAN

Istilah

Keterangan nasabah

Depresiasi rupiah

Penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

Devisa

Semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional

Disposable income

Jumlah pendapatan pribadi individu memiliki setelah pajak dan biaya pemerintah, yang dapat dihabiskan pada kebutuhan, atau non-penting, atau diselamatkan

Double-dip recession

Peristiwa dimana resesi menimpa suatu negara setelah sempat membaik dari resesi sebelumnya dalam waktu yang pendek

Double taxation

Pengenaan pajak oleh suatu yurisdiksi lebih dari satu kali

Down payment

Pembayaran awal sebelum melunasi pembelian

Dropshot

Pembayaran uang layak edar (ULE) setoran dari bank kepada bank yang sama (bank penyetor) atau kepada bank berbeda, dimana terhadap setoran ULE dari bank tersebut, Bank Indonesia tidak melakukan perhitungan rinci dan penyortiran

Ekspansi fiskal

Kebijakan peningkatan fiskal dengan cara menambah pengeluaran pemerintah

Emerging market

Kelompok negara-negara dengan ekonomi yang berkembang pesat yang antara lain tercermin dari perkembangan pasar keuangan dan industrialisasi

E-money

Uang elektronik

Exchange rate pass through

Persentase perubahan dalam mata uang lokal harga impor akibat perubahan satu persen dalam nilai tukar antara negaranegara pengekspor dan pengimpor

External imbalance

Keseimbangan eksternal terjadi ketika transaksi berjalan tidak terlalu positif atau negatif berlebihan

Fee based income

Pendapatan bank yang berasal dari transaksi jasa-jasa bank selain dari selisih bunga

Financial sophistication

Kecang gihan dalam pengelolaan keuangan financial exclusion pemberian layanan keuangan dengan biaya terjangkau untuk bagian segmen yang kurang beruntung dan berpenghasilan rendah masyarakat

Fiscal space

Ruang ekspansi kebijakan fiscal

Flight to quality

Istilah yang digunakan untuk menyatakan fenomena di pasar keuangan, dimana investor menjual apa yang mereka anggap sebagai investasi berisiko dan membeli investasi yang lebih aman

Fiscal sustainability

Kemampuan pemerintah untuk menjaga kesinambungan belanja, pajak, dan kebijakan lainnya dalam jangka panjang tanpa risiko gagal bayar

Giro

Simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain atau dengan pemindahbukuan

Good corporate governance

Tata kelola yang baik

Growth-supporting funding facility

Fasilitas pendanaan yang disediakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

Hedging

Strategi untuk melindung nilai dengan membatasi risiko atau probabilitas kerugian yang dapat ditimbulkan

Holding company

Perusahaan induk dari beberapa perusahaan

Idle money

Uang yang tidak terpakai

Imported inflation

Inflasi yang disebabkan kenaikan harga barang-barang impor

Indeks kedalaman kemiskinan

Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin

Indeks keparahan kemiskinan

Ukuran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin

Industrial upgrading

Peningkatan industri produk nonkomoditas

Inflasi

Kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum

Inflasi inti

Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (persistent component) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi Inflasi

Inter-bank lending

Penempatan dana bank pada bank lain

Intercompany loans

Pinjaman yang dilakukan oleh suatu departemen kepada departemen lain dalam satu struktur organisasi

60


LAMPIRAN

Istilah

Keterangan

Intra-regional trade

Perdagangan internasional negara-negara dalam satu kawasan

Investasi portofolio

Investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar keuangan

Investment grade

Peringkat layak investasi

Leading indicator

Indikator penuntun yang menunjukkan arah variabel acuan ke depan

Lending facility

Sebuah mekanisme yang digunakan saat bank sentral meminjamkan dana kepada dealerUtama

Less cash society

Masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran nontunai

Long-term financing

Skema fasilitas pinjaman murah (bunga 1%) dari ECB bagi perbankan eropa dalam rangka mencegah keketatan likuiditas

operation

Credit crunch dengan jangka waktu 3 tahun

M1

Uang dalam arti sempit (uang kartal dan giral)

M2

Uang dalam arti luas (uang kartal, giral, dan deposito)

Makroprudensial

Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan

Margin

Selisih

Mikroprudensial

Kehati-hatian yang terkait dengan pengelolaan lembaga keuangan secara individu agar tidak membahayakan kelangsungan usahanya

Monetary union

Penggunaan satu mata uang tunggal dalam satu kawasan

Monetisasi

Proses konversi/perubahaan sesuatu (aset) menjadi uang

Moral hazard

Kecenderungan untuk melakukan kecurangan

Mtm

Month-to-month growth: perubahan atau pertumbuhan suatu besaran pada suatu bulan tertentu terhadap satu bulan sebelumnya

Online banking

Transaksi keuangan yang dilakukan dengan memanfaatkan koneksi internet

Operation twist

Kebijakan The Fed pada akhir 2011, dimana The Fed mengambil inisiatif membeli surat berharga jangka panjang dan secara simultan menjual yang jangka pendek untuk menurunkan tingkat suku bunga jangka panjang

Operasi Pasar

Kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter

Pagu hutang / debt ceiling

Jumlah total utang pemerintah Amerika Serikat yang boleh diterbitkan dalam periode tertentu

Pasar obligasi

Tempat diperdagangkannya obligasi

Pendapatan disposibel

Bagian dari pendapatan yang siap untuk dibelanjakan

Price taker

Pengambil harga

Primary reserves

Cadangan utama, bisanya bersifat likuid (dapat diuangkan sewaktu-waktu)

Push factor

Faktor pendorong

Quantitative easing

Kebijakan dimana The Fed mencetak uang baru dan menyalurkannya pada bank untuk memberikan dukungan pembiayaan/pendanaan usaha/bisnis dengan bunga terjangkau

Rasio gini

Suatu ukuran yang biasa digunakan untuk memperlihatkan tingkat ketimpangan pendapatan

Second round effect

Dampak lanjutan

Short-term liquidity

Likuiditas jangka pendek

Sistem pembayaran

Sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain

Solvabilitas

Kemampuan perusahaan untuk membayar segala kewajibannya

Sovereign debt crisis

Krisis timbul akibat kegagalan pemerintah negara penerbit surat berharga untuk memenuhi kewajibannya (bunga dan pokoknya)

Stimulus fiskal

Kebijakan fiskal pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi permintaan agregat (aggregate demand) yang selanjutnya (diharapkan) akan berpangaruh pada aktivitas perekonomian dalam jangka pendek

Sukuk

Suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah


61

LAMPIRAN

Istilah

Keterangan

Tenor

Masa pelunasan pinjaman, dinyatakan dalam hari, bulan atau tahun

Term of trade

Perbandingan harga ekspor suatu negara terhadap impornya

Unbanked

Orang-orang atau bisnis yang tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan utama biasanya ditawarkan oleh bank-bank ritel

Velositas uang

Kecepatan perputaran uang yang beredar

Volatile food

Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional

Yield

Imbal hasil

Yoy

Year-on-year growth: perubahan atau pertumbuhan suatu besaran pada suatu titik waktu tertentu (hari, minggu, bulan, triwulan, semester) terhadap titik waktu yang sama satu tahun sebelumnya

Ytd

Year-to-date growth: perubahan atau pertumbuhan suatu besaran pada suatu titilk waktu tertentu (hari, minggu, bulan, triwulan, semester) terhadap titik waktu terakhir pada tahun sebelumnya (31 Desember)

Yuan

Mata uang Tiongkok

62


TRIWULAN IV 2014 KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Recommend Documents